HU KUM PERKA WIN AN BEDA AGAMA TINJAUAN : AGAMA-AGAMA YANG DI AKUI DI INDONESIA
SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk memenuhi syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Olch:
JAI\1ALUDIN NIM: 101044222192
PROGRAl'tf STUDI ADMINISTRASI KEPERDATAAN ISLAI\l JURUSAN AL-AKHWAL AS-SY AKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUJ\f UNIVERSITAS ISLAJ\1 NEGERI SYARIF HIDA YATULLAH JAKARTA 1426 H/2(1(1.::; M
HUKUM PERKA WINAN BEDA AGAMA TINJAUAN: AGAMA-AGAMA YANG DIAKUI DI INDONESIA
SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk memenuhi syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Oleh:
JAMALUDIN NIM: 1010442221 Di Bawah Bimbing~J1 :
Prqf. DR. H. Ahmad Sukardja, S.H,. M.A. NIP. 150 033 300
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI KEPERDATAAN ISLAM JURUSAN AL-AKHWAL AS-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI' AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1426 H/2005 M
LEMI3AR PENGESAHAN PANITIA U.JIAN Skripsi yang berjudul "HUKUM PERKWINAN BEDA AGAMA TINJAUAN: AGAMA-AGAMA YANG DIAKUI DI INDONESIA" telah diujikan dalam sidang munaqhasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif HidayatullahJaka11a pada tanggal 27 Oktober 2005. skripsi ini teiah di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata I (SJ) pada Jurusan Al-Akhwal As-Syakhsiyyah program studi Administrasi Keperdataan Islam. Jakaita, 20 Januari 2006 Mengesahkan,
. lfas:rnudin. AF MA .. NIP. 150 050 917
Drs. Ase Svarifudin S.H IP.150268783
Penguji I
\
H. Fathurahman Djamil, S.H, M.A .. NIP. 150 222 824 Pembimbing I
=======---=-$;,
Prof Dr. Ahmad Sukardja, S.H, M.A,. NIP. 1SO 033 300
KATA PENGANTAR
Al-lfamd11/i!!ah, puji syukur pcnulis panjatkan kchadirat Allah SWT., karena
dcngan taufiq dan hidayahNya schingga penulis dapat menyclcsaikan skripsi ini. Shalawat dan salam scmoga Allah mclimpahkan kcpada Nabi bcsar Muhammap SAW. dan para sahabatnya scna kcluarga dan ummatnya. Adapun maksud dan tujuan dari pcnulisan skripsi ini untuk mclengkapi syarat-syarat guna mcmpcrolch gclar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas I slam ?" egeri Syarif Hidayatullah Jakana. Dalam penulisan ini tidak scdikit hambatan yang pcnulis tcmukan, tctapi bcrkat bimbingan dan dorongan dari scmua pihak hambatan tersebut dapat pcnulis atasi, schingga pcnulisan skripsi ini dapat pcnulis sclcsaikan. Olch karenanva dalam kcscmpal
t~lah
melancarkan proses studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum tempat penulis menimba ilmu secara formal. 2. lbu Ora
Hj. Halimah Ismail sclaku Kctua Jurusan Al-Akhwal As-
Syakhsiyyah bcrscrta jajarannya yang tclah memberikan dorongan moril dalam mcnyclcsaikan skripsi ini.
II
3. Bapak Pro( DR. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah mengarahkan dan memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 4. Kepada seluruh lnstani atau Individu yang turut membantu memudahkan proses skripsi ini melalui izin dan kesediaannya me!ayani penulis dalam hal wawancara, mencari data dan lain-lain. 5. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua Orang Tua penu!is yang telah mendidik clan membesarkan penulis, serta selllillh Keluarga penulis yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian penulisan skrpsi ini. 6. Kepada rekan-rekan kuliahan ataupun di luar kuliahan yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penu!is. Mudah-mudahan semua bantuan dan bimbingan dari semua pihak di sisi Allah SWT. marupakan amal shaleh clan mendapatkan imbalan yang setimpal dari-Nya. Amiin. Dan kiranyd. Tuhan Yang Malm Esa se!alu melimpahkan kasih dan sayang-
Nya kepada kita semua dan dengan harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positifbagi khazanah intelektual kita bagi proses perjalanan hidup yang alam datang. Amin Ya Rabbal Alamii.'1.
Jakarta, 20 September 2005
Penulis
DAFfARISI
Halaman KATA PENGANTAR ..... DAFTAR ISI --··-·-·---·---· BAB
·····-··-··-··-···-··--·-·-·--·--·-- ··········-··-···-··- ·····---··-····--··---iii
I. PENDAHULUAN ···-······-···--··-···--·······-···---·······- ·····-·······-·······-···-··-·-·-···-·--·-··--1
A Latar Belakang Masalah
····-···-------·------'
B. Pembatasan Masalah
BAB
... ·········-··-·--···-······---··-··--·--.5
C. Metode Pembahasan dan Telmik Penulisan
·-······---··--·······-·-·---···-->
D. Sistcmatika Penulisan
······-·····--···---·-··-·----·-···--· 7
---···-····---··--··-····
9
IL SEPUTAR PERh:A WINAN HEDA AGAMA
A. Pcngcrtian Pcrkawinan Beda Agama
········ ········-·· ·········-·-···-··--····-·· ········-······9
B. Fal1or-Fak1or Yang Mendornng Tcijadinya Pcrkawinan B<.,>da Aganm
12 I. Aneka Ragam Pcnduduk dan Agama yang Di Anut
12
2. Struktur Ekonomi dan Penghidupan Masyamkatnya
15
3. Pengaruh Budaya Asing Terhadap Corak Pergaulan Masyarakat -------· ------ __ !8 C. Perkawinan Beda Agama Menumt Undang-Undang Nomor 1974 - ..... ····· .... .....
-
D. Keabsahan Pcrkawinan Beda Agama
·········
Tahun - .... 20
25
\\'
BAB III. HUKUM PERKA\VIN AN BEDA AGAMA DALAM BERBAGAI PERSFEKTIF AGAMA YANG DIAKUI DI INDONESIA -·-·--30 A. Mcnurut Agama Islam ...........+·-·-----·-..........--.........--.--·----·---'·-·---31 B. Menurut Agama Kristen Katolik
- -.........- -......_ _·------41
........._ ............... -·-43
C. Menurut Agama Ktisten Protestan
D. Menurut Agama Hindu
45
E. Menurut Agarna Buclha
48
f_ Menurut Agarna Khonghucu
50
BAB IV. PROBLEMATIK DAN DAMPAK HUKUM AKIBAT PERKA\VINAN BEDAAGAMA
................................ - ....... 56
A ProblematikAkibat Perkawinan Beda Agama L Pengantlmya Tcrliadap Kcluarga
___ .........-. --·------- _56 ................. __________.........- ... 56
2. Pcngantlmya Terl1adap Kchidupan Sosial ...... ____..................63 B. Dampak Hukum Bagi Anak Menumt Hukmn Positif
·--·----·-·-...... 66
' ,..._____........--... 67 I. Dalam Masalah Nasab ...........- ............................ 2. Dalam Masalal1 Waris
3. Dalarn Masalah Perwalian da!am Nikah
-----70 -------75
BAB V. PENUTUP -·-·-·-------..- - - - -........--..........- - - - - - 7 9
A Kesimpulan -·----B. Saran-Saran - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
81
.v
DAFTAR PlJSTAKA SUMBER-SUMBER WA W ANCARA _ _..______..................................- -....._
.._ _ 89
LAJ'v.IPIRAN-LAMPIRAN --·-·------------·..................................--.--,-·--·------90
BABI PENDAHULUAN
A. Latar Belalmng Masalah Sudah kodrat manusia antara satu sama lain saling membutuhkan, homo sacra homini, mannsia makhluk sosial ( zoon politicoon). Menurut Aristoteles, sejak lalur mannsia telal1 dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang Iain. Naluri nntuk hidnp bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup tera!ur ( Soerjono Soekanto, 1982 : 9 ). Demikian pul:l diantara wanila dm1 pria itu selalu pula saling mcmbutuhkan. Dan di anlara landa-tanda kckuas.1k1nNya : Dia ciptakan unlukmu is11i -is11i dari j<..'11ismu scndiri supaya kanm ccrulcrnng
dan mcrasa lcntram kcpadanya d;m dijadikan-Nya dianlara suami dan istri ilu kasih sayang. (QS : XXX : 21 ). Mmmsia adalah makhluk yang paling dimuliakan dan diulamakan Allah chlnmdingkan dcngan makhluk--makhluk
lainnya. Dan untuk
menyatukan hasral biologisnya, Allah tidak membiarkan manusia bcrbuat semaunya sepcrti binatang, kawin dengan Iawan jcnis semau-mannya atau sepcrti tmnbuhan yang kawin dengan pcrantaraan angin dan sebagainya. Oleh karena itu Allah telah menetapkan adanya peraluran tentang perkawinan bagi rnarmsia dengan a!uranaturan yang tidak bolch di langgar, dan mannsia tidak boleh berbuat semaunya. Walaupnn pcrkawinan hak asasi manusia, tctcpi rnanusia hams tunduk dan mengila1ti nonna-nomia pcrkawina yang ada baik menurut agama dan negara mannsia itu sendiri, karcna pcrkawinan merupakan suatu pcrjanjian yang suci, kuat
2
dan kokoh untuk hidup beI>atna secara sah antara seorang lelaki dengan seorang perernpuan mernbentuk keluarga yang kekal, di mana antara suarni istri itu saling rnenyantuni, kasih rnengasihi, terdapat keadaan aman dan tentram penuh kebahagiaan baik moral, spiritual dan materil berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 1 UudangUndang No I Talnm 1974 mcrupakan sebuah unifikasi hukum yang dilalaikan oleh seluruh tmsur rnasyarakat Indonesia, yang didalamnya di atur segala ha! yang berkaitan dengan perkawinan, baik itu untuk aganm Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Uudang-Undang ini juga menghapus segala Peraturan ataupun Undang-Undang yang ada atau berlaf...'U sebelumnya, dengan kata Iain seluruh peraturan yang rncngatur perkawinan sejauh telah di atur dalam UU ini dinyatakan tidak berlaku, sebagaimrum bunyi P.asal 6 UU No. I Talmn 1974. Pennasalahannya adalah ketika sepasa.ng manusia yang ingin melaksanakan
pemikahan tapi berlainru1 agama antara satu dengru1 yru1g lainnya, maka UudangUndang ini tidak mengatur ha! tcrsebut, karena pcrkawinan camptrran yang di maksud dalam Undang-Undm1g ini adalah dua orru1g yang di Indonesia tm1duk pada hukmn yang berlainan, karena berlainan kewarganegaraan dan salal1 satu pibak berkewarganegaraan Indonesia, bukan pcrkawinan campuran agama satu dcngru1 agama yang lainnya. Akan tetapi dimungkinkan yang ingin melaksanakan pcmikahan
1
RS.A AJhamdani "'l/isa/ah Nikah'', (Jakarta: Pustnka Amani, 1986). Hal 26
3
beda agama untuk dapat melangsungkan pemikahannya selama dibolehkan oleh
agarnanya masing-masing. 2 Seperti yang terjadi pada pemikahan Jamal Mirdad dengan Lidiya Kanda11,
Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo atau Bucek Deep dengan Unique pricilia Perbedaan agama tidak membuat pasangan tersebut "menyumtkan langkah lmtuk menikah, meskipun mereka mengetalmi bal1wa proses yang harus mereka lalui untuk melaksanakan pemikahan membutuhkan pengorbanan yang culrup banyak, baik dari segi wakiu maupun materi. Pasangan Jamal Mirdad dan Lidiya Kandau misalnya, mereka mengakui bahwa peroses yang hams dilalui cukup melelal1kan, akan tetapi apapun itu tidak men1buai :nereka menyerah (Tempo Edisi I Nopember 1986), namun di balik kegigihan mereka untuk menikah secara resmi temyata m:la motiv-.isi yang sangat berarti bagi mcrcka, yaitu secara diam-diam temyata mcreka tclah memiliki seor:mg anak yang bcmama Hana Natasya Maria dan ha! ini baru diketalmi satu tahun setelah pemikahan mercka. 3 Begitu jU6'3 dengar1 pasangan Bucek Deep dan Unique, mereka melaksanakan prosesi pemikal1an dua kali, di depan Penghulu dan pemberkatan pemikalian di rumal1 Unique. Sedangkan Katon dan Ira lebih mernilih menikah di Gereja Protestar1 lantaran Gereja Katolik tidak mernungkinkan untuk menikal1kan mereka, sehingga Katon berpindal1 aganra ke Kristen Protestan. 4
z Depag RI,. "Hin1p10Jan Peraiuran J>cnmdang-undcmgan dulan1 Lingkllngan Pcradilan Aga111a ", (Jakarta, 200 I). Hal. 144 3 "Majalah Tempo" Edisi 28 Februari 1987 ' "Rapubliika ", Edisi 3 November 1996
4
Pernikahan agama ini masih terjadi, yang dila!..-ukan oleh para selebritis itu hanya bcbcrapa contoh yang mw1gkin dapat kila jadikan scbagai bahan diskusi dalam bidang perkawinan bcda agarna, karena perkawinan antar pemeluk agama tidak di atur dalam Undang-Undang Perkawinan, demikian juga dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Undang-Undang Pcrkawinan hanya mengatur perkawinan di luar Indonesia dan perkawinan campuran.
Dan dalan1 Kompilasi sendiri melarang
perkawinan beda agama ( KHI Pa'>
mcmrrut
pandangan
agama
yang
diakui
di
Indonesia
mengenai
pcrkawinan beda agam tersebut. Inilah yang menarik hati penulis untuk bisa sedikit banyaknya mencari dan menggali pengetalman tersebut. Oleh karenanya Skripsi kali
ini penulis mengambil judul "HUKUM PERKAWINAN
BEDA AGAMA
TJNJAUAN : AGAMA-AGAMA YANG DIAKUI DI INDONESIA", dan mencari tahu problematika dalam keluarga dan dampak hukum bagi seorang anak akibat dari perkawinan berbeda agama terscbuL Adapun tujuan yang heudak dicapai rnelaui pcnulisan skripsi ini adalah 1mtuk . mcngetaluri pandangan agama-agama yang dia1..'llai di Indonesia ·mengenai ·hukum perkawinan agama tersebut, lalu lebih jauh Iagi rnengeta11ui problematika dan dampak
5
-darnpak yang terjadi pada keluarga khususnya pada anak hasil dari perkawinan beda ag.a.-na tersebut, bagaimana setatus anak, waris, dan peiwalian menurut hulnnn positif di Indonesia dan a1,>ania-agama yang ada.
A. Pembatasan dan Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di alas, maka fokus pennasalahan yang ingin di bahas pada penuJjsan skripsi ini dibatasi hanya ur.tuk meojawab bagaimana pandangan agmna-agama di Indonesia mengenai perkawinan be
Apa yang di maksud dan bagaimana keabsahan pcrkawinan beda ag;nna di Indonesia menurut UUP No. I Talmn 1974 ?
2. Bagaimana hukrnnnya perkawinan beda agruna menurnt berbagai agama yang diakui di Indonesia ?
" 3. Problen1atika apa saja yang dihadapi dalarn keluarga dan bagaimana dampak hu!ann pada sang miak dalmn masalah waris, nasab clan peiwa]jru1 ?
B. Metode Pembahasan dan Teknik Penulisan Dalarn usal1a mendapatkan bal1an-bahan penulisan ini, penulis menggunakan dua teknik pengmumpulan data, yakni ; pertama : teknik pengumpulan data kepustakan
6
(Library Research). Dalam tcknik: pengumpulan data kcpustakaan ini penulis akan mengumpulkan data dari sember--sumber bacaan yang ada, seperti ; bu1.11--buku, artukel, majalah, Koran dan surnber lain yang mernpuny
begitn jug.a terhadap Kepala
Kantor Catalan Sipil, mungkin scikit bauyak akan dibutuhkan laporau dan tanggapan dari kepala KCS tersebut tentang perkawinan beda agama yang terjadi di kantor tersebut, dan hasil wawancara tersebut akan penulis jadikan acuan da<>ar yang merupakan bukti konkrit dalam mcndukung pcnulisan ini. Tctapi yang lcbih ditckankan pada penulisan skripsi ini adalah mcngctahui hukum pcrkawinan beda agama mcnurut agama--ag.ama yang diakui di Indonesia. Mctodc ar1alisis yang digunakan pada penulisan sk1ipsi ini adalal1 mctodc analisis
komparatif, yaitu pcnulis mencoba 1mtuk mengkomparasikan ar1tara hukun1 agama-agama yang ada di Indonesia. Bagairnana mereka menyikapi perkawinan beda agama yang dewasa ini merupakan suatu hal yang tidak jarang terjadi, lalu bagaimana status perkawinan beda aganm tersebut dan lebih jauh lagi dengan menyikapi dampak hukum yang timbuJ akibat perkawinan te.rsebut terhadap ar1ak khususnya,karena tidak dipungkiri lagi bahwa ariak adalah obyek yang paling dirugikan ketika orang tuanya ingiu mengara11kan anaknya kepada ideology orang tua masing--n135ing, maka perlu
7
adanya komparasi dari berbagai agama tersebut dan kaitannya dengan hu1.'Uill positf di Indonesia. Adapun teknik penulisan pada skripsi ini penulis menggunakan standar buku
"Pedoman Penulisan Skripsi, Tes is dan Disertasi U!N Syari/ Hidayatullah". Dengan ketentuan sebagai berikut :
r
Terjemahan ayat-ayat al-Quran dan hadis dalan1 penulisannya diketik satu sepasi walaupun kurang dari enam baris. Kutipan dari bulo.1-buku yang masih dalam
}.>
CJallll
lama disesuaikan dengan
ejaiu1 yang di sempumakan ( EYD ).
r
Dalam daftar pustaka al-Qur'an di tulis pada urntan pertama sebelurn sumber lainnya, yang kcmudian di susul dcngan sumbcr bcrikutnya sesuai dcngan urntan alfabct.
C. Sistematika Penulisan Sistcmatika pcnulisan shipsi ini di bagi alas lima bab, tiap bab tenliri dari subsub bab. Perincian Sistematika terscbut adalah sebagai berikut :
Bab I
: Pendalmluan yang mencakup latar belakang masalah, pembatasan dan pernmusan masalah, metode pembahasan dan sistematika peuulisan.
Bab
II
: Seputar tentang
perka\\~nan
beda agan:ia melipuli, pengertian perkawinan
beda agama, fa1.'tor-fuk-tor yang mendorong perkawinan beda aga.-na, perkawinan beda agama memuut Undang-Undang No. I Tahm1 1974 serta keabsa.lian perkawinan beda agama.
BAB II SEPUTAR PERKA\VINAN BEOA AGAMA
Keanekaragarnan
dari segi agarn,a yang di anut rnasyarakat h.1donesia
rnerupakan realita yang tidak dapat dipungkiri. Begitu pula interaksi antar orang berlainan agarna pun merupakan suatu kenyataan pula. Terrnasuk pergaulan, yang pada akhirnya dapat rnembawa pada perkawinan atas dasar jalinan cinta antar orang yang berlainan agama itu, sering sulit di bendung. Hal itu karena cinta sering tidak mengenal batas karena perbcdaan agama itu. Perbedaan agama biasanya membawa pada perbedaan huku111 di antara golongan penduduk, ter111asuk dalam ketentuan hukum perkawinannya. Perbedaan mengenai hukum perkawinan agama-agama itu 111c1nang relatiC ada yang sangat ckstir111 dan ada puln yang sangal longgar. l3ila
tcrdapat perbedaan anwr huku111 agarna itu, maka sulitlah bagi seseorang yang bcragama untuk melangsungkan pcrkawinan dcngan pc.~neluk agama lain.
A. J>cngcrti;111 Pcrk;1wi11au
l~cda
Aga111a
Menurut Rusli, dan R. Tama, bahwa: perkawinan antar agama adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syaratsyarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dangan hukum agamanya
9
IO
agamanya masiug-masiug, deugan tujuan membeutuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1 I Ketut Mandra, S.H, dan I Ketut Artadi, S.H, menyatakan perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masiug berbeda agamanya dan mcmpertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan membentuk nunah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Malia Esa
2
Peudapat Abdurrahman, S.H, meuyatakan bahwa : pcrkawinan antar agama yaitu suatu perkawinan yang dilaknkan oleh orang-orang yang mcmeluk agama dan kepercayaan yang be• x.'
1974 tidak mengatur tentm1g perkawinan m1tar agmna, maka kenyataan yang terjadi dalan1 masyarakat apabila ada dua orang yang berbeda agama akan mengadakan perkawinan sering mengalami hambatan. Hal ini disebabkan antara lain karena para Pejabat Pelaksana Pcrkawinan dan Pemimpin Agama atau Ulama mengangi,>ap bahwa perkawinan yang demikian di larang oleh a&'l!lna dm1 karena bertentangan dengan
1
0. S.
Eoh. Ms.. .. l)crkau•in,ur anlara Agmua da/wu 1'cori dan J>rakfck ", (Jakarta:
Grafindo Persada), hal. 35 2 ibi~ haJ. 3 5 3 ibid, hal. 35-36
PT. Raja
11
Undang-Undang Perkawinan tersebut. Walaupun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan antar agarna tetapi dalam GHR (Regeling op de
(Jemende Hue/ijken), diatur tentang ha! ini. Di samping itu ketentuan dalam GHR ini masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undng Perkawimm No. I Talmn 1974. Dalam memahan1i Undang-Undang Perkawinan dalam hubungannya dengan perkawinan antar agama, Juswo Hudowo, S.H. dan Indra Warga Daleni, S.H. mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya ada tiga pal1am yang berbeda, yaitu : a. Pcrkawinan antar agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawina berdasarkan Iandasan Pa-;aJ 2 ayat (I) dan Pasal 8 huruf (t) ya11g dcngan tcgas mcnyatakan hal itu, dan di tambah dcngan argumcntasi bahwa sci iap agama di Indonesia menccgah tcrjadinya pcrkawinan antar agama atau sckurang-kurangnya tidak menyenangi pcrkawinan amtar agama. b. Pe1kawinan antar agama adalal1 sah dan oleh karenanya dapat dilangsungkan. karena perkawinan terscbut tercah1p dalam Perkawinan Campuran. Titik berat Pasal 57 tentang Perkawinan Campuran terletak pada "Dua orang yang di
Indonesia /unduk pada hukum yang herlainan ", demikian menurut pendukung paharn ini. Karena itu pasal ini tidak saja mengatur perkawinan antar dua orang yang berlainan kewarganegaraan, akan tetapi juga antar dua orang yang berlainan agama, yang masing-masing agania memiliki hula1m yang berbeda. Untuk pclaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang di atur oleh Pasal 6 Pcratnran Perkawinan Campuran.
12
c. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali masalah perkawi:nan a:ntar agama. Berdasarkan ha! tersebut menyuk Pasal 66 Undang-Undang perlrnwinan, paham ini menganggap bahwa peratura:n-peraturan lama selan1a Undang-Unda:ng Perlrnwinan belum mengatumya, dapat diberlalaikan. Oleh karena itu persoalaan perkawina:n antar agama, hams merujuk kepada Peraturan Perkawinan Campura:n.
4
B. Faktor- Faktor yang Mcndorng Terjadinya Perkawinan Bcda Agama I. Aneka Ragam Penduduk dan Agama yang Dianutnya
Heteroginitas
penduduk
Indonesia
yang
meliputi
,.erbedaa:n asal usu!
kebangsam1, s1iku bm1gsa, adat kcbia<>aan dan agama yang dimmtnya, mempakm1 salal1 salu faklor penyebab lerjadinya pcrkawinan anlar orang ym1g berlainan agama. Kea:nekaragaman sangal dirasakan tcmlama di kota-kota besar, scpcrti di Jakarta yang mcmpak:m pusat perekonomian dam pcrdagangan, pusal kcbudayaan dan kesenian, juga pusal pcndidikm1 dan ilmu pcngetahuan, bahkan scbagai kota pariwisata. 5 Oleh karena itu kota-kota besar pada llllllllllnya menjadi pusat periiatian masyarakat bangsa Indonesia, bal1kan boogsa-ba:ngsa asing apapun agamanya Sebab itu banyaklah orang-orang dari scluruh pe1tjum dunia yang datang dan hidup menetap di kota-kota.
•ibid. hal. 35-36 'Pemerintah Daerah !Gusus !bi Kota Jakarta, "Jakarta Dalam Angka Tahun 1977", (Jakarta: Kantor Sensus dan StatistiL I 977), ha!. 13
13
DaJam keanekaragaman tersebut, tidak berarti pada setiap orang dengan yang lainnya selalu berbeda daJam segala ha!, dalam satu segi berbeda, tetapi daJam beberapa segi lainnya mempunyai persamaan. Di antara orang-orang Ambon misalnya,
sarna kesukuan, sarna balrasa dan istiadatnya, tetapi bisa berbeda
agarnanya, baJlkan kewarganegaraannya bisa berbeda pula. Sebaliknya antara orang Jawa dan orang Batak misaJnya, pasti berbeda kesukuannya, balrasa daerahnya, adat istiadatnya, tetapi banyak yang sama dalam agan1anya. Dan pada umumnya perbedaan-perbedaan itu ma.sing-ma.sing seeara relatif akan membawa pengaruh. baik positif nraupun negatif dalam hubungan pergaulan bennasyarakat {interakl-i sosial), hanya tingkat pengarulmya yang berbeda-beda. Di antara perbedaan yang paling besar pengaruhnya dalam pergaulan, ialah perbedaan dalam ha! agama yang dianutnya. Hal itu karcna kcbenara agamanya diyakini secara mutlak, ia datang dari Tuhan Maha Pcncipta alam scmcsta. Karena ketcntuan hukum Tuhan di anggap suci clan absolut, maim faktor kcyakinan itu menyebabkan nom1a-nonna huktun agmna itu mcmpunyai
pcngan~1
yang sangat
besar terhadap pemeluk-pemeluknya. 6 Bagi pemeluk-pemeluknya, ajaran agarna itu pada nmumnya dipedomani sebagai nonna kebenaran yang absolut. Kebaliagiaan dunia dan akhirat diyakini hanya akan di peroleh dari mentaati segaJa perintal1 agarna, mengingkarinya akim berarti kehinaan dan berdosa. AdalaJ1 suatn kenyataan, tidak semua penduduk kota
6
Harun Nasution, "Islam di 1i,yau dari /Jcroagai Aspeknya ", (Jakarta: Bulan Bintang.
1974), Jilid I, ha!. 19
14
besar menganut agama yang sama, tetapi justm banyak yang berlain-lainan. Hampir scmua agama yang hidup di Indonesia, dapat disaksikan pcnganulnya di kota-kota besar, yaitu pengariut agama Katolik, Protestan, Hindu, Budlia, Khonghucu, dan Islam yang merupakan niayoritas penduduk. Dan setiap agama pada prinsifuya menganjurkan para pemclu!G1ya untuk selalu melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan tidak terpuji, hanya saja dalam bentuk clan fonnalitasnya yang berbeciabeda. Akibat perbcdaaan keyakinan itu, biasanya pemeluk agama mempunyai rasa fanatisme yang tinggi, ia hanya meyakini dan memandang hanya agamanya yang paling benar clan paling baik rnelebihi agama-agama yang lainnya. Secara teoritis perbedaan agarna akan menimbulkan kesulitan dalam hubunt,'llll hukum antar umat yang berlainan agama itu. Namun di kota-kota besar seperti kota metropolitan Jakarta, sikap fanatisrne tersebut dirasakan tidak terlalu tampak, karena frekwcnsi dalam berintcraksi sosial antar umat yang berlainan agama itu cukup tinggi, baik dalam lingkungan hidup ym1g bersifat fonnal maupun pcrgaulan ma~yarakat luas. Tidak semua golongan pcnganut suatu agama hidup dalam suatu lingl..'l!llgan tertentu, tetapi banyak di antara mereka hidup membanr dengan pemeluk agania lain. Selain dalam lingkun1,'lll1 masyarakat, juga membaur dalmn lir1gl..'l!llgan seperti di
' kantor, dalam pcrdagangan, orgauisasi politilc., kesatIJan kesenia.q, klub olali raga, pendidikan clan lain-lain yang mllllgkin adanya hubllllgan dan ix:rganlan yang Jebih ,·
akrab. Hubm1gan tersebut, sediKit banyaknya akan meredam sikap fanatis masing-
15
masmg, bahkan tidak mustahil dapat pula mengurangi tingkat keimanan pada agamanya masing-masing, seperti dikemukakan oleh al-Ghazali. 7 Dalam kondisi masyarakat seperti iht, maka tidaklah mengherankan pula apabila di kota-kota banyak terjadi perkawinan beda agama, karena rasa fanatisme mnngkin melemah dan berbuah menjadi toleransi yang berlebihan. Inteaksi a.'!tar orang berlainan
agama akan
bersifat
positif,
bila toleransi
diartikan saling
menghormati, namun tetap berpegang pada keyakinan masing-masing. 8 Sikap toleransi,yang diartikan sepakat dalam -perbedaan tanpa mengorbankan keyakinan masing-masing, adalah terpuji demi kerukunan antar umat lx.--ragama kesepakatan nntuk hidup berdampingan antar sesama umat yang berlainan agama itu, justru akan menguntungkan persatuan dan kesatuan bangsa, Karena itu, maka tepatlah Pancasila dengan Ketuhanan YME, mcmpersatukan bangsa dcngan !clap mc1tiamin adanya variasi sebagai hak asasi scsuai keyakinan masing-masing
'.L Struktur Ekonomi dan Pcnghidupan Masyantkllt Sebagaimana Jazinmya di kota-kota besar manapun, struktur ekonomi kota
besar tennasuk kota Jakarta sebagai kota metropolitan, berbeda dengan kondisi pada umurnnya daeral1 pedesaan. Industri dan pen:lagangan merupakan ciri perekonomian kota di banding ckonomi pedesaan yang agraris. Akibatnya terdapat pula perbedaan
7
AJ.(iJiozali, '"lh;u ·wumudin ", terj. Prof. lk H. Ismail Jakub, MA., SH., '"JhyaAlGhazali ". (Surabaya: CV. Fauzan, 1969), Jilid ~ hal 281-282 'A. Mukti Ali,"Agama dan Pembang1man di Indonesia, Bagian /", (Jalarta: Biro Hubungan 1-!asyaraka~ Dcpartemen Agama RI, 1972), hal 118-126
16
pengamh masing-masing yang cukup si&'Tlifikan terl1adap
ma~yarakatnya.
Kondisi
seperti itu menyebabkan pusat perhatian hampir semua warga kota Jebih banyak diarahka.n kepada usaha mencari nafka.'i. Hal itu di 'dorong oleh kebutuhan hidup di · kota yang relatif sangat tinggi, karena kebutuhan mereka lebih banyak clan lebih kompleks clan hampir tidak ada bidang kehidupan yang tidak memerlukan biaya besar. Karena itu tidak mengherankan bila warga perkotaan, kebanyakan lebih bersikap matre/ialistik di banding warga pedesaan. Banyaknya fasilitas untuk mencari rez.eki di kota-kota pada umumnya itu, mendorong warga kota lebih a1.1if dan lebih sibuk berinteraksi, seperti di pabrikpabrik, pasar-pasar, kantor-kantor, usaha-usaha di bidang jasa dan lain sebagainya. Banyaknya fusilitas tersebut di atas tidaklah selalu membuat warga masyarakat kola sejahtera hidupnya, bahkan banyak pula pengangguran dan orang-orang yang hidup terlantar, ha! itu antara lain discbabkan urbanisasi tcrus mengalir.9 Akibatnya perjuang,>n dan pcrsaingan hidup yang bersifat material mcnjadi Jebih kcras. Sikap individualistis dan mementingkan hidup sendiri, mempakan ciri-ciri masyarakat kola. Cara berpikir rasional yang banyak diwamai perhitungan untung rugi yang bersifat material pula, menyebabkan perl1atian terhadap yang bcrsifat spiritual keagamaa.n pada sebagian warga perkotaan mengendur dan sangat k'llrallg apabila dlbandingkan dengan warga pedesaan.
