HAMBATAN APLIKASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PADA KOPERASI WANITA SETIA BHAKTI WANITA SURABAYA

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)

HAMBATAN APLIKASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PADA KOPERASI WANITA SETIA BHAKTI WANITA SURABAYA Anastasia Shinta Kristianti [email protected]

Sugeng Praptoyo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The purpose of this research at Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya is to evaluate whether the 2012 financial statement is in accordance with Financial Accounting Standard of Entities without Public Accountability (SAKETAP) and to analyze the relation between the presentation and recording of financial statement and cooperative law, and to analyze the existing problem in the implementation of financial accounting standard. The qualitative approach with case study method is used by researcher in the preparation of this thesis. The financial statements consist of balance sheet, the calculation of business result, summary of net assets position changes, cash flow statement, and record of financial statement. After the comparison has been carried out, the result is overall the financial accounting standard has been entirely implemented. However there are several financial statement account names which do not fit such as: the report of calculation of business result and the summary of net assets position changes. The presentation and recording of financial statement has close relationship to the cooperative law since it is the guideline of all activities in cooperation including the guideline which is applied by Indonesian Institute of Accountants (IAI) in the making and the determination of financial accounting standard. There are constraint in implementing this standard, cooperative objected when calculation of employee benefits in actuary. Keywords:

Financial Accounting Standard of Entities without Public Accountability (SAKETAP), Cooperative Law, Financial Statement. ABSTRAK

Penelitian di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya bertujuan untuk mengevaluasi, apakah laporan keuangan tahun 2012 yang disajikan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan menganalisa keterkaitan antara Undang-Undang Koperasi dengan pencatatan dan penyajian laporan keuangan koperasi, serta menganalisa kendala yang dihadapi dalam penerapan standar akuntansi keuangan tersebut. Didalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Laporan keuangan yang disajikan terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, ikhtisar perubahan posisi kekayaan bersih, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setelah dilakukan perbandingan, diperoleh hasil yaitu secara keseluruhan standar akuntansi keuangan sudah diterapkan sepenuhnya namun ada beberapa nama akun laporan keuangan yang tidak sesuai seperti laporan perhitungan hasil usaha dan laporan ikhtisar perubahan posisi kekayaan bersih. Pencatatan dan penyajian laporan keuangan memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Koperasi karena merupakan pedoman dari semua kegiatan dalam koperasi, termasuk pedoman yang digunakan IAI dalam pembuatan serta penentuan standar akuntansi keuangan. Dalam penerapan standar tersebut terdapat kendala, pihak koperasi merasa keberatan apabila perhitungan imbalan kerja secara aktuaris. Kata Kunci :

SAK ETAP, Undang-Undang Koperasi, Laporan Keuangan.


2

PENDAHULUAN Koperasi sebagai lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri (self help), percaya pada diri sendiri (self reliance), dan kebersamaan (cooperation) akan melahirkan efek sinergis. Salah satu wujud nyata kontribusi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap koperasi melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian yang mengatur secara menyeluruh praktek akuntansi yang berkaitan dengan koperasi. Lahirnya PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian merupakan standar khusus yang mengatur tata cara penyajian laporan keuangan bagi badan usaha yang berbentuk koperasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha-usaha di Indonesia, pada tanggal 23 Oktober 2010 telah terbit dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan tentang Exposure Draf Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan yaitu pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian. Pencabutan PSAK No. 27 dilandasi alasan sebagai dampak konvergensi IFRS yang mengakibatkan SAK berbasis industri harus dicabut karena sudah diatur SAK lain. Dengan diberlakukan PSAK yang berbasis IFRS, maka koperasi akan berat menyusun dan menyajikan laporan keuangannya menggunakan IFRS. IFRS menggunakan principles base yaitu: (a) lebih menekankan pada inteprestasi dan aplikasi standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan tersebut, (b) standar tersebut membutuhkan penilaian dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi, (c) membutuhkan profesional judgement pada penerapan standar akuntansi, (d) menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif harus melakukan penilaian sendiri (perlu kompetensi) atau menggunakan jasa penilaian, (e) mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang lebih baik kuantitatif maupun kualitatif. Sesuai surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa sehubungan perbelakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu : (a.) Diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan. (b.) Pengaturannya lebih sederhana, mengatur transaksi umum yang tidak komplek. (c.) Perbedaan dengan PSAK No. 27 (Revisi 1998) tidak ada kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA). (d.) Laporan keuangan yang lengkap menurut SAK ETAP, yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk mengevaluasi, apakah laporan keuangan tahun 2012 yang disajikan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan menganalisa keterkaitan antara Undang-Undang Koperasi dengan pencatatan dan penyajian laporan keuangan koperasi, serta menganalisa kendala yang dihadapi dalam penerapan standar akuntansi keuangan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya pada laporan keuangan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya tahun buku 2012, dan menggunakan UU No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai landasan hukum.


