HALAMAN PENGESAHAN PENERBITAN ARTIKEL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI: PERAN UNI AFRIKA DALAM MENANGANI KONFLIK DI MALI TAHUN : MUCHAMAD NAWIR

HALAMAN PENGESAHAN PENERBITAN ARTIKEL SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI: PERAN UNI AFRIKA DALAM MENANGANI KONFLIK DI MALI TAHUN 2011 - 2012

NAMA

: MUCHAMAD NAWIR

NIM

: 0802045052

PROGRAM STUDI : HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS

: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Mengetahui,

Pembimbing I

Sony Sudiar, S.IP, MA NIP. 19750331 200501 1 002

Pembimbing II

Andi Purnawarman, S.Sos, M.Si NIP. 19741231 200501 1 008

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (4): 869-880 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2014

PERAN UNI AFRIKA DALAM MENANGANI KONFLIK MALI TAHUN 2011-2012

Muchamad Nawir Nim. 0802045052

eJournal Ilmu Hubungan Internasional Volume 2, Nomor 4, 2014

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut: Judul Pengarang

: Peran Uni Afrika dalam Menangani Konflik Mali tahun 2011-1012 : Muchamad Nawir

NIM

: 0802045052

Program

: S1 Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unmul.

Pembimbing I,

Samarinda, Pembimbing II,

Sony Sudiar, S.IP, MA NIP. 19750331 200501 1 002

Andi Purnawarman, S.Sos, M.Si NIP. 19741231 200501 1 008

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Identitas terbitan untuk artikel di atas Nama Terbitan

:

eJournal Hubungan Internasional

Volume

:

2

Nomor

:

4

Tahun

:

2014

Halaman

:

869-880

Bagian Perpustakaan S1 HI

Lala Norhidayah

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 ( 4 ): 869 - 880 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2014

PERAN UNI AFRIKA DALAM MENANGANI KONFLIK DI MALI TAHUN 2011-2012 Muchamad Nawir1 NIM.0802045052

Abstract

Conflict of Mali is an ethnic Taureg rebellion against the Mali government for independence of Mali became the hardline Islamic sharia law and the movement in the call Ansar Dine then, the movement revolt and form a network under the leadership of Al-Qaeda in the Islamic Maghreb governments Mali itself led by DicoundaTroure. Because of the greater conflict Mali, Mali government is not able to resist the rebel movement, and Mali are among the members of the African Union and the African Union invites the government to help resolve the conflict in Mali Key Words : Uni Afrika, Etnis Taureg

Pendahuluan Mali merupakan wilayah bekas jajahan Perancis yang merdeka pada tanggal 20 Juni 1960. Berdasarkan Human Development index (HDI) UNDP, Mali merupakan salah satu negara termiskin di dunia yang menempati urutan 182 dari 187 negara. Pada tahun 2011, setelah berakhirnya konflik di Libya, banyak angota-anggota etnis Taureg yang telah bertarung demi Muammar Gaddafi pada pedang sipil Libya, ke Mali ke kampung asal mereka, kebanyakan dengan membawa persenjataan. Pemberontakan etnis Taureg kembali terjadi di Mali bagian Utara, menuntut janji pemerintah yang akan memperbaiki keadaan di bagian utara Mali yang menderita kekeringan. Dengan tujuan mendirikan sebuah negara Taureg indenpenden yang di namakan Azawad. Dan membentuk sebuah oposisi pemberontakan, yang di namakan Gerakan Ansar Dine dan Gerakan Naional Pembebasan Azawad ( Taureg MNLA ), yang berjuang untuk memerdekakan azawad dan menjadikan Tanah air bagi orang-orang etnis Taureg. 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Email : [email protected]

