HMI Bingung, Harusnya yang dipanggil Ketum Tapi Sekjen yang Diciduk Polisi Nusantarapos,-Kantor
HMI
malam
Senin
(7/11)
dini
hari
disatroni kurang lebih 30 orang kepolisian dari Polda Metro Jaya dengan 9 mobil. Para Pengayom, Pelindung dan Pelayan masyarakat tersebut membawa surat untuk melakukan penangkapan terhadap Sekjen Himpunan Mahasiswa Islam Amijaya. Saat itu padahal Amijaya sedang membahas upaya perlindungan hukum yang menimpa Ketum HMI yang akan dicokok oleh pihak kepolisian lantaran dugaan tragedy 4 Nopember di Istana Negara saat unjuk rasa dalam kasus Ahok. Menurut Pahmudin Colik yang juga salah satu pengurus PB HMI kepada nusantarapos di kantornya Selasa (8/11) mengatakan, “ Pada pukul 11.30 polisi datang terus menangkap Sekjen dan di bawa ke Polda. Saya heran kan sekjen tidak diperiksa dulu langsung di tangkap. Polisi sempat menunjukkan surat penangkapan. “ Sampai saat ini yang mendampingi Ketum di Polda adalah Mulyadi, Tamsir ketua Bidang Hukum dan HAM serta Moh. Sujahri. Hal ini membuat heran bagi seluruh aktivis HMI karena yang semula adalah Ketum HMI yang dipanggil tetapi justru Sekjen HMI yang ditangkap. ‘Kenapa gak ada pemanggilan dulu malah langsung di tangkap?” lanjutnya. Bahkan saat ditanya apakah ini menyangkut masalah Ismail apakah merupakan salah satu pengurus HMI, pihak HMI sendiri sangat kesulitan mengidentifikasi karena di Indonesia sangat
banyak sehingga mereka belum kenal.(JOKO)
Tim Kuasa Hukum Buni Yani : “Gelar Perkara Terbuka akan Untungkan Ahok” Nusantarapos,-Gara-gara pemberian tulisan dan aploud yang dilakukan Buni Yani mengenai kata-kata Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam dugaan penistaan surat Al-Maidah 51 yang saaat ini menjadi tranding topik, Buni Yuni terancam pelanggaran pasal UU ITE. Bahkan Boy Rafipun memprediksi dan mengatakan bahwa Buni Yani sebentar lagi akan menjadi tersangka. Justru hal ini menjadikan para bantuan hukum dari Buni Yani ditentang karena mereka menganggap Buni Yuni tidak melakukan pelanggaran UU ITE yang dituduhkan Boy Rafi. “Kami ingin mengklarifikasi persoalan apa yang sesungguhnya yang menyudutkan Pak Buni Yani. Bahkan terakhir statmen dari Pak Boy Rafi bahwa Pak Buni adalah calon tersangka. Pak Buni Yani tidak pernah mengedit dan mengotak-atik berita itu. Bahkan juga tidak pernah memotong apapun,” kata Aldwin Rahadian, SH. Penasehat hukum Buni Yani di wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Senin (7/11) Padahal dari Bareskrim sendiri mengatakan tidak ada editan video tersebut. Jadi video tersebut sudah ada duluan karena dia hanya mengambil dari media NKRI milik Pemkot DKI Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2016. “Buni Yani
Dia hanya menulis pernyataan pribadi dengan tanda
tanya. Karena setiap orang berhak menyampaikan pendapat.Dia hanya bilang “Penistaan agama?” lanjutnya. Kuasa hukum Buni Yani sangat menyayangkan apa yang dikatakan Boy Rafi dalam konfrensi persnya yang menjadikan Buni Yani sebagai tersangka. “Kita akan laporkan ini ke Kompolnas dan Propam. Ini yang harus diluruskan. Saya yakin masyarakat akan mendukung semuanya. Saya sebagai tim kuasa hukum tetap Siap membantu Pak Buni Yani,” tegasnya. Di sisi lain, Munarman panglima FPI juga mengatakan bahwa yang terkait dengan Buni Yani yang dicalonkan sebagai calon tersangka oleh kepolisian telah mengetahui ini akan digunakan dengan pelanggaran UU ITE. “Jika tidak dipotong maka akan menjadi dibohongi pakai Almaidah 51. Itu berarti jika tanpa potongan menuduh Alquran sebagai alat pembohongan. Baik di edit maupun tidak menurut saya intinya sama,” katanya. Munarman bahkan mengklaim dirinya punya informasi dari dalam yang falid tentang pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh saksi ahli mengarah ke fatwa MUI. “Ini melanggar gak. Ini kan aneh. 80% adalah saksi2 yang meringankan Ahok dan 20 % menyatakan Ahok bersalah. Dalam konteks ini yang seharusnya internal sudah digunakan sebagai forum keadilan,” pungkasnya. (JOKO)