3

TINJAUAN TEORETIS Laporan Keuangan Ada banyak pendapat yang menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan seperti yang tercantum dalam PSAK No.1 (2012) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Sofyan, S Harahap (2006:105) Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu dan jangka waktu tertentu. Berdasarkan SAK ETAP (2009:ETAP.2) paragraf 2.1 menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Kebutuhan akan Kerangka Standar yang Konsisten Laporan keuangan tidak mungkin akan menyajikan informasi secara rinci sehingga dalam penyusunannya akan terjadi peringkasan informasi. Standar Akuntansi Keuangan diperlukan sebagai pedoman dalam meringkas dan menyajikan laporan keuangan. Informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, hukum, politik dan sosial sesuai situasi dan entitas berada. Dalam hal ini standar berperan sebagai acuan pemakai laporan keuangan sehingga terdapat pengertian yang sama oleh berbagai kelompok masyarakat yang berkepentingan. Standar Akuntansi Keuangan mengarahkan prosedur akuntansi tertentu, yaitu ketentuanketentuan yang mengatur perlakuan akuntansi untuk setiap permasalahan sesuai dengan keadaan dan entitas tertentu. Koperasi Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karakteristik Koperasi Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Oleh karena itu: (a) Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama. (b) Koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab pada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai dan etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, sosial dan kepedulian terhadap orang lain. (c) Koperasi didirikan, dimodali, dibayar, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya. (d) Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggotanya. (e) Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggota maka kelebihan kemampuan


4

pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non anggotanya koperasi. Fungsi dan Peran Koperasi Fungsi dan peran koperasi sangatlah penting didalam organisasi perkoperasian yang banyak muncul pada saat ini. Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut: (a) Sebagai alat perekonomian ekonomi nasional. (b) Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa indonesia. (c) Sebagai alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. (d) Meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Berdasarkan fungsi tersebut bahwa koperasi mempunyai manfaat yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, manfaat tersebut antara lain: (a) Dapat membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya. (b) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. (c) Turut serta aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Struktur Organisasi Koperasi Landasan pembuatan struktur organisasi koperasi adalah: (1.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. (2.) Anggaran Dana dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. (3.) Keputusan Rapat. Bentuk struktur organisasi koperasi di Indonesia merupakan suatu susunan tanggung jawab para anggotanya yang melalui hubungan dan kerjasama dalam organisasi tersebut, yaitu: (a) Rapat Anggota. Bagian terpenting yang tidak lepas dari Koperasi adalah Rapat Anggota Tahunan. Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi, yang tercermin dalam forum Rapat Anggota, sering kali secara teknis disebut RAT (Rapat Anggota Tahunan). (b) Pengurus Koperasi. Tugas dari pengurus koperasi adalah mengurus organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi, pengurus harus mengetahui seluk-beluk usaha serta memahami organisasi koperasi tersebut. (c) Pengawas Koperasi. Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi dan usaha koperasi. (d) Pengelola Koperasi. Karyawan atau pegawai yang diberikan kuasa dan wewenang oleh pengurus untuk mengembangkan usaha dengan efisien dan profesional. Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja, dan dapat diangkat serta diberhentikan oleh pengurus. Jenis dan Klasifikasi Koperasi Jenis koperasi di Indonesia ada dua, yaitu: (1) Koperasi Primer merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. Koperasi primer didirikan paling sedikit 20 orang perseorangan dengan memisahkan sebagaian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. (2) Koperasi Sekunder merupakan koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi: (a) Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. (b) Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. (c) Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan. Terdapat lima klasifikasi koperasi di Indonesia, yaitu: (a) Koperasi Konsumen merupakan koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa,


