CURICULUM VITAE
• • • • • • • • • •
NAMA NIP PANGKAT/ GOL JABATAN INSTANSI TTL Alamat Kantor Telp. Kantor HP E-Mail
: dr. Ketut Suarjaya,MPPM : 19620115 198710 1 001 : Pembina Utama Muda, IV/c : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali : Dinas Kesehatan Provinsi Bali : Singaraja, 15 Januari 1962 : Jl. Melati No.20 Denpasar : 0361-222412 : 08111017083 :
[email protected]
TANTANGAN DAN KESIAPAN LAYANAN KESEHATAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN TAHUN 2015
Disampaikan oleh:
Dr. Ketut Suarjaya, MPPM KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI Acara: Simposium dan Workshop Dalam Rangka Memperingati HUT IDI Ke-64
I2 4 I
LATAR BELAKANG DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN
• Change Becomes Constant – Perubahan terjadi dengan sangat cepat perubahan paradigma, tantangan dan strategi yankes, fleksibel, lincah dan efisien – BPJS, Akreditasi dan KIS • Customers Take Charge – Consumer Right (UU Perlindungan Konsumen) • Competition Intensifies – Dunia tanpa batas tenaga, modal pasar dan teknologi bebas hambatan – MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) I2 4 I
SEKILAS TENTANG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)/ MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) (a)
Kerjasama ekonomi ASEAN mengarah kepada pembentukan komunitas ekonomi ASEAN sebagai suatu integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi. MEA yang akan diberlakukan pada Tahun 2015, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya.
I2 4 I
SEKILAS TENTANG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)/ MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
(b)
I2 4 I
SEKILAS TENTANG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)/ MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)(c)
4 Hal Yang Harus Diantisipasi
c.
Dalam ASEAN Economic Community:
a.
b.
I2 4 I
implementasi AEC berpotensi menjadikan Indonesia sekedar pemasok energi dan bahan baku bagi industrilasasi di kawasan ASEAN, sehingga manfaat yang diperoleh dari kekayaan sumber daya alam mininal. melebarnya defisit perdagangan jasa seiring peningkatan perdagangan barang.
d.
Ketiga, implementasi AEC juga akan membebaskan aliran tenaga kerja sehingga harus mengantisipasi dengan menyiapkan strategi karena potensi membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) akan berdampak pada naiknya remitansi TKA yang saat ini pertumbuhannya lebih tinggi daripada remitansi TKI. Akibatnya, ada beban tambahan yaitu dalam menjaga neraca transaksi berjalan dan mengatasi masalah pengangguran. Keempat, implementasi AEC akan mendorong masuknya investasi ke Indonesia dari dalam dan luar ASEAN.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN DALAM MENGHADAPI MEA
1. Sinkronisasi program dan kebijakan antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat 2. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan, terus diupayakan agar memiliki kompetensi untuk bersaing secara global. 3. Revitalisasi semua profesi kesehatan dengan tujuan agar tenaga kerja asing yang masuk ke kita tidak terlalu banyak. 4. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan melalui anggaran (APBD dan APBN) I2 4 I
STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN DALAM MENGHADAPI MEA
5. Perbaikan infrastruktur daerah dan provinsi khususnya menyangkut pelayanan kesehatan. 6. Meningkatkan jumlah pelaku usaha layanan kesehatan. 7. Memperkuat sektor kesehatan dalam mempersiapkan peraturan kesehatan dengan meningkatkan koordinasi lintas program dan sektoral dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan. 8. Menstimulasi pelaku dibidang jasa kesehatan untuk melakukan ”joint venture” dgn pelaku jasa kesehatan negara-negara ASEAN. I2 4 I
KESIAPAN FASKES PRIMER DAN SEKUNDER DALAM MENGHADAPI MEA
1. Meningkatkan kualitas (mutu) pelayanan kesehatan di faskes primer maupun sekunder: ISO, Akreditasi dan JCI 2. Bali mempunyai andalan di bidang medical tourism: ini merupakan pariwisata dengan tujuan eksklusif, yaitu untuk mendapatkan pelayanan medis secara global, medical tourism meningkat karena tingginya biaya perawatan kesehatan di negara-negara maju. I2 4 I
DINAS KESEHATAN MENYIKAPI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT 1. KIS merupakan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI sebagai fondasi awal menuju masyarakat Indonesia sehat dan sebagai reduksi dalam mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. 2. KIS sejalan dgn semangat UU SJSN dan UU BPJS. Pelaksanaan KIS sama seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yg digelar BPJS Kesehatan. 3. KIS adalah perluasan kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) dan tambahan manfaat. “KIS ini semangatnya menjalankan amanat UU SJSN dan BPJS seperti yg dilakukan dlm program JKN,”
PENUTUP 1. Keterbukaan integrasi ekonomi ASEAN mengisyaratkan perlunya upaya sinergi, kerjasama dan aktualisasi komitmen yang komprehensif, sehingga Layanan Kesehatan memperoleh manfaat dengan diberlakukannya MEA 2015. 2. Forum ini perlu dilakukan secara berkesinambungan sebagai langkah untuk mengkonsolidasikan komitmen dan sumberdaya dari Pemerintah (pusat dan daerah) serta stakeholders/pemangku kepentingan sesuai tupoksi dan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang berdaya saing menuju MEA 2015. I2 4 I
13
