Hubungan antara Kegiatan Penyuluhan Program Keluarga Berencana (KB) dengan Perubahan Sikap Penduduk Kabupaten Garut

eJurnal Mahasiswa Universitas Padjadjaran Vol.1., No.1 (2012)

Hubungan antara Kegiatan Penyuluhan Program Keluarga Berencana (KB) dengan Perubahan Sikap Penduduk Kabupaten Garut Riza Pahlupi1, Asep Suryana2, Agus Setiaman3 JurusanManajemen KomunikasiFakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Corresponding author: [email protected]

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi hubungan antara kegiatan penyuluhan program KB dengan perubahan sikap Pasangan Usia Subur (PUS) yang tinggal di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat,yang belum mengadopsi program tersebut dilihat dari tiga komponen sikap, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif, di mana komponen-komponen tersebut sejalan dengan Teori Disonansi Kognitif yang diuji dalam penelitian kuantitatif ini.Penelitian ini dirancang sebagai sebuah penelitian survei yang bersifat eksplanatif dengan metode korelasional. Data penelitian diperoleh dari kuesioner, wawancara, dan studi pustaka yang berkaitan dengan komunikasi massa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan program KB yang baik, di mana komunikasi antara penyuluh dengan PUS tercipta dengan didukung oleh materi, media, metode, dan pemilihan waktu serta tempat yang tepat dan sesuai menghasilkan dampak yang positif terhadap perubahan sikap PUS sehingga resistensi mereka terhadap program KB menurun.Saran dari penulis adalah agar komunikasi antara penyuluh dengan peserta penyuluhan terus dikembangkan dalam rangka menciptakan hubunganantarpribadi yang lebih baik lagi, sehingga menciptakan sikap positif mereka terhadap program KB. Kata kunci: penyuluhan, sikap, keluarga berencana

Latar Belakang Penelitian Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi digunakan oleh manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, komunikasi juga bagian dari interaksi antar manusia yang membuktikan bahwa manusia adalah makhluk sosial.

1

Penulis Pembimbing Utama 3 Pembimbing Pendamping 2

Page 1 of 18


Manusia yang merupakan makhluk sosial adalah bagian dari masyarakat yang dinamis; mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Namun tidak semua pertumbuhan berjalan dengan baik dan selaras dengan perkembangan penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan yang besar tetapi juga harus disadari bahwa hanya dengan jumlah yang besar saja, bukanlah jaminan bagi berhasilnya pembangunan. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Namun kian kemari pertumbuhan penduduk di Indonesia menimbulkan masalah yang serius di negara ini. Berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia telah melampaui angka proyeksi nasional yaitu sebanyak 237,6 juta jiwa, dan laju pertumbuhan penduduknya rata-rata 1,49% per tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2011 telah bertambah menjadi 241 juta jiwa lebih. Jika laju pertumbuhan tidak ditekan maka jumlah penduduk di Indonesia pada 2045 bisa menjadi sekitar 450 juta jiwa, hal ini berarti satu dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia. BKKBN kemudian memutuskan untuk merevitalisasi program Keluaga Berencana (KB) di kotakota yang penduduknya dinilai berpotensi untuk mengadopsi program tersebut. Firman (2001:32) menyebutkan beberapa masalah kependudukan di Indonesia antara lain: 1. Pertambahan penduduk yang cepat. 2. Penyebaran penduduk yang tidak merata. 3. Kualitas penduduk yang masih rendah. Jumlah penduduk merupakan masalah yang serius tidak hanya bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia tetapi juga bagi negara-negara maju. Masalah kependudukan dewasa ini sudah menjadi masalah yang besar bagi dunia secara keseluruhan karena menyangkut banyak segi terutama pada aspek jumlah dan kualitas. Pertambahan jumlah penduduk yang tanpa kendali dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi dengan segala akibatnya. Masalah sosial tersebut antara lain adalah semakin besarnya kebutuhan akan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya. Hal ini tentu saja merupakan masalah yang rumit bagi pemerintah Indonesia dalam pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat guna mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Riza Pahlupi - Hubungan antara Kegiatan Penyuluhan Program... Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi © 2012 http://journals.unpad.ac.id