5

dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama. (b) Koperasi Produsen merupakan koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dengan wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama. (c) Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit merupakan koperasi yang melayani kebutuhan akan jasa keuangan dengan memberikan pinjaman tunai kepada anggotanya yang pengembaliannya dengan cara diangsur. (d) Koperasi Jasa merupakan koperasi yang melayani anggotanya dibidang jasa. Contoh koperasi jasa adalah cleaning service, jasa sopir / pengemudi, dan jasa rental kendaraan. (e) Koperasi Pemasaran merupakan koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama. Karakteristik Khusus Laporan Keuangan Koperasi Kesatu, pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Kedua, laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem operasi pelaporan keuangan koperasi. Ketiga, pemakaian utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri dan pejabat pemerintah di bidang perkoperasian, calon anggota, bank, kreditur dan kantor pajak. Keempat, kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi pada prinsipnya adalah melalui laporan keuangan tersebut pemakai utama dapat melakukan kegiatan penilaian atau evaluasi seperti yang dinyatakan oleh Tunggal (2002:46): (a.) Menilai pertanggungjawaban pengurus. (b.) Menilai prestasi kerja pengurus. (c.) Menilai manfaat yang diberikan koperasi kepada anggotanya. (d.) Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi. Kelima, modal dalam koperasi sesuai dengan undang-undang terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan dan SHUnya. Termasuk cadangan dan dari sumber-sumber lain yang sah simpanan anggota koperasi. Keenam, cadangan dalam koperasi yang dipupuk melalui penyisihan sisa hasil usaha koperasi atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi serta dipergunakan untuk memupuk modal dan atau menutup kerugian yang diderita oleh koperasi, jadi cadangan dalam koperasi bukan milik anggota koperasi dan tidak boleh dibagikan kepada anggota kendatipun pada saat pembubaran koperasi. Ketujuh, istilah permodalan dalam koperasi tidak hanya mencakup modal yang disetor oleh anggota akan tetapi meliputi seluruh sumber pembelanjaan koperasi yang dapat bersifat permanent atau sementara. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan Koperasi Menurut Tuti Trisnawati (2010:20), sifat dan keterbatasan laporan keuangan koperasi adalah: (a) Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. (b) Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. (c) Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. (d) Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. (e) Laporan keuangan bersifat konservatif dalam mengahadapi ketidakpastian. (f) Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa / transaksi dari pada bentuk hukumnya. (g) Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. (h) Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumbersumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan. (i) Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dikuantitatifkan umumnya diabaikan.


6

Walaupun laporan keuangan memiliki keterbatasan dalam berbagai sisi, namun hal tersebut tidak mengurangi fungsi dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi yang wajar atas posisi keuangan per periode yang dilaporkan. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Seperti yang dinyatakan Sunarto (2007:18): (a) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. (b) Keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. (c) Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh semua anggota pengurus. Apabila salah seorang pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis. Pengurus bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang kehidupan koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota (UU No. 17/2012 : pasal 33) berwenang: menetapkan kebijakan umum koperasi; mengubah anggaran dasar; memilih, mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus; menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; menetapkan batas maksimum pinjaman yang dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi; meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing; menetapkan pembagian selisih hasil usaha; memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi; menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini. Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK ETAP Sesuai dengan surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM RI Nomor: 200/SE/Dept.1/2011 tanggal 20 Desember 2011 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku di Indonesia, khususnya yang termuat dalam SAK ETAP paragraf 3.12 menjelaskan bahwa suatu laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas entitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan dimana hal ini sesuai dengan SAK ETAP paragraf 4.1. Pada SAK ETAP paragraf 5.2 menyatakan laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban ekuitas yang diakui dalam suatu periode. Didalam SAK ETAP, laporan laba rugi juga diharuskan menyajikan analisis beban. Dan pada SAK ETAP paragraf 5.6 menyatakan entitas diharuskan menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan. Laporan ekuitas menyajikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode laporan tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, serta jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tertentu dinyatakan dalam SAK ETAP paragraf 6.2. laporan arus kas dalam SAK ETAP paragraf 7.1 menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas koperasi, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi salama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.


