SOSIALISASI OPTIMALISASI TINDAKAN KARANTINA SEBELUM RESPON KEPABEANAN DI TEMPAT PEMASUKAN
TINDAKAN KARANTINA terhadap MP OPTK/HPHK di TPK
SEKRETARIAT BADAN KARANTINA PERTANIAN
Tanjung Priok, 23 Februari 2015
LATAR BELAKANG 1
2
3
4
• Dalam rangka penyesuaian pelaksanaan tindakan karantina dgn tata laksana kepelabuhanan. • Percepatan layanan tindakan karantina thdp arus barang dan menurunkan dwelling time untuk lalu lintas MP di tempat pemasukan.
• Mendukung sistem logistik nasional yg efektif dan efisien.
• SPPB diterbitkan setelah pemeriksaan karantina (sesuai arahan Menko Perekonomian).
ARAHAN MENKO PEREKONOMIAN 1. SPPB diterbitkan setelah pemeriksaan karantina. 2. Zonasi kawasan pabean dan pembangunan jointgate yg dilengkapi autogate system. 3. Perlu dilakukan perubahan PMK untuk mendukung kelancaran pergerakan kontainer.
4. Layout infrastruktur jointgate harus memperhatikan antrian dan kemacetan.
UPAYA PERBAIKAN 1. Peraturan perundang-undangan.
2. SOP Pelayanan. 3. Sarana dan Prasarana Pelayanan (TPK). 4. SDM (Petugas Layanan).
SINERGITAS Pemilik MP KARANTINA PENGELOLA TPK PEMANGKU KEPENTINGAN
OPTIMALISASI LAYANAN “PARTISIPASI AKTIF
STAKEHOLDER”
Container Terminal
OPERASIONALISASI
TEMPAT PEMERIKSAAN KARANTINA (TPK)
MAKSUD DAN TUJUAN
“Meningkatkan pelayanan tindakan karantina di tempat pemasukan”.
DASAR HUKUM 1. UU No: 16 Tahun 1992 ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No: 56, Tambahan Lembaran Negara RI No: 2824); 2. UU Kepabeanan No: 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dlm UU No: 17 Tahun 2006 ttg Kepabeanan; 3. UU No: 17 Tahun 2008 ttg Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No: 64, Tambahan Lembaran Negara RI No: 4849);
4. PP No: 82 Tahun 2000 ttg Karantina Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No: 161, Tambahan Lembaran Negara RI No: 4002); 5. PP No: 14 Tahun 2002 ttg Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No: 35, Tambahan Lembaran Negara RI No: 4196);
6. PP No: 61 Tahun 2009 ttg Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No: 151, Tambahan Lembaran Negara RI No: 5070 );
Lanjutan 6. Perpres. No: 47 Tahun 2009 ttg Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dgn Perpres. No: 13 Tahun 2014 ttg Perubahan Kelima Atas Perpres. No: 47 Tahun 2009 ttg Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 No: 24); 7. Perpres. No: 24 Tahun 2010 ttg Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dgn Perpres. No: 135 Tahun 2014 ttg Perubahan Ketujuh Atas Perpres. No: 24 Tahun 2010 ttg Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 No: 273); 8. Keppres. No: 121/P Tahun 2014 ttg Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.
Persyaratan TPK 1)
2)
3)
TPK yg berada di dalam TPS (Lini 1), paling kurang memenuhi persyaratan: a) area penumpukan peti kemas media pembawa karantina; b) plugging (untuk petikemas berpendingin); c) ruang administrasi dan kelengkapannya; d) fasilitas sistem teknologi informasi; dan e) sarana fasilitas pemeriksan fisik barang media pembawa. TPK yg berada di luar TPS Lini 1 di dlm tempat pemasukan, paling kurang memenuhi Persyaratan: a) area penumpukan peti kemas media pembawa karantina; b) plugging (untuk petikemas berpendingin); c) ruang Laboratorium; d) ruang administrasi dan kelengkapannya; e) fasilitas sistem teknologi informasi. f) longroom dan coolroom; g) area perlakuan; h) area penahanan; dan i) sarana fasilitas pemeriksan fisik barang media pembawa. TPK ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan.
PRINSIP TINDAKAN KARANTINA DILAKUKAN di TPK
MEDIA PEMBAWA yg PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA di luar TPK
Kemasan kayu sbg pembungkus produk bukan hasil pertanian;
Media pembawa kategori risiko tinggi; Media pembawa dlm bentuk curah di palka kapal (in bulk)/ yg diangkut tidak menggunakan peti kemas; atau Media pembawa yg memerlukan waktu tindakan karantina lebih lama dari waktu tunggu yg ditetapkan (dwelling time).
TINDAKAN KARANTINA di TPK
1. Pemeriksaan; 2. Perlakuan; 3. Penolakan; dan/atau
4. Pembebasan.
PEMILIK MP Pemilik/Kuasanya WAJIB melaporkan dan menyerahkan MP kpd Petugas Karantina di tempat pemasukan. Pemilik menyampaikan laporan data muatan alat angkut scr elektronik pd aplikasi keterangan muatan alat angkut karantina (Quarantine Manifest Information) melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan alat angkut, untuk digunakan Petugas Karantina dlm mitigasi risiko.
Penyerahan MP dan dokumen persyaratan dilakukan pd saat MP tiba di tempat pemasukan dgn membuat pernyataan penyerahan MP.
ANALISIS KETERANGAN MUATAN ALAT ANGKUT Keterangan muatan alat angkut dilakukan analisis risiko oleh Petugas Karantina untuk menentukan media pembawa tergolong: • A. dilarang pemasukannya; • B. diizinkan pemasukannya memenuhi kewajiban tambahan; atau • C. tergolong kategori risiko rendah, sedang dan tinggi.
Analisis keterangan muatan alat angkut dilakukan dgn mempertimbangkan status dan situasi HPHK/OPTK di negara asal, dan jenis media pembawa. Kategori risiko rendah, sedang dan tinggi huruf C ditetapkan dalam bentuk keputusan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
PENGELOLA TPK Pengelola TPK harus menempatkan peti kemas yg berisi media pembawa di area penumpukan peti kemas media pembawa karantina.
Penempatan peti kemas, untuk mempercepat pelaksanaan Tindakan Karantina.
Penempatan petikemas oleh pengelola TPK dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa (SPPMP) dari Kepala UPT Karantina Pertanian di tempat pemasukan.
Pengelola TPK memberitahukan kesiapan petikemas kepada Petugas Karantina dan Pemilik/Kuasanya secara on line untuk dilakukan tindakan karantina.
Peti kemas yg sudah diberitahukan, paling lambat 1 (satu) jam terhitung sejak diberitahukan Petugas Karantina melakukan tindakan karantina.
Dalam hal setelah jangka waktu 1 (satu) jam Pemilik/Kuasanya tidak berada di TPK, Petugas Karantina dapat melakukan tindakan karantina dgn disaksikan oleh pengelola TPK.
JANGKA WAKTU LAYANAN Jangka waktu pelayanan (Service Level Arrangement) dokumen elektronik: • untuk risiko rendah, paling lama 1 x 24 jam; • untuk risiko sedang, paling lama 3 x 24 jam; dan • untuk risiko tinggi, paling lama 21 x 24 jam
Jangka waktu pelayanan, dihitung sejak petugas karantina melakukan pemeriksaan terhadap Media Pembawa di dalam TPK atau tempat lain yg ditetapkan.
Terima kasih....
