Grand Design Bangunan Gedung Hijau Jakarta dalam mencapai Komitmen 30:30 Jakarta sebagai Center of Excellence Bangunan Gedung Hijau
Pengantar Jakarta, salah satu megapolitan terpadat penduduknya dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, mengalami degradasi kualitas lingkungan yang tidak kalah cepatnya. Kemacetan, polusi udara, banjir, sampah merupakan masalah yang tiap hari mengemuka, dan semuanya berkaitan dengan emisi CO2. Sebagai wilayah yang tidak banyak memiliki hutan dan ruang terbuka, maka salahs atu strategi yang dipilih dalam mengurangi kadar emisi CO2 adalah melalui intervensi pada hutan beton, bangunan gedung. Buku rangkuman ini menceritakan secara singkat mengapa bangunan gedung hijau (green building) menjadi pilihan utama, dan untuk menjamin keberhasilannya, maka sinergi semua pemangku kepentingan adalah mutlak diperlukan.
Daftar Isi • • • • • •
Pengantar Bangunan Gedung Hijau, apa dan mengapa penting Inisiatif bangunan gedung hijau Jakarta, proses penyusunan dan muatan 3+ implementasi, capaian Pergub 38 per Mei 2016 Komitmen 30:30 Grand Design dan Action Plan Implementasi Bangunan Gedung Hijau
Apa itu Bangunan Gedung Hijau (Green Building)? Bangunan Gedung Hijau adalah .... Praktik peningkatan efisiensi, dalam penggunaan sumber daya seperti energi, air dan material ... ... dan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitar.
Mengapa penting? Bangunan menghasilkan sekitar 40% emisi GRK global
Emisi GRK mempercepat proses perubahan iklim
Perubahan Iklim Cuaca ekstrim: kekeringan, banjir Mengancam keamanan pangan dan kehidupan: dampak mengerikan terhadap pertanian, perikanan dan hutan
Mengapa penting? Bangunan Gedung Hijau hanya membutuhkan biaya
20‐40% kurang dari bangunan tipikal untuk dioperasikan Penghematan biaya dapat dipergunakan untuk: Penggantian Sistem Mekanikal
Penambahan fasilitas/layanan/bangunan
Meningkatkan keuntungan
Peningkatan penghasilan karyawan
Mengapa penting? Keuntungan lainnya: Mengurangi tuntutan infrastruktur
Penciptaan lapangan kerja baru di sektor konstruksi
Peningkatan nilai properti
Peningkatan kesehatan dan produktivitas penghuni/pengguna bangunan
Buildings are part of a BIG problem, …but they can be a BIG part of the solution!
Emisi dari sektor bangunan Lebih dari 50% konstruksi bangunan di dunia pada dekade mendatang akan terjadi di Asia, dengan bagian besar ada di Asia Timur dan Pasifik. Sumber: Pike Research, September 2011 Source: IPCC A1 scenario, www.ipcc.ch
Bangunan gedung di Indonesia
Penggunaan energi sektor bangunan (% dari total nasional):
2004: 27% 2030: 40%
Inisiatif bangunan gedung hijau Jakarta Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.38/2012 tentang Bangunan Gedung Hijau • Penyusunan peraturan wajib bangunan gedung hijau Jakarta dimulai sejak tahun 2010, disahkan pada tahun 2012 dan implementasi penuh pada tahun 2013 • Semua persyaratan diwajibkan pada bangunan baru dengan fungsi dan luas tertentu • Bangunan eksisting dengan fungsi dan luasan tertentu diwajibkan melaporkan konsumsi energi, air, dan melaksanakan Program Konservasi • Bantuan teknis penyusunan Pergub 38 diterima dari International Finance Corporation (World Bank Group) dengan dukungan Pemerintah Swiss dan Hungaria.
