GLOBALISASI DAN KEBANGKITAN KHILAFAH ISLAMIYAH DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR

GLOBALISASI DAN KEBANGKITAN KHILAFAH ISLAMIYAH DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh: Rosi Selly NIM: 103033227826

PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN FISAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H./ 2008 M.

GLOBALISASI DAN KEBANGKITAN KHILAFAH ISLAMIYAH DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh: Rosi Selly NIM: 103033227826

Di Bawah Bimbingan Ahmad Bakir Ihsan NIP: 150 326 915

PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN FISAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H./ 2008 M.

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul “Globalisasi dan Kebangkitan Khilafah Islamiyah dalam Perspektif Pemikiran Hizbut Tahrir” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 16 Januari 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam. Jakarta, 16 Januari 2008 Sidang Munaqasyah Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Drs. Agus Darmaji, M.Fils. NIP: 150262447

Dra. Wiwi Siti Sajaroh, M.Ag. NIP: 150270808

Penguji I,

Penguji II,

Idris Thaha, M.Si. NIP: 150317723

Dra. Haniah Hanafie, M.Si. NIP: 150299932

Pembimbing

Ahmad Bakir Ihsan, M.Si. NIP: 150326915

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya memberikan potensi keilmuan dan wawasan kepada penulis. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan, panutan, nabi akhir zaman Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Globalisasi dan Kebangkitan Khilafah Islamiyah dalam Perspektif Pemikiran Hizbut Tahrir”. Skripsi ini disusun untuk untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (SI) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini, antara lain: 1. Bapak Prof. Dr. Komarudin Hidayat, MA. selaku rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak Dr. Amin Nurdin, MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Bapak Drs. Agus Darmadji, M.Fils. dan Ibu Dra. Wiwi Siti Sajaroh, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Bapak Ahmad Bakir Ihsan, M.Si. selaku dosen pembimbing atas kesabaran, kritik, dan saran-saran yang diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staf pengajar pada program studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas segala ilmu pengetahuan yang diberikan selama proses belajar. 6. Keluarga tercinta. Papa (Drs. M. Abduh Sandiah) dan Mama (Rosyani) atas segala motivasi, dukungan moril, materil, serta doa restu yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Bang Ui, Poni, dan ‘dede’ Fina tersayang yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 7. Kawan-kawan prodi Pemikiran Politik Islam, khususnya angkatan 2003, sahabat-sahabat di Laboratorium Politik Islam (LPI) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Shahibah Yuliani, Bawono Kumoro, Ahmad Alfajri, Arya Fernandes, Muamar Lutfi Harun, Subairi, Hafiz, dan Siti Suraidah. Serta para sahabat yang berjasa dalam memberikan referensi yang penulis butuhkan: Abdul Rahman, Selly Elviana (HTI), Bahtera Alam Wijaksono, Endi Ubaedillah, dan Irvan Ali Fauzi. 8. Muhammad Ismail Yusanto, selaku Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia atas kesediaannya memberikan informasi serta data yang penulis butuhkan. 9. Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Utama Universitas Indonesia, Perpustakaan DKI, dan Perpustakaan CSIS Jakarta. Terima kasih banyak atas pinjaman bukunya.

Skripsi ini tentu bukanlah sebuah karya yang sempurna dan bebas dari kesalahan. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang sangat penulis nantikan. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja, khususnya bagi para pegiat kajian pemikiran politik Islam.

Ciputat, 01 Januari 2008

Rosi Selly

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………... i DAFTAR ISI …………………………………………………………………… iv PEDOMAN TRANSLITERASI …………………………………………….... vi

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah …………………………………………… 1 B. Batasan dan Rumusan Masalah ……………………………............. 8 C. Tujuan Penelitian ………………………………………………...... 8 D. Metode Penelitian ………………………………………………….. 9 E. Sistematika Penulisan …………………………………………...... 11

BAB II GAMBARAN UMUM TEORI GLOBALISASI DAN SEPUTAR TEORI KHILAFAH ISLAMIYAH A. Gambaran Umum Teori Globalisasi 1. Definisi Globalisasi …………..………………………………. 11 2. Globalisasi Dalam Lintasan Sejarah ..………………………... 16 3. Ciri-Ciri Globalisasi ……..………………………………….... 20 4. Bidang-Bidang Globalisasi ..…………………………………. 22 B. Seputar Teori Khilafah Islamiyah 1. Definisi Khilafah Islamiyah 2. Sejarah Khilafah Islamiyah

BAB III PROFIL HIZBUT TAHRIR A. Latar Belakang Berdirinya ……………………………………….. 46 B. Konsepsi Politik Hizbut Tahrir …………………………………... 53 C. Gerakan Politik Hizbut Tahrir ……………………………………. 58

BAB IV GLOBALISASI DAN KEBANGKITAN KHILAFAH ISLAMIYAH DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR A. Makna Globalisasi bagi Hizbut Tahrir …………………………… 75 1. Bentuk Imperialisme Paling Mutakhir ……………………….. 77 2. Wujud Kapitalisme Modern ………………………………….. 79 3. Hegemoni Politik Tunggal Amerika Serikat …………………. 81 B. Relasi Globalisasi dan Kebangkitan Khilafah Islamiyah ................ 91 1. Globalisasi Sebagai Indikator Kebangkitan Khilafah Islamiyah……………………………… 91 2. Khilafah Islamiyah sebagai Solusi Alternatif bagi Kemelut Globalisasi …………………………………… 115

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ..…….……………………………………………… 128 B. Saran ...…………………………………………………………... 140

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 141 LAMPIRAN ………………………………………………………………….. 147

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dunia kini sedang dihadapkan pada upaya transformasi menuju globalisasi. Baik individu, kelompok, maupun sebuah kesatuan negara yang berdaulat, tidak satu pun yang dapat mengelak dari proyek besar bertaraf internasional ini. Segala macam aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya bahkan peradaban pun terkena dampak yang cukup nyata dari proyek globalisasi ini. Sebagian masyarakat menganggap sistem yang berasal dari dunia Barat ini sebagai prospek, dan sebagian masyarakat lain merasa cemas karenanya, dan mungkin sebagian masyarakat lainnya bersifat acuh tak acuh terhadap tema besar ini, meskipun pada kenyataannya, baik secara langsung maupun tak langsung mereka telah merasakan dampaknya. Bagaimana pun globalisasi adalah sebuah bentuk orientasi baru yang lahir atas respon dari teori dan praktik modernisasi. Globalisasi merupakan sebuah konsep yang berasal dari perkembangan sistem di Barat, maka ide-ide di luar dunia Barat tidak punya pilihan kecuali menyesuaikan dengan ide Barat ini.

Kemunculannya berbarengan dengan kemunculan paham Neo-

Liberalisme di Amerika Serikat, tepatnya pada pertengahan 1980-an. Globalisasi yang menekankan pada privatisasi, anti intervensi negara dalam

ekonomi,

dan

diimplementasikan

kepercayaan lewat

absolut

badan-badan

pada dunia

mekanisme seperti

pasar

World

ini, Trade

Organization (WTO), International Monetery Fund ( IMF), dan World Bank atau Bank Dunia. Globalisasi yang menandakan bahwa tidak ada kejadian di planet kita yang terbatas hanya pada situasi lokal satu negara, bahwa semua temuan, kemenangan, dan bencana mempengaruhi seluruh dunia, mungkin merupakan sisi positif dari globalisasi. Namun, proyek besar bertaraf internasional ini, ternyata telah membuat cemas banyak negara. Kecemasan yang paling besar telah menghinggapi kawasan negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Banyak negara yang berdaulat kini layaknya macan ompong (baca: tidak berdaya) menghadapi proyek globalisasi ini. Kebanyakan dari mereka tidak bisa mengelak darinya kerena globalisasi membawa kekuatan besar seperti legitimasi internasional, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang informasi, komunikasi, dan transportasi, dan lain sebagainya. Namun demikian sebagian masyarakat dunia yang merasa cemas terhadap sistem globalisasi ini,

tetap melakukan protes-protes berupa demonstrasi

massal khususnya ketika terdapat event pertemuan tingkat tinggi organisasi global seperti WTO atau IMF. Kecemasan mereka bukannya tak beralasan. Paling tidak ada dua hal dominan yang menjadi kegelisahan utama mereka. Yang pertama yaitu karena globalisasi menerapkan sistem ekonomi kapitalis, dan yang kedua karena melihat ideologi neo-liberal yang menopangnya. Kedua hal tersebut menjadi ancaman bagi eksistensi negara-negara miskin dan berkembang yang

terkelompokkan ke dalam negara Dunia Ketiga. Yang pertama merujuk pada konsep kapitalisme yang berorientasi pada bagaimana memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan meminimalisir kerugian, serta mengakumulasi modal. Ketika orientasi tersebut telah tercapai, maka pemilik modal akan dengan sendirinya memiliki otoritas politik dan kekuasaan. Hal tersebut tentu sangat membuat resah sebagian besar negara-negara di Dunia Ketiga. Asumsinya adalah ketika modal yang sudah jelas kepemilikannya didominasi oleh perusahaanperusahaan multinasional yang sebagian besar berpusat di wilayah negaranegara maju, sebut saja Amerika Serikat, tentu melalui mekanisme globalisasi pendapatan mereka akan semakin meningkat, mereka menjadi semakin kaya, dan leluasa menghegemoni kehidupan negara lain, guna merealisasikan kepentingan mereka. Sedangkan negara-negara miskin dan berkembang akan tetap pada kategori dan berstatus sebagai negara dengan ”tangan di bawah” dan bergantung pada kebijakan negara-negara Adi Daya. Pada tahun-tahun awal bergulirnya program globalisasi, negara-negara industri yang jumlah penduduknya hanya 26 % dari penduduk dunia ternyata menguasai lebih dari 78 % produksi, menguasai 81 % perdagangan dunia, 70 % pupuk, dan 87 % persenjataan dunia. Sementara 74 % penduduk di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang dimasukkan ke dalam Dunia Ketiga, hanya menikmati sisanya, yakni seperlima produksi dan kekayaan dunia.1 Untuk alasan yang kedua, menyangkut ideologi neo-liberal yang menopang globalisasi, masyarakat dunia ketiga melihatnya sebagai ancaman 1

Arief Budiman, Pembangunan dalam Krisis: Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 113-120.

lebih luas pada peradaban mereka.

Ideologi ini secara umum dipahami

sebagai ide yang membawa nilai hak dan kebebasan individual melalui mekanisme pasar bebas, menjunjung tinggi rasionalitas, dan mendistorsi peran agama dalam masyarakat dan politik. Dengan adanya globalisasi, maka gerbang bagi penyebarluasan paham ini di berbagai penjuru dunia semakin terbuka lebar. Padahal tiap negara yang berdaulat memiliki batasan nilai dan landasan moral tersendiri, yang tidak bisa begitu saja menerima nilai-nilai baru. Kedua faktor utama tersebutlah yang secara umum mengusik ketenangan negara-negara Dunia Ketiga. Hizbut Tahrir meneropong proyek globalisasi ini sebagai salah satu bentuk neo-imperialisme. Hizbut Tahrir menyebutnya sebagai bentuk penjajahan baru negara-negara Adi Daya terhadap negara-negara Dunia Ketiga, dan lebih spesifiknya lagi penjajahan terhadap negara-negara berbasis Islam. Hizbut Tahrir adalah partai politik Internasional yang berdiri sejak tahun 1953. Partai politik ini dipelopori dan dibangun berdasarkan paradigma pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani. Dahulu Hizbut Tahrir tampil sebagai kekuatan politik revolusioner yang menentang rezim Daulah Utsmaniyah yang dianggapnya lalim. Kini mereka tampil sebagai kekuatan politik reaksioner yang dihadapkan pada kemelut globalisasi. Di satu sisi mereka menilai globalisasi dan segala nilai-nilai yang dibawa oleh Barat telah gagal membawa kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat dunia. Namun di sisi lain mereka menilai dan mungkin meramalkan bahwa globalisasi merupakan salah satu indikator kebangkitan khilafah Islamiyah. Pandangan mereka setidaknya

telah dirumuskan oleh Beck yang menyatakan bahwa globalitas atau globalisasi berarti denasionalization dan berarti pula bangkitnya organisasi transnasional dan mungkin negara transnasional.2 Di mata kelompok Hizbut Tahrir, khilafah Islamiyah yang merupakan bentuk dari negara transnasonal adalah sistem yang khaffah atau sempurna. Khilafah Islamiyah adalah sistem pemerintahan Islam yang menegakkan hukum berdasarkan syariat Islam kepada rakyatnya, dan menjalani misi dakwah (dengan hujjah) dan jihad ke seluruh penduduk dunia.3 Sejarah Islam klasik mencatat bahwa sistem khilafah Islamiyah pernah tegak berdiri dan berkuasa selama kurang lebih 13 abad lamanya, yaitu sejak masa kekhilafahan Abu Bakar As-Shiddiq, yaitu pada 632 M, dan berakhir pada masa kekhilafahan Utsmani, yaitu pada tahun 1924. Kini, tema kebangkitan khilafah Islamiyah yang menekankan pada bagaimana menegakkan serta menerapkan syariat Islam di seluruh penjuru dunia, menjadi tema sentral perjuangan kelompok Hizbut Tahrir. Dalam pandangan partai politik internasional yang membentuk kekuatan politik regional di Indonesia ini, khilafah Islamiyah menjadi sistem yang rasional untuk di terapkan, ketika melihat dampak globalisasi yang menyebabkan meningkatnya homogenitas. Mereka mengambil contoh, bagaimana dollar dijadikan mata uang internasional, atau bahasa Inggris dijadikan bahasa internasional, atau terbentuknya Uni Eropa yang menunjukkan integritas negara-negara Eropa. Lantas mengapa sistem khilafah Islamiyah yang

