KOPERTI S W I LAYAH I I I JAKARTA, 13- 14 APRIL 2009
Haryot o K usnoput rant o Koordinator Kopertis Wilayah III www.kopertis3.or.id
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; PP Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Milik Negara (BHMN); PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; SK Menkowasbangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kredit; Permen Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidik; dan Permen Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan perubahannya. 2
Dosen dinyatakan sebagai pendidik pr ofe sion a l dan ilm u w a n dengan tugas utama m e n t r a nsfor m a sik a n , m e n ge m ba n gk a n , dan m e n ye ba r lu a sk a n ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU 14/2005 Pasal 1 butir 2.). 3
Menilai profesionalisme dosen, guna meningkatkan mutu pendidikan dalam sistem pendidikan tinggi. Pengakuan profesionalisme dinyatakan dalam bentuk pemberian se r t ifik a t . Selain untuk pengakuan keprofesionalisannya, juga dimaksudkan untuk m e lin du n gi pr ofe si dosen dan pe n j a m in a n k e se j a h t e r a a n n ya . 4
Dosen tetap yayasan; dan dosen PNS dpk Kualifikasi akademik m in im a l S2 ; Berpengalaman mengajar se k u r a n g k u r a n gn ya 2 t a h u n ; dan Telah memiliki jabatan akademik sekurangkurangnya a sist e n a h li Mempunyai beban akademik sekurangkurangnya 1 2 sk s pe r se m e st e r dalam 2 tahun terakhir sebagai dosen tetap pada PT dimana yang bersangkutan bekerja Tidak sedang diusulkan untuk jabatan akademik Guru Besar 5
Surat pengantar dari pimpinan PTS ditujukan ke Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta; Format tabel peserta calon Serdos (form 2a dan form 2c) dalam bentuk hard copy dan soft copy kedalam format Excel 2003 (dalam bentuk CD); Legalisir fotocopy Ijazah dan Transkrip yang dimiliki (S1/D.IV, S2/Sp.1, dan S3/Sp.2), bagi lulusan Luar Negeri harus mendapatkan penyetaraan dari Ditjen Dikti; SK Jabatan Akademik dan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang dimiliki (dari Awal s/d Akhir); SK kenaikan pangkat dan golongan terakhir bagi Dosen PNS dpk Surat Pernyataan : 1. Bahwa yang bersangkutan bukan PNS/Pejabat Negara (bukan PNS Departemen baik Depdiknas maupun Non Depdiknas) format terlampir (Form D); 2. Surat pernyataan dari Pimpinan PTS (Form E) SK pengangkatan sebagai Dosen tetap dari Yayasan 6
1. Kualifikasi Akademik dan Unjuk Kerja 2. Kompetensi 3. Kontribusi
Profesionalisme
Sertifikasi
Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma
Tingkat profesionalisme dosen diukur dengan portofolio untuk menggali bukti-bukti yang terkait dengan: kepemilikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja dalam pelaksanaan Tridharma (PAK) kepemilikan kompetensi, sebagaimana yang dipersepsikan oleh diri sendiri dan orang lain (mahasiswa, kolega, dan atasan) (dg instrumen persepsional) pernyataan diri dosen tentang kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma (dg instrumen personal) 8
Penilaian portofolio merupakan penilaian terhadap kumpulan dokumen maupun data yang berupa SK Kenaikan Jabatan terakhir, instrumen persepsional dan personal / deskripsi diri yang telah diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, kolega dosen, dan atasan dosen. Khusus untuk instrumen Deskripsi Diri, penilaian juga dilakukan oleh asesor. 9
Melengkapi aspek-aspek penilaian yang belum termuat dalam PAK (Penilaian Angka Kredit), dengan cara : Penilaian Persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, kolega dan atasan terhadap empat kompetensi dosen Penilaian Personal yaitu pernyataan dari dosen ybs tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma 10
Secara keseluruhan, hasil penilaian terhadap aspek unjuk kerja dan profesionalisme dosen, serta keselarasan hasil penilaian persepsional dan deskripsi diri menjadi I n dik a t or pr ofe sion a lism e dose n dan merupakan penentu pemerolehan se r t ifik a t pe n didik