9
Soerjono Soekanto, "Sosio/ogi Stiatu Pcngamar" (Jakarta: Y ayasan Peoerl:>it Univecsitas Jndonesia, 1977), haJ. 125
17
di
Memang
kota-kota
besar seperti
Jakarta,
mayoritas
penududuknya
beragama dan kegiatannya pun di bidang ini tampak baik, akan tetapi pada sebahagian kegiatan keagamaan hanya tampak dalam bidang beribadat yang bersifat fonnal, pemahaman dan penghayatan yang lebih lnas mengenai hnkum-huknmnya seperti tentang perkawinan dirasakan masih sanc,>at kurang. Selain itu pendidikan agama pada mmmmya sangat kurang, masyarakat lebih terkonsentrasi pada kegiatan ekonomi dan fisik materil. Cara hidup yang demikian, mempimyai kecenderung;m kc arah keduniawian (sekuler trend) dibandingkan dengan kehidupan warga desa yang cenderm1g kearah keagamaan (religiou~ trend). 10 Kehi 'upan yang sekuleristik itu, menimbulkan pandangan terliadap nilai yang bersifat niaterial itu begitu tinggi dan Iebih di utamakan. Sebalik:nya pandangan terhadap nilai keagamaan yang bcrsifat spiritual itu semakin kurang dan scnng diabaikan. Dalam ha! terjadi pertcntangan kepentingan ru1tara nilai-nilai agama dikesampingkan.
11
kola terdapat
orang--0nmg yang mcngabaikan
Maka tidaklah menghcnmkan apabila pada scbagi;m masyarakat hukum
agamanya,
bahkm1 rcla
mengganti agarnanya itu sckedar untuk: melangsungkan perkawinan. Hal itu tidak berarti nilai agama di anggap tidak penting, hanya kesadaran dan keyakinan kepada llb'llmanya tidak selo.iat pandangannya terhadap k:eduniawian, sehingga tidak terdapat k:eseimbangan antara keduanya.
IO 11
Ibid. hal. 122 Elizabeth K Notingham, "Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama ",
(Jakarta: PT. Raja Grafmdo Persada, 1997), Cet Ke-.,, !ml 61
19
itikad baik, paling tidak lliltuk mengurangmya. Pengaruh yang sangat menonjol te1jadi di kalangan remaja, karena mereka baik sebagai individu maupllil sebagai kelompok, mudal1 Qai1 dapat menerima unsur-tJnsur kebudyaan asing yang dinilainya modem. Hal itu lcrjadi karna bclum meresapnya nonna-nonna keagamaan pada JIWanya, schingga mudah mcnerima yang baru, walaupun secara moral, bal1kan secara fisik dan mental, diyakininya akan sangat merngikan kehidupan termasuk masa depan mereka.
13
Salah satu aspek yang paling mempengarohi kalangan remaJa, antara lain ialah pola pergaulan hidup orang Baral yang mengandm1g 1msur-1msur kebebasan dari ikatan-ikatan nonna-nom1a susila maupun agama. 14 penghargaan dan rasa ke\. 1guman pada kebudayaan barat yang scbcnamya sangat tidak cocok itu, menyebabkan diabaikannya nom1a-nonna agama karena di anggap kolot
dan tidak cocok lagi
dengan kehidupan modem. Akibatnya, banyak kelompok para muda mndi yang tidak mau lagi terikat oleh aturan-aturan tradisi maupun agama di satu pihak, dan di pihak lain terdapat gcnerasi tua yang di anggap scbagai penghalang kcmajuan, karena sulit bahkan tidak mau menerima hal-hal yang bertentangan dengan agama. Hal ini adalah wajar karena pada generasi tua, nonna-nonna lanm seperti agan1a itu sudah mendarah dagi.ng, sehingga sulit sekali untuk mengubah nonna-norma yang sudah meresap pada ..
11wanya.
15
D Soerjooo Soekanto, Op Ci1. hal. 70
" Muhammad Mwntaz Ali, "Conceps ofIslamic Ummah & Sharia/I: Contemporary Methodological /mies" (Malaysia, Slangor: Pelanduk Publications, 1992), Cet. Ke-1.hal. I l " Socrjono Sookanto. l..oc Cil,
20
Menjamumya fasilitas-fasilitas seperti night club dan tempat-tempat hiburan Jainnya, menambah subumya pengaruh kebudayaan barat tersebut. Begitu pula masih kurangnya fasilitas
pendidikan klmsus yarig menangani bidang mental keagamaan,
juga dapat memberikan peluang bagi peningkatan pengarnh kebudayaan asing tersebut. Akibatnya, terjadilah pernbal1an sikap terntama terhadap nilai-nilai hukum agama yang justrn dianggapnya tidak cocok lagi (out ()f date), walaup1m pada segisegi lainnya ketentuan agama masih tetap di pegang teguh. Perkawinan antar orang berlainan agama mernpakan bukti adanya perubahan nilai-nilai tersebut. Banyak diantaranya yang tidak direstni orang tnanya, bahkan banyak juga yang direstui, sungi,'Uhpun hukum agama yang bersangkutan tegas tidak membenarkannya. Perkawinan seperti itu nampak banyak mempengaruhi masyarakat kola, sebingga sulit sekali meneegahnya, karena diizinkan oleh Pengadilan Negeri (PN). Bahkan oleh Mahkamah Agama, antara lain Putusan Kasasi No. 1400 K/Pdt/1986, berkaitan dengan kasus Andy Vonny Gani P (Muslimah) dengan Andrianus Petrn Hendrik Nelwan (Kristen). 16
C. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahon 1974
Undang-Undang Perkawinan 1974 yang mulai berlaku secara efek'tif pada tanggal I Oktober 1975 adalal1 hasil usaha rakyat Indonesia untuk menciptakan hula1m perkawinan yang bersifat nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi selurnh
Weinata Sairin dan JM_ Pattiasina, ~Pclaksanaan Undang-Undang Perkawilian daJam PrespeklifKristen", (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 19%) ha!. 368 16
21
wargancgara Indonesia, scbagaimana tercantum dalam butir 3 Penjelasan Umwn Undang-Undang tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, maka scmua perundang-undangan tentang perkawinan yang ada sebelwn tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku scjauh telah di atur materinya dalam Undang-Undang terscbut. Hai ini telah ditegaskan dalam Pasal 66 yang berbunyi "Untuk perkawinan dan segala scsuatu yang bcrhubw1gan bcrdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlalnrnya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang di attr- dalam Kitab
'
Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan
h1donesia Kristen (Huwalijk Ordonantie Christen lndonesiers S. i933 No. 74), Peraluran Perkawinan Campunm (Regeling op de Gemengde Huwclijken S. 1898 No.
158), dan peraluran lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah di atur oleh Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku". Prof. Dr. Hazairin dalmn bukunya "Tinjamm Mcngenai Undang-Undang Nomor I Talmn 1974" mcnamakan Undang-Undang ini scbagai "sualu unitikasi yang unik dengan menghonnati seeara penuh adanya variasi bcrdasm·kan agama dan kepercayaau yang ber-Ketuhm1m1 Yang Maha Esa. Lagi pula unifikasi tcrsebut bertujuan hendak memperlcngkapi segala apa yang tidak diatur hul-..'llmnya dalam agama dan kepercayaan , karena ha! tersebut Negara berhak mengaturnya sendiri scsuai dengar1 perkembangar1 masyarakat dan tuntutan zaman". Oleh karena dihapusnya Peraturan-Peraturan tentang Perkawinan sebelum 1974 dan untuk unifikasi hul-..'Uln perkawinan, maka timbul pertanyaan tentang
22
bagaimana posisi huk'll111 perkawinan beda agama di Indonesia. Karena dalam Undang-Undang ini Peii-awinan Campman yang dimaksud adalah "Perl.:.awinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada lmkum yang berlaimin, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewargancgaraan Indonesia". Bukan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Dan w1tuk menjawab pertanyaan tersebut Prof. Dr. Muhammad Daud Ali membaginya kepada tiga pendapat Pendapat Pertama adalah pendapat yang mengatakan bal1wa perkawinan antara orang-orang yang berbeda agarna dapat saja dilangstmgkan sebagai pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan seS<.."'Orang untuk menentukan pasangannya. 17 Pendapat ini menyandarkan dasarnya kepada Pasal 16 ayat (!) Dcklarasi Universal HAM PBB yang berbunyi "Pria dan wanita dewasa
tanpa dihatasi ras, kehangsan, atm1 agama memiliki Jwk rmtuk kawin dan memhangun .111a/11 keluarga. Mereka memiliki hak-hak soma prihal perkawinan, selama dalam perkawinan dan sesudah dibatalkannya perkawinan ". 18 Lalu Pasal 7 ayat 2 GHR S. 1898 No. ! 58 yang berbunyi "Perbedaan agama, hangsa atau asa! itu
soma sekali hukanlah menjadi halangan umuk perkawinan ". 19 Pendapat inilal1 yang teflITllus dalam Pasal 11 ayat (2) Rancangan UndangUndang Perkawinan dalmlu yang kcmudian di tolak oleh DPR dan dikeluarkan dari
11
Muhammad Daud Ali, "Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berfxx/aagama",
(Jakarta Al-Hikmah & Dit. Binbapera, 1993),hal.57 "Syafii Nadi, "Bahaya Nikah BedaAgama" (Majalah Tabligh, Vol. OJ/No. 03/0ktober 2002). Hal.15 19 K. Wantijk Saleh, "Hukum Perkawinan Indonesia" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), C'.et. Ke-4, Hat 2 IO
?'
--'
Undang-Undang
Perkawina..ri,
karena
tidak
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
sesuaJ
dengan
Landasan Falsafah
20
Pendapat Kedua adalah pcndapat yang mengatakan bal1wa Undang-Undang Nomor l Talmn 197 4 tidak mengatur perkawinan campuran antara orang-orang yang berbeda agama. Namun menurut pcndapat ini, pcrkawinan antar pasangan yang berbeda agan1a adalah suatu kenyataan. Hal ini didasarkan kepada Surat Ketua Mahkamah
Agung
Nornor
KMA/72/!V/!981
tanggal
20
April
198!
prihal
Pelaksanaan Perkawinan Campuran, yang ditw1jukan kepada Menteri Agama dan Mentri Dalam Negeri.21 Inti dari surat tersebut rnenyatakan bahwa karena UU No. l Tahun 1974 tidak mengatur pcrkawinan beda agama, maka menurut Pa.."31 66 UU tersebut masih dimungkinkan bagi mcrcka yang ingin mclaksanakan pcrkawinan bcd;1 agama mcmakai dasar GHR S.1989 No. 158 dan untuk
kcp
hukurn. MA
mengharapkan adanya pctunjuk pclaksanaan daii dua Dcpartcmcn di atm; tcntang pelaksanaan pcrkawinai1 beda agama.
Pendapat Ketiga ailiilah pcndapat ym1g mcnyatakan bahwa pcrkawimm can1puran antara orang-orang yang bcrbcda agama tidak dikehendaki oleh pcmbentuk undai1g-undai1g, yaitu Pcmcrintal1 dan DPR Republik Indonesia. Kchendak itu ai1tara lain dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (I) mengenai sahnya pcrkawinan, Pasal 8 huruf (f) mengenai Larangan Perkawinan dai1 Pasal 57 mengenai Perkawinan Cainpuran. Dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan dengan jelas dirumuskan bahwa 20
Mul1ammad Daud Ali, Op Cit. ha!. 57 , " 0.S Eoh, Sh, MS,. "Pcrkawinan Amar Agama Dalam Tcori dan Prak/ck··. (Jakarta: PT. RajaGrnfindoPersada, 1996), Hal. 14
25
Yahudi di fudonesia yang menurut Imam al-Syafi'i tidak dik:ategorikan sebagai ahli kitab. Dan tampal"llya fatwa itu dik:eluarkan karena di dorong oleh kesadaran akan adanya, persaingan keagarnaan. Para Ulama ment,'llllggap bahwa persaingan tersebut telah mencapai titik rawan bagi kcpentingan dan pcrtumbuhan masyarakat muslim. Karenanya, menurut mereka, pintu kemungkinan pernikahan antar agarna harus di tut up sama sekali. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut selengkapnya sebagai berikut:
I. Pemikahan wanita muslimah dengan laki-laki non rnuslim adalah
haram hulnunnya 2. seonmg laki-laki
muslim
diharamkan
menga
11m
wanita
bukan
111uslint.
3. Ten tang pemikahan antara laki-laki nrnslim dan wanita ahli kitab terdapat
perbedaan
pendapat.
Selelah
mempertimbangkan
bahwa
mafvadalmya lcbih besar dari pada maslahatnya, Majclis Ulama Indonesia mcmfatwakan pcmikahan terscbut haram lmkumnya. 21
D. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Keabsalian perkawinan beda at,•arna sebelum berlak'l!nya Undang-undang Nomor l Tahun 1974 'diukur oleh ketentuan yar1g terdapat pada Pasal 7 ayat (2) GHR. Ketentuan itu pada dasarnya mengacu kepada Burger/Uk Wetboek (BW) yang
22
Majelis Ulama Indonesia, "Himpunan Kepitusan dan Fatwa Maje/is Ufama Indonesia", (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Masjid lstiqlal, l 995), Hal. 91
26
tidak mengindahkan ketentuan agama dari mereka yang melangsungkan perkawinan
beda agama. Akan tetapi setelah lahimya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, · maka kelentuan-ketentuan yang ada dalam GHR mengenai perkawinan telah dihapus dan tidak bisa lagi dijadikan dasar hukun1, sebagaimana bunyi Pasal 66 UU No. I Tahun 1974. Beberapa ahli hukmn ada yang berpendapat, sekalipun telah ada UU No. Talmn 1974, karena didalamnya tidak menyebutkan perkawinan beda agama maka keabsaliau perkawinan itu dilarang oleh agama dari mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut. Lalu ada juga beberapa ahli hukum yang berpendapal bahwa masalal1 perkawinan menyangkut hak asasi manusia. Setiap orang harus diberikan kebcbasan unl11k mernilih pasangan hidupnya mclalui pcrkawinan, oleh karcnanya pcrkawinan antara orang yang bcrbeda agama han.,; disahkan karcna jika tidak disahkan rnaka akan terjadi yang namanya "kumpul ke/10" (hidup bersarna t;mpa ikalan perkawinan). Kemudian di kalangan para ahli dan prakl isi hukum juga dapal dijump;1i adanya
riga paham
y.mg
bertx.'
(~1lam
Undang-Undang
P<.,'fkawinan
bila
dihubungkan dengan Perkawi1ian Beda Agama. Paham Perlama berpendapat bal1wa perkawinan beda agarna merupakan pela.nggaran terhadap Undang-Undang No. I Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) berbunyi, "Mempunyai hubungan
yang oleh agamanya a/au peraturan lain yang berlaku di /orang kawin ". Paham Kedua berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsllllgkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Menurut
27
pendukung paham ini Pasal 57 yang mengatur tentang perkawinan campuran menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hu1.'1llll yang berlainan, karena pasal ini tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Dan untuk pelaksanaannya dilalaikan menurut tata cara yang di atur Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran. Semenlara Paham Ketiga berkeyakinan bal1wa perkawinan beda agama sama sekali tidak di atur dalan1 Undang-Undang No. I Talmn 1974, penduh.'llilg palJaJ11 ini menganggap peraturan-peraturan lama, dapat diberla1a1kan dengan dernikian untuk persoalan perkawinan beda agama harus merujuk kepada Peraturan Perkawinan Campuran. 23 Terhadap ketiga pandangan tersebut Prof DR. 1-1. Ahmad Sukarja, S.H., M.A., sebagaimana dikutip oleh Budi Handrianto mengemukakan komcntar sebagai berikut. Perkawinan bed.a agama tidak di atur dalan1 Undang-Undang Pwekawinan No. I Tal1un 1974 sehingga dapat dilaksanakan dengan merujuk Pasal 66 UUP No. l Tal1un I 974 jo Pasal 2 dan PasaJ 7 ayal (2) GHR adalal1 ktrrang lepat. Tidak diaturnya perkawinan beda aganJa secara tegas dalam UU No. I Tahun 1974 karena perkawinan itu kurang dikehcndaki pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan Pas
Budi l~anto. ..J>erkmvi11a11 JJcda Aga111a dalan1 SJariat !slan1 ", (Jal.:arta:: Khairul Bayan,. 2003), P.al. 141
23
28
Pasal 57 UUP No. I Tahun 1974. Prof. DR. H. Ahmad Sukarja, S.H., M.A., rnenilai pandangan ini tidak tepat, karena penafsiran kalimat, "Pcrkawinan antara dua orang
yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan ", hatus dJlmbungkan dengan konteks perbedaan kewarganegaraan yang merupakan kesatuan pengertian dcngan Perkawinan Carnpuran di dalam Pasal 57 UU No. I Talmn 1974. dengan demikian Pasal 57 ini tidak dapat dijadikan pembuka peluang diatumya perkawinan beda agama.
Adapun Paham Ketiga yang beipendapat bahwa perkawinan beda agama acL1lal1
tidak
dikehendaki
atau
di
tutup
peluangnya
dalam
Undang-Undang
Perkawinan. Menurnt Prof. DR. H. Ahmad Sukaija, S.H., M.A, pendapat ini lebih dekat dengai1 kebenarat1 oleh karcna landasan hukmn agama merupakan crucial point dalam UUP No. 1 Talum 1974 ini. Deng;m
demikiat1 maka penentuan
boleh
tidaknya perkawinan bergar1tung pada kctentuan agarna. Jadi, untuk perkawinan beda agama, penentuan boleh tidaknya beq,'lllltung pada ketenh1at1 agama. 24 Lahimya pendapat-pendapat di atas semestinya tidak terjadi jika mcreka memahan1i dan mengikuti kronologis lahimya UU Perkawinat1 yang disalikan oleh wakil-wakil rah.)'at di DPR, karena pendapat-pendapat di atas scbenamya telah ada dat1 telah dibahas olch DPR, akan tctapi anggota DPR yang mensahkan UUP ini menolak dimasukatmya pcndapat di atas dalatn UUP dcngan alasan tidak scsum dent,'llll Falsafal1 Pancasila, khususnya Sila Pertmna dan UUD 1945 (alcnia ketiga
24
Budi Handrianto, "/'crkawinan Bcda Agama dalam Syariat !.l'lam ", (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), Hal. 143
29
Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945). Hal ini juga didasarkan pada keinginan kita bahwa ma>.-yarakat yang mengarnalkan Pancasila secara konsekuen adalah masyarakat yang taat kepada agama yang dipeluknya, agama yang· diyakini kebenaram1ya, bukan sebaliknya. Oleh karenanya san6>at besar jika Undang-undang Perkawinan menyebutkan salmya perkawinan diseral1kan kcpada ketentuan agama, bukan ketentuan GHR atau alasan apapun. Seba6'3imana bunyi Pasal 2 ayat (l) yang menyatakan babwa : "Pcrkawinan adalal1 sali, apabila dilala1ka11 menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaaimya itu".
BAB III PERKA WINAN BEDA A GAMA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF AGAMA YANG DIAKUI DI INDONESIA
Jika kita membaca clan memahami UU Perkawinan, temyata kebuluhan hukum dari waq,'ll masyarakat khususnya bagi mereka yang akan mengadakan perkawinan beda agama tidak ada ketentuannya. Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan beda agama di dalam UU Perkawinan, maka dapal menimbulkan masalah: apakah UU Perkawinan membolehkan atau melarang aclanya perkawinan antar agama, karena sekai
~1g
ini sering terjadi dan tidak mungkin dapat dipungkiri,
mengingat penduduk Indonesia terdiri dari berbagai agama. Tclah kita kctahui ben;;una bahwa UU Pcrkawinan Indonesia mcnycrahkm1 scpcnuhnya sah at.au tidaknya suatu pcrkawinan kcpada n1asing-1n.asing aga1na yan?
di anut oleh kedua calon mempelai. Sebagaimana bunyi Pasal 2 ayal (I) UU No. I Talmn 1974 bal1wa "pemikaha.n adalal1 sah, apabila dilakukan menurul hulann masing-masing agamanya dan kepercayaallllya itu". Jadi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dasamya adalah huk'lllll agama clan bukan huk'lllll negara, sehi.ngga diharapkan tidak akan ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama clan kepercayaan yang diakui di Indonesia Agama yang hidup clan berkembang di Indonesia jumlahnya cukup banyak, tetapi yang nan1anya di sebut secara fonnal hanya ada enam saja. Pengakuan terhadap eksistensi agama itu secara yuridis tertuang dalan1 UU (Penpres) No. I Talmn 1965
31
Tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. 1 Penjelasan Pasal I, antara lain rnenegaskan: "Agama-agama yang dapat di peluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen., Katolik, Hindu, Budha dan Khonglmcu. lni tidal< berarti bahwa agamaagama lain, rnisalnya Y almdi, Zaratustrian, Shinto dan Taoisme di larang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti ylll1g diberiklllt Pasal 29 ayat (2)
UUD 45' dan mereka dibiarkan adanya, asal tidal< melanggar ketentuan-ketentuan ylll1g terdapat dalam peraturan ini atau peraturaJJ perundangan lain". 2 Agama-agama tersebut yang kepeutingaunya di urus secara langsung oleh Pemerintah., dalan1 hal ini Departemen Agama hanya 5 (lima) agarna, kecual" agama Khonglmcu. Agama yang di sebut terakhir tampaknya belurn dial'lli sepenulmya sebagai agama yang berdiri sen.diri., karena dikesaJ1kan tidak mengajarkan keimlll1an kepada adanya Tuhan YME dan Hari Akhir., sehingga kepentingllJlllya belnm secara llll1gstmg di wus pemerintah. 3 Dan masing-rnasing agama yang dial'lli ini rnempunyai ketentuan hulmrn sendiri tentang perkawinan ylll1g berbeda satu daJ1 lainnya. Olch karenanya penulis ingin memberikan gambaraJ1 ten tang bagainuma sikap atau , pcndapat hukum masingmasing agaJna tersebut dalllln menyikapi perkawinllll berbeda agama.
A. Menurut Agama Islam Departcmen Agama RI~ '""Pedo1nan [Jasar Ken1/a1nan Hidup /Jeragan1a ", (Jakarta Logos Wacana !lmu, l 979). hal. 83 2 Tambahan Lembaran Nc>gara Nornor 2726, Pcnjelasan UU (Pcprcs) J/I %5 3 lchtijaoto, Sil, Dr. I{, "l'crkiwi11mr C.ampuran dalm11 Negaro Repub/ik Jndo11e;ia ", (Jakarta: Pasca Sarjana Uniwisitas Indonesia, 1993). hat 12 1
32
!slam banyak memberikan perhatiannya kepada masalah-masalah perkawinan karena perkawinan itu mengandung maksud-maksud yang mulia, dialah jalan yang meni,>ikat keluarga dan jama 'al1 dan dialah hubungan yang sani,>at teguh. Dari perkawinan tersebut berdirilah kemakmuran alam, anak-anak yang cerdas dan berkualitas. Semua aganrn membolehkan akad perkawinan unttlk pemeluk-pemeluknya dan mensyariatkan antara putra putri seagama. Perbedaan antara calon mempelai lakilaki dan perempuan itulah yang akan penulis bahas di sini, sebagaimana hal tersebut sudal1 bauyak di uegara kita. Adapw1 pembahasannya akan penulis bai,>i kcpada tiga bagian antara Iain : ,. Hukmn perkawinan antara Laki-laki MlL';lim dcngan Wanita Musynlrnh ;... Hukum pcrkawinan antara Laki-laki Muslim dcngan Wm1ita Ahli Kitab, dm1 ;... Huklllll perkawinan antara Wanita Muslimah dengan Laki-laki Non Muslim
;... Hukum
Perkawinan
antarn
Laki-Laki
Muslim
dengan
\Vanita
Musyrikah Para Ulama sepakat bal1wa laki-laki muslim itu tidak halal untuk menikahi bahkan di larm1g untuk menikalri wanita musyrikah. Mengenai ha! larangm1 perkawinan
antara
laki-laki
muslim
dengm1
wanita
disebutkan dalam ayat 221 Surat al-Baqarah yang berbunyi :
musyrikali
dengan jelas
33
... ...
Jl,
Artinya : "!)an janganlah kamu nikahi wanila-wanita
...
,.
Li;~ 2.-Wjl
nm~yrik,
sebelum mereka beriman. Sesu11g~71/111ya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita mu.1yrik, wa/aupun dia menarik hat imu. Dan jangan/ah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebe/um mereka beriman. Se.111nggulmya budak yang mukmin /ebih baik dari orang 111u..1yrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampw1an dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-aya1Nya (perintah-perintahNya ) kepada manusia .111paya mereka mengambi/ pelajaran. Ayat di alas diturunkan unluk mengharamkan adanya perkawinan antara lakilaki muslim dengan wanita muyrikah. Dalam kitab Tafsir al-Azhar disebutkan bahwa sebab tunumya ayat ini adalah peristiwa Mursyid bin Abi Mursyid al-Ganawi sewaktu akan menikahi musyrikah yaitu Anaq. Sedang Mursyid sudah masuk agama Islan1, lalu Mursyid minta izin kepada Rasulallah w1tuk menikal1i Anaq (lnaq). Wanita itu diriwayatkan sangat cantik tetapi musyrik. Kemudian turunlal1 ayat tersebut di atas.4 Berdasarkan scbab tunumya ayat 221 Surat al-Baqarah tcrscbul jclas dan nyatalah bahwa seorang pna muslim diharamkan menikah dengan wanita-wanita
'Sayyid Sabiq, -flqih Sum1ah'", (Bandung: PT, Al-Ma'arif, 1997), ha!. 136-137
34
musyrikah walauptm wanita tersebut sangat mengagumkan, baik karena wajahnya, keturunannya, mauptm karena kekayaannya. Islam melarang seseorang mengaw1111 karena kecantikan atau hanya kekayaannya semata-mafa, lbnu Ham1 berkata : "Haram hukumnya wanita musyrikah dikawini oleh lakilaki muslim. Dan orang kafir tidak boleh memiliki budak laki-laki bcragama Islam atau budak-budak wanita muslimah" .5 Berdasarkan kepada pendapat di atas maka penulis dapat membcrikan kesimpulan bahwa perkawinan antara seseorang pna yang bcra6>ama Islam dengan wanita yang musyrikah diharamkan oleh al-Quran ayat 221 Surat al-Baqarah. Maka hal ini dapat diharapkan oleh penulis dapat diperl1atikan oleh Pemuda Islam, kalau hendak menika11 dengan seorang wanita yang dicintainya, karena ha! ini akan membawa dampak bagi kcduanya.
f- Hukum Perkawinan Antara Laki-laki Muslim dcngan Wanita Ahli Ki tab Mengenai hukum pekawinan antara laki-laki muslim dcn6>all w:mita alili kitab, para Ulama bcrselisih pendapat mengenai hal ini. Masalal1 alili kitab ini muncul pennasala11an "Siapaka11 yang di makud dengan a111i kitab, dan samakah ahli kitab yang disebutkan dalam ayat 5 Surat al-Maidah tersebut dengan ahli kitab yang ada pada masa sekarang".
~Abdul Mutaal Muharnmad al-Jabary, "J>erkawinan (£in111uran !11fcnun11 J>anJangan ls/mu", (Jakarta: Bulan Bintang, 1996). ha!. 7 . \
35
yang discbutkan dalam ayat 5 Surat al-Maidah tersebut dengan al1li l'itab yang ada
pada 1nas.:1 sckan.u1g"_ Term "Ahli Kitab" dalam a!-Qur'an ditemukan sebanyak 3 l kali yang tersebar dalam 9 sural1. Secara umum semuanya menunjuk pada dua komunitas, yaitu kawn Yal1udi dan Nasrani. Begitu pula pada masa awal perkembangan
]~:lam,
khususnya
masa Rasulallah SAW. dan para saliabalnya, tenn Ahli K.itab ditujukan pada kawn Yahudi dan Na.>-rani, selain mereka tidak di sebut sebagai Ahli K.itab. Kawn Majusi misalnya, mekipun Rasulallal1 dalam hadislnya menytuuh memperlakukan mereka seperti Ahli Ki tab, tetapi mereka tidak termasuk komm1itas Ahli Kitab. 6 Cakupan batasan Ahli Kitab mcngalami perkcmbangan pada masa Tabi'in (genernsi murid Sal1abat Nabi). Abu AliyaJ1 (w. 39 H) mcngatakan bahwa kaum . Shabi 'tm adalah kelompok Ahli Ki tab yang mcmbaca Ki tab Suci Zabur. Imam Abu Hanifah (w.150 H) clan Ulama lain daii Mazhab Hanafi scrta scbagian Ma?Jtab Hanbal! berpendapat, siapapun yang mcmpercayai salal1 seorang Nabi., atau kitab yang pcmah diturunkan Allah., maka ia tenna.suk Ahli Kitab. Tcnninology Ahli Kitab,mcnwut mcrcka tidak tcrbala.s pada kclompok pcnganul againa Yalmdi dan Nasrani saja. 7 Imam Syafi'i menel,>askan bal1wa yang di makud dengan ahli kitab adalah orang-orang Yalmdi atau Kristen (Nasrai1i) yang bera.sal dari ketunmai1 Bani lsrail.
6
Prof. KH. Ali Mustafa Yakub, MA, "Nikah ikda Agama dalam Pcrspcktifal-Quran & Hadis ··. ~akarta: Pustaka Darus-SW111ah, 2005), Hal. 21 Ibid. Hal. 22
36
Sedang bangsa-bangsa lain yang ikut-ik-utan mengadopsi agama Yahudi atau Kristen (Nasrani) sebagai agamanya, maka tidak tcrmasuk dalam kategori "Ahli Kitab".
8
Perkawinan anlara Islam dengan ahli kitab itu jika prianya Islam, maka terdapat dua pendapat :
a. Yang tidak 111e111boleltkan Karena tidak ada ahli kitab yang sebenarnya, sebab kitab yang ada di tangan mereka di masa kini bukan otentik/ejati/asli, karena telah di buat oleh manusiamanusia tertenlu seperti Matius (Mathias), Paulus (L' Aporte des gentils), Lucas dan Johannes yang menciptakan Kitab lnjil itu. Maka mereka ini tidak berpegang kepada lnjil yang benar, yai.,;
a~li,
seolah-olah mcreka ilu musyrik yang tclah mclanggar hak
Allah terutaina mcrcka tclah 111c1ijadikan Isa anak Allah dan orang Yahudi menjadikai1 Uzair anak Allah. Kaum ahli kitab ini hai1ya terdapat sebelum mcrcka mcngadakan perubahai1 pendapat mengenai keesaan Allah hingga keluar dari agama langit yang di k;rim oleh Allah dengan perantaraai1 Daud a.s., Musa a.s., dan Isa a.s. b.
Yang 111embolel1kan
Perkawinan pria Islam dengan wanita ahli kitab adalah dengan alasaii mereka pada dasarnya mempunyai kitab, maka perubahan apapun yang mereka lakukan adalah tanggung jawab mereka sendiri. Namun kitab itu masih ada berarti dia
' !bid, Hal. 22
37
mempunyai pengikut secara terendiri. Maka kitab itu tetap ada dalam sejarah hidup dunia dan manusia.