Persyaratan untuk bangunan baru KATEGORI
1
PERSYARATAN 2 I. PERENCANAAN
3
4
5
Selubung Bangunan 45 W/m2 OTTV Ventilasi
Lingkup pengenaan
Nilai ventilasi minimum sesuai SNI
Titk pengaturan suhu Efisiensi Sistem Sistem Pendinginan Pengkondisian Udara minimum 25°C (AC) Sistem Pencahayaan Penerangan yang Nilai daya dikendalikan pencahayaan Photosensor pada zona maksimum (LPD) parameter yang diizinkan Sistem Transportasi Sensor untuk motor VVVF untuk mengurangi kecepatan, lif penumpang menghentikan ekslator dengan kecepatan ketika tidak digunakan >60m/det Sub-meter untuk Sistem Elektrikal Sistem Manajemen Bangunan (BMS) untuk kelompok daya AC Sentral >100 KVA Efisiensi Air Batas konsumsi air Sub-meter untuk sesuai SNI 03-63481 sistem pasokan air bersih Kualitas Udara dalam Kontrol CO2 di ruangan Kontrol CO pada Ruang tertentu area parkir terturtup
VAV untuk Sistem VSD pada pompa air Pengkondisian Udara penyejuk primer dan Sentral menara pendingin
Sistem Penampungan Air Hujan Refrigeran bebas CFC
Pengelolaan Lahan
Besaran minimum area Komposisi dan bervegetasi metode penanaman vegetasi Fasilitas Pendukung Pedestrian yang Parkir sepeda dan aksesibel kamar mandi Pengelolaan Limbah Manajemen Padat dan Limbah pengolahan limbah Cair padat dan cair
Pemanfaatan jaringan air limbah, jika tersedia II. PELAKSANAAN KONSTRUKSI
K3L
Konservasi Air
Kolam cuci pada lokasi konstruksi
Batas kebisingan
Sumur penyerapan Penampungan air sementara untuk air limbah dan sump pit Pengelolaan B3 Konstruksi Pengelolaan Limbah Berbahaya
KM/Toilet untuk pekerja Sumur resapan konstruksi sementara Perencanaan Dewatering
Jaring pengaman
Proses penyusunan Pergub 38/2012 Pendekatan dalam pengembangan peraturan bangunan gedung hijau Jakarta • 4 tahapan pengembangan: pengumpulan data dari stok bangunan (IMB), pembuatan tipikal model bangunan, analisis berdasarkan Senisitivity Analysis, dan pertimbangan biaya dan ketersediaan teknologi serta potensi penghematan yang diinginkan; • Selanjutnya dilakukan draf Rekomendasi Teknis yang dikonsultasikan ke publik dan disahkan pada April 2012
Proses penyusunan Pergub 38/2012 Baseline
Sensitivity Analysis 1.Resource saving Potentials 2.Cost Impact Analysis 3. Payback period Calculation
Recommendations – Filter 1
Yes
Yes Resource saving potential
>5%
Cost impact
<1%
Pay back period
Recommendations – Filter 3
Recommendations – Filter 2
<3 year
Availability ‐ High
Resource saving potential Cost impact Pay back period
Yes Highly Recommended to be included in the code
Yes
Yes Filter 2.1
Filter 2.2
>3%
<5%
>1%
<5%
>3 year
<5 year
Availability - Moderate
Yes Moderately recommended. These can be supported by Incentive mechanism
<3 %
Resource saving potential
≥5%
Cost impact Pay back period
Yes ≥ 5 year
Availability ‐ Low
Yes
Not Recommended
Proses pengembangan peraturan • IFC bekerja dengan DPPB dan pemangku kepentingan terkait lainnya mengembangkan persyaratan‐persyaratan yang paling tepat untuk diimplementasikan di Jakarta, berdasarkan metodologi yang digambarkan pada diagram di samping.
Proses penyusunan Pergub 38/2012 Green Building Measure
%Saving
Cost increase
Payback period (yr)
2.26%
Negative
0
Action
• • • • • • •
Window to wall ratio Solar Shading Devices Reflectivity - Wall Thermal Conductance (Wall U-Value) Reflectivity – Roof Thermal Conductance – (Roof U-value) Glazing Assembly Properties (SHGC)
3.25% 0.5% 0.3% 0.2% 0.1%
0.55% 0.0% 0.5% Negligible 0.0%
5.72 4.8 98.6 18.1
4.45%
0.16%
1.25
Include include Include Exclude Include Consider Include
•
COP of air conditioning equipment
9.78%
0.80%
2.78
Include
•
Variable Speed Drives for cooling towers Cooling set point (25 C) Solar collectors for Hot water
0.09% 0% NA
1.1 0 ---
Include
• •
1.56% 6.25% NA
include Exclude
•
Photo electric control perimeter lighting
7.53%
0.29%
0.89
Include
•
Exterior lighting controls
NA
NA
---
Exclude
•
Low energy lighting [CFL, T5, LEDs etc]
11.87%
1.39%
2.98
Include
•
Sub-metering benefits
3%
0.02%
NA
Include
•
Water efficient fittings
6.9%
-
‐
Include
•
Rainwater harvesting
27.8%
-
‐
Consider
•
Recycling onsite Sewage T plant
12.26%
0.21%
17.87
Consider
•
Water metering
0.00%
0.01%
‐
Include
•
Storm water attenuation and ground water recharge
NA
Minimal impact
NA
Include
Sensitivity Analysis • Mempertimbangkan potensi penghematan sumber daya, biaya implementasi, dan payback period, strategi‐ strategi yang diusulkan sebagaimana tercantum pada tabel disamping ini, dipilih untuk dilegalkan dalam Pergub 38..