eJournalIlmu Hubungan Internasional, 2014, 2 ( 4 ): 869 - 880

merupakan provinsi yang berada di utara Mali yang terdiri dari wilayah Timbuktu, Kidal, Gao, dan wilayah Mopti dan Azawad mencakup 60%, dari Total wilayah Mali. Pada bulan Maret 2012 bagian barat negara Afrika itu berada dalam krisis, dalam minggu-minggu terakhir, kaum ekstrim islam telah meningkatkan praktik syariah, dengan merajam pasangan tak menikah hingga mati, dan memotong tangan pencuri, merokok, minum alkohol di larang, dan kaum perempuan harus menggunakan jilbab. Dan pada akhirnya para pengungsi melarikan diri dari konflik di Mali utara, membuat keadaan jadi lebih genting di kawasan Sahel Mali Bagian Utara. Yang menghadapi kelaparan usai panen yang gagal tahun lalu, lebih dari 18 juta orang di kawasan Sahel, yaitu wilayah semi gersang yang melintasi Afrika Utara, telah menghadapi kekurangan pangan akibat kekeringan. Kini 250.000 warga Mali yang menurut badan pengungsi PBB ( UCHCR ), mengungsi ke Mauritania, Burkina Faso, Niger, dan Aljazair mengalami penderitaaan yang lebih berat terkait sumber-sumber Makanan, konflik yang terjadi di Mali tidak hanya membawa dampak yang buruk untuk pemerintah, tetapi juga banyaknya warga sipil yang menjadi korban termasuk gerlyawan dan tentara pemerintah. Lebih dari seratus yang tewas di Mali, tidak jelas berapa sebenarnya jumlah korban yang telah tewas dan terluka karena konflik ini sendiri pun masih berlangsung. Kerusakan-kerusakan infrastruktur, seperti, museum kuno, rumah sakit, rumah-rumah penduduk bahkan sekolah telah membuat warga-warga sipil diungsikan dalam tiap harinya. Perang saudara yang berkepanjangan antara kaum pemberontak dengan pemerintah Mali, menjadikan banyaknya suara masyarakat-masyarakat Internasional agar dapat mendamaikan proses perperangan yang terjadi di Mali bagian utara saat ini. African Union atau Uni Afrika (UA) adalah Tranformasi dari Organisation of African Unity (OAU). Merupakan organisasi yang memiliki tujuan utama untuk menyatukan Afrika, termasuk Mali. Uni Afrika telah mengupayakan perdamaian antara pemerintah Mali dengan kaum pemberontak yaitu Etnis Taureg dan Ansar Dine di Mali yaitu dengan melakukan penjagaan Militer di daerah perbatasan wilayah Sahel Timbuktu, Mauritania, agar konflik pemberontak tidak menyebar luas ke negara lain. Dalam Hal ini Ketidak sanggupan pemerintah Mali dalam dalam menyelesaikan konflik dengan pemberontak, pada akhirnya pemerintah Mali bantuan terhadap Uni Afrika dalam membantu menangani konflik di Mali. Kerangka Dasar Teori 1. Konsep Organisasi Internasional. T. May Rudy mengartikan organisasi internasional sebagai, pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara dengan di dasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharafkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinnya secara berkesinambungan dan melembaga berguna mengusahakan tercapainya

870

Peran Uni Afrika dalam Menangani Konflik di Mali Tahun 2011-2012 (Muchamad Nawir)

tujuan yang diperlukan, serta disepakati bersama baik antara pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda. Untuk memperoleh pengertian mengenai Organisasi Internasioanal, Colombis dan Wolfe telah mencoba melakukan pendekatan dari Tiga sudut yang berbeda yaitu : a. Dari sudut tujuan yang di inginkan. b. Dari sudut institusi, atau menurut model-model ideal atau cetak biru institusi di masa depan : c. Dari sudut proses perkiraan regulasi pemerintah mengenai hubungan di antara aktor-aktor negara dan non negara. Dari berbagai usaha tersebut pada dasarnya dapat di bagi ke dalam bidang keamanan, perdamaian dan kesejahteraan. a. Dari Tujuannya Dengan melakukan pendekatan dari sudut tujuan di peroleh suatu gambaran mengenai adanya usaha sebagai berikut : 1. Terdapat regulasi hubungan internasional terutama melalui teknik-teknik penyelesaian pertikaian antar negara secara damai. 2. Meminimalkan atau mengendalikan konflik atau perang Internasional. 3. Memajukan kegiatan-kegiatan kerjasama dan pembangunan antar negara demi keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi di kawasan tertentu atau untuk manusia pada umumnya. 4. Terdapat pertahanan kolektif kelompok negara untuk menghadapi ancaman eksternal. Dari berbagai usaha tersebut pada dasarnya dapat di bagi ke dalam bidang keamanan, perdamaian dan kesejahtraan b. Dari Institusi Melalui pendekatan dari institusi, di peroleh dua kelompok besar institusi internasional, yaitu : 1. Organisasi antar pemerintah atau intergovernmental Organization (IGO). IGO merupakan organisasi Internasioanal yang anggotanya merupakan pemerintah dari negara-negara anggota dan memiliki piagam pendirian yang harus di ratifikasi oleh negara yang menjadi anggotanya. 2. Organization Non-pemerintah atau Non-Governmental Organization (NGO). NGO merupakan organisasi internasioanal yang anggotanya bukan merupakan bagian dari pemerintah sebuah negara yang juga dikenal sebagai asosiasi swasta Internasioanal yang terdiri dari kelompok-kelompok dalam bidang Agama, Ilmu, Pengetahuan, Kebudayaan, lingkungan hidup, Ekonomi,dan lainnya. Dalam proses penyelesaian konflik, ada 3 jenis peranan yang dapat dilakukan oleh organisasi internasional yaitu, sebagai aktor, sebagai mediator, dan sebagai fasilitator. Peranan sebagai aktor berarti, keterlibatan secara langsung dengan proses dan program penyelesaian konflik di lapangan. Sebagai mediator berarti,