2

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern. Penerjemah Alimandan (Jakarta: Kencana, 2004), h.593. 3 Saefuddin Zuhri, ed., Menjemput Kembalinya Sang Khalifah (Jakarta: NizhamPress, 2007), h. 15-16.

mempunyai kekuasaan sentral mustahil terwujud? Apa lagi, menurut mereka, globalisasi juga berdampak pada terciptanya ketidakadilan terhadap Islam dalam berbagai bentuk, seperti subordinasi, marginalisasi, stereotype atau pelabelan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh kasus bagaimana Amerika dan sekutunya telah melabelkan keidentikan gerakan fundamentalisme Islam dengan terrorisme. Hal tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, semakin menyudutkan posisi Islam di mata internasional. Mungkin benar jika dikatakan bahwa globalisasi dapat melanggengkan propaganda Amerika terhadap negara-negara Muslim. Asumsi itu didasarkan dengan melihat beberapa kasus yang menimpa negara-negara Muslim. Kebungkaman internasional terhadap serangan Amerika atas Irak tahun 2003 dengan alasan terdapat senjata pemusnah massal, yang ternyata belum terbukti keberadaannya, adalah salah satu buktinya. Sebelumnya pasca serangan di menara kembar World Trade Center (WTC), Amerika Serikat, pada 11 September 2001, Afganistan telah menjadi bulan-bulanan invasi negara yang dikenal dengan sebutan negeri Paman Sam ini, dengan alasan untuk mencari markas Al-Qaida yang mereka klaim sebagai jaringan terroris internasional. Kebijakan-kebijakan internasional Amerika terhadap negara-negara berbasis Islam, cenderung tidak adil, menekan, dan banyak mengintervensi serta menghegemoni segala aspek kehidupan bernegara. Sebagai contoh terdekat bagaimana mereka mengawasi secara ketat kurikulum beberapa pesantren di Indonesia. Bagi para penentangnya, globalisasi dapat memperparah krisis nasional di negara-negara Dunia Ketiga. Di Indonesia, asumsi mereka

didasarkan pada fakta bahwa sejak sistem globalisasi resmi masuk pada tahun 1998 melalui LOI (Letter of Intent) yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto, dan Camdessus, mewakili IMF, krisis moneter mulai melanda Indonesia. Globalisasi telah mengawali krisis nasional yang berkepanjangan, dari mulai penghapusan subsidi pupuk dan BBM, hingga liberalisasi sektor migas yang dilakukan melalui Undang-Undang Migas tahun 2001 yang memuat pasal penghentian peran monopoli Pertamina mulai tahun 2005. Penghapusan subsidi itu ternyata berujung pada masuknya perusahaan asing di dalam bisnis migas di Indonesia. Contoh lain dari dari makin merasuknya paham neo-liberal ke tubuh ekonomi Indonesia adalah Undang-Undang No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Undang-Undang itu dalam banyak pasal membuka peluang terjadinya privatisasi sektor air, sekaligus memungkinkan pengalihan fungsi air secara fundamental dari fungsi publik yang bersifat sosial menjadi fungsi komoditas yang bersifat komersial. Juga perlu dicatat kebijakan pemerintah Indonesia yang tetap memperpanjang kontrak dengan Exxon Mobil di ladang migas di Blok Cepu yang dikabarkan mempunyai cadangan sebanyak 1,2 miliar barel, yang semestinya kontrak itu berakhir. Berdasarkan gambaran kemelut nasional yang dirasakan secara internasional oleh negara-negara Islam tersebut, maka menurut Hizbut Tahrir solusinya adalah kembali kepada sistem Islam yang benar. Sistem Islam yang mempu meng-counter segala kepentingan umat, dengan cara menegakkan syariat Islam di bawah kepemimpinan Khilafah Islamiyah. Dengan adanya perasaan senasib seperti itu, dan melihat makna homogenitas dari globalisasi,

maka Hizbut Tahrir menganggap tidaklah utopis bila Khilafah Islamiyah bangkit dan ditegakkan di muka bumi ini. Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: ”Globalisasi dan Kebangkitan Khilafah Islamiyah dalam Perspektif Pemikiran Hizbut Tahrir.”

B. Batasan dan Rumusan Masalah Karena tema globalisasi adalah tema yang umum dan luas terutama ditekankan pada masalah ekonomi global, maka pada skripsi ini penulis lebih membatasi permasalahan pada globalisasi dalam perspektif politik. Globalisasi tampil sebagai sebuah sistem yang mampu menciptakan hegemoni politik tunggal.

Selanjutnya

menarik

keterkaitan

antara

globalisasi

dengan

kebangkitan khilafah Islamiyah sebagai sebuah sistem pemerintahan transnasional. Lebih jelasnya, penulis merumuskan beberapa pertanyaan untuk membatasi ruang pembahasan skripsi, yaitu antara lain: 1. Bagaimana konsep globalisasi menurut pemikiran Hizbut Tahrir ? 2. Bagaimana hubungan globalisasi dengan kebangkitan khilafah Islamiyah dalam perspektif pemikiran Hizbut Tahrir ?

C. Tujuan Penelitian Penulisan skripsi ini bertujuan untuk meneliti: 1. Konsep globalisasi menurut pemikiran Hizbut Tahrir .

2. Hubungan globalisasi dengan kebangkitan khilafah Islamiyah dalam perspektif pemikiran Hizbut Tahrir.

D. Metode Penelitian Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dan tujuan penelitian, maka

penulis

menggunakan

pendekatan

penelitian

kualitatif.

Untuk

memperoleh data-data yang mendukung objek penelitian, maka dilakukan teknik pengumpulan data antara lain dengan: penelitian kepustakaan, wawancara, dan observasi. 1. Penelitian kepustakaan, dilakukan dengan menelaah buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel, dan berbagai surat kabar dan data yang diperoleh dari internet yang penulis anggap relevan dengan pokok permasalahan. 2. Wawancara, dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang berkompeten dan representatif untuk menjawab permasalahan dan tujuan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan H. M. Ismail Yusanto. Beliau adalah juru bicara Hizbut Tahrir di Indonesia. 3. Observasi, dilakukan dengan cara mengikuti secara langsung kegiatan, aktivitas, serta gerakan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir di Indonesia, yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Metode pembahasan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan

mendeskripsikan

data-data

yang

telah

diperoleh.

Kemudian

menganalisisnya secara proporsional sehingga akan nampak jelas rincian jawaban atas persoalan yang berhubungan dengan pokok permasalahannya,.

Untuk pedoman penulisan skripsi, penulis menggunakan buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)”, terbitan CeQDA Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

E. Sistematika Penulisan Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis, maka penulis menyusunnya ke dalam lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dipaparkan secara umum permasalahan globalisasi serta mengapa penulis mengangkat Hizbut Tahrir dalam tema ini dan secara singkat terdapat gambaran umum tentang makna kebangkitan khilafah Islamiyah. Bab II adalah gambaran umum teori globalisasi dan seputar teori khilafah Islamiyah. Pada gambaran umum teori globalisasi akan dijelaskan mengenai definisi, sejarah, ciri-ciri, serta bidang-bidang globalisasi. Pada pembahasan seputar teori khilafah Islamiyah, akan dijelaskan mengenai definisi serta lintasan sejarahnya. Bab III merupakan profil Hizbut Tahrir yang mencakup latar belakang berdirinya, konsepsi politik Hizbut Tahrir, dan gerakan politik Hizbut Tahrir. Bab IV terdapat globalisasi dan kebangkitan khilafah Islamiyah dalam perspektif pemikiran Hizbut Tahrir yang memaparkan makna globalisasi bagi Hizbut Tahrir, dan relasi globalisasi dan kebangkitan khilafah Islamiyah. Terdapat tiga makna globalisasi bagi Hizbut Tahrir, yaitu pertama sebagai

bentuk imperialisme paling mutakhir, wujud kapitalisme moderen, dan hegemoni politik tunggal Amerika Serikat. Sedang yang dimaksud relasi globalisasi dan kebangkitan khilafah Islamiyah dalam perspektif pemikiran Hizbut Tahrir adalah

globalisasi sebagai indikator kebangkitan khilafah

Islamiyah dan khilafah Islamiyah sebagai solusi alternatif bagi kemelut globalisasi. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Secara ringkas penulis menyimpulkan pandangan Hizbut Tahrir tentang relasi globalisasi dan kebangkitan Khilafah Islamiyah. Bahwa globalisasi sebagai indikator kebangkitan khilafah Islamiyah dan Khilafah Islamiyah sebagai solusi alternatif bagi kemelut globalisasi. Saran inovatif baik bagi tema maupun bagi Hizbut Tahrir pun mengiringi bab penutupan ini.

B. Seputar Teori Khilafah Islamiyah 1. Definisi Khilafah Islamiyah Istilah khilafah Islamiyah memiliki beberapa pengertian yaitu perwakilan, pergantian, atau jabatan khalifah. Istilah ini sebenarnya berawal dari kata Arab “khalf” yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa, dan ada yang mengemukakan bahwa kata “kh-l-f (‫ )ﺧﻼف‬dalam berbagai bentuknya mengandung makna yang menyempit yaitu berselisih, menyalahi janji, yang kemudian melahirkan kata khilafah dan khalifah.4 Dalam sejarah Islam istilah khilafah pertama kali digunakan ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama setelah Nabi Muhammad Saw meninggal dunia. Dalam pidato pelantikannya Abu Bakar menyebut dirinya sebagai Khalifah Rasulillah dalam pengertian pengganti Rasulullah dalam mengurusi bidang kenegaraan. Dalam perkembangannya, konsep khilafah menjadi ciri dari golongan Sunni. Rukun utama dalam pengangkatannya adalah ijma’ yaitu konsensus atau kesepakatan bersama dan bay’ah atau sumpah setia umat kepada khalifah agar berpegang teguh kepada syariah. Setidaknya ada tiga teori mengenai dasar-dasar pembentukan khilafah yaitu: pertama, khilafah wajib hukumnya berdasarkan syariah atau berdasarkan atas wahyu, pendapat ini didukung leh Abu Hasan al-Asyari. Kedua, mendirikan khilafah hukumnya fardu kifayah atau wajib kolektif 4

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) Cet. Keempat, h. 361-363. Dalam kamus tersebut makna kata yang berasal dari kata kh-lf ( ‫)ﺧﻼف‬sebagai berikut. Berselisih (‫ )اﻹﺧﺘﻠﻒ‬Menyalahi janji (‫ ) اﻟﺨﻠﻒ‬dan Penggantian (‫)اﻟﺨﻼﻓﺔ‬

berdasarkan ijma dan konsensus, pendapat ini didukung oleh al-Maududi. Dan ketiga, mendirikan kekhilafahan kewajibannya harus disandarkan pada pertimbangan akal sebagaimana yang dikemukakan oleh kaum Mu’tazilah.5 Dasar untuk melegitimasi sistem pemerintahan Islam yang disebut Khilafah Islamiyah, termaktub dalam ayat-ayat al-Quran. Ayat-ayat tersebut oleh sebagian tokoh agama, alim ulama, atau para fuqaha diinterpretasikan atau ditafsirkan sebagai ayat yang bersifat politis. Ayat al-Quran yang dimaksud antara lain: 1. al-Quran surah al-Baqarah/2:30

