KATA PENGANTAR
Dalam rangka mendorong semangat, kreativitas dan partisipasi masyarakat serta membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan, pemerintah melalui Dewan Ketahanan Pangan menyelenggarakan pemberian ”Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN)” setiap tahunnya. Penghargaan APN memiliki nilai dan prestige tinggi, sehingga diperlukan mekanisme untuk dapat menjaring calon penerima penghargaan yang benar-benar layak. Dengan demikian, penerima penghargaan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat, aparatur pemerintah, dan pejabat pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sebagai acuan operasional dalam penyelenggaraan Penghargaan APN bagi Dewan Ketahanan Pangan tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan masyarakat serta pihak-pihak terkait, maka disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), yang dijabarkan dari Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015. Dengan telah diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat melaksanakan penyelenggaraan penghargaan APN sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan tersebut. Jakarta, 16 Juni 2015 Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan/
Hari Priyono NIP. 195812141984031002
i
DAFTAR ISI
Hal KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR TABEL
i ii iv v
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Sasaran D. Ruang Lingkup E. Pengertian
1 1 2 2 2 3
BAB II
KATEGORI DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN A. Kategori B. Persyaratan Calon Penerima C. Kriteria Penilaian
7
BAB III
BAB IV
MEKANISME PENGUSULAN PENILAIAN A. Mekanisme Pengusulan B. Mekanisme Penilaian C. Mekanisme Penetapan
DAN
PENYELENGGARAAN A. Ruang Lingkup Penyelenggaraan B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan C. Pembiayaan
7 8 13 27 27 30 35 36 36 36 37
ii
BAB V
PEMBINAAN DAN EVALUASI A. Pembinaan B. Evaluasi
PENUTUP BAB VI LAMPIRAN
38 38 38 39
iii
DAFTAR LAMPIRAN
Hal Lampiran 1
Formulir Pengajuan Calon Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara untuk Kategori Pelopor Ketahanan Pangan
40
Lampiran 2
Formulir Pengajuan Calon Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara untuk Kategori Pemangku Ketahanan Pangan
45
Lampiran 3
Formulir Pengajuan Calon Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara untuk Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan
50
Lampiran 4
Formulir Pengajuan Calon Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara untuk Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan
61
Lampiran 5
Formulir Pengajuan Calon Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara untuk Kategori Pembina Ketahanan Pangan
69
Lampiran 6
Kuesioner
75
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.
Jumlah Pangan Kategori
Penerima Penghargaan Adhikarya Nusantara untuk masing-masing
Tabel 2.
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara
v
I. PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dilaksanakan sejak tahun 2011. Sebelumnya, pemberian penghargaan dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk lomba intensifikasi pertanian sejak tahun 1979. Pemberian penghargaan ini bertujuan memberikan apresiasi dan motivasi kelompok tani nelayan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, pendapatan petani dan nelayan dalam berusahatani tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Pemerintah juga telah memberikan penghargaan Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi kepada aparatur Satuan Pembina Bimbingan Masyarakat (Bimas) Provinsi dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kota yang telah berhasil meningkatkan koordinasi pelayanan intensifikasi. Kedua jenis kegiatan tersebut dinilai telah berhasil memberikan dampak yang positif, baik dalam rangka dinamisasi dan peningkatan peran serta petani dan kelompok tani, maupun aparat Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa dalam upaya meningkatkan kreativitas dan koordinasi. Pengertian ketahanan pangan tidak hanya terfokus pada aspek produksi saja tetapi meliputi aspek-aspek yang lebih luas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, sehingga menuntut adanya perubahan, peningkatan, penyempurnaan, dan pengembangan seluruh aspek dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Perubahan tersebut antara lain juga menuntut semakin tingginya upaya yang harus dilakukan untuk mengkoordinasikan, mengapresiasi, serta merepresentasikan aspirasi dan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Dalam rangka membangun serta menggerakkan partisipasi dan sinergi antara pemerintah dan 1
masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah, maka pemberian penghargaan ketahanan pangan perlu diperluas mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan. Penghargaan ketahanan pangan merupakan agenda tahunan yang diberikan oleh Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan serta memiliki nilai dan prestise tinggi, maka diperlukan mekanisme untuk dapat menjaring calon penerima penghargaan yang benar-benar layak. Dengan demikian, penerima penghargaan dapat dijadikan inspirasi bagi masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sampai dengan perseorangan. Upaya dan hasil karya yang luar biasa dari masyarakat, perseorangan, kelompok/kelembagaan masyarakat, kelompok/gabungan kelompok yang membentuk perusahaan skala kecil dan menengah dan aparatur pemerintah, serta pejabat pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, akan diberikan penghargaan yang lebih tinggi berupa Adhikarya Pangan Nusantara (APN) oleh Presiden RI. B.
Tujuan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) disusun sebagai acuan bagi pelaksana dan pihak-pihak terkait dalam operasional penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN 2015.
C.
Sasaran Pelaksana penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN dan pihak-pihak terkait.
D.
Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015 meliputi: 2
1. Kategori dan Penghargaan;
Persyaratan
Calon
Penerima
2. Mekanisme Pengusulan dan Penilaian; 3. Penyelenggaraan; 4. Pembinaan dan Evaluasi. E.
Pengertian 1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 2. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. 3. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. 4. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 3
5. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara yang selanjutnya disebut Penghargaan APN adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, baik perseorangan maupun kelompok, yang berprestasi dan berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. 6. Penilaian adalah pemberian nilai kepada calon penerima Penghargaan APN, yang terdiri dari masyarakat perseorangan, kelompok/gabungan kelompok masyarakat, kelompok/gabungan kelompok yang membentuk perusahaan skala kecil dan menengah, serta aparatur pemerintah dan pejabat pemerintah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 7. Verifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencocokan kebenaran data/laporan hasil penilaian terhadap calon penerima Penghargaan APN. 8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi serta efisiensi usahanya. 9. Kelompok/Kelembagaan Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu yang terdapat dalam kelompok tersebut. 10. Pelaku produksi pangan adalah kelompok/ gabungan kelompok yang bergerak di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan. 11. Pelaku kegiatan pemberdayaan pangan adalah kelompok/gabungan kelompok yang mampu memberdayakan anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha produktif baik on farm, off farm, dan
4
non farm dalam mewujudkan kemandirian, dan ketahanan pangan
kedaulatan,
12. Pelaku pengembangan industri pangan adalah kelompok/gabungan kelompok/perorangan/badan usaha yang bergerak di bidang industri pengolahan pangan. 13. Pelaku usaha pangan adalah perorangan atau badan usaha baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis, khususnya di bidang proses produksi dan pengolahan pangan pada usaha kecil dan menengah. 14. Pelaku usaha pangan skala kecil adalah kelompok/gabungan kelompok/perorangan/badan usaha ekonomi produktif yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 15. Pelaku usaha pangan skala menengah adalah kelompok/gabungan kelompok/perorangan/badan usaha ekonomi produktif yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 16. Aparatur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan khususnya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. 5
17. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. 18. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 19. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 20. Prestasi Luar Biasa adalah hasil atau karya yang dicapai dari usaha/kegiatan yang dilakukan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan lebih dari yang lain/istimewa diluar dari tugas/fungsi dan pekerjaan rutin.
6
II. KATEGORI DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN Kategori dan persyaratan calon penerima Penghargaan APN sebagai berikut: A.
Kategori Penghargaan APN dibagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut: 1. Kategori Pelopor Ketahanan Pangan Pelopor Ketahanan Pangan yaitu perseorangan (bukan tokoh organisasi formal) yang merintis pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya teknologi, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial di daerah/ wilayahnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. 2. Kategori Pemangku Ketahanan Pangan Pemangku Ketahanan Pangan yaitu perseorangan yang menjadi tokoh masyarakat setempat/adat (bukan Pegawai Negeri Sipil/pejabat pemerintah, bukan isteri/suami pejabat pemerintah), mempunyai pengaruh besar, kharisma, dan berhasil menggerakkan masyarakat untuk melestarikan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. 3. Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan yaitu kelompok/gabungan kelompok masyarakat/ kelembagaan ekonomi pelaku usaha pangan skala kecil dan menengah yang berhasil mengelola kegiatan produksi pangan/pemberdayaan masyarakat/pengembangan industri pangan olahan/perakitan/perekayasaan teknologi pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.
7
4. Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan Pelayanan Ketahanan Pangan yaitu perseorangan yang berprestasi dan aktif memberikan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan di wilayahnya yang melampaui tugas pokoknya dan/atau prestasi luar biasa. Lingkup pengabdian/pelayanan mencakup antara lain penyuluhan, penelitian/pengembangan, pengawasan/pengendalian di bidang pangan, kesehatan hewan dan ikan, serta bentuk pelayanan fungsional lainnya dalam rangka pembangunan Ketahanan Pangan. 5. Kategori Pembina Ketahanan Pangan a. Kepala Desa/Lurah Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain yang berhasil menggerakkan perangkatnya dan masyarakat di wilayahnya dalam mengurangi kemiskinan/kerawanan pangan/gizi buruk, meningkatkan produksi pangan sesuai potensi daerah, dan mempercepat diversifikasi pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. b. Gubernur, Bupati/Walikota Kepala daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota yang berhasil melampaui penugasannya dalam mencapai swasembada padi, jagung, dan kedelai (PAJALE) dari target yang ditetapkan. B.
Persyaratan Calon Penerima 1. Persyaratan umum a. Warga Negara Indonesia (WNI); b. Berkelakuan baik untuk kategori Pelopor, Pemangku, Pelaku, Pelayanan, dan Pembina (khusus Kepala Desa) dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.
8
c. Berkelakuan baik untuk kategori Pembina (Bupati/Walikota/Gubernur) dibuktikan dengan Pakta Integeritas; d. Melaksanakan kegiatan minimal 3 tahun pada saat batas pengajuan ke tingkat pusat dibuktikan dengan riwayat kegiatan, kecuali bagi kategori Pembina khusus Gubernur, dan Bupati/Walikota; e. Belum pernah menerima penghargaan APN, kecuali bagi kategori Pembina khusus Gubernur/ Bupati/Walikota. 2. Persyaratan khusus a. Pelopor Ketahanan Pangan: 1) Perseorangan (bukan tokoh organisasi formal). Apabila pelopor berasal dari PNS/TNI/POLRI, kepeloporannya bukan merupakan tugas dan fungsinya; 2) Penemu/pengembang inovasi dalam pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya teknologi, dan sumber daya sosial; 3) Inovasi baru yang dihasilkan berdampak positif dan luar biasa terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan di wilayahnya. b. Pemangku Ketahanan Pangan: 1) Perseorangan yang menjadi tokoh masyarakat/tokoh adat (bukan PNS, TNI, POLRI, pejabat pemerintah, isteri/suami pejabat pemerintah); 2) Mempunyai kharisma/pengaruh besar dan berhasil menggerakkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya setempat untuk memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan serta melestarikan kearifan lokal; 9