hanya menjadi mediator atau pihak penengah dalam perundingan dan pembicaraan antara pihak-pihak yang berkonflik. Yang ketiga sebagai fasilitator adalah penyediaan dan pemberian fasilitas bagi terlaksananya pembicaraan antara pihak yang berkonflik tanpa terlibat dengan proses penyelesaian konflik. 2. Teori Konflik Dalam sistem Internasional, pola interaksi dapat berlangsung dalam tiga tipe, yaitu konflik, kompetisi atau persaingan, dan kerja sama. Dalam hal ini suatu pola kerjasama lambat laun bisa berubah menjadi konflik dan juga sebaliknya.Secara umum, menurut Abdul Hadi Adnan.penyebab konflik di Afrika adalah : 1. Gagalnya proses integrasi dalam pembentukan Negara bangsa. 2. Warisan masa kolonial dan proses dekolonisasi yang menyisakan masalah, termasuk garis perbatasan. 3. Gerakan kemerdekaan atau revolusi sosial yang di pengaruhi perang dingin. 4. Konflik yang diakibatkan ketegangan antar etnik. 5. Konflik yang disebabkan ketegangan politik dan sosio-ekonomi, dan Munculnya fundamentalisme keagamaan seperti di Afrika Utara. 3. Teori Resolusi Konflik. Konflik yang terjadi antar negara biasanya dilatar belakangi oleh beberapa hal yang datang dari dalam maupun luar.Konflik antar negara biasanya di sebabkan oleh beberapa hal seperti konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis perbatasan, dan sebagainya.Dalam hal ini kedua belah pihak, yang sedang berkonflik maupun pihak yang menyaksikan konflik ini, mengharafkan agar konflik yang terjadi dapat diakhiri. Menurut Prof Burton, Resolusi konflik adalah menghentikan konflik dengan cara yang analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik tidak dapat di jalankan secara tidak teratur, tanpa analisis yang mendalam tentang akar permasalahan yang menjadi sebab terjadinya konflik. Resolusi konflik lebih merujuk kepada, sebab-sebab konflik dari pada manifestasi konflik, dengan asumsi bahwa, selama antagonisme kepentingan dalam masyarakat, konflik selalu terjadi, maka konflik tidak pernah dapat terselesaikan. Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat di reduksi ke dalam suatu variable tunggal dalam bentuk suatu fenomena yang terjadi karena interaksi yang bertingkat berbagai factor. Terakhir, resolusi konflik hanya dapat di terapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan, terdapat empat tahap dalam resolusi Konflik menurut Alexius Jemadu, yaitu: Tahap I : Mencari De- eskalasi konflik Di tahap pertama, konflik yang terjadi masih di warnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai ( entry poin ) proses resolusi

