TahzlII Xl No.1, April 2001
Moja/all Ekonomi
.'
GOOD CORPORATE GOVERNANCE Implcmentasi bcscrta Implikasi dan masa dcpannya Parwoto Wignjohartojo 1. Pcndahuluan
Oewasa ini, sejakadanya gerakan reformasi tahun 1998, muncul banyak tekanan dari publik yang menghendaki agar Pemerintah maupun swasta dapat menghapuskan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang secara politis lebih dikenal dengan istilah KKN. Selanjutnya diharapkan akan mampu mengelola usaha mereka secara terbuka, adil, dapat dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Untuk mewujudkan harapan tersebut. diperlukan perubahan sikap secara bersama-sama dan berperilaku sesuai dengan harapan itu, agar dapat bangkit kembali dari kemelut krisis, siap bersaing menghadapi era globalisasi dan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Sikap baik, jujur, terbuka dan bertanggung jawab sebenarnya telah ada dalam budaya masyarakat bangsa Indonesia, namun beberapa dekade terakhir ini, bucjaya . tcrsebut telah luntur dan yang muncul adalah perilaku yang tidak mencerminkan sikap dan perilaku tersebut. Oleh karena itu, sikap dan pcrilaku yang baik tersebut perlu ditanamkan kembali dalam kchidupan masyarakat bangs a Indonesia. Oalam dunia bisnis, sikap dan perilaku yang baik tcrsebut dapat direalisasikan melalui implementasi Good Corporate' Governance ,CGCG) yang menjadi landasan pcngclolaan usaha yang sehat, agar harapan para stakeholdcrs dapat dipenuhi secara kcselllrtlhan.
1 I,'
Oi Indonesia, upaya untuk mengimplemcntasikan GCG sebagai kebiasaan kchidupan suatu organisasi beserta para individu yang bckcrja di dalamnya belum tertata dan didokumentasikan secara sistematis serta bcIlIm berdasarkan International Best Practice yang ada. Belum diterapkannya GCG di Indonesia mcrupakan sala11satu penyebab terjadinya krisis ekonomi dan yang membuat krisis ekonomi itu hingga kini bclum juga berakhir (Tjager, 2001). Hingga pertcngaha;l tahun 1997-di kawasan Asia, termasuk Indonesia, telah menjadi pemicu munculnya wacana GCG. Oitemukannya bahwa sala:1 satu akar permasalahan terjadinya krisis tersebut adalah lemahnya tata kelola perusahaan (Corporate Governance) di Indonesia, di samping Iemahnya tata kelola publik (Public Guvernance). Terkait dengan pennasalahan ini, maka kesepakatan antara Pemerintah dengan IMF tentang reformasi ekonomi dalam rangka pemulihan krisis memasukkan perbaikan Corporate Governance, dalam salah satu agendanya .." (Hardjapamekas, 2001).
64 : 'F.
'alah Ekonomi
Tahull X] No. ], April 200]
:orporate Governance Di antara beberapa sumber atau penulis yang memberikan pengertian ten tang :Jorate Governance, antara lain: , Cadbury Committee dalam ACCA (1996), mendefinisikan Corporate Governance Igai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Selanjutnya laskan bahwa ternyata terdapat perbedaan dalam cara mengimplementasikan GCG ra berbagai Negara seperti di UK, di USA, dan di Jerman .. jjapamekas (2001), l11engemukakan bahwa Corporate Governance merupakan :m untuk inengarahkan dan mengendalikan perusahaan, menetapkan hak dan gung jawab di an tara berbagai pihak yang berperan serta di dalam perusahaan, :rti Pengawas, Pengurus, Pemegang Saham dan pihak-pihak lainnya yang ,epentingan (Stakeholders), serta merupakan struktur untuk menetapkal1 sasaran, mencapai sasaran, serta l11emantau kinerja perusahaan. Dengan demikian, )orate Governance pada dusarnya adalah sistem dan struktur untuk memanajemeni sahaan. 1m for Corporate Governance in Indonesia atau disingkat dengan FCGI (tanpa tahun :rbitan), mendefil11isikan Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan ~ menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, erintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya :bungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang garahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialuh k mcnciptukan pCliambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan. Dalam uraian sebelum perumusan definisi tersebut tersirat pertimbangan yang nakan untuk merumuskan definisi itu, yaitu:
1) Dalam perekonol11ian modern, manajemen dan pengendalian perusahaan makin dipisahkan dari kepel11ilikan. Pemisihan in] dapat 'menimbulkan kurangnya transparansi q~lam penggunaan dana dalam perusahaan serta keseimbangan yang tepat-antara kepentingan-kepentingan yang ada, l11isalnya antma pemegang saham dengan pengurus dan antara pemegang saham ~ pengendali dengan pemegang saham minoritas. 2) Perusahaan-perusahaan l11akin bergantung pad a modal ekstern (modalekuiti dan atau pinjaman) uiltuk pembiayaan kegiatan-kegiatan mereka, investasi dan pertumbuhan. Oleh ka~ena itu demi kepentingan mereka, maka perusahaan perlu memastikan kepada pihak penyandang dana ekstern bahwa dana-dana terse but digunakan secara tepat dan seefisien mungkin, dan
Majalah Ekonomi
Tahun Xl No.1, April 2001 -'
memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepastian seperti diberikan oIeh sistem tata kelola perus-ahaan (Corporate Governance). Sistem Corporate Governance yang sehat harus memberi perlindungan efektif kepada para pemegang -saham dan pihak· kreditur, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar. Oleh karen a itu, si~tem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berk~sinambungan. Kartana (2001), memberikan pengertian Corporate Governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusanurusan Perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas Perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Selanjutnya dikatakan, bahwa Corporate Governance mengelola aspek-aspek yang terkait dengan:
1) Keseimbangan hubungan antara organ-organ Perusahaan, yaitu RUPS, Koniisaris, dan Direksi, yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struJ...1ur kelembagaan dan mekanismc operasional ke tiga organ Perusahaan tcrscbut ~ (keseimbangan internal); 2)
P~menuhan
tanggung jawab Perusahaan sebagai cntitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholders, yang mencakup hal-hal yang terkait dengan-pengatur
Selanjutnya Kartana (2001), memberikan tinjauan Perusahan dalam konteks Corporate Governance,yaitu:
leb'ih nnCI
1) Perusahaan. Pad a dasarnya Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh pcmilik " untuk mendapatkan keuntungan, Dalam kajian ini yang dimaksud Perusahaan dibatasi pada lembaga ekonomi yang berbentuK Pcrusahaan Perseroan yang didirikan oleh Pemegang Saham dengan tujuan memupuk keuntungan,·' menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik.di pasar dalam negeri maupun internasional.
2) Kepentingan Pemegang Saham Salah satu kepentingan pokok Pemegang. Saham adalah bahwa perusah didirikan untuk memupuk keun~ungan (profit motive) sehingga harns meningkatkan nilai perusahaan bagi keuntungan para pemegang saham.
66
,1ajalah Ekonomi
Tahun Xl No.1, April 2001
3) Kepentingan Stakeholders Stakeholders mencakup semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam kemakmur~m perusahaan tersebut, tidak terbatas hanya pada pemegang saham tetapi. terrnasuk karyawan, peq1asok, pelanggan, distributor, pesaing, Pemerintah serta masyarakat yang ikut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan dan yang ikut pula menanggung dampak dari kegiatan operasional perusahaan.
~)
Organ Perusahaan Ada beberapa organ perusahaan, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan organ yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam struh.'1Ur kepengurusan perusahaan. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, seperti melakukan pengambilan keputusan ten tang pengubahan Anggaran DasarPerusahaan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan, dan pembubaran Perseroan. Wewenang tersebut pada dasarnya hanya dibatasi oleh UU PT dan oleh Anggaran Dasar Perusahaan. Komisaris. Komisaris dibentuk sebagai organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan.Herseroan·d(lii-memiJcrikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.
Direksi. Direksi merupakan organ Perseroan yang menjalankan tugas melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuart Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai amanat dari pemegang . saham yang ditetapkan dalam RUPS. Sebagai pemegang amanat dari pemegang saham, Direksi harus bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan.
5) Organ Pendukung Organ-organ dan mekanisme Pendukung Corporate Governance,yaitu: Satuan Pengawasan Intern. Setiap Perusahaan wajib mempunyai Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan aparat pengawasan intern perLlsahaan yang bertanggung jawab kepada Direksi.
[
Tahun Xl No.1,
Ekonomi
"
2001
Komite Audit (Audit Committee). Komite Audit dapat dibentuk oIeh Komisaris dan bertanggung jawab kepada Komisaris dengan pe'rtimbangan bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja, 'Perseroan dituntut untuk dapat mengelola kegiatan usahanya dengan hemat, berdayaguna, berhasilguna dan dengan mentaati peraturan perundangan-undangan yang berIaku dengan mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompoten dan independen.
I
Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). Setiap Perseroan Terbuka harus mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan dan melaporkan pengangkatan tersebut kepada Bapepam. Sekretaris Perusahaan adalah .. Pejabat Perusahaan Tercatat yang melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan •.• (Corporate Secretary). Sekretaris Perusahaan dapat diangkat dari anggota Direksi Perusahaan yang bersangkutan. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan wajib diumumkan dalam RUPS. Komite Corporate Governance. Komite Corporate Governance diusulkan untuk dapat dibentuk oleh Komisaris dan bertanggungjawab kepada Komisaris untuk mengkaji Good CorPorate Governance Practices di Perusahaan dan menJamlll bahwa praktek-praktek tersebut dilaksanakan secara efektif.
