1
HAK MENDAHULUI TAGIHAN UTANG PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK YANG DINYATAKAN PAILIT
TESIS
Oleh
PAULUS HERDIANTO MANURUNG 127011009 / MKn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
2
HAK MENDAHULUI TAGIHAN UTANG PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK YANG DINYATAKAN PAILIT
TESIS
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh
PAULUS HERDIANTO MANURUNG 127011009 / M.Kn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
3
Telah diuji pada Tanggal : 11 Februari 2015
PANITIA PENGUJI TESIS Ketua
: Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum
Anggota
: 1. Dr. Bastari, MM 2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum 3. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 4. Notaris Syafnil Gani, SH, M.Hum
4
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: PAULUS HERDIANTO MANURUNG
Nim
: 127011009
Program Studi
: Magister Kenotariatan FH USU
Judul Tesis
: HAK MENDAHULUI TAGIHAN UTANG PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK YANG DINYATAKAN PAILIT
Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.
Medan, Yang Membuat Pernyataan
Nama : PAULUS HERDIANTO MANURUNG Nim : 127011009
ABSTRAK Hak mendahului tagihan utang pajak yaitu apabila wajib pajak pajak/ penanggung pajak pada saat yang sama di samping mempunyai utang-utang pribadi (perdata), juga mempunyai utang terhadap negara (fiskus), di mana harta kekayaan dari wajib pajak/ penanggung pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua utangutangnya, maka negara memiliki hak mendahului atas tagihan pajak. Tentunya dalam hal melaksanakan hak mendahului terhadap harta kekayaan wajib pajak pailit akan berhadapan dengan para kreditor lainnya yang sama-sama memiliki kepentingan. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana penetapan hak mendahului pada fiskus dalam pelunasan utang pajak, atas wajib pajak yang dinyatakan pailit, bagaimana tata cara penagihan utang pajak atas wajib pajak yang dinyatakan pailit, dan bagaimana hambatan-hambatan dalam hak mendahului pada fiskus terhadap pelunasan utang pajak atas wajib pajak yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Kemudian dalam analisa ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penetapan tentang ketentuan hak mendahului dalam pelunasan utang pajak atas wajib pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 21 ayat (3a) UU KUP dan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP berada pada fiskus. Tata cara penagihan utang pajak atas wajib pajak yang dinyatakan pailit dimulai dari penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, selanjutnya akan dilaksanakan pengumuman lelang, serta yang terakhir akan dilaksanakannya pelelangan melalui pejabat lelang. Ketentuan tentang hak mendahului pada fiskus dalam pelunasan utang pajak perusahaan atau wajib pajak pailit dengan harta kekayaannya yang tersimpan di bank sulit dilaksanakan karena tata cara atau prosedur untuk memindahbukukannya ke rekening fiskus sangat panjang dan memerlukan waktu yang lama, sementara sebagai kreditur lainnya bank dimana harta kekayaan perusahaan atau wajib pajak pailit tersebut tersimpan lebih mudah untuk memindahbukukannya ke rekeningnya. Hanya saja fiskus sebaiknya dapat menggunakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Tata cara penagihan utang pajak terhadap wajib pajak pailit dapat disederhanakan seperti dengan penagihan seketika dan sekaligus. Serta di dalam KUHPerdata hendaknya diatur secara tegas hak mendahului fiskus atas harta kekayaan wajib pajak pailit yang tersimpan di bank, sehingga bank tidak bisa sertamerta memindahkan harta kekayaan wajib pajak pailit ke rekening mereka.
Kata Kunci : Hak Mendahului, Utang Pajak, Kepailitan
i
ABSTRACT A right to proceed the collection of tax debt is when a tax payer/tax guarantor has some personal debts (civil), but at the same time, he also has some debts to the country (fiskus). If his assets are not sufficient to pay all his debts, the country has the rights to proceed the tax debts. Of course, in carrying out the rights to proceed towards the assets of the bankrupted-tax payers, they will face other creditors who have the same interest. Therefore, it is important to be analyzed how the decision of rights to proceed to pay the tax debts to fiskus to the tax payers stated bankrupted, how the procedures to collect tax debts to the tax payers stated bankrupted, how the obstacles in the rights to proceed the tax debts to fiskus to the tax payers stated bankrupted. This research uses a normative-judicial law. Data collecting technique of this research is a library research. To analyze the data, method of qualitative analysis is used. Conclusion is drawn by using a deductive logic. From the results of the research, it is found out that the decision about the provision of rights to proceed payment of tax debt to tax payers stated bankrupted based on Article 21 clause (3a) General Provision and Tax System and Article 19 clause (6) Tax Collection with a Letter of Warrant is on fiskus. The procedures to collect the tax debts to tax payers stated bankrupted start from issuing a letter of notification, a letter of warrant, a letter of order to confiscate, then auction notice will be issued, and finally confiscation will be carried out by the auction officials. Provision about the rights to proceed the payments of debts of company tax or tax payers stated bankrupted with the assets in the banks to fiskus is difficult to execute because the procedures to transfer the accounts to fiskus takes a very long time, while as other creditors, in the banks where the assets of company or bankrupted-tax payers are kept, their accounts will be easier to be transferred. However, fiskus should use their authority as well as possible. Procedures to collect tax debt to the bankrupted-tax payers can be simplified as by immediate and all at once collection. Rights to proceed to fiskus on assets of bankrupted-tax payers kept in the banks should be explicitly regulated in the Civil Code so that the banks cannot as soon as transfer the assets of bankrupted-tax payers to their accounts.