9
Mengenai dibolehkannya perkawinan dengan ahli kitab hal mt didasarkan kepada Finnan Allah dalam ayat 5 Surat al-Maidah yang bemnyi :
I
-
. 0
(o
~._,,,I.),, o~. \ 1...T -'
0
o..Ulll) ::f-.rWI ~ ;~'JI _j ,, ,.. ,,
,..
}
,,
;:; Io I Jo,-
,:_r~I ,, ,,
0
Y,) d.S- ~ :W 0c:.;)'li ,.. ,.. ,..
Artinya: "Pada hari ini diha/a/kan bagimu yang baik-baik. Makanan (vemblihan) orang-orang yang di beri al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihala/kan mengawini) wanila-wanila yang menjaga kehormalan diantara orang-orang yang di beri a/-Kilab sebe/um kamu, bi/a kamu le/ah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, !idak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya g1111dik-gundik. Barang siapa yang kcifir sesudah beriman (tidak menerima huk11m-hukum Islam) maka /erhapuslah ama/annya dan ia di akhiml lermasuk orang-{>rang memgi. Namun demikian mengawini perempuan ahli kitab di anggap ha! yang makruh, karena adanya rasa tidak aman dari gangguan-gangguan l.eagarnaan bagi suaminya atau bisa saja dia menjadi alat golongan agamanya. Imam Abu al- A'la al-
9
Dr. Fuad M. Fachruddin, "Kawin Antar Agama ". (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), Hal. 61-62
38
Maududi menyatakan kawin dengan wanita kitabiyah kalaupun diperbolehkan bagi laki-laki, huJ..·mnnya makntl1. 10 Jika pcrcmpuannya ' dari golongan ahli kitab yang ·bcnnusuhan dengan kita (agama Islam) maka di angb'llP lebih mahuh lagi scbab berarti akan mernperbanyak jumlah orang yang menjadi musuh kita .11 Mengenai makna al-Muhsanat dalam al muhsanat minal ladziina uutul kitaah, al- Thabary misalnya mengatakan ballwa yang di maksud adalall mereka yang telal1 memeluk agama Islam. Sedang yang di maJ..-ud al muhsanat minal ladziina amanuu adalal1 mereka yang sejak awal sudall mukmin karena terlal1ir dari keluarga muslim. Menurnt al-Hasan, al-Sya'bi dan Ibrahim, makna al muhsanat dalam ayat tcrscbu. adalal1 pcrempuan yang mcmclihara harga dirinya. Mcnurnt
Muj~tlmdi,
yang di
maksud al muhsanat adalah perempuan yang mcrdeka. Mcnurnt al-Jama'al1, yang di maksnd al muhsanat adalah wanita merdcka dan memelihara harga diri. Menurnt Ibnu Abbas yang di maksud al muhsanat adalall ahlul kitab yang berstatus dzimi sedang ahlul kitab yang berstasus harhi tidak boleh dinikahi. 12 Karena scbagaimana yang kita kctal1ui bahwa orang-or:mg Kristen di dunia sekarang ini sudal1 amat bcrbeda denb>an ajaran pokok dan ajaran cabang agama Kristen yang dalmlu. Hal ini dibuktikan dengan adanya bermacam-macam jemaat
10 Abdul MutaaI Muharnmad al-Jabary, J>erkn~·i11011 Ca1tqn,ra11.Afcnun1I J)andangan Js/aru ". (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996), Hal. II II Sayid Sabiq, Op. cit, Ila! 140 12 Muhammad Ghalib M, "Ah/11/ Kitab; Makna dan CakupmmJU ", (Jakarta: Parnrnadina, 1998), Hal. 166 .
39
yang berbeda-beda, yang mana setiap tahtD111ya semakin banyak, seiring dengan timbulnya perpecahan aliran Kristen yang sudal1 diketahui oleh orang banyak. Berdasarkan kelerangan di alas pennlis berkesimpulan bahwa perkawinan antar pria muslim sekalipun di dalam al-Qnran itn diperbolehkan namun nntnk masa sekarang ini sudah banyak melaJ...'llkan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan kitab sebelumnya. Sehin~>a dalam menikahi atan mengawini seorang wanita ahli kitab seseorang itn hams berhati-hati
r
Huknm Perkawinan antara Wanita Muslimah dengan Laki-laki Non Muslim Para Ulania sepakat bal1wa perempuan muslimal1 tidak halal untnk kawin
dengan laki-laki non muslim, baik
40
Artinya
"Hai orang-orang yang beriman, apabila dalang bed1ijrah kepadamu perempuan-peremuan yang beriman, maka hendak/ah kamu uji (keimanan) mereka, Allah /ebih mengelahui 1entang keimanan mereka, maka jika kmnu telah mengelahui bahwa mereka te/ah (benar-benar) beriman maka jangan/ah kamu kemba/ikan mereka kepada (.~uami-.mami mereka) orang-orang ka_fir. Mereka tioda halal bagi orang-orang kafir ilu dan orang-orang kajir ilu liada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (.w1ami-suami) mereka mahar yang le/ah mereka bayar, dan liada dosa bagimu mengawini mereka .apabi/a kamu bayar kepada mereka mahamya. Dan janganlah kamu lelap berpegang kepada tali (perkawinml) dengan perempuan-perempuan kqfir, dGJJ hendaklah kamu min/a mahar yang le/ah kamu ba)-
didatangi olch perempuan-pcrempuan y;mg hijrah hendaklah mereka ini terlebih
'
.
dahulu bilamana terbukti keimanan mercka, maka janganlah dikembalikan kepada suami-suaminya yang masih kafir, sebab pcrcmpuan mukmin tidak halal bagi lakilaki kafir dan sebaliknya Yang di maksud dengan mcnt,'l!JI dalam ayat ini yaitu menanyakan alasan-
alasan kedatangan rnercka bcrhijra11 ke Madinah dan zneniuggalkan suanli-sua.ini mcrcka apakah mcrcka bcrhijrah itu adalah karcna cinta kcpada Allah dan RasuINya dan rindu kcpada Islam. Jika demikian yang jadi niatnya maka hendaknya merdca itu di terima dengan baik-baik.
41
Pertimbangan dari pada ketentuan ini adalah bahwa di tangan suamilah kekuasaan terhadap istrinya, dan bagi istri wajib taat kepada perintah suarninya selama suaminya tidak mengingkari Allah SWT. dalam pengertian seperti inilah maksud dari kekuasaan suami terhadap istri, karena istri tidak punya wewenang sepe11i suarni. Namun, melihat kondisi sekarang ini di mana gerakan emans1pas1 wanita sudah begitu tinggi untuk menentukan agar kcdudukan wanita itu sejajar dengan kaum pria dan tidak lagi berada di bawah kedudukan kaurn pria, maka tidak mustahil kaum wanitapun dapat menguasai pria. Begitu juga dalam ha! perkawinan, bi la suami istri berbeda agama dan istrinya beragama Kristen (non Islam), apalagi jika istri terrnasuk orang terpandang di rnata suaminya, maka tidaklah sulit untuk merubah aqidah suaminya dan mengikuti agarna istrinya. Hal seperti inipun sudah banyak terjadi, bila suaminya itu kuat imannya maka dia lebih rela bercerai, dari pada harus melepaskan aqidahnya tetapi jika lelaki tersebut lemah imannya, maka suami akan mengikuti apa saja yang di minta oleh istrinya.
>
Hikmah Aturan Beda Agama dalam Islam Dimanapun kita mendapati hokum Islam, kita akan mendapat manfaat
didalamnya. Kaidah ushul fiqih mcngatakan, "Haits11111a tak11111111 as-.1ym· '11, tak111111
maslahatu." Tentu tidak berlaku sebaliknya, jika adamanfaat pasti ada syariatnya
42
karcna Islam tidak mcnl(cnal asas manfaat. Adapun manfaat yang timbul dari bcrlakunya hukum Islam adalah hikmah yang terkandung didalamnya. Demikian pula dengan hikmah hukum perkawinan beda agama dalam Islam. Bagi larangan yang bersifat mutlak perkawinan beda agam~ membawa dampak negatif yang sangat nyata. Dampak negatif ini juga akan menimpa perkawinan mereka yang dibolehkan sebagian ulama, yaitu perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab.
L Dampak Negatif Perkawinan bed a agama berpengaruh negatif setidaknya pada:
:.- Kondisi Keluarga Sebuah keluarga yang disatukan dengan akidah yang berbeda tentu akan mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Padahal tujuan mulia perkawinan adalah menjunjung akhlak mulia, membersihkan masyarakat dari perbuatan hina dina, rnemelihara kemaluan dan melahirkan generasi yang qurani. Tujuan tersebut akan tercapai apabila perkawinan tersebut merupakan pasangan pria muslirn yang shaleh dengan wanita muslimah yang shalhah. Apabila dalam keluarga aqidah dan tata aturannya berbeda tentu maksud di atas tidak akan tercapai. Oleh karena 1tu Islam melarang perkawinan beda agama dilakukan, karena tidak saja aturannya tetapi juga berlawanan. Bagaimana sang anak akan mengikuti aturan kalau antara kedua orang tua aturannya tidak sama?
43
Seorang n1usli1n yang 111enikahi wanita l(ristcn barangkali 1ne1npunya1
pandangan bahwa kalau dirinya kuat menjaga iman pasti tidak akan terpengaruh aqidah istri. Narnun demikian persoalannya tidak semudah itu. Masalah terpenting adalah rnasalah anak. Bisakah suarni menarik semua anak-anaknya masuk Islam. Mengapa kita rnerasa bahwa wanita Kristen itu merelakan anaknya masuk !shun ikut agama sang suarni. Tentu mereka ada perasaan ingin rnenarik anak-anaknyake agarna mereka, dan harus diakui istri Jebih banyak di rumah dan lebih sering bergaul dengan
anak-anak. ).-
Kondisi Masyarnkat Masyarakat
yang
banyak
rnelakukan
perkawinan
beda agarna adalah
rnasyarakat yang le•nah imannya, clan rnasyarakat mu slim yang sud ah terkristenka n keluarganya
akan
1nudah dirusak.
Nilai-nilai
keislamarn
akan
hilang
dalam
masyarakat. lde-ide sesat akan mudah masuk dan meracuni generasi rnudanya. Mereka sudah tidak mengenal halal haram rneskipun barangkali agarna dalam KTPnya rnasih Islam. Awalnya kebebasan dan ide-icle, budaya dan kebiasaan barat akan dipasarkan di generasi muda Islam. Kemudian rn.i~rebak tradisi kumpul antara pria dan wanita, memamerkan anggola tubu, narkoba dan budaya kekerasan. Proyek atau program jangka panjang ini sudah terlihal hasilnya di negcri ini.
2. Dampak Positif Mengapa Islam mcmbolehkan pcrkawinan
44
pria muslim dengan wanita ahli kitab? Hal terscbut sepe1ti disampaikan Humaidy bin Abdul Aziz mengandung hikmah: ).- Ahli kitab tennasuk orang-orang yang paling dekat kepada petunjuk apabila c;lisampaikan bukti penjelasan kepada 111ereka sehingga besar kernungkinan cahaya Islam akan masuk kedalam sa1lubarinya, kemudian ia rnemeluk agama Islam. Inilah yang dituntut dari perkawinan it..1. ).- Boleh jadi seorang pria muslim jatuh hati kepada wanita ahli kitab dan sangat dicintainya. Sehingga andai kata dibuka jalan baginya untuk rnendapatkan apa yang diinginkannya ia bisa terjerumus ke dalarn perbuatan yang diharamkan. ).- Boleh jadi seorang muslim menetap dim suatu nege1. yang di situ tidak terdapat seorang wanita muslimah pun
ia takut akhlaknya lama kelamaan
akan menjadi rusak bila hiclup terus mernbujang. Maka dalam keadaan sepcrti itu ia harus ada keringanan dengan suatu alas an te1tentuuntuk menikahi wanita ahli kitab tersebujt, dengan tetap mernperhatikan segi kemaslahatan dan menekan kemaudharatan seminim mungkin.
B. Menurut Agama Kristen Katolik Agama Katolik menganggap nikal1 sebagai suatu sekramen, yaitu peqan11an yang diadakan olch Tuhan dan dipercayakan olch Gcrcja scbagai tanda dan s<1ran:1 yang
mcngungkapbm dan
menguatkan
iman,
mcmpcrscmbahkan
penghonnatan
45
kepada Allah serta menghasilkan pengkudusan manusia.
13
Jadi sekramen adalah suatu
tanda lahiriyah bahwa penerimaan sekramen telah dipersatukan dengan Kristus dalam unannya. Huh.'11111
Gereja
Katolik
merumuskan
perkawinan
sebagai:
peIJanJtan
perkawinan, dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersarnaan seluruh hidup, dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suan1i istri serta pada kelahiran dan pendidikan oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang di baptis di angkat kc martabat sekramen (Kan. I 055: l ). l'erkawinan juga bertujuan untuk saling melengkapi antara lak.i-laki ( suami) dengan perempuan (istri) karena satu sama lain saling membutuhkan, lalu juga untuk melaksanakan perintah Tuhan Kristus dalam Kitab Kcjadian I :28 yang berbunyi "Beranak cucu/ah dan BeHamhah
banyak,. ... ". Dalam melaksanakan suatu pemikahan seorang pna Katolik harus mcnikah dengan seorang wanita Katolik juga. Karena dalam syarat sah perkawinan memnut agan1a Katolik adalah "kedua mempelai hams beragama Katolik" (Kan. 1086), dan juga penikahan tersebut harus dilakukan, dite!,'ltl1kan dan diberkati oleh Pcjabat GerejaM Akan tetapi meskiptm demikian, bagi mereka yang sudalt tidak mungkin dipisallkan Iagi karena cintanya sudah tcrlanjur mendalam, pejabat gereja yang berwenang yakni Uskup dapat memberikan dispensasi (pengecualian dari aturan ummu untnk suatu keadaan khusns) dcngan jalan menikahkan pemeluk-pemcluk
13 1 "
O.S, Eoh. Sh, Ms., Op. cit., Asmin, ..
46
agama Katolik dengan pemeluk agama lain itu, asalkan keduanya memenuhi syara·; yang ditcntukan olch hukum gcrcja dalam Kanon 1125 yakni (I) Yang bcragama Katolik
bcrjm1ji (i) akm1 · tetap setia pada iman Katolik, dan (ii) bemsaha
mempennandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katolik. Sedang (2) Yang tidak beragama Katolik berjaaji antara Iain (i) menerima perkawinan secara Katolik, (ii) Tidak akm1 menceraikan pihak yang berac,•ama Katolik, (iii) Tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katolik melaksanakan imannya, clan (iv) bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik. 15 Kendatipun terpaksa, perkawinan beda at,>ama dapat dilaksanakan dengan izin dari Usl-up, namun menurut pandangan Gereja Katolik perkawinan antar perneluk agama yang berbeda akan menimbulkan berbagai konflik atau pertentangan dalam
, kehidupan keluarga atau mmah tangga. Konflik-konflik yang lain akan timbul adalah konflik iman, batin, hak asasi, sistem nilai, kewajiban asasi terhadap anak, kejiwaan dan kebingungan pada anak-anak serta konflik-konflik yang Jainnya terutarna setelah api cinta tidak lagi menyala. Oleh karena itu menurut ac,>ama katolik, perkawinan antar orm1g--0r.mg yang bcrbcda agwna hcndaklah dihindari.
C. Menurut Agama Kristen Protestan Ajaran agama Kristen Protestan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan agama Kristen Katolik, karena keduanya memiliki sumbcr yang swna yaitu Alkitab. Dalam
5
Muhan1mad
47
pandangan agama Kristen Protestan tidak di kenal adanya hubtmgan hierarkis antara jemaat dengan kel-aiasaan Gereja, yang ada hanyalah keln1asaan tertinggi terletak: pada jema.atnya. Oleh karenanya dalam agruna Kristen Protestan terdapat banyak aliran teologi, dan setiap Gereja mempunyai otonominya sendiri sehinga sulit untuk meneari dan menemukan hukum perkawinan yang dapat diberlakukan bagi selwuh Gcreja Protestru1. Pandangan agruna Protestan mengenai perkawinan di mulai dengan melihat perkawinan
sebagai
sesuatu peraturan yang ditetapkru1
oleh Tuliau.
Mereka
memandru1g pemikallan sebagai tata tertib suci yang ditetapkan oleh Tuhan. Sebagairnruia Finnrut Tuhan:
"Tidak baik, kalau mamL~ia itu seorang diri sa;a. Aku akan jadikan penolong baginya yang se1x1dan dengan dia ". (Kejadian 2: I 8). " ... dibangunNya-lah seorang perempuan, /a/u di bawaNya kepada mausia ilu ". (K<~iadian 2: 22) "Lalu berkatalah manusia ilu: lni/ah dia tulangku dan daging dari dagingku ... "(Kejadian 2:23) "Sebah ilu seorang laki-/aki akan meninggalkan ayah1~ya dan ibw~va dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya me11jadi satu daging" (Kejadian 2:24) Berpcgang kepada firman Tuh:m tcrscbut, umat Prolcstan rncnafsirkan bahwa perkawinan antara scorru1g pria dru1 wru1ita sejak semula telah diciptakan Tuhan sesuai dengru1 kehendakNya, dan tidak memru1dru1g pemikahan sebagai suatu sekrru11en. Nikall bagi mereka tetaplah tennasuk sebagai alam kehidupan yang telal1 diciptakan, bukrut berupa pengm1gkatru1 pcrnikahm1 itu ke alrun alas (sckramcn). Nikah sebagai persek-utuan hidup ru1tara pria dan wanita bertujuan untuk mencapai kcbaliagiaru1 hidup yru1g kcdalam kasih dru1 rJ!unat Tuhai1. Dalain rangka
48
mewujudkan
kebahagiaan
terebut,
maka
agama
Protestan
menganjurkan
penganutnya kawin dcngan orang yang sciman sebagaiman bunyi Kitab 2 Korentus 6 ayat 14:
"Jangan!ah lwmu merupakan pmangan yang tidak seimbang dengan orangorang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapm antara kebenaran dan kedurhakaan a/au bagaimanakah terang bersatu dengan ge!ap" (2 Koren111s 6:1-i). 16 Akan tetapi jika dalam keadaan tcrtentu penganutnya dapat melaksanakan pemikahan dengan penganut agama lain, ha! ini dimungkinkan karena salmya suatu pemikahan mcnumt agama Protcstan mcncakup dua aspck. Aspck J>ertama adalah bahwa perkawinan mempakan soal sipil yang erat hub1mgannya dengan masyarakat dan agama, karena Negara berhak mcngatumya menumt Unc!ang-Undang Ne1o>ara. Aspek Kedua memandang perkawinan sebagai soal at,>ama, yang harus tunduk kepada hukum agama. Bersandar kepada kedua aspek di atas, Gereja Protestan berpendapat bahwa pcrkawinan itu sah baik mcnurut hukum Negara maupun bukum agama oleh karenanya jika terjadi perkawinan beda agama pada penganut agarna Protestan maka perkawinan tersebut dapat disahkan dcngan mcncatatkan pcrnikahannya pada catatan sipil meskipun tidak diberkati oleh gercja, karcna pcndcta tidak begitu berperan pada pembatalan suatu perkawinan.
D. Mcnurut Agama Hindu 16
Departemen Agamo RI, "Madu/ Kc/,,arga liahagia Sejahtem dan lkrtanggrmg Jawab ", (Jakana: Diljcn Bimas Kristen protestan, 1995), Hal. 36
49
Agama Hindu pada dasamya menyerahkan hukum dari suatu pelkaw:inan kepada negara di mana orang-orang Hindu berada, ha! ini dibuktikan pada pengertian perkaw:inan menurnt agania Hindu yang menyandarkan pengertiannya kepada yang ada pada UU Perkawinan Indonesia. Meskipw1 demikian, agama Hindu JUga memiliki aturan-aturan yang hams dilaksanakan oleh wnatnya, seperti tentang pelaksanaan upacara perkawinan, kritcria ataupml syarat perkawinan dan lain-lain. Hakilalt pelkawinan menurut agama Hindu adalal1 ' sebuah "Yajna", yang ai1inya memuja atau membcri penghonnatai1 atau merijadikan suci.
17
Pelaksanaan
yajna bagi umat Hindu adalah suatu contoh pe1buatai1 Sang Hyai1g Widhi yang telah menciptakan alam ini dengan yajna-Nya, karena yajna inilah seorang manusia dapat me1!ghubungkai1 dirinya kepada Hyai1g Widhi bcrserta semua mai1ifestasi-Nya untuk memperoleh kesucian jiwa. Hulom1 perkawinai1 menurut Agania Hindu adalah tidak wajib, sebagaimana bentuk pelkawinan Hindu k1mo yang membedakan perkawinan kepada tiga bentuk, yaitu:
Sukla Brahmacari, Sevala Brahmacari
dan Trsna Brahmacari. rn Sukla
Bralunacari adalah seorai1g yang tidak melakukai1 perkawinan selaina hidupnya. Sukla Brahmacari ini sering dilakukan kepada orai1g yang ingin mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Sevala Bral1macari adalah seorang yang hanya melakukan perkawinan hai1ya sekali seumur hidup, meskipllll istrinya telah meninggal ataupnn
17
Anak Af,>Ung Gde Oka Netra, .. Iimlll/IQfl l>asar Agtuua Hindu", (Jakarta: Dirjen Bimas Hindu dan Budha, 200 I), Hal. 47 "I Nyoman Artayasa. dkk., "l'cluniuk Tc/mis l'erkawi11<1n Hindu", (Jakarta: Ditjen Bimas Hindu dan Budha, 2001), Hal. 19
50
hal lainnya. Tresna Brahmacari adalah melaksanakan perkawinan sampai ketiga, baik karena istri meninggal atauptm bercerai. Akan tetapi menurut kitab Manava Dhannasastra dijelaskan bal1wa perkawinan itu bersifat religius (sakral) dan wajib hukumnya, karena bisa memberi kesempatan kepada anak untuk meleburkau dosadosa leluhumya agar bisa menjelma atau menitis kembali ke duuia (reiukemasi). Perkawinan menu.rut Agama Hindu dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut telah memcmd1i persyaratan yang telah ditetapkan. Sclain persyaratan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, juga ada beberapa persyaratan memm1t Agama antara lain : I . Suatu perkawinan menurut hukum Hindu sah jika au dilakukan menurut hukum Hindu. 2. Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukmn Hindu harus dilakukan oleh Pendeta/Panandita. 3. Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum Hindu jikalau kedua mempelai telal1 menganut agama Hindu. Ini berarti kalau kedua mempelai atau salah satunya belum beragama Hindu maka perkawinan tidak dapat disahkan.
Untuk mengesahkannya seorang rnasuk
agama Hindu
harus
disudhiwadanai (disueikan) terlebih dahulu. 19
Dari persyaratan di atas jika dikaitkan dengan perkawinan beda agama maka dapat disimpulkan bahwa agama Hindu tidak mengenal adanya perkawinan beda agama, karena persyaratan untuk dapat melaksanakan perkawinan adalah jika kedua 19
Ibid, Hal. J 5
51
mempelai tclah mengannt agama Hindn. Hal ini terjadi karena dalam proses perkawinan harus dilaksanakan terlebih dahulu upacara keagamaan, yang didalamnya kedua mempelai terlebih ,dalmlu harus disucikan sebagai penganut a!,'llllla Hindu, dan jika upacara kcagamaan terscbut tidak dilaksanakan atau tidak sempurna, maka Padande/Panandita tidak dapat mcnsallkan perkawinan terscbut.
E. Menurut Agama Budha Dalam buku Nasihat Perkawinan Agama Budha dari Dcpartemcn Agama RI (1976 : 15), disebutkan bal1wa agama BucUia memandang -perkawinan mempakan suatu ikatan suci yang hams dijalin cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan c· :h sang BucUia. Perkawinan yang berdasarkan cinta kasih dipersatukan dalam suatu ikatan lal1ir batin bertujuan w1tuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dalam kehidupan sekarnng niaupllil masa yang akan datang. Berkeluarga dalam agama Budha tidaklah menjadi suatu kewajiban bagi umatnya, akan tetapi berkeluarga hanyalal1 menjadi suat4 pilihan apakah ia mgm berkeluarga ataupun tidak berkcluarga. Bagi seorang laki-laki yang tidak mgm berkeluarga maka ia dapat tinggal di Vihara sebagai Anagarika, Samimera atau Bhikkhu. Sedangkan bagi scorang pcrempuan yang tidak ingin berkcluarga maka ia menurut Mazhab Theravada dapat menjadi seorang Anagarini yang mematuhi Attlia Sila. 20
20
Pandita Sasanadhaja. "Tuntunan Perk1u'inan tlan Hidup Be1*cluarga da/an1 A._~an1a
Budha '", (Jakarta: Ditjen Bimas Hindu dan Budha, 2002), Bal. 2
52
Perkawinan yang paling ideal menurut agam9 Budha adalah perkawinan antara seorang laki-laki yang baik (dewa) dengan seorang wanita yang baik juga (dewi), pasangan inilah yang dipuji oleh Sang Budha (An;,•uttara' Nikaya H, 57). Dalam rangka menjadi jodoh, seorang laki-Iaki ataupun seorang perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan harus saling kenal dalmlu, karena untuk mencapai keluarga yang baliagia harus diketalmi terlebih dalrnlu asal usul dari pasangan yang akan menemani hidupnya diantara hal-hal yang hams diperhatikan oleh scseorang dalam memilih pasangan adalah keyakinan pada agama. Agama Budha pada dasamya menganjurkan umatnya agar memilih pasangan hidup yang sama keyakinannya, artinya sama-sama beragama Budha. Akan tetapi menurut kcputusan Sangha Agung Indonesia, hukum pcrkawinan beda agama adalah sah, asal pcngesahannya dilakukan menurut tata cara agama Budlia. 21 Karena keabsahan suatu pcrkawinan meuurut agan1a Budl1a adalal1 apabila d1lakukan dihadapan Romo Pandito (Bikkhu) dan juga bila dilak1.Ikan melalui upacara ritual yang didalamnya terdapat sarana ataupun perlengkapan perkawinan. Dalam upacara rit1ial pcrkawinan agama Budha, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan "alas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka" yang merupakan dewa umat Budlia, maka secara tidak langsung berarti bal1wa calon mempelai yang tidak berngama Budl1a manjadi pcnganut agan1a Budlia, walauptm sebenarnya ia hanya menundukan diri pada kaidah agama Budha pada saat pcrkawinan berlangsung.
"0.S, Eoh, Sh, Ms., Op. cit., Hal. 152
53
Ii. f\'lCJ1urut Aga1na Khonghucu
Undang
Undang (PNPS)
Nomor
l
Tahun
1965, tentang pencegahan
Pel)yalah!,>tlllaan dan/atau Penodaan Agama, di pandang seba!,>ai dasar lmkmn atas pengakuan terhadap agama-agama yang hidup di Indonesia. Tersebut secara formal 6 (Enam) agama dalam undang-tmdang tersebut, yaitu Islam, Katolik Protestan, Hindu, Budha dan Khonghucu. 22 Karena itu, sungguhpun nama agama yang di sebut terakhir itu belum secara langsung belum mendapat perhatian yang sama oleh Pemerintah, tetapi secara yuridis mcmpunyai hak hidup yang sama sepeli agama-ai,'lllna yang lainnya. Alasaunya ialah karena dikesankan, a!,'llllla khonghucu hanya merupakan aliran kesusilaan bukan agama, karena itu kepentingarmya tidak di urns langsllllg oleh Departemen Againa seperti lima agama lainnya. Hal itu terbul;ti, di tempat asalnya di Tiongkok, Khonghucu belum men!,>ambil bentuk 3!,>ama, ia baru nampak sebagai agama setelal1 sekian lama berkembang di Indonesia. Demikian, k<1la W astu Pragantha Cnong, tentang Etika Konfusius dan Akhir Abad ke 20.
23
Terlepas dari pandangan bahwa Khonghucu agama atau bukan, berkenaan dengan
perkawinan,
temyata
mereka
mernpunyai
ketentuan
yang
tampaknya
dipedomani oleh umatnya, menurut Hs.1jhic 1jay Ing, hnkum perkawinan tersebut, merujuk kepada kitab agan13 Budha. 2•1 Sesuai UU No. I Tahtm 1974, pelaksanaannya
'2 Penjelasan Pasal I Alcnia kc 2 UU No. 111965, Tcn~1Ilg Pcs1yalahgunaun dan/atnu Penodaan Aganla. 23 MATAKIN, "Tuha11 YMEMenjadikan Gum Sebagai Genta Rolwni", (Sala: 1990), Hal. 53 ,.. Hs.1]hie Tjay Ing, "Hak Asasi Bcragama dan l'erkawina11 Khonglwcu", (Jakarta: Gramcdia Pustaka Umum & MATAKIN, 1998), Hal. 53
54
bagi umat Khonghucu Indonesia sepenulmya masih merujuk pada BW. 25 Selanjutnya bclaku Ilukum Pcrkawinan Agama Khonghucu yang ditctapkan MATAKIN tang gal 21
Descmber 1975 di Tangerang, scrta Liep1,,•wan (upacara) Pertunangan · dan
Perkawinan. 26 Sumbcr kedua terakhir berisi emapat Bab dengan 7 pasal, di tan1bah dengan penjelasan yang terdiri dari Pertjelasan Umurn dan Pcrtjclasan Pasal Demi Pasal. Ketentuan perkawinan tersebut tampaknya di susun untuk mernenuhi tuntutan UU No. I Ta.bun 1974 yang mengharnskan scseorang kawin memmrt hukum masingmasmg agamanya dan kepercayaannya itn. Dalam pcrtimbangannya disebutkan, "sesuai UU No. I Tahun 1974 tentang
Perka\\~nan,
1mt1rk melaksanakannya perlu di
atur Hukum Perkawinan dan Pelaksanaan Upacara Pengkukulrnn yang bedaJ...-u bagi tunat Khonghucu Indonesia". Adaptm mcngenai materi yang di atur di dalan1 hukwn perkawinan itu antara lain mencakup tentang pengertian, tujuan, peryaratan dan upacara pene1,,'llhan perkawinan Bagi umat Khonghucu., perkawinan merupakan hubungan antara
indi~du
seomg pria dan seorang wa.nita dalam memban1,,'lln rumah ta.ngga, karena itu BW secara utuh masih digunakan dalam perkawinan Khonghucu, walau telah berlaku UU No. l Taliun 1974n Sungguhpun begitu, tampak dikaitkannya dengan keper:cayaan mereka. Keesan itu didasarka.n atas pengertin perkaawinan pada Pasal I, Hukum
" Subekti. "Pokok-Pokok Hulam1 Perdata ", (Jakarta: PT. lntcmusa, 1980), Hal. I 0 2li Seri Genta Suci Konfuslon. ...J'ata Agan1a dan T'ata Laksana U1x:tcara l'crknvinan Agan1a Khot:gh11<11", (Sala: MATAKIN, 1998), Hal. 28 27 Hs. Tjhie Tjay Ing. Op. cit.. Hal. 30
55
Perkawinan Khonghucu,
21
Dcsembcr
1975.
rumusan
terscbut menycbutkan,
''Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dcngan tt\juan mcmbcntuk kcluarga (rumah tru1gga) yang bahagia dan mcnemskan keturunan berdasarkru1 Ketuhru1an Yang Maha Esa". 28 Penegasan dengan kata-kata "bcrdasrukru1 Kctuhanan YME" itu, hanya pengaruh dari nunusan yang digariskru1 olch Pasal I UUP tentru1g 1-lukum Petkawinan. Keterkaitan perkawinru1 pada agama itu dapat pula di lil1at dari salah satu pcrsyaratan yang hams dipcnuhi dalam pcrkawinan.