\
Komite Remunerasi. KoiiilLc-jli.>.-.~C:-:-::-
untuk dapat dibentuk guna mengkaji penerapan sistem insentif dan remunerasI yang ~~~baik bagi Direksi, Komisaris dan Karyawan Perusahaan.
3. Good Corporate Governance Good Corporate Governance merupakan sistem dan struktur Ull~:·t,.::' mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan baik, yang akan dicerminkan , terselenggaranya Corporate Governance yang memperiHitikan prinsip-prinsip utama, yaitu: 1) 2) 3) 4)
Transparansi (transparency). Akuntabilitas (accountability). Keadilan (fairness). Responsibilitas (responsibility).
68
'ialalz Ekol1omi
Tahun X1 No.1, April 2001
Sebagai penjabaran dari prinsip-prinsip utama Corporate Governance, Kartana 01) l11enyitir OEeD tcntanwpenyusLInan prinsip-prinsip Corporate Governance yang ~lompokkan ke dalal11 kategori: . 1) 2) 3) 4) 5)
Hak-hak Pel11cgang Sahal11. Perlakuan yang adil bagi seluruh Pemegang Saham. Peranan stakeholcers dalam Corporate Governance. Pengungkapan (Disclosure) dan Transparansi (Transperancy). Tanggungjawab Direksi dan Komisaris.
nplcmcntasi Bcscrta Implikasinya Apakah perusahaan telah mengimplemcntasikan konsep Corporate Governance ~an baik (Good Corporate Governance) atau tidak, maka dapat dievaluasi sejauh a perusahaan tersebut mengimplementasikan prinsip-prinsip Corporate Governance ~an baik, yang meliputi: 1) 2) 3) 4) 5)
Hak-hak Pemegang Saham. Perlakuan yang adil bagi seluruh Pemegang Saham. Penman Stakeholders dalam Corporate Governance. Pengungkapan dan Transparansi. Tanggungjawab Direksi dan Komisaris. , ....... ,.~--:..,.-.....:;.;";':.!..,;, .... ;;.,... ..~~-,..~ •• ;.~,-~.-~.
:!lasan lebih lanjut atas penerapan pri.l~sip~pririsip·:Gooa CorPorate Governance but di atas adalah:
hak Pemegang Saham. bungan dengan hak-hak pemegang saham, yang meliputi pendaftaran kepernilikan an cara yang arnan, penyerahan atau pengalihan saham, infonnasi tentang oahaan yang reIevan secara berkala, partisipasipada pel~an~RUPS, pemilihan :>ta Direksi, serta rnendapatkan bagian dari Iaba perusahaan dan hak Iainnya seperti ,artisipasi aktif pada RUPS. , rkuan Yang Adil Bagi Seluruh Pemegang Saham. , :>rate Governance harus rnenjarnin perlakuan yang adil bagi s,eIuruh, Pernegang n tanpa terkecuali serta memberi kesempatan ya!1g sama untuk,rnendapatkan lensasi yang efektif atau kerugian akibat pelanggaran hak-hak mereka. .'.' 1 Stakeholders
dalam Corporate Governance. ... Iak Stakeholders yang harus diakUi sebagairnana yang telahditetapkan sarkan peraturan perundang-undangan yang berIaku dan mendorong kerjasama
Majalah Ekonomi
Tahu17 Xl No. I. April 2001
al1if antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kemakmuran pekerjaan dan kesinambungan kesehatan perusahaan.
Pel1gungkapan dan Transparansi.
~
Menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat yang diterapkan pada seluruh materi penting, yang menyangkut perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengaturan perusahaan.
Tanggung Jcnvab Direksi dan Komisaris. Menjamin adanya pengarahan strategis perusahaan, pemantauan manajemen secara efektif dan akuntabilitas Direksi dan Komisaris kepada pemegang saham.
,
Sebagai bah an pembanding, berikut ini 'disajikan Prinsip-Prinsip InternasionaI mengenai Corporate Governance yang dikutib oIeh FCGr (tanpa talmn penerbitan), sebagai berikut: a. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada wak1:unya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam . pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas ' perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. b. PerIakuan sama terhadap para pemegang saham, terutama terhadap pemegang saham minoritas dan pemegang sa ham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam. c. 'Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antar perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. d. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada wal1unya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para i <~ pemegang kepentingan. 1 e. 'Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para perriegang saham.
:t .
Pemet:intah memegang peranan penting yang mendukung dengan menerbitkan dan memberlakukan, pengaturan yang memadai, misalnya tentang pendaftaran perusahaan, pengungkapandata keuangim perusahaan serta peraturan-peraturan tentang tanggungjawab Komisaris dan Direksi. Namun, perusahaan memegang tanggungjawab utama untuk melaksanakan sistem Corporate Governance yang baik di dalam perusahaan. Perusahaan harus menyadari bahwa sistem Corporate Governance yang baik simgat berarti bagi kepentingan-kepentingan pemegang sahamnya, penyandang dana serta karyawannya, dan dengan begitu juga bagi perusahaan itu sendiri.
70 •
:"
{ah Eko17omi
Tahun Xl No.1, April 2001
lhaan-perusahaan harus mengantlslpasi pemberlakuan yang lebih tegas dari ran pcrundangan-undangan yang ada, adanyapemberlakuan penituran iangan-undangan yang baru, serta pengawasan masyarakat yang makin tajan1 ap tindakan perusahaan-perusahaan. ' ,
Icradaan Corporatc Goyernance di Indoncsia. Beberapa sumber memberikan informasi tentang keberadaan Corporate lance di Indoncsia, 3ntara lain: suevey tahun 1999 oIeh Pricewaterhouse Coopers terhadap investor-investor sional di Asia, yang dikutib FeGr (tanpa tahun penerbitan), menunjukkan bahwa ;ia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang standar-standar lsi dan penaatan, pertanggung jawaban kepada para pemegang saham, standarpengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan. Suatu kajian nunjukkan bahwa tingkat perlindungan investor di Indonesia merupakan yang .1 di Asia Tenggara. ,
'
nesia, kepemilikan perusahaan yang terdaftar di bursa saham sangat terpusat, )entase manajer yang termasuk dalam grup pengendali juga sangat tinggi. Akan konomi dan perusahaan-perusahaan di Indonesiatidak dapat terhindar rnakin Ir dengan ekonomi dunia untuk pembiayaan pinjaman dan perrnodalan serta 111 dan penjuaJan produk:produknya, perhatian terhadap standar-standar te Governance yang disepakati di tingkat internasional rnerupak~ ke,harusan :meSIa.'
lSi dan Perlindungan para Pemegang Saham. lewan Komisaris pada umumnya tidak efektif dalam menjagakepentingangan para pemegang saham, oleh karena pemegang saham yangkebanyakan ,hubungan keluarga rnempunyai posisi yang' 'domimUi.~·~"Mekanisrne llian, seperti rnewakili kepentingan pihak ke tiga melalui " Komisaris en serta Komite independen untuk Penggajiandan Nominasiserta Kornite elum ada. Transparansi masih sangat kurang karena, praktek-praktek ;apan, standar-standar akuntansi serta pelaksanaannya'lllasihbelum' rnemadai. IGn dan Perlindungan Kreditur. posisi dan peranan kreditur dalam pe~gelolaan perusahaanmasinlemap, oleh ~ngurusan baik para kreditur maupun Bank-Bankitusendiri'masihsangat lengendalian intern yang Jemah serta kerangka-kerangka peiigaturan yang lemadai bagi Bank serta lembaga-lembaga' keuangari non-Bank serta :n risiko intern Bank yang tampaknya belum dikembangkan menjeJaskan hal Ke dua, perrgamatan pasar masih kurang oleh karena pihak kreditur dan
____
~
Tahun Xl
No,
' " ,._';",W',
.""'''-;Ai';''i<;;<'~
1, April 2001
pesaing sering merupakan bagian dari konglomerat-konglornerat yang dimiliki oleh keluarga yang sarna yang juga ikut memiliki perusahaan-perusahaan peminjam. Ke tiga, perlindungan hukum bagi kreditur masih lemah akibat sistem peradilan yang belum baik di Indonesia. Lagi pula, undang-undang kepailitan dan prosedur-prosedumya pada umumnya tidak aktif di Indonesia, baik dalam mclindungi pibak kreditur maupun dalam menjatuhkan sanksi terhadap pihak peminjam. vi"
Pasar untuk Pengendalian Perusahaan serla Periindungan Pasar Produk Pasaruntuk pengendalian perusahaan kebanyakan tidak aktif. Kesulitan-kesulitan yang dialami dengan hostile takeover yang makin marak mencerminkan pemusatan kepemilikan di dalam perusahaan-perusahaan.' Tingginya pemusatan kepemilikan , perusahaan lebih lanjut akan mengliambat mekanisme pasar terhadap pasar untuk pengendalian perusahaan dan pasar barang. Pasar Modal serla Keuangan Perusahaal1. Akibat tahap pembangunan pasar modal di Indonesia masih dini, pasar modal didominasi oleh keuangan ekstern, terutama pinjaman-pinjaman Bank. Peraturan pembatasan serta prosedur hukum yang tidak efektif telah membatasi peranan obligasi perusahaan serta pembiayaan perusahaan. Perusahaan-perusahaan telah melakukan pinjaman Iuar negeri yang sangat Iuas oleh karen a suku bunga luar negeri diliberalisasikan sedangkan suku bunga dalam negeri diatur.
