NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. SK Menkeh & HAM RI No. C-796 HT. 03-02-th. 2002 tanggal 13 Mei 2002 SK Kepala BPN No. 16 - X - 2002 tanggal 29 Oktober 2002 Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 646/PM/STTD - N/2003 tanggal 29 Agustus 2003
SALINAN
Akta
:
PERNYATAAN KEPUTUSAN_____________________ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA P.TT'. BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk BERKEDUDUKAN P I BADUNG-BALI____________
Tanggal
:
12 JUNI 2 0 1 3 _______________________ _
Nomor
Jl. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat (11180), Indonesia Telp.: (021) 6241822, 6241833 Fax.: (021) 6241730 E-mail:
[email protected]
1 ;. *\l.(
>r
•'
PERNYATAAN KEPUTUSAN . ...
kw
•/
*
•
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIAS A P.T. BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk. N om or: 64. -Pada hari ini, Jumat, tanggal duabelas Juni duaribu lim abelas-----------(12-06-2015), pukul 16.20 (enambelas lewat duapuluh menit) -----------Waktu Indonesia Barat.----------------------------------------------------------------------Hadir dihadapan saya, HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana H ukum ,----Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya -akan disebut pada bagian akhirakta in i:----------------------------------------------1. Tuan JAP OWEN RONADHI, lahirdi Ujung Pandang, pada tanggal — tigapuluh satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh enam ----(31-01-1966), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal — di Jakarta, Jalan Pulau Matahari II Blok A5/33, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan — Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah — Khusus ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: -----3172013101660006;---------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama perseroan terbatas tersebut di bawah in i.---------------------------------------2. Nyonya ANNI SUWARDI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua Juli seribu sembilan ratus tujuhpuluh dua (02-07-1972), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Muara Karang Blok E 1.S, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara dengan Nomor Induk -----Kependudukan: 3172014207720009;----------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Direktur Utama perseroan terbatas tersebut di bawah in i-------------------------------menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan
2 ' rnereka masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian mewakili Direksi dan selaku kuasa Rapat Umum Pemegang Saham — Luar Biasa P.T. BALI TOWERINDO SENTRA Tbk tanggal duabelas — Juni duaribu limabelas (12-06-2015) yang Berita Acara Rapatnya dibuat — oleh saya, Notaris, N om or: 62, tertanggal duabelas Juni duaribu lima — belas (12-06-2015), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari P.T. BALI TOWERINDO SENTRA Tbk, berkedudukan di Badung, Bali, yang anggaran dasarnya telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagaimana ternyata dalam akta Berita Acara Rapat tertanggal dua puluh dua November tahun duaribu tujuh (22-11-2007) N om or: 99, dibuat oleh YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal tujuhbelas Desember duaribu tujuh (17-12-2007) Nomor: C-06897 HT.01.04-TH.2007 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal delapan Januari duaribu delapan (08-01-2008),
Nomor: AHU-AH.01.10-0598, anggaran dasar
mana telah diubah lagi dengan : --------------------------------------------------------a. akta Berita Acara Rapat tertanggal duapuluh tiga Februari duaribu --duabelas (23-02-2012), Nomor : 34, dibuat oleh YULIA, Sarjana — Hukum tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri — Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat — Keputusannya tertanggal duabelas Maret duaribu duabelas-----------(12-03-2012) Nomor: AHU-13128.AH.01.02.Tahun 2012;-----------------b. akta Berita Acara Rapat tertanggal tigapuluh September duaribu tigabelas (30-09-2013), Nomor 138, dibuat oleh saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
3 Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal duapuluh enam November duaribu tigabelas (26-11-2013) Nomor: — AHU-61437.AH.01.02.Tahun 2013 serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal dua puluh delapan November duaribu tigabelas (28-11-2013) Nomor: -— AHU-AH.01.10-51407;-----------------------------------------------------------------c. akta Berita Acara Rapat tertanggal duapuluh empat Januari duaribu — empatbelas (24-01-2014), Nomor 67, dibuat oleh saya, Notaris, — yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar — Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem — Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi — Manusia Republik Indonesia pada tanggal lima Februari duaribu — empatbelas (05-02-2014) Nomor: AHU-AH.01.10-03322;------------------dan berhubungan dengan akta yang memuat susunan terakhir Pemegang Saham
serta
anggota
Direksi
dan
Dewan
Komisaris
Perseroan,
sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat tanggal tigapuluh September duaribu tigabelas (30-09-2013) Nomor: 138 tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan
dicatat
dalam
database
Sistem
Administrasi
Badan
Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal duapuluh delapan November duaribu tigabelas (28-11-2013) Nomor: AHU-AH.01.10-51408; -----------------------------------------------------------dan menurut keterangan Direksi Perseroan tidak ada perubahan--------anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas.-----------------------------Untuk selanjutnya P.T. BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk tersebut diatas dalam akta ini akan disebut ’’Perseroan”. ---------------------------------------------Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : ---------------------------------------------------------------------------------
4 A. Bahwa pada hari Jumat, tanggal duabelas Juni duaribu limabelas — (12-06-2015), pukul 15.08 (limabelas lewat delapan menit) sampai dengan pukul 15.28 (limabelas lewat duapuluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ballroom Sasono Mulyo 3, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 18-20, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “ Rapat” );------------------------------------------------------B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK NO. 32”), telah dilakukan pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat berikut mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan P.T. Bursa Efek Indonesia melalui surat masing-masing nomor : 008/BTS-OJK/IV/15 dan 010/BTS-IDX/IV/15, keduanya tertanggal duapuluh tujuh April duaribu limabelas ----------(27-04-2015); d a n -----------------------------------------------------------------------C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 4 POJK NO. 32, telah dilakukan pengumuman mengenai akan diselenggarakannya Rapat ini, dalam surat kabar harian INVESTOR DAILY terbit pada tanggal enam Mei duaribu limabelas (06-05-2015); se rta ------------------untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 POJK NO. 32, telah dilakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham dalam surat kabar harian INVESTOR DAILY terbit pada tanggal duapuluh satu Mei duaribu limabelas (21-05-2015);-----------------------------------------------------bahwa selembar dari surat kabar yang memuat pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut diatas, dijahitkan pada minuta akta saya Notaris, Nomor : 62 tertanggal duabelas Juni duaribu lim abelas-----(12-06-2015). ------------------------------------------------------------------------------Kedua iklan pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut telah pula diunggah ke dalam website Perseroan, www.balitower.co.id dan
5 website Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id. ---------------------------------D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal
dua puluh Mei duaribu limabelas (20-05-2015) pukul 16.00
(enambelas) Waktu
Indonesia Barat yang diterbitkan oleh P.T.
Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 691.124.300 (enam ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus) saham .-----------------------------------------------------------------------E. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh P.T. Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 614.571.990 (enam ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham atau lebih kurang 88,92 % (delapan puluh delapan koma sembilan dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 26 ayat 1 POJK No.32 juncto Pasal 23 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat 1 UUPT, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.---------F. bahwa Rapat dipimpin oleh Tuan Insinyur MAKMUR JAURY dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan, sesuai dengan ketentuan
Pasal
22
ayat
1 anggaran
dasar
Perseroan
dan
berdasarkan penunjukan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Sirkuler Resolusi Rapat Dewan Komisaris tertanggal sepuluh Mei duaribu limabelas (10-05-2015) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal duabelas Juni duaribu limabelas ---------------------(12-06-2015).N om or: 62 tersebut.-------------------------------------------------G. Bahwa acara Rapat antara lain : ---------------------------------------------------1. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;--------------------------------2. Pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan (stock split) d a ri-------
6 Rp. 100,- (seratus Rupiah) persaham menjadi Rp. 20 (duapuluh — Rupiah) persaham (perbandingan 1:5);------------------------------------3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya akan dilakukan penyesuaian Keuangan
atas Nomor
diterbitkannya
Peraturan
32/POJK.04/2014
tentang
Otoritas Rencana
Jasa dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK NO. 32”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No.33”); d a n ---------------------------4. Perubahan ketentuan Pasal 12 ayat 6 anggaran dasar Perseroan. H. bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat tertanggal duabeias Juni duaribu limabelas (12-06-2015) Nomor : 62, yang dibuat oleh saya, Notaris (selanjutnya disebut “Berita Acara Rapat”) . -------------------------------------I.
bahwa keputusan untuk acara Rapat semacam itu perlu diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada instansi yang berwenang.-------------------------------
J. bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat akta Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri yang terlepas dari akta Berita Acara Rapat tersebut di atas.-------------------------------------------------------K. bahwa para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Rapat sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat tersebut untuk menyatakan keputusan atas acara Rapat tersebut dalam suatu akta notaris;-----------------------------Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para penghadap dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut dengan ini menyatakan kembali bahwa Rapat telah memutuskan:-------------------------------------------------------1. menerima dengan baik pengunduran diri Tuan DAVID SIDARTA dari selaku
Komisaris
Perseroan
dan
mengangkat Tuan
!
7 JOHNNY SWANDI SJAM sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak Rapat ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua setelah tanggal Rapat, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017.--------------------------------------------------------------------------------2. menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp. 20,(duapuluh Rupiah) per saham, karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan.------------------------------3. mengubah ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan POJK No. 32 dan POJK No. 33 tersebut, dari dan oleh karenanya dengan ini mengubah ketentuan Pasal 11 tentang Direksi; Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Direksi; Pasal 13 tentang Rapat Direksi; Pasal 14 tentang Dewan Komisaris; Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris; Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris; Pasal 18 tentang Rapat Umum Pemegang Saham; Pasal 19 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; Pasal 20 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; Pasal 21
tentang
Tempat,
Pengumuman,
Pemanggilan,
dan
Waktu
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; Pasal 22 tentang Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham; Pasal 23 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan Pasal 26 tentang Pengubahan Anggaran Dasar.----------------------------------------------------------------------------------------4. mengubah ketentuan Pasal 12 ayat 6 anggaran dasar Perseroan.------Sehubungan dengan perubahan ketentuan-ketentuan anggaran dasar tersebut diatas,
maka
untuk
selanjutnya
seluruh Anggaran
Dasar
Perseroan, menjadi berbunyi sebagai berikut: -------------------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
8 ---------------------------------------------- Pasal 1 -------------------------------------------1. Perseroan terbatas ini bernama P.T. BALI TOWERINDO SENTRA
I
Tbk., (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Badung, B ali.---------------------------------2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik
1 I
di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.------------------------------------------------------------------------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN----------------------------------------------------- ---------- Pasal 2 -------------------------------------------Perseroan didirikan sejak tanggal enam Juli dua ribu enam (06-07-2006) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal dua puluh delapan November dua ribu enam (28-11-2006) Nomor: W16-00119 HT.01.01-TH.2006 dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya;--------------------------------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA------------------------------------------------------------Pasal 3 ------------------------------------------1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : ----------------------------------------------berusaha dalam bidang perdagangan umum dan ja s a ;-------------------2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: ------------------------------a.
Kegiatan utama Perseroan, yaitu perdagangan alat telekomunikasi, alat-alat elektrikal serta usaha di bidang jasa yang meliputi jasa penyediaan, pembelian, pengelolaan dan penyewaan bangunan dan infrastruktur, termasuk diantaranya menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, sarana telekomunikasi, jasa konsultasi di bidang
instalasi
telekomunikasi
serta
melakukan
penyertaan
saham (investasi) pada perusahaan lain;----------------------------------b.