Page 2 of 18


Dalam

mengatasi

masalah

ini

pemerintah

Indonesia

telah

berupaya

dalam

memasyarakatkan program Keluarga Berencana (KB) kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan di antaranya melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal. Melalui pendidikan nonformal dilakukan berbagai bentuk kegiatan langsung kepada masyarakat, melalui media massa, penataran-penataran dan lain-lain. Sedangkan pelaksanaan program harus dilalui secara konseptual, sehingga lebih mampu menganjurkan atau memotivasi masyarakat untuk melaksanakan Keluarga Berencana secara mandiri. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam paragraf dua mengenai Keluarga Berencana dinyatakan bahwa: Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijaksanaan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana. Kebijaksaan tersebut dilakukan dengan upaya peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga dan pengaturan kelahiran dengan memperhatikan nilai-nilai agama, keselarasan, dan keseimbangan, antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam pasal tersebut jelas terlihat bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijaksanaan dalam upaya penyelenggaraan KB dan upaya yang dimaksud dengan penyelenggaraan KB adalah upaya untuk membentuk keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Salah satu cara yang dianggap efektif untuk mensukseskan program KB adalah dengan melakukan penyuluhan. Pada hakikatnya penyuluhan adalah suatu kegiatan komunikasi. Proses yang dialami peserta penyuluhan sejak mengetahui, memahami, meminati, dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan yang nyata adalah suatu proses komunikator yang baik untuk tercapainya hasil penyuluhan yang baik. Seperti mana suatu komunikasi baru berhasil bila kedua belah pihak sama-sama siap untuk itu, demikian pula dengan penyuluhan, suatu perencanaan yang matang dan bukan dilakukan secara asal-asalan saja. Persiapan dan perencanaan inilah yang hendak dipenuhi dengan menyusun lebih dahulu suatu desain penyuluhan. Riza Pahlupi - Hubungan antara Kegiatan Penyuluhan Program... Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi © 2012 http://journals.unpad.ac.id

Page 3 of 18


Proses komunikasi dalam penyuluhan selalu dikaitkan dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, pengetahuan dan keterampilan sasaran komunikasi, baik secara langsung atau tidak langsung sehingga sasaran komunikasi akan berubah menuju ke arah lebih baik dengan cara mengikuti saran, gagasan, atau inovasi yang diajarkan (Setiana, 2005:18). Dalam melakukan penyuluhan, faktor penyampaian hal-hal yang disuluhkan memegang peranan yang penting. Karena itu, penyuluhan menuntut dipersiapkannya lebih dahulu suatu desain, yang secara terperinci dan spesifik menggambarkan hal-hal pokok berikut ini: 1. Masalah yang dihadapi. 2. Siapa yang akan disuluh. 3. Apa tujuan (objectivities) yang hendak dicapai dari setiap kegiatan penyuluhan. 4. Pengembangan pesan. 5. Metode atau saluran yang digunakan. 6. Sistem evaluasi “telah terpasang” atau “built-in” di dalam rencana keseluruhan kegiatan dimaksud (Nasution, 1990:10). Hal-hal yang disebutkan di atas selaras dengan faktor-faktor pendukung efektivitas penyuluhan (Setiana, 2005: 18), yaitu metode penyuluhan, media penyuluhan, materi penyuluhan, serta waktu dan tempat penyuluhan. Selain itu, untuk mencapai komunikasi yang efektif, komunikator juga merupakan faktor yang harus diperhitungkan karena berhubungan dengan persepsi komunikan yang akan menerima informasi atau materi penyuluhan. Komunikator harus memiliki kepercayaan (credibility), daya tarik (attractive), dan kekuatan (power) (Cangara, 2000: 95-100). Efektivitas komunikasi dalam kegiatan penyuluhan dilihat dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu mengubah sikap pesertanya. Sikap dalam hal ini berarti konstelasi komponenkomponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek di lingkungan sekitarnya (Breckler, 1984; Katz &Stotland, 1959; Rajecki, 1982; dalam Brehm & Kassin, 1990; dalam Azwar, 2005). Secord dan Bacman (1964) membagi sikap menjadi tiga komponen yaitu komponen kognitif, adalah komponen yang terdiri dari pengetahuan; komponen afektif, adalah komponen yang berhubungandengan perasaan senang atau tidak senang; komponen konatif, adalah komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap.