1 1 ,1
~ ~ 1 1 1
~ ~ 1 1
Daniri (2001), juga mengungkapkan beberapa hal tentang implementasi GCG di Indonesia sebagai berikut:
Tfambatan Penerapan GCG: 1) Konse'ntrasi kepemilikan yang tinggi: Perusahaan Keluarga, Transaksi benturan kepentingan. 2) Pengawasan Dewan Komisaris yang kurang efektif: Terafiliasi, Kurang Mampu. 3) Pemegang Saham yang pas if: RUPS dan pengawasan kurang efektif. 'engapa GCG Penting? 1) Melancarkan akses terhadap pendanaan. 2) Perlindungan DireksilManajemen terhadap gugatan hukum. 3) Meningkatkan efisiensi di dalam pengambilan keputusan. 4) Meningkatkan kepercayaan publik. 5) Mengurangi KKN: peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
1
~ 1 1 1
~ :~ 1 1
Gdi BEf. 1) Komisaris Independen berasal dari wakil regulator dan profesi.
1
~ 72
• '. I
,'/:"
"{
>',
.
~
:
...
"
~
,j' ,
,:',' '..;
,- :.~ ~'.'
;
). 13~E~" ~nc-r'Jp2..!~~ri p'iO:'i_::cr C~:J.i~t:11 rn·sj1~pe~kenal.kan kon~ep GCG:-:' ) BEJ l~emi!iki'a]:scs i;;.ngsuflg l.':rh"ciap p~rusallaantercatat: " "':,'
'>
PctusahaC:I1 tcrc8tat w~ib menerapkanGCG:0,,:, , b., Ivfa!:in bal1yak perusahsaD" tercatat.'y,ru1g:',~en:e'r~p~~·,:,9CG, .rri4kin tinggi tingknt kepercayaan investor (lpkaJ ~an ~sil1g)j:er,hadappasar , .' modal. . , , . c,' , "'~," ,~" :":<~~>':' >, ", . , <1.,
: Halini aka~ 111erupakan Rati~g dan Sdf-A~sesSTrP't.(.'L. ; 1"
lentasi GCGm'elalui Perc/lura;1 Bursa. .,.'
"
. . ,.~, ...
,i~"
~" .~.;;, "."";."';'.:.1.~
.
'. _ .• ,,_
';':~>"
,.;(>,.,"'"
'
.;~ . .,.(.:-,~;'; ... {"",,-~:~, •. ,,;.~
.. Kewajiban mcmpunyai Komisaris Independen;'KomiteAudit;'dan' Sekretaris .. , .... ',,<:'\~";;;, ;:~":·2:~.<::P:~,~,T ,:~ . Perusahaan. Kewaj iban menyampaikan infonnasi Perusahaan (Keterbukaanr~:?;;.; ~/~: ':" . '.' . Standar Laporan Keuangan oer SektoraL ." .;;>"~' '
:,( . ;"
.' : ',: ... i,:::~ , ; ;'; ."
:
',>
"....
:
.
-..
" . .'"
':d"fc~';~"-.;frL'~:~t~:{,
lililasdan Fairness. ,;: . ".. , .';" ';'f);,.".!,,:\:·f~;,::<;:~~: .. ,~ .. ',: .' diilustrasikan . dengan peristiwa' sbb: ' Perusahaar('A,' membeIi<;.:piutang" dari , ' : .' -", < tan . B yang merupakan: 'fl1fak perusahaan A, sehingga'perusahaan'B)nempunyai , . , .' ., "". : .", ' ". - <. •. ,"'''. . llinmkas yang lebih se1iat, Sementara itu secara akuntansi· ass.~fh),~rusahaan A at. Pada thun 1998, semua. piutang tersebut,oleh~peI1lsahaarl;';A:diriyatakan piutang . macct .dan, ,dibentuk . cadang~m(!.!'piut
"
'.:
, ' . . .
!! < ....
'.'
.., . " · f
'.' .... , .
-
•
J ..
~:.' ~-;:~ '!I"'~' ,"~"""r """~'!""F"
~'
. • :', •.
"~,
,"~\I~'·-"'··
';...''..'':....
'",.~!~~~t~;l~t~~!~f,lW~~'I~;:[~
:',' :; ",": .' .
r
asd survey Me Kmsey & Co. bulan' JUnI tahun';2.0PP terhadap 2250'lOvestor 'I",'
":' ,
/ ' , . " . ) ,t
;.
....
.
... ,
::,..
"
.' ,.'.,,:), "~.,~,,,"{~'ti·"j.r'· I.,"':""
'."
""·~) ...... ;it~ItoP"""~::'·':i~,':(:,,-,,,-,
~
ll1gdikutib'Tjager '(2001), menunjukkari'".<'·J··~~··?~.~,.·"·~·'-'·;i:, bahwa !Indonesict'~dan:-'Vietnam i, ,.,' ' . ; '. ; ~' ... :.;';~!I\~.;.""{I,~,.~,.J~" !'~','c.., ~"' .: : ' gam yang' mcndudukl penngkat' palmg ;rendah;:da,lam'menera,pkan':Good 1""'.>":: ..\n .. Governancc dlbandmgkan dengan negara-negar~'tAsla"IAlI!ny~,.·_Survey': 1tu,... " , :l':
I
.:
'.'
•
~
,.;.
....
; , . '
','
.
,\
,
,-
'.
'..
.;
•
,..
" .. i
~
,d.
, ••.•
'."
:
~"
....
,~. ~1.'/':~:.,.>~'
":,r'!'>"':',"r' _
:':·:;.'::':t<·,~.',l:·tj"·:lf'
t.
ft'!'
~
'>;"~ , . •'
"',...'r.1.1".'::r.,(~~,
:t~
njuklc.anl bah,?,l1 Sipgapura, .Hongkong~d~n;,J~B~~g':'~~R~~_~~;,~e,g(lta~:rl,~g~.r,a 18 balk., da!am menerapkan GoodCorporate'.~qovernp.nce.};~Ha~l~ "~urvey .,'. , .-.', .. < ..... '., .• ,.,'/.,." .• apat· dipahami, karena di Indonesia pada \umllwpya'perusah~an::'perusahaan' perusahaan kcluarga dengan manajemen'iertUtUp'/iehinggatbe~al~~mb~wa Gc:G. tidakdapatterrealisir seperti ;'yang:::dih'arapkan':'::1S hinggaL tidak , .. . '~',: "', .. 1~~ ...... "'.", _r,,},·!:l·.('. . ".,:.~ :ari 'bahwa ~'keajaiban" ekonomi di l • Asia';> Tenggara:~:y~ng"· terJadl ',11-
•. )4".~.,.*""."
e
i:!;i ,.,
"
-:.,:'.,
~.'?'
l
';'<~,';·',F;:''',·;L :~,;,!'(:;·':'·.rf~:)~~ t:';~ ';', '
_.
..
-.
,:.,!;
;
.
•
Tah;m Xl No.1, April 2001
Majalah Eko17omi
sesungguhnya merupakan cerrninan dari investasi yang berlebihan, Ilon-produktif serta spekulatif. Survey pad a sektor pasar modal yang dilakukan oleh· Pricewaterhouse Coopers. pada bulan Januari 200 1 berkaitan dengan Opacity index pada 35 negara di Dunia, yang' juga dikutib oleh Tjager (200 1). Dalam hal ini Opacity merupakan suatu tolok ukur mengenai tidak terdapatnya praktek-praktek yang jelas, akurat, mudah dipahami dan memenuhi standardi bidang pasar modal yang berlaku secara Internasional. Bila makin kecil Opacity index suatu negara berarti makin jelas; akurat dan mudah dipahaminya . praktek-praktek yang diterapkan oleh suatu negara serta praktek-praktek tersebut telah , . sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional. Hasil survey ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki Opacity Index terbesar, dan Singapura, USA, United Kingdom memiliki Opacity Index paling keci!. Survey ini juga berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance dan Good Governance.
6. Masa Depan GCG di Indonesia. Memperhatikan pentingnya peran GCG untuk mendorong' perusahaan: melakukan kegiatan usaha yang sehat dalarn segala sektor kegiatan usaha dan perannya,' • untuk memulihkan kembali dari situasi krisis menjadi suatu situasi yang sehat, maka: . sudah pantas menjadi pertanyaan berbagai ·pihak "bagaimana GCG dapat diterapkan~ sebagaunana seharusnya bagi kehidupan bisnis di Indonesia"? . "
. 'FCGI(tanpa tabun penerbitan), berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di ~ Indonesia mempunyai tanggung jawab terutama untuk memperhatikan standar-standarj Corporate Govemance yang telah disepakati di tingkat Internasional. Bukan sajaj perusahaari-perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek atau perusahaan-perusahaanl besar yang mempunyai tanggung jawab tersebut. Setiap perusahaan di Indonesia harus1, menyadaribetapa pentingnya suatu sistem Corporate Governance yang baik bagi; (epentingan-kepentingan para pemegang saharnnya, para penyandang dana,' cruyawannya, dan pada akhirnya bagi perusahaan itu sendiri. Sarna seperti di negara-l legara lain, perusahaan-perusahaan di Indonesia harus mengantisipasi pemberlakuan~ ICraturan perundang-undangari yang' telah ada yang lebih tegas, pemberlakuan~J ~eraturan perundang-undanagn yang barn, serta pengawasan dad masyarakat yang~ lakin tajarn terhadap tindakan perusahaan-perusahaan t e r s e b u t . ; i .oj
. ,
'
,
menyatakanb~hwa
., '
~ : II:
. Hardjaparnekas (2001), untuk memperbaiki kerangka dan!i raktek Corporate Governance, yang juga merupakan tuntutarilembaga-Iembaga donor'1 ' mg membantu pemuIihan ekonomi Indonesia pasca krisis, terdapat sejumlah prakarsa 1 lik dari Pemerintah inaupun dukungan dari sektor swasta, yang mencakup antara lain:J
.