Kegiatan
usaha
penunjang
Perseroan
yaitu jasa
konsultasi
manajemen dan pengembangan sumber daya manusia, jasa telekomunikasi, jasa teknologi informasi, jasa penyediaan instalasi
I
9 perangkat telekomunikasi, perawatan sarana jaringan/perangkat telekomunikasi, jasa pengelolaan dan penyewaan bangunanbangunan, ruangan-ruangan serta fasilitasnya.------------------------------------------------------------------- M O D A L --------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 4 ----------------------------------------------1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus — milyar Rupiah), terbagi atas 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) -— saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,- (duapuluh — Rupiah), 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh ----Rp. 69.112.430.000,- (enam puluh sembilan milyar seratus duabelas juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) atau sebanyak 3.455.621.500 (tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus) saham oleh para pemegang saham yang seluruhnya telah mengambil bagian saham .---------------------------------------------------3. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------a. benda yang
akan
dijadikan
setoran
modal
dimaksud
wajib
diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan rapat umum pemegang saham mengenai penyetoran tersebut;---------------------b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun ju g a ;--------------------------------------c. memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dengan korum sebagaimana diatur dalam angka 15 huruf c butir 1 peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tertanggal empat belas Mei dua ribu delapan (14-05-2008) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum —
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. d. dalam hal benda yang dijadikan setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar w ajar;-----------e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhiryang telah diperiksa oleh Akuntan----yang terdaftardi OJKdengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 4. Saham-saham yang masih dalam simpanan/portepel akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah pari, dengan mengindahkan peraturanperaturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-------------5. Kecuali sebagaimana ditentukan pada ayat 7 Pasal 4 ini, jika saham yang
masih
dalam
simpanan
akan
dikeluarkan
dengan
cara
penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya disingkat dengan “Penawaran Umum Terbatas”) kepada para pemegang saham,
maka seluruh pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut juga “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu disingkat “HMETD”) seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional);-----------------HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan
11 mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar M odal.--------------------------------------------------Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang------------berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan D ireksi.------------------------------------------------------------------Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal 4 in i.-------------------------------------------------Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya, dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.--------------------------------------------------Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian : --------------------------------------------------------------------------(i) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi — dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;----------------------
12 (ii) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum
Terbatas
tersebut
telah
ditetapkan jumlahnya
serta
dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan daripada yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;------------------------ -----------------demikian dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.--------------6. Ketentuan ayat 4 dan 5 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham seperti obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu
dan
lainnya
dengan
mengindahkan
peraturan
perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, dan tidak mengurangi izin pihak yang
berwenang
sejauh
disyaratkan
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan (selanjutnya disebut “Efek Bersifat Ekuitas”). --7. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham seperti obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan d i------
1 i
13 bidang Pasar Modal. 8. Direksi berwenang mengeluarkan saham, efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham seperti obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham yang ada;--------------------------------------------------Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang Saham, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :---------------------------------------- ditujukan kepada karyawan Perseroan;---------------------------------------- ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi
menjadi
saham,
yang
telah
dikeluarkan
dengan
persetujuan rapat umum pemegang saham;---------------------------------- dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham; dan/atau----------dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;------------------------------------------------------------------------Saham, efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek ya n g -----mengandung
hak
untuk
memperoleh
saham
seperti
obligasi
konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dikeluarkan tersebut dapat dijual Perseroan kepada pihak lain dengan harga, jumlah, jangka waktu dan persyaratan yang ditentukan oleh Rapat Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasal Modal.----------------------------------------------------------------------------peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka
14 ketentuan dalam ayat 4, 5, 6, 7 dan 8 Pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut;-----------------------------------------------------------------10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya-----------penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----------------------------------11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:---------------------------------------a. telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham ----untuk menambah modal dasar;-----------------------------------------------b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak A sasi------Manusia Republik Indonesia;---------------------------------------------------c.
penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah penambahan modal dasar mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-------
d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksuddalam butir c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat “UUPT”) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir c di atas ini tidak terpenuhi.------e. Persetujuan rapat umum pemegang saham sebagaimana-----------dimaksud dalam butir a diatas ini termasuk juga persetujuan untuk
15 mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas.----------------------------------------------------------------------------------Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal — dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal ya n g --------mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak-----yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus-------persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.----------------------------------------------12. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan:-----------------------------------------------------------------------------a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan --kepada masyarakat; dan;--------------------------------------------------------b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan----jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk -menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui------------Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.----------------------------------------------------S A H A M ----------------------------------------------------------------------------------------Pasal 5 ------------------------------------------1. Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham-saham — atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham — Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------2. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat --dibagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UUPT.--------------------3. Jika suatu tindakan Perseroan mengakibatkan terjadi pecahan nilai nominal saham, ketentuan mengenai perlakuan pecahan nilai nominal
16 saham, hak pemegang pecahan nilai nominal saham dan bukti pemilikan pecahan nilai saham akan ditetapkan di dalam Rapat Umum Pemegang
Saham
yang
memutuskan
tindak
Perseroan
yang
mengakibatkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut.------4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.----------------------------------------------------------------------setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.------------- ------5. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi m ilik----------beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam
Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap
pemegang saham yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.-----------------------------6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen -atas saham itu ditunda.---------------------------------------------------------------7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan-----------mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.-------------------------------------------------Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal; serta--------------------------------------------------------------Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai — dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar M odal;---------
17 8. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-------------------------------------------------------------------------------------9. Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.--------------------------------------------------SURAT SAHAM------------------------------------------------------------------------------------ Pasal 6 -------------------- -------------------1. Bukti kepemilikan Saham sebagai berikut:--------------------------------------a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.--------------------b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, atau pada Bank--------Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif),---------diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi Pencatatan Saham yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham.---------------2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang-------memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham .---------------------------------3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : ----------------------a. Nama dan alamat para pemegang saham;--------------------------------b. Nomor surat saham ;--------------------------------------------------------------c. Tanggal pengeluaran surat saham ;------------------------------------------d. Nilai nominal saham .--------------------------------------------------------------4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: a.
Nama dan alamat pemegang saham;-------------------------
18 b. Nomor surat kolektif saham ;----------------------------------------------------c. Tanggai pengeluaran surat kolektif saham ;--------------------------------d. Nilai nominal saham;--------------------------------------------------------------e.
Jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan.-------
5. Konfirmasi Pencatatan Saham yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan : -------------------------------------------------------------------------a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif ya n g --------bersangkutan;-----------------------------------------------------------------------b. Tanggai pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham ;-----------------c. Jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan--------Saham;--------------------------------------------------------------------------------d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi-------Pencatatan Saham;---------------------------------------------------------------e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya;--------------------------------------------f.
Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan-------Konfirmasi Pencatatan Saham ;------------------------------------------------
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi — konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus----------dibubuhi tanggai pengeluaran serta memuat tandatangan dari seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau — obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat----dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan------------perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa------
19 Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.---------------------------------------------- SURAT SAHAM PENGGANTI------------------------------------------------------------------------- Pasal 7 --------—— -----------------------------1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup, bahwa : ----------a. surat saham tersebut rusak;----------------------------------------------------b. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan kepada Perseroan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.-----------------------------------------c. asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah — diberikan surat saham pengganti.---------------------------------------------2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut-----dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup, bahwa : — a. surat saham tersebut hilang;----------------------------------------------------b. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat----saham adalah pemilik surat saham tersebut; d a n -----------------------c. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat----saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi. -3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.---------------------------------4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat-------mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak--------dan/atau surat saham hilang, dengan menyebutkan alasannya.----------Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam -----rapat Direksi, hal mana harus dicatat dalam Berita Acara Rapat--------tersebut.------------------------------------------------------------------------------------5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di -Bursa di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan dalam -
20 waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum — pengeluaran pengganti surat saham dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham saham Perseroan dicatatkan. — 6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham — pengganti.---------------------------------------------------------------------------------7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat — saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.---------------------------------------------------------------------------------- PENITIPAN KOLEKTIF--------------- ---------------------------------------------------------------Pasal 8 -----------------------------------------1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku------------ketentuan dalam pasal ini yaitu : ----------------------------------------------------a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian — untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga---------------Penyimpanan dan Penyelesaian;---------------------------------------------b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian a ta u ---------Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang — rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut; — c.
apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian------merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk
21 .7
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;-------------------------------------------d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada-----Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;---------------------------------------e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif----yang terdaftar atas nama lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak---------investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga---------------Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; --Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;-------------------------f.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau — Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening E fek;-----
g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi — yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapatditukarkan antara satu dengan yang lain ;----------------------------------h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan — Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar-------sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;--------------------------------------------------------------i.
Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan — Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita --
22 berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.---------------------------------------------------------------------j.
pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan — Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat — Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang-----dimilikinya pada rekening tersebut;-------------------------------------------
k.
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian d a n ----Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan — Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan — selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan-----Rapat Umum Pemegang Saham;---------------------------------------------
l.
Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam — Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang------termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ya n g----merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk — kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan-----Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan — ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan --nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;--------------------------
m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga-------Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan------Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian d a n -------seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut----menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada-----Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan -masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian d a n ------
23 Perusahaan Efek tersebut;------------------------------------------------------n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang — merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk — kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan------Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; d a n -----o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak-----untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya — sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif — ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan------------ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek w ajib-----menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jum la h ----saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang----rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan d a n --------Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan----selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal ya n g --------menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk — memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya------------tersebut.-------------------------------------------------------------------------------p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan-----perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham.......... saham Perseroan dicatatkan.-------------------------------------------------------------DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS---------------------------------------------------------Pasal 9 --------------------------------------------1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.------------------------2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: ---------------------------------------a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga--------
24 Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan d a n ---------------Penyelesaian;-----------------------------------------------------------------------b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham
yang dimiliki para
pemegang saham ;-----------------------------------------------------------------c. jumlah yang disetor atas setiap saham;------------------------------------d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;----f.
keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;------------------
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.-------------------------------------------------------------------------------Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara
Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.--------------------4. Dalam hal terjadi perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus------------Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi secara tertulis.-----------------------------------------------------------------------------Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----------------------------------5. Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar — Khusus harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris ----Utama.--------------------------------------------------------------------------------------6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khusus yang berkenaan
dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.-------------------------7. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham ---------berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar in i.-----------------------8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.---------------------------------------------------------------------Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan.--------------------------------------------Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham ya n g ---------namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham (-saham) -------tersebut.------------------------------------------------------------------------------------9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.----------------------------------Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham------------Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas sahamsaham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa —
26 Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.---------------------------------------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-------------------------------------------------------------------- Pasal 1 0 --------------------------------------------1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu------dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang — memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.----------------------b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan-----Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan d a n -----Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan E fek.----------------2. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan-----------ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi ketentuan peraturan--------perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa — Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----------3. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan------ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai------dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya-----peraturan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan atau tanpa persetujuan -dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap — Perseroan. --------------------------------------------------------------------------------4. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan — alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.------------------------------------------------5.
Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas — saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan —
27 kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk--------pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham--------------Perseroan dicatatkan.-----------------------------------------------------------------6. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik — asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap-----tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik — baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, h a l-------tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa — Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----------7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena----------kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang----mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan-------------permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.-------------------------------------------------------------------Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima — baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan— ketentuan dalam anggaran dasar in i.---------------------------------------------8. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham ya n g------------------diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan--------------perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.--------------------------------------------------D I R E K S I ------------------------------------------------------------------------------------Pasal 1 1 ------------------------------------------1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, yang paling kurang terdiri
28 dari 2 (dua) orang anggota Direksi dan 1 (satu) diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.--------------------------------------------------------------2. Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.-----------------------------------------------------------------------3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka),
kecuali
apabila
ditentukan
lain
dalam
Rapat
Umum
Pemegang Saham.---------------------------------------------------------------------4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. — 5. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat ---------------memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa --jabatannya berakhir, dengan terlebih dahulu memperhatikan — rekomendasi dari Dewan Komisaris.----------------------------------------------Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat — Umum Pemegang Saham.-----------------------------------------------------------6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, m aka------------pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan------------alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota---------Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.--------------------7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya — dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan d a n ---------
29 Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota D ireksi----dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah----diterimanya surat pengunduran d iri.------------------------------------------------Dalam
hal
Perseroan
tidak
menyelenggarakan
Rapat
Umum
Pemegang Saham dalam jangka waktu tersebut diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-------------------------------------------------------------------------------------8. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi ya n g--------bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasardan peraturan perundang— undangan yang berlaku.---------------------------------------------------------------Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan — diri diberikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--------membebaskannya.----------------------------------------------------------------------9. Dalam
hal
anggota
Direksi
mengundurkan
diri
sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka penguduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.--------------------------------------------------------------------------10. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu — dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 5 — pasal in i;------------------------------------------------------------------------------------11. Rapat Umum Pemegang Saham dapat: -----------------------------------------
mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota----Direksi yang
diberhentikan
dari jabatannya
atau
yang
-----
mengundurkan diri; a ta u ----------------------------------------------------------
30 -
mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan; a ta u -----------------------------------------------------------------------
-
menambah jumlah anggota Direksi baru.-----------------------------------
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.--------12. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila — anggota Direksi tersebut: ------------------------------------------------------------a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau-------------------------------------------b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan y a n g -----berlaku ; a ta u ------------------------------------------------------------------------c. meninggal dunia ; a ta u -----------------------------------------------------------d. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika a d a)-------ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang-------tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Sahamdapat dilimpahkan------kepada Dewan Komisaris.------------------------------------------------------------14. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab------apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 — (dua) orang, maka selambat-lambatnya 45 (empatpuluh lima) h a ri----setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan-----peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 15. Apabila
jabatan
Direktur
Utama
lowong
dan
selama
masa
ya belum diangkat atau belum memangku jabatannya,
31 maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai .Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong, maka berlaku ketentuan dalam pasal 15 ayat 11 anggaran dasar in i.--------------------------------------------------------------TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI------------------------------------- ----------------------------- Pasal 1 2 ---------------------------------------------1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya-----untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud d a n ------------tujuannya.----------------------------------------------------------------------------------2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung — jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan---------perundang-undangan yang berlaku.-----------------------------------------------3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung, baik di --dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain ---dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik ya n g ------mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan----pembatasan untuk: ---------------------------------------------------------------------a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ;----------b. menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak — milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini; c. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang; — d. mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan pihak — lain/badan hukum lain;------------------------------------------------------------e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang----harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang a ta u --------sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari harta kekayaan -----
32 (aktiva) Perseroan ;----------------------------------------------------------------f.