3+ tahun pasca implementasi penuh .... (per Mei 2016)
260
605.425
853.914
68,313
bangunan, total luas lantai lebih dari
Metrik ton/tahun
MWh/tahun
Juta US$
15.000.000 m²
Potensi pengurangan Emisi CO₂
Potensi pengurangan Konsumsi energi
Potensi penghematan biaya listrik
3+ tahun pasca implementasi penuh .... TANTANGAN UTAMA Implementasi Pergub 38 yang belum optimal, terutama pada bangunan eksisting diakibatkan kurangnya koordinasi dan sosialisasi
SOLUSI Tim Bangunan Gedung Hijau Jakarta dinisiassi dan dikoordinasikan langsung oleh Kantor Deputi Gubernur DKI; Pembaharuan komitmen dalam Grand Design Implementasi Bangunan Gedung Hijau dan Action Plan, dan Komitmen 30:30 Jakarta sebagai Center of Excellence Perangkat penerapan Pergub 38 diluncurkan: Website dan Panduan Pengguna; Percontohan pada Bangunan Pemda: Rusunawa Daan Mogot, sebagai langkah awal; Penyampaian hasil capaian implementasi Pergub 38 kepada publik
Komitmen baru Implementasi bangunan gedung hijau
Visi
Misi Di Tahun 2030*:
Menjadi Center of Excellence Bangunan Gedung Hijau di Indonesia
100%
60%
Bangunan baru
Bangunan eksisting
memenuhi persyaratan Pergub 38
memenuhi persyaratan Pergub 38
*dengan asumsi baseline pada tahun 2017 dan hanya dikenakan pada bangunan yang diwajibkan oleh Pergub 38/2012
Komitmen 30:30 Pada 2030*, implementasi Pergub 38 ditargetkan mencapai:
30%
30%
30%
Konservasi energi
Konservasi air
Reduksi CO₂
3785
2,4
3,37
GWh
Milyar liter
Juta ton CO₂e
*dengan asumsi bahwa: 1) diberlakukan pada bangunan yang diwajibkan dalam Pergub 38 dan revisinya, 2) Business as Usual adalah situasi tanpa adanya Pergub 38/2012 dan revisinya, dan 3) didasarkan atas abseline tahun 2017.
Dengan manfaat kurang lebih setara dengan .... = Listrik untuk lebih dari 32 ribu unit Rumah/Rusun 1300 W s.d. 2030 atau
= Reduksi CO₂ yang diperoleh dari 815 ribu batang pohon yang ditanam s.d 2030 dan = Konsumsi Air untuk lebih dari 1100 unit Rumah/Rusun s.d. 2030
Potensi konservasi energi Potensi konservasi energi • Kalkulasi potensi konservasi energi mempertimbangkan beberapa faktor yaitu: 1) bangunan yang wajib memenuhi persyaratan dalam Pergub 38/2012, baik bangunan baru maupun eksisting, 2) mempertimbangkan rencana update Pergub 38/2012 berupa tambahan bangunan, dan 3) kesiapan sumber daya manusia di SKPD terkait
*BAU= BUSINESS AS USUAL
Potensi reduksi CO₂ Potensi reduksi CO₂ • Implementasi Komitmen 30:30 akan mampu berkontribusi pada Skenario Reduksi Emisi CO₂ Jakarta terkait dengan sektor Komersil dan Rumah Tangga; • Secara matematis, sumbangan ini belum memperhitungkan sumbangan dari bangunan hijau fungsi non komersial dan rumah tangga : pendidikan dan rumah sakit;
Potensi konservasi air Konsumsi air 700,00
Revisi Pergub I
Revisi Pergub II
Revisi Pergub III
Revisi Pergub IV
Total konsumsi air oleh BGH 2016‐ 2030 :
8.006, 59 juta liter
600,00
500,00
Total target penghematan air dari tahun 2016‐ 2030 :
juta liter
400,00
300,00
2.401 juta liter
200,00
"BAU"
100,00
"BGH" 0,00 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
tahun
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Potensi konservasi air • Diperhitungkan dengan pendekatan moderat, konservasi air akan mendorong berkurangnya tuntutan terhadap penyedia air lokal dan penggunaan air tanah yang berlebihan
Grand Design Implementasi Bangunan Gedung Hijau LATAR BELAKANG PENYUSUNAN GRAND DESIGN Untuk mensinergikan langkah para pemangku kepentingan terkait dalam mencapai target pada Komitmen 30:30 Jakarta sebagai Center of Excellence Dibentuk Forum antar pemangku kepentingan, diskusi dan 2 Workshop Aspek –aspek utama dalam Grand Design Kebijakan & Regulasi
Implementasi
Monitoring & Evaluasi
Pelibatan Pemangku Kepentingan
Action Plan 2016 ‐ 2017
Pengembangan
Kapasitas
Knowledge Management
Working Group 1: Kebijakan & Regulasi Koordinator
:
DPK