,
74
'ialah Ekonomi
Tahun Xl No.1, April 2001
1) Pengembangan stratcgi nasional untuk merefonnasi Corporate Governance, termasuk pembcntukan Komite Nasional tentang Kebijakan Good Corporate Governance. 2) Melakukan pendidikan publik tentang Corporate Governance. 3) Melakukan refomlasi peraturan di bidang Pasar Modal. l) Mcngadakan proyek percontohan untuk menerapkan prinsip-prinsip Corporate Governance di sektor swasta maupun BUMN. ) Munculnya berbagai prakarsa dari kalangan non:';Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance, sepertiThe Indonesian Institute for Corporate Governance in· Indonesia (IICG) dan Forum on Corporate , . Governance in Indonesia (FCGI). ' . .~
"
Dalam mengembangkan strategi nasional untuk merefonnasi Corporate nance, Pcmerintah tclah memprakarsai pembentukan Komite Nasional Mengcnai kan Corporate Governance, yang bertanggung jawab untuk mcmberikan :ndasi tentang kerangka nasionaI dalam rangka mengimplementasikan Corporate lance, yang mencakup: Kodifikasi prinsip-prinsip Corporate Governance, yang barn-barn ini tclah . menerbitkan edisi ke dua Pedoman Good Corporate GoVertlaOCC. -~ Memprakarsai rcfonnasi peraturan yang mendukung implernentasi pedoman, tersebut. Mengembangkan kerangka kelembagaan untuk penerapan pedoman tersebut. tl. ,
Mengingat Corporate Governance merupan konsep yang relatif baru dikenal di a, terdapat kebutuhan untuk mengetahui'dan'memahami konsep terSebuL prakarsa untuk memperkenalkan konsep ini danmendidik' masyarakat i Corporate Governance telah dilakukan oleh 'Pemerintah, organisasiprofesi, Isiasi industri yang berkepentingan dengan masalah ini melalui berbagai lokakarya, dan pelatihan . .efonnasi pcraturan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas n melalui pcngungkapan infonnasi kelompok perseroan tertentu telah j oleh Pemerintah. PP No. 24 Tahun 1998 yang telah diubah dengan PP No. t 1999 mewajibkan Perseroan Terbatasuntuk menyampaikan Laporan" '. Tahunan Perusahaan yang telah diaudit kepada -Direktorat' Pendaftaran 1 Departemen Pcrindustrian, bila memenuhi salah satu dari kriteria berikut: !mpaka Perseroan Terbuka. lang Usaha bcrkaitan dengan pcngerahan dana m~yarakat. :ngeluarkan surat pcngakuan utang. miliki aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp 25 Milyar.
J
~.---.~
Tahun Xl No.1, Apri: 2001
. " ......... ....,"11
5) Perseroan yang merupakan kreditur Bank yang'mensyaratkan kewajiban mengaudit laporan keuangan tahunannya .
.
Di bidang Pasar. Modal beserta lembaga penunjangnya, telah pula dilakukan sejumlah perubahan peraturan dan standar. Misalnya, Bapepam telah mengubah perat\ifan yang berkenaan dengan:. 1) 2) 3) 4)
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Transaksi yang material dan perubahan bidang usaha pokok perseroan. Penggabungan dan konsolidasi perusahaan terbuka. Pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang menawarkan efek yang betsifat ekuitas kepada masyarakat dan perusahaan publik. 5) Pengungkapan infonnasi tertentu yang harus scgcra diumumkan kepada publik. Bursa Efek Jakarta juga tclah mcngeluarkan pcrubahan peraturan tentang ketentuan umum pencatatan cfek yang bersifat ekuitas di bursa.. yang mcnambahkan pcrsyaratanpenyelenggaraan pcngelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan mewajibkan perusahaan tereatat memiliki:
I
I 1i
I) Komisaris Independen yangjumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali denganl ketentuan jumlah komisaris Indepcndcn sckurang-kurangnya 30 % dari jumlab seluruh komisaris. ", 2) Komite Audit yang keanggotaannya sekurang-kurangnya tiga orang, seorang di antaranya merupakan komisaris independcn sekaligus merangkap sebagai . Ketua Komite Audit, dan dua anggota lainnya merupakan pihak ekstemal yang,' independen di mana sekurang-kurangnya salah seorang di antaranya memiliki: kemampuan di bidang akuntansi dan audit 3) Sekretarisperusahaan (Corporate Secre.tary) sebagaimana dimaksud dalarn'l; peraturan Bapepam dan harns dilaksanakan oleh salah seorang Direktur ,:~ . 'I Perusahaan Tercatat. .
i
I
"',t
Berkenaan dengan penyempurnaan pengungkapan informasi keuangan, BEJ;t bekerjasama dengan W dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) telah menyusunf pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan publik di 22'~ industriberdasarkan peraturan pasar modal, regulasi sektor industri dan PSAK. IAr " iuga . telah melakukan upaya-upay~' untuk menyesuaikan PSAK dengan Standar: 4..kuntansi Internasional, meskipun beberapa kasus yang diatur jarang ditemukan dalam' )raktek di Indonesia. Perusahaan Indonesia jelas merupakan pihak yang tcrkena perubahan, dan sifat : lerubahan itu pada dasarnya merupakan pergeseran kendali perusahaan yang semula
76
Majalall Ekonomi
Tahun X] No. ], April 2001
iidomin.asi oleh pemcgang saham pendiri attu pemerintah, kini m~reka "dipaksa" ~leh lerbagal pedoman, peraturan dan standar untuk berbagi kendali dan pengaruh dalam engelolaan perusahaan. Perusahaan juga dibebani dengan tugas~tugas barn, misalnya alam pengungkapan informasi perusahaan, .dalam melibatkan pemegang saham tdependen atau minoritas pada proses pengambilan keputusan strategis, dan dalam embcntuk mekanismc pcngendalian yang lebih ketat (mengangkat komisaris depend en dan mcmbentuk Komite Audit). Upaya-upaya tersebut di atas semoga dapat :rjalan lancar dan bcrhasil. sehingga krisis yang berkelanjutan ini segera berakhir dan lsyarakat dapat merasakan kemakmuran bangsa ini. Amin: lftar Kcpustakaull:
:CA. 1996. Financial Strategy. ACCA, " liri, Mas Achmad. 200 L ]mplementasi Goog Corporate Governallce dj Indonesia. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tcntang Good Corporate Governance Creating a Competitive Global Market. disclcnggarakan olch LK-3 KMPR Fakultas Hukum UGM .
1m for Corporate Govcrnance in Indonesia. Corporate Governance. FCGI Jakarta. Ijapamckas; Erry Riyana. 200 I. Dimensi Perubahan dalam Implemenlasi Good Corporate Governance. Makalah disampaikan pad a Seminar Nasional Akllntansi Indonesia tentang Peran Akuntan dalam Mendorong Terciptanya lklim Bisnis yang ber-ETIKA, diselenggarakan oleh lAI KAP dan IAI KAM di Westin Hotel Surabaya, 19-21 April 2001 . .na, Hari. 2001. Good Corporate Governance Sebagai Peningkatan Nilai Saing Perusahaan. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Good Corporate Governance Creating a Competitive Global Market, diselenggarakan oleh LK-3 KMPR Fakultas Hukum di Jogyakarta. :e Nasional Kebijakan Corporate Governance. 2001. Pedoman Good Corporate Governance. KNKCG, Jakarta. ".
, I Nyoman. 200 I. Penerapan Prillsip-Prinsp Good Corporate Governance Olell Perusahaan Publik Sebagai Upaya Untuk Ballgkit Dari Krisis Ekonomi. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Good Corporate Governance Creating a Competitive Global Market, diselenggarakan oleh LK-3 KMPR Fakultas Hukum UGM di J o g y a k a r t a . ,
77
fAS
ISSN 1411- 0393
itasi No.3951DIKTIlKcpJ2000
MENUJU GOOD GOVERNANCE BAGI PEMERINTAHAN DAN PERUSAHAAN DI INDONESIA Sutjipto Ngumar')
AlJS'J'J
1. PENDAHULUAN ..
1 sebagai awal milenium ketiga, yang ditandai dengan bebasnya kegiatan pada , Illg ekonomi maupun non-ekonomi, mendorong perusahaan dapat bekerja seca- .... :1, transparan dan good governance. Dalam perekonomian modem seperti sedi mana manajemen dan pengendalian perusahaan semakin banyak dipisahkan ilikan,'berindikasi adanya dugaan kurangnya transparansi dalam penggunaan :>eruSahaan, yang pada gilirannya tidak memberikan adanya keseimbangan an'tiipto Ngumar, PhD.,Ak. adaJah Guru Bcsar pada Sckolah Tinggi llmu Ekonomi Indooesja
urabaya.