Diantarru1ya mcngatakan,
"pcnga\,.--uan m1ru1 adalah wajib bagi calon-calon mempclai yang bclmn mcnerima pcneb than tcrsebuf', tertuang dalam Pasal 3 ayat (4) sub a. Sunggnhpun sub b dari Pasal tersebut mengatakan, bila peneguhan itu tidak mm1gkin, maka pimpinan agruna Khonghucu dapat mengambil kebijaksruiaaiL Sclain itu, pencguhan perkawinan dilaksanakan di tempat keba\,.1:ian agama Khonghucu, 29 atau tempat yang di turtjuk oleh pcngurns MATAKIN/Kebaktian. Scdang yang memimpin upacara peneguhan menutut hukum perkawimm penganut Khonghucu sesuai kei.entuan Pasal 4 ayat (I) sub a dan ayat (2) itu, hamslah seorang Rohaniawan atau orru1g yang di tunjuk oleh Badan Pengurus MATKIN/K.ebatian. 3<> Tentang asas pcrkawinan menurut agama Khonghucu tersurat dalan1 Hun· Gi, bahwa upacara pcrkawinru1 itu ialal1 menyatukan kebaikan atan kasih dua marga yang berlainau., keatas menunaikan kewajiban pada agama (Cong Bio, kcpada Tnhan YME 2ll MATAKIN, 29
Op. cit., Hal. 140 Hs. Tjhie 1jay Ing, Op. cil., Hal. 33 "'MATAKJN, Op. cit., Hal. 141
56
dan leluhur) dan kebawah meneruskan generasi. Karena itu bagi merel.-a upacara perkawinan adalah pokok atau akar segala upacara. 31 Adapun mengenai salmya perkawinan mereka mengatakan, "Perkawinan adalah sah bila direstui kedua beJal1 pihak orang tua dan diJaksanakan dengan melakukan sitiud ke hadirat Tuhan dan Jeluhur". Pihak-pihak yang berperan daJam mengawinkan, adalal1 kedua belah pihak orang tua, tetapi dapat diwakili oleh Rohaniawan atau Pejabat Negara sedangkan syarat-syarat yang hams dipenuhi antara Jain ialali, sudal1 dewasa (21 talmn ke atas), tidak satu garis keturnnan (patrilineal), ada telangkai (peranta) scbagai wakil orang tua,
dan izin orang tua bagi yang belum cula1p umur. 32 Terkesan daJam beberapa ha!
menirn ketentuan UU No. J Talnm J974. Berkenaan dengan perkawinan antara seorang beragania Khonghucu dan orang yang tidak beragama Khonghucu, tampaknya tidak ada pengaturan secard tegas. Tetapi bila memperhatikan ketentuan Bab IV, PasaJ 5 tentang "batalnya upacara peneguhan perkawinan", maka dapat diinterpretasikan berbitan pula dengan perkawinan beda agama bagi pemeluk Khonghucu. Ketentuan terebut mengatakan "Peneguhan pemikahan dapat dibatalkan, bila pihak-pihak tidak memenuhi syaratsyarnt tmtuk melangstmgkan perkawinan". Syarat yang harus dipeifiatikan daJam hal ini antara Jain adalah Pasal 3 ayat 4 sub a, yaitu tentang kewajiban pen!,takuan iman bagi caJon-calon mempeJai, yang beJmn mememtl1i peneguhan
31 32
!ls. Tjhie Tjay Ing, Op. cir., Hal. 35 Ibid, Hal. 35
57
Dari ketentuan itu dapatlah disimpulkan, bahwa orang yang akan me!akukan perkawinan
itu
Khonglmcu;
Dengan
mehmgsungkan
diwajibkan kata
perkawinan,
memiliki lain
keyakinan
mereka · tidak
bahkan
mereka
yang boleh
sama terhadap berlainan
diwajibkan
agama
agama, ketika
untuk
menyatakru1
keimanannya sesuai dengan ajaran Khonghucu tambahan lagi yang hams dipenulri ialah, bal1wa perkawinan harus dilakukan dihadapan dru1 di pimpin oleh Rohaniawan Khonghucu. Mempelai
wajib melah.<Jkan tata perkawinan K.honghucu, deni,,'llil
bersujud kepada Tuhru1 YME dan leluhur, serta mohon restu kedua belah pihak orang tua. 33 Terkesan, perkawinru1 bagi pihak orang K.honghucu tidak bolch dilangsungkan dengan tatacara peerkawinan agama lain. Ternyata kesan itu tidak benar, Hs. Tjhie "l)ay Ing mengatakan, tidak ada halangan bai,,>i orru1g Khonghucu (laki-laki maupun perempuru1) untllk kawin dengan pemeluk agama orang non K.honghucu, tidak dianjurkan dru1 tidak pula diharapkan. 34 Alasan dibolehkannya antara lain adalal1, "Di empat penjum lautan semua saudara,
meskipun berbeda marga dan suku ". 35 K.etentuan lain dalam Kitab Lun Gi (Sabda Suci), Bab XV Pasal 40 mengatakan, Sabda Nabi "Ka/au berlainan )a/an suci (lain
agama), tidak usah saling berdehat ". Bcgitu pula l'asal 3 ayat ( 4) sub b, trunpaknya memberikan kemungkinan akan terjadinya perkawinan ru1tara pemeluk Khonghucu dan
orang yang
tidak beragruna Khonglmcu.
Peluang
untuk
melangsungkan
perkawinan beda agama itu, dapat dilakukan dengan suatu upaya hukum, yaitu "/hid, Hal. 36 34 Ibid, Hru. 36 "Ibid, Hal. 37
BAB IV PROBLEM YANG MUNGKIN TERJADI AK.IBA T PERKA WINAN BEDA AGAMA SERTA DAMPAK HUKUM BAGI ANAK
A. Problem yang Mungkin Terjadi Akibat IPerkawinan Beda Agama Terwujudnya kebahagiaan mmah tangga yang kekal lal1ir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mempakan tujuan yang utama suatu ik-atan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal I UUP. Baik dalam lingk'Ullgan nunal1 tangga maupun lingkungan masyarakat sekitar, begitu pula ketunman mempakan bagian tidak terpisal1kan dari suatu keluarga, karena merupakan salal1 satu tujuan perkawinan. Sebab itulah bagaimana pengaruh perkawinan beda agama dalam hal itu perlu dikemukakan dalam bab ini.
I. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Tujuan yang paling penting dari suatu perkawinan adalali, terciptanya kehidupan rumal1 tangga yang damai dan tenlram serta pergaulan yang dilandasi rnsa penuh kasih sayang (Mawadal1 wa Rahmali) antarn suami istri. Kebahagiaan rumali tangga itu amat luas dan pengertiannya sangat dalani, mcnyangkut jasmaniyal1 dm1 rohmiiyali, material dan spiritual dalam hubungan m1tara sumiti dan istri, bcrsama anak-anak dm1 ornng tua, bal1kan dcngan masyarnkatnya. 1'tti1mi1 perkawinan tersebut akan dapat
dicapai apabila di antarn suami-istri selaln dapat diwujudkan kcmkunan
hidup, rnsa toleransi, honnat menghonnati, saling pengertimi, dan keserasian dalam
60
segala ha! yang menyangln1t kehidupan nmiah tangga keadaan seperti itu akan dipengaruhi pula oleh bcntuk perkawinan yang dilaln1kan. Prof. Hasbullah Bakry SH. Men1o.>atakan, "Kebal1agian nunah tangga sudah hams di mulai · dari awalnya, dari pintunya yakni pcrkawinan, supaya suami-istri punya dasar hidup yang sarna agama yang sarna sejak hari rumah tang1o.>a yang pertama, yak'Tli scjak dilangsungkan akad nikal1 menrnt huhun agama". 1 Bagi bangsa Indonesia yang religius khuusnya'. hubungan perkawinan yang baik dan kekal mempakan ukuran bagi tcrwujudnya masyarakat yang baik pula ha! itu sangat kontrns dengan masyarakat Barnt seperti orang Amerika banyak yang mcmandang perkawinan bukan scbagai ukuran kebahagiaan hidup. Terdapat sejnrnlal1 tnlisan yang rnengemukakan, banyak di antara orang-orang dewasa yang hidup tidak
(Unmarriage).
kawin
Bal1kan
banyak
diantaranya
pasangan
yang melalmkan
"cohabitation" atan "fil'ing together", yang hidup bersama di luar perkawinan seperti dikemukakan oleh Andrew J. Cherlin. Karena itu bagi masyarakat Indonesia ikatan perkawinan itu amat penting, dan keutuhannya hams di pelihara., antara lain dengan rncmpcrliatikan nonua agama )"
pasai11,,>an beda agama itu, sejak awal
perkawinannya sudal1 dimulai dengan perbedaan-perbedaan yang rnungkin akan sangat mempengarnhi kehidupan dalam nmiah tangga. 2 Perbedaan agama mernpakan
1
1-Iasbuflah Bakry, ... S1Jat11 Kon1enlar lentang lfl/ No. l! 197./: K11111pu/a.11 LengkcqJ llndangUndang dan Pcraturan Pcrkauinan di Indonesia", (Jakarta: Jambatan, 1978_ hal. 346 2 Emt."'S111avemann-Marlene Lenrinen, "Mariage & /tanrilies: Neu• J>ro!J/en1s. New Opporwnities ", (New Jen.y: Pro1tice Hall Englewood Cliffi;, 1986), ha!. 181.
61
ha! yang sangat prinsipil dan mendasar, menyangkut bidang transedental, sebab itu dapat menciptakan suasana kehidupan yang knrang hannonis. Oleh karena itu perbedaan agama adalal1 masalali besar yang tidak mudal1 begitu saja diabaikan. Pada · . hakikatnya, perbedaan agama merupakan jurang pemisal1 yang amat dalam yang selalu membayangi kebahagiaan rumah tangga. Dikemukakan oleh Courtenay Beak dalam bukw1ya. yang bejudul Marriage Before & After, bal1wa sulitlah bagi pasangan suami istri tmtuk menciptakan rumal1 tan!;b>a yang hannonis dan bahagia, bila antara
keduanya terdapat pennusuhan atau
pertentangan keyakinan agama (religious antagonism). Konplik keyakinan itu sepe11i dalam perkawinan antara seorang laki-lak:i Katolik dan perempnan Protestan atau Yalmdi dan Anostik, yang konsekuen akan kebenaran keyaki.nan agama mereka. Hal itu dapat terjadi karena masalal1 keyakinan agama adalah ha! yang prinsipil dan sangat sensitif bagi umat:nya masing-masi:ng. 3 Masalal1 agama atau keyakinan adalal1 masalah spiritual yang tidak tampak kongkrit secara fisik material (onpei/baar), akan tetapi tidak berarti yang tidak tampak itu sdalu dapat diabaikan. Perbedm1 itu jnstru lebih besar pen1,>arulmya dari pada ymig t;unpak sccmn lal1iriyal1, karena agmna pada mmunnya mempakan 4 motivator (penggerak) bagi setiap pemeluknya. Namun pengaruh perbedaan agmna
terhadap hubllllgan sumni istri, akan sangat tergantung pula pada knalifikasi sikap
3
Courtenay Beak. "Marriage Before & After"", (London: ll>e Wale Publishing Co., 1978)
ha!. 75 'S Gautama (Gouw Giok Sing). Hal. 139
62
fanatismc
dan
subycktifitas
keagamaan,
di
sampmg
tingkat
kesadaran
dan
kemampuan suami istri itu untuk mcngendalikan dirinya masing-masing. Tetapi sekecil apapun, perbe
atakan, bal1wa dalam perkawinan bea terbagi akibat para pihak suami istri mempunyai prinip yang kontras, satu sama lain. Wawancara (Deep inlerview) deni,>an salah satu pasangan perkawinan beda agama mcmm1jukan lain, bahwa _;ebagian pasangan tersebut dapat hidup rul."llfl, seperti pasangan suami istri Aguistinus Sunardi (Kristen Katolik) dan Sri Winami (Islam). Menumt pengakuan Sri \Vinami yang telah hidup bersama suaminya yang bereda agama mengatakan, pemah mengajak suaminya untuk
masuk Islam tetapi
suaminya menolaknya karena menurutnya suaminya mempakan orang yang taat dengan agamanya, mereka sekarang (ketika diwawancarai) tetap hidup ruktm dalam perbedaan agama, dengan empat anak., tiga Islam, dan satu orang Katolik dan di akhir hayat:nya ia masuk Islam. Tetapi pengakuannya itu tampaknya hanya bersiat simulatif, karena bagaimanapun perbedaan itu tetap potensial dapat mcnimbulkan ketegangan nunah tangga. 4 Kasus Iain adalah
pasangan perkawinan beda agama antara Simon Tukino
(Kristen), dan sukarsih (Muslimal1 ), mereka kawin talmn 1970 scbelum perkawinan 4
wav.'aflcara dengan Jbu Sri Winami. (Pelaku Perkawinan Reda Agama)
63
dilangsungkan, calon suami telah meminta
calon istri pindah agama, tetapi belwn
dikabulkan. Perkawinannya direstui oraag tua kedua belah pihak, tidak ada perjanjian dalam perkawinan itu. Keduanya mengatakan, perbedaan agama menimbulkan banyak kesulitan, suarni selalu dengan serius mengajak istrinya pindah agama, tetapi istrinya tetap menolaknya bahkan semaldn teguh keyakinan agamanya. Suami sangat membenci
istrinya
beribadah,
ia
melarangnya
dan
bila
s1
istri
memaksa
melakukannya suami berusalla mencegalmya dan mcnghamba\nya, bahkan suammya pemah rnengoyak-ngoyak mukena (pakaian shalatnya). Senma anak-anaknya dididik secara Kriten, mereka biasa di ajak ke Gereja oleh bapaknya seda11g ibunya tidak dibolchkan rnengajak mereka shalat dan mendidil-'11ya ;ccara
Islam. Dikatakannya
pula, pihak swrn senng mengecrun umat lslrun menghambat perayaan Natal (yang pemal1
direncanakan
di
Senayru1),
mcngecam
ad7.an
karena
yang dianggap
menggru1gg11 di waktu Subuh, ada "hadial1 lcbaran" tctapi tidak ada hadiah Natalan dru1 Mcntc1i Agama yang sclalu orru1g Islam tetapi tidak pernah scorang Pastur atau Pendeta 6 l'ada kasus lerscbul mcmpcrlihatkan bctapa kclegm1gan dalam hubungan rwnal1 t:ngga dan tidak ada kcrnktman, tidak ada saling tolcrnnsi m1lara pasm1gm1 sumrn istri itu. Suatu kondisi akibat salal1 satu pihak selalu secara otoriter memaksakan kehendaknya
terhadap yang lain
(istrinya),
sehingga tidak ada
kedmuaim1 rumal1 tangga. Hal itu mcmbuktikm1, bahwa akibat fam1tisme agama
6
A Chairuddin.. "Masalah l'crkawinan Campuran di kKota Metropolitan Jakarta", (Jakana: Univcrsitas Islam Jakarta, 1980), Hal. 111
64
n1asing-1nasing yang tidak bisa -dikendalikan itu) akan 1nenirnbulkan ketegangan dalam n11nal1 tangga yang bcrwti hancm11ya kebaliagiaan yang menjadi tujuan perkawinan. Rumah tangga yang seharnsnya menjadi wahana tempat memadu kebal1agiaan itu bcrubah menjadi arena perelisihan yang menyengsarakan bersama tiadanya kemerdekaan melaksanakan ibadah menurnt a1,>ama
ma~ing-maing
itu
bcrtcntangan dengan ketentuan hak asasr manus1a, dan Ketentuan Pasal 29 UUD
1945." Selain itu akibat perbedaan agama bisa pula timbul kcsulitan dalam keluarga Karena perbedaan makanan dan numUllan yang dibolehkan agamanya masmgmasmg, karena perbedru1 organias1
agama yang dimasukinya dan dekorasi yang
specific bcrsifat keagamaan maing-masing. Walaupun hal tersebut tampaknya kecil, tetapi dalmn kondisi tertentu bisa menimbulkan ketegm1ggan. Dalmn hal makananmimm1an, ada diantaranya yang dilarang oleh hukum suatu agmna tetapi tidak terlarang dalmn agama lain. Seperti misalnya daging
babi dan minuman keras,
rnungldn tidak terlarang dalam agama lain, tetapi terlar.mg menllllJt hulnnn agama lslmn. Q.S. a1-Maida11, 5 : 3 dru1 90, mengatakan, "Diharamkan bagimu (makan) u
bangkai, darah, dan daging babi ... .. " dan "Se>1mf....'!_,'11hnya meminum khamar, ada/ah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Makajauhilah perhuatan itu ". 9 Memang tidak semua orang bukan lslrun senang makan daging babi, tetapi ada diru1trm1ya ym1g su.ka mernakannya. Seperti pasang;m Bob Tutupoly (Kristen) 'Baharudin Lopa, "Al-qur 'an & Hak-Hak Asasi Manusia ", (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 19%), ha!. 86-87. 9 "Al-Q11r'an Jan 1i:rjemahnJtl ", (1411 H), hal. 157 dan 178
65
dcngan Yosy Romay Nasution (Muslimah), da!,>ing babi merupakan kegemaran pihak suami, tetapi diharamkan bagi istrinya yang beragama Islam itu. Oleh karenanya deng,'lll maksud toleransi dan menghonnati istrinya, pihak su;uni tidak man memakan daging babi dirumahnya walaupun kadang-·kadang isll"inya yang beragama Islam itu menawarkannya untuk menghidangkannya. Ia hanya mau makan daging babi di restoran di kala tidak bersama istrinya. 9 Bagi pasangan yang saling pengcrtian dan saling menghonnati seperti pada kasus di atas, perbedaan makanan tidaklah menj adi masalah. Tetapi bagi pasangan yang sikap cgoisnya tcrlalu kual, tentn salah salu tidak akan memperdulikan kepcntingan dan perasaan pihak lainnya. Bahkan dapat mcmaksakan kehendaknyc. walaupun harus mengorbankan kepentingan pihak lain. Hal ini akan menimbulkan salal1
satu
di
antara
dua
kemungkinan
yang
tidak
dikehendah.i.
Pe11ama,
kemungkinan si istri akan menumti segala keinginan pihak suami dalam hal yang di larang baginya, kemudian ia akan adaptasi dan menyesuaikan diri dan akhimya ia akan mengikutinya, yang berarti melang!,"llr agamanya. Kedua, kem1mgkinan si istri menolak kehendak suarninya dalam hal yang menurut agamanya di larang. Penolakan itu dapat berakibat hubungan suami istri kurang mesra yang bcrarti akan rnengganggu kebaliagiaan bersama scbagai tujuan dari ikatan perkawinan. Kesimpulannya ialal1, bal1wa perbedaan agama antara suami dan istri akan selalu mengancam hubungan baik dan kebahagiaan rurnal1 tangga. Sikap
tolerans~
saling pcngert"ian, dan saling menghonnali di antara mercka itu lebih bersifu.t artifical, I 0 Sumber dari Wawancara, Sekretaris BP 4 Jak-Sel
66
dibuat-buat, dan hanya berpura-pura oleh karena itu bagi pasangan suami istri yang berbeda agama itu, kerukunan yang hakiki sulitlah diwujudkan, kecuali bagi pasai11,,'llll yang memeng keyakinan agamanya kurang kuat, yang memandang semua agama itu saina, sebagaimana yang dikemukakan oleh kebanyakan suami istri pa<;angan perkawinan campuran antar agama di Jakarta.
2. Pcngamhnya dalam Kchidupan Sosial Sebagaimana telah disebutkan bahwa kehidupim masyarakat terutama di Jakarta sudah demikian komplek11ya, dengan segala macam pengaruh kebudayaan dan peradaban dari segala bangsa di tambah dengan bennacam-macani agania yang II . dianutnya.
Sikap
masyarakat
kota
tcrsebut
pada
mmunnya
lebih modcrat
dibandingkan masyarakat desa yang biasanya lebih fanatik., khususnya dalam masalal1 hubungan antar penganut agania, bahkan dalam kehidupan tertentu ada pula diantaranya yang terpaksa mengabaikan ajaran agamanya. Akan tetapi pada sebagian lainnya dari pendudnk Jakarta itu terutarna bagi yang berab'll111a fslani, huln1111 agania masih tetap di pegang teguh sebagai nomrn yang berpengaruh dalarn segala aspek kchidupannya, tcmiasnk dalam masalal1 perkawinan. Baginya bcrlaku hukum Islam sejak zaman penjajalian hingga sekarang, yang dahulu di anggap sebagai hukum adat bagi 11111at fslani Indonesia berdaarkan teori resepsi. 12
11
Biro Pusat Statistlk, .. 1Jcbcro1XI (Jri Pcnu:luk Aga111a di Indonesia 1990 ", (Jakarta: Sekrctariat BPS. 1990). Hal. 58 12 Sayuti Tiuilib, '"1?eceptio A Co111rario, Hub1n1gan Huk11n1 Adat
67
Masa silam umat Islam Jakarta masih peka terhadap gejala-gejala atau sikap tingkal1 Jaku masyarakat yang diyakini benar-benar telal1 melanggar hukum agama Islam. Sikap itu terbukti ketika terjadi perkawinan campuran antara KA Soemantri seorang wanita Islam dengan U.E Modellu pria Kristen, yang dilangsungkan di Gcreja dihadapan Pendeta Supit. Dalam kasus ini menlli\iukan bagaimana kerasnya umat Islam menentang pcrkawinan itu. Scbanyak 5000 orang Islam berktunpul di masjid Tanal1 Abang dan 1500 orang Islam di masjid At-Taqwa Krnk'Ut, mengajukan resolusi kepada pemerintah agar membatalkan perkawimm itu dan menghapuskan GHR. Stb. 1898-158 ituu Reaksi dan sikap umat Islam itu kiranya tergambar pula dalam tanggapan atas RUU Perkawinan, antara lain disampaikan oleh HM. Amin lskandar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangiman. Kalau diperhatikan reolusi-resolusi dan demontrasi-demontrasi tersebut sangat beralasan. Pertina, perkawinan tersebut, bertentangan dengan agama yang sudah merupakan kesadaran
hukum masyarakat maka wajarlal1 :;ikap itu terjadi, sehingga
tidak mungkin disetujui. Kedua, masalal1 perkawinan itu tidak hanya menyangkut kepentingan
individu,
minimal
segolongan
mcnyangkut kcyakinan yang diikuti
umat
akan
merasakannya
sebab
bcrsama. Olch km·cna itu peraturan dm1
perbuatm1 yang bcrtentangan deng<m kcsadarm1 hukiun masyan1kat, akan di anggap mengganggu
ketertiban
1mnm1.
Hal
itu
pula
membuktikan
bal1wa
masalal1
perkawinan bukan masalal1 perdata, tetapi lebih merupakan masalah publik, karena
13
S Gautama (Gouw Giok Sioog). "Segi-segi Hula.11t1 Pera1uran l'<'Jrkaui11an Campt1ran '',
(Bandung: Alumni, 1973), hal. 188-189.
68
itu akan mendapat perhatian masyarakat luas. 14 Hal itu membukiikan, bal1wa bangsa Indonesia adalal1 bangsa yang religius dan ajaran agama tidak hanya urusan individu semata seperti di Barat, tctapi juga tidak dapat dipisahkan dari segala aspek kehidupannya. Oleh sebab itu setiap perbuatan juga peraturan yang menyampingkan ketentuan agama akan selalu gaga!, karena sulit sekali bagi setiap umat beragama untuk mcnerima hal-hal yang bertentm1gan dengan kcyakinannya itu. 15 Pada masyarakat yang berpegang teguh dan taat beragama, sebenarnya mempunyai toleransi besar tcrhadap scsama umat bcragama lainnya, karena agama manapun mcngmtjmkan dcmikian. Tctapi sikap itu akan bcrnbah mertjadi fanatismc ym1g mcluap-luap, :nanakala dihadapkan pada masalah-masalah yang langsimg menyinggung persoalan agamanya. Sebagaimmia halnya terhadap perkawinan Beda Agama yang diyaJ..ini bertentangan dengm1 hukum ag
sckalipun,
pengarul1
perkawinan
antar
orang
berlainan
agama
dapat
berpengaruh pula pada hubtmgan keluarga clan kernk1man hidup beragama, minimal hambatan karcna pcrbedaan kayakinan itu. Bob & Margaret Blood mengernukakan, 14
.lvf Yahya 1-Iarahap, "l'en1bahasa11 J!ukun1 }Jerkau i11a11 Nasional'', (Medan: CV Trdlng C.o, 1
1975). hal. S 15 A Gcrungan, "!'sychologi Sosial. S1'atu l'engantar", (Jakarta: PT En::sco, 1977), haJ. 30.
69
bahwa perbedaan latar belakang keyak:inan yang kontras itu
sering rnenyebabkan
para pihak tidak rnau rnenghargai pandangan pihak lain. Ketika rnnncul kesulitan, perbedaan itu akan semakin meningkat. Bahkan anggota keJornpok sekeyakinan tanpa diadari telah membantu berprasngka clan rnayo1itas. Katanya ha! itu akan rnenambah paral1 lagi bila di bawa ke dalam sengketa rurna11 tangga. 16
C. Dampak Hukum Bagi Anak Akibat Perkawinan Beda Agama
Pemikahan
berbeda
agama
memiliki
implikasi
yang
nyata
terhadap
perkembangan jiwa anak, karena tidak dipungkri lagi bahwa anak merupakan obyek yang sangat dirugikan dari pemikah"
1
tersebut. Diantara darnpak-dampak yang
timbul adalah clampak hukum dari keberadaan sang anak, seperti status keabsahan dirinya sebagai seorang makhluk yang telah tercipta sebagai anak dari kedua orang tua yang berbecla agama, lalu apakah ia akan mcndapatkan harta waris jika orang tuanya berbecla agama, serta jika ia kelalc ingin menikal1, siapakal1 yang akan mewalikannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut timbul karena di negara Indonesia ini terclapat kemajemukan dalam beragama, clan masing-masing agarna menghendaki agan1anya rne1ijadi
pedoman
bagi
gencrasi
yang
akan
mcncruskannya.
Oleh
karenanya, dalan1 hal ini penulis mencoba 1mtulc mambahas bagaimana dampak hukmn yang akan timbul akibat perkawinan beda agama menurut hulcum positif disertai hulnim masing-masing agama.
16
Bob& Margaret Blood, Op it. (1978). Hal 121-122
70
I. Da!am J.fasala/J Status Anak (Nasab)
UU No.I Tahun 1974 dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa "Anak yang sah adalah m1ak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ··. Dari
pemyataan tersebut maka makna yang dapat di ambil adalah salmya seorang anak di lihat dari sahnya perkawinan yang dilakukaan kedua orang tuanya, jika keduanya melaksanakan perkawinan yang sah, baik sah memm1t agama ataupun sah mcnurnt negara, maka anak yang dilahirkanpun akan sah pula, scbagaimana bunyi pasal di atas. Akan tetapi jika kedua orang tuanya melaksanakan perkawinan secara tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun mcnjadi tidak sah dan hanya mcmpunyai hubungan perdata teriiadap ibunya saja (Ps. 43 UUP). Kalimat tidak sah terhadap seorang anak sebetulnya mempakan puk'tdan psikologis bagi si anak jika ia mengetahuinya, bahkan yang lebi11 ekstrim lagi menycbutkan bahwa anak yang dilahirkan itu dengan sebu'an "anak haram", yang terkadang dapat kita lihat sendiri pada beberapa qucsioner tcntang jati diri, yang dalam pointer kedudukan anak, di sana dipertanyakan tentang status anak: apakah anak km1dung, anak tiri, anak asuh, atau juga anak haram ha! ini mcmpakan dmnpak yang akan di tcrima ofch sang anak jika kcdua orang tuwya mcnikal1 secara tidak sah, sebual1 dmnpak yang mengenaskan. Akan tctapi meskipun demikian, banyak orang yang tidak memperd1Ilikan "status" yang diberikan oleh masyarakat, ha! ini dapat dibuktikan dengan masih bmiyaknya pasangm1-pasangan muda ym1g tidak menghiraukan hukum agmnanya, dengan main "kucing-1..'llcingan" teriiadap lml..'llm yang berlaku, hanya memenuhi
71
hasrat cinta. Lalu mereka mengatakan kepada anaknya bahwa perkawinan mereka adalah sah dan anaknya adalal1 anak yang sal1 dari perkawinan yang sah, padahal jika di tanya mengenai bukti kalat1 mereka men!kal1 dengan sal1 maka bukti itu akan sulit didapatkan_ Namun sayangnya, oknum Petugas Catatan Sipt( terkadang memberikan kemudalum bagi mcrcka yang menikah sccara tidak sah untuk mendapatkan akta nikalmya dan juga untuk membuatkan akta kelaliinm anak mereka dengan bayaran tertcntu. Hal ini yang membuat pasangan-pasangan yang hcndak mcnikah berani untuk membayar berapapun tmtuk rncndap;1tkan akla nikahnya walauptm rncrcka mengetal1ui pemikahannya itu tidak sal1. Karena jika ingin pemikalllllmya sail maka salah satunya harus timduk kepada hukmn agama pasangaimya sedanngkai1 mereka tidak mau mengalah terhadap yai1g lain. Lain halnya dengan penetapan nikal1 yang dikeluarkai1 oleh Pengadilai1 Againa ataupun Kai1tor Catalan Sipil, penetapan nikal1 tersebut memang sudah bisa dilakukai1 karena pemikali.an mereka adalah sal1 dan mercka memilild saksi atas salmya pemika11an tcrsebut, maka tidak ada alasa11 bagi petugas untuk mengeluarkai1 penetapaii tcrsebut dan pada akhimya amik yai1g lahirpmi dapal diberikan akta kelahirannya. Karena syai·at untuk mcmbuat akta nikah adalah adauya bukti otentik dari pcmikahan ya11g terjadi antara orang tuanya, yaitu k'lltipau akta nikah, yang k'lltipa11 aJ...ia nikal1 itu baiu bisa didapatkan jika pasangan yai1g hendak menikal1 tersebut menikah sceara sal1 menurut Negara, karena jika tidak sal1 mcnurut Negara maka Negara tidak dapat rnemberikaIJ akta nikal1 tersebut jika permKallll!lllya tidak
72
didaftarkan atau tidak di catat oleh petugas yang bern;enang. (Pf' No. 9 Talmn 1975 Ps. 2) olch karenanya salmya seorang anak di lihat dari salmya perkawinan orang tuanya secara Negara. Sahnya anak yang dilahirkan bila ditinjau dari scgi agama-agama yang ada di Indonesia maka selurnh agama berpandangan bal1wa anak merupakan sebuah anugeri agruna-agama selain agama Jslrun tidak ada istil.ah bal1wa anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang tidak sah itu hanya berhubungan dengan ibw1ya atau keluarga ibllllya, akan tetapi anak yang dilal1irkan itu tetap anak yang sal1, meskiptm pemikahan orru1g ttmnya tidak sah. Agama Islam memberikan pemyataan bal1wa setiap anak yang dilahirkan itu adalal1 jitrah (suci), adapw1 yang mcmbuat anak itu tidak suci adaJah orang turu1ya, clikarenakan perbtmtan orang turu1ya yang tidak mau mendaftarkan atau tidak bisa clidaftarkan karena perbedaan yang ada (agania), maka si anak yang akan menanggung akibatnya.
Oleh karenllilya meskipun te1jadi perbedaan pendapat
dikalru1gan tenta.ng salmya pemikal1an beda agruna. Majclis Ulania Indonesia 17
O.S Eoh, ha!. 45
73
memberikan fatwa bahwa pemikahan antara musiimah terhadap pna non muslim adalah haram dan juga sebalih.'!lya seorang muslim haram hukumnya menikah dengan wanita
non
musiim,
dikarenakan
lebih
banyak
mafi;adatnya
dibandingkan
maslahatnya.'" Adapun jika memang terjadi pernikal1an berbeda agama, maka anal::
tersebut hanya berhubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibllllya. (Ps. 99 KHI).
