GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDATAAN PENDUDUK BERKELANJUTAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PILKADA PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa guna mendukung kelancaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, perlu disusun Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali melalui pemutakhiran data pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan;
b.
bahwa untuk melaksanakan pemutakhiran data pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan di Kabupaten/Kota diperlukan dukungan dana dari Pemerintah Provinsi Bali;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemutakhiran Data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan dalam rangka Penyediaan Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada Provinsi Bali;
1.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Penggandaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil, sebagaimana elah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Penggandaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDATAAN PENDUDUK BERKELANJUTAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PILKADA PROVINSI BALI. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1.
Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.
Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.
Badan Kependudukan Daerah selanjutnya disebut BAKDA adalah Badan Kependudukan Daerah Provinsi Bali.
5.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di Wilayah Provinsi.
6.
Dinas/Badan atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Dinas/Badan adalah Dinas/Badan yang membidangi administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten/Kota.
7.
Kecamatan adalah Kabupaten/Kota.
8.
Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan yang berada di Wilayah Kecamatan.
9.
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Kecamatan
yang
berada
di
Wilayah
10. Data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan yang selanjutnya disebut P4B adalah data individu masing-masing penduduk per rumah tangga yang dimiliki Kabupaten/Kota.
4 11. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.
12. Pemutakhiran Data P4B adalah kegiatan mengubah status (konversi) Data P4B menjadi data DP4 yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. 13. Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada selanjutnya disebut data DP4 adalah data daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008.
Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran Pasal 2 (1)
Maksud pemutakhiran Data P4B untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pemutahiran Data P4B sesuai dengan ketentuan dan tertib administrasi pertanggungjawaban bagi Kabupaten/Kota guna tersedianya Data DP4.
(2)
Tujuan pemutakhiran Data P4B untuk menunjang kelancaran Pemutakhiran Data P4B di Kabupaten/Kota dalam rangka penyediaan Compact Disk (CD) Data DP4 sebagai bahan bagi KPUD dalam penyusunan DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008.
(3)
Sasaran Pemutakhiran Data P4B di Kabupaten/Kota Tahun 2007 untuk terlaksananya kegiatan secara tepat waktu dengan hasil berupa Compact Disk (CD) Data DP4.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pemutakhiran Data P4B Pasal 3 (1)
Pemutakhiran Data P4B meliputi: a. Pencetakan Blanko F1-01; b. pencetakan Data P4B; c. pencocokan dan penelitian (coklit); d. pengisian Form F1-01; dan e. pengetikan ulang (reentry).
(2)
Pemutakhiran
Data
P4B
dilakukan
di
Provinsi
dan
5 Kabupaten/Kota.
BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pencetakan Data P4B Pasal 4 Pencetakan dan penggandaan Data dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
P4B
Kabupaten/Kota
Bagian Kedua Pencocokan dan Penelitian (coklit) Pasal 5 Data P4B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) selanjutnya dilaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas lapang.
Bagian Ketiga Pengisian Form F1-01 Pasal 6 (1)
Apabila penduduk belum terdaftar dalam data P4B Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dilaksanakan pendataan dengan mengisi Form F1-01.
(2)
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas lapang.
(3)
Format Form F1-01 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagian Keempat
6 Pengetikan Ulang Pasal 7 (1) Hasil coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pengisian Form F1-01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diubah statusnya (konversi) menjadi data DP4 Kecamatan.
(2) Data DP4 Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah statusnya (konversi) menjadi data DP4 Kabupaten/Kota. (3) Data DP4 Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diubah statusnya (konversi) menjadi data DP4 Provinsi. (4) Perubahan status data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksankan oleh Tim Tingkat Kecamatan, Tim Tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Tingkat Provinsi Sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
BAB III PEMBIAYAAN Pasal 8 Pelaksanaan pemutakhiran data P4B oleh Tim Pemutakhiran Data Tingkat Desa/Kelurahan, Tim Pemutakhiran Data Tingkat Kecamatan, Tim Pemutakhiran Data Tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Pemutakhiran Data Tingkat Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
Pasal 9 Penggunaan dana pemutakhiran data P4B memperhatikan asas manfaat, efisiensi, dan akuntanbilitas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Pasal 10 (1) Tim Pemutakhiran Data P4B Tingkat Kabupaten/Kota, mempertanggungjawabkan penggunaan dana pemutakhiran data P4B kepada Gubernur melalui Kepala BAKDA. (2) Dana yang dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penggunaan dana oleh Tim Tingkat Kabupaten/Kota; b. penggunaan dana oleh Tim Tingkat Kecamatan; dan c. penggunaan dana oleh Tim Tingkat Desa/Kelurahan.
7
Pasal 11 (1)
Tim Pemutakhiran Data P4B terdiri dari : a. Tim Pemutakhiran Data Tingkat Desa/Kelurahan; b. Tim Pemutakhiran Data Tingkat Kecamatan; c. Tim Pemutakhiran Data Tingkat Kabupaten/Kota; dan d. Tim Pemutakhiran Data Tingkat Provinsi.
