GUBERNUR BENGKULU KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR : F. 273. III TAHUN 2012 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI BENGKULU GUBERNUR BENGKULU Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pengintegrasian gender melalui Penguatan Kelembagaan, Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan , Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi atas Kebijakan, Program dan Kegiatan yang responsive Gender sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA) di Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
b. bahwa untuk Melaksankan maksud huruf a, di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu;
Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967
tentang Pembentukan Provinsi
Bengkulu ( Lembaran Lembaga Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828 );
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Kovensi mngenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang _ Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tela diubah dua kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 208 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4844);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang – Undang
Nomor 9 tahun 1967
dan Pelaksanaan pemerintah di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 Tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang tahapan Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Pelaksanaan, dan evaluasi Rencana Pembagunan Daerah;
8. Peraturan Pemerinrah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilaya Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
9. Pewraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2011 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di daerah, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender dalam Pembagunan di Daerah;
13. Peraturan daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4);
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
:
Mmbentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Provinsi Bengkulu dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
KEDUA
:
Tugas, tanggung Jawab, Kedudukan, Wewenang dan Pembiayaan POKJA PUG Provinsi Bengkulu Tahun 2012 sebagaimana Tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
KETIGA
:
Dalam Melaksankan Tugasnya Kelompok Kerja PUG ini bertanggung Jawab kepada Gubernur Melalui Wakil Gubernur Bengkulu;
KEEMPAT
:
Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing – masing SKPD dan atau Dinas Instansi Vertikal di Provinsi Bengkulu;
KELIMA
:
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 389 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Provinsi Bengkulu tanggal 31 Agustus 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEENAM
:
Dalam Pelaksanaan Keputusan Tentang pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di provinsi Bengkulu harus sesuai dan Kepedoman pada peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
KETUJUH
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mnestinya;
Ditetapkan di Bengkulu Pada tanggal 14 – 9 – 2012 Plt. GUBERNUR BENGKULU WAKIL GUBERNUR Ttd H. JUNAIDI HAMSYAH
Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Menteri RI dalam Negeri di Jakarta 2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta 3. Bupati/Walikota Se – Provinsi Bengkulu 4. Kepala SKPD Provinsi yang Bersangkutan 5. Kepala Dinas Instansi Vertikal di Provinsi Bengkulu
Lampiran 1 : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 273. III Th. 2012 Tanggal: 14 – 09 – 2012
SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER POKJA PUG PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012 Penanggung jawab
: 1. Gubernuer Bengkulu 2. Wakil Gubernur Bengkulu
Ketua
: Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda Provinsi Bengkulu)
Sekretaris
: Kepala Badan Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Provinsi Bengkulu
Anggota POKJA PUG Provinsi Bengkulu seluruh Kepala/ Pimpinan SKPD, Kepala instansi Vertikal di Provinsi Bengkulu dan Perguruan tinggi, Ormas/LSM terkait : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 2. Kepala dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 3. Kepala Dinas Pekerja Umum (PU) Provinsi Bengkulu 4. Kepala Dinas pemuda dan Olah raga Provinsi Bengkulu 5.