Riza Pahlupi - Hubungan antara Kegiatan Penyuluhan Program... Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi © 2012 http://journals.unpad.ac.id

Page 4 of 18


Adapun kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB pada setiap desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang diterapkan secara rutin sekali dalam setahun oleh Petugas Kantor KB Kabupaten Garut untuk setiap desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Kecamatan Kabupaten Garut, jumlah petugas pelayanan KB tahun 2006 adalah sebanyak 531 orang, dengan rincian sebagai berikut: 1. Petugas Lapangan KB (Petugas Lapangan KB) sebanyak 152 orang. 2. Dokter sebanya 85 orang. 3. Bidan sebanyak 294 orang. DISDUKCAPIL Kabupaten Garut mencatat jumlah penduduk kabupaten Garut pada tahun 2010 adalah sebanyak 2.737.526 jiwa dan pada tahun 2011 mencapai 2,4 juta jiwa. Sedangkan menurut data BKBPP jumlah akseptor program KB pada tahun 2011 adalah sebanyak 136.588 orang. Perbandingan antara jumlah penduduk dengan akseptor program KB yang sangat jauh ini menunjukkan ketidakseimbangan yang akan berdampak buruk bagi laju kesejahteraan hidup penduduk Kabupaten Garut. Tingkat pertambahan penduduk yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan aspekaspek kehidupan lainnya merupakan penghalang dalam usaha mencapai kesejahteraan hidup dan juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mengarah ke era masyarakat modern seiring dengan era globalisasi yang melaju dengan begitu pesatnya, usaha peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat pun harus berusaha mengikutinya. Peneliti berasumsi bahwa Program KB memang bukanlah merupakan inovasi baru yang akan menarik perhatian khalayak, namun pada awal diterapkannya program ini kepada penduduk di Indonesia dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dengan melibatkan komunikasi yang bertumpu pada proses difusi inovasi. Proses difusi ini memang memakan waktu yang cukup lama, bahkan perkembangannya dapat dinilai begitu lambat. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mencari tahu hubungan antara kegiatan penyuluhan program KB yang diselenggarakan oleh Badan KB Kabupaten Garut dengan sikap penduduk Kabupaten Garut yang mengikuti kegiatan tersebut terhadap program tersebut. Yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah peneliti ingin mencari tahu sejauh mana kegiatan penyuluhan program KB yang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun dapat mempengaruhi sikap penduduk Kabupaten Garut dalam usaha Riza Pahlupi - Hubungan antara Kegiatan Penyuluhan Program... Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi © 2012 http://journals.unpad.ac.id

Page 5 of 18


menyadarkan mereka untuk ikut serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya, karena pada kenyataannya, gerak laju pertumbuhan penduduk di kabupaten tersebut masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Disonansi Kognitif (Cognitive Disonance Theory) yang dikemukakan oleh Leon Festinger (1957). Festinger menjelaskan bahwa disonansi kognitif adalah kesenjangan yang terjadi antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten, sehingga menciptakan ketidaknyamanan psikologis (1957, dalam Shaw & Contanzo, 1982). Festinger menyatakan bahwa kognitif menunjuk pada setiap bentuk pengetahuan, opini, keyakinan, atau perasaan mengenai diri sesorang atau lingkungan seseorang. Elemen-elemen kognitif ini berhubungan dengan hal-hal nyata atau pengalaman sehari-hari di lingkungan dan hal-hal yang terdapat dalam dunia psikologis seseorang (1957, dalam Shaw & Contanzo, 1982). Teori ini berpendapat bahwa disonansi adalah sebuah perasaan tidak nyaman yang memotivasi orang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan itu. Roger brown (1965) mengatakan, dasar dari teori ini mengikuti sebuah prinsip yang cukup sederhana, ”Keadaan disonansi kognitif dikatakan sebagai keadaam ketidaknyaman psikologis atau ketegangan yang memotivasi usaha-usaha untuk mencapai konsonansi”. Disonansi adalah sebutan ketidakseimbangan dan konsonansi adalah sebutan untuk keseimbangan. Brown menyatakan teori ini memungkinkan dua elemen untuk melihat tiga hubungan yang berbeda satu sama lain, yaitu: 1. Hubungan konsonan (consonant relationship) ada antara dua elemen ketika dua elemen tersebut pada posisi seimbang satu sama lain. 2. Hubungan disonansi (dissonant relationship) berarti bahwa elemen-elemennya tidak seimbang satu dengan lainnya. 3. Hubungan tidak relevan (irrelevan relationship) ada ketika elemen-elemen tidak mengimplikasikan apa pun mengenai satu sama lain. Alasan Teori Disonansi Kognitif menjadi dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini karena peneliti menemukan kesenjangan antara usaha pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB yang diterapkan dengan sikap penduduk Kabupaten Garut yang belum menunjukkan perubahan secara signifikan setiap tahunnya.