3) Kegiatan yang dilakukan berdampak positif terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. c. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan: 1) Kelompok/gabungan kelompok masyarakat/ pelaku usaha pangan. Khusus untuk pelaku usaha pangan bergerak di bidang industri pengolahan pangan yang memiliki skala usaha kecil atau menengah dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha menengah atau usaha besar; 2) Mempunyai kepengurusan yang lengkap dan masih aktif; 3) Berhasil mengelola kegiatan produksi pangan/pemberdayaan masyarakat/ pengembangan industri pangan olahan atau perakitan teknologi pangan dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan, dengan rincian sebagai berikut: a) Kegiatan pengembangan produksi pangan (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan) yang diusahakan oleh kelompok/gabungan kelompok: i. Meningkatnya produksi/populasi yang signifikan (kuantitas dan kualitas) ii. Meningkatnya pengelolaan dana/alat kelompok iii. Kegiatan yang diusahakan adalah komoditas pangan atau komoditas tanaman pangan, sayuran, buahbuahan, ternak dan ikan. Khusus untuk kegiatan di bidang perkebunan non pangan dan kehutanan harus terintegrasi dengan komoditas pangan, buah-buahan, ternak dan ikan. b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat (pengembangan usaha produktif dan 10
pelayanan yang diusahakan oleh kelompok/gabungan kelompok tani/ kesehatan/gizi masyarakat) : i. Meningkatnya manajemen kelompok/ gabungan kelompok ii. Meningkatnya dana, asset yang dikelola kelompok/gabungan kelompok iii. Meningkatnya jaringan kerjasama/ kemitraan c) Kegiatan pengembangan industri pangan olahan yang diusahakan oleh pelaku usaha pangan skala kecil dan menengah: i. Produk olahan berbahan baku pangan lokal, seperti umbi-umbian, jagung, sagu, shorgum, dan ikan ii. Meningkatnya dana/aset kelompok iii. Mempunyai jaringan pemasaran yang luas d) Kegiatan perakitan/perekayasaan teknologi pangan: i. Suku cadang mudah diperoleh ii. Mempunyai jaringan pemasaran iii. Menggunakan teknologi tepat guna iv. Meningkatnya dana/aset kelompok 4) Berhasil mengembangkan usahanya secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. d. Pelayanan Ketahanan Pangan: 1) Perseorangan 2) Aktif memberikan pengabdian/pelayanan dalam meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan berupa penyuluhan, penelitian/ pengembangan, pengawasan/pengendalian di bidang pangan, kesehatan hewan dan ikan, serta bentuk pelayanan fungsional lainnya 11
dalam rangka pembangunan ketahanan pangan yang melampaui tugas pokoknya dan/atau prestasi luar biasa 3) Telah bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayahnya untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. e. Pembina Ketahanan Pangan Kepala Desa/Lurah: 1) Menjabat minimal 3 tahun (dibuktikan dengan melampirkan Surat Keputusan/ Pengangkatan/Pelantikan) 2) Berprestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan; 3) Berhasil menggerakkan perangkat daerah dan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan/kerawanan pangan/gizi buruk/ gizi kurang, meningkatkan produksi pangan sesuai potensi daerah dan mempercepat diversifikasi pangan; Gubernur, Bupati/Walikota: 1) berhasil melampaui penugasannya dalam mencapai swasembada padi, jagung, dan kedelai (PAJALE) dari target yang ditetapkan; 2) bebas atau tidak pernah/terkait dengan kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya; dan 3) memiliki Badan/Kantor Ketahanan Pangan, selaku sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. 4) Berprestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan;
12
C.
Kriteria Penilaian 1. Pelopor Ketahanan Pangan Aspek yang dinilai adalah: a. Efisiensi penggunaan input dalam menghasilkan output (sumber daya alam, manusia, finansial, teknologi, sosial budaya) b. Orisinalitas/keaslian ide/prakarsa: 1) Orisinalitas prakarsa/ide baru 2) Kreativitas/daya cipta (menghasilkan sesuatu yang baru/berbeda) c. Tingkat kesulitan/masalah/hambatan yang dihadapi: 1) Hambatan dalam penerimaan ide oleh masyarakat (sosial budaya) 2) Tantangan dalam menerapkan ide (sumber daya alam, manusia, finansial) d. Daya juang/kegigihan dalam mengatasi tingkat kesulitan yang dihadapi e. Dampak positif bagi masyarakat luas: 1) Tingkat kemanfaatan bagi masyarakat 2) Cakupan masyarakat penerima manfaat 3) Inovasi yang dihasilkan dapat diterima/ diaplikasikan 4) Kontinuitas kegiatan f. Prestasi dan penghargaan di bidang ketahanan pangan (fotocopy bukti dilampirkan) g. Dokumentasi keberhasilan kegiatan untuk melengkapi informasi dalam profil (kumpulan kegiatan dalam bentuk hardcopy (foto) dan/atau softcopy (video/CD/Flashdisk)) 2. Pemangku Ketahanan Pangan Aspek yang dinilai adalah: a. Keteladanan/ketokohan/kharisma yang mampu menggerakkan dan memotivasi : 13
1) Komponen/lapisan/golongan masyarakat yang digerakkan 2) Perubahan/kemajuan yang dihasilkan b. Cakupan wilayah yang mendapat manfaat c. Penghargaan/pengakuan dari masyarakat d. Daya juang (keuletan dan konsistensi) untuk menggerakkan masyarakat e. Dampak bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat f. Prestasi dan penghargaan di bidang ketahanan pangan (fotocopy bukti dilampirkan) g. Dokumentasi keberhasilan kegiatan untuk melengkapi informasi dalam profil (kumpulan kegiatan dalam bentuk hardcopy (foto) dan/atau softcopy (video/CD/Flashdisk)) 3. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan 3.1. Aspek yang dinilai bagi Pelaku Produksi Pangan adalah: a. Aspek teknis: 1) Produktivitas /populasi dari kegiatan yang dikelola tahun 20122014 (kuantitas dan kualitas). Khusus untuk bidang perkebunan non pangan dan kehutanan harus terintegrasi dengan komoditas pangan, buah-buahan, ternak dan ikan 2) Pemupukan, pemberian obat-obatan dan vitamin
pakan,
3) Penerapan budidaya yang ramah lingkungan (pengolahan dan pemanfaatan bahan organik dan limbah) 4) Penggunaan (bersertifikat)
benih/bibit
unggul
14
5) Penggunaan sarana-prasarana (disesuaikan dengan kegiatan yang dikelola) 1. T a n a m a n p a n g a n / h o r t i k u l t u r a / perkebunan : sarana alsintan untuk pengolahan lahan, panen, dan pasca panen. 2. Peternakan /perikanan : perbaikan kandang/kolam, alat dan mesin, dan sebagainya 6) Penerapan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan/penyakit (disesuaikan dengan kegiatan yang dikelola) b. Aspek ekonomi 1) Penyusunan rencana usaha 2) Pengembangan usaha (usaha saprodi/ penangkar benih/bibit/pengolahan hasil) 3) Pemasaran hasil 4) Peningkatan nilai tambah c. Aspek sosial 1) Dinamika kelompok 2) Koordinasi dalam kelompok 3) Kemitraan dengan perbankan, koperasi, BUMN/BUMD, swasta d. Aspek administrasi 1) AD/ART 2) Organisasi 3) Pembukuan kegiatan 4) Kantor/sekretariat e. Manfaat kegiatan kelompok 1) Manfaat terhadap kesejahteraan anggota/ masyarakat: (i) Peningkatan pendapatan; dan (ii) Pengurangan tingkat kerawanan pangan masyarakat 2) Cakupan manfaat kegiatan 15
f.