11
BUKTI- BUKTI PORTOFOLIO
SK k aka enaika d n dile emik t jabata n e pero gkapi rakhir, n d dala lehan a gn rinc yg i mj aba ngka k an (SK red t it nom Menko an. was or 3 8 ta bang pa hun 1 99 n 9)
rkait e t g n ya ian a Bukti l i n e np denga p empat a terhad ensi dosen et komp mpetensi ko yaitu gik, o , pedag nal, sosial io profes ribadian ep dan k
Pernyataan dari dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya
12
INSTRUMEN PENILAIAN
Jabatan Fungsional SK TERAKHIR DAN LAMPIRAN RINCIAN ANGKA KREDIT
Penilaian Kompetensi ATASAN REKAN SEJAWAT 3 ORG MAHASISWA 5 ORG DIRI SENDIRI
Objektivitas
Penilaian Deskripsi Diri OLEH 2 OR SERTIFIKATOR
13
PTP Serdos : Sejumlah perguruan tinggi telah diseleksi dan ditetapkan menjadi PTP-Serdos melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 tahun 2008. Kuota Serdos tahun 2009 : 12.000 dosen Kuota Kopertis III Jakarta : 7 8 5 Waktu pelaksanaan - Usulan Serdos ke Kopertis III paling lambat 3 0 Apr il 2 0 0 9 - Usulan Serdos dari Kopertis III ke Dikti paling lambat 1 5 M e i 2 0 0 9 14
Jml Dosen (S2+S3) tanpa GB di PT
Jml Kuota Nasional Tanpa GB
Jml Dosen (S2+S3) tanpa GB Tk. Nasional
15
Jenjang j a ba t a n a k a de m ik dosen P e n didik a n t e r a k h ir dosen D a ft a r U r u t K e pa n gk a t a n (DUK) bagi dosen PNS atau yang setara untuk dosen non PNS dosen tidak sedang menjalani hukuman administratif sedang dan berat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Dosen non PNS akan di in pa ssin g k e pa n gk a t a n sementara oleh Kopertis 16
( 1)
dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dapat prioritas pertama jika kuota kurang dari jumlah dosen Lektor Kepala, dilanjutkan dengan Lektor Kepala berpendidikan DOKTOR dapat prioritas pertama
17
( 2)
jika jumlah dosen Lektor Kepala berpendidikan DOKTOR lebih banyak dari kuota, dosen berpangkat IV.c lebih dulu dari IV.b, selanjutnya IV.b lebih dulu dari IV.a jika pada pangkat yang sama kuota lebih sedikit dari jumlah dosen, maka yang mencapai pangkat tersebut lebih dulu berhak didahulukan 18
Memiliki program studi terakreditasi sekurang-kurangnya 40% peringkat B ke atas baik untuk jenjang S1, S2, maupun S3 secara keseluruhan; Sekurang-kurangnya memiliki tiga guru besar tetap bergelar doktor. Menyelenggarakan program pascasarjana; 19
Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; Memiliki unit penyelenggara yang dianggap mampu melaksanakan Program Sertifikasi Pendidik bagi Dosen (P3AI dan/atau unit sejenis);
20
Memiliki komitmen untuk menjadi lembaga penyelenggara sertifikasi dosen sesuai peraturan yang ditetapkan; Pernah memperoleh Program Hibah Kompetisi; dan Kepemilikan rumpun ilmu dan programprogram studi yang ada di dalamnya beserta status akreditasinya, dan kepemilikan calon asesor dalam rumpun ilmu yang dimintakan kewenangan sertifikasinya. 21
PTP-Serdos ditetapkan oleh Mendiknas Karena luasnya jangkauan di Depdiknas maka direncanakan akan terdapat tiga kriteria PTPSerdos yaitu: (1) PTP-Serdos Pembina, yaitu PTP-Serdos yang mendapat tugas tambahan membina kecuali menilai portofolio, (2) PTP-Serdos Mandiri, yaitu PTP-Serdos yang langsung dapat menilai portofolio dan (3) PTP-Serdos Binaan. 22
Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008
Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Tahun 2008 Khusus Untuk PT di wilayah Jakarta PTP-Serdos Pembina
PTP-Serdos Mandiri
PTP-Serdos Binaan
Univ. Indonesia
--
Univ. Tarumanagara Univ. Trisakti
--
Univ. Negeri Jakarta
--
Institut Pertanian Bogor
--
Univ. Muhammadiyah
Institut Tekno. Bandung
--
Univ. Gunadarma
Univ. Gajahmada
--
UNIKA Atmajaya23
24
1. Depdiknas menetapkan kuota nasional ( tahun 2009 sejumlah 12.000 ). Kuota ini kemudian dijabarkan oleh Dirjen Dikti menjadi kuota perguruan tinggi (PT-Pengusul). Khusus untuk perguruan tinggi swasta distribusinya diserahkan kepada Kopertis. 2. Pada PT-Pengusul kuota diproses menjadi daftar calon peserta sertifikasi dosen. PTPengusul dalam menangani proses sertifikasi ini disarankan untuk membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) di tingkat PTPengusul. 25