Jovemance Bagi Pemerintahan (Sutjiplo Ngllmar)
341
tara
kepentingan para stakeholder mulai dari man~jemcn; pemcgang saham, karyawan
dan pemerintah. "
Perusahaan-perusahaan yang kini semakin banyak menggantungkan dananya dari pihak luar seperti pemegang saham dan pinjaman untuk kegiatan investasi dan pertumbuhannya, diharapkan perusahaan dapat meyakinkan kepada penyandang dana ekstem itu, bahwa dana-dana yang telab dipercayakan kepada perusahaan akan dike101a secara tepat dan efisien. Perusahaan barns dapat meyakinkan stakeholder bahwa manajemen telah bertindak yang paling baik untuk kepentingan perusahaan. Dalam konteks perusahaan, stakeholder utama perusahaan adalah pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. lni berarti timbul suatu tanggung-jawab antara perusahaan dan pemegang saham yang disebut akuntabilitas. Akuntabilitas menurut Ali Djamhuri (2000) lazimnya selalu merupakan tuntutan dalarn hubungan keagenan yang artinya adalah suatu hubungan pada saat seseoning atau sekelompok orang yang memiliki sejumlah sumber daya ekonomi disebut principal, karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki mengika1kan diri dalam suatu perjanjian dengan pihak lain dalam hal ini perusahaan yang dapat juga disebut agent untuk mengusahakan agar ia (agent) me1akukan pengelolaan sejumlah sumber daya ekonomi tertentu yang dimiliki oleh principal untuk kepentingan principal dan atas nama principal. Dapat dikatakan bahwa dalam setiap hubungan antara principal dan agent akan dijumpai adanya aspek akuntabilitas yaitu keharusan pihak perusahaan untuk menerima kepercayaan dari pemegang saham untuk man dan mampu bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya ekonomi dari pemilik dana yaitu pemegang saham. Kepastian tanggung jawab manajemen terhadap pemegang saham akan diwujudkan dalam bentuk sistem kelola yang baik atas perusahaan yang disebut good corporate governance. Good governance harus dapat memberikan perlindungan yang efektif kepada stakeholder. utamanya pemegang saham, dan kreditur sehingga mereka yakin bahwa dana yang telah dikelo1a perusahaan akan diperoleh kembali dan akan memperoleh nilai kembali berupa deviden., capital gain atau bunga Sistem good corporate governance akan sangat berperan dalam era globalisasi yang akan berlaku tahun 2003 di kawasan ASEAN (AFT A) dan tahun 2005 di kawasan Asia Pasifik (APEC). Globalisasi pasar modal, perkembangan telekomunikasi dan internet memerlukan pemikiran yang cepat dan up to date bagi stakeholder. Informasi keuangan perusahaan tepat dipublikasikan dan apakah infonnasi tersebut telah dikomunikasikan dengan cukup kondusif .
42
Eb,ilas Vol. 5 No.4 Desember 2001
2. PENTINGNYA GOOD GOVERNANCE 'ujuan good corporate governance adalah Wltuk menciptakan pertambahan nilai bagi 'akeh?lder wnwnnya, terutama pemegang saham dan kreditur. Dari sudut pandang emenntah, good government governance berarti pemerintahan yang baik dalam melaktnakan tugas-tugas yang diembannya dan bertanggung-jawab kepada publikoya secara 'ofesional, transparan dan adil. Tujuan good government governance adalah (1) membentas korupsi, kolusi dan nepotisme (2) memperbaiki sistim kinerja pemerintah. (PoedjoIjono, 2000). msip-prinsip pemikiran good government governance menurut Osborne dan Gaebler }92) adalah : (a) publik percaya sepenuhnya pada pemerintah; (b) publik percaya bah. masyarakat madani tidak akan berfungsi dengan efektif kalau pemerintahannya juga ale efektif; (c) publik percaya bahwa permasalahan yang ada di pemerintahan adalah .an pada orang-orang yang beketja di pemerintah tersebut, tetapi pada sistem di mana reka bekerja; (d) publik percaya bahwa partai-partai politik (di Indonesia) tidak memtyai relevansi sarna sekali dengan pennasalahan yang ada di pemerintah; dan (e) pu: percaya bahwa asas keadilan, keadilan atas kesempatan ada pada sesama warga ne1.
i prinsip-prinsip pemikiran di atas, disimpulkan bahwa untuk memperbaiki pemerinn yang baik, harns ada pra kondisi, yaitu pemerintahan yang bersih dari KKN harus pta Iebih dulu. Pemberantasan KKN di Indonesia melalui pendekatan moral yang teliterapkan beberapa waktu yang lalu mungkin akan lebih efektif daripada bentuk pen:; \tan lainnya Sebagai contoh, pemberantasan pelanggar/penderita narkoba melalui siU1 rohani pada pondok pesantren atau gereja, dan pembuatan patung polisi di perern1 jalan. Tindakan shock therapy ini sangat penting, karena sifm bangsa Indonesia takut melakukan perbuatan yang melawan hukum, bila ada contoh tindakan terkait pelanggar atau penderitanya joharjono (2000) mengutip pernyataan Osborne dan Gaebler (1992), bahwa usaha yang harus dilakukan di Indonesia dapat digambarkan sebagaimana tampak pada Ian berikut.
r
trot African Business (2000) yang dikutip Wibisono, ada beberapa eiri good governgovernance yang kiranya dapat menambah cakrawala pemerintah Indonesia, yaitu :'" ngelolaan sumber daya alam yang dirnjliki oleh negara lalitas pengelolaan sumber daya alam merupakan fasilitas yang sangat esensial yang 3at mengganlbarkan apakah pembangWlan yang dilakukan tergolong baik atau bu~. Dengau mernperllatikan korelasi surnber daya alam di tanah air dengan kesejabten warganya, maka dapat disimpulkan bahwa kita belum mempraktekkan good gonmenl governance.
Good Governonce Bagi Pemerinlahan (Suljipto Ngumar)
343
KONDISI r..xsISTJNG (PENUHKKN)
.
. PEMERINT AH YANG BERSIH KKN DENGAN SISTEM LAMA
~
AI>.
PENGKAJIAN ULANG DI SEKITAR PEMERlNTAHAN
.....
PENDIDIKAN MORAL
'"
.
,r GOOD GOVERNMENT GnVERNAW'F. "
2. Integritas dari para politisi, penegak hukum serta elite intelektual. Integritas dan kredibilitas dari ketiga profesi masyarakat diatas merupakan sampel yang representatif untuk menilai apakah proses pemerintahan telah dijalankan dengan good, bad or ugly. Kita lihat proses money politic di kalangan eksekutif maupun legislatif, etika berpolitik yang arogan, proses peradilan yang penuh rekayasa, dan manipulasi merupakan sebagian kecil dari wajah bad government governance. 3. Media massa yang independen . . Media massa, baik media cetak maupun media elektronik, harns menginformasikan fakta secara independen terhadap kepentingan pemerintah, kepentingan oposan maupun kepentingan diri pribadi. Kepentingan yang diemban adalah tintuk kemaslahatan bersmna Dalam era reformasi sekarang jni, fungsi utama media massa adalah menyajikan fakta, infonnasi, dan investigasi. Sedarigkan yang berkaitan dengan opini dan judgement ada pada masyarakat. 4. Jndependensi dalam lembaga peradilan. Independensi pengadilan dalam penegakan aturan hukum harus ditegakkan, dalam arti bahwa lembaga peradilan harus memiliki kewenangan penuh yang dapat menjangkau seIuruh warganegara tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Di sinilah letak good, bad. or ugly government governance. Salah satu tolok ukur yang mudah-dilihat apakah lembaga peradilan telah menegakkan good governance, adalah kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan sampai tindak lanjutnya seperti kasus BLBI, Goro, Udin, penyadapan telepon Andi Ghalib, semuanya lama-ke1amaan nyaris musnah. 5. Proses'pelayanan publik yang profesional, efektif dan efisien merupakan indikasi berjalannya good government governance. Apakah pelayanan sektor publik di negara kita sudah menunjukkan hal di atas? Kita 1ihat saja misalnya bagaimana kualitas pelayanan
344
Ell/ilas Vol. 5 No_ 4 Desemher 2001
~ paspor, ekspor-impor, ijin royalti. pengurusan 1MB, bak
kepemi/jkan
tanah, hasilnya sangat memprihatinkan. ngan mengetahui beberapa eiri dan kriteria dari good government governance, maka I dapat menetapkan Jangkah-Iangkab untuk menciptakan good government govern'e, di Indonesia. i sudut pandang perusahaau, good corporate governance berarti sistem yang menga:an dan mengendalikan perusahaan dengan baik oleh manajemen. Sistem itu merum seperangkat peraturan yang menetapkan keunmngan yang baik antaIa pemegang m. manajemen. kreditur, pemerintah, kruyawan, serta para profesionallainnya yang aitan dengan semua hak dan kewajiban mereka. rip-prinsip good corporate governance menurut Forum for Corporate Governance in nesia (2000) adalah sebagai berikut : am pemegang saham hams diberi inforrnasi dengan benar dan tepat padawaktunya lengenai perusahaan~ pemegang sabam dapat beIperan serta dalam pengambilan keltusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasaratas perusahaan, dan mereka rut memperoleh bagian keuntungan pemsabaan . Kenyataan yang ada·ada1ah bahwa :rusahaan kurang memahami hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham inoritas sering diabaikan. KejadUm collaps-nya beberapa perusah a 8D yang menjadi lligor BPPN, terganggunya likuiditas perbankan yang pada gilirannya menjadikan ~ka sebagru bank heku operasi, diambil alih manajemennya oleh pem.erintah. dapat mlberikan gambaran apakah perusahaan itu sebagai good corporate govemance IU bad or ugly corpora/ed governance. rlakuan sarna kepada para pemegang saham. rlakuan tersebut berlalru sarna untuk pemegang sabam minoritas waupun pemegang
lam asing. Keterbukaan informasi hams diberikan secara adil. Demikian pula pem9.an dan perdagangan saham terbuka juga untuk pemegang saham di luar pengurus usahaan. la perusabaan di Indonesia sering dijumpai adanya diskriminasi dalam hal suara. ing dalam suatu rapat pemegang saham, suara mayoritas yang diwakili 91eh hebe11 orang pemegang sahrun mendominasi dalam pengmnbilan saham stock right, mi- . lya harga perdana sangat ditentukan oleh beberapa orang pemegang saham mayor.... saJa am hal perlakuan pada pemegang saham minoritas dan pem.egang saham asing, og timbul insider trading dan abusive self dealing yang sangat merugik~ mereka man pemegang saham hams diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan ke:Jan yang berlaku. Dalam hal bak bukwn pemegang saham, sering kita lihat bahwa 'orate governance framework tidak dapat menjamin hak-hak pemegang sabam
rood GovernaJJce Bagi Pemerintahan (Sutjipto Ngumar)
345
·
.'
