HAKIKAT PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN ARAH KEBIJAKAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) DI STKIP PGRI JOMBANG 1 Oleh Asmuni 2
Pendahuluan Keberadaan Perguruan Tinggi, apalagi dengan predikatnya sebagai center of excellence, memberikan konsekuensi logis agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Perlu diakui bahwa di tengah hiruk pikuk proses perkuliahan dan penelitian, dunia kampus seakan melupakan fungsinya dalam memberdayakan masyarakat. Padahal orang kampus, termasuk mahasiswa, adalah sebagai orang terdidik (educated people) yang secara moral harus dapat mengaplikasikan ilmunya bagi kemajuan masyarakat. Sejak tahun 1960-an, beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia mulai berinisiatif untuk berperan dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan. Diawali oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) yang merintis Bimbingan Massal (Bimas) dalam peningkatan produksi pangan (beras). Kemudian pada tahun 1971, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Andalas (Unand) Padang, dan Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar juga melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan istilah "Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat". Akhirnya, Dirjen Dikti memberikan istilah Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, yang hingga kini sebagian besar Perguruan Tinggi menjadikan KKN sebagai bagian dari kegiatan yang wajib ditempuh oleh para mahasiswanya.3 Sayangnya belakangan ini animo sebagian besar mahasiswa dalam menjalankan KKN sangatlah rendah dan motivasinya pun sangat beragam. Sebagian besar dari mereka hanya melaksanakan KKN untuk melaksanakan tugas dan menyelesaikan beban SKS saja. Terkadang sebelum pergi ber-KKN, mahasiswa sudah diliputi kekhawatiran terhadap kehidupan berat yang akan dijalani di lokasi KKN. Bahkan tidak sedikit pula mahasiswa yang sedih karena akan menghadapi kondisi yang berbeda dengan kesehariannya. Kendatipun tidak sedikit yang beranggapan bahwa KKN ini sebagai arena pembelajaran yang penuh hikmah. Oleh karena itulah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN, terutama mahasiswa dan dosen pembimbing (DPL), perlu adanya pemahaman dan penyadaran tentang filisofi KKN dan pengabdian pada masyarakat, agar melalui kegiatan KKN ini visi dan misi Perguruan Tinggi dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian kegiatan KKN, apapun bentuknya dan di manapun lokasinya, tidak boleh menyimpang dari hakikat pengabdian pada masyarakat, di samping arah kebijakan KKN perguruan tingginya.
Hakikat Pengabdian Pada Masyarakat Pengertian Pengabdian pada Masyarakat Pengabdian pada Masyarakat merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah wujud pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi secara melembaga dan langsung kepada masyarakat
1
Disajikan pada kuliah pembekalan KKN mahasiswa STKIP PGRI Jombang tanggal 24 Juni 2006 Dosen Tetap/Pembantu Ketua III (Bidang Kemahasiswaan) STKIP PGRI Jombang. 3 M. Ihsan Shiddieqy dalam http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/1205/14/0802.htm. 2
1
dalam rangka ikut memajukan tingkat kecerdasan, mengembangkan kemampuan serta ikut mendorong proses pembaruan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.4 Pengertian tersebut setidaknya menunjukkan lima unsur yang menjadi ciri khas Pengabdian pada Masyarakat, yaitu: 1. Pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (penerapan IPTEKS). Ini berarti bahwa kegiatan Pengabdian pada Masyarakat adalah tentang “apa yang diamalkan” oleh tenaga akademik atau mahasiswa yang mengkaji dan mengembangkan disiplin ilmu di kampus dapat memberi manfaat bagi masyarakat atau komunitas sasaran. 2. Dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Artinya, bahwa Pengabdian pada Masyarakat itu dilaksanakan oleh tenaga akademik atau mahasiswa atas nama Perguruan Tinggi yang bersangkutan. 3. Secara melembaga. Artinya, bahwa Pengabdian pada Masyarakat itu harus dilaksanakan secara resmi atas nama dan disetujui pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan. 4. Langsung pada masyarakat. Artinya, masyarakat atau komunitas di luar kampus. 5. Mempunyai tujuan berperanserta dalam pembangunan nasional.