Dirjen
Pemasyarakatan
Kemenkumham Gelar Napi Craft 2016 Nusantarapos,- Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham akan mengadakan pameran hasil kerajinan tangan dari warga binaan dengan tema “Napi Craft 2016”. Acara tersebut akan digelar di West Mall, Grand Indonesia mulai 10-13 November mendatang. “Ini kegiatan rutin yang dilakukan Dirjen Pemasyarakatan berkerjasama dengan Yayasan Second Chance. Tahun 2016 adalah kegiatan yang kelima, rencananya selama 4 hari di Gedung West, Grand Indonesia, Jakarta. Kegiatan dibuka tanggal 10 November,” kata Dirjen Pemasyarakatan I Wayan K Dusak saat jumpa pers di Jakarta, Senin (7/11/2016). Berbagai macam hasil kerajinan tangan warga binaan akan dipamerkan dan didukung oleh UKM seluruh Indonesia. “Produk fashion, kuliner dari 23 kantor pemasyarakatan serta didukung oleh mitra UKM seluruh Indonesia,” jelasnya. Pameran tersebut bertujuan untuk mempromosikan produk warga binaan, mendukung salah satu program yaitu lapas industri dan mengembangkan bakat individu warga binaan bagi dunia kerja. “Harapannya dapat tersosialisasikannya produk unggulan napi, dapat menjaring pihak ketiga baik pemerintah dan swasta, menumbuhkan semangat induatri dalam lapas,” terangnya. “Menunjukan bahwa jeruji besi tidak menghalangi warga binaan untuk berkontribusi sebagai warga negara,” pungkasnya. Semua hasil penjualan dari pameran “Napi Craft 2016” akan masuk ke penerimaan negara bukan pajak. Setiap napi yang bekerja akan diberikan premi. (ARS)
BMKG: “Awal Bulan Nopember Diperkirakan Sebagian Jawa Alami Penurunan Potensi Hujan” Nusantarapos,- Awal bulan Nopember 2016 diperkirakan sebagian besar wilayah Jawa mengalami tren penurunan potensi hujan yang cenderung cerah, terik dan panas cukup menyengat. Dari hasil monitoring dan analisis dari MKG menunjukkan adanya pola gangguan berskala regional yang ditandai munculnya Badai Tropis “MEARI” yang saat ini menguat menjadi Typhoon di Samudera Pasifik sebelah Timur Philipina yang berimplikasi pada ketariknya massa uap air menuju ke wil Indonesia sekitar Khatulistiwa dan sebelah Utara Khatulistiwa. Dengan kondisi atmosfer yang cenderung stabil ini mengakibatkan sebagian besar Jawa mengalami pengurangan dalam pembentukan dan pertumbuhan awan hujan. “Kondisi ini juga didukung dengan pola kecepatan angin relatif cenderung lebih kencang sehingga berdampak pada proses pembentukan awan hujan sangat sulit. Karena Awan yg terbentuk akan selalu buyar/ pecah meskipun kondisi atmosfer relative cukup lembab (banyak uap air),” kata Kabag Humas BMKG Hary kepada wartawan, Senin (7/11) melalui selullarnya. Untuk informasi masalah Badai Tropis “MEARI” saat dikeluarkan oleh BMKG sejak tanggal 3 Nopember lalu juga update perkembangan cuaca yang berdampak terhadap pola cuaca dengan indikasi potensi hujan lebat yang disertai kilat petir serta angin kencang terutama di beberapa wilayah Indonesia yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua. “Dampak dari MEARI ini bagi pertanian hanya bersifat sementara dan tidak berlangsung lama,”pungkas Kabag Humas BMKG.(JOKO)