‫ﻞ‬ ُ ‫ﺠ َﻌ‬ ْ ‫ﺧﻠِﻴ َﻔ ًﺔ ﻗَﺎﻟُﻮا َأ َﺗ‬ َ ‫ض‬ ِ ‫ﻞ ﻓِﻲ ا ْﻟَﺄ ْر‬ ٌ ِ‫ﻚ ِﻟ ْﻠ َﻤﻠَﺎ ِﺋ َﻜ ِﺔ إِﻧﱢﻲ ﺟَﺎﻋ‬ َ ‫ل َرﱡﺑ‬ َ ‫َوِإ ْذ ﻗَﺎ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫س َﻟ‬ ُ ‫ك َو ُﻧ َﻘﺪﱢ‬ َ ‫ﺤ ْﻤ ِﺪ‬ َ ‫ﺢ ِﺑ‬ ُ ‫ﺴﺒﱢ‬ َ ‫ﻦ ُﻧ‬ ُ‫ﺤ‬ ْ ‫ﻚ اﻟ ﱢﺪﻣَﺎ َء َو َﻧ‬ ُ ‫ﺴ ِﻔ‬ ْ ‫ﺴ ُﺪ ﻓِﻴﻬَﺎ َو َﻳ‬ ِ ‫ﻦ ُﻳ ْﻔ‬ ْ ‫ﻓِﻴﻬَﺎ َﻣ‬ َ ‫ﻟَﺎ َﺗ ْﻌَﻠﻤُﻮ‬ ‫ﻋَﻠ ُﻢ ﻣَﺎ‬ ْ ‫ل إِﻧﱢﻲ َأ‬ َ ‫(ﻗَﺎ‬٣٠)‫ن‬ Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi “. Mereka berkata: “mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

2. al-Quran Surah al-An’am/6:165

‫ت‬ ٍ ‫ﺾ َد َرﺟَﺎ‬ ٍ ‫ق َﺑ ْﻌ‬ َ ‫ﻀ ُﻜ ْﻢ َﻓ ْﻮ‬ َ ‫ض َو َر َﻓ َﻊ َﺑ ْﻌ‬ ِ ‫ﻒ ا ْﻟَﺄ ْر‬ َ ‫ﺧﻠَﺎ ِﺋ‬ َ ‫ﺟ َﻌَﻠ ُﻜ ْﻢ‬ َ ‫َو ُه َﻮ اﱠﻟﺬِي‬ ‫(ِﻟ َﻴ ْﺒُﻠ َﻮ ُآ ْﻢ ﻓِﻲ‬١۶۵)‫ب َوِإ ﱠﻧ ُﻪ َﻟ َﻐﻔُﻮ ٌر رَﺣِﻴ ٌﻢ‬ ِ ‫ﺳﺮِﻳ ُﻊ ا ْﻟ ِﻌ َﻘﺎ‬ َ ‫ﻚ‬ َ ‫ن َر ﱠﺑ‬ ‫ﻣَﺎ ءَاﺗَﺎ ُآ ْﻢ ِإ ﱠ‬ Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa 5

Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis, (Magelang: Indonesiatera, 2001), h. 30-31.

derajat, untuk menguji mu tentang apa yang diberikan-Nya kepada mu.Sesungguhnya Tuhan mu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia maha pengampun lagi maha penyayang”.

3. al-Quran Surah an-Nur/24: 55

‫ض‬ ِ ‫ﺨِﻠ َﻔ ﱠﻨ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟَﺄ ْر‬ ْ ‫ﺴ َﺘ‬ ْ ‫ﻋ ِﻤﻠُﻮا اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤَﺎتِ َﻟ َﻴ‬ َ ‫ﻦ ءَاﻣَﻨُﻮا ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َو‬ َ ‫ﻋ َﺪ اﻟﱠﻠ ُﻪ اﱠﻟﺬِﻳ‬ َ ‫َو‬ ‫ﻦ َﻟ ُﻬ ْﻢ دِﻳ َﻨ ُﻬ ُﻢ اﱠﻟﺬِي ا ْر َﺗﻀَﻰ َﻟ ُﻬ ْﻢ‬ ‫ﻦ َﻗ ْﺒِﻠ ِﻬ ْﻢ َوَﻟ ُﻴ َﻤ ﱢﻜ َﻨ ﱠ‬ ْ ‫ﻦ ِﻣ‬ َ ‫ﻒ اﱠﻟﺬِﻳ‬ َ ‫ﺨَﻠ‬ ْ ‫ﺳ َﺘ‬ ْ ‫َآﻤَﺎ ا‬ ‫ﻦ َآ َﻔ َﺮ‬ ْ ‫ﺷ ْﻴﺌًﺎ َو َﻣ‬ َ ‫ﺸﺮِآُﻮنَ ﺑِﻲ‬ ْ ‫ﺧ ْﻮ ِﻓ ِﻬ ْﻢ َأ ْﻣ ًﻨﺎ َﻳ ْﻌ ُﺒﺪُو َﻧﻨِﻲ ﻟَﺎ ُﻳ‬ َ ‫ﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ‬ ْ ‫َوَﻟ ُﻴ َﺒ ﱢﺪَﻟ ﱠﻨ ُﻬ ْﻢ ِﻣ‬ ‫ﻚ ُه ُﻢ‬ َ ‫ﻚ َﻓﺄُوَﻟ ِﺌ‬ َ ‫( َﺑ ْﻌ َﺪ َذِﻟ‬۵۵)‫ن‬ َ ‫ﺳﻘُﻮ‬ ِ ‫ا ْﻟﻔَﺎ‬ Artinya: “ Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh diantara kamu bahwa Dia akan menganugrahkan kepada mereka khalifah di bumi, sebagaimana dianugrahkan-Nya kepada orangorang yang sebelum mereka.

4. al-Quran Surah Fathir/35:39

‫ﻦ َآ َﻔ َﺮ َﻓ َﻌَﻠ ْﻴ ِﻪ ُآ ْﻔ ُﺮ ُﻩ وَﻟَﺎ َﻳﺰِﻳ ُﺪ‬ ْ ‫ض َﻓ َﻤ‬ ِ ‫ﻒ ﻓِﻲ ا ْﻟَﺄ ْر‬ َ ‫ﺧﻠَﺎ ِﺋ‬ َ ‫ﺟ َﻌَﻠ ُﻜ ْﻢ‬ َ ‫ُه َﻮ اﱠﻟﺬِي‬ َ ‫ﻋ ْﻨ َﺪ َر ﱢﺑ ِﻬ ْﻢ إِﻟﱠﺎ ﻣَ ْﻘﺘًﺎ وَﻟَﺎ َﻳﺰِﻳ ُﺪ ا ْﻟﻜَﺎﻓِﺮِﻳ‬ ِ ‫ُآ ْﻔ ُﺮ ُه ْﻢ‬ ‫ﻦ‬ َ ‫(ا ْﻟﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ‬٣٩) ‫ﻦ ُآ ْﻔ ُﺮ ُه ْﻢ إِﻟﱠﺎ‬ ‫ﺧﺴَﺎرًا‬ َ Artinya: “ Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi barang siapa yang kafir maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya…” Ayat-ayat di atas ditafsirkan sebagai ayat politik yang kemudian dijadikan dalil mengenai wajibnya kekhilafahan karena di dalamnya mengandung kata “khalf” (‫ )ﺧﻠﻒ‬dalam berbagai bentuknya.

Menurut Dawam Raharjo, khalifah (‫ )ﺧﻠﻴﻔﺔ‬yakni kepala negara dalam pemerintahan islam, memang merupakan istilah al-Quran. Tetapi dalam alQuran kata ini memiliki banyak arti atau interpretasi. Oleh karenanya ayatayat yang mengandung pengertian khalifah tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum mengenai wajibnya mendirikan suatu khalifah atau kekuasaan politik. Menurut Dawam, Allah telah mengisyaratkan satu konsep tentang manusia, yaitu sebagai khalifah. Khalifah adalah sebuah fungsi yang diemban manusia berdasarkan amanat yang diterimanya dari Allah Swt. Amanat ini pada intinya adalah tugas mengelola bumi secara bertangung jawab, dengan menggunakan akal yang telah dianugrahkan Allah kepadanya.6 Sementara itu Quraish Shihab seorang ulama Tafsir Quran Indonesia, dalam memahami kata khalifah dalam Q.S al-Baqarah /2:30 mengemukakan unsur-unsur kekhalifahan yang dimaksud adalah: 1. Bumi atau wilayah 2. Khalifah (yang diberi kekuasaan politik atau mandataris) 3. Hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah dan hubungan dengan pemberi kekuasaan.7 Sementara itu At-Tabarri dalam menafsirkan kata khalifah sebagai suatu kaum yang anggota-anggotanya mengganti para pendahulunya. Abu A’-la Al-Mududi yang menggagas teori teodemokrasi dalam Islam memandang kekhalifahan menuntut adanya ketaatan antara yang diberi (manusia) dengan yang memberi (Tuhan). Maududi 6

juga

menekankan

bahwa

kekhalifahan

harus

berisi

M. Dawam Raharjo, Ensiklopedi al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci ,(Jakarta: Paramadina, 1996), h.363-364. 7 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran, ( Bandung: Mizan, 1999), h. 424.

kepatuhan, dan kepatuhan itu tidak lain adalah kepada sang pencipta dan sistem pemerintahan yang memalingkan diri dari Allah Swt menjadi sistem yang lepas dan bebas memerintah dengan dan untuk dirinya sendiri adalah pemberontakan atau kudeta melawan sang Pencipta.8 Sementara Muhammad Rasyid Ridha seorang ulama dan politikus kenamaan mendefinisikan Khilafah, Imamah, dan Imarah sebagai tiga kalimat yang bermakna satu, yaitu kepemimpinan negara Islam yang meliputi kemaslahatan dunia dan agama.9 Taqiyuddin an-Nabhani memaknai khalifah sebagai seseorang yang diserahi tugas untuk memimpin umat lebih lanjut ia menegaskan:

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan, serta dalam menetapkan hukum-hukum syara, karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan tersebut menjadi milik umat khalifah hanyalah orang yang diangkat oleh kaum Muslimin karena itu, faktanya adalah bahwa khalifah merupakan wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menetapkan hukum syara, oleh karena itu tidak ada seorang khalifah pun kecuali setelah bai’at umat.10

2. Khilafah Islamiyah dalam Lintasan Sejarah Sejarah kekhilafahan dimulai sejak Nabi Muhammad Saw wafat. Setelah Rasulullah wafat dan lama setelahnya istilah-istilah yang dimunculkan untuk sebutan kepada pemimpin Umat Islam adalah: Khalifah, Imam, Amirul

8

Abdul A’la al-Maududi, Al-Khilafah wa-al Mulk, (Terj.) Khilafah dan Kerajaan, (Bandung: Mizan,1996), h. 58. 9 Al-Hasjmy, Dimana Letaknya Negara Islam, (Bina Ilmu, 1984) h.153. 10 Taqiyuddin an-Nabhani, Nidhamul hukumi Fil Islam (Terj.) Sitem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah Empirik, (Bangil Jatim: Al-Izzah, 1997) h.65.