2. Dalam Masala/1 lfak Waris
Undang-undang Nomor l Tahun 1974 tidal:: mengatur secara jelas mengenai pembagiai1 harta waris, yai1g ada hanyalal1 harta bersaina yang dimiliki oleh pasangan suaini istri (Ps. 35-37 UUP). Hal ini dapat dirnaklmni kai·cna mcmai1g undang-m1dai1g tersebut
hanya
mencakup
permasalalian
perkawinai1
dan
bukai1
permasalal1ai1
kcwrisan. Prihal pcmbagiai1 harta wails telal1 di atur dalain lembaga Peradilan Umum
° Kedua
19 2 dengan KUHPer-nya dan Peradilan Agama dengai1 KH.l-nya.
lembaga
tersebut berl1ak menai11,'llni rnasalah kcwailsan bagi orang-orai1g yang ada di Indonesia, baik itu muslim mauptm non muslim. Yang menjadi pemiasalal1an ialah bagaimai1a penyelcsaiai1 pcmbagian harta wails yai1g orai1g tuanya berbeda a1,'lllna, khususnya antara agan1a !slain dan bukai1 !slain. Karena hanya againa !slain yang mengatur secara jelas mengenai pembagian harta wails, adapm1 againa yang tidak menngatur secara jelas, yang ada hanyalal1 bagaimana kebijaksanaan orang tua
111
Majclis Ulani.a Indonesia,. •'/fir11pu11an Kc1Jutusm1 dan I·'atwa MUJ ", (Jakarta: Sekretariat
MUI, 1995), ha 91. 19 Pasal 830-873 jo. Pasal I 044-l 065 KUHPer. 20 Buku 11 Tcntang Hukum Kewarisan (Pasal 171-214) Kompilasi Hukum Islam.
74
masing-masing, dan jika setelah orang tuanya meninggal hartanya belum dibagibagikan maka mereka menyelesaikannya di Peradilan
Umum, sedangkan bagi umat
Islam penyelesaian harta waris diselesaikan di Pengadilan Agama. ' Setelah keluamya SEMA Nomor 2 Tahun 1990 tentang pettmjuk pelaksanaan UU No. 7 Th.1989, di sana discbutkan bahwa "sehubungan dengan ha/ tersebut,
para pihak sebelum berperkara dapat memperlimbangkan untuk memilih hula1m apa yang akan dipergunakan dalam pembagian harla warisan ". Kalima! di alas adalah sebuah pilihan hnkum ba6>i orang-orang yang akan menyelesaikan pembagian harta warisannya, dm1 itu berlaku bagi selumh orang yang ada di Indonesia tanpa me; iandang agama, karcna walaupun UU No. 7 Th. 1998 tersebut mengatur tentang Peradian Agama yang notabene umtuk orang-orang Islqm, terkadang ada juga orangorang Islam tcrsebut mcnghenda1.i penyelesaian harta warisnya diselesaikan di Pengadilan Umtnn. Oleh karenanyalah keltiar SEMA yang memberikan pilihan hukum bagi siapa saja yang menghendaki penyelesaian pembagian harta waris sesuai yang diinginkan. Keluamya SEMA Nomor 2 Tahun 1990 tersebut membenlran angm segar bagi anak-anak ym1g memiliki orang lua berbeda agama, karena mereka tak perlu lagi khawatir akan nasibnya yang berbeda agama dengan orang tuanya, dan mereka juga tak perlu khawatir kalau mereka tidak akan kebagian harta waris dari orang tuanya. Karena ada agama-agama tertenlu yang tidak memberikan kesempatan anak-anak hasil pcrkawinan beda agama untuk mendapatkan hat1a warisnya, kecuali ada
75
kebijaksanaan yang diberikan oleh orang tuanya kepada anak yang beda agama tersebut. Dari berbagai agama yang ada di Indonesia, penu!is tidak menemukan adanya halangan bagi anak yang berbeda agama w1tuk mendapalkan harta waris orang tuanya, kecuali agama Islam. Ai,'ll!na Kiisten misalnya, baik Kristen Protestan maupun Katolik, mereka memandang bal1wa perbedaan agama tidak menghalangi seorang anak untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, karena biar bagaimanapun anak yang telah lahir tidak dapat dibcbankm1 dengan sangsi tidak mendapat harta wmis yang me1rnmg menjadi miliknya hm1ya karena pcrbcdaan agama dengan orang cranya. Bei,>itu juga dengm1 ai,'llilla Budha, Hindu dm1 Khong hucu ketiga agmna ini lebih kepada bagaimana Negara mengaturnya, artinya mereka menyerahkan hukum warisnya kepada Negara. Akan tetapi menurut agama Hindu jika perkawinan beda agmna yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu tidak sah secara agama, maka si anak yang dilahirkan pun akm1 jatuh hina, karena tidak diakui sebagai pewmis sal1 dari orm1g tuanya. 21 Adapun agama fslmn memberikm1 hukum tersendiri bagi anak yang dilal1irkw1 oleh orm1g tua ym1g berbeda agmna, jika agmna si mmk sama dcngan agama orm1g tua yang meninggalkan hm1a
warisan,
maka
tidak
ada halangan
baginya
untuk
mendapatkan l1iU1a waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya tersebut Akan tetapi jika agmna si anak bcrbeda dengan agama orang tua yang meninggalkan hm1a warism1, maka di sini terdapat halangm1 bagi si anak untuk mendapatkan harta wmis 21
0. S Eoh, Op Cit., ha!. 114
76
orang tuanya, karena di antara yang menghalangi seseorang yang mendapat harta waris dari orang tuanya adalah perbedaan agarna. Sebagai contoh, jika anaknya beragama non !slam, maka ia tidak akan mendapat harta waris dari orang tuanya yang beragama Islam. Begitu JUga sebaliknya, jika analmya beragama Islam sedangkan orang tuanya bukan Islam, maka hal itupun menghalangi sang anak rn1tuk mendapalkan harta waris orang tuanya.
22
Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang berbrn1yi:
I.I :1•:\'•;:--;~f' (i..£.J<><_,J\ o\J.J) ~I ~t>.J\ XJ
Artinya: Dari Usamah bin Zaid r.a., bahwa Nabi SAW bersabda: "Orang Is/a111 tidal'. menerima pusaka dari orang kajir, dan orang kafir tidak menerima pusaka dari orang Islam". (H.R Bukhari) hnam Syafii berpendapat dalam Kitab al-Unnn, beliau mengatakan, setiap orang yang tidak lx'1'3ganta Islam dari al11i kitab, penyembah bt,·rhala dan salal1 seorang yang murtad dari Islam, maka seorang muslim tidak menerima warisan dari mereka dikare1iakan sabda Nabi di atas dan Allal1 memutuskan perwalian antara kaum Muslimin dan kaum Musyrikin. Lcbih lanjut Beliau mengatakan, bahwa hat1a orang murtad tidak di ambil hingga ia mati atau di
IJtmuh karena kemurtadannya.
Apabila ia kembali dan bergabung kepada Darul Harb, maka penguasa dapat membagi harta warisannya seperti ia membagi harta warisai1 orang mati. 22
hal.44.
TM Hasbi Ash Shiddiqy, "Fiqih Mawaris '', (Semarang: PT. Pustaka Rizl:i Pu!ra, 1999).
77
Dari
bun)~
hadis dan pendapat di atas memang t1!rtutup kemungkinan bagi
sang anak untuk mendapat harta waris dari orang tuanya yang berbeda agama dengannya, baik anak itu bera1o>a1na Islam ataupllll Non Islam, akan tetapi menurut hemat penulis, nasib anak tersebut masih bisa dimlll1gkinkan untuk menerima harta waris dari orang tuanya. Jika anak itu beragama Islam sedang ornng tuannya yang meninggal itu beragama Non Islam, maka ia bisa menerima harta waris tersebut sebagai hadiah ataupun kebijakan yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya. Karena selain agama !slam tidak di kenal yang namanya penghalang waris, mereke hanya memandang harta waris scbagai harta yang harus diberikan kepada anakanaknya tanpa memendang agama yang si anak anu!. ' Begitu juga dengan anak yang beragama non Islam sedang orang tua yang meninggalkan harta tersebut beragama Islam, maka dalam In! ini ia dapat menerima harta waris dari orang tuanya dalam bentuk wasiat wajihah yang di!:x,'fikan orang tua kepada anak, karena dalam hal wasiat perbedaan a1o>atna tidak menghalangi seseorang untuk memben"kan wasiat. Dari kedua kemungkinan di atas, maka kemungkinan anak untuk mcndapat harta waris dari orang tuanya sedikit terbuka, dan memang pemerintal1 Indonesia memberikan kemudal1an itu den1o>at1 opsi kepada para ahli waris dengan dikeluarkannya SEMA NO. 2 Th. 1990 yang memberikan hak memilih pengadilan mana yang akan menyelesaikan pembagian harta waris keluarganya, sehingga dalam ha! ini anak-anak hasil perkawinan beda agama tiduk terialu dikorbankan.
78
3. Dalam Jlfasala/I l'erwali1111 dalam Pernika!ta11
Pcrwalian anak dalam pemikahan pada hakikatnya hanya pada ar,ama Islam, sclain agama Islam memandang perwalian anak dalarn pernika11an hanya scbatas pelengkap, bukan menjadi syarat sah pemikahan sebagaimana yang ada dalam perkawinan memU11t agama Islam. Kaitannya pada masalal1 perwalian, UndangUndang No. I Talmn 1974 tidak memberibm keterang:m lebil1 lanjut mengenai hal tersebut, dikarenakan memang perwalian anak dalam pemikahan hanya ada pada agama Islam. Oleh karenanya dapat dimaklumi ketika Undang-Undang terscbut tidak mencantumkan keterangan mangcnai hal tcrscbut, yang ada ada!a11 pcrwalian bagi anak yang belum dewasa scbagaimana tcnnaktub dalam Pasal 50-54 UU No.I Th. 1974. adapun syarat-syarat perkawinan rnenurut UU terebut hanyalah memuat masalah persctujuan kedua calon mempelai dan juga masala11 perizinan dari perkawinan yang akan dilangsw1gkan, jadi tidak ada yang namanya pcrwalian anak daJtu11 pcrka\vi1uu1.
Dikarenakan masalah perwalian anak dalam pemikahan hanya ada pada agama Islam, maka disusunla11 Peraturan Pemerintah yang menjelaskan lebil1 lanjut mangena1
Undang-Undang
Perkawinan
terscbut
dengan
menuliskan
masala11
perwalian anak dalam perkawinan dalam Pasal 12 (i) PP No. 9 TI1. 1975. disana dijelaskan ba11wa "Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai i/u
selanjutnya ditandatangani pu/a oleh kedua saksi don Pegawai Pencatat yang mennghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikolt atau yang mewaldlkannya ". Lalu dalan1
79
proses penetapan ak1:a perkawinannya PP tersebut juga mensyaratkan adanya peneantwnan identitas wali bagi pasangan yang menikal1 mcnurut agama Islam (Ps. 12 (i) PP No. 9 Th.197,5). dari penjelasan Undang-Undang Nomor J tal1w1 J974 itu, ditegaskan kcmbali bal1wa rnasalal1 perwalian anak dalam pcmikahan hanya ada dalam agama Islam, adapWl agama selain Islam hanya memandang wali sebagai pelengkap daii sebual1 perkawinan, bukan menjadi syarat. Hukwn perlrnwinan Islam yang telal1 "dipositifsasi" melalui lnpres Nomor I Tal1w1 !991 memasukan wali sebagai rukun nikah (Ps. 14 KHl), yang berarti bal1wa jika seorang wanita yang akan menikah, maka ia harus terlebih dahulu mendapat izin dari wali, schingga jika ia ti
di
anggap tidak sali (Ps. l9 KHI). Adapun mengenai siapa yang berhak menjadi wali, Pasal 20 KHl menjelaskan bahwa yang berhak menjadi waii dari wanita yang ingin melaksanakau pemikal1an adaial1 seorang muslim, berakaI dan baiigh. Lalu yang menjadi pennasalal1an disini adalal1 bagaimana jika agama si anak berbeda dengan orang tuanya. Sebagai contoh, jika agama si anak adalal1 non muslim, maka ia dalam perkawiuannya tidak akan menjadi masalaI1 ketika waiinya itu sorang muslim, karena memang dalam ajarnn agama selain Islam, waii hanyalal1 1rn:rupakan pelengkap dari sebuali upacara perkawinan dan bukan menjadi syarat sal1 perkainan. Jika walinya ada maka ia diharapkan untuk memberikan restu dengan membubuhkan tanda tangannya pada akta perkawinan anaknya, namun jika waii
tidak ada maka
perkawinan tersebut dapat dilangungkan tanpa menghiraukan ada tidalmya wali. Berbcda jika agama si anak adaial1 fslan1, scdangkan orang tuanya beeragan1a non
80
Islam, maka ia akan terbentur dengan Pasal 20 (I) yang menyebutk:an bahwa agama seorang wali yang akan menika11kan si anak hams beragama Islam. Jika agamanya berbeda denf,>ari ayalmya. Oleh karenanya pertanyaan yang timbul kemudian adalal1 siapa yang berhak mewalikan anak tersebutjika ia akan melaksanakan pemikahan ?. Untuk menjawab pertanyaan di atas, ada beberapa pendapat yang akan menjawabnya. Pendapat Pertama yaitu, pendapat yang menyatakan balnva bagi mereka yang hendak melaksanakan pemikal1an sedang walinya adalah non muslim, maka baginya dicarikan terlebih dahuln wali seagama berdasarkan tartibul wali. Jika ternyala
ada
seeorang
yang
berhak
menjadi
wali
baginya,
maka
ia
dapal
melaksanakan pemikahannya, meskipllil walinya bukan ayah kandllilgnya. Hal ini didasark;m pada kasus yang terjadi pada diri Rasul SAW ketika hendak menikahi Ummu 1-!abibah binti Abi Sofyan, yang pada saat itu Ummu Habibal1 berbeda agama dengan ayalmya dan saudara kandllilgnya, sehingga Rasul meminta kerabat dekat Ummu Habiba11 yang sudal1 masuk Islam, Khalid ibnu Sa'ad untuk menikahkan beliau.23 Pendapat Kedua adalah pendapat yang menyatakan bal1wa jika si anak yang akan melaksanakan perkawinan itn berbeda agama dengan ayalmya, maka ia dapat menyeral1kan secara langsung hak walinya kepada wali hakim, tanpa perlu mencari wali nasabnya. Hal ini didasarkan kepada salmya perkawinan yang dilaln1kan kedua orang tmnya, jika perkawinan kedua orang tuanya tidak sah maka seluruh
ZJ T.M li'asbi Ash-Shiddiqy, "1fula1m AntarGolongan; lntcrak.'ii l?iqih /slam dcngan Syariat Agama Lain··. (Semarang: l'f Pustaka Ri>.ki Pll'.ra, 200 l ), hal. 126
81
keluarganya yang menjadi walipun tidak sah. Oleh karenanya 1a dapat sccara langsung menyerahkan peiwaliannya kepada wali hakim. Dari kedua pendapat di atas, maka menu.rut analisa penulis, yang dapat dijadikan pcgangan adalah pendapat yang pe11ama, karena pendapat pcrtama masih memberikan kesempatan bagi sang anak untuk dapat diwakilkan oleh keluarganya, meskipm1 bukan ayalmya. Dan minimal ia dapat sedikit terhibur ketika yang mewalikannya itu adalah keluarganya.
BABV PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: a.
Yang di maksud perkawinan beda agarna adalah perkawinana antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.
Undang-Undang Perkawinan No.
I Tahun 1974 tidak mengatur
tentang perkawinan antar agama, maka kenyataan yang terjadi dalam ma~yar .at apabila ada dua orang yang berbeda agama aka:n mengadakan perkawinan sering mengalan1i hambatan, ha!
ini disebabkan antara lain karena para pejabat
pelaksana perkawinan dan pemuka agama atau ulama menganggap bahwa perkawinan yang demikian di larang oleh agama dan karena bertentangan dengan ;
Undang-Undang Perkawinan tersebut. Walaupun Unda:ng-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan antar agama tetap1 dalam GHR (Regeling op de Gemende Huwelijken), di atur tentang ha! ini. Di samping itu ketentuan dalam GHR
ini
masih
berlaku
bcrda~arkan
ketcntuan
Pasal 66
Unda11g-Undm1g
Perkawinan No. I Tahun 1974. b. Pada dasamya selwuh agama tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama, karcna menyangkut akidah ataupun keyaki.nan seseorang clan 3uga generas1 penerusnya. Agama lslan1 pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya
83
perkawinan beda agama, baik itu laki-Iaki maupun perempuan, sebagaimana bunyi ayat 221 Surat al-Baqarah. Namun kemudian ada pengccualian bagi lakilaki mukmin 1mtuk dapat menikah deni,'llll wanita
.f!hli, kitab (al-Maidal1: 5).
Dalam perkembangannya terdapat perbedaan pendapat di antara ulama-ulama mengenai siapakal1 wanita ahli kitab yang di maksud, yang pada akhimya ulamaulama Indoneia bersepakat: demi menjaga kemaslahatan, maka perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab "diharamkan". Lebih laajut dapat dilihat pada pasal 40 jo. l's. 44 KHJ, dan kumpulan fatwa MUI. Begitu jui,>a agama-agama non muslim, mcreka tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama, kecuali terpenul1inya syarat-syarat yang telah ditentukan. c. Akibat
dilangsungkannya
pcrkawinan bcda
agama
itu dapat
menimbulkan
problematik terntama sctelah perkawinan tersebut berlangsung, diantaranya yaitu: Hubw1gan suami istri yang kurang harmonis akibat perbedaan agama apabila fanatisme masing-maing menguat. Banyak terjadi konvcrsi agama seeara terpaksa dari salah satu pihak pasangan perkawinan beda agama setelal1 pcrkawinan mereka berlangsung, schingga berpcngarnh buruk dan dapat mengakibatkan ikatan pcrkawinan mcrcka putus karcna murtad. Mcnimbulkm1 kcsulitan dalam pendidikan agmna bagi miak-m1ak, karena hm·us memilih salah satu agmna ibu atau bapak atau sama sckali tidak diberikan pcudidikan agama, atau sebagian anak mengik'Uti agama ibu dan sebagian yang lainnya agama di pihak bapaknya. Dm1 juga dapat menimbulkm1 hubungan yang kurang hannonis antara pasani,>an perkawinan beda agama dengan kcluarga besar kedua belah pihak, bal1kan
84
masyarakat
sekelilingya,
lebih
dari
itu
besar
kemungkinan
Juga
dapat
mengganggu kerubman hidup antar umat beragama, bahkan berpenga:ruh pula terl1adap pers.:~tuan dan kesatuan bangsa. d. Perkwinan beda agama juga memiliki dampak hukum yang cukup signifikan terhadap anak basil perkawinan beda agama tersebut. Diantaranya ialah: status anak basil perkawinan beda agan1a, menu:rut UU No. I 111. 1974 di libat sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya, jika tidak sah maka ia hanya bemasab kepada ibunya saja. Dan mengenai hak waris, bagi mereka yang non muslim tidak ada masalah dengan harta wa1is. Namun jika muslim, sedang ia berbeda agama dengan pewaris, maka ia tidak bisa menerima ataupun mcmberi harta dari dan oleh pewaris, karena bcda agarna rnenghalangi seorang muslirn untuk mendapat harta waris. Kernudian masalah perwalian dalam pemikahan, bagi agarna non rnuslirn
perwalian tidak rnenjadi syarat sah pemikahan,
sedangkan dalam agama Islam wali rnerupakan syarat sah nikah, yang jika · walinya berbeda <Ji,'31113 maka ia barus menggunakan wali hakirn.
B. Saran-saran I. Hendaknya bagi seluruh masyarakat yang ingin melaksm1akan perkawinan, terlebih dalntlu rnengerti dan mernal1ami arti sebuah perkawinan itu sendiri karena jika rnereka telah rnemaharni arti sebuah perkawinan, maka mereka harus mempersiapkan se1o,>alru1ya dengan baik dan rnatang, baik itu persiapan rohani maupun jasmani. Sehingga dalarn mencari jodoh, mereka ha:rus benar-benar
85
memilah dan memilih mana yang terbaik baginya, adap1m jika memang jodohnya berbeda agama dengannya, maka ada baiknya untuk mempertirnbangkan problem d~~
dampak-dampak yang akan terjadi dari perkawinan terebut.
2. Kepada anak-anak hasil perkawinan beda agama, heudaknya anda memahami dan mengerti betul ajaran agama yang dianut kedua orang tua anda, dan juga anda hams
memahami
dan
mengetahui
dampak-dampak
yang
terjadi
akibat
perkawinan yang dilal-a1kan orang tua anda. Ba!,'llimanapun anda hams pintarpintar mencari talm hal-hal di atas, lain hal jika orang tua anda tennasuk orang tua yang terbuka kcpada anak-anaknya, maka anda tidak pcrlu rcpot-repot mencari talm hal-hal di atas. Nanrn jika orang tua anda mcrnpaka tipc orang tua yang tertutup dan bahkan sedikit memaksa anak-anaknya kepada keinginan mereka, maka anda me1rjadi orang yang pintar untuk memilih jalan hidup sendiri taupa ada paksaan dari pihak manapun, karena jika tidak, maka anda akan menjadi salah satu korban akibat perkawinan beda agama yang akarn mcndapat tekanan dan paksaan dari orang tua anda, dan kalaupun tidak anda akan menjadi anak yang kurang mendapat perhatian dan kasil1 sayang orang tua. " 3. Kepada para tokoh atau pcmuka agama, organisasi dan l·embaga :,eagamaan serta pakar hukum dibidangnya, agar lebih rcsponsif tcrhadap gcjala-gcjala yang timbul berkenaan denf,>an perkawinan beda agama itu, apabila diyakini pcrkawinan itu bertentangan dengan ketentuan agama sekaligus mclanggar peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan cara ini diharapkan semua pihak terkait akan tcrgugal1 untuk mcmperbaiki diri dari sikap yang menyimpang.
86
4. Tidak kaJah pentingnya upaya mengefek1:ifkan pendidikan agama bagi selurnh anggota masyarakat Indonesia, tennasuk para remaja dan anak-anak. Pengenalan agania tidak cukup hanya tentang peribadatan yang sifatnya fom1al, tetapi jw,>a pengenalan lmhun yang secara praktis dalam kehidupan yang akan dialan1inya,
'
tennasuk dalam masalah perkawinan. Dengan pendid.ikan dan pemahaman agama serta hukumnya itu, diharapkan setiap anggota m:isyarakat akan mengetalmi seperlunya hal-hal ym1g boleh dan tidak boleh dilakukannya, sesuai ketcntuan hukum agmnm1ya. Dengan upaya itu diharapkm1 perkawinm1 beda agama yang tidak diizinkan oleh hukum agmnanya tidak akm1 terjadi lagi.
5. Terhadap
pelm1ggarm1
ketentuan
Undang-Undang
Nomor
Talnm
1974
khususnya berkaitm1 dengan perkawinan m1tar orm1g ym1g berlainan agama, maka alangkah baiknya bi la di atur pul a ten tang sanksi hukum pidana yang tegas dm1 !ayak, sanksi tersebut dapat dikenakan baik terhadap pejabat yang dengan sadar mcmberikan peluang terjadinya perkawinan ym1g memi!iki halangan menurut
huhl111
. . mas1ng-n1as1ng
agan1anya,
maup1m
terhadap
suanu
istri
pelaku
perkawinan tersebut, sanksi tersebut dapat bernpa hukuman penjara misalnya atau bcrnpa dcnda, di samping ancaman pcmbatalan pcrkawinan mcrcka. Tanpa sanksi pidana yang memadai, pclanggaran tcrhadap kctcntuan pcrkawinan anlar onmg berlainan agmna tersebut akan selalu nnmgkin terjadi, dan penegakan UndangUndm1g Nomor I Talmn 1974 secara ideal akan sulit dilakukan., sebab terhadap perkawinm1 tcrsebut selalu saja ada pihak yang bcrsikap pro dan kontra tentunya,
87
oleh karena itn kepada pejabat yang berwenang agar lebih rnernpertegas dan rnemperjelas tentang aturnn dan hukurn perkawinan beda ab>aJna tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
A/-Quran dan lerjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Rl, 1987 Alhamdani, H.S.A., Risa/ah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 1986 Ali, Ahmad Mukti, Agama dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Biro
Hubungan Masyarakat Depag Rl, 1972 Ali, Muhammad Daud, Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang yang
Berbeda Agama, Jakarta: al-Hikmah & Dit. Binbapera, I. 993 Ali, Muhammad Mumtaz, Conseps of Islamic Ummah and Shariah:
Contemporary Methodological issues, Malaysia: Slangor Planduk Publicionts, 1992 0
Al-Jabaiy, Abdul Muta'al, Perkawinan Campuran Menun1/ Pandangan
Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1996 Agung Gde Oka Netra, Anak, Tuntunann Dasar Agama Hindu, Jakarta: Ditjen Bimas Hindu dan Budha, 2001 Artayasa, I Nyoman, dick, Petunjuk Teknis Perrkawinan Hindu, Jakarta: Ditjen Bimas Hindu dan Budha, 2001 Ash-Shididqy, T.M. Hasbi, Fiqih Mawarfr, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999
-------, Hukum Antar Golongan, lnteraksi Fiqih Islam dengan Syariat Agama Lain, Semarang: PT. Pustaka Rizki, 200 I
89
Balay, Hasbullah, Suatu Komentar Tentang UU No. 111974 Kumpulan
Undang-Undang Leng/cap dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Jambatan 1978 Beak, Courtenay, Mariage Befor & After, London: The Wale Publishing, Co, 1978 Biro Pusat Statistik, Beberapa Ciri Peme/uk Agama di Indonesia I 990,
' Jakarta: Sekretaris BPS, 1990 Eoh, Ms., O.S., Perkawinan Antar Agama da/am Teori dan °raktek, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 200 I Fachruddin, Fuad M., Dr., Kawin Amar Agama, Jakarta: Kalam Mulia, 1992 Ghalib, M. Muhammad, Ahlu/ Kitab, Makna dan Cakupannya, Jakarta: Paramadina, 1998 Gautama, S. (Gouw Giok Siong), Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan
Campuran, Bandung: Alimni, 1973 Gerungan, A, Psyiology Sosia/, Suatu Pengantar, Semarang: PT. Pustaka Ri zki Putra, 1999
Ghazali, al, thy Ulumuddin, Terj. Pro£ TK. H. Ismail Yakub, M.A., S.H., lhya
A/-Ghazali, Surabaya: CV. Fauzan, 1969 Handrianto, Budi, Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam, Jakarta: Khairul Bayan, 2003 Harahap, M. Yahya, Pembahasan Hukum perkawinan Nasional, Medan: CV. Triding Co, 1975
90
Ichtijanto, S.H., Drs. H., Perkawinan Campuran dalam Negara Republik
Indonesia, Jakarta: Pasca Sarjana, Uf, 1993 Ing, Hs. Tjhie Tjay, Hak Asasi Beragama dan Perkawinan Khonghul1l, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & MATAKIN, 1998 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Himpunan Keputusan dan Fatwa Maje/is
Ulama Indonesia (MUI), Jakarta: Sekretariat MUI Masjid Istiqlal, 1995 Majalal1 Tempo, Edisi 28 Februari 1987 MATAK IN, fohan Yang Maha Em Menjadikan Gum Sebagai Genia Nohemi, Sala, 1990
- - - - - , Seri Genta Suci Km!fusian: Ta/a Agama dan Tata Lakmna Agama Khonghucu, Sala, 1986 Mulyad.i, Tjandra R., Umal Khonghucu Indonesia da!am Bayang-Bayang
Keadilan, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1998 Nasution, Harun, Islam di 71t!iau dari Berbagai A.1pek, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- - - - - - - - , Islam
Rasiona/: Gagaasan dan Pemikiran, Jakarta:
Mizan, !996 Nad.i,
Syafri,
Bahaya
Nikah
Heda Agama,
Majalah
Tabligh
0 I /No.
03/0ktober2002 Notingham,
Elizabeth, K., Agama dan Masyamkat:
Sosio/ogi Agama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997 Rcpublika, Edisi 3 Nopcmbcr 1996
Suatu Pengantar
91
RI, Departemen Agama, Himpunan Peraturan Pernndang-undangan dalam
Lingkungan Peradi/an Agama, Jakarta: Logos Wacana !!mu, 2001 - - - - - - , Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, Jakarta: Logos Wacana llrnu, 1979
- - - - - - , Modu/
Keluarga Sejahtera dan Bertanggung Jawab,
Jakarta: Ditjen Bimas Kristen Protestan, 1995 Sabiq,
Sa)~d,
Fiqih .1111111ah, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992
Sairrin, Weineta dan Jia Patiasina, Pe/aksanaan Undang-Undang Perkawinan
da/am Perspekl[fKristen, Jakarta: PT. Gurnmg Mulia, 1996 Sasanadhaja, Pandita, 1\mtwwn Perkawili n dan Hidup Berkeluarga da/am
Agama Hindu, Jaka11a: Ditjcn 13imas Hindu dan Budlia, 2002 Shaleh, K. Wantijk, Hukum l'erkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1976 Soekanto, Soerjono, Sosiologi suatu Pengantar, Jakai1a: Yayasai1 Penerbit Universitas Indonesia, I 977 Subekti, Prof., Pokok-l'okok Hukum l'erdata, Jakarta: PT. Intemusa, 1980 Tainbal1an Lembaran
Negara
Nomor 2726, Pcnjdasai1
Undang-Undang
(Pepres) No. 111965 Thalib, Sayuti, Receptio a Contrario: Hubungan Hu/mm Ada/ dengan Hukum
Islam, Jakarta: Bina Aksara, 1985 Yak11b, Ali Mustafa, MA., Prof. KH., Nikah Beda Agama da/am Perspektif a/-
Quran dan Hadis, Jakarta: Pustaka Daarussunnah, 2005
SUMBER-SUMBER WA\VANCARA
).. K.H. A. Dimyati Badruzzaman
: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Kola Dcpok.
).. Mohammad Monib
Direktur Pusat Studi Islam Universitas
Paramadina.
?
Septo B. Wibowo, S.H,.
: Kepala Seksi Pendaftaran Perkawinan,
Perceraian dan Pen1p1kuan Pengesahan Anak. Kantor Catatan Sipil (KCS) Jakarta Selatan.
?
Drs. H. M. Hasanuddin
: Kepala Scksi Pcnyuluhan Agama dan
Urais Departemen Agama RI Jakarta Selatan. ).. Wiwi R. Seti:1na
Kasie
Penyuluhan
Agama
K1islcn
Departemen Agama RI Jakarta Selalan. ,.. Drs. Syarifuddi_n :,...
Sri \Vinarni
: Sckrctaris BP4 Kodya Jakc11a Sclatmi. Pclaku Perkawinan Beda Agan1a (!bu
Ru mah Tangga ). ?