Tujuan dan Sasaran Pengabdian pada Masyarakat a. b. c. d.
Adapun tujuan utama Pengabdian pada Masyarakat (PPM) adalah5: Mengembangkan sumber daya manusia ke arah tercapainya manusia pembangunan Mengembangkan masyarakat ke arah terciptanya masyarakat belajar Meningkatkan kepekaan sosial tenaga akademik dan mahasiswa terhadap masalah yang ada dalam masyarakat. Mengembangkan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
Sedangkan sasaran Pengabdian pada Masyarakat adalah masyarakat luar kampus yang memerlukan bantuan dan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan, terutama untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Adapun yang dimaksud dengan “masyarakat luar kampus” adalah lembaga pendidikan tingkat SLTA ke bawah dan masyarakat pada umumnya.6
Pendekatan dan Azas-azas Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat menggunakan tiga pendekatan7, yaitu: 1. Bersifat “mendidik”, dengan berpedoman pada pengertian konsep pendidikan seumur hidup (life long education) melalui pendidikan formal, non formal maupun non klasikal yang sangat banyak macam ragamnya. 2. Bersifat “kemanusiaan”, melalui pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukannya, misalnya dalam keadaan bencana alam, wabah, dan sebagainya. 3. Bersifat “interdisipliner dan lintas sektoral” Di samping itu pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat harus didasarkan pada azas-azas8 sebagai berikut:
4
Lihat pula Buku Pedoman STKIP PGRI Jombang 2005, hal. 99 Ibid. 6 Ibid. hal. 100 7 Lihat pula Kerangka Pengembangan Pengabdian pada Masyarakat di Perguruan Tinggi Indonesia, DP3M Ditjen Dikti, 1978 hal. 11, dan Buku Pedoman STKIP PGRI Jombang, 2005 hal. 100 8 Ibid. 5
2
1. Melembaga, dalam arti “oleh, untuk, dan atas nama” Perguruan Tinggi (STKIP PGRI Jombang), sekalipun dilaksanakan secara perseorangan. 2. Ilmu amaliah dan amal ilmiah; artinya setiap kegiatan Pengabdian pada Masyarakat harus didasarkan pada kaidah-kaidah dan pemikiran ilmiah. Ilmu pengetahuan yang dimiliki harus diamalkan dan amal pengabdiannya didaarkan atas ilmu yang dimiliki. 3. Responsif; artinya bahwa kegiatan Pengabdian pada Masyarakat itu dilaksanakan sebagai tanggapan atau jawaban atas kebutuhan masyarakat. 4. Inisiatif, artinya bahwa kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dilakukan atas permintaan masyarakat maupun atas prakarsa sivitas kademika. 5. Kreatif dan Inovatif, artinya kegiatan Pengabdian pada Masyarakat harus mencerminkan adanya perubahan, pembaharuan, dan peningkatan dalam segi sikap, cara, waktu, kualitas dan kuantitas. 6. Kerjasama, dalam arti bahwa setiap kegiatan Pengabdian pada Masyarakat merupakan usaha bersama antara Perguruan Tinggi dengan masyarakat luas yang dijiwai semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan mengindahkan koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplifikasi. 7. Manfaat, yang berarti bahwa setiap hasil kegiatan Pengabdian pada Masyarakat harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 8. Edukatif, yang berarti bahwa setiap kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ditujukan untuk mengembangkan potensi masyarakat agar berdaya (mandiri) dalam menghadapi perubahab-perubahan. 9. Efektifitas dan Efisiensi, artinya setiap kegiatan Pengabdian pada Masyarakat harus dikelola dan dilaksanakan dengan cara-cara yang tepat guna dan berdaya guna.