Partai Emas Tawarkan Program Penyiapan 1 Juta Rumah Nusantarapos,-Partai baru yang diketuai oleh Hasnaeni Moein mengklaim bahwa partainya bakalan berbeda dengan partai yang sudah ada pada saat ini. Bahkan dia melakukan gebrakan awal untuk menarik minat , Partai Era Masyarakat Sejahtera (P-Emas) memberikan berbagai program untuk setiap kader yang bergabung di partai miliknya. “Tentunya partainya ini harus lain daripada yang lain, tidak seperti dengan partai yang sudah ada,” kata Hasnaeni saat di Bundaran HI, Minggu (6/11) Lebih lanjut, Hasnaeni juga menawarkan program mendukung program 1 juta rumah yang akan dikelola di sebuah koperasi yang tercanang di Partai Emas. “Jadi tentu, orang yang belum memiliki rumah silakan gabung dengan Partai Emas. Nanti akan dikelola dengan koperasi kita dan hanya dengan iuran Rp50 ribu setiap hari sudah bisa dapat rumah,” lanjutnya. Hanya dengan menunjukkan kartu Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat sudah bisa memiliki rumah. “Tanah kita sudah ada. Kita sudah siap semua. Jadi kita sudah siap untuk bangun rumahnya tersebut,” katanya Hasnaeni
Partai emas memiliki tujuan yang diantaranya, mewujudkan citacita kemerdekaan RI, mengeluarkan Indonesia dari jurang kemiskinan, mewujudkan masyarakat yang demokratis, dan menciptakan para calon legislatif yang berkompeten. “Partai kita jelas memiliki tujuan yang diantaranya mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI, mengeluarkan Indonesia dari jurang kemiskinan, mewujudkan masyarakat yang demokratis, serta menciptakan para calon legislative yang berkompeten,” paparnya. Selain itu, partai tersebut juga mendukung segala kebijakan yang ditetapkan pemerintah pada setiap tingkat dan lingkup dalam melaksanakan program di segala bidang. ( Ria)
Jokowi Akhirnya Angkat Bicara Melalui Jubirnya Nusantarapos,-Terjadinya demo 4 Nopember 2016 membuat Presiden Joko Widodo mulai angkat bicara. Melalui Juru Bicara Kepresidenan, Jokowi menyampaikan banyak terimakasih kepada para pendemo yag melaksanakan demo dengan tertib dan aman. Tetapi hal ini disayangkan oleh Presiden karena demo yang terjadi ketika sehabis Isya mulai memanas. Jokowi menilai demo tersebut sudah ditunggangi oleh pihak yang berkepentingan terutama oleh actor-aktor politik yang hanya memanfaatkan situasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara kepresidenan Jumat (4/11) di Istana Kepresidenan. Demo yang menyangkut Basuki Tjahaja Purnama ini melalui jubir
Keprisedenan mengatakan, “Sebelumnya, saya telah memerintahkan Wakil Presiden untuk menerima perwakilan unjuk rasa yang didampingi Menkopolhukam, Sesneg, Menteri Agama, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf Kepresidenan, dalam pertemuan itu telah disampaikan bawah proses hukum terhadap saudara Basuki Cahaya Purnama akan dilakukan secara tegas, cepat dan transparan.” Presidenpun meminta agar para pengunjuk rasa kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan agar menyerahkan proses hukum diserahkan kepada aparat keamanan. “Saya mengapresiasi kerja keras aparat keamanan yang melakukan pendekatan persuasif, dalam menjaga situasi sehingga tetap kondusif. Saya harap masyarakat tetap tenang dan menjaga lingkungan masing-masing sehingga situasi tetap aman dan damai,” pungkasnya. (RDKSI)
Basarnas dan Menteri Tenaga Kerja Berjanji Tuntaskan Pencarian Korban TKI di Kepri Nusantarapos,- Kapal jenis speedboadt yang tenggelam di Perairan Tanjung Bemban, Propinsi Kepulauan Riau pada Rabu (2/11) lalu, hingga saat ini dari Basarnas bekerjasama dengan Polisi, TNI dan Pemerintah masih tetap terus mencari korban yang tenggelam. Di hari ketiga ini pencarian dengan luas 206 mil square masih terus dilakukan yang melibatkan 27 unit kapal baik dari kapal Basarnas, TNI maupun Pemerintah.