Lucy Septiana (Mahasiswi)
Anak Basil Perkawinan Bcda Agmna
LAMPillAN-LAMPlllAN
i\1USYA\VARA.H NASIONAL VII i\.1AJ£LIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2005
KEPUTUSAN FATWA i\t11JELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 4/MUNAS VIIJMUIJS/2005 Ten tang PERK,\ \VINAN BEDA AGA/\1A
i\-!ajelis Ulc.m3 Indonesi.i (MUI), dalam Musy11.1varah Nasional MUI VIt, padJ 1922 Jumaciil .-\khir 1'126 !-! / 26-29 Juli 2005 M., sctclah MEN!i\1B.-\NG
a.
bahwa belakangan ini pcrkawinan beda agama;
disinvalir
banyak lcrjadi
b. bahwa
pcrkawinan bcda a1;'11lla ini btJkan sa1a 1ncngu11d211g pcrdcbatan di antara scsama umat Islam, akan telai;i juga sering mengundang kcrcsahan di tcngah-!engah masyarakat;
c. bahwa di tcngah-tengah masyarakat telaJ1 muncul pcmikiran yang mcmbcnarkan pcrkawinan becia aga11111 drngan d1rlih hak asasi ma11usia dim kcmaslaharan; d. bahwa
untuk mcwujudkan dan mcmelihara ketcntraman kchidupan bc11nah tan5ga, MUI mcmandang pcrlu cnenctapkan fatwa tcntang pcrkawinan bcda llgama untuk di_iadikan redoman.
MEG:Gi':G.·\T
I
Fillll!lll Allc.h S\VT: \
• '1 -_
, _ _ _J .
.;,-;·
L-_.. -
,_,""0
1\
'-;"Jl-"
't'-;--; .
;-s:; L.;1 ~
.
J
_,
L'..
,,-,-
l~ \ ~:-._'--U
\
. ,.
-
••• :
-~Gl .._:;.
_,
-
~ -·, "'1.,,JI...,~ UI .;.._ __;1. y•
r---:
.,
" l · · - - · , ___ ,_
JI ;J.,.1'J I,,,., J.J;,j UI • J
~ .Ju tt.:.J, -:..ltJ I • : . _,
(\ :,L.JI)
J
>
'"I
- '
1)_,..JUI J,1
,_, -.
'-'. U-
::J!; -
Dan jtka ka11111 takut tidak akan dopa! berlaku adil ter!wdap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kam 11 mengawini-nya), 111aka kawinilah wani!a-wanita (Ir· )JGtI.f! J.:r11nu
i:Pnrn1n-i-
A....
··
....
flH•vo l 1t:rkaH'1ti.1n /Jcda Agunio
.-----~---·-·-~
-·----··-------·--··· ·--··--- - ·-- -·
(kawinilah) seorang saja, alau budak-budok yon5 kam11 mi/iki. Yang demikian ilu ado/ah lebih deka; kepada 1idak berbua/ aniaya. (QS. al-Nisa [4]: 3); . ,. ;._(j )_;: Ji ,;t_;( . ,;, r·,("___i;j . . u \ :c ))\) ~ J~c: .c~ .,_:,,(;-u ::0.!~ J ~:. ~-:..~~ ;~~:. ;...<:.:::
.I
: ::_·) i..:,_j1 I '.(:-· :1 L'..,.\·J·Ji •
J--'-'
~
•' ~
LI•
I
._,.,
••
V • .,1
Dan di antara /anda-landa kekuasaan-Nya ialah Dia mencip!akan 1m111kmu isleri-isteri dari jenism11 sendiri. supaya kamu cenderung don merasa 1cn1era111 kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang Ses1111gg11hnya pada yang demikian 1111 benar-benar lerdapal /anda-landa bagi ka11m yang be1jikir. (QS. al-Rum [30): 2 l); '•
• ,..
J
.
.
}
1_.
J
•
,
I'
J
)
J
i
I
•
.
,
{
0 /_;.j; G ,j µJ ;..;,:_;.1
1.:
.
..
,..
'.JJI
,j ./-:;
. ,,_ .
,.
' \
.
ll ol'.i.,:, .l>lJ-!' :c.~U.: ~.;tio ( '1
\ I l
!.J
-
U» ....,;) IJ\S.~ < i\\J •~ <' :'1 I..; I..;..'.:.L ·.,jJ1 ·~,1~ ..,/ ..._,,_ ~- .
¢..,/L~J\, ~\JI • .,Ju
:
\:,........:JI)
Hai orang-orang yqng berit110n, pe/ihc1ra!ah cimm" dan ke/11arga11111 dari opi neraJ.;a yang bahan bakamyo odolah 111a1111sio da!i /io111; 1>e11jaganya molwkal· 11:0/oik{l/ yang kasm. yang kems, yong 11do!: 111end11rhakai Allah ierhadap apa yang dipcri111ahkonNyu kepada mereka clan sela/u mengerjakim apa yang d1p¥ri111ahka11. (QS: al-Tahrim (66]: 6);
,.
•
. •
> • -·.
•
•
'
:; ' •
'
I :. '
' ..,, •
,.
• '.- -' •
•
,/·
uJ 0::-:-....JL...... . A _,.......;_;t.;. 1~1: ;.sJ._t .· ... ~i..:: . . J1 . • _,.:J- ~-.......... ,. v. ,.;~J ~ 1 L) • l ,.. ......,,_ . . _,f
-
,.
J
•
,. •
· •• ;~UI.,.; -~J ~ .L.- '.G ....,,. • ,. Y'" ..,/ :
J.
•
,j\J:l]l, ,.
·:
:
,
·;_,<_;. ·.. 01:.CC.i y 'j"~ _, - .._,.. _, .. .~-G\ll) ( o ·. <
!)Olio
!ior1
1111
cl!hulr1ik,111
. ;;-L>._\ ,- "
,:_,..,..
h<1,'!,inn1 )'(111_1; ho1k-bcn/..:.
:Vfokmw11
('e111heliiw11) oro11g-ora11g yung di/Jen ;if
Kiroh i111
ht1l<1! hn~t:11n11, tl{1n n1nktu1(111 kc111111 }10/0/ {JU!o
bag1 111ere!:o. (Don d1hulolko11 111engm<'i/1i) 1vo11i10wanita yang menjaga kelion1w1a11 di 0111ara wanirowaniro yang beri111an don 1<·011i10-\\'011i1u yang menjaga kehur111a1a11 di 0111aro orang-orang yang di/Jeri A/ Ki1a/J sebe/um kam11, bi/a ka11111 telah me1;1bayar mos ka1vi11 n;ereka
-
se.rndah beriman (tidak menerima h11kw11-lwk11m /s/0111) maka hapus/ah ama/annya don ia d1 han akiurul 1er111a.rnk orang-orang mer11g1. (QS. al-lvlaid:\\1 [5] 5); ~
·.
u-
~.
~- : '----_-.....Jl
•
(1
:;....:L
vtS- ~i ~~C U~ ._,.~ u~ .. ../·~'~ Ll.; \./:.- ·:; .;.,.. 0-.S _;:~1 \./--~ 0-._, _'· ~.:_::;,,:.I . .,,. w -. . . .
-~-\ ;._S- ./_::_: _, ../
~
·.,-A L,:.
•
.. _,_
' •••
J ...
-
,--JI ...,..J..i .J.J!.
.
.._.
_,,
-·-
.
_];_
(...,; ......... i.,.>
1
•
-:
_,
~' ·. _._.._, .._;_:; 1.I ,\I ,.._."' • ;.,, ,. ·.; /01 ,..,\l u -.---...... . . . .._,. _, -· -.--1' 1• .. , •
_,_,
-
. ;__:. W w ,_,i~\. .~;(l '..::;, .;.;) . . .._ - - . ..
l
•
•
•
•
•
~.
--
•
.
.
-
• ;·
••
1
. • > • ;.Ji) 0 ,'~<.i::
,_,..
t' :;
;:~U-~.....
;;_:;;. .....
1 .,;
...
,: •. , _.
.
-
:~· •
.~:-~~,1.•
• .
!)011 ja11ga11/ah /.:a111u 11ika}1i H'a11ita-H a11ira n111.\) rik, 1
1
sehe!t1111 mereka beriman. Ses1111gg11h11ya 11·a11i1a /mdoi: yang 11111'n:in lebih baik dari wanita m11syrik, wala11p1111 clia mew1rik halimu. Dan jangan!ah kamu 1i1enikahf.:an crang-orang mu:iyrik (dengan wanita-1w111i1a m1, '111111) .1·ebel:im mereka benman. Scs11ngg11h11ya budak yang 11111'n,i11 lcbih baik clari orang musyrik wa/:111p1111 dw menank hat/11111. Mereka mengajak ke neraka, sedan;>, Allah mengajak ke surga don ampunan dn1:;an izinNya. Don Allah mcnerangkan ayat-ayat-Nya (peri111ah['Ni1110h-Nya) kepmla ma1111sia supaya mereko 111e11ga11;bil pclajaran :,QS. al-B:tqarah [2]: 22 l ); .
"
!:
1~
J
~I .
.
<:-·
I
~.
•
~
I
;..... ,
•
;... \.
, • •
1
( /-;'(:'
,
'1.
• ....
•
,· •
I
,._I~~ r'-~ ;l)l r-~ r-'-'.j I~~\ L.. 1..ll_J ~ 1~...Cl
tJro11.~-oro11~r.;
her!1:jro h /1i·ri1,;c:n,
)'{Ill.~
kc:/)( Jr lt11n 11 111c1ka
.
(1;ir1hi!a
[JC rl· ll i I)f flJ 11-1)(; re 111JJ11c111
r.ft.11ont'
"
)'<1 ng
ku,1nu tl)l (/..:ein1onc111) men5'elal11i1 1e111mw keimo11w 1
J1e1lrl(1k/c)1
n:ere!:a. Allah lebih n;c:rekr1;
her11n:..:11.
\
t.:
1J1r1ka ji/.:c1
kt1tn1; 1elltf1
111cr1,rse1~;;,ui
hohH'O
mcreka {bowr-benar) bcriman n:aka janr;anlah ka 11111 kembalikan mcreka kcpada (.rnami-S11(;mi mcreka) orang-orang kajir. /\1ereka tiada halal hagi orangorang kajir it11 dan orang-orang kafir itu tiada halal p11/a bagi mereka. /)an bcrika11fah kcpada (rnnm: SIIOJJJi}
1111' ,.,,f,,,_..
··- - '
1e1ap berpegang pada 10/! (perkawman) deng peremp11on-pcrempua11 koj)r; clan hendakloh ka:. mill/a ;nahar yang re/ah kamu bayar; dan hendak/, mereko memi11/a nwhar yang telah mereka ho)'1 Demikianlah huk//111 Allah yang diielapka11-Nya a111ara kamu. Dan A I/ah J\,faha lvfengetal111i logi Ml11 Bijoksana (QS. al-iv1umtahianah [60]: JO).
\
I
-
•
· • · v-
• •,' I ---
,.
•
• t
• ' I . c'." · \.......- -
L__,,. . .....,.._, 01...:..~ WI ._::_,L-::_~\ ,~ u\ J
,
I
'
-
'
\]'I
~
•I
;,
I
•
~'. ' I ::- •
,.._,---"
J
-
'
;._i·
.,__-
.
'
,__,
I;{
,
:G ,_,_ ·.... 1~t.:..;1 :.:...s:. _ -.Y"-' '< ~/~- il. l_;~. ~-._,,_,,~:_( .::-~y\_:-~ ~..;~i 0~l:. v::.~ _,,~~<:.!G ~ 0 1~- -~ j _,~. _,. v ~... -, 1·-1-t ---A_.~Ll., -.,___;;\ L.JG -..-=-:.._\ IJU l.J(L~I .._::_.l_L0 \J, 0L-..0L'. ·: , - . . .._, . - _,, , ..,. .
.'--' < L:c-:~ r'1.:C\ ._, - .~. · r_
JJIJ 0G·; 11 J
(,...;
:..:._:.;j, :v-,_..:_;c ~ •• I ::J.l,~ ~- :c.J1 .v-..- "'-'~I .;,_;,j;,. L: ~ .
',.,i.;
- '-' -
,
\
I
I Ii
Da11
bara11~sic11;a ,;, 011lara ka111u (oro11g 1nerllekr1,
yang Iidak c11kup perhelonjaannya 1111111.f.: 1ue11gall'm 11•at111a 111erdeka la<'i herrman ' ia boleh 111enaawi11 ........ ,'-. wani!a yang hen111a11, clan huduk-ln1dak yang !:nm:, tniliki. /1//(1J1 1nc11«.:,i:1(·1J1ui kci1J1<111c1111J111: Jehr1/Jr1,l'.1ou kam11 odolo!i dun .1ei1,1/ia;c;l{Jn yang lam, karcno u11 ko1l'it1i/{1}1
n1creJ.: . 1 i:l_,11:;,c111
ber1/oh n1aska11 i11 1nerl'~:t1
sei:::1t1 t11c111
tnercko rlon
jJCJ!!ll, serlt1J:.~: 1J1erekt1pun H't1nitu-11·c11:.'!1'1 )'(JJJ,~ n1en1c!il1c1ra cliri. hukr:n 1
JJll'/111r11t )'Clt1,if.
pei:ma don buko11 (j;ufo) 11·11m1a yang me11ga111hd lo!:;. iok1 lain sebagm p1uroa1111ya; don apabilo mcrdo re/ah 111enjaga din dengmz /.:awin, kcmudian 1nae.':a 111engerjaka11 periJ/101011 yang ke;i (;:ino), nzai:a a/os !/lere!..a separo h11k1m1.111 dori h11k11111a11 1Falli10-11•oni1a 1nerrlekr1
)Y111,t;
br.:rJ11c11l!i.
(Kcbo/eJ1011
1ne11.~c111-·1n1
/J11dak) 1111, adalah hag1 orang-orang yong lilkul kepada ke.rn/i1a11 111e11jago d1rr (dori perb11c:ra11 ;:ma) d1 onwramu, Jon /.:e.rnbc:r:;·11 1111 lebih haik baginw. Dan Allah A1aha Pe11gmnp1m log1 A1ahu Pcnyayang. (QS
al-Nisa [ :]: 2) ); -) I-{adis R.asul 1\llall
JJl(111ifl1
i1:1
5.(1. 11·.
(bu/eh)
kare11c1 hartt1n11n
/;:i
clnukt1}1i k£1renD e1nrJr1r 1
/in!·
/;i
rt11»·0 J)erkatt.·111011 !Jcda Agon10 '
-··----···-"'---
5
-----------·----~-
-
Maka hendaklah konw /Jcrpcgang tcguh {dcngan perempuan) yang memeluk agama !slam; (jifo tidak). akan binasalah kerl11a tangan-m11" (hadis nwayat rnuttafaq alaih dari ;\bi Hurni rah r.a.);
3. Qa'idah Fiqh:
"Mcnccgah kcrnafsadatan lcbih
1. Kcputusan
Fatwa
,'v!Ul
clalam
l'v!unas II tahun
1400/l 980 ten tang Perk a win an Carnpuran. 2. Pendapat Sidang Ko111isi C Bidang Fatwa pada ivlunas
Vll MUI 2005. Drngan benawakkal kcp;,da Allah S\\'T MEMUTUSh'.AN
MENETAPKAN
FAT\ VA TENTANG PER KA. \\'INAN BEDA AGAi\!A
I. l'crkawinan bcda ag:11n;1 adalali hararn clan tidak sal1. 2.
l'crkawinan laki-';1k1 11H1:;\in1 dc11ga11 wanita 1\lr\11 f:i1ab, mcmirut qoul 11111 'tanu ( adalah har;rn1 dan rid:ik . sal1. Dircrapkan di
Jakarta
i'ada ranggal
22 J11111adil Akhir 1426 H. 29 J u Ii 2005 M
:v!USYAWAR.A.H NASIONAL VII tv!AJEUS ULA:vl:\ IND0~0[Sl.-\, l'impinan Sidang Komisi C 8idang Litwa
Sc krc tari s,
K.l!.
1\lUSYAWARAI! NASIONAL Vil i\'L\JI~LlS ULAl\1A INDONESIA TAI!UN 2005
----------- -------------- --------- -- - -- --------··
~
---·--- ---------- ------ --·--- -----
KE.PUTUS:\'\ FATW:\
MAJEUS ULAM:\ lNDONESlA Norn or: 5/lv1lJ;~:\S VI l/MUl/9/2005 1-.:E\VARISAN BED:\ :\GAl\L\
M21cl1s lJla111:1 Indonesia (iv1Ul), da\am ~!usy:m«:rah N:ision:il iv1Ui Vil. pad:1 1922 Ju1112dil ,\kh!r 1~26 H / 26-29 Juli 2005 M .. sctel<.h ~i. bah\va bah\\·a bel~~kangan ini scr:ng Ic1~i;1ai ht\V~\risan i\!ENI'\115.-\N\. b<.'.d:1 :1g:11JJ~l: b. bahwa sering
dimu111;ulka11 pcndapat-pcndapat yan~: n1e1nbolchkan kc\varisan bcda againa: c. \lahwa olch brc11:1 i1u MUI 111c111a11d:rng pcrlu u11luk n1cn'.::tapktl,n fat\\"3 ti.:11t~1ng k.::,varisan bcda aga111a_ I. Firman :\llah: •
~.:; -:.iu L•
1J·._ __j ,G _,
'•
"
.~ I
1
•
!
._:.:_:.:U1 ~~:,._ j..'.... ( <.il.J. r·_s-.)u~i ,;
~ ~~;U_~-~1 ~i~ ~i:-1~ 0'5- ~!~ ~j G ~ ~~ ~.;j1 ", -.~,.-·· .. --,---· ',,:. _,_j, ;___J v·.N- \_J 0G iJ,_... :J 0\5" 0',' .'.! ./~ L·, ... .
,, . . rLll l-..;c.... .J..>-1. ' - -
',~
...
•
:~ _! ~ (r: •
J
•
i.__:--:.~ l~.5J
I
-
'
l.!..
".
.._) ..!\ ~~;1 '
(
- •
01 ~IJ} ~~~ ~J
•1
J
I . ,
'
~-
\ \ ·-L .,.
J
•
0 "'•;:.i_;
t1)
_ _,
,
.-
•
01S 1·
,
u :S ~Ci. \
L s:_:_ --:-;-
--'
. -'
,
I
,
J
'-' ,;
(
•
,
I
.
- .
0~ ~1 ;.:~ ~1;1 :~ ~.:.: •
~ ~~l !
-"
.
•
;.) ~
•
(
.1 --'
G~ . ,_? _.~: ~ ~ Y'
1' !J:. '·,1< '.;I·,·,., ~\I. ....... -:-: L; ...... '........, L..o,. , ._,-:
:.··~ : ~;
Allah menffari'o1-"w1 hagimil fe11w11g (pembagw11 pu.rnka illl/11:.:) anak-anakmil. Ya1fi1: hahagian seorang onak lelak1 .101110 de11go11 holwgw11 dua orang onak peremp11a11: don pko anak I/ii se11111a11ya perempuan /ehih clan dua, moka hagi mereka dila perrigo don har/O yang d11inggolkon; jlka anak perempilon /Iii seorang sa;o, maka w memperoleh separo /Jona. Don 11nruk dila orang i!m-bapa, hagi masing-mas1ng11ya seperenam dari harta yang ditin,r;i;alkm1. jii:a yang meninggol I/ii mempunyai anak: pko orang yang
.,-1--1,-11,-a-s-,-V-ll_h_1_1,-·1_2_o_o_s_________:::::~--
)(,
/)••,(/fl.I,)'''''",,,
111i'/;1n,\:,~~.1/ 1:.:',1f..· n;t·:;:_.n::n_\ .. .'f ;:1:.11'. .: :!iu-h:l/ltlJJ_\\,' (Sd/il),
;:;:,:
' I (/d!J hl ( I lH'nr1s1- n:,
11:,1k,: ihu11_\'tl ll1CJUIOJ)(J/ SCfJL'rfi,1z.
_\'iin.1; 11::·1:u1,1:.\:,1! ,'fl/ llil'l!l/J!ln_\'tli
hi'hertljJO sn:1ci:11
Jll ..'.~-u
tluu::·.: n:~·1:;1,1.:)1Jf St'/,>'l"l'f!{l/J!. (l'en;l 10,i;1,: j)t~n1hc.'_".!,1un l<'rse!ntf ;,/1 o.',·:s) scs11c/,7/J tlij)e1111hi \J't1s: _vun,1; 1n ln1~11 otuu (:/~111) St'Si.'{/,1/1 clth(I_\1(1r liur,111,<::;n_\
•
_
( ! e1utn1,:;J oron,£z
I I I I - ' 1u,~nn1 (hln '-·--;,i~,i.-:-t1Jlllf\·nru, l\<.111:11 11.-:. . I ' ·1 1 ( It',.:' 1nen,i;;er..1I1111 S!Oj}(J u:' 011 I c1rc1 n1erel\(1 -~'(Ill...~ I cn1 (h:..1fi)J(JJ.:) lliOi'./{1 ·oft~r,1 h{1,:_?in:11. !11i (J
•'"''I,
(\ :
•
..._.
H
• •
..._,,
•
•
'
'-')
•1
•
"
\
'/ : Sl'r:ilu'-r:,.';: I ! I : .. ' 1' 1,..'.'l
1
.
01-rll'H'-ortnh!' ,_)
1· I·' n f\t /, , '.i.1.
" I ! , ... ' ... ''. ' • I, '·1'1 i .. ;.,.df\ ,. •. , lld JI_ {J ..
J.:i:tir U.'1!11/.: 1Jlt'JJ::1s11(1/:kl111 ·'
r.,:.
oro11,t:-tu·~:1
,.~,···~ 111 ' 11 1"11\''.l •'--l.!',::-,::-"I . ' "11·1I,, • C i \', "••·
bcrsabJ:: "()r:11:g \lt:.s:u11 ri1.~::~ ~.L11J/~h) n1c\\·:lr1~1 ~1:-:::1 K;?fir, Gan cir;:;1~1 ~~:l(i:· ti1.i::~ t b1..Jlcll) lllC'\\':ll'!SI \.1r;:i: \luslir:1" (/i,:./:s n ..... .:l :·.:.:' o:'.::/;'1 \ _.,
...... ·- : --·-
_,' ·~-
.. _...........
L.::. 1
_._, "
·-:
iJ~:ri .-\bdu!l~h
bin l:111ar r.: .. :.. J1;l bcrk:t!a: rasu! :\!Lil S.l1.11·. bcrs:-ihd:L "!1:1dJ... ada ~:din~: Illl'\\·ari~i :un:1r:i du: ' "/ ·1 ,, l .·,. ') - ' ' , • • , .• [, .• : l 1 :, /' . ··1 " I { \I lllLI\;' p ...... rilc u l.. . ":·-11: .. ~:.t.•.:..· ( . . ! .... ~ .•• ~: •• h l:- II\\ .. ~ .. :
imam cmpot dan Tun:1udzi) M EM l'ERH.·\TI K.-\'\
I. Undang-undang
11on1or
t:d1lrn
perka\\'iiian
2 Pf>
' ·i.
110
!J
t::i1un
l 1)~-5
lnstruh1 l'r~s1dcn 111~ !-fuku1n lsla111.
J>claksanaan lJl.J
(.'
l>iJ;:ng
i:at\va pad:i
)\-!un:~~
l\1 £M UTUSK·\.\:
FA TWA TENTANG h:E\VARIS:\,\' 13£DA AGAMA ---····--·-·
--
. -·
--
-
tv1u11:1s \ 111 fv1U! 200)
iH,.
I whu11 1990 1<:11tang Ko1npilas1
Pr.:n~ap.it Sid;u1g t~u1111~d
\'// MU I 2005
tc11f:!;1g
t.
! i11ku111
\v:ir1s
111c\var1s1
\sl;in1 tid~ik 1ntn1btr1knn h:ik '.;:ding
;111111r
pranF-orang
yang
bcrbtd:1 ;~g.:1111;·;
(;u1t:1r:1 111us\i1n dc1l!~::11 no11-rnuslitn)~ Pe111heri;111
h:ti 1:1
;\1U:ii-
or:!ll[~ yanL~ btt lied;:. ;i.~~;~nr.i
lia11ya dapal dilakukan dal:un bcn1uk hib1d1, w:1si:\I ,1'\11 \J;1dia\i
D11c1apka11 di Pc.da taog~al
Jakarta 27 Jumadil Akliir 1'\26 H, 29 Juli 2005\1
\!US\',\\\',\l\:\li '.\:1.S\U;,_;,,\I_ \'II Mi\J[L!S Ul~:\J\1A INDONF::SLI\, ""111';•1·1•1 S'1(l"'1" ' •l ! • • ' • .1 ' ~:; <
1
'n·"
f\..' ~ l ! '1-'1 :-.
C'.
1'1"1·!-11" I. '1 :..-~
!''"'"" (' l
\ '.
Sckrctcris,
Mua.1s VII MUI 2005
pr:Rl\TLIRAN GUS::ORNUR PROP\i'-ISI Df,ER/..J~ KHUSUS 15UKOTA Jfi..r::.,;RTA
TENTf»NG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSfl.NA/\N F'ENDAFTARAN PENDUDU\\ D.l\N PENCA:ATAN SIPIL DENGAN R/•Jiiv1AT TUHAN YANG M.l\H.A. ESA ·.'
... ··
GUBERNUR PROPINSI DAERP.H KHUSUS IBUKOTA JP.iv.RTA.
1imbang
a. bahwa dalam rangka peningkatan tortib administr;isi kopundudukan yang mencakup Penyelenggaraan i-'endaf\aran Penduduk (Jan Pencatatan Sipil serfa peningbbn kualitas pelayanan ·di bidang ke~·endudukan dan pencotatan sipil, telah ditotapkon Pernturan Daerah Propinsi Daerah r:husus lbukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2004 l8ntang Pendaftaran \'.'enduduk dan P0ncatatan Sipil; .. b. bahwa Koputus::in Gubernur Kopala Dacrah Khusus lbukota Jakarta Norn or 160 Tcl1un 1995 ten tung Pctunjul·; Pclnksam::i.ln Pcndaftaran F'enduduk Da!am Kerar.;;ka SistG:11 lnfonn:isi Manajemon l\cpenduduk
c. bahv1a sehubungzrn dcngun huruf a dan b tcrsebut, perlu ditctapkan Persyaratan dan Tab Cara Pclaksan2on F'cndilftaran Penduduk dan Pcncabtan Sipil dcngcrn pcrnturon Gubcrrur 1gingat
1. St2atsblad Tohun 13/,9 Nomor 25 tontang Ponc;:it:itan Sipil Golongnn Ero pa;
2. St1rnlsblad Tcihu;i 1917 l'lcmor 130 jo. T0hun 1919 t'l-Jmor 51 tentang Pencataian Sipil Golong
2
'.). Llndzing-und<J.ng i\/omor 62 Tahun
195(; t<2nt2ng t<ev1arganogaraan
Rcpublik \ndoncsi<:i·,
G. :Jndang-und<:1ng Nomor i Tahun i 974 lcn:ang Perkawinan;
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tent.:,ng Keimigras·1an: 8. Undr..:;-;g-und;:;-;9 t~0l1ic: C~ Ta~un 13SS tcn~ang Pemerint:!han Propinsi 02erah Khusus lbukota Neg<Jra Republik l~donesia Jakarta:
S. Undang-undang Nomor .:;·;,: Tahun 200'1 te:-,:ang Pemerintahan Daerah: 10. Pcraturnn Pcmcrintcih Nomor 9 Tahun
1975 tcnt<:ing Pc/aks;:incian Undang-undang Nomor 1Tah1m1974 tentJng Perkawinan:
11. Peraturnn Pemerint;:ih Nomor 31 T;:ihun 1996 tentang Penyerahon sebaoian Urusan' Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Pcnduduk Kcpnda Daerah·,
12. Pernturan Pemerinta;, Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan ,=>cmerintah Pusnt dnn Kewcnangan Propinsi sebngai Daerah Otonom;
13_ Pc>raturan D2erz.h Propinsi Dnernh Khusus lbukota Jnkarta Nc1or 3 Tahun 2J01 tentang Bentuk Susun2n Org2n1sasi dan T2ta Kerjci Perangkat Oaerah dan Sekretariat Dewan Pe1v121
n"etnpkan
i~Er-~ATURAr\J
GUBERl\JUR
PROPll,JS\
or,'.~RAH
KHUSUS
J/1i
Pas;:i\ 1
IBUKOT A
PENDAFTARAN
(1) Setiap permohon::in pebpornn kelahimn lu::ir negeri dicatat dalam Buku lnduk Poncat:itan Pe!apornn Kelahiran Lu3r Negeri. (2) Sebagai bukti pe'3poran kelahiran di luar negeri diberikan Surat t<etorangan Pelapornn Kelahiran Luar Negeri.
?ns:il 67 Petunjuk Tef:nis
pe'.aporan kelahiran di luar negeri ditetapkan dengan
i
609inn Ke:tigQ
Pencatatan, Penerbitan Ku!ipan Akta Perkawinan dan Pelnpcrnn Per"knwin<>.ii" Luar Negeri Paragraf 1 A1'1a Perkawlnan P~s3!
68
(1) Setiap Perkawinan yang !ek1h sah dil
dimaksud h
pad a ayat (1) sejak peristiwa
(3) p,;incaiatan Perkawinan yang mc;lebihi Viaf~lu sebagaimana dimaksud padil ay<'t (2) dapat C:i/aksan3kan sotelah mendnpat Surat Keteran9an l<etorlambatan (Model OS-18 ) dari Dinas f\ependudukan dan Catatan Sipil bagi Penduduk, Pend3tang 3\au Tamu yang tunduk pada Stbld. Tahun 1949 Nomor 25 dan Stbld Tahun 1917 Nomor 130 Jo. Tahun "i917 j\iorn:;i SI ataci Ja;: Su;:u Dine,:; l<ep0ndudu};a;i dc.n Catatan Sipil bagi Penduduk, Pend3tang 3[au Tamu yang tunduk pada St!Jld. Tahun i S33 j\[omor 75 jo. Tahun I 835 i'>Jornor GUO. \'!) Pencaiaian perkawinan sebagaimana diriaksud pada ayat (1) dicatat
pada Register Akta Pc;rkawinan, dical
d. Kk. dan KTP kcdua mempclai; e. Kut;pan akto porcoroi::in atau kufipnn akt3 komotian suami/istri bagi mereka yang pern::ih kawin;
',,
Ouu: oro.ng ~u~~si yung mcmcnuhi ·syo.r;:i.t:
G. Basi VJ!.J.A agar nio!zimpirknn
dokUif:t?n
I. Pasp0r. 2. Dokumon lmigrasi. 3. Surat Keterangan Lapor Diri dari Kepo/isian. 4. Surat f(eter
J.
Surat izin Pensadil::in Nogori . 16 tahu'l;
~
~';urat K.8?Utus8.~ P~ngadiinn f\.lcgcr~ y-~1:--:9 tc!c.h r.!Cili!)Unyai
kekuatan
hukum yang pasti bila ada sa:iggahan: I.
Dispensasi Camat apabila pelaksanaan pencatatan· perkawinan kurang dari sepulu!l hari sejak tangg2I pengajuan permohonan;
m. Kutipnn Akt::i Kelahiran Anak yLl11g ak<Jn diakui/disahkan dnlam perkawimin, apabila ada: n. Hasll pengumuman yang tidak ::id:J sanggahan:
c'. Akta Perjanjiah dari Not
1.:9
Pc\unjuk :d:nis pcncotot;:in pcrk;:iwinon don pcncrbiton kutipon nkt;:i pcrkowln<:ln dl'.ct<:lpkcin dcngon f;eputus;rn l\cpalci Dln<:ls Kependudukan dan Cat:::itc:!n Sipil.
(1) .Soti<:lp Perkawinan yang dilangsungkan d luar negeri antar WNI atau WNI dengan WNA adalnh sah bilnrnana dilakukan rnenurut hukurn yang berlaku di negara ternpat perkmvinan itu dilangsungkan dan bagi perkawinan antur WNI tidnk bertentangan dengan ketentuan dalarn Undar.g-undang Perk'1wlnan. (2) Setelah kemb::ill f;c Indonesia seti<10 perkawlnan sebagalmana dimakst.:d pada ::iyat (1) bagi Penduduk dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Cat11tan Sipil. (3) Pclapooil;-; 0c!Jog<1i1r1cir1c• Jinwbuci p;:idci ")"'t (2) ciiiilkukan sclarnbatlambatnya satu t2r'Ull setel;:ih suami istri kembali ke Daerah apabila rneiampaui jangka wah.'tu satu tnhun, polnpornn dimnksud dapat Peringatan dilaksanakan setelah mendaoat Surat Keterangan Kotorlnmbatan (Model OS-18).