872


konflik. Tahap ini masih berurusan dengan adanya konflik bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus bergandengan tangan dengan orientasiorientasi militer. Proses resolusi konflik dapat di mulai jika mulai dapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik. Operasi militer untuk menurunkan eskalasi konflik merupakan suatu tugas berat yang mendapat perhatian besar dari beberapa organisasi internasional. Tahap II : Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Poltik Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka tahap kedua proses resolusi konflik dapat di mulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusian untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik, intervensi kemanusiaan ini di lakukan dengan penerapan prinsip mid-waroperation. Prinsip ini yang merupakan salah satu perubahan dasar dari intervensi kemanusiaan di dekade 90an, menharuskan intervensi keanusiaan untuk tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata tetapi harus bisa mendekati titik sentral peperangan. Hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran Hak Asazi Manusia ( HAM) terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa melakukan operasi penyelamatan selain pihak ketiga. Dengan demikian, bentuk-bentuk kemanusian minimalis yang hanya menangani masalah defisiensi komoditas dianggap tidak lagi memadai. Intervensi kemanusiaan tersebut dapat di lakukan bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang untuk diadakannya negosiasi anatar elit. Dengan demikian dapat di katakan bahwa tahap ini bertujuan untuk mencari kesepakatan politik anatara aktor yang terlibat konflik. Tahap III : Problem-Solving Aproach Tahap ketiga dari resolusi konflik adalah Problem-solving yang memiliki orientasi sosial.Tahap ini diarahkan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihakpihak yang antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi. Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-balik tentang cara untuk mengeksplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung di kerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif-alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik. Sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat di temukan jika konflik yang terjadi di analisa dalam konteks yang menyeluruh. Tahap IV : Peace-Building Tahap ke-empat adalah peace-building yang meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahap terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi sruktural dan kultural. Tahap ke-dua dari proses Peace-building adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi perlu di lakukan jika potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena beragam kekerasan struktural


yang terjadi dalam dinamika sejarah komunitas tersebut. Tahap terakhir dari proses peace-buliding adalah tahap konsolidasi. Dalam tahap konsolidasi ini mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus menerus melakukan intervensi perdamaian terhadap struktural sosial dengan dua tujuan utama yaitu mencegah terulangnya lagi konflik yang mengakibatkan kekerasan bersenjata serta mengkonstruksikan proses perdamaiana langgeng yang dapat di jalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertiakai. Metode Penelitian. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, menggunakan tipe penelitian Deskriptif Analitik yang di maksudkan untuk memberikan ramalan mengenai permasalahan yang di teliti. Metode penelitian Analisis deskriptif Analitik berusaha mendeskripsikan Peran Uni Afrika dalam menangani konflik di Mali. Data yang disajikan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka, yakni dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dari literatur seperti buku, jurnal, dan juga situs-situs dari internet.Teknik analisa data yang digunakan adalah data kualitatif Hasil Penelitian Berawal konflik etnis Taureg terhadap pemerintah Mali pada tahun 1961 – 1964, dan berakhir dengan perlawanan dari Militer Mali, yang mengalahkan pemberontak dan membuat etnis Taureg meninggalkan Mali dan membuat suku Taureg berpindah ke negara-negara lain seperti Aljazair dan Libya. Setelah berakhirnya perang sispil di libya demi Muammar Khadafi etnis Taureg kembali ke kampung asalnya negara Mali dan membawa persenjataan yang banyak dan pada tahun 2011, membentuk sebuah gerakan pemberontakan yang di namakan Ansar Dine, kemudian mereka melawan pemerintah Mali membuat Mali negara menganut hukum syariah garis keras dan menginginkan kemerdekaan Mali yang sebelumnya Mali sendiri menganut sistem Demokrasi multy partai. Pada bulan Maret 2012 gerakan Ansar Dine dan Taureg melakukan genjatan senjata besar-besaran terhadap pemerintah Mali sehingga pemerintah Mali mundur dan tidak sanggup melawan gerakan tersebut. Gerakan pemberontakan tersebut di naungi oleh jaringan Al-Qaeda sehingga banyaknya pasukan pemberontak untuk pemerintah Mali menghentikan gerakan pemberontakan tersebut, dalam hal ini yang ditakutkan semua negara-negara adalah Mali tersebut menjadi sarang terorisme yang di naungi oleh Al-Qaeda in the islam Maghrib yang di pimpin oleh Ag-Ghaly sehingga pemerintah Mali tidak sanggup melawan gerakan pemberontak tersebut dan pemerintah Mali sendiri mengundang Uni Afrika untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Mali. A. Faktor Penyebab Konflik