Ko‐Koordinator
:
Bappeda
Deskripsi Kegiatan
:
Melakukan identifikasi, merumuskan muatan substansi, melakukan konsultasi publik dalam rangka legal basis kebijakan yang terkait dengan peraturan bangunan gedung hijau dan implementasinya sesuai dengan Komitmen 30:30
Anggota
:
Pemerintah Pusat: Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Bappenas, OJK, Kemenko Perekonomian, dll SKPD terkait: DPGP, BPTSP, Dinas PE, BPLHD, dll Perbankan: Perbanas, dll Asosiasi Profesi: IAI, GBCI, GPCI, IABHI, IAFBI, PII, dll Institusi lainnya: Jakarta Property Institute, dll Service Provider : Telkom, PT. PP, dll
Matriks Working Group1: Kebijakan & Regulasi Isu
Tonggak Capaian
Strategi
Pengarus utamaan Grand Disain dan Action Masukan Kebijakan terhadap RPJMD 2017, 2020, 2025, BGH pada Kebijakan Plan tercantum dalam Pembangunan RPJMD 2017, 2020, dan 2030 Jangka Menengah 2025 dan 2030
Peraturan dan Pembaharuan Peraturan sebagai Dasar Implementasi Kebijakan BGH
Diberlakukannya Pergub DKI 38 beserta pembaharuannya pada 2017, 2020, 2025 dan 2030
Pembaharuan muatan Pergub 38 sesuai target capaian pada Grand Disain
Output
Kegiatan
SKPD Peng Jwb
RPJMD tahun 2017, 2022, 2027, 2032 yang mencantumkan Grand Disain dan Action Plan sebagai panduan kebijakan pembangunan
Diskusi, Penyusunan Masukan Teknis, dan Finalisasi Masukan Teknis
Bappeda
Pergub BGH dan pembaharuannya pada tahun 2017, 2020, 2025, dan 2030
Pengumpulan Data, Benchmarking dan Baselining, Konsultasi antar Pemangku Kepentingan, Launching, Diseminasi
DPK
Matriks Working Group1: Kebijakan & Regulasi Isu
Tonggak Capaian
Strategi
Output
Kegiatan
SKPD Peng Jwb
Pembiayaan BGH oleh Institusi Keuangan
Tersedianya Mekanisme Alternatif Pembiayaan oleh Institusi Keuangan (Perbankan dan Institusi Keuangan Lainnya)
Penyusunan Mekanisme Alternatif Pembiayaan bersama Pemangku Kepentingan Terkait
Masukan Teknis Mekanisme Alternatif Pembiayaan BGH di DKI Jakarta
Diskusi, Penyusunan Draf Mekanisme, Konsultasi antar Pemangku Kepentingan, Finalisasi, Launching dan Diseminasi
DPK
Insentif dan Disinsentif
Mekanisme Insentif dan Disinsentif pada BGH
Penyusunan Mekanisme Insentif dan Disinsentif BGH bersama Pemangku Kepentingan Terkait
Masukan Teknis Mekanisme Insentif dan Disinsentif pada Implementasi BGH dan Pencamtuman Aturan Insentif dan Disinsentif pada Pembaharuan Pergub 38 Tahun 2020, 2025, dan 2030
Diskusi, Penyusunan Draf Mekanisme, Konsultasi antar Pemangku Kepentingan, Finalisasi, Launching dan Diseminasi
DPK
Matriks Working Group1: Kebijakan & Regulasi Isu
Tonggak Capaian
Strategi
Output
Kegiatan
SKPD Peng Jwb
Peningkatan Kualitas Kompetensi dalam Pemeriksaan BGH
Tersedianya Standar Kompetensi dalam Pemeriksaan BGH pada Pemanfaatan (BGH Eksisting)
Penyusunan Standar Kompetensi dalam Pemeriksaan BGH bersama dengan Pemangku Kepentingan
Standar Kompetensi Pemeriksaan BGH Eksisting
Diskusi, Penyusunan Draf Mekanisme, Konsultasi antar Pemangku Kepentingan, Finalisasi, Launching dan Diseminasi, Pelaksanaan Pemeriksaan
DPK
Rencana Tindak No.
(dalam pembahasan) Uraian Kegiatan
1 Pengarusutamaan BGH pada RPJMD 2017, 2020, 2025 dan 2030
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
SKPD Penanggung Jawab
Bappeda
a. Diskusi Penyusunan RPJMD 2017, 2020, 2015 dan 2030 b. Finalisasi Masukan BGH pada RPJMD 2017, 2020, 2025 dan 2030 2 Pengembangan Pergub 38/2012 dan Pembaharuannya
DPK
a. Diskusi pengembangan muatan Pergub 38/2012 b. Konsultasi Publik dan implementasi pada BGH Percontohan c. Finalisasi dan Legalisasi 3 Pengembangan Skema Pembiayaan BGH
DPK
a. Diskusi pengembangan muatan Skema Pembiayaan b. Konsultasi Publik Konsep Skema Pembiayaan c. Finalisasi dan Legalisasi 4 Pengembangan Skema Insentif dan Disinsentif a. Diskusi muatan Skema Insentif dan Disinsentif
DPK