Aspek permodalan pengolahan
dan
peralatan
1) Sumber dana 2) Pengelolaan dana 3) Pemanfaatan dan pemeliharaan alat 4) Akuntabilitas g. Prestasi dan penghargaan di ketahanan pangan (fotocopy dilampirkan)
bidang bukti
b. Dokumentasi keberhasilan kegiatan untuk melengkapi informasi dalam profil (kumpulan kegiatan dalam bentuk hardcopy (foto) dan/atau softcopy (video/CD/Flashdisk)) 3.2. Aspek yang dinilai bagi pelaku pemberdayaan masyarakat adalah: a. Aspek kelembagaan 1) Identitas kelompok/gabungan kelompok (usia kelompok/gabungan kelompok, rencana kegiatan tertulis, pembukuan) 2) Pengelolaan kelompok/gabungan kelompok (rapat/pertemuan anggota, AD/ART dan aturan/norma, struktur organisasi) b. Manajemen Kegiatan Kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan usaha produktif, pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. a) Program kerja b) Pelaksanaan kegiatan 1) Pemupukan modal kelompok/ gabungan kelompok (disesuaikan dengan kondisi wilayah): i. Mendukung pengembangan usaha produktif ii. Mendukung pengembangan kegiatan kesehatan/gizi masyarakat 16
2) Pengembangan usaha produktif dan pelayanan/pengembangan kegiatan kesehatan dan gizi masyarakat (disesuaikan dengan bidang yang dikelola) i. Kelompok/gabungan kelompok yang mengembangkan usaha produktif ii. Kelompok/gabungan kelompok yang mengembangkan kegiatan untuk meningkatkan status kesehatan/gizi masyarakat (kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana,imunisasi, gizi, dan lain-lain) 3) Peningkatan k ualitas SDM mel al ui: penyuluhan/pendampingan /pembinaan c) Dampak kegiatan a. Perkembangan pendapatan/kesehatan/ gizi masyarakat (disesuaikan dengan bidang yang dikelola) b. Pengembangan partisipasi anggota/ sasaran d) Pelaporan kegiatan dan keuangan c. Aspek permodalan dan peralatan 1) Sumber dana 2) Pemanfaatan dana 3) Pengelolaan dana 4) Pemanfaatan dan pemeliharaan alat d. Aspek kemitraan (disesuaikan dengan bidang yang dikelola) 1) Bidang pengembangan usaha produktif: a) Jumlah kemitraan dengan: perbankan/ koperasi/BUMN/BUMD/swasta dan/atau kelompok lain b) Lama bermitra 17
c) Bentuk kemitraan 2) Bidang pengembangan kesehatan/gizi masyarakat: a) Bermitra dengan: puskesmas/rumah sakit setempat, swasta, dan/atau kelompok lain b) Lama bermitra c) Kegiatan/pelayanan yang dilakukan dengan mitra e. Prestasi dan penghargaan di ketahanan pangan (fotocopy dilampirkan).
bidang bukti
f. Dokumentasi keberhasilan kegiatan untuk melengkapi informasi dalam profil (kumpulan kegiatan dalam bentuk hardcopy (foto) dan/atau softcopy (video/CD/Flashdisk)) 3.3. Aspek yang dinilai bagi pelaku bidang industri pangan olahan atau perakit/perekayasa teknologi pangan Bidang Pengembangan Industri Pangan Olahan a. Aspek teknis 1) Penggunaan bahan baku 2) Ketersediaan bahan baku (jumlah dan waktu) 3) Pemeliharaan alat pengolahan 4) Hasil pengolahan pangan a) Jenis produk yang dihasilkan (misal tepung singkong menjadi mie, berasan, dsb) b) Peningkatan produksi c) Kemanan produk yang dihasilkan b. Aspek ekonomi 1) Cakupan wilayah pemasaran 2) Peningkatan nilai tambah 18
3) Peningkatan pendapatan c. Aspek sosial 1) Koordinasi dalam kelompok 2) Kemitraan dengan perbankan, BUMN/BUMD, swasta d. Aspek administrasi
koperasi,
1) Memiliki aturan dan/atau norma 2) Struktur organisasi 3) Kantor/sekretariat 4) Rencana usaha e. Aspek Permodalan: 1) Sumber dana 2) Pengelolaan dana/aset (disesuaikan): a) Pengelolaan dana bantuan b) Pemanfaatan aset bantuan c) Dana dan aset bantuan f. Prestasi dan penghargaan di ketahanan pangan (f otocopy dilampirkan)
bidang bukti
g. Dokumentasi keberhasilan kegiatan untuk melengkapi informasi dalam profil (kumpulan kegiatan dalam bentuk hardcopy (foto) dan/atau softcopy (video/CD/Flashdisk)) Bidang Perakitan Teknologi Pangan a. Aspek teknis 1) Ketersediaan suku cadang untuk unit perakitan 2) Operasional penggunaan hasil perakitan teknologi pangan 3) Hasil perakitan teknologi pangan b. Aspek ekonomi 1) Pemasaran perakitan teknologi pangan 2) Peningkatan nilai tambah 19
c. Aspek sosial 1) Koordinasi dalam kelompok 2) Kemitraan dengan perbankan, koperasi, BUMN/BUMD, swasta d. Aspek administrasi 1) 2) 3) 4)
Memiliki aturan dan/atau norma Struktur organisasi Kantor/sekretariat Rencana usaha
e. Aspek Permodalan: 1) Sumber dana 2) Pengelolaan dana/aset (disesuaikan): a) Pengelolaan dana bantuan b) Pemanfaatan aset bantuan c) Dana dan aset bantuan f. Prestasi dan penghargaan di ket a h a n a n p ang a n (f o to c o p y dilampirkan)
bidang bukti
g. Dokumentasi keberhasilan kegiatan untuk melengkapi informasi dalam profil (kumpulan kegiatan dalam bentuk hardcopy (foto) dan/atau softcopy (video/CD/Flashdisk))
4. Pelayanan Ketahanan Pangan 4.1. Aspek yang dinilai pendamping adalah:
bagi
penyuluh/
a. Data diri: 1) Masa kerja 2) Pelatihan yang diikuti terkait tugas dalam 3 (tiga) tahun terakhir b. Cakupan wilayah kerja: 1) Efektifitas wilayah pendamping