874


Konflik di Mali yang merupakan sebuah konflik internal masih menjadi isu global yang cukup menyita perhatian dunia saat ini. Konflik yang telah terjadi sejak tahun 1960-an ini berakar dari sebuah konflik pangan yang dialami suku Taureg di bagian Utara dan terus berkembang menjadi konflik wilayah. Konflik ini dikatagorikan menjadi konflik pangan dan wilayah karena terjadinya kekeringan yang cukup parah dan mengakibatkan kelaparan di wilayah tersebut, kekeringan parah yang terjadi di Sahel yang menewaskan sejumlah besar suku Taureg dan ternak mereka. Kekeringan yang berlangsung 1972-1974 yang sebagian besar terjadi daerah Gao dan Timbuktu sekitar 100.000 korban kelaparan dan setengah tanaman di Utara hancur. Dalam hal ini kekacauan semakin terjadi di Mali merupakan menjadi sorotan dunia. Yang mana membuat negara-negara lain dan organisasi internasional ingin membantu untuk menangani yang terjadi di Mali Utara. Namun di sisi lain, konflik yang terjadi ini dapat timbul dalam berbagai bidang, hal ini dikarenakan satu pemerintah ingin masalahnya dipecahkan dengan cara yang tidak sesuai dengan keinginan pihak atau pihak-pihak lain. Konflik meliputi tindakan ancaman dan hukuman yang bersifat diplomatik, propaganda komersial atau militer yang diambil oleh pihak menentang terhadap yang lain.2 Secara umum, menurut Abdul Hadi Adnan3, penyebab konflik di Afrika adalah : 1. Gagalnya proses integrasi dalam pembentukan negara bangsa. 2. Warisan masa kolonial dan proses dekolonisasi yang menyisakan masalah, termasuk garis perbatasan. 3. Gerakan kemerdekaan atau revolusi sosial yang dipengaruhi perang dingin. 4. Konflik yang diakibatkan ketegangan antar etnik. 5. Konflik yang di sebabkan ketegangan politik dan sosio-ekonomi, dan 6. Munculnya fundamentalisme keagamaan seperti di Afrika Utara. Konflik yang sedang berjalan di daerah Mali Utara yang mana oposisi masyarakat melawan pemerintah Mali, lalu oposisi masyarakat membuat sebuah pemberontakan yang di namakan Taureg dan Ansar Dine di kota Azawad pada tahun 2011. Pada tahun 2011, berakhirnya konflik di Libya, banyaknya anggota Taureg yang telah bertarung demi Muammar Ghadafi pada pedang sipil Libya, kembali ke kampung asal mereka, kebanyakan dengan persenjataan. Pemberontakan Taureg independen yang di namakan Azawad. B. Peran Uni Afrika dalam Menangani Konflik di Mali. Konflik yang sedang berjalan di daerah Mali Utara yang mana oposisi masyarakat melawan pemerintah Mali, lalu oposisi masyarakat membuat sebuah pemberontakan yang di namakan Taureg dan Ansar Dine di kota Azawad pada tahun 2011. Pada tahun 2011, setelah berakhirnya konflik di Libya, banyaknya anggota Taureg yang telah bertarung demi Muammar Ghadafi pada pedang sipil 2 3

KJ. Holsti dan M.Tahir Azhar,Op Cit.hal 167-171. Abdul Hadi Adnan, op cit, Hal. 7.


Libya, kembali ke kampung asal mereka, kebanyakan dengan membawa persenjataan. Pemberontakan Taureg independen yang di namakan Azawad.

Pada akhirnya Taureg dan kelompok Ansar Dine bersatu dan Mali Utara menjadi negara yang sesuai hukum syariah Islam yang sebelumnya Mali adalah negara yang demokrasi multi partai yang di pimpin oleh Amadou Toumani Troure namun pemberontakan ini ingin memerdekakan Mali Utara, namun pemerintah tentara Mali tidak sanggup menangani pemberontakan yang dilakukan oleh taureg dan Ansar Dine dan pada akhirnya banyaknya masyarakat Mali menjadi menderita dan kemiskinan di daerah Mali Utara, diakibatkan kuatnya persenjataan yang dilakukan oleh pemberontak. Hal ini ketidak sanggupan pemerintah Mali untuk melawan terhadap pemberontakan Taureg dan Ansar Dine dan pihak pemberontak merajalela dalam di wilayah Mali Utara. Di karenakan konflik ini semakin besar, banyak warga sipil Mali Utara menjadi penderitaan dan kelaparan akibat pemberontak yang dilakukan sekelompok Ansar Dine dan Taureg lalu warga sipil Mali Utara melakukan pengungsian ke Mauitania, Burkina Faso, Niger, dan Alzajair. Walaupun secara umum banyak negara- negara yang menyangkal yang dilakukan oleh pemberontak Ansar Dine dan Taureg ingin memerdekakan Mali.yang di takutkan adalah pemberontak Mali Utara ini menjadi sarang sebuah Terorisme, dikarenakan pembentukan pemberontakan ini di naungi oleh jaringan teroris Al-Qaeda hingga kini upaya penangan secara damai masih berlangsung dan melibatkan Uni Afrika, United Nations Mission in Mali ( UNMIM ) yang di bawah bendera PBB dan proses penjaggaan di wilayah perbatasan-perbatasan Mali seperti di daerah Sahel. Untuk melakukan satu gencatan senjata peranan dan ikut dalam perundingan perdamaian yang di tengahi Uni Afrika, PBB sebagai satu-satunya Organisasi terbesar di Afrika melakukan perannya dalam upaya menyelesaikan konflik di Mali bagian Utara, sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Alexius Jemadu, ada empat tahap dalam resolusi yang di gunakan oleh Uni Afrika adalah sebagai berikut. 1. Tahap De-eskalasi Konflik Tahap resolusi Konflik yang pertama adalah tahap De-eskalasi Konflik, ini merupakan tahap untuk mencari atau menciptakan kondisi yang kondusif bagi upaya penyelesaian Konflik. Secara umum di dalam sebuah konflik akan tercipta kondisi jenuh atau sengsara yang di alami oleh pihak-pihak yang berkonflik yang memaksa mereka untuk menyelesaikan masalah melalui pembicaraan di meja perundingan. Namun kondisi ini juga bisa di paksa untuk ciptakan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa lebih banyak lagi, cara ini ditempuh memalui penggunaan kekuatan militer.