b. Konsultasi Publik dan Implementasi pada BGH Percontohan c. Finalisasi dan Legalisasi 5 Pengembangan Standar Kompetensi Pemeriksaan BGH Eksisting a. Diskusi muatan Standar Kompetensi Pemeriksaan b. Konsultasi Publik dan Implementasi pada BGH Percontohan c. Finalisasi dan Legalisasi
DPK
Working Group 2: Implementasi Koordinator
:
BPTSP
Ko‐Koordinator
:
DPK
Deskripsi Kegiatan
:
Melaksanakan regulasi dan kebijakan terkait bangunan gedung hijau yang berkaitan dengan mekanisme perizinan dan kelaikan fungsi bangunan, diantaranya adalah melakukan pemeriksaan teknis dalam menjamin kinerja bangunan untuk mendukung Komitmen 30:30
Anggota
:
Pemerintah Pusat: Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, dll SKPD terkait: DPGP, Dinas PE, BPLHD, Dinas Tata Air, Satpol PP, dll Asosiasi Profesi: IAI, GBCI, GPCI, IAFBI, PII, dll Institusi lainnya: Jakarta Properti Insitute, dll Service Provider : Telkom, dll
Matriks Working Group 2: Implementasi Isu
Tonggak Capaian
Strategi
Output
Kegiatan
SKPD Pen Jwb
Perangkat Penerapan sebagai Alat Implementasi Pemenuhan Persyaratan BGH
Tersedianya Perangkat Penerapan untuk mendukung Pergub 38 dan pembaharuannya
Pembaharuan Perangkat Penerapan sesuai dengan pembaharuan Pergub 38 pada tahun 2017, 2020, 2025, dan 2030
Perangkat Penerapan berupa Panduan Pengguna, Online Form, Kalkulator, Grafik, dll dan pembaharuannya pada tahun 2017, 2020, 2025 dan 2030
Pengumpulan Data, Konsultasi antar Pemangku Kepentingan, Launching, Diseminasi
BPTSP
Sinergi prosedur perizinan dan kelaikan fungsi
Penyusunan SOP Standar Prosedur antara SKPD terkait Operasi antara dalam pengendalian SKPD terkait dalam dan pengawasan BGH perizinan dan (pemantauan efisiensi kelaikan fungsi energi, Mitigasi BGH
Standar Prosedur Operasi antar SKPD dalam perizinan dan kelaikan fungsi BGH
Diskusi, Penyusunan Draf SOP, Penyusunan Format Pelaporan, Konsultasi antar Pemangku Kepentingan, Finalisasi dan Legalisasi, Launching dan Diseminasi
BPTSP DPK BPLHD DPE Dinas Tata Air
Penurunan Emisi CO2, Pengawasan dan pemantauan air tanah)
Matriks Working Group 2: Implementasi Isu Aplikasi Teknologi Informasi pada Tahap Pemanfaatan (Operasional) BGH
Tonggak Capaian
Strategi
Pemantauan Implementasi Alat Kinerja BGH secara Monitor Kinerja BGH online (Listrik, Air, Kualitas Udara, dll) pada BGH secara bertahap
Output
Kegiatan
SKPD Pen Jwb
Standar Operasi Prosedur (SOP Pemasangan Alat Monitor Kinerja BGH pada Bangunan dan ketersediaan data realtime sebagai dasar perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Diskusi antar pemangku kepentingan terkait, Penyusunan SOP Dengan pemangku kepentingan terkait, uji coba, implementasi terbatas dan implementasi penuh, pengolahan data, dan penyusunan ringkasan kinerja BGH di Jakarta
BPTSP
Matriks Working Group 2: Implementasi Isu
Tonggak Capaian
Percontohan (Pilot Terwujudnya BGH Project) Percontohan (Pilot Project) sebagai laboratorium dan contoh terpuji implementasi BGH di DKI Jakarta
Tercapainya pemantauan konsumsi energi, air dan CO2 oleh SKPD terkait
Strategi
Output
Kegiatan
Penentuan kriteria Pilot Terimplementasinya Menerapkan standar Project, Konsultasi antar BGH Percontohan BGH dan parameter‐ pemangku kepentingan, (Pilot Project) pada parameter terbaru pendampingan, dan bangunan milik Pemda sebagai penyusunan Hasil sebagai dasar pembelajaran Pembelajaran secara pembaharuan Pergub langsung implementasi BGH di 38 pada tahun 2017, berkala pada tahun 2017, 2020, 2025, dan 2030 2020, 2025, dan 2030 bangunan terpilih
Melakukan pemantauan dan evaluasi atas konsumsi energi, air dan CO2 atas Pilot Project
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pilot Project guna masukan pembaharuan Pergub tahun 2017, 2020, 2025, dan 2030
Penentuan metode pemantauan, finalisasi, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
SKPD Pen Jwb DPGP
DPK BPLHD DPE Dinas Tata Air
Rencana Tindak (dalam pembahasan) No.