kerja
penyuluh/ 20
2) Jarak tempuh tempat tinggal dengan wilayah kerja 3) Jumlah kegiatan/usaha kelompok yang dibina c. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas (dalam satu tahun terakhir): 1) Persiapan a) Penyusunan data potensi wilayah kerja b) Keterlibatan dalam penyusunan programa penyuluhan c) Penyusunan rencana kerja d) Bimbingan penyusunan rencana usaha/ kegiatan kelompok binaan 2) Pelaksanaan penyuluhan/bimbingan a) Frekuensi penyuluhan/kunjungan ke kelompok binaan b) Media penyuluhan/pendampingan yang digunakan c) Metode penyuluhan (kunjungan, demplot, pelatihan, magang, widyawisata, widyakarya, temu wicara, temu lapang, sekolah lapangan, pameran, dll) d) Jenis demplot yang dilakukan (demplot teknologi budidaya, pembuatan pupuk, pembibitan/pembenihan, dll) e) Pelatihan/kursus/demonstrasi (frekuensi pelatihan kepada kelompok, sasaran pelatihan, jenis/materi pelatihan yang diberikan) f) Fasilitasi pelaksanaan forum penyuluhan (magang, widyawisata, widyakarya, pameran) g) Pelaksanaan pertemuan (temu wicara, temu lapang, temu karya, temu usaha/kegiatan, temu tugas)
21
d. Dampak terhadap masyarakat:
kelompok
binaan
dan
1) Cakupan dampak pembinaan/penyuluhan 2) Keberlanjutan kegiatan/usaha kelompok binaan 3) Fasilitasi kemitraan kelompok binaan 4) Prestasi kelompok binaan 5) Dampak terhadap kemajuan wilayah binaan: a) Peningkatan pendapatan b) Pengurangan tingkat kerawanan pangan masyarakat e. Dukungan pendanaan untuk penyuluhan/pendampingan
kegiatan
f. Prestasi dan penghargaan di bidang ketahanan pangan (fotocopy bukti dilampirkan) g. Dokumentasi keberhasilan kegiatan untuk melengkapi informasi dalam profil (kumpulan kegiatan dalam bentuk hardcopy (foto) dan/atau softcopy (video/CD/Flashdisk)) 4.2. Aspek yang dinilai bagi pengawas/ pengendali/organisme pengganggu tumbuhan/ medik veteriner/penyidik di bidang pangan adalah: a. Data diri : 1) Pendidikan 2) Masa kerja 3) Pelatihan yang diikuti terkait tugas dalam 3 (tiga) tahun terakhir 4) Jarak tempat tinggal pengawas/ pengendali/penyidik dengan wilayah kerja b. Persiapan: 1) Melakukan pemetaan masalah/kasus 2) Menyusun rencana kerja/program 22
c. Pelaksanaan: 1) Aktivitas pelayanan 2) Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/pengawasan 3) Kunjungan ke sasaran 4) Sistem peringatan dini (early warning system) 5) Rekomendasi hasil pengamatan/ pemeriksaan/pengendalian 6) Memberikan pelayanan informasi dalam bentuk pedoman/media cetak/elektronik 7) Tindakan yang dilakukan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) 8) Efektivitas pengendalian resiko 9) Pelaporan d. Dampak pengawasan/pengendalian: 1) Penyelesaian kasus/permasalahan 2) Dampak terhadap kemajuan wilayah kerja terdiri dari tiga aspek:(i) peningkatan pendapatan masyarakat, (ii) peningkatan produktivitas dan mutu pangan, dan (iii) peningkatan keamanan pangan masyarakat e. Dukungan pendanaan f. Prestasi dan ketahanan dilampirkan);
penghargaan di pangan (fotocopy
bidang bukti
g. Dokumentasi keberhasilan kegiatan untuk melengkapi informasi dalam profil (kumpulan kegiatan dalam bentuk hardcopy (foto) dan/atau softcopy (video/CD/Flashdisk)). 4.3. Aspek yang dinilai bagi peneliti adalah: a. Data diri: 1) Pendidikan 2) Jabatan peneliti 23
3) Pendidikan/pelatihan fungsional di bidang penelitian dan/atau pengembangan serta memperoleh STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) b. Keberhasilan menjalankan tugas: 1) Penerbitan karya tulis ilmiah 2) Penciptaan prototype, desain, pilot project, alat dan produk 3) Penemuan teori dan konsep IPTEK yang dimanfaatkan untuk ketahanan pangan; 4) Perolehan paten IPTEK 5) Diseminasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi 6) Pembinaan kader peneliti (memimpin kelompok penelitian, membimbing/ konsultasi teknis, atau mengajar) 7) Bimbingan / konsultasi ilmiah / teknis kepada peneliti yang lebih muda. c. Cakupan dampak penelitian d. Dukungan pendanaan e. Prestasi dan penghargaan di bidang ketahanan pangan (fotocopy bukti dilampirkan) f. Dokumentasi keberhasilan kegiatan untuk melengkapi informasi dalam profil (kumpulan kegiatan dalam bentuk hardcopy (foto) dan/atau softcopy (video/CD/Flashdisk)). 5. Pembina Ketahanan Pangan Aspek yang dinilai adalah:
bagi Kepala
Desa/Lurah
a. Kelembagaan pangan di desa/kelurahan (kelompok lumbung pangan/kelompok tani/ gapoktan / dasawisma / koperasi tani/ kelembagaan lainnya) b. Pembangunan Sistem Ketahanan Pangan
24