Bentuk dan Sifat Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dapat berbentuk:9 1. Pendidikan pada Masyarakat (community education), antara lain dapat berbentuk penataran, pelatihan, lokakarya, kursus, penyuluhan, publikasi, proyek percontohan, demonstrasi, pameran dan kegiatan lain yang bernuansa ‘mendidik’ masyarakat. 2. Pelayanan pada masyarakat (community service), antara lain dapat berbentuk layanan konsultasi, bimbingan, pendampingan, bantuan kemanusiaan dalam lainlain yang didasarkan pada kemampuan sumberdaya yang dimiliki Perguruan Tinggi 3. Kuliah Kerja Nyata (KKN), yaitu sebagai bentuk Pengabdian pada Masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen. 4. Pengembangan hasil penelitian, yaitu sebagai tindak lanjut atau penerapan IPTEKS di masyarakat agar mereka ikut menikmati manfaat dari hasil penelitian. 5. Pembinaan wilayah secara terpadu, atau yang lebih popular dengan istilah “Bina Desa”, yang penanganannya secara lintas sektoral dan lintas disiplin (ilmu). 6. Pemberdayaan perempuan, yang pelaksanaannya di STKIP PGRI Jombang dikelola oleh Pusat Studi Wanita (PSW). Sedangkan sifat program Pengabdian pada Masyarakat dapat dibedakan menjadi dua kelompok,10 yaitu:
9
Lihat pula Buku Pedoman STKIP PGRI Jombang, 2005 hal. 101 Lihat pula Kerangka Pengembangan Pengabdian pada Masyarakat di Perguruan Tinggi Indonesia, DP3M Ditjen Dikti, 1978 hal. 18, dan Buku Pedoman STKIP PGRI Jombang, 2005 hal. 1001-102
10
3
1. Kegiatan Perintisan (pioneering), yaitu kegiatan yang memperkenalkan hal-hal baru yang belum ada di masyarakat atau yang belum dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk perintisan tumbuhnya suatu kesatuan pelaksana kegiatan yang baru dalam masyarakat ataupun penggunaan cara-cara baru. Karenanya kegiatan yang bersifat perintisan hendak dipertimbangkan dan diikuti dengan kegiatan lanjutan dan pengembangan, agar kegiatan tersebut tidak terhenti. 2. Kegiatan Penunjang, yaitu kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan yang telah ada, baik yang bersifat komplementer (mengisi kekosongan) maupun suplementer (memperkuat).
Arah Kebijakan Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Pengertian KKN Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa KKN merupakan salah satu bentuk Pengabdian pada Masyarakat oleh mahasiswa, tetapi bentuknya yang khusus, karena dalam KKN dharma pendidikan dan penelitian dipadukan ke dalamnya, di samping melibatkan dosen sebagai pembimbingnya. Dengan demikian KKN tidak lagi sekadar Pengabdian pada Masyarakat melainkan lebih kompleks karena mengandung ketiga dharma secara terpadu. Bahkan pelaksanaannya boleh dikata ‘unik’, karena KKN berbeda dengan kuliah biasa dan berbeda pula dengan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat pada umumnya, tetapi tidak bisa disebut sebagai “bakti sosial”, sekalipun diakui terdapat pula kesamaannya. Kesamaan KKN dengan kuliah biasa terletak pada cirri-ciri esensialnya, yakni melibat pada kegiatan belajar (akademik) yang di dalamnya tentu melibatkan seluruh fungsi kejiwaan (intelektual, emosional, dan psikomotorik) dan bukan sekadar aktivitas fisik belaka. Sedangkan perbedaannya terletak pada ajang (setting) kegiatan belajarnya, bahan ajar, pendekatan kegiatan belajarnya, serta dampak pengiring instruksionalnya. Sebab, KKN mencakup ketiga dharma (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat), meskipun yang dominan dharma ketiga. Sebagai kegiatan pendidikan, melalui KKN mahasiswa diperkenalkan secara langsung dengan masyarakat dan permasalahannya serta cara kerja lintas sektoral dan interdipliner. Dalam kaitannya dengan penelitian, mahasiswa diajak untuk menelaah dan merumuskan permasalahan yang kompleks, menelaah potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam masyarakat, dan sekaligus merumuskannya. Sedangkan disebut sebagai kegiatan pengabdian pada masyarakat, karena melalui KKN mahasiswa mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat secara praktis. Dengan demikian jelas bahwa KKN bukanlah sekadar “kerja bakti” atau “bakti sosial” yang dalam Pengabdian pada Masyarakat disebut sebagai Pelayanan Masyarakat (community service), apalagi hanya kegiatan fisik saja.11 Oleh karena itulah Kuliah Kerja Nyata (KKN) dimaknai sebagai suatu kegiatan perkuliahan dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa secara praktis, melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral. KKN merupakan perwujudan dari salah satu dharma ketiga yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, serta dapat dipisahkan dengan dua dharma yang lain.12 Dengan demikian jelaslah bahwa di STKIP PGRI Jombang istilah atau sebutan KKN ini tidak akan diubah, meskipun dalam perkembangan politik ada istilah kontemporer “KKN” dengan arti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
11 12
Lihat pula M. Rosyidan. Pembimbingan Kuliah Kerja Nyata. LPM IKIP Malang, 1990. Lihat Buku Pedoman STKIP PGRI Jombang, 2005, hal. 104
4
Tujuan KKN Pada dasarnya tujuan umum KKN adalah mengembangkan kepribadian mahasiswa (personality development) melalui pengembangan persepsi, kognisi dan sikap mahasiswa terhadap masyarakat lingkungannya. Selain itu tujuan KKN adalah mendekatkan lembaga perguruan tinggi pada masyarakat sehingga perguruan tinggi tidak dikatakan sebagai ‘menara gading’ serta membantu pemerintah dalam upaya mempercepat gerak pembangunan. Sedangkan di STKIP PGRI Jombang, tujuan KKN dinyatakan secara rinci dalam Buku Pedoman13 sebagai berikut: a. Bagi mahasiswa. 1) Memperoleh pengalaman belajar melalui keterlibatannya dalam masyarakat secara langsung untuk menemukan, merumuskan, memecahkan dan menanggulangi permasalahan pembangunan secara praktis dan interdisipliner. 2) Memberikan pemikiran berdasarkan ilmu, teknologi dan seni dalam upaya untuk menumbuhkan, mempercepat gerak serta memperoleh kader pembangunan. 3) Memperoleh dan menularkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan kepada masyarakat dalam memecahkan masalah pembangunan secara pragmatis melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral. b. Bagi Perguruan Tinggi 1) Menghasilkan sarjana yang mampu mengisi teknostruktur dalam masyarakat yang lebih menghayati kondisi, gerak dan permasalahan komplek yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. 2) Meningkatkan hubungan dengan Pemerintah, Instansi terkait dan masyarakat sehingga dapat berperan dalam menyelaraskan antara tujuan pendidikan dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun.
Sasaran dan Manfaat KKN KKN mempunyai tiga kelompok sasaran, yaitu mahasiswa, masyarakat beserta Pemerintah, dan Perguruan Tinggi. Adapun manfaat KKN dinyatakan secara rinci dalam Buku Pedoman14 sebagai berikut: a. Bagi mahasiswa 1) Memperdalam pengertian terhadap cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat menghayati keterkaitan dan kerjasama antar sektor. 2) Memperdalam pengertian dan penghayatan terhadap manfaat ilmu, teknologi dan seni yang dipelajari bagi pelaksanaan pembangunan. 3) Memperdalam penghayatan dan pengertian mahasiswa terhadap berbagai masalah pembangunan dan perkembangan masyarakat. 4) Memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. 5) Mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan daya nalar mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan masalah secara pragmatis. 6) Memberi ketrampilan kepada mahasiswa dan berpartisipasi dalam pembangunan serta pengembangan masyarakat berdasarkan IPTEK secara interdisipliner dan lintas sektoral.