7

SAK ETAP paragraf 8.1 menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Posisi keuangan (neraca) suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut: Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari suatu peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap aliran kas dan setara kas kepada entitas, dimana hal ini sesuai yang diungkap dalam SAK ETAP paragraf 2.14 (2009: ETAP.6). Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mungkin di subklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, entitas yang berbentuk koperasi, subklasifikasinya dapat meliputi dana yang dikontribusikan dalam bentuk modal anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, serta simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha belum dibagi sesuai yang dijelaskan dalam SAK ETAP paragraf 2.19. Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Beban (expenses) adalah penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mngakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal. Pada SAK ETAP (2009: ETAP.14) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan menjelaskan penyajian wajar dari laporan keuangan yang memenuhi persyaratan SAK ETAP, dan pengertian laporan keuangan yang lengkap, yaitu: Penyajian Wajar, Kepatuhan Terhadap SAK ETAP, Kelangsungan Usaha, Frekuensi Pelaporan, Penyajian yang Konsisten, Informasi Komparatif, Materialitas dan Agregasi, Laporan Keuangan Lengkap, Identifikasi Laporan Keuangan.


8

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metoda penelitian studi kasus. Adapun populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan sebagai objek. Laporan keuangan pada periode tahun 2012 di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. Teknik Pengumpulan Data 1. Survei Pendahuluan Prosedur ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan koperasi termasuk didalamnya tentang sejarah koperasi itu sendiri dan kondisi koperasi saat ini serta melihat permasalahan yang akan diteliti melalui survei langsung di koperasi. 2. Studi Lapangan a. Wawancara Mengumpulkan data yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dengan cara melakukan tanya jawab dengan Bapak Irwan Agustino R, S.E.,Ak. Selaku HRD serta menjadi General Affair dan faham tentang SAK ETAP yang menangani apabila ada mahasiswa sedang melakukan riset di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. Sebelum menjadi HRD Bapak Tino menjabat sebagai kepala bagian accounting. b. Dokumentasi Data yang didokumentasikan berupa laporan keuangan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya tahun buku 2012. c. Observasi Melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Maksudnya adalah untuk mengetahui secara pasti keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Satuan Kajian Adapun satuan kajian pada penelitian ini sebagai berikut: 1. Akuntansi koperasi Akuntansi koperasi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisiran, dan pelaporan laporan keuangan koperasi pada satu periode tertentu. Akuntansi koperasi yang mengatur tentang: aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, beban. 2. Laporan Keuangan Koperasi Sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku di Indonesia, khususnya yang termuat dalam paragraf 3.2 menjelaskan bahwa suatu laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik SAK ETAP adalah Standar akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna ekternal. Dengan adanya SAK ETAP diharapkan koperasi dapat menyusun laporan keuangannya sendiri dan juga dapat diaudit serta mendapatkan opini audit.


9

Teknik Analisis Data Teknik analisa data yang digunakan penulis pada data kualitatif yaitu: Kesatu, mengumpulkan data mengenai subjek penelitian untuk lebih memahami latar belakang dan sejarah Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. Kedua, mengumpulkan data laporan keuangan koperasi serta kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan. Ketiga, membandingkan konsep data akuntansi menurut presepsi anggota koperasi dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Keempat, membandingkan penerapan perlakuan akuntansi terutama dalam penyusunan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Kelima, mengetahui dan menganalisa keterkaitannya antara Undang-Undang Koperasi dengan pencatatan dan penyajian laporan keuangan koperasi. Keenam, mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi pihak Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. Ketujuh, menulis laporan hasil penelitian. Kedelapan, menarik konklusi terhadap rumusan masalah dan memberikan saran bagi koperasi dalam pengembangan

implementasi hasil penelitian. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Evaluasi Atas Penerapan SAK ETAP di Kopwan Setia Bhakti Wanita Setelah memperoleh laporan keuangan Kopwan Setia Bhakti Wanita, kemudian