Kepala Basarnas Henry Bambang Soelistyo yang merupakan mantan penerbang di kantornya Jumat (4/11) mengatakan, “Yang kita libatkan untuk kekuatan lautnya sebanyak 27 unit baik kapal dari basarnas, TNI, dan lainnya. Hasil hari ini seluruhnya dari 101 abk sudah 95 dan dari 95 orang yang selamat 41. Yang meninggal 54.” Bahkan Kepala Basarnas juga mendapatkan info 1 korban yang sudah ada di perairan Johor. “Itu baru saya terima dari MRCC Johor. Untuk besok kita akan melanjutkan kembali,” lanjutnya. Saat ini Posisi kapal dari hasil side scan Sonar menemukan titik koordinat 01 11 16N- 104 07 53 E yang kemudian akan dipelajari lebih lanjut dengan diatur secara periodik. Dilain sisi, Muhammad Hanif Dhakiri Menteri Tenaga Kerja mengatakan bahwa terkait dengan peristiwa tenggelamnya kapal, pemerintah sangat sedih dan berbela sungkawa terhadap keluarga korban. Pemerintah fokus untuk mencari korban yang belum diketemukan dan berusaha mencari dengan sebaik-baiknya. “Dalam menghadapi musibah ini pemerintah berupaya sebaik mungkin. Kita juga sudah mengirimkan tim yaitu 2 direktur pengawasan dan perlindungan hukum dan direktur tenaga kerja,” katanya. Hanif menambahkan Ada 2 korban yang selamat dan rencananya 39 tenaga kerja akan membantu pemulangan ke daerah masing-masing setelah kondisinya memungkinkan. Terkait masalah pemulangan jenasah untuk yang teridentifikasi selesai dan pihak keluarga sudah menghubungi akan difasilitasi melalui BNP2TKI. “Untuk nahkoda saat ini sudah diamankan dan saya sudah menyuruh pihak kepolisian untuk mengembangkan kasus ini di berbagai titik mengenai penjualan orang. Kita juga akan
bekerjasama dengan KPK dan saber pungli untuk membantu agar tidak lagi terjadi masalah TKI ilegal. Saya menghimbau kepada para TKI jangan mengambil jalur secara ilegal dan jangan mengambil resiko terlebih lagi saat ini cuaca juga kurang baik,” pungkasnya. (JOKO)
Bocah Kecil Ikutan Demo untuk Penjarakan Ahok Nusantarapos,- Demo yang dilakukan umat Islam di DKI Jakarta yang menyangkut dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuat umat Islam melakukan demo di istana negara. Puluhan juta umat berpakaian serba putih melakukan unjuk rasa untuk menangkap Ahok. Bahkan seorang anak kecil yang ikut di tengah puluhan juta masa tersebut sengaja membentangkan poster yang bertuliskan “Tangkap Ahok karena menistakan agama” “Saya melakukan ini untuk mengikatkan Pak Ahok karena telah menistakan agama terutama menenai Surat Almaidah 51,” kata Faqih kepada wartawan, Jumat (4/11) di tengah-tengah pendemo. Anak sekecil Faqih ini bahkan sangat berani dalam melakukan demo seperti layaknya orang dewasa. “Saya berharap agar segera Pak Ahok ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkas Faqih. (JOKO)
Ketum Nasional Karang Taruna : “Semangat Juang Harus Kita Tanamkan Pada Generasi Muda” Nusantarapos,- Semangat hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 Nopember nanti merupakan semangat untuk memperbaiki bangsa dan Negara baik dalam keamanan, ketertiban dan semangat kebangsaan. Oleh karena itu rakyat Indonesia khususnya para generasi muda hendaknya selalu mengingat serta melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh para pejuang terdahulu dalam memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Didik Mukriyanto, SH., MM. selaku Pengurus Nasional Karang Taruna. Didik menilai bahwa saat ini Negara krisis akan semangat nasionalisme terutama dalam partai politik. Dengan banyaknya partai politik yang tidak sejalan dalam dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya ini, merupakan tantangan yang berat bagi bangsa untuk mempersatukan pendapat. Terlebih lagi generasi muda saat ini yang memasuki jaman kemajuan serta banyaknya ancaman narkoba yang justru menjadi momok ini mebuat Didik ingin menumbuhkan semangat untuk membangun bangsa dan Negara dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah berkuang memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. “Bagaimana ancaman narkoba menjadi momok. Inilah semangat yang kita gelorakan bagaimana semangat untuk membangun bangsa yang seiring dengan apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawa,” kata Didik di TMP Nasional Kalibata, Rabu (2/11) saat menghadiri acara tabur bunga. Lebih lanjut Didik juga mengatakan bahwa saat ini pertemuan antara SBY, Wiranto dan Jusuf Kalla adalah untuk membahas bagaimana cara agar bangsa Indonesia lebih kondusif serta aman