melakukan transaksi atau tindakan-tindakan lainnya ya n g -----------menyebabkan terjadinya perubahan atau penurunan (dilusi) jumlah kepemilikan/penyertaan saham di Perseroan;-----------------------------
g. mengubah kegiatan usaha Perseroan;---------------------------------------harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu atau akta-akta/ surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan------------Komisaris Perseroan.------------------------------------------------------------------4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak a ta u ------------menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100 % -(seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang — berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat d a n -------ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 anggaran — dasar Perseroan.------------------------------------------------------------------------5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama harus mendapat persetujuan Rapat Umum
Pemegang
Saham
Perseroan
dengan
syarat-syarat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;----------------------------------------------6. 2 (dua) orang anggota Direksi, dimana salah satunya adalah Direktur Utama atau anggota Direksi lainnya bersama-sama dengan Wakil Direktur Utama atau anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.------7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk
33 mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nam a-----Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam — surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang -kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.--------------------8. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.-------------------------------------------------------------------------------------9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, — anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan Rapat Umum
Pemegang
Saham
dengan
syarat-syarat dan
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3 anggaran dasar Perseroan,
dengan
memperhatikan
peraturan
Peraturan
Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: IX.E.1 tentang
Transaksi
Afiliasi
dan
Benturan
Kepentingan
Transaksi
Tertentu.-----------------------------------------------------------------------------------10. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan-----dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan — mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan-----seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh — anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan----------perundang-undangan yang berlaku.--------------------------------------------------------------------------------------- RAPAT DIREKSI-----------------------------------------------------------------------------------Pasal 1 3 -----------------------------------------1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh
34 salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. -2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.------3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi ya n g -------berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 12 ayat 6 anggaran dasar in i.-----------------------------------------------------------------------------------4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung
dengan mendapat tanda terima atau
dengan telegram, faksimile, yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelumnya, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, yang ditetapkan oleh Direktur Utama.------------------------5. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, — waktu dan tempat Rapat.-------------------------------------------------------------6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan-----dicatatkan, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.-------------------Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan — terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat-----diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---------------------------------------------------------------------------7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak ada atau
35 berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi. 8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. ------------9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang — mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh seluruh anggota Direksi. -10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah-----untuk mufakat.-----------------------------------------------------------------------------Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 14 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.-------------------------------11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama — berimbang, maka Direktur Utama selaku pimpinan Rapat yang — memutuskan.-----------------------------------------------------------------------------12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. --------------------------------------------------------a. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan
menjadi salah satu pihaknya
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -------b. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara — mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat —
36 menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.---------------------13. Berita acara atau risalah Rapat Direksi harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.---------------------------------14. Berita acara atau risalah Rapat Direksi yang dilakukan bersama dengan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat, serta disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.--------15. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 dan 14 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusankeputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun untuk pihak ketiga. ------------------------------------------------------------------------------16. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usulusul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut.-------------------------------------------Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.------------------------------------------------------------------------------------DEWAN KOMISARIS Pasal 14 1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, yang terdiri 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris lainnya yang menjabat sebagai Komisaris Independen.-----------------------------------------------------------------2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota —
37 Dewan Komisaris, maka jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tigapuluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.---------------------------------------------------------------------------------3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.-----------------------------------------------------------4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.------------------------------------------------5. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;-----------------------------------6. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 7. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada Rapat Umum Pemegang Saham.---------------------8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham .----------------------------------------------------------------------Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut, kecuali bila Rapat Umum Pemegang Saham menentukan la in .----------il Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan anggota -
38 Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini, maka pemberhentian menyebutkan
anggota
alasannya
dan
Dewan
Komisaris tersebut harus
memberikan
kesempatan
kepada
anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.---------------------------------------------------------------------10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan, dan Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan
Komisaris
dalam
jangka
waktu
paling
lambat
90
(sembilanpuluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran d iri;--------Dalam
hal
Perseroan
tidak
menyelenggarakan
Rapat
Umum
Pemegang Saham dalam jangka waktu tersebut diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.--------------------------------------------------------------------H .Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.------------------------------------------------Pembebasan
tanggung jawab
anggota
Dewan
Komisaris yang
mengundurkan diri diberikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan membebaskannya.--------------------------------------------------------12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga — mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.--------------------------------------
13. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:--------------------a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau ------------------------------------------b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundangundangan yang berlaku; atau---------------------------------------------------c. meninggal dunia; a ta u ------------------------------------------------------------d. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 14. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk: a. Mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang --------diberhentikan dari jabatannya; atau------------------------------------------b. Mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang ---------mengundurkan diri dari jabatannya; atau-----------------------------------c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan; a ta u --------------------------------------------------d. Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru;-------------------Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk
sisa
masa
jabatan
anggota
Dewan
Komisaris
yang
diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 15. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan ----Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.--------------16. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam
40 waktu selambat-lambatnya 45 (empat puiuh lima) hari s e s u d a h terjadinya
lowongan
tersebut,
untuk mengisi
lowongan
te rs e b u t
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang b e rla k u di bidang Pasar M odal.-------------------------------------------------------------------17. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka
s a la h
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat D e w a n Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama d a n ------------
m,mpuny“ •“ a m m a ' " ,b '■ ns ,,m ' “ ba° a i Komisaris Utama . -------------------------------------------------------------------------------------------------- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS-----------------------------------------------------------------Pasal 1 5 --------------------------------------------1. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik m engenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat ke p a d a Direksi.--------------------------------------------------------------------------------------2. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan d a ri-------Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk d a n atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan a ta s tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris. — 3. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak
memasuki
gedung-gedung,
kantor-kantor
dan
halam an
halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selam a jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan a la t A
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
ka s
Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 4. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat -*
j
41 Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.-----------------------------------------5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara d a n ----------Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----------------------Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka -segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.------------------------------------------------------------------------------------6. Pada setiap waktu Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan -menyebutkan alasannya.-------------------------------------------------------------7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara;-------Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam waktu
90
(sembilan
puluh)
hari
setelah
pemberhentian
sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya sem ula;--------------------------------------------------------------------------------------Rapat Umum Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang
untuk
memutuskan
apakah
anggota
Direksi
yang
diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya
42 semula
atau
diberhentikan
seterusnya,
dengan
terlebih
dahulu
memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.-----------------------------------------------------------8. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham
tidak
diselenggarakan,
maka
pemberhentian
sementara
anggota Direksi menjadi batal.------------------------------------------------------9. Rapat tersebut pada ayat 7 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.---------------------Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama.--------------------------------------Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.------------------------------------------------------Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. --------------------------------------------10. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak -hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.--------------------------------------------------11. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. -
43 RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 16 1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang s a h .-------------------------------------------------------------------2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.----------------3. Pemanggilan
Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh
Komisaris
Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.---------------------------4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau teleks atau faksimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum lebih
singkat
Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang
dalam
keadaan
yang
mendesak
yaitu
selambat
lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris .-------------------Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil
44 keputusan yang sah dan mengikat. 5. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----------------------------------------------------------------------6. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asaikan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----------------------------------------------------------------------7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila-------Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.------------8. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain --------berdasarkan surat kuasa.-------------------------------------------------------------9. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusankeputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut. -10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan-------musyawarah untuk mufakat. ---------------------------------------------------------Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.------------------------------------------------------------------11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama -------berimbang maka Komisaris Utama selaku pimpinan rapat yang---------memutuskannya.--------------------------------------------------------------------------
45 12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) — suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.-----------------------------------------b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai
hal-hal yang
berhubungan dengan transaksi atau
kontrak tersebut kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain .-------------------------------------------------------------------------------------c.
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.----------------
13. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 13, 14, dan 15 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.--------------------------------------------14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-------------------------------------------------------------------------------------Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.--------------------------------------------------------------------------------- Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan-------------
46 Pasal 17 1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat---------persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan dimulai. 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----------------------------------------------------3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. 4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan---------perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan — Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka -----alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari --dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 UUPT.---------------5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui Direksi.---------------------------------------------------6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-------------------------------------------7. a. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi — dari Laporan Keuangan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa
47 Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi, setelah tahun buku berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. b. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan
keuangan
dalam
2
(dua)
Surat
Kabar
berbahasa
Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) UUPT.----c.
Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan.-------------------------------------------
---------------------- RAPAT UMUM PEMEGANG S A H A M ------------------------------------------------------------------ Pasal 1 8 ----------------------------------------------1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri d a ri: ---------a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 anggaran dasar ini. -----------------------------------------b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam — anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----------------------------------2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.---------------------------------------------------------------------------lum Pemegang Saham, dalam mata acara/agenda Iain-lain --
48 tidak berhak mengambil keputusan.-----------------------------------------------4. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara dapat meminta Direksi atau Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----------------------------------------------------------------------5. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ------------menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat 4 pasal ini, maka:------------a. permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya
meliputi
tempat
kedudukan
Perseroan,
untuk
menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham .----------------------------------------------------------------b. pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, wajib : -----------------------------------------------------------------------------------1) melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, atas Rapat Umum Pemegang
Saham
yang
diselenggarakan
sesuai
dengan
peraturan OJK yang berlaku.----------------------------------------------2) melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan
bukti
pengumuman
ringkasan
risalah
Rapat
Umum
Pemegang Saham atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.--------------------------------------------------------------------3) melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham -
49 serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka yang
telah
memperoleh
menyelenggarakan
penetapan
Rapat Umum
pengadilan
Pemegang
Saham
untuk dan
penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada
butir
2)
kepada
OJK
terkait
akan
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.---------------c.
Ketentuan kuorum kehadiran dan kuroum pengambilan keputusan ditetapkan oleh O JK .---------------------------------------------------------------
----------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN--------------------------------------------------------- Pasal 1 9 --------------------------------------------1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut: -----------a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian
masalah
mempengaruhi
yang
kegiatan
timbul
selama
Perseroan),
tahun
dengan
buku
yang
memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar M odal.---------------------------------------------------------b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.---------------------------------c.
Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menunjuk — akuntan publik.-----------------------------------------------------------------------
d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan — Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris.----------------
50 e.
Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara------------sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi — ketentuan dalam anggaran dasar in i.-----------------------------------------
3. Dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:--------------------------------------a. Dewan Komisaris dan/atau satu orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang.sah;----------------------------------------------------b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.----------------------------------------4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat
Umum
Pemegang
Saham Tahunan,
berarti
memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota
Direksi
dan
Dewan
Komisaris
atas
pengurusan
dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.------------------------------------------------------------------------------------------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIAS A ------------------------------------------------------- Pasal 2 0 ----------------------------------------------Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN D A N ------------------- WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -
Pasal 21
1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah — Negara Republik Indonesia, yang dapat diadakan d i : ----------------------a. tempat kedudukan Perseroan;-------------------------------------------------b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;------------c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan — usaha utama Perseroan;---------------------------------------------------------d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek Indonesia dimana saham — Perseroan dicatatkan.---------------------------------------------------------- — 2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.-------------------------------------------------------------------------------------3. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam : ---------------------------------a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ------------berperedaran nasional ; ----------------------------------------------------------b. situs web Bursa E fek;-------------------------------------------------------------c. situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.----------------------------------------------------------------------4. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana-----------dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, paling kurang m em uat: -----------------a.
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat — Umum Pemegang Saham;-------------------------------------------------------
52 b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;--------------------------------------------------------------------------c. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan — d. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham .---------------5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambatlambatnya 21 (duapuluh satu) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang sekurang-kurangnya dilakukan m elalui: -------------------------------- --------a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ------------berperedaran nasional;-----------------------------------------------------------b. situs web Bursa Efek; d a n -------------------------------------------------------c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.----------------------------------------------------------------------6. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, paling kurang harus memuat informasi tentang : ----------------a. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;---------b. waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;-----------c. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;---------d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam ---------penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ;-------------------e. mata acara rapat berikut penjelasan atas setiap mata acara rapat -tersebut; f.