Uraian Kegiatan
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1
Perangkat Penerapan untuk Implementasi Pemenuhan Persyaratan BGH
SKPD Penanggung Jawab
BPTSP
a. Finalisasi Perangkat Penerapan (User Guidance, Online Forms dan Website) b. Review, Pemeliharaan dan Pembaharuan 2
Sinergi Prosedur Perizinan dan Kelaikan Fungsi BGH a. Pengembangaan SOP Perizinan dan Kelaikan Fungsi BGH b. Implementasi Terbatas pada BGH skala tertentu c. Finalisasi dan Implementasi Penuh
BPTSP, DPK, BPLHD, DPE, Tata Air
d. Review dan Pembaharuan 3
Aplikasi Teknologi Informasi pada Tahap Pemanfaaatan BGH a. Pengembangan konsep Aplikasi b. Implementasi Terbatas pada BGH Percontohan
BPTSP, DPK, BPLHD, DPE, Tata Air
c. Finalisasi dan Implementasi Penuh d. Review dan Pembaharuan 4
Percontohan Bangunan Pemda sebagai Bangunan Gedung Hijau
DPGP
a. Implementasi pada Bangunan Hunian b. Implementasi pada Bangunan Perkantoran c. Review dan Pembaharuan 5
Pemantauan Bersama terhadap Bangunan Percontohan Pemda a. Koordinasi perencanaan Pemantauan b. Review dan Pembaharuan
DPK, BPLHD, DPE, Tata Air
Working Group 3: Monitoring & Evaluasi Koordinator
:
BPTSP
Ko‐Koordinator
:
DPK
Deskripsi Kegiatan
:
Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan persyaratan bangunan gedung hijau dalam mendukung Komitmen 30:30
Anggota
:
Pemerintah Pusat: Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, dll SKPD terkait: DPGP, Dinas PE, BPLHD, Dinas Tata Air, dll Asosiasi Profesi: IAI, GBCI, GPCI, IAFBI, PII, dll Institusi lainnya: IFC, dll Service Provider : Telkom, dll
Matriks Working Group 3: Monitoring & Evaluasi Isu
Tonggak Capaian
Strategi
Output
Kegiatan
SKPD Pen Jwb
Penilaian Berkala atas Implementasi BGH (Policy Assessment)
Perbaikan berkala atas peleksanaan kebijakan
Pelaksanaan Penilaian Implementasi Kebijakan sebagai bahan evaluasi perbaikan Pergub selanjutany
Standar Operasi Prosedur (SOP) mekanisme pelaksanaaan Penilaian Pelaksanaan Kebijakan dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi Kebijakan secara berkala
Konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, Pelaksanaan Penilaian, Pengolahan data dan analisis, pelaporan, analisis hasil dengan SKPD (listrik, air, mitigasi dan kualitas udara), Publikasi
DPK
KetersediaanPelaporan Online yang memuat data yang valid dan terbaharui secara berkeseinambuan tentang capaian BGH di Jakarta
Konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, Pengumpulan Data, Finalisasi, Launching dan Diseminasi
BPTSP
Pelaporan Pencapaian
Komunikasi Tercatatnya capaian (Outreach) hasil BGH DKI Jakarta di capaian BGH DKI tingkat nasional Jakarta dengan sebagai bagian dari pemangku Strategi Reduksi Energi, Air dan CO2 kepentingan nasional Nasional
Rencana Tindak (dalam pembahasan) No. 1
Uraian Kegiatan Penilaian Berkala atas Implementasi BGH (Policy Assessment)
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
SKPD Penanggung Jawab
DPK
a. Koordinasi Awal dan Penyusunan Instrumen Penilaian b. Pelaksanaan Penilaian Implementasi BGH c. Penyusunan Laporan 2
Pelaporan Pencapaian dalam Sistem
BPTSP
Working Group 4: Pelibatan Pemangku Kepentingan Koordinator
:
Diskominfomas
Ko‐Koordinator
:
Biro KDH KLN
Deskripsi Kegiatan
:
Mengkoordinasikan dan mendorong peran semua pemangku kepentingan terkait untuk berkontribusi secara optimal guna mendukung Komitmen 30:30
Anggota
:
Pemerintah Pusat: Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Pendidikan SKPD terkait: DPK, Biro Tapem, Dinas Pendidikan, dll Asosiasi Profesi: IAI, GBCI, GPCI, dll Institusi lainnya: Jakarta Property Institute, EEB Lab2 Jakarta Service Provider : Telkom
Matriks Working Group 4: Pelibatan Pemangku Kepentingan Isu
Tonggak Capaian
Strategi
Output
Kegiatan
SKPD Pen Jwb
Peningkatan Partisipasi Publik
Kampanye Publik
Pelibatan tokoh‐ tokoh terdepan (frontrunners) dalam mendorong opini dan keterlibatan publik
Diseminasi, Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, Penunjukan Duta Bangunan Gedung Hijau (Green Building Champions) Sosial Media Resmi BGH Jakarta
Penyusunan Muatan, Konsultasi antar pemangku kepentingan, Finalisasi dan Pelaksanaan
Diskomon‐ fomas
Pengarus‐utamaan BGH pada Generasi Muda
Pelaksanaan acara‐ acara bertema BGH pada generasi muda