untuk bagaimana caranya bersama-sama bersatu membangun bangsa dan Negara.. “Generasi kedepan insyaallah bisa mengemban bangsa. Kita tahu Pak SBY, Pak Wiranranto dan Pak JK ini adalah bagian dari pemimpin bangsa. Tentu pertemuan beliau akan menjadi spirit dalam menghadapi tantangan bangsa. Bagaimana mereka bersamasama bersatu untuk tetap menjaga arah pembangunan bangsa. Beliau semua mempunyai spirit yang sama dalam menjaga keutuhan bangsa, kedamain dalam berpolitik,” pungkasnya. (JOKO)
FORJIM : “PERS Islam Mulai Dibelenggu Kebebasan Menulis” Nusantarapos,- Diblokirnya 11 media online yang disinyalir membuat isu sara mendapat kritikan pedas dari Forum Jurnalis Muslim (Forjim). Mereka menuntut Polri untuk bertindak adil dan professional dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan saat berita ini diterima redaksi, Kamis (3/11), menurut Forjim pemerintah sering kali menggunakan alas an keamanan. Hal ini bisa dinilai menjadi ancaman terhadap nilai prinsip dan kaidah penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik. Tanpa keterbukaan, kebijakan keamanan dapat membidani lahirnya negara otoritarian. “Apa yang dilakukan pemerintah, lebih berdimensi politik yang berkait erat dengan kepentingan politik pemerintah. Dalam konteks pemblokiran media Islam dan media online lainnya, pemerintah dinilai pincang, cacat hukum dan represif ideology,” kata Ketua Forjim Adhes Satria.
Lebih lanjut, Adhes mengatakan bahwa dalam kasus pembelokiran media Islam, pembatasan dan sensor konten telah dilakukan negara tanpa prosedur hukum. Meski berdasarkan hukum, tetapi aturannya terlalu ambigu, sehingga bertentangan dengan prinsip keterbukaan. Forjim menilai setidaknya terdapat tiga peraturan perundangundangan yang materinya mengatur mengenai konten internet yaitu: Pertama, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya aturan mengenai konten yang dilarang (kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, kabarbohong, dll). Kedua, UU 44/2008 tentang Pornografi, yang memberikan wewenang bagi pemerintah (termasuk pemerintah daerah) untuk melakukan pemblokiran konten pornografi di internet. Ketiga, UU 28/2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan otoritas bagi pemerintah untuk memblokir laman yang melanggar hak cipta. Masalahnya, ketentuan UU ITE tidak mengatur lebih jauh prosedur dilakukannya pemblokiran, termasuk mekanisme complain dan pemulihannya. Intinya, ada ketidakpastian hukum dalam prosedur pemblokiran konten internet di Indonesia. Keluarnya Permen 19/2014 itu sendiri telah menuai banyak polemik karena dinilai tidak mampu menjawab persoalan kesewenang-wenangan dalam pemblokiran terhadap berbagai media khususnya media Islam. Selain implementasinya yang sering kali bermasalah dan tidak menyediakan mekanisme yang transparan dan akuntabel, bentuk aturannya sendiri dinilai tidak legitimate. Oleh karena itu, Forjim menegaskan, pemblokiran situs media Islam konten merupakan bagian dari pembatasan hak (hak atas
informasi, berpendapat, dan ekspresi). Oleh karena itu berdasar Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dan hukum internasional hak asasi manusia, ketentuan pembatasnya – termasuk prosedurnya- mesti diatur dalam format undang-undang. Dengan bersandar pada alasan ketertiban umum dan keamanan, pemblokiran tidak boleh semena-mena dilakukan. Namun, prosesnya harus sepenuhnya mengacu pada prinsip pembatasan hak, yakni: diatur oleh hukum, untuk tujuan yang sah, dan dilakukan secara proporsional. Prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan tak dilanggarnya hak asasi warga negara. Bangsa ini tentunya tidak ingin kembali jadi bangsa tertutup, negara yang represif, yang secara ketat dan sewenang-wenang mengatur informasi yang dapat diakses oleh warganya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah diatur tentang kebebasan pers. Pasaal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. “Pemerintah telah bersikap panik dan bertindak represif, memasung kebebasan pers dengan memblokir terhadap media yang kritis. Pemblokiran adalah wujud kemunduran negara demokrasi yang seharusnya tidak terjadi,”lanjutnya. Forjim mendesak pemerintah agar menormalisasi situs media Islam yang telah diblokir, dan mendesak aparat penegak hukum segera memproses hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama. (EDTR/JOKO)