dilanjutkan menganalisis laporan keuangannya dengan panduan SAK ETAP. Untuk mendapatkan kesimpulan apakah SAK ETAP sudah diterapkan sepenuhnya atau belum. Seperti yang disebutkan dalam SAK ETAP (2009: ETAP: 17), paragraf 3.12 dinyatakan bahwa laporan keuangan entitas meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Kopwan Setia Bhakti Wanita Surabaya telah menyajikan laporan keuangan antara lain: neraca, perhitungan hasil usaha, ikhtisar perubahan posisi kekayaan bersih, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Setelah diperbandingkan dengan SAK ETAP, secara garis besar Kopwan Setia Bhakti Wanita sudah menerapkan standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan sudah tepat. Namun tidak di temukan laporan laba rugi dalam penyajian laporan keuangannya. Setelah melakukan wawancara, didapatkan suatu pernyataan bahwah Kopwan Setia Bhakti Wanita telah menyusun laporan perhitungan hasil usaha yang disini berperan sebagai pengganti laporan laba rugi yang diisyaratkan oleh SAK ETAP, yang pada prinsip dan fungsinya sebenarnya sama. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Tino selaku HRD Kopwan Setia Bhakti Wanita bahwa pada dasarnya ada beberapa laporan keuangan kita masih sama dengan laporan keuangan pada saat kita menggunakan PSAK 27, disini contohnya seperti masih menyusun Laporan Perhitungan Hasil Usaha, kami masih tetap menggunakan laporan itu. Toh, pada prinsip dan fungsinya sebenarnya sama dengan Laporan Laba Rugi yang ada pada SAK ETAP, cuman gini karena ini koperasi maka kita menyesuaikan beberapa akun yang ada agar sama dengan istilah-istilah yang ada di koperasi. Dalam koperasi laba yang dihasilkan dinamakan sisa hasil usaha (SHU), atas dasar itulah kami masih menyusun laporan perhitungan hasil usaha.


10

Selain itu Kopwan Setia Bhakti Wanita juga menyusun Laporan Ikhtisar Perubahan Posisi Kekayaan Bersih padahal dalam SAK ETAP, laporan ini tidak ada. Namun Kopwan Setia Bhakti Wanita menyusun Laporan Ikhtisar Perubahan Posisi Kekayaan Bersih sebagai pengganti Laporan Perubahan Ekuitas yang tercantum pada SAK ETAP. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Tino selaku HRD Kopwan Setia Bhakti Wanita mengenai penyusunan laporan ikhtisar perubahan posisi kekayaan bersih menyatakan bahwa Laporan Ikhtisar Perubahan Posisi Kekayaan Bersih itu ya sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas yang ada di SAK ETAP dan fungsinya juga sama. Kekayaan bersih itukan juga sama dengan modal sendiri yang ada diposisi ekuitas itu. Ekuitas yang ada dalam SAK ETAP itu kita istilahkan sama dengan kekayaan bersih. Jadi antara laporan ikhtisar perubahan posisi kekayaan bersih sama laporan perubahan ekuitas itu Cuman beda istilah aja, namun beberapa akunnya disesuaikan dengan akun-akun atau istilah-istilah yang relevan dalam koperasi. Laporan ini disusun untuk informasi perubahan modal anggota kita. Sedangkan untuk Laporan Arus Kas, penerapan standar akuntansi keuangannya sudah tepat dengan sebagaimana yang telah diyatakan dalam SAK ETAP (2009:ETAP.28) paragraf 7.1 menyatakan laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas Kopwan Setia Bhakti Wanita selama periode tertentu. Selain itu laporan arus kas yaitu sebagai penyedia informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan atas dasar kas pada Kopwan Setia Bhakti Wanita. Pada Neraca Setelah melihat dan membandingkan serta menganilisis Neraca yang dimiliki Kopwan Setia Bhakti Wanita, dapat diperoleh hasil analisis bahwasannya penerapan SAK ETAP sudah diterapkan dengan tepat baik format penulisan maupun istilah pada akunnya sudah disesuikan dengan ketetapan standar yang ada. Seperti yang tercantum dalam SAK ETAP (2009:ETAP.19) paragraf 4.1, dinyatakan bahwa neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan. Begitu juga pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh Kopwan Setia Bhakti Wanita setelah melihat, membandingkan, dan menganalisis dapat diperoleh hasil analisis bahwasannya SAK ETAP sudah diterapkan dengan tepat. Kopwan Setia Bhakti Wanita dalam menyajikan catatan atas laporan keuangan, telah menyajikan informasi tambahan yang relevan untuk memahami laporan keuangan, namun dicatat langsung pada penjelasan tidak ada kode akunnya. Catatan atas laporan keuangan juga menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan. Catatan atas laporan keuangan dapat dilihat dalam “penjelasan neraca” dan “penjelasan perhitungan hasil usaha”. Seperti yang disebutkan dalam SAK ETAP (2009:ETAP.34) paragraf 8.2, dinyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan harus: a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan; b) mengungkapkan informasi yang diisyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan c) memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan. Menganalisa Keterkaitannya antara Undang-Undang Koperasi dengan Pencatatan dan Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya Peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai landasan hukum, yang dimana dapat mengontrol, memberi arahan dan