(4) Pelaporan Perkawimin di Luar Negeri seba9aimana dimaksud pada ayat (1) dicatat padv. Register Pelaporan Pcrkawinan Luar Negeri. dica\a\ pada baglan plngglr akta dan kutipan okta nkta kelahlran dan dlt•"rbitkan Surnt Keternngnn Polapornn Porknwinan Luar Negeri.
Pasai 73
Pnr.;yan::tan untuk tanca bukti pclaporan perl<:iwinan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam P2.sal 72 3yat (1) ad<Jlah sebagai berikut. a. b. c. d.
!3uktl Pengesahan Perka1·:inan di Luar Indonesia; Kutipan akta kel::ihir::in; Kartu Keluarga cian r:.artu Tnnda Penduduk ; Kuti pan akta pi::rc2r2ian ot::iu kutipan ~kta kcmati<Jn sua,ni/istri bagi merek21 yang pernz::h kawin; e. Paspor kedu:-i rnempelai; r. Pas fo\o berdampingnn uf;ur;:in " x 6 cm scbnnyak cm pat lembar.
52
'··
Agar setiap orang dapa\ mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengnn penempatnnny<: dalam Serita Daerah Prnpinsi Daerah Khusus lbukota Jakcirt:i.
Ditetapkan c1i Jakarta
p3da tangg2.I
1 Februari 2005
GUBERi·JUi~
PROPINSI DAERAH KHUSUS , iBUKOTA J.A.KARTA,
SUTIYOSO Diundar1gkan di Ja/.:arfa pada tanggal 14 Februari
20JS
SEKRETARIS DAl::R.\H PROP!NSI cfl\EF\i\H l
IBUKOTA Jft~ AR A.
l~ITOLA
TA AYA NIP 14009, ,57
BERiTA. DAERAH PROPINSI DAER/1H l
fAHUN
2('()5
NOiv/OR
11.
LAMP IRAN HASIL \VAWANCARA
Nama yang Diwawancarai Jabatan
: KH. A. Dimyathi Badruz7.aman, M.A., : Ketua Ununn Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok. Tempat Wawancara : Gedung Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Depok. Hari dan Tanggal Wawancara : Senin, 29 Aguslus 2005
1. Bagaimana Pandangan Majelis lllama Indonesia (MUI) tentang Perkawinan Beda agama?
"Kalm1 di tanya te/lfang pennasalahan hukum perkawinan beda agama menumt agama-agama yang diakui Indonesia fems terang saya tidak mengetalmi se/unJmya, saya hanya mengetal1ui menumt hukum Jslm11 sqja Kalau menund Islam ym1g saya ketahui bahwa hukum perkawinan beda agmna sebagaimmw bw1yi ayat 5 .mrat al-Maidah, disitu diterangkan bahwa pria muslim bo!eh menikah dengan wanita ahli kitab, tetapi ahli kitah dikalm1gan ulama timbu! perbedaan pendapat siapakah yang di maksud ahli kitah tersebut. Latu me.ngenai wanita muslimah menikah de11ga11 pria non muslim ini .111ga ada perbedaan pendapat ada yang memhol ehkan tetapi ban)v1kj11ga yang me11ghara111/w11 ". 2. Lain apa alasan MUI menngeluarkan fatwa haramnya Pernikahan Beda Agama, sebagaimana dalam Islam sendiri ada juga Ulama yang berpcn
"Afasan MUI mengeluarkanfatwa ter.w:but mengambil kaidah Saddudzari'ah yaitu 111e1111gambil maslahat dan meghindari mafmdat, karena dalam perkawinan tersebut banyak sekali terjadinya hal-hal yang akan menimbulkm1 mafmdat dafam keluarga dalam pasangan perkawinan terse/1111 ". 3. Bagaimana menurut Bapak tentang orang--0rang atau golongan yang mengusung atas nama hak asasi manusia dan juga adanya contrac legal drafting yang membolehkan perkawinan tersebut ?
"Ka/au soya sendiri sangat tidak setuju dengan pandangan don ha/ tersebut. karena sebagaimana dalam Islam sendiri kita wq;ib herpegang kepada al-{Jurar. dan Hadits, don MUI sendiri sepertinya akan telap mempertahm1kan fatwa tersebut".
4. Menurut Bapak sendiri, apa sebenarnya terjadinya Perkawinan Beda Agama tersebut?
factor
yang
menyebabkan
".Menumt Saya faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut yaitu dari faktor lingk1111gan11ya dan juga faktor karena kurangnya pe11geta/111an agama masing-masing sehingga dengan itulah keduanya tidak terlalu memperhatikan tentang hukumnya perkawinan beda agama tersebut ".
5. Temkhir, menurut Bapak apa problem yang akan dihadapi d:m hagaimana dampak hukum bagi anak basil perkawinan tersebut? , "Dari perlcawinan lersebut akan banyak sekali problem yang aka11 dihadapi pasangan terse/>Ut diantaranya akan terjadinya percekcokan dalam maw/ah agama apa lagi jika keduanya merava sudah paling benar, dan juga da!am dampak hokum yang akan di terima si anak m1:salnya a'alam ma.so/ah kewari.san, jika keduanya berbeda agama misalnya si anak beragama Islam dan si ayah beragama Non Islam atau sebaliknya maka keduanya t.idak bia5 sating mewarisi sebagaimana hadits Nabi yang melarang ha/ tersebut, maka dari ha/ inilah MUI menge/uarkan fatwa mengharamkan perkawina11 tersebut guna menghindari halhal yang lidak diinginkan dalam pemikahan, karena sebagaimana dalam Islam sendiri pemikalum ilu w1111k mencapai keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayanng".
.Jakarta_ .29
- 6' -
2005
SlJRAT KETERANGAN OBSERVASI DAN \VA\VANCARA Dengan ini
r:oenyatak~ui
Nama Nim Fakultas Jurnsan Prog. Studi
bahwa lllahasiswa yang bcrsa11gku la11 :
: Jamaludin : 101044222129 : Syariah da,1 Hukulll : Al-Akhwal Al-Syakhsiyah : Administrasi Kcperdatam1 lshui1
Bcnar-bcnar tcl~1h 1nclakuk:1n ohscrrasi d~111 \\:l\\'arH.:ara dt·11g:in 1nsta11si ka111i/sava
Nm11a Jabatan
.J)-;'rwy/J Tfl( 15c-£Jvll?ZtrtUct1'f, ;t1 /-l f.-c/L, ci uiucuc 1 /)JU 1 f:.OTI-\ DC/ 0£<
/
;t
0
Hari danTangr;al Wawancara: 5cq(r\ '2_"} Tcmpat Wawanc:ira
~j'trJ-{Lo '201r'j
C; c,Lll"/ j).oJO.t.ltcl. '-- P·\ V\ \)\ \1H<::_
Dcmikianlah surat ini di buat dcngan scbcnarnya untuk dijadrkan scbagai bukti otcntik bila mana dipcrlukw1.
Jakarta.
Y·
( ,J: 11alml in )
1'_1 ro?-
2005
LAMP IRAN HASIL WAWANCARA
Nama yang Diwawancarai : Mohammad Monib Jabatan : Direktur Pusat Studi Islam Paramadina Tempat Wawancara : Kantor Pusat Studi Islam Paramadina Hari dan Tanggal Wawancara: Senin, 26 Juni 2005
1. Sebenamya bagaimana pandangan Parnmadina tentang persoalan
pcmikahan
beda agama? "Menumt pandangan Paramadina mengenai pemikahan Beda Agama, ada dua ha/ yang perlu dihahas, di liliat dari hukum positif negara memang tidak mengizinkan perkawinan bet/a agama. Sedangkan dalam hukum agama yang umum ada penjelamn, yailu secara ehplisit teks a/-Quran membolehkan laki-/aki mu.slim menikah dengan perempuan non mu.slim dan itu terdapal dalam .mral al-Maidah ayal 5 bahkan, ada pembahasan ulama yang lebih luas Jenlang ayat ilu mengenai w" 1ila ahli kitab, dan umu1111~i'a. yang masuk a/Iii kilab itu hanya yahudi dan Kristen". 2. Adakalt prnktik pcmikahan beda agama dalam sejarnh Islam ?
"Nabi sendiri pemah menikah dengan Maria Koptik yang semula beragama non Islam dan Utsman kawin dengan salah seorang ahli kitab, ada yang dengan Kristen dan juga dengan Yahudi. Sampai sekarang praktik pemikahan beda agama itu masih betjalan tents. Waiau sebagian U/ama melarang, tapi teks secara eksplisit membolehkan. Persoa/annya bagaimana kalau sebaliknya ya/mi laki-lakinya da11 ha/ ini iidak disebutkan dalmn al-Quran, di sini timbul beberapa pendapat, ada yang membolehkan dm1 ada juga yang melarang, yang membo/ehkan memp1myai /andastm dan yang melarang juga juga 1nmya /andawn juga, dan mayor.i/as ijliliad para 11/mna terma.17Jk di Indonesia Jidak membolehkannya ". 3. Lantas bagaimana Bapak menyimpnlkan dari sesuatn oleh al-Quran ?
yani~
tidak dieksplisitkan
"()/eh karena itu, tidak adanya teks yang tegas tentang itu, maka menumt Sa)v ijtihad yang berlaku tmtang pemikahan seperti itu perlu di tinjau kembali ". 4. Yang menjadi pcrsoalan besar dalam pcmikawm Beda Aga;ma adalah pcrsoalan anak, bagaimana mcnurut Bapak mcnyikapi pcrsoalan ini ?
"Mengenai persoalan anak yang penting menun1t saya, bagaimana sumni istri itu mendidik anak secara baik. Karena dalam semua agama mengandung nilai moral yang sama dan universal. Bagaimana orang tuanya mendidik anaknya 101/uk berbuat baik pada orang tuanya, mendidik analmya supaya jangan berbuat jahat dan berbuat baik pada siapa saja. Saya kira. itu nilai-nilai lllliversal yang sangat ditekankan semua agama".
5.Bagaimana dengan masalah warisannya? "Dalam masalah warisan, pendapat ulama berbeda-beda ada yang 111e111bolehkm1 dan ada pula yang tidak. Tetapi betapapun sqya kira ada solusi terbaik dari al-Quran, toh ada wasiat misalnya ".
6. Ada hadis Nabi tentang pernikahan yang memakai •empat kriteria, dan yang dipentingkan dari kriteria itu adalah agamanya. Bukanlrah itu malisudnya adalah agama Islam ? "Memang ada kriteria itu, tapi Nabi menngmy·urkan memilih agamanya, artinya orang yang bermoral dalam arti agama adalah nilai-nilai yang baik. Namzm bi/a ada yang lebih memi/ih kekayaan dan kecantikan dalam unisan mencari jodoh, tidak di !orang oleh agama dan kawinnya tetap sah ".
7. Dari wawancara ini, apakah Paramadina menyetujui pemikahan beda agama, dan pemahkah pihak Paramadina menikahi pasangan tersebut ? "Memang dalam permasalahan ini Kami menyetujui adanya pemikohan beda agama, tetapi itu baru sebatas wacana be/um sampai batas secor:a resmi, dan Kami sendiri sudah membentuk tim umuk mengusahakan ha/ terse/mt untuk disetujui oleh pemeri11tah. Dan Kamipun manjadi /empal ko11su/1asi pasa11ga11 heda agama ya11g i11gi11 111e11ikah,. /)an Kami juga pemah dan mengusahakmi untuk menikahi pasm1gm1 tersebut bahkan ju111lah11ya sudah mencapai rat1L<m1 dan tentang idenlitasnya .o;angat Kami rahasiakan sekali, siapapw1 tidak ho/eh mengetahuinya kecuali yang bersangkutan ".
Jakarta,
2005
SURAT KETERANGAN OBSERVASI DAN WA W ANCARA Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bcrsangkutan : Nama Nim Fakultas Jurusan Prog. Studi
: Jamaludin ; 101044222129 : Syariah dan Hukum : Al-Akhwal Al-Syakhsiyah : Administrasi Keperdatann lslan1
Benar-benar telall melakukan observasi dan wawancara dengan instansi kami/saya Nama
lvlt)f/ ).1(J/u'!8
,
Jabatan
!Jir;JJvr J)llf
)ltVJ.i)lfltfdll1CJ
Jc171iJ,:;i.7)vt7 1 .J.oo5
HaridanTanggalWawancara: Tcmpat Wawancara JL..q h/J
r /tf./'illf t/
/'1/q
/(lfff t'//( l/f
Demikianlah surat ini di buat dcngan sebcmm1ya untuk dijadih:Ul scbagai bukti olenlik bila mana dipcrlukan.
Jakarta, •)..
J0 6/
\'ang Di\\'U\\ancarai,
( Ja aluclin)
2005
-
c:{
di 11
LAMPI RAN
Hasil 'Vawancan1
Nama Pcjabat yang Diwawancarai
Jabatan
Hari dan Tanggal Wawancara Tcmpat Wawancara
: Sapto B. \Vibowo, SH. : Kcpala Scksi Penda1taran Perkawinau, Pcrceraian dan Pengala1an Pengesahm1 Anak : Rabu, 13 Juli 2005 : Kantor Sulm Dinas Kcpcndudukan dan Catalan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan
1. Apa tugas dan wewenang Kantor CatataD Sipil dalam sebuah Perkawimm? "Tugas pokok dan jimgsi Kantor C'ata/an Sipil ada/ah mencatat dan membuat akta ca/a/an sipil, kalau perkawinan, kita keluarkan akla perkawinan, kalm1 anak, kita keluarkan akla kelahiran dan sebagaillya. Fw1gsinya kitahanya mencatat saja. setiap ada perkawinan yang sudah diherkati oleh pemuka agama yang selain Islam maka ha/ itu kita catal ".
2. Bagaimana tanggapan Kantor Catatan Sipil (KCS) mengenai (JU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan pedoman dalam peraturan perkawinan dalam menaoggapi terjadinya perkawinan beda agama yang terkcsan main kucingkucingan di antara pasangan yang hendak menikah, karena mereka harus ber(indah agama, lain kembali lagi hanya untuk akta perlmwinan? "Sa111pai sekarang ini tidak ada perkawinan yang seperli itu, yang ada lu11~ra kami menerimaadanya pemherkatan dari pemuka agama tempo mengetalmi apakah merelw mein la1ci11g-laicingan de11gm1 agamanya alaupun tidak, karena sekali fag1 kami hanya hertugas 111encala/ sebuah perkawinan 11011 fs/a111, dan memeng dafam 1.-itlipan akla perkawinan yang knmi keluarkan tidak ada pe11ca11/u111an agama bagi mereka yang 111e!aksa11aka11 perkawinan ··.
3. Bagaimana pandangan Bapak tentang wali nikah menurut agama-agama selain Islam, karena dalam Islam wali merupakan syarat sah dari sebuah pernikahan., yang jika tidak ada wali maka perkawinannya menjadu tidak sah? ".!1ka mereka yang melaksanakan perknwinan itu sudah dewasa, dalam ha/ ini me1111mt UU yaitu 19 Tah1111 bagi perempuan 21 Tahun bagi laki-laki, maka mereka dapat mencatat perkawinannya jika sudali ada SUI"(]/ pemberkalan, !llI11)1Q mendatangkan dua orang saksi, jadi wali tidak begitu penting. Namw1 kalau ada wali atau orang tuanya. mereka dapat membuhuhkan tanda tangannya pada ko/0111 wali jika ada. Kecua/i jika yang menikah itu masih di hawah umur menurot UU, maka bagi mereka berlaku adanya keharosan menghadirkan wa/i, atau adanya izi11 dari
orang tua, bahkan hams ada izin dari pengadilan jika umurnya benar-benar kurang. Jadi yang terpenting dalam perkawinan menumt non Islam ialah adanya dua orang saksi dalam pernikahan tersebut ". 4. Pernahkah terjadi perkawinan beda agama jika memeng kedua agama tersebut memungkinkan untuk Ital itu, seperti dalam Katolik, mereka dapat melakukan Ital itu jika ada izin dari Uskup untuk melaksanakannya dengan syarat tertentu misalnya?
"Ka/au kila lidak melihal apa agama yang mereka anut, yang kita lihal adafalt adanya pemberkatan dari perkawinan tersebul, karena masalah ada izi11 dari Uskupataupun tidak itu umsan agama masi11g-111asi11g. Sekali lagi saya tega'>kan bahwa KCS tidak melihat agama ya11g mereka a11ut, karena dalam fom1ulir pendajiaran dan a~ta perkawi11a1111ya lidak dica111umka11 agama apa yang mereka anut, dan kita lumya melihal adanya bukti pemberkatan dari gereja atau dari pemuka agama selain agama Islam". 5. Bagaimana proses pendaftarnn sampai keluarnya lmtipan akta nikah dalam perkawinan?
"Penama mereka dajiar, lalu kita umumkan selama 10 lwri kelja, jika lidak ada yang 111enya11ggalmya 111aka perkawinan ilu dapal kila ca/at. Adapun masalah tempal pe11calatm1, kita serahkan kepada mereka yang ingin melaksanakan perkawinan, apakah mereka i11gin kami dalang kelempat perkawi11an ata11pu11 mereka yang datang kesini de11ga11 memba1t·a dua orang saksi disenai bukti adanya pemherka1a11, da11 lidak masa!ah kapan mereka mau mwendajiarkan perkawi11an11ya, apakah seminggu set elah perkawinan alaupun setahun se/elah perkawinan ".
' beda agama? 6. Bagaimana tanggapan Bapak mengeni terjadinya perkawinan "Ka/au secara hak, mereka 111emiliki hak masing-111asin~. dan sebaiknya ha/ sepeni ilu hams ditampung dalam Undang-Undang, dan UU Perkawinm1 itu sendiriharos dise111pumaka11, karena UU l'erkawinan itu secara je/a me/arang terjadinya perkawinan beda agama. Akan tetapi masalah agama sepenuhnya tidak menjadi kewenangan kita, dan mereka lelap mendapatkan akta nikah jika mereka mendapatkan pemberkatan dari gen;ja walaupun mereka berbeda agama" 7. Menurut Bapak, dampak hukum yang akan timbul dari per·kawinan beda agama terhadap anak-anak mereka itu seperti apa?
"!Jal;am maw/ah pemhuatan akta kelahiran misalnya, maka di /ilia/ dulu hulai perkawinannya, jika dalam KUA Stbldllya 1920, kalau Gereja Sthldnya 1933, kalau Hindu Budha non S1hld. Jadi mereka hams menyer/ai hukti perkawinan dalam pemhuatan akta pelahiran anak-anak mereka, djan jika lidak memiliki hukti tersebul, maka akta kelahiran tersehut letapdapat dibuatkan tanpa pencan/uman
nama hapak mereka, jadi hanya dicantumkan nama ihunya sqja, Undang-Undang yang berlaku ".
.~ebagaunana
8. Secara pribadi, dampak lain yang akan timbul tcrhadap pcrkembangan anak itu sepcrti apa?
"Pada umumnya, dampak perkawinan beda agama itu tergantung kedua orang tuanya dalam mengarahkan anak-anaknya, ada orang tua yang 1iwmhebaska11 anak-analmya dalam memilih agama yang mereka kehendaki jika mereka tefah dewa~a ke/ak, la/u ada juga yang mengarahkan anak-anaknya kepada agama yang salah sa/lJ orang tuanya, misa/nya ihunya /ehih dominan dalam mengarahkan, maka anaknya akan ikul agama ibunya dan juga sebaliknya. Adapun dampak psikologisnya 111e1111mt saya tidak terla/11 berpengamh kepada psikologis anak, karena agama tidak mempengamhi kasih saying orang tua terhadap anak meskip1111 beda agama, sama halnya dengan orang tua menyayangi anak mereka yang seiman. Sedangkan dampak sosiologis hagi anak itu tergant1111g /inglamgan tempat ia tinggal, apakah cocok dengaqnnya ata111nm tidak, dan semua itu kemhali kepada kepada diri sang anak ".
20115
SURAT KKl'ERANGAN OBSERVASI DAN \VA \V/,NCAHA Dengru1 ini n1cnyataka11 b.alnva n1ahasis\va yang b0rsa11gkutan :
Nama Nim f'akullas Jurusan
: JamaluJin : 101044222129 : Syariah Jan Hukum : J\l-J\khwal J\1-Syakhsiy"''
Prog. Studi
: Adminislrasi Kcpcrdalmu1 lslrn;i
Bcnar-hcnar lciah 1ncl:1k11k~1n obscrvasi dan ,,-a,v:H1c"r:1 dcne:in instansi kanii/saya
Sapto B .w ibowo, SH Kepala Seksi Pendaftaran Perkawinan,Perceraian d Pl'lnimkuan pengesahan anak. Hari dan TanggalV.a\\'ttncara: Rabu, 1 "1 Juli ;~005 Tempat Wawancara Kantor Sudin Kependudukan dan Cata tan . Kotamadya Jakarta Selatan. Nama
Jabatan
Demikianlah surat ini di buat dcngan sebcnarnya un:uk rlijadikan scbagai bu';ti otentik bila 111ana dipcrlukm1.
Lkarla, 1 3 Juli
.i
)' ang f\:1.C\Va\\·ancarai,
lr
( amalu in ) \
( \
2005
LAMP IRAN Hasil \Vawancarn
Nama Pejabat Yang Diwawancarai Jabatan Hari clan Tangg,al Wawancara Tempat Wawancara
: Drs. H.M. Hasan M.Pdi.,
• : Kasi Ura.is dan Penyuluhan Agama Depag Rf Jakarta Selatan : Senin, 11 Juli 2005 : Kantor Departemen Agama Jakarta Selatan JI. Buncit Raya No. 02 Pejaten Ps. Minggu
1. lilisakah Bapak menjelaskan apa saja tugas clan wewenang Penyuluhan Agama yang ada di Departemen Agama ini? "Secora singkat tugas dan wewenang Urais yang termasuk didalamnya Agama, yaitu melalaikan penyuluhan terhadap semua agama yang diakui di Indonesia, yang dengan adanya penyuluhan ini dapat mencegah teljadinya konplik antar aga111a yang ada dan juga me11da111aika11nya apabila tefjadi konplik". Pen;~1/uhan
2. Menurut Departemen Agama, agama apa saja yang diakui di Indonesia? "Agama yang dialmi di Indonesia ih1 ada lima (5) agama yang mla dan res111i di departeman agama, yaitu agama Islam, Kris/en Katolik. Kri.vten Prates/an, Hindu danBudha".
' 3. Bagaimana dengan agama Khonghucu, yang pada mar.a peme1-intahan Gusdur pemah di singgung tcm111suk salah satu at,,'ltma yang diakui? "Mengenai agama Khonghucu memang pemah di singgung menjadi agama resmi, tetapi di departemen agama sendiri be/um meresmikan dan mengakui agama tersehut, dan memang agama terse/mt sudah mempunyai hadan hukum tersendiri ".
4. Bagaimana Bapak melakukan pcnyuluhan terhadap agama-agama tersebut? "Kami melakukan penyuluhan terhadap agama-agama tersehut salah sahmya yaitu dengan cara mengumpulkan selumh pemuka agama yang kami adakan setiap sebulan sekali pada suatu fi>m111 yang kami beri nama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), di forum inilah kami mengajak dan menghimbau W?tuk mencegah dan menhhindari tefjadinya konplik antar agama".
S. Bagaimana pandangan mereka tenang perkawinan beda a'gama?
"Mengenai pandangan mereka tentang perkawinan beda agama, rota-rota bahkan senua agama tidak menyetujui dan mencegah terjadinya ha! tersebut, dan kami sendiri kerapkali menghimbau kepada pemuka agama dan masyarakat zmtuk melakukan ha! tersebvut, dan ini kami lakukan baik di Fonim Komunikasi Umat 13eragama (FKUB) yang kami adakan dan majelis-majelis lainnya seperti maje/is talim ". 6. Bagaimana reaksi Bapak, apabila terjadi perkawinan hed:a agama pada suatu pasangan dan salah satu pasangan tersebut mengajak se1:ara paksa pasangannya untuk mengikuti dan pindah keagama yang dianutnya?
"Jika memang te1jadi hal tersebut, maka kami akan memanggil pasangan perkawinan beda agama tersebut dan pemuka agamanya untuk diberikan teguran bahkan akan kami berikan sangsi".
Jakarta,
tft;v,. l·t
2005
SURAT KETERANGAN OBSERVASI DAN WA WANCARA Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan : : Jamaludin : 101044222129 : Syariah dan Hukum : Al-Akhwal Al-Syakhsiyah : Administrasi Keperdataan Islam
Nama Nim Fakultas Junisan Prog. Studi
Benar-benar telah melakukan observasi dan wawancara dengan instansi kan1i/saya
Nama Jabatan
: IJ;t!. l/.4. rf4a{///cl/f2i : Kep11.t.,t t t'/::C; l(/?lt[ hf?.
270-u ·SC[
Demikianlal1 sural ini di buat dcngan sebena.rnya untuk dijadibUl scbagai bukti otentik bila mana diperlukan.
Jakarta,
8 '()>tf:.t ·
2oos
Yang Diw· wancarai,
(Jan aludin)
)
LAMP IRAN Hasil ~'awancara
Nama Pcjabat Yang Diwawancarai Jabatan Hari dan Tanggal Wawancara Tempat Wawancara
Wiwi R. Setiana Kasie Penyuluban Agama Kristen Depag RI Sabtu, 15 Juli 2005 Ruang Kantor Kasie Penyuluban Agama Kristen Departemen Agama RI Jakarta Selatan
1. Apa pengertian perkawinan mennrut agama Kristen ?
"Perkawinan adalah ber/a;mpulnya dua manusia (Pria dan Wanita) yang telah dipersatukan Allah. Artinya perkawinan merupakan lembaga yang di bentuk oleh Allah dan bukan lembaga yang di bellluk oleh manusia sehingga manusia t;dak bisa seenaknya saja kawin /a/u cerai, kan'71a perkawinan itu di/egitimasikan a/eh Allah Bahkan da/am agama Katolik perkawi11a11 merupakan sebuah sakramen, yaitu "Perbuatan-perbuatan Allah yang ham~ diikuti oleh pemelula~ya, yang perb11ata11 itu dikudu5kanldisucikan" seperti pembatisan, perkawinan, kematian don lain-lain. Sedangkan Protestan manganggap sakramen hanya pada dua ha/, yaitu pambatisan dan petjamuan suci ". 2. Bagaimana pandangan agama Kristen tentang (lerkawinan beda agama ?
"Pada dasamya agama Kristen tidak mengenal adanya perkawinan beda a,s,"llma. Karena syarat perkawinan adalah ham5 seiman (Korilllll5 6: I 4). Jodi apabila ado yang ingin melaksanakan perkawinan tersebut, maka salah satu dart mereka hanL~ mengilaili agama pasangannya, jika ingin perkawi11ani1yq itu diberkati. Karena biasanya perkawinan lersebul kembali kepada individu masing-masing Jan lidak ada perkawinan yang diberkali jika pasangan itu berbeda agama. Adapw1 orang-orang yang me/akukan perkawinan beda agama adalah orang-orarig yang mempermainkan hukum agamanya, hanya karena mereka ingin mengeksislensikan qjaran aga111<01ya, la/u mereka mempermainkan hulmm dengan cara tetap ikut dalam upacara keagamaan kedua agama, dan menunil saya mereka itu tidak dapat memahami a)<1ran 1.1gt11nt111;1a 1.le11ga11 be11{1r ".
3. Apa pengcrtian hnkum Kanonik ?
"Hukum Ka110111k adalah kumpulan tulisan yang dijadikan standar dan dipatenkan atau dilegilima'i sebagai pegangan sah agama Kristen, yang da/am hukum Kano11ik itu terdapat puluhan kilab yang Jelah dipalenkan 111e11jadi pega11gan umat Kristen. Karena ada juga ki1ab-kitab yang tidak dipatenkan dan tidak mmjadi
pegangan umal Kristen. Sebagai contoh, dalam kitab 2 hagian dari hukum Kanonik". 4.
Korin/1L~
6: 14 tadi adalah
Menurut ibu, bagaiman dampak yang timbul dari 1r>erkawinan beda agama, klmsusnya dampak terlmdap perkembangan anak? "Secara jelas bahwa setiap orang tua me11ginginka;1 yang terbaik ul1/uk anakanaknya. juga ia hams bertanggung jmvab kepada Tuhan, a/eh karenanya ia ingin keyakinan orang tuanya ifu diajarkan kepada anak, sesuai dengcn jirman 7i1ha11 dalam Ulangan 6:4-9, dimana seorang anak diqjarlwn secara berulang-ulang lentang agamanya. Dan setelah anak itu aqil baliqh dan bisa memi/,h apakah ia mau mengikuti agama orang tuanya atau tidak, dengan disaksikan a/eh jema 'at da/am ben1uk "sidi" (Pengak11an iman d1hadapan 7iman dan jema 'al yang dilakukan didalam (lereja). /)a/am agama Krisfen tidak di kenal adanya halangan da/am pembagian harta waris, semua i/11 terga/lfung ·orang tuanya. Dan di Keristen juga tidaka ada S11at11 kehamsan 1111t11k menghadiri wali dalam perkawinan, yang ada hanyalah saksi. ia harus mengerfi riwayat orang yang mau menikah, apakah ia sudah menikah sebelumnya atau tidak. Akan tetapi jika ada catatan sipil semua sama, yaitu hanL~ ada wali dan juga saksi, karena yang saya alami pada pemikahan saya, wali dan saksi i/11 memang ada dan hadir pada saat pemikahan berlangung !Jampak lain ida/ah menyangkut perkembangan agama anak, sang anak tidak menerima pendidikan agama secara transparan melalui keteladanan orang hill berdasarkan dari keyakinan yang di anu/, dikarenakan kedua orang /uanya pasti menanamkan ajaran agamanya masing-masing kepada sang anak dan le1:jadi kebi11g11ngm1 pada diri sang mzak, misalnya ia mengilmti agama aya/mya, maka ada yang hams disingkirkm1, sehingga pada akhimya ekistensi keyakinan sang a1111k da!am menja/ani ajaran axamanya kurang baik, sedangka11 ia harus memilih Latu dalam masyarakatpw1 ia ak{m merasa kurang percaya diri karena ia tidak bisa mengeksislensikan agamnya dalam benluk aktualisai keyakman yang di {lflllf. Agama menum/ Kn:1·1e11 tidak 111e11yela111atka11, yang 111enyela111atkm1 adalah oknum yang diyakini, yatu tokoh sentra/ 7i1han Yesus Kristus".
Jakarta,
2005
SURAT KETERANGAN OBSERVASI DAN WA WANCARA Dengan ini menyatakru1 bahwa mahasiswa yang bersru1gkutru1 ; Nama Nim Fakultas Jurusan Prog. Studi
; JrunaJudin
; !01044222129 ; Syariah dan 1-lukum : Al-Akhwal Al-SyakhsiyaJ1 : Administrasi Keperdataan Islru1'
Benar-bcnar telah melakukan observasi dan wawancara .Jcngan i:nstansi kruni/saya
Nruna Jabatan
: ·,,rl ~·fl R. S EL' I_tJ~ A : Kci.sie J?eny~lu1..uhr-.JA~a.rneKris·ten
1-lari dan Tanggal Wawancara: Kamis, 14;lfJuli 0 0:)5 Tempat Wawancara ; RuanfI IC~sie P1?ny~l·.i.'.-;cn Ar:2":D Krist011
Dep--g RI Dem.ikianlah surat ini di buat dengan sebenarnya wlluk dijau1kan sebaga.i bul..ii otentik bila mana diperlukan.