13 14
Buku Pedoman STKIP PGRI Jombang, 2005. hal. 104-105 Ibid. hal 105-107
5
7) Membina mahasiswa untuk menjadi motivator, dinamisator dan problem solver. 8) Memberikan pengalaman belajar dan bekerja sebagai kader pembangunan sehingga terbentuk kepedulian terhadap kemajuan masyarakat. 9) Menumbuhkan sifat profesional dalam diri mahasiswa dalam arti meningkatkan keahlian, tanggung jawab, kepedulian maupun rasa kesejawatan. b. Bagi Masyarakat dan Pemerintah 1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. 2) Memperoleh cara-cara yang baru yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan. 3) Memperoleh masukan dalam menggali serta menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. 4) Terbentuknya kader-kader pembangunan dalam masyarakat sehingga terjamin adanya sumber tenaga yang bermutu demi kelangsungan pembangunan. 5) Memanfaatkan bantuan tenaga mahasiswa untuk melaksanakan program dan proyek yang belum tersentuh di masyarakat. c. Bagi STKIP PGRI Jombang 1) Memperoleh umpan balik sebagai pengintegrasian mahasiswa dalam proses pembangunan di tengah masyarakat, sehingga kurikulum dapat disesuaikan dengan tuntutan nyata dari pembangunan. 2) Memperoleh berbagai kasus yang nyata dan berharga sehingga dapat digunakan sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan dan untuk pengembangan penelitian. 3) Memperoleh hasil kegiatan mahasiswa yang merupakan perpaduan antara teori dan praktek sehingga IPTEKS yang diamalkan dapat sesuai dengan tuntutan nyata. 4) Meningkatkan, memperluas dan mempererat kerjasama dengan instansi lain melalui kerjasama oleh mahasiswa yang melakukan KKN.
KKN di STKIP PGRI Jombang Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intra kurikuler yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa program sarjana di lingkungan STKIP PGRI Jombang dan merupakan salah satu mata kuliah dengan bobot 4 SKS. Prasyarat mengikuti KKN adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan sedikitnya 80 SKS, memenuhi ketentuan administrasi akademik dan administrasi keuangan.15
Pelaksanaan KKN di STKIP PGRI Jombang Pelaksanaan KKN dikelola oleh Pusat Pengabdian pada Masyarakat (PPM) dengan membentuk Panitia Penyelenggara yang meliputi tugas administratif dan pembimbingan di lapangan.16 Lokasi KKN ditetapkan di desa binaan dan sekolah/madrasah mitra STKIP PGRI Jombang. Adapun kegiatannya meliputi beberapa tahapan, yaitu: 1. Persiapan Antara lain meliputi kegiatan pembentukan panitia, pendaftaran peserta, penetapan dosen pembimbing, dan lain-lain. 2. Pembekalan
15 16
Ibid. hal. 107 Ibid
6
3.
4.
5.
6.
Kuliah pembekalan wajib diikuti oleh semua peserta KKN. Dengan demikian mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah pembekalan secara penuh dinyatakan gugur sebagai peserta KKN. Adapun materi pembekalan meliputi tiga kelompok materi, yaitu materi dasar, materi penunjang dan materi teknis operasional. Observasi dan Penyusunan Program Observasi lapangan sebelum pelaksanaan KKN, karenanya wajib diiikuti oleh dosen pembimbing dan mahasiswa peserta KKN. Pada tahapan ini dosen dan mahasiswa dapat melakukan ‘pendekatan’ dengan pihak-pihak yang terkait di lokasi dan pengumpulan data. Program kerja harus disusun berdasarkan hasil observasi lapangan, dibimbing dan disetujui dosen pembimbing serta penanggungjawab lokasi (Kepala Desa/Kepala Sekolah). Agar semua pihak mengetahui program kerja KKN maka program juga harus ditulis di atas kertas plano dan ditempel di Posko. Pelaksanaan Program di Lokasi Tahapan ini merupakan inti dari serangkaian kegiatan KKN, yaitu pelaksanaan program di lokasi, baik secara kelompok maupun individu, baik mahasiswa maupun dosen pembimbing, bahkan panitia maupun pimpinan perguruan tinggi ikut pula terjun di lokasi KKN. Perlu diketahui, bahwa terkadang tidak semua program kerja dapat dilaksanakan sesuai rencana, karena itu diperbolehkan munculnya program tambahan. Pelaporan Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa harus membuat jurnal kegiatan (kelompok dan perorangan) untuk bahan penyusunan laporan, baik laporan berkala maupun laporan akhir. Pelaporan merupakan dokumen penting yang menjadi bukti otentik pelaksanaan KKN, karena itu wajib dipenuhi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Evaluasi Evaluasi KKN meliputi dua hal yaitu: a. Evaluasi mahasiswa, yaitu untuk menentukan prestasi mahasiswa selama mengikuti kegiatan KKN (pembekalan, observasi, penyusunan program, pelaksanaan di lokasi, dan pelaporan). b. Evaluasi program, yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan program secara menyeluruh, serta untuk menentukan tindak lanjut dan pengembangan KKN di waktu-waktu berikutnya.