Keywords: Proceeding Right, Tax Debts, Bankruptcy
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Sumatera Utara Medan. Dalam memenuhi tugas inilah penulis menyusun dan memilih judul: “Hak Mendahului Tagihan Utang Pajak Untuk Wajib Pajak Yang Dinyatakan Pailit”. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan tesis ini, untuk itu dengan hati terbuka menerima saran dan kritik dari semua pihak, agar dapat menjadi pedoman dimasa yang akan datang. Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis mendapat bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tidak ternilai harganya secara khusus kepada Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum selaku ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Dr. Bastari, MM serta Ibu T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum masing-masing selaku anggota komisi pembimbing yang banyak memberi masukan dan bimbingan kepada penulis selama dalam penulisan tesis ini dan kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN dan Bapak Notaris Syafnil Gani, SH, MKn selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan kritikan, saran serta masukan dalam penulisan tesis ini. Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A(K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara. iii
2.
Bapak Prof. Dr. Runtung SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3.
Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.
4.
Ibu T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.
5.
Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar dan juga para karyawan Biro Administrasi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Secara khusus penulis menghaturkan terimakasih yang tak terhingga kepada
ayahanda S.B. Manurung dan Ibunda T. Purba, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik ananda dengan penuh kasih saying dan segala doa serta semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Tak lupa penulis ucapkan kepada kakak dan abang penulis, Melky Manurung, Susanti Dewi Manurung, Rosauli Manurung, Maria Manurung, yang banyak memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada kekasih penulis Rachel Sheila Sitorus yang telah memberikan semangat dan dukungan, serta rekan-rekan seperjuangan, khususnya rekan-rekan Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Tri Apriano, Andre Nasution, Barory Mirza, Muhammad Fauzi, Muhammad Fadhil, Al Jamil, Albert Siahaan, Trial Daulay, dan kawan-kawan satu angkatan lain yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terus memberikan motivasi, semangat dan kerjasama dan diskusi, membantu dan memberikan iv
pemikiran kritik dan saran dari awal masuk Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara sampai saat penulis selesai menyusun tesis ini. Penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah. Akhrinya, semoga tesis ini dapat berguna bagi diri penulis dan juga bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan bidang Kenotariatan.
Medan,
Februari 2015
Penulis,
PAULUS HERDIANTO MANURUNG
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP I.
IDENTITAS PRIBADI 1. Nama
: Paulus Herdianto Manurung
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Meral Karimun, 25 Juni 1991 3. Jenis Kelamin
: Laki-laki
4. Status
: Belum Menikah
5. Agama
: Kristen Katolik
6. Alamat
: Jl. Setia Budi Pasar II Tanjung Sari, Medan
II. KELUARGA 1. Nama Ayah
: S. B. Manurung
2. Nama Ibu
: T. Purba
3. Nama Saudara/I
: 1. Melky Hasintongan Manurung, ST 2. Susanti Dewi Manurung, SE 3. dr. Rosauli Manurung 4. dr. Maria Afriani Manurung
III. PENDIDIKAN 1. SD
: SD Ora Et Labora Kab. Karimun Tahun 1996-2002
2. SMP
: SMP Negeri 1 Kab. Karimun Tahun 2002-2005
3. SMA
: SMA Negeri 2 Kab. Karimun Tahun 2005-2008
4. Perguruan Tinggi (S1)
: Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum Tahun 2008-2012
5. Perguruan Tinggi (S2)
: Universitas Sumatera Utara Magister Kenotariatan Tahun 2012-2014 vi
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK………………………………………………………………………
i
ABSTRACT…………………………………………………………………….
ii
KATA PENGANTAR…………………………………………………………
iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP……………………………………………….
vi
DAFTAR ISI ………………………..………………………………………….
vii
DAFTAR ISTILAH ……………………………………………………………
ix
DAFTAR SINGKATAN ………………………………………………………
xi
BAB I
PENDAHULUAN...............................................................................
1
A. Latar Belakang………….………………………………………......
1
B. Perumusan Masalah…...…………………………..………………
13
C. Tujuan Penelitian…………………………………..……………… 13 D. Manfaat Penelitian………………………..………..……………… 14 E. Keaslian Peneltian……………………………………...…………. 15 F. Kerangka Teori dan Konsepsi…………………………………….