1) Penyediaan data dan informasi ketahanan pangan (selama tahun 2012 – 2014) a) Data produksi komoditas pangan unggulan (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan) selama tahun 2012-2014 b) Data/informasi penduduk rawan pangan/ status gizi balita/kemiskinan tahun 2012– 2014 i. Data penduduk rawan pangan/ kemiskinan ii. Data perkembangan status gizi balita; c) Data/informasi sarana dan prasarana (jalan/jembatan/jalan usahatani/ pengairan alsintan/pasar) d) Dukungan permodalan (UKM/Koperasi/ KUR/KKPE, dll) 2) Pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan selama Tahun 2012– 2014 a) Produksi pangan i. Persentase perkembangan produksi pangan (rata-rata trend tahun 2012– 2014) ii. Peningkatan produksi/penyediaan pangan : (a) Upaya-upaya peningkatan produksi/ penyediaan pangan (peningkatan prasarana, sarana produksi, penanggulangan hama penyakit, penggunaan mekanisasi pertanian, jalan, transportasi, gudang/ penyimpanan, pasar, dll); (b) sumber dana iii. Cadangan/lumbung pangan : (a) perkembangan jumlah kelembagaan cadangan/lumbung pangan, dan (b) sumber dana
25
b) Peningkatan diversifikasi pangan (program dan sumber dana) i. Program optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan ii. Pengembangan pengolahan pangan lokal iii. Sumber dana c) Penanganan Daerah Rawan Pangan/Miskin i. Pemberian bantuan pangan dari desa/ kelurahan (bukan program raskin) ii. Upaya pemerintah desa/kelurahan dalam mengembangkan usaha produktif kelompok untuk penanganan rawan pangan/miskin d) Perbaikan Gizi dan Peningkatan Kesehatan i. Upaya peningkatan pelayanaan kesehatan (Posyandu, Poskesdes, warung obat desa, pos persalinan terpadu, dll) ii. Penanganan Balita Gizi Buruk iii. Sumber Dana c. Prestasi dan dilampirkan)
penghargaan
(fotocopy
bukti
1) Prestasi dan penghargaan di bidang pangan dan gizi 2) Prestasi dan penghargaan Non-Pangan d. Dokumentasi keberhasilan kegiatan untuk melengkapi informasi dalam profil (kumpulan kegiatan dalam bentuk hardcopy (foto) dan/atau softcopy (video/ CD/Flashdisk)). Aspek yang dinilai Bupati/Walikota :
bagi
Gubernur
dan
Aspek penilaian mencakup keberhasilan melampaui penugasan dalam mencapai swasembada padi, jagung, dan kedelai (PAJALE) dari target yang ditetapkan. Penjaringan dilakukan oleh DKP Pusat. 26
III.
A.
MEKANISME PENJARINGAN/PENGUSULAN DAN PENILAIAN MekanismePenjaringan/Pengusulan Penjaringan/pengusulan calon penerima Penghargaan APN dikoordinasikan oleh Sekretariat DKP dengan melibatkan anggota DKP di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan dilakukan secara berjenjang dan/atau langsung, yaitu: 1. Pengusulan secara berjenjang Penjaringan dimulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga ke pusat yang dikoordinasikan oleh Sekretariat DKP bersama-sama dengan anggota DKP pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Proses penjaringan pada setiap tingkatan sebagai berikut: a) Kabupaten/Kota Usulan calon penerima penghargaan dari setiap kabupaten/kota maksimal 9 (sembilan) calon, terdiri dari: - Kategori Pelopor Ketahanan Pangan 1 (satu) calon. - Kategori Pemangku Ketahanan Pangan 1 (satu) calon. - Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan 3 (tiga) calon, mewakili kelompok produksi pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri pangan olahan atau perakitan/perekayasaan teknologi pangan. - Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan 3 (tiga) calon mewakili penyuluh, peneliti/pengembang dan pengawas/pengendali di bidang pangan, kesehatan hewan dan ikan, serta bentuk pelayanan fungsional lainnya dalam rangka pembangunan Ketahanan Pangan. - Kategori Pembina Ketahanan Pangan 1 (satu) calon khusus untuk kepala desa/lurah. 27
b) Provinsi Usulan calon penerima dari tingkat kabupaten/kota diseleksi kembali di tingkat provinsi, kemudian 9 (sembilan) calon terbaik diusulkan ke tingkat pusat terdiri dari: - Kategori Pelopor Ketahanan Pangan 1 (satu) calon. - Kategori Pemangku Ketahanan Pangan 1 (satu) calon. - Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan 3 (tiga) calon, mewakili kelompok produksi pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri pangan olahan atau perakitan/perekayasaan teknologi pangan. - Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan 3 (tiga) calon mewakili penyuluh, peneliti/pengembang dan pengawas/ pengendali di bidang pangan, kesehatan hewan dan ikan, serta bentuk pelayanan fungsional lainnya dalam rangka pembangunan Ketahanan Pangan. - Kategori Pembina Ketahanan Pangan 1 (satu) calon khusus untuk kepala desa/lurah. Pengusulan calon penerima ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat Pusat dilakukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut : a. Formulir pengajuan dan profil keberhasilan disusun maksimal 20 halaman, hanya menyampaikan usaha/kegiatan dan keberhasilan yang telah dicapai. Khusus bagi calon dari kategori pelopor dan pemangku yang diusulkan secara langsung oleh kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan harus disertai dengan rekomendasi dari instansi terkaitdi kabupaten/kota dan ditembuskan kepada Sekretaris DKP provinsi. b. Data pendukung seperti artikel, karya ilmiah, foto kegiatan, contoh produk, audio visual disampaikan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy bersamaan dengan penyampaian ringkasan profil.