mukminin, Hakkimul mukminin (penguasa orang-orang mukmin), Raisul mukminin (pemimpin kaum muslimin), Sultanul Muslimin (penguasa kaum muslimin),11 dan ada juga yang menggunakan sebutan Amir, sementara yang lain menggunakan kata Syah sebagaimana yang terjadi di Iran. Praktek kekhalifahan selama enam abad pertama Islam dapat di bagi ke dalam tiga periode utama: (1) Khulafa ar-Rasyidun di Madinah (632-661 M); (2)kekhalifahan Bani Umayyah (661-750M) di Damaskus; dan (3) kekhalifahan Bani Abbasiyyah (750-1258 M) di Baghdad.12 Sedangkan sisanya adalah zaman Utsmaniyyah Turki di Istambul (1299-1924M). Dalam sejarah Islam tercatat yang pertama mengguanakan kata khalifah secara resmi adalah Abu Bakar as-Shiddiq (632-634 M), tugas yang diembannya adalah penguasa temporal (dunia) dan penguasa religius (akhirat) tugas yang sama juga dilakukan kepada Umar bin Khattab (634-644 M), Usman bin Affan (644-656 M), dan Ali bin Abi Thalib (656-661 M) yang selanjutnya dikenal sebagai al-Khulafa al-Rasyiddin. Dimana pemilihan khalifah bisa dikatakan sangat demokratis untuk ukuran saat itu. Sepanjang sejarah peradaban Islam, masa kekhalifahan adalah masa kemajuan Islam. Pada masa itu tidak ada sistem politik Islam yang baku. Kekhilafahan di jalankan sesuai dengan konteks situasi kondisi politik pada zaman kekhilafahan masing-masing. Hal itu dapat digambarkan dari perjalanan politik masing-masing khalifah. Selama

2 tahun kekuasaan yang dijalankan khalifah Abu Bakar,

sebagaimana masa Rasulullah, bersifat sentral; kekuasaan legislatif, eksekutif 11

Ibid., h. 106. John L.Esposito, Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?, Alih bahasa: Alwiyyah Abdurrahman, (Bandung: Mizan, 1996), h.41. 12

dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Sedangkan Umar ibn Khathab yang memperkenalkan istilah Amir al-Mu’minin (komandan orang-orang beriman) menjalankan roda pemerintahan dengan memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga ekselutif. Untuk itu ia membentuk lembaga peradilan. Selama 10 tahun Umar melakukan ekspansi kekuasaan di sekitar jazirah Arab, Palestina, Syiria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Banyak kebijakan baru yang di jalankan seperti pengaturan administrasi yang mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban , jawatan kepolisian di bentuk , demikian pula jawatan pekerjaan umum. Umar juga mendirikan Bait al-Mal , menempa mata uang dan menciptakan tahun Hijrah.13 Pada masa Usman yang terkenal lemah lembut, jasanya tampak dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dengan mengatur pembagian air kekota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan , jembatan-jembatan, masjid-masjid dan memperluas mesjid Nabi di Madinah. Namun selama 12 tahun berkuasa, banyak rakyat kecewa terutama pada kebijakan sang Khalifah yang mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi dalam pemerintahan. Pada masa Ali ibn Abi Thalib, situasi politik sedang tidak stabil. Namun beliau tetap menjalankan roda pemerintahan secara demokratis. Selama 6 tahun masa pemerintahannya Ali menghadapi banyak pergolakan poltik. Setelah menduduki jabatan khalifah Ali memecat para gubernur yang

13

Dr. Badri Yatim M.A., Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 38.

diangkat oleh Usman. Beliau juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Usman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orangorang Islam sebagaimana pernah diterapkan Umar. Kekhilafahan selanjutnya mengalami pergeseran makna pada masa dinasti Umayyah (651-750 M). Pergeseran tersebut paling tidak bisa di lihat dari dua hal; pertama pemilihan khalifah tidak lagi melalui cara yang ”demokratis” dalam arti melibatkan suara rakyat, tetapi melalui wilayatul ahdi, pengangkatan putra mahkota yang ditentukan sebelumnya oleh khalifah yang berkuasa. Kedua , khalifah lebih terfokus pada masalah politik, sementara masalah agama diserahkan kepada ulama yang menguasai masalahmasalah agama . Berbeda dengan khalifah sebelumnya yang merupakan ahli agama yang menetapkan hukum keagamanan berdasarkan ijtihad mereka baik sendiri maupun bersama-sama. Namun demikian khilafah bani Umayyah mampu melakukan ekspansi besar-besaran baik di Timur maupun Barat, wilayah kekuasaan Islam meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, jazitah Arabia, Irak, sebagian Asia kecil, Persia, Afganistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Purkmenia, Uzbek, dan Kirgis di Asia Tengah.14 Sistem monarki dalam pemerintahan islam dimulai pada khalifah Muawiyah yang mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah dengan jalan kekerasan sebagai waliyul’ahdi (putra mahkota). Pada masa dinasti Abbasiyah, kebijakan-kebijakan yang diterapkan lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam dari

14

Ibid., h. 44.

pada perluasan wilayah yang pada masa khilafah Bani Umayyah gencar dilakukan. Namun dalam memaknai khalifah, Dinasti Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan dinasti sebelumnya , peranan khalifah semakin mengalami penurunan disamping meneruskan ciri monarki absolut dan diperparah dengan penambahan kata yang dimaksud untuk ”meninggikan” derajat seorang khilafah. Pada masa khalifah al-Mansur (754-775 M) kata ”khalifah” sudah mengalami perubahan makna yang cukup mendasar, khalifah sudah berkonotasi Khalifatullah yang berarti pengganti atau wakil Allah di muka bumi, dan menamakan dirinya sebagai Sultanullah fi al-Ardh (penguasa Tuhan di muka bumi.). Pada konteks ini kita bisa melihat makna khalifah menjadi simbol atau legitimasi religius dalam aktivitas perpolitikan. Dengan demikian karisma khalifah semakin bertambah dimasyarakat, karena dirinya sebagai wakil atau pengejawantahan Tuhan di bumi yang harus ditaati sepenuhnya oleh masyarakat dan pejabat-pejabat dibawahnya , dalam hal ini jelas bahwa dinasti Abbasiyyah di pengaruhi oleh kebudayaan Persia yang menganggap raja sebagai titisan suci dari Tuhan (Devide right of King). Namun di tengah kemunduran makna khalifah tersebut, pada masa Al-Mahdi perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan disektor pertanian, dan pertambangan. Popularitas daulat Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M) dan ptranya Al-Ma’mun (813-833 M) yang membawa umat Islam pada tingkat kemakmuran yang tertinggi. Peranan khalifah lebih menurun drastis lagi pada masa sultan Buwaihi (945-1055 M) , Saljuk (1063-1194 M), Khawarizme (1199-1258 M) atas

Dinasti Abbasiyah. Pada masa itu, peranan khalifah lebih bersifat boneka atau simbol saja karena kekuatan dan kekuasaan sultan dapat memaksakan segala kehendaknya kepada khalifah. Setelah Abbasiyah hancur , muncullah kerajaan Usmani yang kemudian di kenal dengan Khilafah Usmaniyyah. Pendiri dinasti ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz, ketika kerajaan Usmani sudah mencapai puncak kemajuannya, kerajaan Syafawi baru berdiri di Persia, yang dalam perkembagannya sering mengalami bentrok dengan kerajaan Turki Usmani dan salah satunya dilatarbelakangi oleh kerajaan Syafawi yang menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Setelah seperempat abad berdirinya kerajaan Syafawi berdiri pula kerajaan Mughal di India. Jadi setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah, kekhilafahan Islam semakin ”terkoyak” meninggalkan bentuk aslinya sebagaimana dilakukan Nabi dan pengganti setelahnya yang dikenal dengan sebutan al-Kulafa al-Rasyidun. Dinasti Usmaniyah yang pernah berkuasa kurang lebih enam abad dan pernah di segani Eropa akhirnya mendapatkan pukulan yang mematikan dari Kemal Attaturk dengan mendirikan Republik Turki pada tahun 1923 M dan menghapus jabatan khalifah pada tanggal 3 Maret 1924 M dengan demikian gelar kekhalifahan dalam arti politik hilang dari percaturan internasional. Di samping itu, runtuhnya kekhalifahan di Turki juga disebut-sebut karena sifat munafik kaum muslimin itu sendiri. kekhalifahan dianggap harus ditaati oleh semua kaum Muslimin , tetapi pada kenyataannya hanya orangorang Turki sajalah yang setia kepadanya, dalam hal ini Mustafa Kemal mengemukakan beberapa saat sebelum dihapuskan kekhalifahan:

Kita telah menjunjung tinggi khalifah sesuai dengan tradisi yang kita hormati. Kita menghormati khalifah, kita penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Saya tambahkan bahwa di seluruh dunia Muslim hanya bangsa Turki-lah satusatunya bangsa yang secara efektif menjamin kepenghidupan khalifah, mereka yang mengemukakan gagasan khalifah universal sebegitu jauh telah menolak untuk menerima sumbangan apapun , jadi apa sebenarnya yang mereka inginkan? Apakah mereka menghendaki agar hanya orang Turki yang memilkul beban lembaga ini.15 Kejengkelan Mustafa Kemal inilah salah satunya yang menjadi penyebab pada langkah berikutnya yaitu dihapuskannya kekhalifahan. Demikianlah masa-masa kejayaan Islam di bawah pemerintahan Islam yang berbentuk Khilafah Islamiyah telah runtuh oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Namun banyak kalangan yang masih mengenang romantisme kejayaan Islam dimasa lalu itu , dan berusaha untuk mewujudkan kembali sistem tersebut dengan berbagai cara. Perwujudan keinginan yang sebatas pada tataran konseptual, kemudian terimplementasikan oleh sebagian kelompok islam kedalam bentuk berbagai pergerakan-pergerakan baik yang bersifat politik, sosial, kultur, maupun ekonomi. Namun tak jarang gerakangerakan kebangkitan ini mendapat tantangan, ancaman, bahkan intimidasi dari kekuasaan politik yang ingin memasung segala gerak langkah politik islam. Tantangan yang nyata tampak pada diri umat islam sendiri, maupun pihak Barat yang kini menguasai perpolitikan dunia.

15

Hamid Enayat, Modern Islamic Thought: The Respon of thr Syi’I and Sunni Muslim to the Twentieth Century (terj.)nAsep Hikmah, (Bandung: Pustaka, 1998), h. 82-83.

BAB III

PROFIL HIZBUT TAHRIR

A. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir Menurut John L. Esposito pada pertengahan abad ke-20, sejarah Islam didominasi oleh dua tema: (1) imperialisme Eropa; dan (2) perjuangan untuk mencari kemerdekaan dari penjajah.16 Merdekanya negeri-negeri muslim dari dunia Barat pada akhirnya melahirkan kecenderungan-kecenderungan ideologis yang dapat digolongkan ke dalam empat jenis. Pertama, tradisional Islami, yang diwakili oleh ulama-ulama konservatif dan pembela status quo. Kedua, sekuler nasionalis, yang diwakili oleh pegawai-pegawai negeri tingkat tinggi, tokoh-tokoh militer dan kaum minoritas muslim yang telah mengalami westernisasi. Ketiga, reformis radikal Islami, yang mencerminkan pandangan sementara kelas menengah maupun kelas menengah ke bawah yang sedikitbanyaknya juga mengalami modernisasi. Keempat, komunis, yang didukung oleh kebanyakan kelas bawah, tetapi pada umumnya kemudian kehilangan daya tarik di dalam masyarakat muslim.17 Kecenderungan-kecenderungan

ideologis

tersebut

pada

intinya

menentang penjajahan yang berlaku atas negara-negara mereka oleh imperialisme Barat. Kecenderungan ideologis tersebut kemudian melahirkan

16

John L. Esposito, Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?. Penerjemah Alwiyah Abdurrahman dan MISSI (Bandung: Mizan,1996), h. 59. 17 M. Amien Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta (Bandung: Mizan,1999), h. 137.

gerakan-gerakan sosial politik yang berjuang menentang penjajahan. Di antara gerakan sosial-politik Islam lahir di awal abad ke-20 adalah Ikhwanul Muslimun pada 1928 yang dipelopori Sayyid Hasan al-Bana di Mesir, kemudian menyusul Jama’at Islami pada 21 Agustus 1941 yang didirikan oleh Sayyid Abul `Ala al-Maududi. Keduanya lahir dengan motif yang sama yaitu. menentang segala bentuk penjajahan dan mengembalikan kehidupan bangsa Arab ke jalan yang Islami.18 Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Hizbut Tahrir didirikan di al-Quds, Jerussalem.19 Pendirinya adalah Syeikh Taqiyuddin anNabhani (1909-1979). Tokoh yang bernama lengkap Syekh Muhammad Taqiyyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani ini, dilahirkan di daerah Ijzim tahun 1909. Ayahnya adalah seorang pengajar ilmuilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah. Dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, tentu berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidupnya. Terbukti, Syekh Taqiyyuddin telah hafal Al-quran dalam usia amat muda, yaitu 13 tahun. Pengaruh dari sang kakek, Syekh Yusuf An-Nabhani, seorang hakim terkemuka, juga tak kalah besar. Syekh Taqiyyuddin makin mengerti masalah politik, di mana kakeknya pernah punya hubungan erat dengan para penguasa Daulah Utsmaniyah saat itu. Dia pun banyak belajar dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fikih yang diselenggarakan oleh sang