untuk memperoleh keuntungan dan kescjahteraan dari perusaharui'. Apabila ada penyimpangan atas hak-hak pemegang saham, mereka jarang memperoleh ganti rugi dengan wajar. 4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya dalam semua persoalan yang penting, terhadap kinetja perusahaan. Pengungkapan dimaksud meliputi infonnasi tentang hasil operasi dan beban dari perusahaan. Tak jarang kita perhatikan perusahaan kurang terbuka kepada pemegang saham untuk hal-hal yang berkaitan dengan tujuan perusahaan, kepemilikan mayoritas dan hak suaranya. Demikian pula terhadap keakuratan dan ketepatan wak.tu, pemegang saham kurang mendapat informasi lengkap mengenai faktor-faktor risiko material yang dapat diperkirakan. Sering kita lihat pula bahwa dalam suatu perusahaan, pemegang saham tidak memperoleh akses yang fair dan tepat atas suatu infonnasi yang pada gilirannya berakibat pada pengambilan keputusan ekonomi yang tidak tepat bagi pemegang saham. 5. Tanggung jawab pengurus dalam manajernen. Pengurus perusahaan dalam hal ini Dewan Direksi harns menjamin atas efektivitas manajemen dan pertanggung-jawaban atas perusahaan dan pemegang saham. Sebagai manajemen puncak, sering tetjadi sebagian anggota Dewan Direksi tidak dapat bertindak secara benar untuk keperluan perusahaan dan pemegang saham. Demikian pula dalam suatu perusahaan, sering kita jumpai. Dewan Direksi tidak dapat menjamin ketaatan atas peraturan perusahaan dan . memperhatikan kepentingan pemegang saham. Dengan ciri-ciri good government governance dan good corporate governance yang telah diuraikan di atas, maka agar tercapai pemerintahan dan perusahaan yang terkelola dengan baik, harns ada ketjasama yang konsisten antara pemerintah dan swasta. Pemerintah dengan perangkat yang bersih dan berwibawa, memegang peranan yang penting dengan mengeluarkan dan metnberlakukan peraturan yang memadai untuk kepentingat\ perusahaan. Sebagai contoh, bagaimana membuat peraturan untuk ijin usaha perusahaan, agar tidak bertele-tele dan melalui birokrasi yang panjang dan melelahkan, yang pada akhirnya akan menimbulkan biaya tinggi bagi perusahaan. Bagi perusahaan go public, pernerintah dapat mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan data keuangannya serta peraturanperaturan tentang tanggung-jawab komisaris dan direksi.
Di lain pihak, perusahaan sebagai mitra pemerintah, mernegang tanggung-jawab utama untuk melaksanakan good corporate governance, sebab perusahaan hams menyadari bahwa sistem pengelolaan perusahaan yang baik akan sangat berguna bagi calon pernegang saham, ca10n kreditur d3n bagi perusahaan sendiri.· Sebagai akibat krisis moneter, krisis ekonomi dan krisis kepercayaan serta krisis-krisis lainnya yang telah berlangsung sekarangini, sebagai akihat kegagalan atau dan skandal-skandal keuangan pernerintah dan perusahaan,telah membuka pemikiran kita bahwa betapa pentingnya good govern-
346
EJ.:lIilas
Vol.5 No.4 Desemher 2001
'Ice. Melalui peraturan pemerintah dalam pendanaan perusahaan mulai memasukkan ~syaratan good corporate governance terhadap perusahaan tersebut.
emikian pula, lembaga-lembaga investor baik nasional rnaupun internasional, mulai empunyai komitmen atas pelaksanaan good corporate governance, karena lembaganbaga investor itu sendiri diawasi secara ketat oleh para pemegang sahamnya Bagi gara atau perusahaan yang tidak menerapkan standar government atau corporate vemance dengan baik, akan di-black list dari daftar negara-negara atall perusahaan na intemasional seperti Bank Dunia, International Monetary Fund, yang memberikan ~aman pembangunan dan inv~tasi. Menurut hasil penelitian Me. Kinsey & Company Ig dikutip oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (2000), mengindi:ikan bahwa para manajer dana di Asia akan rnembayar 26-30% Iebili untuk saham.am perusahaan dengan corporate governance yang baik, daripada untuk saham-saham usahaan dengan corporate governance yang meragukan. }st disimpulkan bahwa negara-negara dan perusahaari-perusahaan yang tidak good ernance, kecil kemungkinannya untuk memperoleh akses yang lancar terhadap dana a internasional yang dibutuhkan. Dengan semakin perlunya good governance, kini lerintah dan perusahaan, baik di negara-negara industri maupun negara berkembang negara yang sedang berkembang, mulai mengembangkan dan meningkatkan sistem ~elolaannya untuk mencapai good government dan good corporate governance. MeIt'Me. Kinsey & Company pula, bahwa sejak tahun 1992, banyak negara mulai memarsai untuk memperbaiki, corporale governance pada perekonomiannya NegaralI"a seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, Brazil, Korea Selatan, Thailand, !)'Sia dan India (FCGI, 2000) telah menyusun laporan nasional dan mulai melaksan rekomendasi-rekomendasi yang disusun oleh para ahli pada level pemerintahan .eve1 perusabaan. 3. GOOD GOVERNMENT DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE . Dl INDONESIA elenggaraan otonoml daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ru, yaitu UU No:22 Tahun 1999-dan UU No. 25 Tabun 1999 serta PP No. 25 Tahun harus maropu mewujudkan pemerintahan yang Iebih efisien dan efektif: mendorong ipasi masyarakat, rnewujudkan pemerataan. dan keadilan serta mampu mengem- .. :an segenap potensi dan keaneka-ragaman daerah (Kristiadi, 2000). Ini berarti bahonorni daerab harus mampu memberdayakan segenap potensi yang dirnjHki daerah lasyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Seiring dengan judan otonomi daerah, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada, serta dememperbatikan semangat reformasi dan keinginan kehidupan di era globalisasi, Ik mall, suka tak suka, pemerintab Indonesia harus melaksanakan good government
Good Governance Bagi Pemerintahan (Sutjipto Ngumar)
347
governance sebagai pemerintahan yang baik dan berwibawa. Dalam kaitannya dengan good governance, berarti perlu diperhatikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara, serungga keberhasilan pengelolaan masalah-masalah seperti yang diutarakan di atas berarti akan mewujudkan good government governance. "
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa perusahaan adalah suatu badan hukun tersendiri dengan Direksi dan Komisaris yang mewakili perusahaan. Berbeda dengan pemerintahan, perusahaan memiliki beberapa karakteristik di antraranya : • Berusaha untuk mendapatkan laba, yaitu selisih an tara harga jual dan beban-beban yang dikeluarkan. • Karena berorientasi pada profit, perusahaan tidak memptffiyai atau sedikit sekali bernuansa politik, itupun untuk keperluan perusahaan sendiri. • Aktivitas biasanya terfokus pada bidang usaha tertentu setelah berkembang dan menggUrita laIu membentuk konglomerasi. • Keceroboban mengelola sumber dana bisa berakibat pada kebangkrutan. Berdasarkan UUPT, dapat diilustrasikan struktur umum perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagai berikut: PEMEGANG SAHAM
RAPATU~PEMEGANGSAHAM
DEW AN KOMI SARIS
DIREKTUR PEMASARAN
DlREKTUR UMUM
DlREKTUR KEUANGAN
DlREKTUR PRODUKSI
KARYAWAN
348
EA.-IIi/a.l· Vol. 5 No.4 Desember 2001
Pemegang Saham Pemegang saham adalah pcrllilik perusabaan yang ditandai dengan kepemilikan atas lembar-lembar saham. Kcpemilikall saham meliputi pemegang saham mayoritas, minoritas dan pemegang sallanl asing (kalau ada). Dalam merealisasi hak dan kewajibannya atas perusahaan yang dimiliki, pemegang saham dalam menghadapi manajemen perusallaan diwakili dalam suatu Rapat Umwn Pemegang Saham (RUPS). Rapat Umum Pemegang Saham Dewan Komisaris mempunyai tugas mengawasi dan memberi nasihat pada Direksi mengenai penyelenggaraan perusahaan. UUPT menyatakan bahwa Dewan Komisaris dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas untuk kepentingan perusahaan. 1a dapat menegur direksi, serta bersama direksi mananda-tangani laporan tahunan perusal1aan. Deugau demikian., Dewan Komisaris bertanggung jawab seeara hukwn terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut UUPT, Dewan Komisaris harus rneugungkapkan setiap kepclltingan kepemilikan sal1am yang dipegang olehnya dan oleh kelu, uganya dalam perusahaan tersebut. ,
I)ewan Dire~i )ewan Direksi yang tcrdiri paling tidak Direktur Utama dan Dircktur-Direktur, bertang;ungjawab penuh atas man~iemen perusahaan. Secara pribadi, anggota Dewan Direksi lertanggung-jawab penuh jika ia lalai atau bersalal1 dalam menjalankan tugasuya, bersadalam melaksanakan tugas dan wewenang kepada para Direktur dan karyawannya .fenurut UUPT, Direksi wajib mengadakan pembukuan perusahaan., mempersiapkan dan lengajukan kepada RUPS tal1unan., suatu laporan keuangan tal1unan, mengadakan dan lemelihara Dafiar Pemegang Sal1am serta Risalal1 RUPS. Direksi berkewajiban menye:nggarakan dan memelihara Daftar Pemegang Sal1am yang memuat keterangan tentang ~emjljk8n sal1am para anggota Diereksi dan Dewan Komisaris serta keluarganya Diksi wajib menyediakan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang siap diperiksa eh Komisaris serta para pemegang saham di kantor perusahaan.