28
Batas waktu pengiriman usulan calon penerima penghargaan APN 2015 adalah sebagai berikut: -
-
Dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi paling lambat tangga l3 Juli 2015 (stempel pos). Dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi atau pengusulan yang dilakukan secara langsung, dikirimkan ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat Pusat paling lambat tanggal 24 Agustus 2015 (stempel pos).
2. Penjaringan secara langsung •
Kategori Pelopor dan Pemangku - Diusulkan oleh kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan disertai rekomendasi dari instansi terkait di kabupaten/kota, dikirim kepada Sekretariat DKP di Pusat dan ditembuskan kepada Sekretariat DKP provinsi. - Diusulkan oleh kementerian/lembaga anggota DKP termasuk eselon I lingkup Kementerian Pertanian dikirim kepada Sekretariat DKP di Pusat. - Masing-masing kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan, serta Kementerian/Lembaga anggota DKP, dapat mengusulkan 1 (satu) calon penerima untuk setiap kategori.
•
Kategori Pelayanan dan Pelaku Diusulkan oleh kementerian/lembaga anggota DKP termasuk eselon I lingkup Kementerian Pertanian, masing-masing mengusulkan 1 (satu) calon penerima untuk setiap kategori kepada Sekretariat DKP Pusat.
•
Kategori Pembina (Gubernur, Bupati/Walikota) Penjaringan dilakukan oleh DKP Pusat. Penyampaian profil dan dokumen pendukung dilakukan setelah seleksi awal oleh DKP Pusat. 29
B.
Mekanisme Penilaian Penilaian calon penerima penghargaan APN secara umum dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : 1) Seleksi Seleksi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan umum dan kelengkapan formulir pengajuan. 2) Seleksi Dokumen Seleksi dokumen dilakukan melalui penilaian terhadap profil calon penerima dan data pendukungnya dengan menggunakan kuesioner (lampiran 1 s.d 6). Rekapitulasi hasil seleksi (administrasi dan dokumen pendukung penerima penghargaan) dilakukan oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota/Provinsi dan Pusat. 3) Hasil seleksi dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan selanjutnya disampaikan kepada Tim Penilai untuk diteliti dan dinilai. Hasil tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan daftar nominasi yang selanjutnya akan dilakukan wawancara dan verifikasi lapangan. 4) Verifikasi lapangan dimaksudkan untuk melihat kesesuaian data/informasi yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan dengan menggunakan kuesioner (lampiran 1 s.d 6). 5) Penetapan Peringkat Nominasi Hasil verifikasi lapangan di tingkat pusat akan digunakan sebagai dasar untuk penetapan peringkat nominasi yang akan disampaikan kepada Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan/Kepala Badan Ketahanan Pangan.
30
Adapun mekanisme penilaian secara rinci masing-masing kategori adalah sebagai berikut : a. Kategori Pelopor Ketahanan Pemangku Ketahanan Pangan
Pangan
pada dan
1) Tingkat Kabupaten/Kota Usulan calon penerima yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota akan dilakukan seleksi persyaratan/penilaian dokum en/verifikasi lapangan oleh tim di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan penilaian tersebut ditetapkan 1 (satu) calon terbaik untuk Kategori Pelopor Ketahanan Pangan dan 1 (satu) calon terbaik untuk Kategori Pemangku Ketahanan Pangan yang selanjutnya akan diusulkan ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi. 2) Tingkat Provinsi Usulan calon penerima dari kabupaten/kota yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi akan dilakukan seleksi persyaratan/penilaian dokumen/verifikasi lapangan oleh tim seleksi di tingkat provinsi. Hasil penilaian tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan 1 (satu) calon terbaik untuk Kategori Pelopor Ketahanan Pangan dan 1 (satu) calon terbaik untuk Kategori Pemangku Ketahanan Pangan yang selanjutnya akan diusulkan ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat. 3) Tingkat Nasional Usulan calon penerima dari provinsi yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat akan dilakukan seleksi persyaratan/penilaian do kumen/verifikasi lapangan oleh tim tingkat nasional. Hasil penilaian tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan 8 (delapan) calon 31
terbaik untuk Kategori Pelopor Ketahanan Pangan dan 5 (lima) calon terbaik untuk Kategori Pemangku Ketahanan Pangan. b. Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pelayanan Ketahanan Pangan Penilaian calon yang diusulkan melalui Dewan Ketahanan Pangan : 1) Tingkat Kabupaten/Kota Usulan calon penerima yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota akan dilakukan seleksi persyaratan/penilaian dokumen/verifikasi lapangan oleh tim seleksi di tingkat kabupaten/ kota. Berdasarkan penilaian tersebut ditetapkan 3 (tiga) calon terbaik untuk Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan yang dapat mewakili kelompok pengembangan produksi/ pemberdayaan masyarakat /pengembangan industri pangan olahan/perakitan teknologi pangan. Disamping itu, ditetapkan juga 3 (tiga) calon terbaik untuk Kategori Pelayanan Ketahanan Panganyang dapat mewakili penyuluh/ pendamping, pengawas/pengendali organisme pengganggu tumbuhan/medik veteriner/ penyidik, dan peneliti. Keenam calon terbaik dari dua kategori tersebut dapat diusulkan ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi. 2) Tingkat Provinsi Usulan calon penerima dari kabupaten/kota yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi akan dilakukan seleksi persyaratan/penilaian dokumen/ verifikasi lapangan oleh timseleksi di tingkat provinsi.