876


Dalam tahap De-eskalasi Konflik Uni Afrika berperan dalam membantu menciptakan dan menjaga keamanan di wilayah Mali, dan memberikan dasar hukum yang resmi bagi Negara-negara yang ingin masuk membantu dalam penyelesaian konflik di Mali,.dalam menangani untuk mengusir gerakan pemberontakan ini PBB pun ikut serta bergerak dengan implementasi militer yakni mengirimkan gabungan dengan Uni Afrika sebanyak 3.300 pasukan militer dan di tambah pasukan dari Prancis sebanyak 2.700 untuk memimpin pertahanan serangan pemberontakan dan berjaga-jaga di wilayah perbatasan seperti wilayah Sahel, berarti jumlah pasukan intervensi lebih besar. Kelompok garis keras, yang kata para ahli bertindak di bawah payung Al-Qaida di maghribi islam (AQIM) menguasai kawasan Mali Utara. Para PBB diplomat PBB menyebut bahwa pengiriman pasukan akan memberi keuntungan bagi negara Afrika untuk bisa memimpin pasukan itu, penerjunan pasukan PBB juga akan memudahkan pemantauan terhadap pelanggaran hak-hak asasi dan PBB dapat memilih pasukan dari nnegeri mana yang akan memimpin. 2. Tahap bantuan kemanusiaan dan negosiasi politik Tahap resolusi konflik yang kedua adalah tahap bantuan kemanusiaan dan negosiasi politik. Ini merupakan tahap pemberian bantuan bagi korban akibat konflik yaitu para pengungsi dan anak-anak. Sementara itu negosiasi politik juga dilakukan kepada tokoh-tokoh penting untuk mendapatkan informasi, saran, kritik, upaya dan dukungan yang berguna bagi kelanjutan upaya penyelesaian konflik. Sejak konflik bermula pada tahun 1961, etnis Taureg yang berada di bagian Utara Mali merasa terabaikan oleh pemerintah Mali yang baru. Mereka menentang kebijakan Bamako yang merencanakan reformasi tanah yang dapat mengancam dan melanggar wilayah tradisional mereka. Akibatnya, sekelompok kecil Taureg di Negara republik ini mulai pemberontakan, konflik benar-benar memuncak pada 16 januari 2012 ketika kelompok pemberontak kembali melakukan kampanye menentang pemerintah Mali dan menuntut kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar di wilayah Utara, yang di kenal dengan wilayah Azawad. Pada akhirnya banyak warga-warga sipil di Mali menjadi menderita dan kelaparan akibat dilakukanya gerakan pemberontakan tersebut. Menurut badan pengunngsi PBB (UNHCR) kini 250.000 warga sipil Mali mengunggsi ke Mauritania, Burkina Faso, Niger dan Aljazair mengalami penderitaan yang lebih berat. 3. Tahap Problem-solving Aproach Tahap ketiga dalam penyelesaian konflik kekerasan di Mali adalah tahap Problem-solving Aproach. Dalam tahapan ini di bentuk sebuah mekanisme


komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bertikai sehingga antara ada transparansi serta kesepahaman. Mekanisme ini diperlukan terutama untuk mendiskusikan dan mencari penyelesaian bagi isu-isu yang berkembang selama proses resolusi konflik. Uni Afrika telah mengupayakan penyelesaian melalui pihak ketiga.Yakni dengan bentuk penyelesaian mencakup penyerahan persetujuan berdasarkan Resolusi No. 2085 tahun 2012. Dewan keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 2085 pada pertemuan di Brussels tangggal 20 Desember 2012, sebagai dasar hokum dalam bentuk salah satu penyelesaian Resolusi Konflik di Mali, di mana PBB menegaskan kembali komitmen yang kuat untuk kedaulatan dalam persatuan dan kesatuan sebuah negara. 4. Tahap Peace Building Tahap ke empat adalah proses penyelesaian konflik di Mali adalah tahap Peace Building, ini merupakan tahap perubahan struktur ini mecakup pada banyak bidang seperti Ekonomi, Sosial, Hukum, Politik, Budaya, dan Pendidikan. Tahap ini penting karena tujuannya adalah mewujudkan perdamaian dan menjamin perdamaian yang telah di ciptakan dapat bertahan lama. Uni Afrika dalam upaya untuk mengatasi Konflik di Mali masih belum sampai ke empat dalam rsolusi Konflik. Upaya untuk mengatasi konflik di Mali sebenarnya telah dilakukan tahun 1991, upaya yang dilakukan pemerintah Mali adalah kompromi dan melibatkan pihak ketiga.Pemerintah melakukan negosiasi antara perwakilan pemerintah dan faksi bersenjata, namun negosiasi ini tidak dapat membawa konflik pada suatu akhir dari penyelesaian, sebaliknya negosiasi yang dilakukan sebenarnya hanya memperburuk konflik yang sedang terjadi. Namun hal yang dilakukan pemerintah ini hanya bertahan beberapa tahun mengingat kelompok pemberontak di bagian Utara melakukan aksi keras kembali pada Januari 2012 yang menentang pemerintah di Bamako, hal ini terlihat dengan adanya kampanye dari kelompok-kelompok islam yang merasa pemerintah tidak benarbenar ingin menjadikan bagian Utara sebagai bagian dari pemerintah di ibu kota Mali tersebut. Pemerintah Mali, yang akhirnya tidak mampu menghadapi kelompok-kelompok pemberontak tersebut memilih cara untuk memasukkan pihak ketiga yakni dengan meminta bantuan dari pihak asing yang di rasa mampu membantu menyelesaikan konflik yang kembali memanas ini, yaitu meminta bantuan kepada PBB, Uni Afrika, ECOWAS. Pada akhirnya Uni Afrika menurunkan pasukan prajurit sebanyak 3300 prajurit, dan bekerja sama dengan ECOWAS

878


dan di setujui oleh Badan PBB berguna untuk melawan gerakan pemberontakan dan berjaga-jaga di wilayah perbatasan di Daerah Sahel, untuk menyelesaikan konflik yang terjadi Mali. Dalam sebuah yang terjadi di konflik di Mali upaya Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik tersebut menambah gerakan gejolak gerakan pemberontakan semakin memanas dan menambah ekstrim bagi warga-warga sipil Mali, dalam hal ini Uni Afrika tidak mampu menangani walaupun upaya tersebut dengan melakukan perundingan perdamaian yaitu antara pihak pemerintah dengan kelompok gerakan pemberontak. Hal ini yang dilakukan oleh Uni Afrika, sudah menurunkan pasukan militernya dan bekerja sama dengan Afrika bagian barat sebanyak 3.300 prajurit militer dan sebagian berjaga-jaga di wilayah perbatasan agar konflik di Mali tersebut tidak menyebar luas ke negara-negara Afrika lainnya, dan disetujui oleh dewan Keamanan PBB guna menyelesaikan Konflik di Mali tersebut. Kesimpulan Konflik yang terjadi di Mali merupakan sebuah penjelasan mengenai bagaimana sikap, kontradiksi dan perilaku konflik. Di mulai dari kontradiksi yakni sebab awal mula terjadinya sebuah konflik yang pada konflik di Mali ini di dasarkan oleh kekecewaan etnis Taureg yang berada di Mali bagian Utara, di mana etnis Taureg merasa terabaikan oleh pemerintah paska kemerdekaan dari Perancis 1960, yang akhirnya berkelanjutan hingga saat ini membuat pihak-pihak asing masuk seperti Perancis yang memiliki kepentingannya sendiri hingga membuat konflik di pandang dapat merugikan yang terlibat didalamnya seperti halnya kelompok pemberontak. Hal tersebut membuat (sikap) cara pelaku konflik tersebut memandang konflik dengan cara-cara yang berbeda, mereka beranggapan bahwa hal yang dilakukan oleh salah satu pihak akan merugikan pihak yang lainnya. Sehingga hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan perilaku-perilaku dari sikap atau aktor-aktor tersebut memandang konflik, baik itu berupa kekerasan atau tidak. Akibatnya, hal inilah yang membuat etnis Taureg akhirnya melakukan pemberontakan dan menuntut kemerdekaan atas wilayah bagian Utara. Pemberontakan ini sempat mereda saat pemerintah berjanji akan memberikan bantuan kepada wilayah di Utara, namun di Utara, namun Hal itu tidak kunjung terwujud sehingga, membuat etnis Taureg membentuk kelompok gerakan pemberontakan dengan nama The National Movement for the Liberation Of Azawad (MNLA), yang di bantu oleh kelompok Radikal Islam Ansar Dine, AQIM dan kelompok jihad di Afrika yakni MUJAO melakukan pemberontakan dan berhasil memerdekakan wilayah Azawad secara sepihak. Untuk mengatasi permaslahan ini maka Uni Afrika berusaha melakukan upaya penyelesaian Konflik dengan, inisiatif yang dilakukan Uni Afrika melakukan