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan Rapat diadakan.----------------------------
-Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 4 telah tersedia di Kantor Perseroan untuk
53 diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan
yang
bersangkutan
sampai
dengan
tanggal
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.---------Tanpa
mengurangi
ketentuan
lain
dalam
anggaran
dasar ini,
pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam anggaran dasar.---------------------7. Jika kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.-------------------Tanpa didahului pemberitahuan rapat, pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum.-----------------------------------------------------------------------Ketentuan media pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 mutatis mutandis
54 berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. --------------------------------------Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.------8. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pemberitahuan dan pemanggilan rapat terlebih dahulu tidak diperlukan (asal saja semua pemegang saham menyetujui hal itu) dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah
Republik
Indonesia
dan
berhak
mengambil
keputusan-
keputusan yang mengikat.-----------------------------------------------------------9. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila : --------------------------------------a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah; b. telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertai alasannya sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ;------------------------------------------------------c.
menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan----ketentuan lain dalam anggaran dasar in i.----------------------------------PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
----------------------------------------- Pasal 2 2 -----------------------------------------------1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan — Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-------------------------------Dalam hal semua anggota Dewan
Komisaris tidak hadir atau
berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
55 ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.--------------------------Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.-----------------------------------------------------------2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
untuk
memimpin
Rapat
Umum
Pemegang
Saham
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam
Rapat Umum Pemegang
Saham,
maka
Rapat Umum
Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----------------------------------------------------------------------Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.----------------------Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas mata acara rapat yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.------------------------------------------------Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat tersebut.------------------------------ila hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -
56 Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk ------------pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang---------pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.-----------------------------5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris. 6. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan ayat 5 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.---------------------------------------------------- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM-------------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM------------------------------------------------------------------ Pasal 2 3 ----------------------------------------------1. Sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk
pengeluaran
Efek
Bersifat
Ekuitas
dilakukan
dengan
mengikuti ketentuan : -------------------------------------------------------------------a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----------------b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas — tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling
57 sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.---------------------------c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran
dan kuroum keputusan
yang
ditetapkan oleh O JK .--------------------------------------------------------------2. Rapat Umum Pemegang Saham untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sa h ;---------------------------------------------------------------------b. Keputusan RUPS adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;----------------------------------------------------------------c.
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai,
maka
RUPS
kedua dapat diadakan
dengan
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh dengan hak suara yang sa h ;---------------------------------------------------------------------d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
1/2
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang -
58 hadir dalam RUPS; e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dan saham dengan hak suara yang sah dalam
kuorum
kehadiran dan kuroum
keputusan
yang
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.----------------------3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk perubahan anggaran dasar Perseroan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----------------a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sa h ;---------------------------------------------------------------------b. Keputusan RUPS adalah sah apabila disetujui oleh paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;--------------------------------------------------------c.
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai,
maka
RUPS
kedua dapat diadakan
dengan
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUP{S dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh dengan hak suara yang sa h ;---------------------------------------------------------------------d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;------------------------------------------------e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
59 sah dalam kuorum
kehadiran
dan kuroum keputusan
yang
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.----------------------4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau ---------menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta -----kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh — persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, ----------
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----------------------------------------------------------a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham;-----------------------------------------------------------------b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas --tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Sahamkedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham .-----------------------------------------------c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum ------kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, --------pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang-
60 saham ditetapkan oleh Ketua OJK. 5. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan-----sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan — dianggap telah memberikan keputusan yang sama d e n g a n -----keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen — yang tidak mempunyai benturan kepentingan;----------------------------b. kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan -------memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan — harus memenuhi persyaratan bahwa
Rapat Umum Pemegang
Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang -mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari
(satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;-----------------------c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak terpenuhi,
maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua
dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh pemegang saham independent dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham -------------independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham
yang dimiliki oleh pemegang saham independen
yang hadir; d a n ----------------------------------------------------------------------d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas ai,
maka
atas
permohonan
Perseroan,
kuorum
61 kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua O JK .----------------------------------------------------6. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang
Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan.------------------------7. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------------------------------------- ------Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.-----------8. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-------------------------------------------------------9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung Dalam pemungutan suara.------10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara. 11. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara lisan dan secara rahasia.---------------------------------------------------------------------------sputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan
62 musyawarah
untuk mufakat.
Dalam hal keputusan
berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan la in .----------------------------------------------------------------------------apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang harus dilakukan undian, jika mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.-------------------------------------------Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat Umum pemegang saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) -----dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan Suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.---------------------------------13. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis yang ditanda-tangani oleh semua pemegang saham ;------------------------Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham .-----------------------------------------------------------PENGGUNAAN LABA Pasal 24 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut ca ra --------penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.----------------------2.