32
Berdasarkan penilaian tersebut ditetapkan 3 (tiga) calon terbaik untuk Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan yang dapat mewakili kelompok pengembangan produksi/ pemberdayaan masyarakat /pengembangan industri pangan olahan/perakitan teknologi pangan. Disamping itu, ditetapkan juga 3 (tiga) calon terbaik untuk Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan yang dapat mewakili penyuluh/ pendamping, pengawas/pengendali organisme pengganggu tumbuhan/medik veteriner/ penyidik, dan peneliti. Keenam calon terbaik dari dua kategori tersebut dapat diusulkan ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat. 3) Tingkat Nasional Usulan calon penerima dari provinsi yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat akan dilakukan seleksi persyaratan/penilaian dokumen/verifikasi lapangan oleh tim verifikasi tingkat nasional. Hasil penilaian tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan 30 (tiga puluh) calon terbaik untuk Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan dan 10 (sepuluh) calon terbaik untuk Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan. c. Kategori Pembina Ketahanan Pangan Kepala Desa/Lurah Usulan yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dilakukan seleksi/penilaian oleh Tim Seleksi di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya ditetapkan 1 (satu) calon terbaik yang akan diusulkan ke tingkat provinsi. 33
Usulan calon penerima dari kabupaten/kota yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi akan dilakukan seleksi persyaratan/ penilaian dokumen/verifikasi lapangan oleh tim seleksi di tingkat provinsi. Selanjutnya ditetapkan 1 (satu) calon terbaik yang akan diusulkan ke tingkat nasional. Usulan calon penerima dari provinsi yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat akan dilakukan seleksi persyaratan/ penilaian dokumen/verifikasi lapangan oleh tim verifikasi tingkat nasional. Hasil penilaian tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan 15 (lima belas) calon terbaik untuk Kategori Pembina Ketahanan Pangan khusus Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain. Gubernur, Bupati/Walikota Khusus untuk Kategori Pembina (Gubernur dan Bupati/Walikota), penjaringan calon penerima penghargaan dilakukan oleh DKP Pusat. Tabel 1. Jumlah Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara untuk masing-masing Kategori No. 1 2 3
Kategori
Pelopor Ketahanan Pangan Pemangku Ketahanan Pangan Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (kegiatan produksi pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri pangan olahan, atau perakitan teknologi pangan) Pelayanan Ketahanan Pangan 4 (penyuluhan, penelitian/ pengembangan, pengawasan/ pengendalian) Pembina Ketahanan Pangan 5 Gubernur Bupati/Walikota Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain Jumlah Keterangan :
Jumlah Penerima *) 8 5 30
10 2 5 15 75
*) Komposisi ini dapat berubah sesuai dengan jumlah calon yang masuk dan hasil seleksi calon penerima Penghargaan APN.
34
C.
Mekanisme Penetapan Tim Verifikasi dan Penilaian Tingkat Nasional membuat rekomendasi calon penerima Penghargaan APN dan mengusulkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan paling banyak 75 calon penerima yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan untuk ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015.
35
IV. A.
PENYELENGGARAAN
Ruang Lingkup Penyelenggaraan Dalam proses penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN perlu dilakukan persiapan pelaksanaan, sosialisasi, penjaringan dan seleksi calon yang dilakukan oleh daerah dan pusat. Sosialisasi pemberian Penghargaan APN kepada masyarakat dan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dapat dilakukan melalui pertemuan dan publikasi di berbagai media cetak maupun elektronik. Di tingkat nasional akan dilakukan upacara penyerahan penghargaan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
B.
Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015 direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan November 2015 di Istana Negara. Waktu penyelenggaraan dapat berubah sesuai dengan kesediaan waktu Presiden Republik Indonesia. Jadwal tentatif pelaksanaan penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN Tahun 2015 adalah sebagaimana pada Tabel 2.
36
Tabel 2. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Penyelenggaraan PemberianPenghargaan APN Tahun 2015 No. 1.
2.
Kegiatan Persiapan: - Penetapan Panitia Penyelenggara - Penyusunan Pedoman Umum - Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi kegiatan APN: - Pusat- Provinsi - Provinsi – Daerah
3.
Penjaringan dan Seleksi Calon
4.
Verifikasi dan Penilaian
5.
Penetapan Calon Penerima APN
6.
Penyerahan Penghargaan
Mar Apr Mei Jun Jul
Agt Sep Okt Nov
X X
X
X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X X
X X
Keterangan : jadwal Penyerahan Penghargaan disesuaikan dengan agenda kenegaraan Presiden
C.
Pembiayaan Penyelenggaraan Pemberian Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015 dibiayai dari anggaran APBN Tahun 2015 Kementerian Pertanian dan kementerian lainnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
37
V.
PEMBINAAN DAN EVALUASI
A. Pembinaan Masing-masing penerima penghargaan diharapkan dapat mempertahankan prestasi/kinerja yang telah diperolehnya. Untuk itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan sehingga dampak pemberian penghargaan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. B. Evaluasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat melakukan evaluasi terhadap penerima penghargaan untuk melihat perkembangan pasca pemberian penghargaan, sehingga dapat diketahui permasalahan yang dihadapi dan dicarikan pemecahannya. Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun yang mencakup: 1. Keadaan ketika ditetapkan sebagai penerima penghargaan; 2. Keadaan setelah ditetapkan sebagai penerima penghargaan; 3. Permasalahan yang dihadapi; 4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah; dan 5. Perkembangan dan keberlanjutan dari keberhasilan yang telah dicapai.
38
VI.
PENUTUP
Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan operasional bagi aparat pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemberian penghargaan APN sehingga memberikan hasil yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila diperlukan, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dapat menyusun petunjuk pelaksanaan teknis yang lebih rinci.
39