18

Lebih jelas lihat Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama’at-Islami (Pakistan) (Jakarta:Paramadina,l999), h. 86. 19 Secara etimologis Hizbut Tahrir bermakna partai (‫ ) ﺣﺰب‬pembebasan (‫) ﺗﺤﺮﻳﺮ‬. Lihat kamus Arab Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) Cet. Keempat, h. 351-353.

kakek. Kecerdasan dan kecerdikan Syekh Taqiyyuddin yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya. Oleh

karenanya,

kakeknya

itu

memandang

perlu

mengirim Syekh

Taqiyyuddin ke Al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan ilmu syariah. Hingga kemudian sebelum menamatkan sekolah menengahnya di Akka, dia berangkat ke Kairo meneruskan pendidikan di Al-Azhar. Syekh Taqiyyuddin masuk kelas Tsanawiyah Al-Azhar pada tahun 1928 dan tak lama meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu dia melanjutkan studi di Kulliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang Al-Azhar. Kuliahnya di Darul Ulum tuntas tahun 1932. Pada tahun yang sama dia menamatkan kuliahnya di Al-Azhar Asy Syarif, di mana para mahasiswanya dapat memilih beberapa syaikh Al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab, dan ilmu-ilmu syari’ah seperti fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan sejenisnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syekh Taqiyyuddin AnNabhani kembali ke Palestina dan bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai guru di sebuah sekolah menengah atas di Haifa. Di samping itu juga mengajar di Madrasah Islamiyah di Haifa. Di sinilah lambat laun dia menyaksikan kuatnya pengaruh imperialis Barat dalam bidang pendidikan, yang ternyata lebih besar dari pada bidang peradilan, terutama peradilan syariah. Oleh sebab itu dia memutuskan untuk menjauhi bidang pengajaran dan mulai mencari pekerjaan lain yang pengaruh peradaban Barat-nya relatif lebih sedikit. Dia lantas mendapat pekerjaan di Mahkamah Syariah yang dipandangnya merupakan lembaga yang menerapkan

hukum-hukum syara’. Ternyata banyak kawannya yang pernah sama-sama belajar di Al-Azhar bekerja di sana. Dengan bantuan mereka, Syekh Taqiyyuddin diangkat sebagai sekretaris di Mahkamah Syariah Beisan, lalu dipindah ke Thabriya. Pada 1940, dia diangkat sebagai musyawir (asisten kadi) hingga 1945, yakni saat dia dipindah ke Ramallah menjadi qadly di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948. Namun setelah itu, dia keluar dari Ramallah menuju Syam sebagai akibat jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi. Pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya Al-Ustadz Anwar Al-Khatib mengirim surat yang isinya memintanya kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai kadi di Mahkamah Syariah Al-Quds. Syekh Taqiyyuddin mengabulkan permintaan itu dan kemudian diangkatlah dia sebagai kadi di Mahkamah Syariah Al-Quds tahun 1948. Kemudian, oleh Kepala Mahkamah Syariah dan Kepala Mahkamah Isti’naf saat itu, Al-Ustadz Abdul Hamid As Sa’ih, ia diangkat sebagai anggota Mahkamah Isti’naf, sampai tahun 1950. Pada tahun 1951, Syekh Taqiyyuddin mendatangi kota Amman untuk menyampaikan

ceramah-ceramahnya

kepada

para

pelajar

Madrasah

Tsanawiyah di Kulliyah Ilmiyah Islamiyah. Hal ini terus berlangsung sampai awal tahun 1953, ketika dia mulai sibuk dalam Hizbut Tahrir, yang telah dirintisnya antara tahun 1949 hingga 1953. Sejak remaja dia memang sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan tokoh-tokoh pembaharuan Islam, seperti Muhammad Abduh serta para pengikut ide pembaharuan lainnya yang mengusung dan menuntut perubahan terhadap

Daulah Utsmaniyah. Di samping itu, dia juga melakukan berbagai perdebatan dengan para ulama Al-Azhar mengenai apa yang harus dilakukan dengan serius untuk membangkitkan umat Islam. Ketika Syekh An-Nabhani menjalankan tugasnya di Kementerian Pendidikan Palestina, dia sudah memberikan kesadaran kepada para muridnya dan orang-orang yang ditemui, mengenai situasi yang ada saat itu. Dia membangkitkan perasaan geram dan benci terhadap penjajah Barat dalam jiwa mereka, di samping memperbaharui semangat mereka untuk berpegang teguh terhadap Islam. Ketika pindah pekerjaan ke bidang peradilan, dia pun mengadakan kontak dengan para ulama yang dia kenal dan ditemui di Mesir. Kepada mereka Syaikh AnNabhani mengajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka. Dia lalu menyodorkan kerangka organisasi partai dan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal tsaqafah bagi partai tersebut. Pemikiran-pemikiran ini dapat diterima dan disetujui. Maka aktivitasnya pun menjadi semakin padat dengan terbentuknya Hizbut Tahrir. Pembentukan partai ini secara resmi tahun 1953, pada saat Syekh Taqiyyuddin An-Nabhani mengajukan permohonan kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai Undang-Undang Organisasi yang diterapkan saat itu. Dalam surat itu terdapat permohonan izin agar Hizbut Tahrir dibolehkan melakukan aktivitas politiknya. Namun pemerintah justru melarang kegiatan organisasi ini. Syekh Taqiyyuddin An-Nabhani tidak gentar dan tetap melanjutkan misinya

menyebarkan risalah Hizbut Tahrir. Dia sangat menaruh harapan untuk membangkitkan umat Islam pada Hizbut Tahrir, gerakan yang telah dia dirikan dan tetapkan falsafahnya dengan karakter tertentu yang digali dari nash-nash syarak dan sirah Nabi SAW. Syekh Taqiyyuddin menjalankan aktivitas secara rahasia dan segera membentuk Dewan Pimpinan (Qiyadah) yang baru bagi Hizbut Tahrir, di mana dia sendiri yang menjadi pimpinannya. Dewan Pimpinan ini dikenal dengan sebutan Lajnah Qiyadah. Setelah berkembang

enam

tahun

di

Jerussalem,

Hizbut

Tahrir

kemudian

mengembangkan sayapnya ke wilayah lain dan dimulai dengan mendirikan cabang di Libanon pada tanggal 19 oktober 1959.20 Syekh Taqiyyuddin terus memegang kepemimpinan Dewan Pimpinan Hizb ini sampai wafatnya beliau pada tanggal 25 Rajab 1398 H, bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977 M. Kemudian kepemimpinan Hizbut Tahrir dipegang oleh Syekh Abdul Qaditn Zullum. Pada tahun 2003, Syekh Abdul Qadim Zallum meninggal dunia dan digantikan oleh Syekh A. Abu Rostah. Pergantian kepemimpinan dalam tubuh organisasi Hizbut Tahrir tidak membuat landasan serta konsepsi politik mereka berubah. Hizbut Tahrir tetap menyerukan bahwa mereka didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT, yaitu:

‫ﻦ‬ ِ‫ﻋ‬ َ ‫ن‬ َ ‫ن ﺑِﺎ ْﻟﻤَ ْﻌﺮُوفِ َو َﻳ ْﻨ َﻬ ْﻮ‬ َ ‫ﺨ ْﻴ ِﺮ َو َﻳ ْﺄ ُﻣﺮُو‬ َ ‫ن ِإﻟَﻰ ا ْﻟ‬ َ ‫ﻦ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ُأ ﱠﻣ ٌﺔ َﻳ ْﺪﻋُﻮ‬ ْ ‫ َو ْﻟ َﺘ ُﻜ‬. (١٠٤)

20

‫ن‬ َ ‫ﻚ ُه ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﻔِﻠﺤُﻮ‬ َ ‫ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َوأُوَﻟ ِﺌ‬

Hussein bin Muhsin bin ali Jabir,Membentuk Jama’atul Muslimin. Penerjemah Abu Fahmi (Jakarta: Gema lnsani Press, 1991), h. 244.

"(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jamaah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan, yaitu memeluk Islam), memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." (QS Ali Imran: 104) Berdasarkan pedoman dalam kutipan ayat al-Quran tersebut Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemelut multidimensional yang melandanya. Dengan itu, mereka ingin membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum yang mereka anggap kufur, serta membebaskan masyarakat dari dominasi dan pengaruh negara-negara Barat yang disebutnya negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali. Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Dengan pemikiran serta cara yang mereka yakini kebenarannya, Hizbut Tahrir berusaha mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam, di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukumhukum syara'. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan Daulah Islam, yaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibai'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan

berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.21 Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini, dan negara Khilafah akan kembali menjadi negara nomor satu di dunia—sebagaimana yang terjadi pada masa silam—serta memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam.

B. Konsepsi Politik Hizbut Tahrir Sejak awal berdirinya, Hizbut Tahrir menyatakan diri sebagai partai politik dengan Islam sebagai ideologinya. Dalam maindset pemikiran mereka, Islam ditafsirkan sebagai ideologi bagi kemaslahatan ummat, yang di dalam ajarannya terdapat pedoman untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia baik politik, ekonomi,maupun sosial. Oleh karenanya Islam tidak bisa dilepaskan dari praktek kegiatan politik yang mereka anggap memiliki hukum fardu kifayah. Konsepsi partai tentang otoritas dan kepemimpinan diambil dari tradisi Islam. Referensi yang mereka jadikan panutan adalah dengan melakukan tinjauan historis kejayaan Islam di masa lalu yang ingin mereka representasikan ke dalam kehidupan moderen yang mereka nilai telah terkontaminasi oleh ide-ide serta praktek sistem Barat. Hizbut Tahrir terkenal bukan hanya karena watak politiknya yang kentara, tetapi juga karena sistem pemikirannya yang konsisten dan program 21

Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 19.

politiknya yang terpadu. Mereka menafsirkan Islam sebagai ideologi yang mengungguli sosialisme dan kapitalisme. Sistem yang mengatur segala aspek kehidupan muslim adalah syariat. Partai ini mendesak kaum muslim untuk berijtihad dalam mengelaborasi syariat secara terus-menerus. Partai ini menganggap implementasi syariat sangat penting bagi pemulihan cara hidup Islami dan negara merupakan syarat penting untuk mencapai tujuan ini. Hizbut Tahrir meniadakan semua bentuk konsensus (ijma) kecuali konsensus para sahabat Nabi, sebagai sumber yurisprudensi dan menolak dijadikannya alasan efektif rasional sebagai dasar dari deduksi analogis.22 Berbagai pengkajian, penelitian, dan studi terhadap permasalahan masyarakat dunia khususnya berbagai krisis yang menimpa ummat Islam, kemudian menggugah daya nalar Hizbut Tahrir untuk membandingkannya dengan kondisi yang ada pada masa Rasulullah SAW, masa Khulafa arRasyidin, dan masa generasi Tabi’in. Pada konteks tersebut, partai politik internasional ini menggunakan analisis historis dengan merujuk kembali kepada sirah Rasulullah SAW, dan tata cara mengemban dakwah yang beliau lakukan sejak permulaan dakwahnya, hingga beliau berhasil mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah. Dipelajari juga perjalanan hidup beliau di Madinah. Setelah melakukan kajian secara menyeluruh itu, maka Hizbut Tahrir pun memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukumhukum yang berkaitan dengan fikrah dan thariqah. Semua ide, pendapat dan hukum yang dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrir berasal dari ajaran Islam.

22

hal.173.