11

ketentuan supaya dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan. Begitu juga dengan adanya Undang-Undang Koperasi digunakan sebagai pedoman atau landasan hukum koperasi dalam melakukan setiap kegiatan organisasinya. Salah satu kegiatan koperasi yaitu pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan pada periode yang telah ditentukan, biasanya dilakukan pada setiap setahun sekali. Dalam kegiatan pencatatan dan penyajian laporan keuangan koperasi diperlukan standar akuntansi keuangan yang berperan sebagai acuan. Standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Terlepas dari hal itu pencatatan dan penyajian laporan keuangan koperasi juga memiliki keterkaitan yang erat terhadap Undang-Undang koperasi. Karena, dalam melakukan kegiatan pencatatan dan penyajian laporan keuangan koperasi harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada supaya tidak terjadi penyimpang. Undang-Undang Koperasi juga digunakan IAI sebagai pedoman dalam pembuatan dan penentuan standar akuntansi yang digunakan untuk pencatatan dan penyajian laporan keuangan, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Tino selaku HRD Kopwan Setia Bhakti Wanita menyatakan bahwa undang-undang koperasi dengan pencatatan dan penyajian laporan keuangan koperasi tentu saja ada kaitannya, seperti halnya IAI bikin PSAK No. 27 pasti kan menggunakan patokan Undang-Undang Koperasi yaitu UU No. 25 Tahun 1992 yang mana sampai sekarang ini Undang-Undang tersebut sebagai acuan kita selain berpedoman dengan SAK ETAP. Meskipun Undang-Undang Koperasi telah mengalami pembaruan yang semula Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 29 Oktober 2012, akan tetapi sampai saat ini koperasi masih menggunakan Undang-Undang No. 25 tahun 1992. Karena Undang-Undang Koperasi yang terbaru masih tahap sosialisasi belum diterapkan sepenuhnya didalam koperasi. Tahap sosialisasi tersebut diberi waktu sampai dua tahun sejak Undang-Undang No.17 Tahun 2012 diundangkan, maka dari itu Kopwan Setia Bhakti Wanita masih menggunakan Undang-Undang lama sebagai acuan. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Tino selaku HRD Kopwan Setia Bhakti Wanita yaitu UndangUndang Koperasi memang sudah diperbarui, DPR pun sudah menetapkan bahwa UndangUndang Koperasi diperbarui menjadi UU No. 17 Tahun 2012 namun Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) belum mengesahkan. Sampai detik ini pun UU No. 17 Tahun 2012 masih dalam tahap sosialisasi dan belum diterapkan pada koperasi tahap sosialisasi itu sendiri diberi waktu sampai dua tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Makanya kita masih menggunakan UU No. 25 Tahun 1992 buktinya kayak SHU kita masih mengistilahkannya itu Sisa Hasil Usaha. Sedangkan kalau di UU No. 17 Tahun 2012, SHU itu artinya Selisih Hasil Usaha. Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Koperasi dengan SAK ETAP tidak saling bertentangan dan memiliki keterkaitan yang erat karena keduanya digunakan sebagai pedoman dalam koperasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 telah menjelaskan beberapa syarat ketentuan mengenai penyajian laporan keuangan yang benar, seperti yang dipaparkan dalam pasal 37 ayat 1 huruf c menjelaskan bahwa laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 37 ayat 2 menjelaskan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Dan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 37 ayat 4 menyatakan bahwah laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c di tandatangani oleh pengurus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 40