m
aI-hal di atas merupakan UU, peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang harus pClluhi untuk tercalisasinya good government governance dan good corporate governIce. Indonesia, untuk terlaksartanya good governance, masih banyak hal yang pe.rlu dibehi. Syarat utama good governance adalall transparansi dalam pengambilan keputusanug menyangkut kcpentingan puhlik. Bila kita perhatikan keadaarl sumber daya alarn, nber day a manusia, sumber daya budaya yang tersedia di Indonesia, kemudian kita mbuat sebuah fungsi matematika yang menggambarkan k
uju Good Governance lJagi Pemerinlahan (SUfjiplo Ngllmar) ,..
349
·'
Demikian pu1a pola ketja para profesional, politisi, penegak hukum, serta intelektual yang ada eli Indonesia, belum menunjukkan good governance yang memadai. Kita lihat betapa maraknya money politics dalam pengambilan keputusan oleh para legislatif, eksekutif dan . yudikatif, yang sangat merugikan masyarakllt, yang menimbulkan ketidak-puasan masyarakat, yang berakibat timbu1nya unjuk rasa, pembakaran dan kerusuhan di wilayah tanah air. Media massa tidak independen, yang mengakibatkan timbulnya p'~otes dari pihak-pihak yang terkena pemberitaan. Lembaga peradilan yang tidak independen, mengakibatkan perusakan kantor-kantor aparat keamanan, kantor-kantor peradilan, serta pengeroyokan aparat eksekutit: legislatif dan yudikatif yang sering kita baca di koran, merupakan perwujudan government governance yang jelek. Belum jelas dan transparansinya peraturan serta ketentuan yang menyangkut aspek anti korupsi menyebutkan sanksi terhadap pelanggamya belum bisa dilaksanakan. Seharusnya, aturan anti korupsi tidak banya herlaku kepada para eksekutU: tetapi kekayaan para pejabm: yang memegang kekuasaan untuk mengambil keputusan, kekayaan para legislatif dan badan-badan pelayanan lain harus diungkapkan. Dengan demikian, yang wajib mengungkapkan kekayaannya mulai dari Presiden. Wakil Presiden, Menteri sampai pada tingkat Bupati dan Walikota, kekayaan paraanggota DPR dan DPRD, kekayaan Pejabat Bea Cukai, Kantor Pajak dan BUMNI BUMD periu diungkap sebelum mereka menduduki jabatannya.
Dem.ikian pula, good corporate governance belum betjalan sebagaimana mestinya Kita lihat berapa jumlah perusahaan-perusahaan yang harns dilikuidasi harns dihentikan kegiatan operasinya, harns diambil alih, teipaksa direktur atan komisarisnya dimeja-bijaukan karena tersangkut pengge1apan dan penipuan, pencurian serm korupsi aset perusahaan. Untuk mencapai good corporate governance masih banyak yang harns dilakukan di Indonesia, terutama dalam npaya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam perusahaan. KKN akan merusak tatanan manajemen perusahaan, karena KKN akan menggerogoti aset perusahaan, tetjadinya ekonomi biaya tinggi, sulit meningkatkan efisiensi, terutama bagi perusahaa n yang manajemennya menjunjung tinggi nilai integritas. Survey Price Water House Cooper Tahun 1992 terhadap investor-investor intemasional di Asia tahun 1999, yang dikutip oleh FCGI (2000) menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang standar-standar akuntansi dan pencatatan, permnggung-jawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses pengurusan. Taridi (1999) mengungkapkan bahwa tingkat perlindungan investor di Indonesia merupakan yang terendah di Asia Tenggara. Sebagai sektor usaha yang sedang berkembang, di mana keberadaan pasar modal masih dalam perkembangan, kepemiljkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham sangat terpusat, demikian juga prosentase jumlah manajer yang temasuk dalam grup pcngendali juga sangat tinggi. Dengan semakin mengglobalnya ekonomi dunia, perusahaanperusahaan di Indonesia untuk keperluan modal dan hutang pembelian. faktor-faktor produksiserta penjualan hasil produksinya hams mengikuti standar-standar perusahaan dunia yang sudah menuju ke arah good corporate governance. Klaim dari luar negeri atas
350
mali/as Voi.5 No.4 Desemher 2001
produk ekspor, kareDa masih di bawah standar, berkurangnya kepercayaan perusahaan asing atas kenyamanan urituk berinvestasi di Indonesia, ditariknya dana-dana investasi di luar negeri karena masalah keamanan dan kestabilan politik dalam Degeri, merupakan indikasi bahwa corporate governance di Indonesia masih jelek. Oleh karena itu, agar perusahaan-perusahaan diIndonesia dapat berperan serta secara aktif dan saling menguntungkan stan~ar-standar corporate governance yang berlaku secara internasional merupakan suatu keharusan bagi Indonesia Partisipasi dan perlindungan pemegang saham kurang diperhatikan. Dewan Komisaris perusahaan-perusahaan di Indonesia umumnya kurang efektif dalam menjaga kepentingan-kepentingan pemegang saham, terutama pemegang sabarn minoritas dan pemegang sabam asing, karen a pemegang sWam masih didominasi oleh sabarn keluarga Kepentingan pemegang sabam minoritas dan pihak ketiga belum banyak terwakili oleh Dewan Komisaris. Trnnsparansi laporan manajemen dan laporan keuangan yang meliputi pengungkapan standar-staridar akuntansi dan pelaksanaannya masih belum memadai. Demikian pu1a posisi dan peranan kreditur didalam pengelolaan perusahaan masih leffiah, karena tidak adanya perlindungan yang memadai. Hal tersebut terkait dengan lemahnya pengendalian intern atas operasi perusahaan. Di sektor lain, pengawasan atas pasar menjadi bias karena pihak kreditur dan pesaing merupakan bagian dari para konglomerat yang dirniliki oleh keluarga yang sarna, yang kebetulan ikut memiliki perusahaan pemiojam (obligor), dengan demikian, batasnya sangat tipis antara kreditur dan debitur.
\ 4. MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PEMERINTAHAN DAN PERUSAHAAN Bagi pemerintah, good governance berarti pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, berakuntabel terhadap publiknya, beketja secara profesional, :ransparan, bertanggung jawab dan adil. Bagi perusahaan, good governance berarti suatu ;istem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan pemerintah mewujud(an good governance adalah memberantas korupsi, kolusi. dan nepotisme serta memper)aiki sistem dan kinetja pemerintah. Bagi perusahaan, tujuan good governance adalah un· uk menciptakan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan. lagi pemeriotah Indonesia, untuk, membentuk good governance dapat ditempuh di anta... mya dengan cara-cara : Bagi para professional pengambil keputusan harus peduli terhadap efek yang menghancurkan dari penyalahgunaan wewenang, dan proses mal admjnistrasi yang merugikan kepentingan publik. Bagi elite politik, agenda pemberantasan konipsi dalam kerjanya betul-betul ke arab pembentukan good government governance, jadi tidak hanya sekedar slogan saja.