Pembiayaan Program KKN Pembiayaan program KKN di lokasi ditanggung oleh peserta dan dikelola sepenuhnya oleh pengurus kelompok tanpa campur tangan Dosen Pembimbing. Disamping itu terdapat dana subsidi dari lembaga/panitia yang besarnya ditentukan kemudian. Kelompok diperbolehkan mencari dana sponsor dari pihak ketiga, dengan catatan harus diketahui oleh Dosen Pembimbing, Kepala Desa/Kepala Sekolah, dan Pimpinan Perguruan Tinggi.
Peranan Mahasiswa dalam KKN Ada empat ciri peranan yang dapat dilakukan mahasiswa selama menjalankan KKN, yaitu (1) peranan yang diperlukan untuk kelangsungan proses pembangunan, (2) peranan yang belum dilakukan oleh pihak lain, (3) kalaupun peranan yang akan dilakukan telah diketahui ada pihak lain yang melakukan tetapi belum dapat dilaksanakan, dan (4) peranan itu dapat dilakukan oleh mahasiswa.17
17
Lihat pula Margono Slamet. Peranan Mahasiswa KKN dalam Pembangunan Perdesaan dan Perubahan Sosial, DP3M Ditjen Dikti, 1982.
7
Empat peranan tersebut kalau dihubungkan dengan tujuan dan sasaran KKN, maka mahasiswa dalam KKN dapat melakukan peranan sebagai berikut: 1. Pemberi informasi (informan) 2. Pemberi motivasi (motivator), dan sekali-kali bukan sebagai ‘provokator’. 3. Pelancar proses difusi dan inovasi, artinya pendukung terjadinya perubahan dan pembaharuan bagi masyarakat atau komunitas setempat. 4. Penghubung antar sistem 5. Penggerak masyarakat kea rah pembangunan
Peranan dan Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Banyak hal yang bisa diperankan oleh Dosen Pembimbingan Lapangan (DPL) antara lain sebagai manusia sumber (expert), fasilitator, motivator, mediator, evaluator, dan sebagainya. Adapun tugas DPL adalah: 1. Menguasai materi pembekalan 2. Mengadakan observasi bersama mahasiswa bimbingannya 3. Membimbing dan monitoring dalam penyusunan program kerja 4. Mewakili pimpinan STKIP untuk ‘menyerahkan’ mahasiswa kepada penanggung jawab lokasi (Kepala Desa / Kepala Sekolah) 5. Membantu kelancaran proses pendekatan sosial dengan masyarakat atau komunitas di lokasi 6. Melakukan monitoring dan pengendalian perilaku mahasiswa, baik yang terkait langsung dengan program kerja maupun program KKN secara luas. 7. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi mahasiswa bimbingannya. 8. Melaporkan kepada panitia/pimpinan STKIP bilamana terdapat masalah (kendala) yang menyangkut kebijakan KKN 9. Mewakili pimpinan STKIP untuk ‘pamit’ kepada penanggung jawab lokasi (Kepala Desa / Kepala Sekolah) 10. Membimbing penyusunan laporan akhir KKN 11. Memberikan penilaian dan menyerahkan rekap nilai kepada Panitia.
Kesimpulan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk kegiatan akademis yang memadukan ketiga Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat), meskipun yang dominan adalah dharma ketiga. Oleh karena itu penyelenggaraan maupun pelaksanaan KKN harus seirama dengan hakikat Pengabdian pada Masyarakat maupun arah kebijakan KKN yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
8