12

menyatakan bahwa (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 huruf c harus diaudit oleh AkuntanPublik apabila: (a) diminta oleh Menteri; atau (b) Rapat Anggota menghendakinya. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipenuhi, pengesahan laporan pertanggungjawaban tahunan oleh Rapat Anggota dinyatakan tidak sah. Menganalisa Kendala yang dihadapi Kopwan Setia Bhakti Wanita Dalam Penerapan SAK ETAP SAK ETAP telah diterapkan untuk pencatatan dan penyajian laporan keuangan koperasi yang dimulai pada atau setelah 1 januari 2011. Pada sebelumnya pedoman yang digunakan untuk pencatatan dan penyajian laporan keuangan koperasi yaitu PSAK No. 27. Saat ini Kopwan Setia Bhakti Wanita dalam tahap proses penyesuaian akibat pergantian Standar Akuntansi yang diterapkan. Setelah dilakukan wawancara, didapatkan suatu penjelasan bahwa untuk penggunaan standar yang baru ini sangat mudah penerapannya dikarenakan aturan-aturan yang diterapkan lebih sederhana dibandingkan pada saat menggunakan PSAK No. 27 sehingga memudahkan koperasi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Akan tetapi Kopwan Setia Bhakti Wanita mengalami kendala dalam penerapan SAK ETAP. Kendala tersebut mengenai penyajian imbalan kerja yang diisyaratkan pada SAK ETAP bab 23. Kopwan Setia Bhakti Wanita pun sudah menyewa jasa aktuaris untuk menghitung nilai imbalan kerja tersebut namun diperoleh hasil yang besar dan pada akhirnya pihak anggota pun tidak menyetujui penerapan imbalan kerja yang dihitung berdasarkan aktuaris. Anggota koperasi pun sepakat imbalan kerja dialokasikan pada asuransi lain yang disebut Unit link pada neraca dimasukan dalam dana pensiun karyawan. SIMPULAN DAN KETERBATASAN Simpulan Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) Kopwan Setia Bhakti Wanita secara keseluruhan telah menyajikan laporan keuangannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SAK ETAP. Namun ada beberapa hal yang belum tepat seluruhnya dilakukannya, karena ada beberapa nama akun laporan keuangan yang masih sama pada saat menggunakan PSAK No. 27, seperti tidak menyajikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas tetapi menggantinya dengan laporan perhitungan hasil usaha dan ikhtisar perubahan posisi kekayaan bersih dikarenakan adanya anggapan bahwa diperlukannya penyesuaian nama-nama akun dengan istilah yang ada dikoperasi. (2) Penulis juga menyimpulkan mengenai keterkaitan antara Undang-Undang Koperasi dengan Pencatatan dan Penyajian Laporan Keungan Koperasi bahwah Undang-Undang Koperasi digunakan sebagai pedoman atau landasan hukum dari seluruh kegiatan koperasi. Segala ketentuan dan persyaratan dalam menjalankan kegiatan koperasi tertuang dalam UndangUndang Koperasi. Salah satu kegiatan koperasi adalah pencatatan dan penyajian laporan keuangan koporasi yang juga memiliki keterkaitan yang erat terhadap Undang-Undang koperasi. Karena, dalam melakukan kegiatan pencatatan dan penyajian laporan keuangan koperasi harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada supaya tidak terjadi penyimpangan dan Undang-Undang Koperasi digunakan IAI sebagai pedoman dalam pembentukan serta penentuan standar akuntansi yang digunakan sebagai acuan pencatatan dan penyajian laporan keuangan koperasi. (3) Untuk Kendala yang Dihadapi Kopwan Setia Bhakti Wanita dalam Penerapan SAK ETAP, penulis menyimpulkan bahwa Kopwan Setia Bhakti Wanita mengalami kendala dalam penerapan SAK ETAP. Kendalanya yaitu pada imbalan kerja yang mana dalam SAK ETAP terdapat pada bab 23. Pihak koperasi merasa


13

keberatan bila menghitung jasa imbalan berdasarkan aktuaris karena akan didapatkan hasil yang besar sehingga anggota pun menggantinya dengan dimasukkan pada asuransi lain yang disebut Unit Link.


14

Keterbatasan Keterbatasan utama yang terdapat dalam penelitian ini adalah bahwa data yang diolah dan dianalisis hanya data yang berasal dari data laporan keuangan Kopwan Setia Bhakti Wanita tahun buku 2012 dan hasil wawancara dengan narasumber langsung. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah dan mengembangkan data-data lain yang mendukung. DAFTAR PUSTAKA Hararap. S, S. 2006. Analisis Laporan Keuangan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta. _______ .2012. Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 01. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Sunarto. 2007. Manajemen Koperasi. Yogyakarta: Penerbit AMUS Yogyakarta. Trisnawati, T. 2010. Akuntansi Untuk Koperasi dan UKM. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Tunggal. A. W. 2002. Akuntansi Untuk Koperasi. Cetakan Pertama. Rineka Cipta. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Jakarta. ●●●

HAMBATAN APLIKASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PADA KOPERASI WANITA SETIA BHAKTI WANITA SURABAYA

Recommend Documents