Dividen-dividen
hanya
dibayarkan
sesuai
dengan
kemampuan
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan mana juga harus----ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.------------------------------Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang a ta s -------
63 nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan pasal 9 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang
Rapat Umum
Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.---------------------------------------------------------------------------------3. Dengan
memperhatikan
ketentuan
dalam
peraturan
perundang-
undangan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan:--------------------------a. apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah-----------cadangan wajib.---------------------------------------------------------- -----------b. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.--------------4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan ------memperhatikan ketentuan ayat 3a dan 3b tersebut di atas.----------------5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.-------------------------------------------6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud ayat 5 di atas. 7. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak
64 memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi------peraturan perundang-undangan yang berlaku.--------------------------------8. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim diumumkan-----sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas/nasional.---------------------------------9. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.----------------------------------------------------------------------------------Dividen-dividen yang tidak diambil sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu .----------------------------------------------Dividen yang tidak diambil telah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------10. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham------Perseroan dicatatkan.---------------------------------------------------------------------------------------------PENGGUNAAN DANA CADANGAN----------------------------------------------------------------- Pasal 2 5 ----------------------------------------------1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh
Rapat
Umum
Pemegang
Saham
dengan
mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.--------------------------------2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % — (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.---------------------3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurangkurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah
dari
dana
cadangan
yang
telah
melebihi jumlah
65 H Ai i1:. vnr.* ;•i T-\
r u&
<
;o. . - > ^ ^ '3
F- . : ; 2 l ) t > L i K D
Kferei
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------------------------------------------5. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus ----dimasukan dalam laba/rugi Perseroan.------------------------------------------------------------------- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR----------- ------------------------------------------------------ Pasal 2 6 -------------------------------------------1. Pengubahan anggaran dasar harus dengan memperhatikan UndangUndang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal. 2. Pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3 anggaran dasar in i.--------------------------------------------3. Pengubahan
ketentuan
anggaran
dasar
yang
menyangkut
pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan,
besarnya
modal
dasar,
pengurangan
modal
yang
ditempatkan dan disetor, dan/atau pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.----------------------------------------------------------------------------------4. Pengubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum
dan
Hak
Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
dengan
memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.-----------------------------------------------------------------------------------5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertuiis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi
66 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.-------------------PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN----------------------------------------------- dan PEMISAHAN-------------------------------------------------------------------------------- Pasal 2 7 ----------------------------------------------1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan — yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:---------------a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham ;-----------------------------------------------------------------b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas — tidak tercapai, maka rapat umum pemegang saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham.------------------------------------------------c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak
tercapai,
maka
atas
permohonan
Perseroan,
kuorum
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan. -------------pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum ----------Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua O JK .---------------------------
67 2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian, 1 (satu) •
fO-'f j v>- . 1/ . 0
diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan --paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.------------------------------------------------------------------------ ---------------- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI------------------ ----------------------------------------- ------Pasal 2 8 -----------------------------------------------1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:------------------------------------------------a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum — pemegang saham ;-----------------------------------------------------------------b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka rapat umum pemegang saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham.-----------------------------------------------c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas — tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum -----kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, -------pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Um um-------------
68 Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua OJK. 2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham
atau
karena
dinyatakan
bubar berdasarkan
penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. 3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.-----------------------------------------4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang — Saham atau penetapan Pengadilan.----------------------------------------- -— 5. Likuidator wajib
mendaftarkan dalam Wajib
Daftar Perusahaan,
mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan OJK, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.---------------6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari, tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.-----------------------------------------------------------------7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham
yang
masing-masing
akan
menerima
bagian
menurut
perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.--------------------------TEMPAT TINGGAL Pasal 29 Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang---------
69 undangan yang berlaku dan ketentuan dibidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERATURAN PENUTUP-------------------------------------------------------------------------- Pasal 3 0 --------------------------------------------Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran — dasar ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.---------------Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : --------------------------------------------------Para pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut — dalam Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar sejumlah 3.455.621.500 (tig a ----milyar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu----lima ratus) saham atau sebesar Rp. 69.112.430.000,- (enam puluh ----sembilan milyar seratus duabelas juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah), yaitu oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut: ---------a. P.T. KHARISMA CIPTA TOWERINDO, sebanyak 2.548.950.000 — (dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima — puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar---------Rp. 50.979.000.000,- (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh — sembilan juta Rupiah).-----------------------------------------------------------------b. Tuan ROBBY HERMANTO sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) — saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,....... (satu juta Rupiah).-----------------------------------------------------------------------c. Masyarakat sebanyak 906.621 500 (sembilan ratus enam juta enam — ratus dua puluh satu ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal — seluruhnya sebesar Rp. 18.132.430 000,- (delapan belas m ilya r----seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah).----------Para pemegang saham dengan ini menegaskan kembali susunan anggota
Direksi
dan
Dewan
Komisaris
Perseroan
terhitung
sejak
ditutupnya Rapat ini sampei dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
70 Saham Tahunan Perseroan yang kedua setelah tanggal Rapat ini, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016 (duaribu enambelas) yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 (duaribu tujuhbelas), adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------DIREKSI: ---------------------------------------------------------------------------------------Direktur Utama
Tuan JAP OWEN RONADHI tersebut;------
-Wakii Direktur Utama
Nyonya ANN I SUWARDI tersebut;-----------
-Direktur
Tuan ROBBY HERMANTO tersebut;--------
-Direktur Tidak Terafiliasi
Tuan TJHANG, TEDDY GUNAWAN-------tersebut;-----------------------------------------------
DEWAN KOMISARIS : -Komisaris Utama
Tuan Insinyur MAKMUR JAURY tersebut; -
-Komisaris Independen
Tuan ERRY FIRMANSYAH, Sarjana ----Ekonomi tersebut;---------------------------------
-Komisaris Independen
Tuan JOHNNY SWANDI SJAM, lahir di — Jakarta, pada tanggal limabelas Agustus -seribu sembilan ratus enampuluh -------(15-08-1960), Warga Negara Indonesia, — swasta, bertempat tinggal di Jakarta, — Jalan Pulo Asem I Nomor 10, Rukun — Tetangga 003,
Rukun Warga 001, —
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, --pemegang
Kartu Tanda
Penduduk —
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -Jakarta Timur dengan Nomor Induk — Kependudukan: 3175021508600002.-------Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
identitas
para penghadap sesuai tanda
pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini. — -Para penghadap saya, Notaris kenal. — DEMiKIANLAH AKTA INI -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal — dan pukul sebagaimana tertulis dalam kepala akta ini dengan dihadiri-----o le h :-----------------------------------------------------------------------------------------------1.
Nona VICTORIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di — Nanga Pinoh, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus — sembilan puluh (02-04-1990), Warga Negara Indonesia, bertempat ---tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Kenanga, Rukun Tetangga 007, -Rukun Warga 003, Kelurahan Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, — pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat — Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk Kependudukan: --------6110024204900002, untuk sementara berada di Jakarta;-----------------
2.
Nona NOVI, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh sembilan ----November seribu sembilan ratus sembilanpuluh dua (29-11-1992), — Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, — Jalan Rawa Bebek, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, ----Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, pemegang K artu----Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----Jakarta Utara dengan Nomor Induk Kependudukan:-----------------------3172016911920003;-------------------------------------------------------------------
-kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan yang saya, Notaris kenal-----sebagai saksi-saksi; --------------------------------------------------------------------------Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap --dan saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, — saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap selain — menandatangani minuta akta ini juga membubuhkan cap jempol tangan — kanan pada lembaran tersendiri.---------------------------------------------------------Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu dengan dua penggantian.
72 -Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-------------- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
< y i\ go
Notaris di Jakarta,
/& /A ■: * ' r
-V
HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
\Notaris\Akta\SINAR MAS GROUP\BAR\FORESTRY\BALI TOWERINDO SENTRA, TBK\2015\ PKR SBGN RUPSLB BALI (Penyesuaian seluruh AD) FINAL_ wt