Kepala Dinas Kesejateraan social Provinsi Bengkulu
6. Kepala Dinas Tenagga Kerja dan trasmigrasi Provinsi Bengkulu 7. Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu 8. Kepala Dinas BPMD Provinsi Bengkulu 9. Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan Imformatika Provinsi Bnegkulu 10. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu 11. Kepala dinas Perindang, Kop, UKM, Provinsi Bengkulu 12. Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu 13. Kepala Dianas Kehutanan Provinsi Bengkulu 14. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu 15. Kepala Dinas pertanian provinsi Bengkulu 16. Kepala Dinas Kelautan dan PerIkanan Provinsi Bengkulu 17. Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu 18. Kepala Badan Pertahanan Pangan Provinsi Bengkulu 19. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Provinsi Bengkulu
20. Kepala Bandan KESBANGPOL Provinsi Bengkulu 21. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu 22. Kepala Badan narkotika (BNP) Provinsi Bengkulu 23. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah (BKPMD) Provinsi Bengkulu 24. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu 25. Kepala BASLITBANG Provinsi Bengkulu 26. Kepala Badan Diklat Provinsi Bengkulu 27. Kepala Boro Kesra Pemda Provinsi Bengkulu 28. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu 29. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Bengkulu 30. BPS Provinsi Bengkulu 31. Inspektorat Provinsi Bengkulu 32. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu 33. Ka. Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu 34. Ka. Kanwil Kementeruian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu 35. Kasrem 041 GAMAS Provinsi Bengkulu 36. Dan Lanal Provinsi Bengkulu 37. Kapolda Provinsi Bengkulu 38. P3W Unipersitas Bengkulu (UNIB) Bengkulu 39. PSG Sekolah tinggi Agama Islam Negeri/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 40. WCC Cahaya Perempuan Bengkulu 41. Kualisi Perempuan Indonesia (KPI) Bengkulu 42. PKBI Bengkulu
Plt. GUBERNUR BENGKULU WAKIL GUBERNUR
H.JUNAIDI HAMSYAH
Lampiran II : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 273. III Th.2012 Tanggal : 14 – 9 -2012
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, KEDUDUKAN, WEWENANG DAN PEMBIAYAAN PUG PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012
I.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB POKJA PUG a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG di masing – masing SKPD dan atau Dinas Instansi Bersangkutan; b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah Kabupaten/Kota; c. Menyusun program kerja setiap tahun d. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang resfonsif gender e. Menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun f.
Bertanggung jawab melalui wakil Gubernur serta menyampaikan laporan melalui Bapeda Provinsi Bengkulu.
g. Merumuskan Rekomendasi kebijakan kepada Gubernur Bengkulu h. Menyusun profil Gender Provinsi Bengkulu i.
Melakukan Pemantauan pelaksanaan PUG di masing – masing SKPD dan atau Dinas Instansi Bersangkutan
j.
Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah.
k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG Provinsi Bengkulu l.
Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing – masing SKPD dan atau Dinas Instansi bersangkutan.
II. KEDUDUKAN POKJA PUG PROVINSI BENGKULU POKJA PUG Provinsi Bengkulu adalah sebagai wadah konsultasi bagi pelaksana dan pengerak PUG di seluruh SKPD dan atau instansi Vertikal di Provinsi Bengkulu yang di Fasilitasi Oleh Ketua dan Sekretaris POKJA PUG (Bappeda dan Badan PP&PA) Provinsi Bengkulu. Konsultasi yang dimaksud adalah dalam bentuk Pertemuan Konsultasi secara Priodik yang diikuti oleh semua anggota POKJA PUG Provinsi yaitu pada awal tahun anggaran dan setelah semester pertama tahun anggaran bersangkutan.
Pada kegiatan konsultasi ini akan menyampaikan tareget Rencana Kegiatan POKJA PUG yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan, sedangkan pertemuan Konsultasi yang dilakukan setelah semester pertama guna melihat sejauh mana tinggkat pelaksanaan dan pencapaian sasaran kegiatan Pokja PUG yang telah dilakukan. Sebulan sebelum pertemuanKonsultasi dilaksanakan, diharapkan semua SKPD dan atau Dinas Instansi VErtikal sudah menyampikan Laporan pelaksanaan PUG masing – masing kepada sekretaris POKJA PUG yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu. III. WEWENANG Kewenangan Pengawasan dan Pelaksanaan keputusan Gubernur ini dilakukan oleh kepala Bappeda Provinsi Bengkulu berkoordinasi dengan kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Prlindungan Anak (BPPPA) Provinsi Bengkulu. Yang dimaksud dengan Kewenangan Pengawasan dalam hal ini, oleh karena Bappeda Provinsi Bengkulu adalah sebagai ketua POKJA PUG Provinsi Bengkulu dan Badan PP & PA sebagai sekretaris yang akan bertanggung jawab dan sekaligus melaporkan Pelaksanaan POKJA PUG ini Kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur Kegiatan Pengawasan ini meliputi apa yang menjadi Tugas dan tanggung Jawab POKJA PUG dari point ( a ) sampai dengan point ( 1 ) dalam keputasan Gubernur ini.
IV. PEMBIAYAAN Dalam proses pembiayaan Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Penggangaran, Pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan yang responsif Gender dapat dilakukan di masing – masing SKPD dan atau Dinas Instansi Vertikal pada setiap tahun anggaran.
Plt. GUBERNUR BENGKULU WAKIL GUBERNUR
H. JUNAIDI HAMSYAH