JakH 1a, 1,[
(J maludin
Julj 2005
LAMPI RAN Hasil \Vawancara
Nama Pejabat yang Diwawancarai : Drs. Syarifuddin Jabat:m : Sehetaris BP4 Kodya Jakarta Selatan Hari dan Tanggal Wawancara Rabu, 13 Juli 2005 Tcmpat Wawancara Kantor BP4 Kodya Jakarta Selatan Jl. Buncit Raya No. 2 Pejaten Ps. Minggu
I. Tolong Bapak jelaskan Tentang Sebuah Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) serta rugas dan wewemmgnya?
"Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) mempakan badan semi pemeri!llah dan merupakan badan penunjang sebagian tugastugas pokok Departemen Agama, Dil:ien Bimas Islam dan DirekJorat Urusan Agama Islam. Mengenai tugas dan wewenangnya yaitu Memberikan bimbingan dan nasibat kepada masyarakat mengenai kehidupan rumah tangga yang kekal, memberi nasihat kepada sumni istri yang melaporkan adanyaperselisihan do/am run1ah tm1gga sehingga tercipta keadaan yang diinginkan yaitu herbahagia, sejahtera don teri.indar dari perceraian, memberikan bimbingan don pe!ayanan terhadap masyarakat mengenai kehidupan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberi penataran kepada ca/on penga111in dengan materi-materi: ibadah dan muamalah, hokum pemikahm1, imunisasi dan keluarga berencanalkesehatan, l'ancasila!P4, dlm UU Perkawinan ". 2. Pemahkah terjadinya perselisihan yang salah satu pasangannya pindah dari agama di BP4 iui?
"Hal seperti itu memeng pemah teljadi di 1!1'4 ini, tetapi mengenai jumlahnya kami kurang mengetahuinya secara pasli. Tetapi yang pasti ha/ itu pemah kwni alami ".
3. Berasal dari pihak manakah yang ingin keluar dari agamauya, apakab dari pihak suami atau istri dan pada usia pernikahan berapakah hal itu terjadi ?
"Menunit yang Kami alami disini, biasanya yang keluar dari agama semula (pada saat pemikahan mereka) yaitu dari pihak suami. Dan mengenai usia setelah pemik.ahannya itu re!atif tetapi biasanya ilu teljadi setelah usia pemikaltan merek.ai dua tahun, dan adajuga setelah mereka 111,empunyai dua orang anak". 4. Alasau a11akah yang di usung dari pihak suami sehiugga ia bias keluar/pindah agama·!
"Alasan yang diutarakan dari orang tersebut tidak saya sebut kese!urohannya karena saya sendiri tidak ingat secara pasli alasm1 kese!uruhmmya, dan biasm1ya salah satw1ya yaitu dia merasa tidak mendapat bi111bi11gm1 dari piliak pasangannya dalam permasalahan agama yang di anut pada masa pemikahannya sehingga ia tidak 111endapatkm1 ketenangan bathin kemudian ia kembali ke agama semula (sebe/11111 pernikahannya) ". 5. Mengenai hal ini adakah pasangan yang dapat didamaikan dan pasangan yang tidak da11at didamaikan di BP4 ini?
"Mengenai ha/ tersebut di BP4 ini, ada paangan y.tmg dapat kami damaikan kemba/i dan kembali kepada pemikahannya semula, dan ada pula padangan yang I idak dapat kami damaikan sehingga tetjadi perceraian ". 6. Dimasukan kedata apakah mengenai permasalahan tersebut?
"Secara spesifik kami tidak ada data mengenai pemwsalahan tersebut, jadi mengenai pennasalahan lersebut kami masukm1 kedalam data "Perselisihlill tenis menenis", karena kami menganggap ha/ itu meropakan suatu perse!isihan ym1g teljadi di dalam sehuah pemikahan". 7. Bisakah saya mendapatkan surnt atau data mengenai terjadinya pasangan yang pindah agama?
"Maaf kemungki11m1 ha/ itu tidak bisa, karena ha/ itu sangat rahasia .sekali sehingga siapapun tidak dapat mengeluarkan atau mendapatka11nya, sekalipun hisa itu harus mendapa1km1 izin terlebih dalmlu dari atasan ".
J abrta.,
1'3-7,-
2005
SURAT KETI<:RANGAN OBSERVASI DAN\VA\VANCARA ;Dengan ini 1ncnyatakan ba11\va 111ahasis\ra yant.; H.!rsangkutan : Nama Nini
: Jamaludin
Fakullas Jurusan Prog. Studi
: Syariah dru1 Hukum
: I 0 I 04422212'1
: Al-Akhwal Al-Syakhsiyah : Administrasi Kepcrdataa11 !shun
Bcnar-benn: tclah n1clakuknn observasi dan \V~nvancar:1 dcngt:n insttuisi k'uni/saya
Nama Jabatan
Drg- Syanii'udin. Sekretaris BP4. Kodya. Jakarta. Sela tan.
Hari dan Tanggal Wal\'ancara: Ra bu, 13 Juli 2005. TempatWawancara Kantor BP4 Kodya Jakarta Selatan,
Jl.Buncit Raya N.o.2 Pejaten Demikianlah surat ini di buat dcngan scbcnarnya untuk dijadikm1 scbagai bukti otcntik bila mana dipcrlukm1.
J akarlr,
1}-7 -
2005
Syarif'udin . )
/,
Ps.Hinir;~u
LAMPI RAN
HASH, \VA"'ANCARA
Jabatan
: Sri Winarni : Ibu Rumah Tangga (Pelakll Perkawinan
Tempat Wawancara Hari dan Tanggal Wawancara
: JI. Komp. Kejaksaan Agung RI Blok 1 No. 29 : Senin., 29 Agustus 2005
Narna yang Diwawancarai
BedaAgama)
I. Tolong Ibu sebutkan jumlah kefuarga Ibu fengkap d<~ngan nama, usia asal, pekerjaan dau agama yang di anut masing-masing '! "Nama Suami !bu Agustinus Sunardi (53 1h), dulu la sebagai seorang pegawai di Kecamatan telapi sekarang la pekerja .1wasta, beragama Kristen Katolik asa! daerah Solo Jawa Tengah, saya sendiri lbu Sri Winami {.f.2 111), Saya ibu rumah tangga, asal daeraJz sama dengan Bapak. Anak penama bemama Wawan (28 Th), pegaawai .1wasta, beragama Islam, anak kedua bemama Indri (2.f 111), Mahasi~wi di BS!, beragama Islam anak ketiga bernana Ambang (21 111 dan tela/1 meninggal), dulu pernah kulia/1 di BS/, sebelunmya heragama Ls/am kemudian ia ikut ayahnya beragama Kato/ik tetapi sebelum meninggal la kembali ke agama Islam, dan yang terakhir bemama Lucy Septiana (19 111), mahasiswi di UNA!S, da11 beragama Islam".
2. Apa faktor atau penyebab lbu sampai lbu bisa menikah dengan ornng yang berbeda agama dengan Ibu ? "Pertama karena memang sebelimmya saya sa11gat kurang me11getah11i · sekafi tentang pengetahuan agama, karena saya dilahirkan da/am ke/11arga yang /a1ra11g pengetahuannya da!am ma.mlah agama. dan jadi 111em1rut sa;v semua agama itu sama. dan yang amat pribadi sekali yaitu karena pera.'ia{J/1 cinta"
3. Selama lbu bcrkefuarga dengan suami ibu pernahkah terjadi problem pada keluarga Ibu atau anak Ibu yang menyangkut dcngan agama ? "Selama ini problem yang letjadi pada ke/uarga !bu yang menyang{ail dengan permasalahan agama sama sekali tidak pemah terjadi pem1asalaha11, karena Suami atau !bu sendiri tidak lerlalu 111e111permavalahka1111ya dan kami sebagai orang tua tidak memaksa a11ak kami unluk ik111 agama salah salu dari kami, wa/au pemah a11ak-a11ak ibu mengajak bapaknya untuk ikut agama ibu (Islam) tetapi bapaknya menolak, karena Suami s.:rya merupakan orang yang cufa1p taat dengan agamanya. dan pemah anak saya yang ketiga yang tela/1 me11i11ggal karena merasa ka.~ihan dengan bapaknya akhimya ia i/cut agama bapaknya tetapi sebagaimana saya telah katakan sebelum ia meninggal ia ikut kembali keagama is/am ".
4. Dimanakah Ibu dan Suami Ibu mencatatkan pemikahan yang Ibu lakukan? "/bu mencatatkan pernikahan !bu dan Suami !bu di Kantor Catalan Sipil (KCS) dan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan keduanya di daerah Solo, karena pada saat itu ha/ tersehut cu/wp mudah lain halnya pada zaman sekarang )'Ung l71kup su/it dan kelat ".
5. Lalu bagaimana proses a kad nikah yang I bu jalani ? "Mengenai ha/ tersebut !bu menjalaninya 2iengan akad nikah ;ung sah menurut agama, dan /bu menjalaninya denga11 dua proses yaitu agama /bu sendiri dan kedua agama .mami !bu".
6. Bag-.iimana tanggapan orang tua Ibu mengenai pemikahan Ibu yang berbeda ag-dma ? "Orang /i;a !bu sendiri mereslui pemikahan !bu karena sebagimana yang ibu katakan bahwa ihu dari keluarga yang kurang dalam pengetahuan agaman;u, walau sebenarnya lhu mempunyai perasaan menyesal dengan perkawinan yang lhu lakukan, m1111gki11 flu sudah merupakan takdir a/au jodoh !bu, hahkan guru ngaji ibu mengatakan itu sudah terlanjur Jbujalani". 7. Dan b;1gaimana reaksi masyarnlmt sekitar lbu yang mengetahni perkawim111 lbu berbeda agama?
"Reaksi masyarakat sekitar Jhu sepertinya tidak ter/a/u mempemwsalahkannya. wa/au memang sebenamya ibu 111emp101yai perasaan tidak enak terhadap masyarakat sekitar /bu, tetapi ibu cueki saja karena memang beginilah hidup yang lbuja/a11i ".
8. Bagaimana lbn menyiasati harta warisan yang ak:m lbu berikan lalu juga dalam masalah perwalian dalam nikah ? "Daknn
pennasalahan waris ihu dan suami !bu tidak rua/kan itu semua harus dibagikan dengan seadiladilnya, lalu dalam mavalah wa/i nikah sebenamya suami !bu sangat ingin seka/i menjadi wa/i nikah bagi anak-anak ihu terganlung KUAnya mengizini atau tidak, karena suami !bu sangat sekali me/ihat anak-analmya menikah dan bahagia". memperma~a/ahkannya
LAMP IRAN Hasil \Vawancara
Nama yang Diwawancarai . Jababatan Tempat Wawancara
Hari Wawancara
: Lucy Septiana : Anak Hru."il Perka\\~nan Beda Agama : Di Rumah Yang Bersangk'lltan JI. Komp. Kejaksaan Agung RI Blok B- I No. 29 Cipayung - Ciputat : Selasa, 30 Agustus 2005
I. Tolong anda jelaskan jumlah keluarga anda lengkap dengan nama, usia, asal dan agama yang di anut masing-masing ? ''Nama Bapak Agustinus Sunardi (52 Th) beragama Kristen Kato/ik, asal daerah dari Klaten, Solo, Jawa Tengah. Nama !bu Sri Winami (45 1h) beragama Islam, asal daerah sama dengan Bapak. Anak pertama bemama Wawan (27 Th) beragama Islam. Anak kedua bemama lndri (23 111) beragama Islam. Anak ketiga bemama Ambang (2 I 11i)(te! 1h meninggal) sempat beragama Katohk selama 8 tahun tetapi sebelum meninggal ia masuk agama !.~lam Iagi, dan yang keempat saya sendiri Lucy Septiana (18 171) beragama Islam semuanya masih tinggal ber.,ama ". 2.
Apa yang Lucy ketahui tentang perkawinan beda agama sebagaimana yang dilakukan olcb kedua tua Lucy ? "Saya sebenamya tidak 111e11gerti betul apa ilu perkawinan beda agama, yang saya ta/111 bahwa saya telah lahir dari orang tua yang agamanya herheda ".
3.
Baaimana cara orang tua Lucy dalam mendidik av1ak-analmya, kaitarmya dengan kebcbasan memilib agama masing-masing ataupun jalur hidupnya kclak jika anak-anaknya telah dewasa ? "Orang /lla saya tidak mengekang saya dalam memilih agama yang di anut oleh anak-ana!mya dalam anion tidak ada pakasan sedikitpun dalam memilih agama. Bahkan anak ketiga pernah memilih agama Katolik karena ayahnya kalau ke Geraeja tidak ada yang menemani, makanya timbul dihatinya untuk menemani ayalmya telapi itu pun lumya berjalan selama 8 tahun karena sebelum meninggal ia masuk agama Islam. Ayah saya selalu menasehati kalau sudah waktu shalat kamu harus shalat, dan begitu juga kalau hari Minggu ayah terkadang saya nasihati untuk kebaktia11 di Gerqja. Ayah saya juga engga pernah bicara tentang agamanya ataup1m 111emb1y11k saya agar masuk agama Kristen, sQ//lpai saat ini yang ayah bicarakan hmzyalah kehidupan sehari-hari sqja hukan bicara agamanya ".
Jakarta. c2q- (j -
2005
SURAT Kl<:'l'ERANGAI\ OBSERVASI DAN WA\VAN\:ARA Dengfln ini rnenyataktu1 bah\va n1ai1asis\va yang Na.ma Nim Fakuhas Jurusan Prag. Siudi
Jabatan
:
: Jamaludin : 101044222129
: Syariah dan Hukurn : Al-Akhwal Al-Syakhsiyah : Adminisirasi Kcpcrdataa11 Islam
Benar-benar tel ah n1elakukan obser\'asi dan
Nama
bersa1~~k·1tan
\\'3\\'Hncarn dcngtu1 1nstansi
kan1i/saya
. j,,e/ {-1.JINOK/\J/ : /,!;>(! · /!.
J . d ')' IW l'c A
""-
Demikianlah surat ini di buat dc11gm1 sebcnarnya untuk dijadikan scbagai bukti otcntik bila mana dipcrlukan.
Jakarta. o!.'j- tJ -
\'ang f)i\VU\VlUlCarai,
('\3 naludin )
2005
4.
Apakah Lucy mengetahui dampak yang akan timbul dengan diri Lucy jika temyata orang tua Lucy berbeda agama ?
"Saya he/11111 mengerti tentm1g dampak yang akan timhul, karena selama ini Sl{)>a merasakan hidup ini biasaq-hiasa saja dan memang he/um merasakan dampakdampaknya ". 5. Secara psikologis, apa yang Lucy rnsakan dengan kehidupan keluarga Lucy, apakah ada beban mental yang Lucy rasakan ?
"Sehenamya behan mental itu ada, karena Lucy mempunyai orang tua yang berbeda agama. Akan tetapi semua itu Lucy terima apa adanya karena memang sudah seperti itu, jadi Lucy ja/ani saja hidup ini ". 6.
Bagaimana lingkungan (rumah, sekolah dan teman main) menilai atau memberikan respon kepada Lucy dengan diketabuinya ornng tua Lucy berbeda ag:1ma?
"Karena Lur.y orangnya cuek, jadi Luq tidak merasak<m adanya keganjalm1 dalam bennasyarakat ataupun hertemm1. Sdama ini teman main atm1pun temm1 sekolah tidak pernah mengucilkan ataupw1 mendi.\kriminasikan f,119', jadi Lucy cuek aja ".
7. Pemakah ornng tua Lucy biam1 tentang harta yang ak:rn ditinggalkan untuk anak-anaknya?
"Pemah sih, tapi Lucy engga pikirin karena memang /,uq be/11111 mengerti apa itu harta warism1, yang Lu(Y tahu hanya beberapa meter tanah a;uh Lucy di kampung dan juga scbuah rumah. Tapi ayah juga pemlw hi/an)!. /entang bagianbagian dari tanah tersebul 1111/uk sia1xi-siapanya, lapi semua 1111 enn;a Luq pikirin ". 8.
Apa yang melatar belakangi Lu<-y unluk memcluk agama Islam, apakah ada paksa:m dari orang tua Lucy ?
"Sebe/u/nya d11/11 sempat bingung mau pilih agama apa, /'ems ihu Lucy hilang "Terserah kamu mau ikul agama yang mana", karena yang Lucy kenal dari kecil · adalah agama L1·/am, maka Lucy memilih agama Islam". 9. Sec-.irn umum, bagaimana kehidupan kcluarga Lucy selama iui, apakah harmonis atuupun tidak ?
"Keluarga Lucy selama ini memang haik-haik saja, engga pemah ada masalah tentang perhedaan agama, yang ada hanya/ah masalah biasa. Karena hegini, kakek Lucy dari ayah itu agamanya memang Katolik sedang nenek beragama Islam dan anak-anaknya Islam semua kecuali ayah Lucy. .!adi ayah Lucy sudah lahu bagaimana menjaga keluarga supaya tetap utuh ".
10.Terakhir, apakab Lucy mempunyai teman yang nasibnya tidak seberuntung Lucy, tapi posisinya sama dengan Lucy yaitu memiliki orang tua yang berbeda agama?
"Lucy dulu pernah punya lemon waktu !:>'MP. namanya Winda, dia tinggal di Sawangan. Teman soya ini aneh, kalau di sekolah agamanya Islam rapi kalau di rumah agamanya Kristen Protestan, dan dia orangnya ptmdiam mungkin bias jadi diamnya ilu karena minder. Ayalmya dia agamanya Protestan sedangkan ibunya Islam, lapi yang sangat herpengaruh adalah ayalmya, dia di paksa unluk masuk agama Protestan sedang sehenarnya dia ingin masuk agama Islam seperti ihw1ya. Setiap Minggu ayalmya mengajak dia untuk pergi ke Gereja /alu diherikan buku-buku Kri.11en dan bahkan dia pernah di baptis oleh pendeta, padaha! dia tidak menginginkannya, tapi karena terpaha ia me/akukannya juga yang pada akhimya ia sefalu merasa minder dan diam saja karena beban mental yang ada pada dirinya, dan ia pun jarang sekali bermain dengan teman-temannya, mungkin karena ia malu dan merasa tertekan oleh keluarganya kali. Topi sekarang soya sudah tidak tahu /agikeberadaa1111ya, karena sejak ia dipindahkan sekolahnya oleh ayahnya, ia tidi1k pemah memberi talm di mana sekolah barunya, dG11 saya juga engga tahu alamat rumalmya sekarang ".
21JIJ';
SURAT r
Na1na Nim Fakullas Jurustu1
Prag. Studi Benar~benar
: Jamaludin I 0 I 0,14 22212'!
: Sy
lclnh 1nelakuka11 obscrvasi dan \V
Nar1a
Jabatan I-lari dan ·ranggal \\1a\vancara : S'"-VC
Tempal Wawancara
k.owf Im (l,lok.
i
k...3-""-" ''""'"
?-oot:;.
A-o'-'"'3
!bl No 1--"). Ctf"---f'-"-~.'.i
Demikianlah sural ini di bu al dengan sebenan.," untuk dijadikan sebagai bukti otentik bila mana diperluklm.
Jakarta, ·ui -
cara1,
(Jan alndin)
e>g - 2005
1'~an1a Pe.lahat ~·{ang
Di\va\vancarai
Jabatan Te111pat Wawancara Hari dan Tanggal Wawancara
: H. Syamsuri, S.H., : \Vakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Ruang \Vakil Panitera. Rabu. 13 Oktober 2005
l. Pcrnakah ada kasus di Pengadilan Agama tcntang pasangan beda agama yang mcminta pcrsetujuan untuk menikah ?
"Dalam per111asalaha11 inf memang pemah lerjadi seh11ah kcrs11s seperli f/11, da11 kronologisnya seperti inf. ada pasangan heda ago111a yang i11gi11 me11ikah di Kan/or l!rusa11 Aga111a (KUA). da11 KUA sete/ah mene/iti temya1a pasa11ga11 1erseb111 herheda keyaki11a11 dan KUA p1111 me110/akllya. ke11111dia11 ked11a11ya mengaj11ka11 ha11dingke l'engadi/an Agama (!'A). dan PA .1·ete/ah 111emerik.1·a .1·11ra1 dari KUA A1e11ge11ai pasa11ga11 terse/mt PA pun me11olaknya. Dan setelah i111 gilira11 pihak laki-laki yang me11gaj11ka11 ke Kan/or Catalan Sipil (KCS). da11 KCS setelah 111eml!riksa11yap1111 111e110/ak11ya da11 kem11dim1 mereka 111e11gaj11ka11 handing ki! l'engadi/an /\'eg,?ri (l'N). dan PN p1111 111e110/almya. Dan akhimya mereka lllt'llgaj11ka11 kasasi ke Mahka111ah Ag1111g (MAJ, dan MA setelah n1en1erik.'ill dlul 111e11i111hr..111s~ i11akr..1 A,fA 1n1n 111e11;-'ef1~j11i11; 1c1 lle11.,r.;l111 111emper1i111.'>011gka11 hahwa pihak pere111p11an telah dianggap ke/11ar1>i11dah agama alias 111111·1ad. dan AIA 111e111eri11tahka11 kcpada KCS 1111t11k 111e11ikahka11 Jllt.'·;(1n~~llll 1erscb111 ".
2. Lalu bagaimana mengenai status aganw pihak wanita dari pasangau terscbut dalam akta nilrnhnya?
"Menge11m ha! terse/mt .1a1•a lidak 111enge1al111i11ya .mmpai sejauh i/11, saya hanya 111e11ge1al111i kro110/ogis terjadinya pen1ikal"111 pasangan lersehut ". 3. Apakah Pemer·intah mengatur dan membuat peraturan yang jelas mengenai pcrmas:ilahan pcrkawinan tersebut ?
",\.femang 1>1e11genai permasalahan /ersehut lidak di a/111· dida/0111 peml11m11 1>erkawi11a11, lelilJ>i .mya kira di da/am agama Islam .rndah di a/11rje/as 111enge11ai pakall'i11a11 lerseh111 ses11ai de11ga11 al-Q11ra11 da11 Al-l!adis seperli dalil .11111ga11/ah ka11111 111e11ikahi 11w1ila 11111.l)'l'lk sekalipun ia 111emh11a/11111 ./akjuh don hudak 1x·re1111>1w11 yang h11a111 legwn !api heri111011 /e/)lh huik 1111111k ka1111111ikahi ".
4. Lalu bagairnana tanggapan Bap~tk. n1cngenai ol
5. Apakah ada kasus pcrccraian pasangan yang tadinya berbeda agama kcmudian masuk Islam untuk menikah kcmudlian ccrai dan kembali keagama semula, dan pada usia pernikahan berepakah mereka bercerai? ·'Waiau lidak banyak 1e1api /11111aya11 pernah ada kas11s 1erseb111 yang tadi anda seb111kan. Tetapi kami me11ca11111111kan alas an penceraian lersehul b11kan pada pindah agama telapi pada ha/ yang c11k11p sig11!fika11 misalkan seperti tidak memberi nqfkah selama I ta/um. Dan mengenai usia pernikahan mereka pada .mat bercerai il11 relalif ada yang sudah punya a11ak. ada ya11g baru 2 '3 ta/11111. bahka11 ada yang ham hemm11r ··.
6. Menurut Bapak, apa faktor yang menybabkan dan apa dampak akibat pcrkawinan bcda agama '! '"Afe1111m1 saya factor yang menyehahkan terjadinya perkawinan terse/ml de1msa ini ialah pi/wk wa11ila sekara11g ini tidak percaya 1e111ang kesetiaan seorang pria dt111
n1en1enti11,~kc111
111£1ti:ri£1f
se111c,1tc1,
dcu1
111e11.~e11c1i
da1111Jak1J)'CI
secc1rc1
keselurnhan se11111anya akan menga!ami kelidak harmonisan dalam ke/11arga,dan secara .1pecialynya a11aklah yang paling 111erasakan dampak dari perkawinan 1erseh111datam hanyak ha/'".
7. Apa saran Bapak mcngcnsi pcnnasalahan ini ? "'Saran
.wzra
111engenai permasalahan ini. he11daknyalah pe111erinta///'1e11gat11r
dengllll jel£1S te111tu1,~ fJl!rklTH'i11c111 helllt c1.'~l11111.1 ini, clc.111 1ne111herikt111 .van~si )'llll.f.{
herat kepada okn11111-ok1111111 dan pasangan yang mengakihalkan terjadinra perkm<·ina11 tersehur''.
2005
SURAT KETERANGAN OBSERVASI DAN \VA\VANCARA Dengan ini n1enyatakan ba11\va n1ahasis\Va yang bersangl\ulan :
Narna Nin1 Fr! nl tas Jurust11\ Pro~. Sludi
: Jamal ud in : I 0 I 044222129
: Syariah dan Hukum : /\1-Aklnrnl Al-Syakhsiyah : Ad111inis1msi Kcpcrdaiaan Islam
I3cnar-benar le/ah 1nclakuka11 obscrvasi clan \\·~nvHncan1 deng<m inslnnsi kcuni/saya
Narna Jabatan
.I!. S)'/l7V\5Ct RI
w f'n,( I L
.S: f+
J l'\l\."I t IV\
\Dl'fN LTE-ietl- PA
l)c111iJ..:iiu1lah surat ini dt buat dengan scbl'narnya untuk otcntik bila m:u1a dipcrluL:ur
11
iiadikan sebagai bukli
.l:>i."·~a.
't' ang
( .lamaludin )
\3_ \
)i\VU\\'(
o _
lcarai,
2005
i,AMPIRAN liasil \\'awancara Nama Pejabat yang DiWawancarai fabatan fempat Wawancara ffari dan Tanggal Wawancara
: Nila Wati, M.Psi : Psikiater : Ruang Kantor Psikiater : Senin, 26 Jan.uari 2005
I. Bagaimana pandngan lbu mengcnai fcnomcna perkawinan beda agama di
masyarakatsekarangini? "Menurut saya sebenarnya hukum perkawinan beda agama sudah umum diketahui masyarakat, persoalan 11111/ai muncul ketika hat ini hanyak dipraktikan dan berkembang di masyarakat .1·elain masalah kemerosotan aqidah umat yang sedang herlangsung, fenomena perkawinan heda agama hanyak juga di picu oleh contoh yang dilakukan kalangan arlis dan selebritis, mereka kehanyakan adalah idola masyarakat hedonis yang meterialistL~. kadang pengidolaan mereka terla!u herlehihan sehingga tren prilakunya pun di contoh. Di samping itu munculnya paham sinkretis dan pluralis menambah subumyafenomena,negatiftersebut, tak kalah parah adalah masalah efek g!obalisasi dan liberalisasi ". 2. Bagaimana menurnt lbu mengenai sebagian kelompok yang mennginginkan fatwa kawin beda agama di tinjau ulang kembali ? "Saya memandang timhulnya keinginan mereka untuk meninjau ulang fatwa kawin beda agama karena rasa inferiority Complex yang di idap oleh sebagian kaum muslimin akibat teljadinya c11lt11ral shock. Perubahan lingkungan atas kemajuan barat telah membuat sebagian kaum muslimin terutama yng sekolah di barat merasa minder, tidak tepatnya memahami prinsip-prinsip demokrasi dan ketidakpahaman atas teori dan jalsafah hukum barat sendiri ". 3. Mennrnt Ibn, apa yang mendasari seseorang sampai mau nnlul< menikah dengan seseorang yang berbeda keyakinan dengan dia ? "}'ang saya lihat sekL1r11ng i11i, n1cng11pt1 .':eseort1ng 111au "1e11ikt1h de11gt1n 0
orang yang berbeda agama, yang paling mendasar yaitu karena perasaan cinta mereka yang sangat mendalam terhadap pasangan mereka seh1ngga mereka tidak menghiraukan peraturan-peraturan yang le/ah ditentukan olch negara ataupun agama, dan juga kurangnya iman dan pengetahuan a/au pemahaman mereka tentang perkwinan beda agama di da/am ajaran agama mereka masing-masing karena jika mereka mengetahui dan iman mereka kuat maka ha/ tersebut dapal di tekan ".
4. Menurut Ibu permasalahan apa yang akan dihadapi oleli pasangan yang berbe
didapatkannya. Dan juga akan ada persoalan lain lagi yang akan timbul apa bi/a te1jadi perkawinan beda agama yaitu sete!ah anak-anak mereka lahir, muncul pertanyaan anak-anak akan ikut agama siapa. Naluri yang dimiliki masingmasing orang tua pasli menginginkan anak ikut agamannya, mungkin sqja sebelum menikah mereka te/ah membuat perjanjian mengenai status agama anak. Namun tidak mustahil dalam perjalanannya akan teljadi penJbahan pikiran, ada yang merasa kurang adi/, ada yang merasa ingin memiliki semuanya, bahkan ada ymig tidak memperdulikannya ". 5. Lala bagaimana psikologis anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tersebut? "Psikologis yang akan dialami anak hasi! perkawinan beda agama itu, memeng pada dasamya dida!am hati anak tersebut akan mengalami perasaan bing1111g dan ha/ itu pa.wi dirasakannya, dan mengenai tanggapanny mengenai orang tuanya sendiri itu tergantung anak itu sendiri. jika anak itu mentalnya kuat maka dia akan merasa tidak ada permasalahan dengan orang tuanya, lain ha/nya dengan anak yang mentalnya lemah maka ia akan merasa minder tidak percaya diri tenitama terhadap lingkungan pergaulannya. Dan dilingkungan ke/uarga sendiri dia akan merasa tidak enak terhadap salah satu orang tum1ya jika ia ikut kepada salah satu orang tuanya dan itu pasti teljadi. Sekali lagi itu semua kembali kepada hati nurani dan menta/ anak itu sendiri ". 6. Menurut lbu, kebahagian hakil..i yang bagaimana yang ad:a di rumah tangga ? "Setiap manusia pasti pemah merasakan saat-saat hahagia, mungkin pada saat ia tutus ujian, mungkin saat di terima kerja, mungkin pada saat memenangkan sesuatu, mungkin pada saat me!angsungkan pernikahan dan lain sebagainya. Saat-saat yang paling lama berkumpul dengan ke!uarga. Maka setiap memandang istri, anak atau cucu maka hati kita akan bahagia meskipun hanya memandang atau meyaksikan gurauan mereka, itulah anugerah yang diberikan tuhan atas kebahagian bemmah tangga, sehingga dapat dikatakan itulah kebahagian dunia yang hakiki ".
SURAT KETl•:RANC . •N OBSEH.VASI DAN \VA\VANCARA
, Dengan ini mcnyatakan bahwa 111ahasism1 Naina Nim Fakultas Jurusrn1 Prag. Studi
\Wig
bcrsan1:kutan :
: Jan1aludin 10 I 04422212'>
: Syarial1 Jan Huku111 . 1\1-Aklnval l\l-Syal;l1siyah : Administmsi Kcpcrd~1laa11 lslm11
-~ ~enar-benar telah 111elakukru1 obscrvasi dan 11«n1':'11c:1rn dcng:u1 insu111si kami/saya~/ ""?
. NaP1a Jabatan
~
: 1-~'ttt ?Uccl/ //{. fJ r/ : /k;t ca Ce1
1-Iari dnn Tru1ggal \Vtnvancara :
Ten1pat \\1a\vancara
,-
SetX/tA , 20 drz.te..UA.IJer ;?oof' /1- l{JlV\,f Ca IA {b I' j:
'°
Demikianlah sural ini di buat dengan sebenan._.,. untuk clijadikm1 sebagai bukti otentik bila mana cliperlukrn1.
Jakarta,
.J 6 - (.1-· 2005
Vang Di\va\\ancarai.
(.Jan aludin ) \