3. Daftar calon peserta sertifikasi dosen di PT Pengusul diurutkan berdasar (1) jabatan akademik, (2) pendidikan terakhir, dan (3) daftar urut kepangkatan atau yang sejenisnya. Rambu-rambu pengurutan ini diberlakukan di tingkat perguruan tinggi. 4. PSD pada PT-Pengusul berkonsultasi dengan fakultas/ jurusan/ prodi untuk menentukan (1) mahasiswa, (2) teman sejawat, dan (3) atasan dosen yang akan menilai masingmasing calon peserta sertifikasi dosen. 26
5. PSD kemudian memberikan blangko isian kepada (1) mahasiswa, (2) teman sejawat, (3) atasan dosen yang akan menilai, dan (4) dosen yang diusulkan untuk memberikan penilaian persepsional. Selain penilaian persepsional, dosen yang diusulkan melakukan penilaian personal. 6. Hasil semua penilaian diserahkan kembali ke PSD. 27
7.
8.
PSD mengkompilasi hasil penilaian dan melengkapi dengan persyaratan lain seperti penilaian angka kredit, foto dan lain sebagainya. Hasil pengkompilasian ini menjadi berkas portofolio yang diserahkan oleh PSD di PT-Pengusul kepada perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen (PTPSerdos). PTP-Serdos menilai portofolio dan hasilnya diserahkan kembali ke PT-Pengusul dan Ditjen Dikti. 28
9. Berdasarkan hasil ini kemudian Ditjen Dikti menerbitkan nomor registrasi (khusus) bagi yang lulus dan dikirim ke PTP-Serdos untuk penerbitan sertifikat. 10. Bagi yang tidak lulus diserahkan kepada PT-Pengusul untuk pembinaan dan pengusulan kembali. 29
Gambar 4.1 Penjaminan Mutu Dosen Di Perguruan Tinggi
Peserta Dinyatakan LULUS Jika Memenuhi Kriteria Untuk instrumen Persepsional
Rerata skor komponen Persepsional Rerata skor keseluruhan instrumen Untuk instrumen Personal Rerata skor subkomponen 2.0 Rerata skor komponen 3.0 {(1xN1+2xN2)/3} 75 Objektivitas OT atau OS
3.5
3.0
Hubungan Antar Institusi Pelaksana Serdos bagi PTS
32
33
Rekrutmen Asesor
34
35
Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik (Ps. 53 ayat (1) UU No. 14 Thn 2005) Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama (Ps. 53 ayat (2) Tunjangan profesi dialokasikan dalam APBN
Permasalahan : dosen bukan PNS saat ini hanya memiliki jabatan akademik Pangkat dosen bukan PNS bersifat lokal (kebijakan penyelenggara PT) Penghitungan masa kerja dosen bukan PNS (TMT) tidak sama antar PT yang diselenggarakan oleh masyarakat Tidak berlaku angka kredit untuk kenaikan pangkat dalam jabatan yang sama yang ada hanya kenaikan jabatan akademik
36
Penyetaraan pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat dosen PNS Menentukan masa kerja dalam jabatan Dasar untuk menentukan besarnya pembayaran tunjangan profesi Perlakuan yang sama antara dosen bukan PNS dengan dosen PNS 37
Pada dasarnya PNS naik pangkat adalah 4 tahun sekali Dalam Kepmenkowasbangpan No. 38 Tahun 1999 jenjang jabatan diperoleh melalui kenaikan jabatan secara reguler dan loncat jabatan Kenaikan pangkat bagi dosen PNS yang memperoleh kenaikan jabatan secara reguler sesuai dengan jabatan dan angka kredit yang dimiliki 38
Kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi bagi dosen PNS yang memperoleh kenaikan jabatan melalui loncat jabatan diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% yang berasal dari unsur utama (tridharma PT) dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya Pengangkatan awal (pertama kali) dalam jabatan akademik ditentukan oleh ijazah yang digunakan oleh dosen yang bersangkutan pada saat melamar menjadi dosen 39
Angka kredit ijazah yang pengangkatan pertama :
digunakan
untuk
Kepmenkowasbangpan No. 38 Tahun 1999 : - Sarjana/ D.IV = 75 - Magister/ Sp.I = 100 - Doktor/ Sp.II = 150 Keputusan Menpan No. Per/ 60/ M.Pan/ 6/ 2005 - Sarjana/ D.IV = 100 - Magister = 150 - Doktor = 200 40
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN : 1. 2. 3.
