GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
26 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PADA DINAS DAN BADAN DAERAH PROVINSI JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien dan efektif serta tetap mempertimbangakan kewenangan, karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis tertentu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi; (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 22);
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PADA DINAS DAN BADAN DAERAH PROVINSI JAMBI. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 22) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 angka 5 huruf d, angka 7 huruf a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD dan UPTB pada : 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan , yaitu: a. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Jambi; b. Balai Pelayanan Kemetrologian Provinsi Jambi. 2. Dinas Kehutanan, yaitu: Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Provinsi Jambi 3. Dinas Pekerjaan Umum, yaitu : a. Balai Pengujian; b. Balai Peralatan dan Pembekalan (ALKAL). 4. Dinas Pendidikan, yaitu : - Balai Pendidikan Luar Sekolah (BPLS). 5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, yaitu : a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Pembenihan Tanaman; b. Balai Perlindungan Tanaman dan Holkultura ; c. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian d. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri – Sekolah Pertanian Pembangunan Jambi (SMKN – SPP Jambi). 6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu : a. Balai pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Budi luhur; c. Panti Sosial Wanita Karya dan Bina Remaja. 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu : a. Museum Siginjei.; b. Taman Budaya Jambi; c. Museum Perjuangan Rakyat Jambi; 8. Dinas Kesehatan, yaitu : a. Balai Laboratorium Kesehatan Jambi;
2
b. Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) 9. Dinas Peternekan dan Kesehatan Hewan, yaitu : a. Balai Pembibitan Ternak; b. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kesmavet; 10. Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu : - Balai Benih lkan Daerah. 11. Dinas Koperasi Usaha Mikro, kecil dan Menengah, yaitu : - Balai Pendidikan dan Latihan (Diklat) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 12. Dinas Pendapatan, yaitu : a. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kota Jambi; b. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; c. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung jabung Timur d. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi; e. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Batang Hari f. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo; g. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo; h. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun; i. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin; j. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. 13. Badan Lingkungan Hidup Daerah, yaitu : -
Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah..
3. Ketentuan Bagian Kesepuluh diubah sehingga Bagian Kesepuluh berbunyi sebagai berikut : Bagian Kesepuluh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri – Sekolah Pertanian Pembangunan Jambi (SMKN-SPP) JAMBI Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 22 (1) SMKN – SPP Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pendidikan pertanian Tingkat Menengah Atas untuk menunjang pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta pengembangannya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SMKN – SPP Jambi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan; 3 b. pelaksanaan pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah; c. pelaksanaan pembinaan kegiatan agribisnis yang meliputi kegiatan
d.
e. f. g.
swakarya dan wirausaha siswa serta kegiatan unit produksi dalam hubungan kerjasama kemitraan dengan pelaku agribisnis baik Pemerintah maupun Swasta; pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah Derah dalam bidang penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan pengabdian masyarakat; pelaksanaan kegiatan kukurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku; pelaksanaan urusan ketatausahaan; pelaksanaan tugas lain dibidang pendidikan pertanian tanaman pangan yang diserahkan oleh Kepala Dinas. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 23
(1) Susunan Organisasi SMKN – SPP Jambi, terdiri dari : a. Kepala. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Pengajaran dan Kesiswaan. d. Seksi Pengembangan Usaha. (2) Struktur Organisasi SMKN – SPP Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran X.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 4. Ketentuan Bagian Keempat Belas diubah sehingga Bagian Keempat Belas berbunyi sebagai berikut :
Bagian Keempat Belas MUSEUM SIGINJEI Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 30 (1) Museum Siginjei mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya, memberikan bimbingan edukatif kultural benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang bersifat lokal dan regional. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Museum Siginjei mempunyai fungsi : a. pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah ; b. pengenalan dan penyebarluasan hasil penelitian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah; c. pelaksanaan perawatan/pelestarian dan penyajian rekreatif koleksi benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah; d. pelaksanaan perpustakaan dan pendokumentasian ilmiah; 4 e. pelaksanaan bimbingan edukatif struktural, penyajian rekreatif dan publikasi museum dan permuseuman; f. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 31 (3) Susunan Organisasi Museum Siginjei, terdiri dari : a. Kepala. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Pengelolaan Koleksi. d. Seksi Bimbingan Publikasi. (4) Struktur Organisasi Museum Siginjei sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 12 Juni 2012 GUBERNUR JAMBI ttd
H. HASAN BASRI AGUS Diundangkan di Jambi pada tanggal
12 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd SYAHRASADDIN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 26
5
PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PADA DINAS DAN BADAN PROVINSI JAMBI I.
PENJELASAN UMUM. Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah, dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi. Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota. Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan : a. kewenangan urusan Pemerintah yang dimiliki Daerah; b. karakteristik potensi dan kebutuhan Daerah; c. kemampuan keuangan daerah; d. ketersedian sumber daya aparatur. Perubahan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas SPMA menjadi SMKN – SPP Jambi sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 122/TU.220/J.2/2/2010 tanggal 5 Februari 2010, dimana perubahan Nomenklatur ini merupakan salah satu syarat agar SMKN – SPP Jambi dapat melaksanakan Ujian Nasional. Sedangkan perubahan Nomenklatur pada UPTD Museum Negeri Jambi menjadi Museum Siginje dikarenakan adanya revitalisasi Museum dan merupakan hasil pengkajian dari kalangan akademisi, tokoh sejarah dan budayawan Jambi, disamping itu fungsi dari Museum Siginjei akan menjadi salah satu pasar dan promosi industri budaya Jambi sehingga dapat memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Daerah.
6
II. PENJELASAN PERUBAHAN Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup Jelas Angka 2 Pasal 2 Cukup Jelas Angka 3 Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Angka 4 Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas
Tambahan Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 26
7
LAMPIRAN X.a :
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR : 26 TAHUN 2012. TANGGAL : 12 JUNI 2012.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI – SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN JAMBI (SMKN – SPP JAMBI)
KEPALA
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKSI PENGAJARAN DAN KESISWAAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENGEMBANGAN USAHA
GUBERNUR JAMBI ttd H. HASAN BASRI AGUS
8
LAMPIRAN XiV.a : PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR : 26 TAHUN 2012. TANGGAL : 12 JUNI 2012.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS MUSEUM SIGINJEI
KEPALA
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKSI PENGELOLAAN KOLEKSI
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI BIMBINGAN PUBLIKASI
GUBERNUR JAMBI ttd
H. HASAN BASRI AGUS
9
10
11