Page 6 of 18


Kegiatan penyuluhan program KB yang diselenggarakan di Kabupaten Garut setiap tahunnya sudah tentu memberikan informasi berupa pengetahuan tentang usaha menekan pertumbuhan penduduk yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk. Pengetahuan tersebut diterima oleh penduduk Kabupaten Garut dan kemudian diproses secara internal pada masing-masing individu. Sejalan dengan pernyataan Festinger (1957) bahwa ketidaknyaman yang disebabkan oleh disonansi akan mendorong terjadinya perubahan, maka diharapkan pengetahuan yang telah disampaikan dalam kegiatan penyuluhan program KB menjadi stimulus kognitif yang kemudian akan menimbulkan disonansi karena bertentangan dengan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki oleh penduduk Kabupaten Garut sehingga mendorong penduduk untuk mengubah sikapnya untuk ikut serta dalam usaha menekan laju pertumbuhan penduduk dengan mengikuti program KB.

Bab II Penyuluhan bersumber dari kata suluh yang berarti ‘obor’, dalam arti kita mampu memberi penerangan dari keadaan gelap menjadi terang. Samsuddin menyebut penyuluhan sebagai usaha pendidikan non formal untuk mengajak orang mau melaksanakan ide-ide baru (Mulyana, 2007:11). Penyuluhan juga merupakan kegiatan mendidikkan sesuatu kepada masyarakat, memberi mereka pengetahuan, informasi-informasi, dan kemampuan-kemampuan baru, agar mereka dapat membentuk sikap dan berperilaku hidup menurut apa yang seharusnya (Nasution, 1990:7). Claar et al., (Nasution, 1990:11) membuat rumusan bahwa penyuluhan merupakan jenis khusus pendidikan pemecahan masalah (problem solving) yang berorientasi pada tindakan yang mengajarkan sesuatu, mendemonstrasikan, dan memotivasi, tapi tidak melakukan pengaturan (regulating) dan juga tidak melaksanakan program yang non-edukatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyuluhan dimaksudkan sebagai kegiatan memberi penerangan ataupun penjelasan kepada mereka yang disuluhi, agar tidak lagi berada dalam kegelapan mengenai suatu masalah tertentu. Proses komunikasi dalam penyuluhan selalu dikaitkan dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, pengetahuan dan keterampilan sasaran komunikasi, baik secara langsung


Page 7 of 18


atau tidak langsung sehingga sasaran komunikasi akan berubah menuju ke arah lebih baik dengan cara mengikuti saran, gagasan atau inovasi yang diajarkan Tahap-Tahap Komunikasi Efektif dalam Kegiatan Penyuluhan Sejumlah tahap yang harus ditempuh dalam menyusun rencana komunikasi untuk suatu kegiatan penyuluhan adalah (Nasution, 1990:58-70): 1. Menganalisis problem atau masalah yang dihadapi 2. Merumuskan tujuan (objectives) komunikasi 3. Memilih media 4. Menentukan pendekatan yang digunakan. 5. Memproduksi media Efektivitas Penyuluhan Berikut adalah faktor pendukung efektivitas penyuluhan (Setiana, 2005:48-56) : 1. Metode Penyuluhan,berdasarkan pendekatan sasaran: a. Pendekatan perorangan (personal approach) Dalam metode ini penyuluh berhubungan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pendekatan perorangan ini (Nasution, 1990:22-24) penyuluh dituntut untuk memiliki: kemampuan empati,menciptakan situasi homophily dengan khalayak, dan menegakkan keserasian program.

b. Pendekatan kelompok (group approach) Dalam pendekatan kelompok banyakmanfaat yang dapat diambil, disamping dari transfer informasi juga terjadinya tukar pendapat dan pengalaman antar sasaran penyuluhan dalam kelompok yang bersangkutan. 2. Media Penyuluhan Adalah alat bantu penyuluhan yang berfungsi sebagai perantara yang dapat dipercaya menghubungkan antara penyuluh dengan sasaran sehingga pesan atau informasi akan lebih jelas dan nyata.