John L.Esposito, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Moderen (Jakarta: Mizan, 2001),

Hizbut Tahrir menolak ide-ide di luar ajaran Islam, dan menyebut ide-ide di luar Islam sebagai ideologi kufur. Menurut Hizbut Tahrir, Islam adalah prinsip ideologi yang terdiri dari aqidah dan syari’at. Aqidah merupakan fungsi untuk memecahkan persoalan manusia,

menjelaskan

bagaimana

memecahkan

persoalan

tersebut,

memelihara dan mengembangkan ideologi tersebut. Islam sebagai prinsip ideologi inilah yang kemudian menjadi pola hidup yang khas yang sangat berbeda dengan pola hidup lainnya, seperti kapitalisme, sosialisme dan ismeisme lainnya.23 Nilai kebenaran Islam adalah mutlak sebagai satu-satunya agama yang benar dan diridhai Allah SWT. Karena Itu, semua agama maupun ideologi selain Islam adalah kafir, sebab letak perbedaannya sangat mendasar, baik dari segi Aqidah (konsep dasar) maupun dan segi Nizham (sistem). Perbedaan yang dimaksud antara lain adalah: (1) Islam mengajarkan konsep spiritual (aqidah ruhiyah) dan konsep politik (aqidah siyasah) sekaligus; (2) Konsep tersebut menjadi satu bagian dari ajaran Islam. Sedang agama lain hanya mengajarkan konsep spiritual. Misalnya agama Yahudi dan Nasrani. Begitu pula dengan ideologi kapitalisme dan sosialisme, misalnya, yang hanya mengajarkan konsep politik; dan (3) dalam kedua aqidah tersebut, lslam mengajarkan sistem, baik yang berkenaan dengan ruhiyah maupun siyasah.24

23

Muhammad Hussain Abdullah, Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam. Penerjemah Zamroni (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah), h. 43. 24 Hafidz Abdurrahman, Islam: Politik dan Spiritual ( Singapura: Lisan al-Haq, 1998), h. 28-29.

Sebagai ajaran yang memiliki sistem, dalam Islam terdapat metode untuk menjaga dan memelihara syari'atnya (yang menjamin tegaknya ideologi tersebut). Metode yang berkenaan dengan penjagaan dan pemeliharaan syari’at adalah: (1) terwujudnya khilafah Islam, (2) Penerapan sistem hukuman, dan (3) jaminan revolusi dan kawalan ke atas Khilafah Islam. Ketiga motode tersebut telah disyari’atkan dalam Islam untuk diterapkan agar kebutuhan Islam sebagai agama dan ideologi dapat dipertahankan.25 Konsekwensi dari pandangan bahwa Islam agama yang benar, di mana kaum muslimin memiliki otoritas atau berada dalam posisi jauh lebih atas dari umat lain, melahirkan dikotomi darul Islam dan darul kufr. Berkenaan dengan keadaan setiap wilayah yang ada di negeri-negeri Islam sekarang ini, apakah termasuk darul Islam atau darul kufr, menurut Hizbut Tahrir, seluruhnya merupakan darul kufr, bukan darul Islam.26 Tuntunan secara kaffah merupakan suatu kemestian keimanan akan keberadaan Allah SWT, bahwasanya Al-Quran adalah kallamullah, dan Muhammad adalah Rasulullah SAW, konsekwensinya adalah meyakini dan menerima apa saja yang diinformasikan oleh Allah SWT kepada manusia melalui utusan-Nya yakni Nabi Muhammad SAW, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.27 Karena itu, penegakan syari'at Islam dalam 25

Ibid., h. 219. Darul Islam adalah suatu wilayah yang menerapkan hukum-hukum Islam dan keamanan wilayah tersebut berada di tangan Islam, yaitu di bawah kekuasaan pertahanan kaum muslim, sedang Darul Kufr adalah wilayah yang menerapkan hukum-hukum kufur atau keamanannya tidak berdasarkan pada Islam, yaitu tidak berada di tangan kekuasaan dan pertahanan kaum muslim, sekalipun mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam. Lebih jelas lihat dalam Hizbut Tahrir, Strategi Dakwah Hizbut Tahrir. Penerjemah Nurkhalis (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1997), h. 7. 27 Muhammad al-Khaththath, Menuju Iman Produktif (Bogor: PSKII,2001), h. 77. 26

arti yang seluas-luasnya merupakan suatu keniscayaan. Penerimaan atas segala aturan Islam dapat dilakukan jika berpijak pada tiga asas: (1) rasa ketaqwaan yang tertanam dan terbina pada setiap individu di masyarakat; (2) sikap saling mengontrol pelaksanaan hukum Islam dan mengawasi serta mengkordinasi tingkah laku penguasa pada masyarakat; dan (3) keberadaan negara/ pemerintahan sebagai pelaksanaan hukum syara.28 Dengan demikian, kedudukan negara dalam Islam tidak lain adalah untuk memelihara masyarakat dan anggota-anggotanya serta bertindak selaku pemimpin yang mengatur dan mementingkan urusan rakyatnya. Keberadaan terpenting sebuah negara bagi masyarakat Islam adalah untuk menerapkan hukum-hukum syara’ dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.29 Adapun bentuk negara dan pemerintahan yang dikehendaki Partai ini adalah model pemerintahan yang berbentuk kekhalifahan klasik. Model ini mereka anggap sebagai satu-satunya bentuk autentik pemerintahan Islam, yang diupayakannya untuk dihidupkan kembali bersama lembaga-lembaga tradisional yang menyertainya. Untuk mencapai tujuan ini, partai menyusun konstitusi yang memerinci sistem politik, ekomomi, dan sosial negara yang dimaksud. Hizbut Tahrir merinci dan menggambarkan sebuah sistem kekhilafahan yang sentralistik dalam arti sistem yang memberikan kekuasaan eksekutif dan legislatife kepada khalifah terpilih, yang pada dirinya sebagian besar fungsi negara terpusat. Warga negara didorong untuk menggunakan hak 28

Pusat Studi Khazanah Ilmu-ilmu Islam (PSKII), Materi Dasar Islam (Bogor: PSKII, 2001), h. 100-104. 29 Ibid., h.100-104.

mereka meminta tanggung jawab negara melalui oposisi politik yang didasarkan pada ideologi islam dan diekspresikan melalui sistem multipartai. Tujuan Hizbut Tahrir mendirikan partai politik tidak lain adalah agar dunia kembali kepada cara hidup Islam. Mereka menjelma menjadi mediator bagi program kebangkitan bangsa-bangsa Islam untuk lepas dari sistem imperialisme dan juga membersihkan umat Islam dari sisa-sisa penjajahan. Untuk mencapai tujuan dan cita-citanya, maka sebuah pendirian institusi formal berbentuk negara Islam menjadi target utama dari kelompok ini. Hizbut Tahrir dibawah kepemimpinan Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pun berusaha menggulingkan rezim pemerintahan yang ada. Meskipun tidak pernah memperoleh dukungan resmi, partai ini cukup berhasil di Yordania dan Tepi Barat sampai terjadinya penindasan terhadap kelompok oposisi pada 1957. Partai ini melakukan indoktrinasi terhadap anggotanya; menyebarkan gagasan-gagasannya melalui selebaran, kuliah, dan khutbah, dan aktif berpartisipasi dalam politik nasional dengan ikut serta dalam pemilihan parlemen.

C. Gerakan Politik Hizbut Tahrir Hizbut Tahrir merupakan partai politik kebangkitan Islam. Simbol partai yang bertuliskan Laa illaha illa Allah Muhammad Rasulullah (tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah) merupakan dasar untuk mengidentifikasinya sebagai sebuah partai politik yang berideologi Islam. Hizbut Tahrir menolak gaya berfikir sekularisme yang memisahkan antara kehidupan beragama dengan aktivitas politik praktis. Sebaliknya ia

menjadikan Islam sebagai jiwa dari politik. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Strategi politik Hizbut Tahrir bergerak pada tataran grassroot di tengah-tengah masyarakat, dan mencoba mempengaruhi dan menggerakkan masyarakat untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Setelah kesadaran masyarakat tumbuh untuk menegakkan kembali Khilafah, maka tampuk kekuasaan politik akan dapat diambil alih. Hizbut Tahrir memperkenalkan diri sebagai organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Kegiatan Hizbut Tahrir 100 % bersifat politik. Ia menolak jika dikatakan sebagai sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan seperti madrasah atau hanya sekedar nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk. Akan tetapi kegiatannya bersifat politik, dengan cara mengemukakan ide-ide (konsep-konsep) Islam beserta hukum-hukumnya untuk dilaksanakan, diemban, dan diwujudkan dalam kenyataan hidup dan pemerintahan. Hizbut Tahrir muncul dan berkembang, kemudian menyebarluaskan aktivitas dakwahnya di negeri-negeri Arab, sebagian besar negeri-negeri Islam lainnya maupun hingga ke negeri-negeri Barat dan Eropa. Kegiatan Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah Islam untuk mengubah situasi masyarakat

yang mereka anggap rusak menjadi masyarakat Islam. Hal ini dilakukan dengan mengubah ide-ide rusak itu menjadi ide-ide Islam, sehingga ide-ide ini menjadi opini umum di tengah masyarakat serta menjadi persepsi bagi mereka.

Selanjutnya

persepsi

ini

akan

mendorong

mereka

merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntutan Islam.

untuk Juga

dengan mengubah perasaan yang dimiliki anggota masyarakat menjadi perasaan Islam—yakni ridla terhadap apa yang diridlai Allah, marah dan benci terhadap apa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah—serta mengubah hubungan/ interaksi yang ada dalam masyarakat menjadi hubungan/ interaksi yang Islami, yang berjalan sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya.30 Gerakan

politik

Hizbut

Tahrir

difokuskan

pada

bagaimana

membangun kesadaran politik masyarakat untuk menerapkan hukum-hukum Allah yang berupa syariat Islam. Mereka menganggap syariat Islam sebagai solusi terbaik untuk mengatasi segala problem hidup masyarakat. Gerakangerakan sosial kemasyarakatan Hizbut Tahrir dianggapnya bersinonim dengan gerakan politik. Karena politik adalah bidang yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Gerakan politik Hizbut Tahrir dari mulai tahun awal berdirinya hingga sekarang berusaha untuk memperjuangkan tegaknya sistem Khilafah Islamiyah untuk diwujudkan dalam sebuah struktur kenegaraan. Untuk mewujudkan sistem Khilafah Islamiyah mereka menggunakan perjuangan

30

Hizb Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir, h. 23.

politik kultural. Metode ini mereka anggap cukup efektif untuk merubah paradigma berfikir masyarakat secara temporal, dan berharap setelah itu mereka memiliki massa politik yang besar untuk mendukung aktivitas politik mereka, hingga kemudian kekuasaan politik secara struktural dapat dicapainya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat politik ini tampak jelas dalam kegiatannya mendidik dan membina umat dengan tsaqafah (kebudayaan) Islam, meleburnya dengan Islam, berupaya membebaskan masyarakat dari aqidah-aqidah, pemikiran-pemikiran, serta persepsi-persepsi yang yang mereka anggap rusak, salah, dan keliru, sekaligus membebaskannya dari pengaruh ide-ide dan pandangan-pandangan yang mereka anggap kufur. Mereka dengan lantang menentang ide-ide dan pemikiran yang lahir dari Barat yang bersifat sekulistik seperti kapitalisme, liberalisme, demokrasi, Hak Asasi Manusia, pluralisme agama, Feminisme, bahkan dialog antar agama. Mereka selalu lantang menyuarakan penentangannya terhadap ide-ide yang mereka anggap merupakan ide-ide, aqidah-aqidah, dan persepsi-persepsi yang salah dan keliru. Terhadap ide-ide tersebut, Hizbut Tahrir beraksi dengan cara

menjelaskan

kerusakannya,

menampakkan

kekeliruannya,

dan

menjelaskan ketentuan hukum Islam dalam masalah tersebut. Segala kajian yang berhubungan dengan permasalahan ummat serta solusi pemecahannya berhasil mereka rangkum dalam serangkayan buah karya baik berberntuk

selebaran, booklet, majalah, dan buku. Adapun karya-karya buku

yang

mereka publikasikan ke ranah publik antara lain:31 1. Nizhamul Islam (Peraturan Hidup dalam Islam) 2. Nizhamul Hukmi fil Islam (Sistem Pemerintahan dalam Islam) 3. Nizhamul Iqtishadi fil Islam (Sistem Ekonomi dalam Islam) 4. Nizhamul Ijtima’iy fil Islam (Sistem Pergaulan dalam Islam) 5. At-Takattul al-Hizbiy (Pembentukan Partai Politik) 6. Mafahim Hizbut Tahrir (Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir) 7. Daulatul Islamiyah (Negara Islam) 8. Al-Khilafah (Sistem Khilafah) 9. Syakhshiyah Islamiyah – 3 jilid (Membentuk Kepribadian Islam) 10. Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir (Pokok-pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir) 11. Nadharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir (Beberapa Pandangan Politik Hizbut Tahrir) 12. Kaifa Hudimatil Khilafah (Persekongkolan Meruntuhkan Khilafah) 13. Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsla (Politik Ekonomi yang Agung) 14. Al-Amwal fi Daulatil Khilafah (Sistem Keuangan Negara Khilafah) 15. Nizhamul ‘Uqubat fil Islam (Sistem Sanksi Peradilan dalam Islam) 16. Ahkamul Bayyinat (Hukum-hukum Pembuktian) 17. Muqaddimatu ad-Dustur (Pengantar Undang-undang Dasar Negara Islam)

