i"ti'% rr*t*fl arurrr* Qfr,,/*h dfrA*,h
$rr,/,,"*r,* @*t
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 149
TAHUN 2009
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENS]UNAN PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2OO9
DENGAN RAHMAI- TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
Menimbang
,cl.
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pensiunan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, perlu diberikan tunjangan tambahan penghasilan;
bahwa pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pensiunan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun Anggaran 2009; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pejak Penghasilan sebagalmana telah beberapa kall diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; t4
Undang-Undang Nomor Negara;
1
Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
5. Undang-l.Jndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan
Pembentukan
;
6. Undang-Undang Ncmor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;
B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat
Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatarr dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta:
3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Gubernur Nomor
I Tahun 2004 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; ..
17. Keputusan Gubernur Nomor
, MEMUTUSKAN
:
MenetaPKAN : PEMTURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENSIUNAN PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009.
'ueun!suad 'p
:
uep:I1d
'e
:sNd3
'q
:SNd
'E
epedal uBluoqtp ueltseLl6uad ueqequel ueOue[un1 (;) z lesed
NVIISVH9NSd NVHVSY\VI NV9NVINNI lt gvg 'qersep
,"^"U*
ueunlsued nlerdTurleA nele
epnp 'epuef lnseuuel qBJaeO rerurebe4 ueunrsued LlelepB ueunrsugd 't
L
'epelef elolnql snsnqy qBJoBC rsu!^ord qeroeq delel lepll 44 1e16u1sgp efiup[ue1es 6uert de1e1 lep1- peme6e6'gg,
rervrebe6 Llelepe
'euBlBf pebep lgdgg ;er,ne6e6 uole3 er(ulnfueles 6uer( 11d;g pe6ap lemebe4 uoleC '6
elolnql snsnqy qeroeg lsur^oJd qeJaeg qelepe SNdC
1e16ugbgp
'qeroeg qeluuor.uod eped ;[eO rseloUaq epas elelef elolnql snsnq) Llereeo lsur^ord qeropo !su!^ord odyn/od)s eped sebnpaq uep lelecral OueA lesnd lldls peOap rer'ne0e6 nele epelef elolnql snsnqy qeJseq tsu!^ord qeraeg lrdlg pebap relne6e4 qelepe gp4 ge16u1s;p eAupfue1es 6uert lrdrg ue6e1,1 ;ervre6e6
.B
u'euesrersd uep ueeureoeer r'soq ueq lnqureAueur rnrun"H[]ifl,1T; rtr{IB eped n}eld/ul}e1/Bpn6/epueliueuntsuod uep delel Iepll
rerne6e4 '1gd1g pe6ep geme6a6 uoleC ';rdrg ue6ey rer'ne6e4 epede4 ueluoqrp 6uef uebue[un1 qelepe uellseq6ued ueqequel ue6uefunl 'L 'CIdXS lrep leutproqns nele uerbeg qelepe Odyn le>q6urs;p efuyrfueles 6ueI qeleeg re16uele6 efray 1u1-1 '9
snsnqy qeroeq rsurnord qereeg 1e16uete6
'eilelPf elolnql
eley uenles
qelepe
Od)S 1e>;6ursrp er{upfueles 6ueA qe.reeq 1e16ue.re6 e[.rey uenleg '9 'euelef Blolnql snsnq) qeJoBo tsul^oJd qeJoBc ueleivreDedey uepeg qelepe 6yg le16ursrp eAqnfuelos qeJee6 ueler'rre6edey uepeg 'v 'BUeIef elolnql snsnqy qPjaeo rsur^oJd qeJeec sueloJles Llelppe qeJaec stJelelles 'e
'eilelen elolnql snsnt{y qereeg rsur^ord qeroe6 e;edey Llelepe rnuJaqne
'Z
'Buqer elolnql snsnL{y qeraPo rsurnord qelepe qeroeo
'L
: uebuap pnsler.urp 6ue{ rurJnuJaqne ueJn}eJod uleleq L
lesPd
tl\|nftln NVOIN:II3Y | 8V8
(2) Besaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. PNS sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); b. CPNS sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); c. PTT sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan d. Pensiunan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 3
Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasar 21 sebesar 15% (lima belas persen) bagi PNS dan CPNS golongan lll dan golongan lV serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5% (lima persen) bagi Pensiunan.
BAB III MEKANISME PEMBAYARAN Pasal 4
(1) Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan .sebagai
adalah
berikut:
a. PNS, CPNS, PTT dan Pensiunan dibayarkan melaluitransfer Bank; dan b. PNS yang sedang dalam proses pensiun sampai dengan 1 September 2009, pembayaran dilakukan melalui Badan Kepegawaian Daerah.
(2)
Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2009.
(3) Untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 5
Biaya untuk pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan peng undangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
Ditetapkan diJakarta pada tanggal 31 Agustus 2009 GUBERNUR
Diundangkan diJakarta
padatanggal 2 September 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
UHAYAT BERITA DAEMH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR I47
SI DAERAH KHUSUS