4.
ASISTEN AHLI
: 100 Kum 150 Kum LEKTOR : 200 Kum 300 Kum LEKTOR KEPALA : 400 Kum 550 Kum 700 Kum GURU BESAR : 850 Kum 1.050 Kum 41
Jenjang Jabatan pangkat/gol. Ruang dosen : A. Asisten Ahli : Penata Muda Penata Muda Tk.I B. Lektor
: Penata Penata Tk.I
C. Lektor Kepala: Pembina Pembina Tk.I
(Gol.III/a) = 100 (Gol.III/b) = 150 (Gol.III/c) = 200 (Gol.III/d) = 300 (Gol.IV/a) = 400 (Gol.IV/b) = 550
Pembina Utama Muda (Gol.IV/c) = 700 D. Guru Besar : Pembina Utama Madya (Gol.IV/d) = 850 Pembina Utama (Gol.IV/e) = 1.050 42
D.
Penetapan Inpassing Pangkat
Jenjang pangkat (bagi yangmemperoleh jabatan saat ini secara reguler) ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan dan angka kredit yang dimiliki saat ini Jenjang pangkat (bagi yang memperoleh jabatan saat ini melalui loncat jabatan) ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik sebelum loncat jabatan dan masa kerja dalam jabatan tersebut. Masa kerja dalam jabatan keseluruhan dihitung sejak pengangkatan awal dalam jabatan fungsional (berdasarkan keputusan pejabat yg berwenang) sampai ditetapkannya inpassing pangkat 43
Memiliki kualifikasi akademik minimum yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya yaitu : - lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana - lulusan program doktor untuk program pascasarjana Menduduki jenjang jabatan akademik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang 44
F. Kelengkapan Administrasi Salinan/fotokopi sah ijazah pendidikan terakhir, bagi ijazah yang diperoleh dari PT di luar negeri telah mendapatkan pengesahan dari dikti Salinan/fotokopi sah SK pengangkatan pertama dan penetapan angka kreditnya Salinan/fotokopi sah SK dan PAK dalam jenjang jabatan akademik yang dimiliki saat ini Salinan/fotokopi sah SK dan PAK jenjang jabatan sebelumnya Salinan/fotokopi sah SK Inpassing Jabatan 45
G. Pejabat yg berwenang menetapkan inpassing
Sesjen Depdiknas untuk golongan IV/e ke bawah Karopeg Setjen Depdiknas untuk gol. IV/c ke bawah Kabag Mutasi Dosen untuk gol. IV/a ke bawah Koordinator Kopertis untuk gol. III/d ke bawah Setpel Kopertis untuk gol. III/c ke bawah Kabag Tata Usaha Kopertis untuk gol. III/a
46
Dosen bukan PNS yang telah inpassing dapat mengajukan angka kredit untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi dilakukan paling sedikit setelah 2 tahun dalam pangkat terakhir. Setiap kali naik pangkat berarti juga menambah besarnya tunjangan profesi yang diterima oleh dosen bukan PNS 47
w w w .dikti.go.id w w w .evaluasi.or.id w w w .dp2m-dikti.or.id w w w .ditnaga-dikti.org w w w .ditkelembagaan-dikti.net w w w .kopertis3.or.id
Email :
[email protected]
49