31

Hizbut Tahrir, “Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir,” artikel diakses pada 2 November 2007 dari http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=2

Dan banyak lagi buku-buku, booklet, maupun selebaran yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, baik yang menyangkut ide maupun politik. Seluruh kegiatan politik tersebut dilakukan tanpa menggunakan cacacara kekerasan (fisik/senjata). Akan tetapi sebatas aktivitas menyampaikan ide-ide (konsep-konsep) dengan lisan atau tulisan, sesuai jejak dakwah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Hizbut Tahrir mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam kehidupan dan agar Aqidah Islamiyah dapat menjadi dasar negara dan dasar konstitusi serta undang-undang. Adapun metode yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam mengemban dakwah adalah hukum-hukum syara', yang diambil dari thariqah (metode) dakwah Rasulullah SAW, sebab bagi mereka thariqah itu wajib diikuti. Landasan berfikir mereka itu sebagaimana firman Allah SWT:

‫ن َﻳ ْﺮﺟُﻮ اﻟﱠﻠ َﻪ وَا ْﻟ َﻴ ْﻮ َم‬ َ ‫ﻦ آَﺎ‬ ْ ‫ﺴ َﻨ ٌﺔ ِﻟ َﻤ‬ َ‫ﺣ‬ َ ‫ﺳﻮَ ٌة‬ ْ ‫ل اﻟﱠﻠ ِﻪ ُأ‬ ِ ‫ن َﻟ ُﻜ ْﻢ ﻓِﻲ َرﺳُﻮ‬ َ ‫َﻟ َﻘ ْﺪ آَﺎ‬ ‫ﺧ َﺮ َو َذ َآ َﺮ‬ ِ ‫اﻟﱠﻠ َﻪ َآﺜِﻴﺮًا) (اﻟْﺂ‬ ٢١

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan Hari Kiamat, dan dia banyak menyebut Allah (dengan membaca dzikir dan mengingat Allah)." (QS Al Ahzab: 21)

‫ﺤ ِﺒ ْﺒ ُﻜ ُﻢ اﻟﻠﱠ ُﻪ َو َﻳ ْﻐ ِﻔ ْﺮ َﻟ ُﻜ ْﻢ ُذﻧُﻮ َﺑ ُﻜ ْﻢ وَاﻟﱠﻠ ُﻪ‬ ْ ‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ ﻓَﺎ ﱠﺗ ِﺒﻌُﻮﻧِﻲ ُﻳ‬ َ ‫ﺤﺒﱡﻮ‬ ِ ‫ن ُآ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ُﺗ‬ ْ ‫ﻞ ِإ‬ ْ ‫ُﻗ‬ ‫ﻏَﻔُﻮ ٌر‬

(٣١)

‫رَﺣِﻴ ٌﻢ‬

"Katakanlah: 'Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian." (QS Ali Imran: 31) Menurut Hizbut Tahrir kaum muslimin saat ini hidup di Darul Kufur— karena diterapkan atas mereka hukum-hukum kufur yang tidak diturunkan Allah SWT—maka keadaan negeri mereka serupa dengan Makkah ketika Rasulullah SAW diutus (menyampaikan risalah Islam). Untuk itu fase Makkah wajib dijadikan sebagai tempat berpijak dalam mengemban dakwah dan mensuriteladani Rasulullah SAW. Berdasarkan sirah Rasulullah SAW, Hizbut Tahrir menetapkan metode perjalanan dakwahnya dalam 3 (tiga) tahapan.32 Pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan (Marhalah At-Tatsqif), yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir, dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai. Kedua, tahapan berinteraksi dengan umat (Marhalah Tafa'ul Ma'a Al Ummah), yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. Ketiga, tahapan pengambilalihan kekuasaan (Marhalah Istilaam Al Hukm), yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia. Metode dakwah

tersebut merupakan strategi politik Hizbut Tahrir

yang baku. Untuk saat ini, kegiatan politik Hizbut Tahrir baru memasuki tahapan pembinaan dan pengkaderan, serta berinteraksi dengan masyarakat.

32

Ibid., h. 34.

Sedangkan pada tahapan pengambilalihan kekuasaan, Hizbut Tahrir masih melihatnya sebagai proses yang pada akhirnya akan terwujud. Pada metode pertama dan kedua dapat dikatakan upaya sebuah partai untuk melakukan rekruitmen politik. Dalam kegiatan rekruitmen politik, Hizbut Tahrir menerima keanggotaan setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau bukan, berkulit putih ataupun hitam. Hizbut Tahrir menjadi wadah bagi aspirasi politik kaum muslimin dan menyeru mereka untuk mengemban dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturan Islam, tanpa memandang lagi kebangsaan, warna kulit, maupun madzhab mereka. Hizbut Tahrir melihat semuanya dari pandangan Islam. Cara mengikat individu-individu di dalam Hizbut Tahrir adalah dengan memeluk aqidah Islam, matang dalam tsaqafah Hizbut Tahrir, mengambil dan menetapkan ide-ide serta pendapat-pendapat Hizbut Tahrir.

33

Tiada

pemaksaan bagi individu untuk menjadi anggota Hizbut Tahrir, individu itu sendiri yang mengajukan dirinya sebagai anggota Hizbut Tahrir, setelah sebelumnya terlibat dengan Hizbut Tahrir. Hal itu muncul ketika dakwah telah berinteraksi dengannya dan dia telah mengambil dan menetapkan ide-ide serta persepsi-persepsi Hizbut Tahrir. Jadi ikatan yang menjalin anggota Hizbut Tahrir adalah akidah Islam dan tsaqafah Hizbut Tahrir yang lahir dari aqidah tadi.

33

Ibid., h.21.

Dakwah secara kolektif menjadi cara utama untuk memperbanyak dukungan dan hal tersebut dikakukan oleh Hizbut Tahrir dengan melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut: 34 (1)

Tsaqafah Murakkazah, aktivitas ini dilakukan oleh Hizbut Tahrir melalui halaqah-halaqah yang dilakukan oleh individu (pengikut Hizbut Tahrir) dalam rangka membangun kerangka Hizbut Tahrir, memperbanyak pendukung, serta melahirkan kepribadian Islam di kalangan para pengikut dan anggota Hizbut Tahrir sehingga mereka mampu mengemban dakwah, mengarungi medan kehidupan dengan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik.

(2)

Tsaqafah Jama’iyah, yang disampaikan kepada umat Islam secara umum, berupa ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah diadopsi oleh Hizbut Tahrir. Ini dilakukan melalui pengajian-pengajian umum di mesjid-mesjid atau di balai-balai pertemuan, gedung-gedung dan tempat umum, juga melalui media massa buku-buku dan selebaranselebaran untuk mewujudkan kesadaran umat secara umum sekaligus berinteraksi dengan umat.

(3)

Shira’al fikri (pergolakan pemikiran), untuk menentang kepercayaan/ ideologi, aturan dan pemikiran-pemikiran kufur. Menentang segala bentuk aqidah yang rusak, pemikiran yang keliru, persepsi yang salah dan sesat dengan cara mengungkapkan kepalsuan, kekeliruan, dan pertantangannya dengan Islam, juga membersihkan umat dari segala bentuk pengaruh dan implikasinya. 34

Ibid., h. 36-38.

(4)

Kifah as-Siyasi (perjuangan politik), aktivitas ini bisa berbentuk: a. Berjuang menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi Islam. Menghadapi segala bentuk penjajahan, baik itu berupa penjajahan pemikiran, politik, ekonomi, maupun militer, mengungkapkan akar dan membongkar persekongkolan negara-negara kafir sehingga umat bebas dari segala bentuk dominasi mereka. b. Menentang para penguasa di negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam lainnya. Membongkar kejahatan mereka, menyampaikan nasihat dan kritik dan mencoba merubah tingkah laku mereka setiap kali mereka melahap hak-hak umat, atau pada saat mereka tidak melaksanakan kewajibannya terhadap umat, atau ketika mereka menyalahi hukum-hukum Islam. Dan melakukan aktivitas untuk

menghapuskan

kekuasaan

mereka,

kemudian

menggantikannya dengan kekuasaan yang merujuk pada sistem hukum Islam. (5).

Mengadopsi kemaslahatan umat dan melayani seluruh urusannya sesuai dengan hukum-hukum syara’.

Pembinaan kader Hizbut Tahrir dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Yang memimpin para perempuan adalah para suami, muhrimnya atau para perempuan. Dengan dilakukannya aktivitas pembinaan dengan metode dakwah yang mengikuti Rasulullah SAW maka diharapkan terbentuk individu/kelompok yang Islami dan memahami konteks pentingnya Daulah

Khilafah dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang Islami. Hubungan internal dibangun dan dilandasi dengan metode dakwah, sehingga tidak ada perbedaan kebijakan antara Hizbut Tahrir yang berpusat di Jerussalem dan Hizbut Tahrir-Hizbut Tahrir cabang yang tersebar diberbagai negara. Inti dari perjuangannya adalah menegakkan Daulah Khilafah, sehingga segala bentuk masalah yang mendera kaum muslim dikritisi dan diberikan solusi berupa penegakan Daulah Khilafah. Dengan metode dakwah yang demikian kuat, tak heran apabila organisasi Hizbut Tahrir begitu kuat dan memiliki pendukung yang militan dalam memperjuangkan tujuan organisasinya. Militansi anggota Hizbut Tahrir bisa dilihat dalam aksi-aksi demonstrasinya. Dalam mengkritik atau menanggapi berbagai isu, baik itu isu negara tempat Hizbut Tahrir itu berada, maupun isu internasional. Untuk mewadahi anggota-anggotanya tersebut sejak awal, partai ini sudah mendirikan cabang-cabang di Suriah, Lebanon, Kuwait, dan Irak. Meskipun meningkatnya pengaruh Nasser telah menghalangi upayanya untuk meraih dukungan massa, pada awal 1960-an rasa percaya diri partai ini semakin besar dan berpuncak pada dua upaya kudeta di Amman pada 1968 dan 1969. Kedua upaya kudeta ini dibarengi dengan langkah-langkah serentak di Damaskus dan Baghdad. Kospirasi serupa juga muncul di Baghdad (1972), Kairo (1974), dan Damaskus (1976). Pada tahun-tahun terakhir, partai ini menafsirkan kebangkitan Islam sebagai bukti masyarakat menerima gagasannya. Sejak krisis teluk 1990-1991, optimismenya terus bertambah karena yakin bahwa ketidaktulusan gerakan

dan rezim politik dikawasan ini telah terungkap dan opini publik kini menghargai kebenaran pemahaman partai ini mengenai Islam dan pendekatan militan dan progressif terhadap perubahan. Kepatuhan kakunya kepada ideologi membuat partai ini tidak mau bekerja