Page 8 of 18


3. Materi Penyuluhan Adalah segala sesuatu yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan berupa informasi-informasi atau pesan. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan/atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud. 4. Waktu dan Tempat Penyuluhan Dalam penyuluhan pengaturan waktu dan tempat yang tepat harus sesuai situasi dan kondisi masyarakat sasaran penting dan saling berkaitan dalam mencapai tujuan penyuluhan. Kapan dan dimana dilaksanakan penyuluhan harus terkesan tidak mengganggu dan merugikan sasaran.

Bab III Sejarah Singkat BKBPP Pada tanggal 22 Jni 1949 Belanda telah menyerahkan ibukota Yogyakarta kembali kepada pemerintahan RI, sehingga pada tanggal 29 Juni 1949 LEtnan Kolonel Soeharto melaporkan kepada Sri Sultan Hamengkubuono IX bahwa seluruh pasukan dan para pejuang RI telah kembali dan membangun keluarganya dengan lebih teratur untuk melahirkan anak-anak Indonesia yang merdeka. Pertumbuhan kelahiran anak-anak baru Indonesia begitu cepat sehingga timbul yang dinamakan dengan “Baby Boom” yaitu pertumbuhan bayi yang sangat membludak, program KB (Keluarga Berencana) semula dirintis untk melindungi ibu dari kematian akibat kematian akibat melahirkan. Dipelopori oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) sejak tahun 1957 di Yogyakarta pada masa pemerintahan Orde Lama. Pada tahun 1968 pemerntah membentuk Lembaga Kelurag Berencana Nasional (LKBN) di bawah koordinasi Menteri Kesejahteraan Rakyat. Kemudian LKBN dirubah menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tanggal 29 Juni 1970 melalui surat keputusan Presiden No. 8 tahun 1970 Presiden Soeharto menetapkan bahwa tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional. Riza Pahlupi - Hubungan antara Kegiatan Penyuluhan Program... Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi © 2012 http://journals.unpad.ac.id

Page 9 of 18


Dalam perjalanan selama 25 tahun pembangunan jangka panjang 1, program KB telah menunjukkan keberhasilan baik secara kuantitas maupun kualitas. Mayoritas Usia Pasangan Subur (PUS) yang merupakan segmentasi sasaran utama program peserta KB. Bahkan sekitar 57% dengan setia terus mengutamakan salah satu obat/alat kontrasepsi (ALKON). Pemerintah bersama DPD RI pada bulan April 1992 telah menetapkan Undang-undang No. 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Undang-undang ini berisi dua bagian pokok. Pertama. Tentang perkembangan kependudukan yang terperinci dalam Peraturan Pertama No. 21 tahun 1994 dan kedua, pembanunan keluarga sejahtera yang dirinci dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1994.dengan demikian gerakan KB telah diberikan ruang gerak yang lebih leluasa dalam upaya peningkatan peran serta dan pergerakan masyarakat dalam pemberdayaan keluarga melalui 4 program utama yaitu: pendewasaan usia perkawinan, peraturan perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningktana kesejaheraan keluarga. Dengan adanya otonomi daerah, maka BKKBN dirubah menjadi Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil (BKBKCS) pada tahun 2002 yang sasarannya bukan hanya untuk mengurangi jumlah pertumbuhan penduduk tetapi juga untuk meningkatkan keluarga sejahtera. Para intelektual dan cendekiawan merasa perlu mengadakan suatu perkumpulan yang dinamakan Perkumpulam Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang bertujuan untuk menekan anka kelahiran. PKBI telah menjad perintis didirikannya BKKBN dan diresmikan pada tanggal 29 Juli 1970 dengan program awal menurunkan angka kelahiran. Kemudian pada awak bulan Januari 2009 dalam peraturan Bupati Garut No. 421 tahun 2009 BKKBCS berpecah belah dan sekarang menjadi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP). Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan program sosial dasar yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa selain pendidikan dn kesehatan, Undang-undang No. 1 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera serta instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang pengurusan utamaan Gender. Mengisyaratkan bahwa Keluarga Berencana dan