perundingan solusi antara pemerintah dengan kelompok pemberontak bersenjata yang berada di bagian Utara. Salah satu hal yang sangat terlihat di lakukan Uni Afrika melakukan upaya dengan pemerintah Mali dengan kelompok pemberontak bersenjata adalah negosiasi. Negosiasi antara perwakilan pemerintah dan faksi bersenjata, namun negosiasi ini tidak dapat membawa konflik pada suatu akhir dari penyelesaian.Sebaliknya, negosiasi yang di lakukan sebenarnya hanya memperburuk konflik yang sedang terjadi. Hal ini justru membawa pihal asing masuk dan turut campur dalam penyelesaian konflik Internal ini. Banyaknya aktor-aktor yang terlibat dalam penyelesaian konflik seperti PBB, ECOWAS, Perancis membuat konflik ini cukup mereda karena dapat memaksa mundur kelompok pemberontak bersenjata dari wilayah-wilayah yang telah di kuasai selama sepuluh Bulan terakhir 2012 walaupun konflik ini sendiri belum sepenuhnya selesai. Daftar Pustaka Literatur Buku : Ade Maman Suherman, 2003,” Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam perspektif hukum dan globalisasi,” Ghalia Indonesia KJ. Holsti dan M.Tahir Azhar, 1983 “ polotik internasional : kerangka untuk analisis, Jakarta, edisi ke-4 jilid 2, Erlangga. T. May Rudy, 2005,” Administrasi & Organisasi Internasional,” Bandung, Refika Aditama., 2002,” Studi strategi dalam transformasi sistem Internasional pasca perang dingin,” Bandung, Refika Aditama. Yuniarti, 2006,” Bahan Mata Kuliah Pemikiran Politik Barat ( Unpublished ),” Samarinda, Universitas Mulawarman. Internet : http://www.antaranews.com/berita/353663/1400-prajurit-prancis-=berada=dimali di akses pada tanggal 3 April 2014 Solusi politik Konflik di Mali : Gagasan hukum terdapat di http;/www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak. detikdetailberitacetak&id_beritacetak=2146010 di akses pada tanggal 3 April 2014. The Regional impact of the armed conflict and french intervention in Mali terdapat di http://www.reliefweb.int/sites/reliefweb.int./files/resources/the%20region al%20impact%20of%20the%20armedconflict%20French%20interventio n%20Mali%20.pdf di akses pada tangggal 9 januari 2014 World Bank, Country Data Mali 2011 terdapat di http:/www.worldbank.org/en/country/mali di akses pada tanggal 5 januari 2014 EL Fatih A. Abdel Salem, Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik, dalam , http://www.Scrips.ohiou.edu/news /cmdd/artikel ef. htm, Diakses pada tanggal 29 maret 2013

880

HALAMAN PENGESAHAN PENERBITAN ARTIKEL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI: PERAN UNI AFRIKA DALAM MENANGANI KONFLIK DI MALI TAHUN : MUCHAMAD NAWIR

Recommend Documents