Kompetisi Disain, Karya Tulis, On The Job Training pada SKPD terkait BGH, Proyek Percontohan Sekolah Hijau
Penentuan Kriteria, konsultasi antar pemangku kepentingan, Finalisasi, Launching
Dinas Pendidi‐ kan
Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan BGH
Penyedian Layanan Aduan atas kinerja BGH yang tidak sesuai
Call Center Pengaduan Masyarakat
Penentuan kriteria, konsultasi antar pemangku kepentingan, finalisasi dan Launching
DPK
Matriks Working Group 4: Pelibatan Pemangku Kepentingan Isu
Tonggak Capaian
Strategi
Output
Kegiatan
SKPD Pen Jwb
Pengembangan Jejaring
Terwujudnya jejaring pemangku kepentingan terkait BGH
Membentuk jejaring dan acara rutin serta pembaharuan berita tentang isu‐ isu BGH
Forum BGH, Seminar Regional dan/atau Internasional
Penyusunan muatan, konsultasi antar pemangku kepentingan, finalisasi, dan pelaksanaan
Biro KDH‐KLN
Linkage dengan Akademisi, Profesional
Kerjasama terkait riset dan material, serta pengembangan kurikulum dan kompetensi
Kesepakatan Kesepahaman (MoU) dengan badan riset, akademisi, dan asosiasi profesional tentang pengembangan isu‐isu BGH di masa mendatang
Biro KDH‐KLN Konsultasi tentang & Biro Tapem muatan substansi, pengembangan kerangka kerjasama, dan legalisasi, dan pelaksanaan
Linkage dengan Pemerintah Pusat dan Daerah
Knowledge sharing antar Pemda dan K/L terkait BGH
Konsultasi antar lembaga Diskusi, pertemuan rutin, Pemerintah dan forum antara Pemerintah dan pemerintah daerah, pemerintah daerah tentang pelaksanaan pengembangan BGH di Jakarta dan Indonesia
Biro Tapem
Rencana Tindak No. 1
(dalam pembahasan) Uraian Kegiatan
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2030
SKPD Penanggung Jawab
Peningkatan Partispasi Publik a. Kampanye Publik
Diskominfomas
b. Pengarusutamaan pada Generasi Muda
Dians Pendidikan
c. Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan
DPK
2. Pengembangan Jejaring a. Forum lintas pemangku kepentingan b. Menghubungkan Jakarta dengan pihak Akademisi dan Profesional c. Menghubungkan Jakarta dengan Pemerintah Pusat (K/L) dan Pemerintah Daerah
Biro KDH KLN Biro KDH KLN, Biro Tapem
Biro Tapem
Working Group 5: Pengembangan Kapasitas Koordinator
:
BPTSP
Ko‐Koordinator
:
DPK
Deskripsi Kegiatan
:
Mengidentifikasi bidang‐bidang yang memerlukan penningkatan kapasitas terkait bangunan gedung hijau, menyusun program pengembangan kapasitas serta menjalin kolaborasi antar pemangku kepentingan guna mempercepat tercapainya target dalam Komitmen 30:30
Anggota
:
Pemerintah Pusat: Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, dll SKPD terkait: DPGP, Dinas PE, BPLHD, Dinas Tata Air, Satpol PP, dan SKPD terkait lainnya
Asosiasi Profesi: IAI, GBCI, GPCI, IAFBI, PII, dll Institusi lainnya: IFC, dll Service Provider : Telkom
Matriks Working Group 5: Pengembangan Kapasitas Isu
Tonggak Capaian
Peningkatan Kualitas Aparat Pemda
Meningkatnya Kemampuan Aparat Pemda DKI dalam BGH
Peningkatan Kualitas Penyedia Jasa
Tersedianya Penyedia Jasa di DKI dengan kompetensi BGH
Strategi
Output
Kegiatan
Pelatihan terhadap 840 orang Aparat Pemda dari Penyusunan Modul aparat Pemda secara SKPD terkait mengikuti Pelatihan, Konsultasi dengan Pelatihan dan memiliki pemangku kepentingan berkala (60 kompetensi tentang BGH terkait (Profesional, Pusat, orang/tahun) Mulai 2016 dll) Pelatihan dan Lokakarya kepada Aparat Pemda DKI secara berkesinambungan
Kompetensi BGH sebagai salah satu persyaratan wajib dalam Izin Pelaku Teknis Bangunan Non Rumah Tinggal (IPTB NRT)
Seluruh Penyedia Jasa DI DKI Jakarta memiliki Izin Pelaku Teknis BangunanNon Rumah Tinggal (IPTB NRT) termasuk kompetensi BGH
Penyusunan Kriteria Kompetensi, Konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait (Profesional, Pusat, dll), Finalisasi, dan Pelaksanaan Pembaharuan Izin Pelaku Teknis Bangunan Non Rumah Tinggal (IPTB NRT)
SKPD Pen Jwb Badan Diklat
DPK
Matriks Working Group 5: Pengembangan Kapasitas Isu
Tonggak Capaian
Strategi
Keterlibatan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam Pengembangan Kapasitas
Terlibatnya peran Pemangku Kepentingan Lain dalam Pengembangan Kapasitas
Melakukan kolaborasi dengan Akademisi, Profesional, Asosiasi Profesi, Pemerintah Pusat dan Luar Negeri, serta Lembaga Internasional dalam hal pengembangan kapasitas BGH
Output
Kegiatan