Page 10 of 18


Pemberdayaan Perempuan adalah supaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam: 1. Pendewasaan Usia Perkawinan 2. Pengaturan Kelahiran 3. Pembinaan Ketahanan Keluarga 4. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan 5. Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender Pelaksanaan program KB tidak bisa dilaksanakan secara sporadis dan segmentasi daerah, akan tetapi harus menyeluruh dan simultan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan program KB daerah harus tetap mengacu kepada kebijakan nasional. Sejak dicanangkan program KB pada awal tahun 1970 telah menunjukka hasil yang nyata, antara lain dengan ditandai dengan pesatnya peningkatan pemakaian alat kontrasepsi (ALKON) sudah mencapai 312.032 akseptor atau 71,06% dari total usia subur. Sehingga angka kelahiran mengalami penurunan yang cukup berarti dari TFR 6,19 pada awal tahun 1970 menjadi 2,79 pada tahun 2000. Artinya dari rata-rata 6-7 anak yang dilahirkan wanita pada waktu suburnya ditahun 1970 turun menjadi 2-3 anak pada tahun 2000. Selanjutnya seiring dengan era globalisasi, maka isu kesetaraan gender semakin mengemukakan, dimana kaum perempuan sebagai partner kam laki-laki memperjuangkan haknya dalam kesetaraan dan keadilan gender, perjuangan perempuan ini merupakan pergeseran paradigma oembangunan, dari pendekatan kesejahteraan dan keadilan, dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Untuk itu perlu ada perubahan mind set dari semua pihak untuk menyamakan pandangan tentang persepsi gender. Berdasarkan Landasan Hukum yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 2. Undang-undang Nomror Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah, yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.


Page 11 of 18


3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 5. Peraturan Pemerintah Normor 27 Tahun 1994 tentang pengelolaan Perkembangan Kependudukan. 6. Onstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengurusutamaan Gender. 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Visi dan Misi BKBPP 1.

Visi Organisasi “Terwujudnya Keluarga Sejahtera dengan TFR 2,3 tahun 2013, kesetaraan dan keadilan

Gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak”. Adapun kriteria dari keluarga sejahtera adalah sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: 1. Sehat yang dimaksud adalah sehat jasmani dan rohani. 2. Maju dimaksudkan adalah punya keinginan untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan guna meningkatkan kualitas keluarga. 3. Mandiri berarti memiliki wawasan, kemampuan, sikap dan prilaku untuk tidak tergantung kepada orang lain baik dalam ber-KB mapuan dalam berwirausaha. 4. Jumlah anak ideal maksudnya adalah jumlah anak yang diinginkan dalam keluarga dianggap sesuai dengan kemampuan keluarga terutama kesehatan reproduksi ibu, serta tetap dengan memperhatikan kepentingan sosial. 5. Berwawasan ke depan maksudnya memiliki pengetahuan dan pandangan yang luas, peduli , kreatif dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga dan masyarakat. 6. Bertanggung jawab, dalam arti memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan keluarga. Riza Pahlupi - Hubungan antara Kegiatan Penyuluhan Program... Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi © 2012 http://journals.unpad.ac.id

Page 12 of 18


7. Harmonis, mencerminkan kondisi keluarga yang utuh, mempunyai hubungan yang serasi antara semua anggota keluarga. 8. Bertaqwa adalah taat beribadah dan bermoral. Sedangkan Kesejahteraan dan Keadilan Gender adalah suatu kondisi yang setara dan seimbang anara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, manfaat, dan kontrol dalam melaksanakan dan menikmati hasil Pembangunan baik di dalam maupun diluar rumah tangga. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2

Misi Organisasi Selanjutnya agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong sumber daya di

seluruh unsur organisasi maka dirumuskan ke dalam misi sebagai berikut: a) Pendewasaan Usia Perkawinan b) Perencanaan Kehamilan yang Sehat c) Peningkatan Ketahanan Keluarga d) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera 1 e) Penyediaan Dana Keluarga Berskala Mikro f) Peningkatan Kualitas SDM Perempuan g) Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Bab IV Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai hubungan antara kegiatan penyuluhan program Keluarga Berencana (KB), dalam hal ini disebut variabel X, dengan perubahan sikap peserta penyuluhan di Desa Bayongbong, Kabupaten Garut, dalam hal ini disebut variabel Y. Uraian dan analisis data-data yang terdapat dalam bab ini diperoleh dari data primer dan data Riza Pahlupi - Hubungan antara Kegiatan Penyuluhan Program... Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi © 2012 http://journals.unpad.ac.id

