IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF MELALUI DIVERSI
Hj. D.S. DEWI, SH.MH Wakil Ketua PN Bale Bandung Coffee Morning Para APH Bale Endah, 31 Maret 2016
Anak dan Perilaku Melanggar Hukum
Proses Peradilan Pidana kini…
“Anak bukanlah miniatur orang Dewasa” “Anak sebagai pelaku bukanlah pelaku murni”
Pergeseran Paradigma Dalam Hukum Pidana Tentang KEADILAN Retributive Justice • Menekankan keadilan pada pembalasan • Anak di posisi sebagai objek • Penyelesaian bermasalah hukumtidak seimbang
Restitutive Justice • Menekankan keadilan pemberian ganti rugi
Restorative Justice • Menekankan keadilan pada perbaikan/ pemulihan keadaan • Berorientasi pada korban • Memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab. • Memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian. • Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat • Melibatkan anggota masnyarakat dalam upaya pemulihan.
LAW MOTION
Friday, April 1, 2016
6
Perubahan UU No:3 Thn 1997
UU 11 Tahun 2012
ABH dalam UU SPPA
Anak dibawah usia 12 tahun... (pasal 21) Ditelaah oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional untuk memutuskan: a. Diserahkan kepada orang tua/Wali; atau b. Diikutsertaan dalam program pendidikan/ pembinaan/ pembimbingan di LPKS pusat maupun daerah (max 6 (enam) bulan) Memerlukan dukungan Kementerian Pendidikan & Kementerian Tenaga Kerja Keputusan Penyidik di mohonkan Penetapan Ketua Pengadilan
SPPA Mengutamakan RJ
Keadilan Restoratif
Diversi
Kewajiban Diversi Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi ( Pasal 7 ).
Pihak-Pihak Diversi Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya,Pembimbing Kemasyarakatan,dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif ( Pasal 8 ).
Syarat Diversi (pasal 7 ayat 2) dilakukan anak yang berusia 12 ke atas tindak pidana ybs diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Tujuan DIVERSI (pasal 6)
FOTO SARANA PRASARANA DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG Ruang Sidang Ramah Anak
Friday, April 1, 2016
15
FOTO SARANA PRASARANA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG Ruang Sidang Ramah Anak
FOTO SARANA PRASARANA DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG Ruang Tunggu Ramah Anak / PK BAPAS/ PEKSOS
Friday, April 1, 2016
17
FOTO SARANA PRASARANA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG Ruang Tunggu Ramah Anak / PK BAPAS/ PEKSOS
FOTO SARANA PRASARANA DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG Ruang Teleconference/ Korban/ Saksi Anak
Friday, April 1, 2016
19
FOTO SARANA PRASARANA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG Ruang Teleconference/ Korban/ Saksi Anak
FOTO SARANA PRASARANA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG Ruang Mediasi PN Cibinong
FOTO SARANA PRASARANA DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG Ruang Kaukus PN BALE BANDUNG
Friday, April 1, 2016
22
FOTO SARANA PRASARANA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG Ruang Kaukus PN Cibinong
FOTO SARANA PRASARANA DI PENGADILAN NEGERI STABAT Ruang Mediasi
FOTO SARANA PRASARANA DI PENGADILAN NEGERI STABAT Ruang Sidang Anak PN Stabat
FOTO SARANA PRASARANA DI PENGADILAN NEGERI STABAT Ruang Sidang Anak di PN Stabat
FOTO SARANA PRASARANA DI PENGADILAN NEGERI STABAT Ruang Teleconference Korban/Saksi Anak
FOTO SARANA PRASARANA DI PENGADILAN NEGERI STABAT Ruang Tunggu Ramah Anak, PK BAPAS, PEKSOS dan TKS
FOTO SARANA PRASARANA DI PENGADILAN NEGERI STABAT Ruang Tunggu Korban/Saksi dan Pihak-Pihak Diversi
FOTO SARANA PRASARANA DI PENGADILAN NEGERI STABAT Ruang Pelayanan Perempuan dan anak
MEDIASI PENAL / RESTORATIVE JUSTICE IMPLENTASI SKB Tentang Penanganan ABH melalui pendekatan RJ MEDIATION ROOM
MEDIASI PENAL / RESTORATIVE JUSTICE IMPLENTASI SKB Tentang Penanganan ABH melalui pendekatan RJ MEDIATION ROOM
PERMASALAHAN 1. Apakah diversi dapat dilaksanakan dalam hal anak didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, alternative, komulatif maupun kombinasi (Ps. 3 Perma No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Jo PP. No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun ). Friday, April 1, 2016
33
2. Bagaimana penanganan penyidik terhadap ABH yang berumur di bawah 12 tahun dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan (Ps. 21 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Ps. 67, 71, 73 PP No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun ) Friday, April 1, 2016
34
3. Apakah diversi dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya 7 tahun atau 7 tahun keatas? 4. Bagaimana Penerapan Ps. 32 UU No 11 tahun 2012 Jo. Ps. 31 ayat 1 KUHAP apabila anak melakukan perbuatan pidana Kualifikasi berat? Friday, April 1, 2016
35
5. Bagaimana penerapan perlindungan terhadap saksi dan korban anak (pelimpahan perkara ke Pengadilan) (Ps. 27 ayat 3 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) 6. Sejauh mana pelaksanaan pengawasan Hakim Wasmat Anak dihubungkan dengan jenis putusan dalam Ps. 69 s.d Ps. 82 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
36
37
“KEADILAN YANG TERTUNDA BUKANLAH KEADILAN”
MEDIASI/DIVERSI BERHASIL MELAHIRKAN KEADILAN TEPAT WAKTU