'nuju Good Governance 8agi Pemerlnlahan (Sutjipto Ngumar)
351
•
•
•
•
Untuk menuju pemerintahan yang baik, di antaranya kampanye me1awan KKN, karena KKN merupakan salah satu rr.al administration. Koalisi segitiga antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat harns memiliki itikad baik. Artinya, perubahan-perubahan ke arah kebaikan harns dilakukan tidak. hanya oleh masyarakat saja, semua kritik dan masyarakat terhadap government harns dianggap bukan sebagai gugatan stau usaha untuk mendongkel pemerintah, tetapi kritikan itu merupakan pemantau menuju proses perubahan ,dan bersifat konstruktif. Dalam kaitan restrukturisasi pemerintahan, tujuannya harns ditekankan terhadap proses pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien, serta memberikan imbalan (gaji) yang memadai terhadap para pegawai yang melayani kepentingan publik. Mengingat bahwa Indonesia termasuk salah satu negara paling korup di dunia, maka pengkajian u1ang atan revisi terhadap peraturan anti korupsi sangat penting, paling ti'dale harns memperhatikan kerangka hokum seeara internasional, sehingga peraturan anti korupsi itu dapat berlaku universal. PerIn kiranya dikaji ulang efektivitas dan mekanisme serta pemantauan hasil audit finansial suatu departemen, karena itu merupakan upaya untuk meneegah korupsi seeara efektif. Hasil temuan korupsi antar suatu departemen oleh BPI<. BPKP, Irwilprop atan AkUntan Publik harns ditindak lanjuti. Semua penyimpangan atas anggaran harns dikejar sampai penyimpangan anggaran tersebut dapat dikembalikan, dan pelakunya diproses sesuai dengan hukum, yang berlaku, hal tersebut sampai sekarang merupakan masalah yang masih gelap bagi masyarakat.
Hal-hal yang telah diutarakan d( atas merupakan sebagian dari ciri good government governance. Tindak lanjut pelaksanaan tersebut di atas merupakan masalah utama bagi penyelenggara pemerintahan dan warga negara Indonesia. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh pihak luar sebagai partner baik pemerintah manpun lembaga non pemerintah, pihak asing hanyalah sebatas memberikan dukungan. Pada kalangan bisnis, usaha-usaha untuk memperbaiki corporate governance telah dimn-
lai dengan Letter of Intent antara pemerintah Indonesia dengan International Monetary Fund (lMF) tentang perbaikan-perbaikan ke arah good corporate governance, merupalean persyaratan apakah kelanjutan bantuan keuangan dari IMF dihentikan atau tidak. Bagi ka1angan bisnis prinsip utmnanya adalah untuk mengurangi distorsi oleh,koruptor yang mengganggu fungsi pasar. Dengan demlkian, motivasi utamanya adalah motivasi ekonomi. Ditinjau dari aspek produksi, efek dari korupsi sangat banyak. Bukan saja menaikkan biaya produkSi dan pelayanan, tetapi dapat juga menurunkan kualitas produksi. Akibatnya korupsi akan merusak. mental dan moral masyarakat yang pada giliraimya, para investor dan kreditur menjauh dan mengurangi·bantuann)ra pada perusahaan-perusahaan yang tidale melakukan good corporate governance. Agar dapat berperan serta secara aktif baik di tingkat regional, nasional, maupun intemaSional, sudah saatnya bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung
352
El1Jitas YoU N~.4 Desember 2001
iawab untuk mempcrhatikan standar-standar corporate governance yang te1ah disepakati ;ecafa intemasional. Standar tersebut tidak hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan rang sahamnya tcrdaftar di bursa efek, tapi juga berlaku bagi perusahaan secara keseluuhan karena good corporate governance merupakan persyaratan agar supaya dapat meespon kebutuhan para stakeholder, terutama para pemegang saham dan para kreditur. :ecara umum, perusahaan di Indonesia harns menyadari betapa pentingnya good orporale governance tidak saja bagi kedua pihak yang telah disebutkan di atas, tetapi jua sangat diperlukan bagi penyandang dana, karyawan, pemerintah, cal on investor lain, skus dan para professional lainnya, di samping itu good corporate governance juga enting bagi perusahaan itu sendiri. gar tetap eksis di masyarakat, perusahaan-perusahaan di Indonesia harus dapat menganripasi pelaksanaan per undang-undangan, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Illg sudah ada, serta dapat pula mengantisipasi kritikan serta pengawasan masyarakat Illg semakin lama semakin keras dan tajam terhadap semua aktivitas perusahaan. mgan mengetahui ciri-<:iri dan kinerja dari good corporate governance, maka dapat ~etapkan langkah---langkah untuk membentuk good corporate governance dengan tetap rpegang terutama pada hak-hak pemegang saham dalam hal Basic Share Holder Right, k pemegang saham untuk berperan serta dan memperoleh informasi yang memadai atas nua -keputusan perusahaan yang ada kaitannya dengan hak pemegang saham, hak pe:gang saham Wltuk berpartisipasi aktif dalam RUPS terutama hal< suara langsung atau ale langsung dalarn rapat-rapat umum pemegang saham.
5. SIMPULAN i macam-macarn mengenai good governance, sekarang ini istilah tersebut menjadi lular, sebagai issu bagi para professional, untuk mendorong pemerintahdan pengusaha r dapat bekerja secara akuntabel, transparansi dan good governance adalah untuk nberantas KKN, bekerja secara profesional dan efisien serta meningkatkan nilai tambagi pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan, yaitu stakeholder. sip-prinsip good governance yang memadai adalah hams ada kepercayaan penuh 'at kepada pemerintah, dan kepercayaan penuh pemegang saham dan kreditur kepooa lsahaan. Masyarakat dan stakeholder pcicaya bahwa mereka akan dapat memperoleh faat dan nilai tarnbah bilamana pemerintah dan perusahaan dapat bekerja secara promal, efektif dan efisien. Masyarakat dan pemegang saham percaya bahwa good, bad, governance bukan terletak pada para pejabat pemerintah dan pengusaha, tetapi msalahaI'lflya terletak baik tidaknya sistem dan prosedur mereka bekerja.
'u Good Governance Bagi Pemerintahan (Suljipto Ngumar)
353
Berdasarkan prinsip-prinsip good governance yang telah diuraikan, ternyata pemerintah dan perusahaan di Indonesia belum mempraktekkan prinsip-prinsip tersebut. Tidak ada korelasi yang signifikan antara sumber daya alam yang tersedia dengan tingkat kesejahteraan warga negara. Terdapat gap yang sangat mendalam pada tingkat kebidupan pejabat dengan rakyat dan gap yang sangat dalam pula antara pemegang saham rnayoritas yang dimiliki oleh konglomerat dengan pemegang saham minoritas, yang dimiliki oleh pernegang saham perorangan pemerintahan. < Pelaksanaan demokrasi pada pemerintahan di Indonesia belum efektif, mengingat belum efektifuya pecan oposisi untuk mengawasi, mengontrol dan· bersaing untuk mengajukan prograin yang Iebih bermanfaat bagi seluruh bangsa. Suatu partai atau golongan barn akan menjadi oposisi bagi pemerintall bilamana calonnya tidak dapat masuk dalam pemerintalIan. Atau mereka barn menjadi oposan setelah merelea gagal dalam jabatan struktural atau tentorial tertentu dalam pemerintahan atan kabinet. -Di kalangan perusahaan, pelaksanaan good corporate governance belmn terlihat dengan relanya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas yang kurang memadai. Belwn adanya kesempatan yang memadai bagi pemegang saham untuk berpartisipasi aktif dan memiliki hak suara dalam RUPS. Belum terbukanya struktur permodalan dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham minoritas dan pemegang salIam asing dapat mengontrol hak atas saham-saham mereka secara memadai. Agar tercapainya good governance yang memadai, pemerintah sedang melaksanakan perangkat hukum untuk memberlakukan paket UU Otonomi Daerah, yaitu : UU No. 22 dan No. 25 tabun 1999 pada saat kita memasuki pelaksanaan Otonomi Daerah pada bulan Januari tahun 2001. Khusus di bidang keuangan daerah sedang dilengkapi perangkat hukum, di antaranya Rencana Peraturan PemerintalI (PP) agar pelaksanaan paket UU Otonomi Daerah terea1isasi paling lambat 26 Mei 2001 untuk seluruh daerah kabupaten, kota dan propinsi. 03lam menjelang AFTA tahun 2003 perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai-kowajiban moral untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan standar-standar good corporate governance yang berlaku secara internasional. Perusahaan-perusahaan di Indonesia hams menyadari betapa pentingnya good corporate governance untuk memenulti dan menjaga kepentingan stakeholder seoma berke1anjutan.
6. DAFTAR PUSTAKA )jamhuri, Ali. 2000. Tinjauan Atas Audit Sektor Publik, makalah pada Pendidikan .Profesi Lanjutan (PPL) IAI-KAP Jawa Timur. Surabaya.
54
EA1/ilas Val.5 No.4 Desember 2001
:.G.I Corporate Governance. 2000. Edisi Pertama, Citra Graha, Jakarta
stiadi, Y.B., 2000. Akuntansi Sektor Publik Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Audit Kekayaan Negara Dalam Era Otonomi Daerah-Daerah., Paper pada Konven-' si Nasional Akuntansi IV dan Kongres Luar Biasa, Jakarta 5 - 7 September. lOme & Gaebler. 1993. Reinventing Government, Addison - Wesley Publishing Co, Cincinnati, USA. johardjono, Soepomo. 2000. Redefinisi Akuntan Sektor Publik Dalam Upaya Penciptaan Good Government Governance, Fup':l jJUUU AuUVt:/lji .JH.4.}iOllal Akuntansi IV dan 40ngres Luar Biasa, Jakarta 5 - 7 September. di. 1999. Corporate Govern?Ilce, Ownership Concentration and Its Impact on Firm's Per-formance and Finn's Debt in Listed Companies in Indonesia, Artikel, Bursa Efek Jakarta,. . isono, Darmawan. 2000. Membahas Good dan Bad Governance, Harian Suara Indonesia, tanggal 15 Oktober. '.
DOll
. . _-=----,-,----
. Good Governance Bagi Pemerinlahan (Suljiplo Ngumar)
-~
355
i
II
I ~ ~
I