Page 13 of 18


sekunder penelitian. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner pada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari wawancara dan studi pustaka, guna memperkuat dan memperdalam hasil analisis. Data primer yang diperoleh dari kuesioner terdiri dari dua macam, yaitu data responden dan data penelitian. Data responden merupakan identitas responden yang diambil dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu (Riduwan, 2009: 247-248). Sedangkan data penelitian adalah sejumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan atau pernyataan mengenai variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun variabel X diturunkan menjadi 5 sub variabel, yaitu: Komunikator Penyuluhan (X 1), Metode Penyuluhan (X2), Media Penyuluhan (X3), Materi Penyuluhan (X4), dan Waktu serta Tempat Penyuluhan (X5). Sedangkan variabel Y dijabarkan menjadi 1 sub variabel, yaitu: Perubahan Sikap Peserta Kegiatan Penyuluhan Program KB (Y). Dalam penelitian ini, dari 18.108 orang yang belum menjadi akseptor program KB di Desa Bayongbong (sumber: Data Informasi Kegiatan Membangun Garut 2011), yang dijadikan ukuran sampel adalah sebanyak 99 responden. Ukuran tersebut didapatkan dari hasil penghitungan dengan menggunakan rumus Yamane. Data hasil kuesioner dianalisis dengan menggunakan: 1. Analisis deskriptif, di mana pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang dijawab atau diisi oleh responden dipaparkan, sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. 2. Analisis tabulasi silang, untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara kegiatan program penyuluhan KB (variabel X) dengan perubahan sikap peserta penyuluhan di Desa Bayongbong, Kebupaten Garut (variabel Y). 3. Analisis statistik inferensial, di mana akan diuji ada atau tidaknya hubungan antara kegiatan program penyuluhan KB dengan perubahan sikap peserta penyuluhan di Desa Bayongbong, Kebupaten Garut melalui rumus korelasi Rank Spearman.

Bab V Riza Pahlupi - Hubungan antara Kegiatan Penyuluhan Program... Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi © 2012 http://journals.unpad.ac.id

Page 14 of 18


Kesimpulan Berdasarkan analisis dan interpretasi dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Penyuluh atau komunikator dalam kegiatan penyuluhan program KB di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan sikap Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta kegiatan tersebut. Kredibilitas, daya tarik, hingga kemampuan persuasif yang dimiliki oleh komunikator dalam menyampaikan penyuluhan program KB menciptakan kepercayaan peserta dan berpengaruh positif terhadap penerimaan informasi tentang program KB pada diri peserta secara kognitif, afektif, maupun konatif, sehingga mampu mengubah sikap peserta terhadap keberadaan program KB yang ternyata bermafaat bagi masa depan mereka. 2. Metode dalam kegiatan penyuluhan program KB di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan sikap Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta kegiatan tersebut. Metode pendekatan perorangan dan pendekatan kelompok menunjukkan bahwa kedua metode tersebut berpengaruh terhadap perubahan sikap PUS dalam kegiatan penyuluhan program KB, di mana terdapat interaksi yang aktif antara penyuluh dengan peserta dalam bentuk tanya-jawab, diskusi, dan pembahasan studi kasus yang menggugah aspek kognitif, afektif, dan konatif dalam diri peserta sehingga pemikiran mereka menjadi lebih terbuka dan lebih menerima program KB yang disosialisasikan dalam kegiatan tersebut. 3. Media penyuluhan dalam kegiatan penyuluhan program KB di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan sikap Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta kegiatan tersebut. Media cetak berbentuk brosur, buku tentang informasi program KB, dan media elektronik berupa video dan rekaman suara, serta contoh alat kontrasepsi dan obat KB yang digunakan untuk mempermudah pemahaman peserta kegiatan penyuluhan akan program KB berpengaruh terhadap aspek kognitif, afektif, dan juga konatif yang berdampak pada perubahan sikap mereka yang menjadi lebih positif terhadap program KB. 4. Materi dalam kegiatan penyuluhan program KB di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan sikap Pasangan Usia Subur Riza Pahlupi - Hubungan antara Kegiatan Penyuluhan Program... Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi © 2012 http://journals.unpad.ac.id