Kesepakatan Kesepahaman Konsultasi denganAkademisi, (MoU) dengan Akademisi, Profesional, Asosiasi Profesi, Pemerintah Pusat dan LN, Profesional, Asosiasi Profesi, serta Lembaga Internasional, Pemerintah Pusat dan LN, serta Lembaga Internasional Finalisasi Kesepakatan Kesepahaman (MoU), Finalisasi dan Pelaksanaan
SKPD Pen Jwb Biro KDH KLN & Biro Tapem
Rencana Tindak No. 1
(dalam pembahasan) Uraian Kegiatan
b. Lokakarya tentang BGH tingkat Nasional dan Regional
3
2030
SKPD Penanggung Jawab
Peningkatan Kualitas Aparat Pemda a. Pelatihan Aparat terkait BGH dan Pemeriksaan Bangunan
2
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Badan Diklat DPK
Peningkatan Kualitas Penyedia Jasa a. Penyusunan Database IPTB Non RT secara elektronik
DPK
b. Pelatihan dan Pelaksanaan Pembaharuan IPTB Non RT
DPK
Keterlibatan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam Pengemb. Kapasitas
Biro KDH KLN, Biro Tape
Working Group 6: Knowledge Management Koordinator
:
Diskominfomas
Ko‐Koordinator
:
DPK
Deskripsi Kegiatan
:
Melakukan penyebarluasanhasil‐hasil implementasi Bangunan Gedung Hijau kepad setiap pemangku kepentingan terkait, menyusun strategi komunikasi guna mempromosikan dan mengarusutamakan Bangunan Gedung Hijau guna mempercepat pencapaian target dalam Komitmen 30:30
Anggota
:
Pemerintah Pusat: Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, dll SKPD terkait: BPLHD, DPE, BPTSP, dll Asosiasi Profesi: IAI, GBCI, GPCI, IAFBI, PII, Institusi lainnya: IFC, dll Service Provider : Telkom, dll
Working Group 6: Knowledge Management Isu
Tonggak Capaian
Strategi
Output
Kegiatan
SKPD Pen Jwb
Terwujudnya Penyebar‐luasan Website BGH informasi resmi milik Pemda tentang BGH DKI secara online dan aktual
Pengembangan Website BGH Jakarta pada domain Jakarta .go.id
Portal resmi Website BGH DKI Jakarta (greenbuilding.jakarta. go.id) yang dipelihara dan diperbaharui secara berkala
Koordinasi pembaharuan muatan Website
Diskomin‐ fomas
Tersedianya Pusat Informasi yang memuat metode, tata cara pembangunan, teknologi terbaru dan contoh‐contoh penerapan terpuji lainnya
Pengembangan Pusat Informasi mengenai contoh contoh penerapan teknologi dan metode pembangunan BGH
Pusat Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Hijau
Persiapan muatan Pusat Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Hijau, konsultasi dengan pemangku kepentingan, Launching dan pembaharuan secara berkala
DPK
Working Group 6: Knowledge Management Isu
Tonggak Capaian
Strategi
Scaling Up
Kolaborasi Lintas Platform terhadap Program antar SKPD
Elaborasi BGH pada program Kampung Iklim, Kawasan Hijau, Hunian Hijau
Jakarta menjadi salah satu Pemimpin (Leader) dalam implementasi BGH di skala regional dan internasional
Keikutsertaan Aktif pada Acara‐acara bertema BGH di skala regional dan internasional
Output
Kegiatan
Konsultasi antar Program Kampung Iklim, Kawasan Hijau, Hunian Hijau pemangku kepentingan, yang terintegrasi dengan isu‐ pengembangan kerangka kerja, pelaksanaan, dan isu BGH Diseminasi
Bertambahnya permintaan informasi maupun keterlibatan Jakarta dalam pelbagai platform BGH di skala regional maupun internasional
Konsultasi antar pemangku kepentingan terkait, finalisasi strategi komunikasi, dan pelaksanaan
SKPD Pen Jwb DPK dan BPLHD
Biro KDH‐KLN
Working Group 6: Knowledge Management No. 1
Uraian Kegiatan
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
SKPD Penanggung Jawab
Penyebarluasan Informasi BGH a. Website BGH Resmi DKI Jakarta b. Pusat informasi Penerapan Teknologi BGH
2
2030
Diskominfomas DPK
Scaling UP a. Kolaborasi lintas program (Kampung Ilim, Kawasan Hijau, Hunian Hijau, Kota Hijau) b. Partispasi Aktif pada acara‐acara regional/internasional
DPK, BPLHD Biro KDH KLN
Perangkat Penerapan Pergub 38/2012
Perangkat Penerapan Pergub 38/2012
Perangkat Penerapan Pergub 38/2012
Perangkat Penerapan Pergub 38/2012
Perangkat Penerapan Pergub 38/2012
Rusunawa Daan Mogot, 7 Tower
Memimpin dengan memberikan contoh ....
Dari total 57 tower yang akan dibangun di seluruh Jakarta
Ditargetkan lebih dari 15 juta m₂ akan dibangun memenuhi persyaratan teknis Bangunan Gedung Hijau
Adopsi yang lebih luas untuk Bangunan Gedung Hijau di Jakarta melalui partisipasi para pemangku kepentingan
AYO! Partisipasi pada program Komitmen 30:30
Sampai bertemu di Jakarta yang Lebih Hijau di 2030 ….