BAB II
16
1.
Kerangka Teori………..…………………………….…….
16
2.
Kerangka Konsepsi……..…………………...……………
23
G. Metode Penelitian……………………………..……..……………
28
1.
Jenis dan Sifat Penelitian……..…………………….……..
29
2.
Sumber Data Penelitian……...………..…….……………
30
3.
Teknik Pengumpulan Data……………..…………………
32
4.
Analisis Data…………………………………..…………... 33
PENETAPAN HAK MENDAHULUI PADA FISKUS ATAS WAJIB PAJAK YANG DINYATAKAN PAILIT………………...………. vii
35
A. Kepailitan dan Akibat Hukum yang Ditinggalkannya…………..
35
B. Kreditor dalam Kepailitan………………………………………… 44 C. Kedudukan Fiskus dalam Kepailitan……………………………. BAB III
52
TATA CARA PENAGIHAN UTANG PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DINYATAKAN PAILIT……………………….....
56
A. Dasar Hukum dan Dasar Administratif Penagihan Utang Pajak yang Memiliki Kekuatan Hukum Memaksa…………………………… 56 B. Utang Pajak………………………………………………………. 68 C. Prosedur Penagihan Pajak Secara Paksa…………………………. 76
BAB IV
D. Penagihan Seketika dan Sekaligus……………………………….
79
E. Penagihan Pajak Kepada Wajib Pajak yang Pailit……………….
82
HAMBATAN-HAMBATAN DALAM HAK MENDAHULUI PADA FISKUS WAJIB
TERHADAP PELUNASAN UTANG PAJAK ATAS PAJAK
YANG
DINYATAKAN
PAILIT…………………………………………………………….…
88
A. Utang Pajak Atas Wajib Pajak yang Dinyatakan Pailit………….
88
B. Kewenangan Memperoleh Pelunasan Utang Dari Wajib Pajak Pailit……………………………………………………….
91
C. Hak Mendahului dalam Pelunasan Utang Pajak Untuk Wajib Pajak yang Dinyatakan Pailit…………………………….
95
D. Pelunasan Utang Pajak dengan Harta Wajib Pajak Pailit yang
BAB V
Tersimpan di Bank………………………..…………………….
101
KESIMPULAN DAN SARAN…………………………………….
109
A. Kesimpulan……………………………………………………… 109 B. Saran…………………………………………………………….. 110 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………….. 112
viii
DAFTAR ISTILAH
Budgetair
: Untuk mengisi kas negara
Bestuur
: Pemerintah
Regulerend
: Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Tax Compliance
: Kepatuhan wajib pajak
Debt Collector
: Penagih atas piutang pajak
Final and Binding
: Putusan yang sifatnya final dan mengikat
Power
: Kekuatan yang tidak terbatas
Theorie Van Staatssouveriniteit
: Teori kedaulatan negara
Juncto
: Bertalian dengan atau berhubungan dengan
Statute Approach
: Pendekatan perundang-undangan
Historical Approach
: Pendekatan historis
Field Research
: Penelitian lapangan
Library Research
: Penelitian kepustakaan
Judgment
: Pendapat atau keputusan
Limited Defence
: Pertahanan terbatas
Concursus Creditorum
: Syarat adanya dua atau lebih kreditor
Prorate
: Membagi secara rata
ix
Paritas Creditorum System Self Assessment
: Kedudukan para kreditor adalah sama :Pemungutan
pajak
yang
member
wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Lex Specialis Derogat Lex Generalis
:Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum
Onderdeel
: Bagian tertentu dari suatu kewenangan
Taatbestand
: Keadaan, peristiwa ataupun perbuatan tertentu yang menyebabkan
orang
tersebut
dikenakan
menurut undang-undang perpajakan. Secured Creditors
: Kreditor separatis
Preferred Creditors
: Kreditor preferen
Unsecured Creditors
: Kreditor Konkuren
x
pajak
DAFTAR SINGKATAN
BPPN
: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPHTB
: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BBNKB
: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
UU PPSP
: Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
UU KUP
: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU HT UUK
: Undang-Undang Hak Tanggungan : Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
KUH Perdata
: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
DJP
: Direktorat Jenderal Pajak
NPWP
: Nomor Pokok Wajib Pajak
PPh
: Pajak Penghasilan
PPn
: Pajak Pertambahan Nilai
PPn BM
:Pajak Penjualan atas Barang Mewah
BHP
: Balai Harta Peninggalan
RAPBN
: Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
SKP
: Surat Ketetapan Pajak
STP
: Surat Tagihan Pajak
xi
SKPKB
: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT
: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPLB
: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SKPN
: Surat Ketatapan Pajak Nihil
SK Pembetulan
: Surat Keputusan Pembetulan
SK Keberatan
: Surat Keputusan Keberatan
SPMP
: Surat Perintah Melakukan Penyitaan
WP
: Wajib Pajak
xii