Page 15 of 18


(PUS) yang menjadi peserta kegiatan tersebut. Pesan berupa pengetahuan tentang program KB berpengaruh terhadap aspek kognitif peserta kegiatan penyuluhan, termasuk juga makna dan simbol yang terkandung dalam informasi program KB berpengaruh terhadap aspek afektif peserta, yang kemudian berdampak postif terhadap aspek konatif, di mana mereka menjadi lebih siap untuk mengikuti program KB demi kebaikan masa depan mereka. 5. Waktu dan tempat dalam kegiatan penyuluhan program KB di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan sikap Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta kegiatan tersebut. Penentuan waktu dan tempat kegiatan penyuluhan program KB berkaitan dengan tingkat kenyamanan peserta dalam menerima informasi tentang program KB yang disampaikan. Peneliti menarik kesimpulan bahwa secara umum, kegiatan penyuluhan program KB di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan sikap Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Abd Rachman.1993. Psikologi Pendidikan. Pt Tiara Wacana. Yogjakarta. Atkinson, R, L., Atkinson, R, C., & Hilgard, E, R. 1983. Pengantar Psikologi. Jakarta: Erlangga. Azwar, S. 1995. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Brown, Roger. 1965. Social psychology. New York, Free Press Cangara, Hafied. Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.


Page 16 of 18


Calhoun, J, F., & Acocella, J, R. 1990. Psikologi tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan. Semarang: IKIP Semarang Press. Dedy, Djamaluddin Malik dan Yosal Iriantara. 1994. Komunikasi Persuasif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Djaali, 2008. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Effendy, Onong Uchjana. 1993. Ilmu, Teori & Filsafat Komunikasi. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Festinger, L., 1957, A Theory of Cognitive Dissonance, Evanston, IL: Row, Peterson Graham Vaughan & Michael Hogg. 1995. Introduction to Social Psychology. New York: Prentice Hall. Katz, D. 1960. The Functional approach to the Study of Attitudes,´ Public Opinion. Quarterly Lexy J. Moleong, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, cetakan keempatbelas,. Bandung: PT Remaja Rosdakarya (anggota IKAPI). Liliweri, Alo. 1991. Komunikasi Antarpribadi. Bandung : Citra Aditya Bakti. Mulyana, Deddy. 2005. Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. Nasution, S. 1990. Pengembangan Kurikulum. Bandung : Citra Aditya Bakti. Nazir. 2003. Metode Penelitian, Salemba Empat, Jakarta. Rakhmat, Jalaluddin. 2000. Psikologi Komunikasi. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi. 2005. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya. 1996. Teori-teori Komunikasi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Sarwono S.W., Meinarno, E.A. 2009. Psikologi Sosial. Jakarta : Salemba Humanika. Sears, D, O., Freedman, J, L., & Peplau, L, A. 1985. Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga. Secord, P.F., and Backman, C.W. 1964. Social Psychology. New York: McGraw-Hill. Setiana, Lucie. 2005. Teknik penyuluhan & pemberdayaan masyarakat. Teknik penyuluhan & pemberdayaan masyarakat


Page 17 of 18


Shaw, Marvin E. and Philip R. Costanzo. 1982. Theories of social psychology. New York: McGraw-Hill. Singarimbun, M. dan S. Effendy. 1989. Metode Penelitian Survai. LP3S, Jakarta. Sugiyono, Prof. Drs. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung. Supranto, J. 2001. Statistik, Teori dan Aplikasi. Jakarta: Erlangga Suryadi K, Ramdhani MA. 2002. Sistem Pendukung Keputusan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Vardiansyah, Dani. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Pendekatan Taksonomi Koseptual. Ghalia Indonesia. Bogor. Zimbardo, P.G., E.B. Ebbesen, dan C. Maslasch. 1977. Influencing Attitudes and Changing Behaviur: An Introduction to Method, Theory, and Applications of Social Control and Personal Power. Illinois: Addison-Wisley Publishing.

Sumber lain: www.garutkab.go.id http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/05/lnua4p-prediksi-bkkbn-2011-penduduk-indonesia-241juta-jiwa http://www.garutkab.go.id/statics/detail/sosbud_kesejahteraan_sosial_keluarga_berencana.html http://sikec.garutkab.go.id/gda_detail/t_3_1_01list.php?order=id_data http://www.anneahira.com/motivasi/sikap.htm http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=267&wid=3200000000


Page 18 of 18

Hubungan antara Kegiatan Penyuluhan Program Keluarga Berencana (KB) dengan Perubahan Sikap Penduduk Kabupaten Garut

Recommend Documents