(2)
Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pemutakhiran Data P4B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Pasal 12 (1)
Struktur Keanggotaan Tim Pemutakhiran Data Tingkat Provinsi terdiri dari : a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah. b. Ketua : Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Provinsi Bali. c. Sekretaris : Kepala BAKDA. d. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. 2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Bali. 4. Kepala Badan Informasi dan Telematika Daerah Provinsi Bali. 5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bali. 6. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat tda Provinsi Bali. 7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. 8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerag Provinsi Bali. 9. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. 10. Kepala Bagian Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. 11. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bali. 12. Kepala Bidang Kajian Kependudukan BAKDA. 13. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan BAKDA. e. Staf Sekretariat 5 (lima) orang Staf BAKDA.
(2)
Struktur Keanggotaan Tim Pemutakhiran Data Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari : a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah.
8 b. Ketua : Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota c. Sekretaris : Kepala Dinas/Badan yang membidangi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten/Kota. d. Anggota : 3 (tiga) orang dari Instansi terkait. e. Staf Sekretariat 3 (tiga) orang. (3)
Struktur Keanggotaan Tim Pemutakhiran Data Tingkat Kecamatan terdiri dari : a. Penanggung jawab : Camat. b. Ketua : Sekretaris Kecamatan. c. Sekretaris : Kepala Seksi yang membidangi pemerintahan. d. Anggota : 4 (empat) orang unsur kecamatan. e. Staf Sekretariat : 2 (dua) orang staf kecamatan.
(4)
Struktur Keanggotaan Tim Pemutakhiran Data Tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari : a. Ketua : Kepala Desa/Lurah. b. Anggota : 2 (dua) orang Kepala Urusan.
Pasal 13 (1)
Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas : a. mengkoordinasikan proses pemutakhiran Data P4B Provinsi Bali dan Pelaksanaan di Kabupaten/Kota serta menyelenggarakan rapat-rapat kebijakan yang dipandang perlu; b. memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data P4B di Kabupaten/Kota serta mengendalikan kelancaran koordinasi semua tahapan kegiatan; c. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kegiatan Pemutakhiran Data P4B baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota secara bersama-sama dengan Tim Pemutakhiran Data P4B di Tingkat Kabupaten/Kota; d. mengkonsultasikan semua kegiatan secara berkala sesuai kondisi di lapangan kepada penanggung jawab baik secara lisan maupun tertulis; e. melaporkan hasil kegiatan Pemutakhiran Data P4B kepada Gubernur Bali melalui Sekretaris Daerah.
(2)
Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas : a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pemutakhiran
9 Data P4B di Kabupaten/Kota secara tepat waktu mulai dari pencetakan data, pendistribusian data, pencocokan dan penelitian (coklit) data, pengembalian data; b. melaksanakan proses pengetikan ulang dan pengolahan data hasil coklit sampai kepada penyediaan data DP4 dalam bentuk Compack Disk (CD); c. melaporkan hasil kegiatan Pemutakhiran Data P4B kepada Tim Tingkat Provinsi. (3)
Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) mempunyai tugas :
a. melaksanakan Pemutakhiran Data P4B di Kecamatan secara tepat waktu mulai dari pendistribusian data, pencocokan dan penelitian (coklit) data, pengembalian data; b. validasi kelengkapan data dan bukti pertanggungjawaban kegiatan Pemutakhiran Data P4B; c. melaporkan hasil kegiatan Pemutakhiran Data P4B kepada Tim Tingkat Kabupaten/Kota. (4)
Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) mempunyai tugas : a. melaksanakan Pemutakhiran Data P4B di Desa/Kelurahan secara tepat waktu; b. validasi kelengkapan data dan bukti pertanggungjawaban kegiatan Pemutakhiran Data P4B dari koordinator dan petugas lapang di wilayah kerja Desa/Kelurahan masingmasing; c. melaporkan hasil kegiatan Pemutahiran Data P4B kepada Tim Tingkat Kecamatan. BAB IV PENGENDALIAN Pasal 14
(1) Penanggung jawab pengendalian pemutakhiran data P4B Kabupaten/Kota dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali. (2) Pelaksanaan pengendalian pemutakhiran data dilakukan oleh Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Provinsi Bali melalui Kepala BAKDA.
10 Pasal 15 (1) Penanggung jawab pengendalian pemutakhiran data P4B Kecamatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pelaksanaan pengendalian pemutakhiran data dilakukan oleh Asisten Ketataprajaan Sekretaris Kabupaten/Kota melalui Kepala Dinas/Badan yang membidangi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten/Kota. (3) Penanggung jawab pengendalian pemutakhiran data P4B di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Camat.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 12 Maret 2007 GUBERNUR BALI,
DEWA BERATHA
Diundangkan di Denpasar pada tanggal 12 Maret 2007 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
I NYOMAN YASA LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2007 NOMOR 11
11
