GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG TATACARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH GUBERNUR JAWA TIMUR MENIMBANG
: bahwa sebagai tidak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan tugas Lembaga Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juli 1999 Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemegang Kas Daerah dalam penerimaan hasil setoran hasil pungutan pendapatan asli Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas, Badan atau Kantor Pelayanan di seluruh Jawa Timur serta penyetorannya ke rekening Kas Daerah, dipandang perlu mengatur Tatacara Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah, dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1994 ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 ; 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 58 Tahun 1993 ;
Dok.
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 62 Tahun 1999. MEMUTUS KAN MENETAPKAN,
: KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG TATACARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BAB I TATACARA PENERIMAAN Pasal 1 (1) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah hasil pungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain, dilaksanakan oleh Bendaharawan Khusus Peneri-ma pada masing-masing Dinas/Badan/Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah ; (2) sebagai bukti atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimaksud pada ayat (1), Bendaharawan Khusus Penerima menerbitkan Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pendapatan lain-lain atau tanda terima yang dipersamakan. Pasal 2 (1) Penerimaan dimaksud dalam Pasal 1 wajib dibukukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima ke dalam Buku Kas Umum Model Bend. 10 ; (2) Disamping Buku Kas Umum dimaksud pada ayat (1), apabila seorang Bendaharawan Khusus Penerima menerima beberapa jenis pungutan, harus membukukan masing-masing penerimaan dalam buku Pembantu Penerimaan sejenis Model Bend. 16 ; (3) Buku Kas Umum dimaksud pada ayat (1) ditutup setiap hari dan ditandatangani oleh Bendaharawan Khusus Penerima serta diketahui oleh Atasan Lang-sung Bendaharawan ;
Dok.
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
BAB II TATACARA PENYETORAN KE PEMBANTU PEMEGANG KAS DAERAH Pasal 3 Bendaharawan
Khusus
Penerima
wajib
menyetorkan seluruh
penerimaan Pendapatan Asli Daerah ke Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk selaku Pembantu Pemegang Kas Daerah pada hari yang sama saat penerimaan. Pasal 4 (1) Penyetoran
dimaksud
dalam
Pasal
3
dilakukan
dengan
menggunakan Tanda Bukti Penerimaan Model Bend. 26 dengan dilampiri Daftar Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Model BKP 2 ; (2) Tanda bukti penerimaan dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga)
dan
setelah
ditandatangani
serta
di
cap Pembantu
Pemegang Kas Daerah, lembar asli dikembalikan untuk arsip Bendaharawan Khusus Penerima, sedangkan lembar kedua dan ketiga disimpan Pembantu Pemegang Kas Daerah ; BAB III TATACARA PENYETORAN UANG KE REKENING KAS DAERAH Pasal 5
Pembantu
Pemegang
Kas
Daerah menyetorkan seluruh uang
penerimaan Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk pada hari yang sama saat penerimaan. Pasal 6 (1) Penyetoran
dimaksud
dalam
Pasal
5
dilakukan
dengan
menggunakan Tanda Terima Setoran Model Bend. 17 ; Dok.
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
(2) Tanda terima setoran dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) dan setelah ditandatangani serta di cap oleh Bank, lembar pertama dan ketiga untuk Pembantu Pemegang Kas Daerah, lembar kedua untuk Pemegang Kas Daerah sebagai Lampiran Buku Kas (B.IX), sedangkan lembar keempat disimpan Bank sebagai tanda terima setoran. BAB IV PELAPORAN Pasal 7 Pembantu
Pemegang
Kas
Daerah
wajib melaporkan hasil
penyetoran seluruh Pendapatan Asli Daerah sebagai tercantum dalam tanda Terima Setoran pada hari dan tanggal yang sama saat penerimaan ke Kantor Kas Daerah setiap hari selesai jam kerja melalui data elektronik atau faximile. Pasal 8 (1) Pada setiap akhir minggu atau setiap akhir bulan berjalan, Pembantu Pemegang Kas Daerah wajib melaporkan seluruh penyetoran uang ke Rekening Kas Daerah kepada Kepala Kantor Kas Daerah dengan menggunakan Model PKD 1 dilampiri lembar pertama tanda terima setoran dan lembar kedua tanda bukti penerimaan. (2) Tindasan Daftar Penyetoran dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dengan dilampiri lembar kedua Tanda Terima Setoran. Pasal 9
(1) Pembantu Pemegang Kas Daerah wajib menyampaikan laporan penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah kepada Kepala Kantor Kas Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan
Propinsi
Jawa
Timur
setiap
tanggal
1
bulan
berikutnya.
Dok.
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
(2) Laporan dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Laporan bulanan penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pendapatan Asli Daerah untuk setiap Dinas, Badan, Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah serta jenis pungutan dengan menggunakan Blanko Model PKD2 ; b. Laporan bulanan penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pendapatan Asli Daerah harian dengan menggunakan Blanko Model PKD3 ; Pasal 10
Dengan
berlakunya
Keputusan
ini, Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Juni 1978 Nomor 57 Tahun 1978 tentang Pedoman Tata Cara Penerimaan Penyetoran dan Laporan
Hasil
Pemungutan
Pendapatan
Daerah
Oleh
Dinas/Direktorat/Instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur/ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 11
(1) Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 April 2000 ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 30 Maret 2000
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO S.
Dok.
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ; 2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya ; 3. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ; 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur ; 5. Sdr. Kepala Badan/Lembaga/Dinas dilingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ; 6. Sdr. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
Dok.
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