sama

dengan

kelompok

Islam

lainnya,

dan

pendekatan

kontrofersialnya menyebabkan ia dikutuk secara luas. Meskipun pengutukan itu diisolasi dan dipinggirkan, para anggotanya aktif di Yordania, Suriah, wilayah pendudukan, Irak, Lebanon, Afrika Utara, (terutama Tunisia), Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Sudan, Turki, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan sebagian Eropa, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Rumania, serta Yugoslavia. Di dunia muslim, kelompok ini memperoleh kebebasan yang lebih besar seperti di Yordania dan Kuwait. Berbagai aktivitasnya dikoordinasikan dan diprioritaskan di seluruh wilayah Arab Islam, yang mencerminkan struktur partai yang memiliki sistem dan kinerja organisasi yang baik, berdisiplin tinggi dan tersentralisasi. Keanggotaan atau kader merupakan ciri khas dari sebuah partai politik moderen. Hizbut Tahrir yang giat menjaga homogenitas ideologinya, pun mengikuti arus politik moderen dengan mengadakan doktrinisasi ideologis, yang mengikat anggota, para pelajar sekolah menengah, mahasiswa, serta para sarjana baru. Kini, setelah melalui perjuangan panjang selama kurang lebih 54 tahun lamanya, Hizbut Tahrir pada era di mana batas-batas negara semakin pudar, malah semakin terlihat mengaktualisasikan diri. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan pengembangan demokrasi global,

maka profil Hizbut Tahrir ini dapat mudah diakses diberbagai media, baik internet, media cetak, televisi, maupun radio. Globalisasi dengan segala bentuk, ragam, serta dampaknya ternyata menjadi gerbang strategis bagi penyebaran pemikiran dan gagasan partai politik internasional ini. Dapat dikatakan bahwa eksistensi Hizbut Tahrir dalam kancah perpolitikan di satu negara sangat tergantung kepada faktor situasi dan kondisi sistem pemerintahan lokal, kebijakan-kebijakan politik internasional, serta arus demokrasi. Misalnya saja Hizbut Tahrir sangat sulit berkembang di Arab Saudi, salah satu sebabnya karena pemerintahan Arab Saudi berada di bawah dominasi Wahabiyah-nya yang sangat kuat, sehingga dapat memasung segala gerakan yang kontra dengan pahamnya.. Atau betapa Hizbut Tahrir tak lepas dari perlakuan diskriminasi dan intimidasi di negara-negara Eropa ketika mencuatnya isu terrorisme misalnya. Dan terbukti setelah keran reformasi dibuka tahun 1998 di Indonesia Hizbut Tahrir dapat berkembang pesat khususnya ketika rezim otoritarian tumbang dan proses demokratisasi berlangsung. Eksistensi Hizbut Tahrir di Indonesia baru nampak jelas muncul kepermukaan pada era 1998 tersebut. Ini nampak pada berbagai aktivitas politik Hizbut Tahrir yang gencar dilakukan pasca reformasi tersebut.35 Adapun kegiatan Hizbut Tahrir terkait dengan wacana globalisasi dapat terlihat pada beberapa event seperti pada acara diiskusi yang membedah buku "Wajah Liberal Islam di Indonesia" yang diselenggarakan BEM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Aula Madya UIN, 30 September 2002. Pada event itu Ismail Yusanto sebagai Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia banyak 35

Lebih jelasnya lihat Hizbut Tahrir, Kaleidoskop Aktivitas Politik Dan Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI ), artikel diakses dari http://www.hizbuttahrir.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=429

mengemukakan gagasan-gagasan Taqiyuddin an-Nabhani tentang khilafah Islam dan penerapan syariat Islam di Indonesia untuk melindungi kepentingan umat dalam percaturan global. Dalam forum diskusi itu Ismail menyarakan penentangannya terhadap imperialisme dan kapitalisme global serta globalisasi. Pada 29 April 2005, Hizbut Tahrir bersama dengan berbagai komponen umat Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) mengadakan diskusi publik dan demo besar bertema Menolak Liberalisasi Air dalam Undang-Undang Sumber Daya Air di Jakarta. Hizbut Tahrir sepakat bahwa Undang-Undang tersebut harus di tolak dan diganti dengan pengaturan yang sesuai dengan syariah Islam yang mempu mempertahankan hak dasar rakyat atas air dan memungkinkan pengelolaan air secara adil. Kemudian pada awal November 2005 Ismail Yusanto sebagai Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia diundang dalam seminar internasional di Dushisha University Kyoto, Jepang untuk berbicara tentang tantangan modernisasi dan globalisasi dan kebangkitan agama tepatnya dalam Konferensi Internasional dengan tema "Modernization and National Identity in East Asia: Globalization and the Revival of Religion",

yang

diselenggarakan oleh Center for Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions (CISMOR).36 Selanjutnya yang paling update dari gerakan Hizbut Tahrir yang berusaha menunjukkan kekuatan globalnya adalah pada Konferensi Khilafah Internasional (KKI) yang diselengarakannya di Glora Bung Karno, Jakarta, 36

Muhammad Ismail Yusanto: Mengkampanyekan Syari'ah Dan Khilafah Islam Dari Indonesia Sampai Amerika, artikel diakses pada 2 November 2007 dari http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=2

pada tanggal 12 Agustus 2007. Konferensi yang ternyata mampu menghadirkan lebih kurang 100 ribu peserta itu, menurut Hizb, dilaksanakan semata sebagai medium untuk meneguhkan komitmen umat Islam terhadap perjuangan penegakan syariah dan khilafah. Dengan berbagai gerakan tersebut, meskipun terdapat berbagai tantangan dan hambatan global, Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan,

Tajikistan,

Kirgistan,

Pakistan,

Malaysia,

Indonesia, dan

Australia. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ideide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Sampai dengan tahun 2007 saat ini telah terdapat berbagai links tentang Hizbut Tahrir dan Khilafah.

37

Terdapat berbagai halaman web di

berbagai belahan dunia yang menggunakan berbagai macam bahasa, diantaranya, bahasa Arab, Inggris, Rusia, Perancis, Jerman, Poland, Belanda, Denmark, Turki, Uzbekistan, Urdu, Bengali, Indonesia, dan Malaysia yang mungkin dapat menjawab persoalan mengenai Hizbut Tahrir yang mencoba menampilkan opsi alternaif bagi umat sebagai jalan untuk mengembalikan semula kehidupan Islam serta kesatuan umat di seluruh dunia melalui Sistem 37

Hizbut Tahrir, “Links Hizbut Tahrir,” artikel di akses pada 2 November 2007 dari http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=2

Khilafah Islamiyah.

BAB IV GLOBALISASI DAN KEBANGKITAN KHILAFAH ISLAMIYAH DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR

A. Makna Globalisasi Bagi Hizbut Tahrir Hizbut Tahrir adalah partai politik internasional yang berupaya mendakwahkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Fokus kajian partai ini mencakup

permasalahan

internasional.

Maka

tema

globalisasi

yang

komprehensif dan multidimensional ini pun tak luput dari perhatian dan pengkajian Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir dalam berbagai kesempatan berusaha menyusun pandangannya tentang globalisasi ini. Memang tidak ada buku khusus terbitan Hizbut Tahrir yang mewakili secara ilmiah tentang globalisasi, namun pandangan mereka tentang globalisasi tetap ada, mereka hadir, menatap, merasakan, dan memberikan kritik serta komentar-komentarnya dalam sebuah seminar maupun berbentuk selebaran-selebaran, dan artikelartikel kecil. Pada umumnya Hizbut Tahrir paham tentang wacana globalisasi. Menurut juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto, globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah perspektif perkembangan kehidupan masyarakat dunia yang berkembang tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.38 Dalam perspektif perkembangan itu, maka globalisasi adalah keniscayaan dan akan datang seiring dengan kemajuan. 38

Wawancara Pribadi dengan Muhammad Ismail Yusanto, Jakarta, 04 Sepember 2007.

Hizbut Tahrir tidak menentang kemajuan sains dan teknologi. Segala macam sains seperti kedokteran, teknik, matematika, astronomi, fisika, kimia, pertanian, industri, transportasi, komunikasi, ilmu kelautan, geografi, dan sebagainya pada dasarnya adalah boleh, bahkan harus dikuasai bila kemanfaatannya sangat diperlukan demi kemajuan material umat manusia. Sains semacam itu bersifat universal dan tidak terkait nilai (value free), sehingga boleh diambil dan diterapkan oleh umat Islam selama tidak bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam. 17 Namun Hizbut Tahrir dengan lantang menolak globalisasi ”ala Barat” yaitu globalisasi sebagai suatu proses perubahan sosial yang berusaha mengubah masyarakat tradisonal menjadi masyarakat modern dengan mengambil model masyarakat Barat yang sekular. Labih lanjut Ismail Yusanto mengatakan globalisasi merupakan upaya uniformitas yang mencakup fear, fun, food, fashion, and faith.39 Tema global ini merupakan penyeragaman kekhawatiran atau bisa disebut adanya kekuatan global yang menyebabkan kekhawatiran dan ketundukan masyarakat dunia terhadapnya. Penyeragaman kesenangan, makanan, serta mode atau fashion lebih ditujukan kepada upaya uniformitas budaya. Bahwa misalnya McDonald atau fast food menjadi menjadi menu makanan global, atau cara berpakaian model Barat seperti kemeja, dasi, atau celana jeans, kemudian model rambut sheggy menjadi trend center masyarakat dunia. Yang terakhir, penyeragaman keyakinan baik berupa agama, maupun ideologi merupakan satu hal yang tidak luput dari perhatian para pengamat. Ada sebuah upaya besar untuk melakukan ekspansi keyakinan

39

Wawancara Pribadi dengan Muhammad Ismail Yusanto.

hingga diharapkan dunia dapat memiliki satu pemahaman yang sama, atau hukum yang sama untuk mengatur masyarakat global. Khusus dalam bidang ekonomi, Hizbut Tahrir memahami bahwa globalisasi adalah sebuah aktivitas perekonomian yang menekankan pada privatisasi, anti intervensi negara dalam ekonomi, dan kepercayaan absolut pada mekanisme pasar.40 Bagi Hizbut Tahrir adanya optimalisasi kebijakan pasar bebas secara besar-besaran merupakan strategi globalisasi yang dipaksakan atas dunia.41 Berbagai perusahaan melakukan merger, menjadi besar dan menonjol sebagai pemain ekonomi utama yang mendiktekan kebijakannya terhadap berbagai rejim pemerintahan. WTO, IMF, dan World Bank dimanfaatkan oleh negara-negara Adi Daya sebagai alat untuk melakukan campur tangan dan menekan kebijakan ekonomi berbagai negara. Penolakan Hizbut Tahrir terhadap globalisasi “ala Barat” ini karena partai ini memahaminya sebagai bentuk imperialisme yang paling mutakhir, sebagai wujud dari kapitalisme modern, dan sebagai bentuk hegemoni politik tunggal Amerka Serikat.42 1. Bentuk Imperialisme Paling Mutakhir Setelah memahami proses globalisasi, maka Hizbut Tahrir merangkum definisi umum globalisasi sebagai bentuk imperialisme yang paling mutakhir. Terlepas dari perspektif perkembangan, sesungguhnya globalisasi hanyalah 40

Muhammad Ismail Yusanto, “Kebangkitan Islam Menantang Modernisasi dan Globalisasi: Perjuangan Hizbut Tahrir di Indonesia,” Makalah presentasi pada: Konferensi Internasional Modenization and National Identity in East Asia: Globalization and The Revival of Religion diselenggarakan oleh Center for Interdiciplinary Study of Monotheistic Religions (CISMOR, Kyoto Jepang, November 2005, h. 2. 41 Taqiyuddin an-Nabhani, Konsepsi Politik Hizbut Tahrir(Edisi Mu’tamadah). Penerjemah M. Shiddiq Al-Jawi (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia Press, 2006), h. 38. 42 Lihat Muhammad Ismail Yusanto, “Kebangkitan Islam Menantang Modernisasi dan Globalisasi: Perjuangan Hizbut Tahrir di Indonesia,” h. 1-12.

istilah

yang

substansinya

adalah

imperialisme.

Imperialisme

adalah

pemaksaan dominasi politik, militer, budaya, dan ekonomi atas suatu negara untuk dieksploitasi.43 Imperialisme atau penjajahan (isti'mariyah) merupakan metode baku dari ideologi kapitalisme dalam menyebarkan pengaruhnya. Kendati merupakan metode baku, tapi manifetasi imperialisme muncul dalam beragam bentuk, bisa berupa dominasi militer, politik, ekonomi, budaya maupun bentuk yang lain. Pada era globalisasi, Hizbut Tahrir memandang adanya perubahan yang cukup signifikan dalam pola atau pun metode imperialisme. Kalau dahulu pada abad 19 dan Abad 20, imperialisme begitu terbuka dan mewujud dalam bentuk dominasi militer oleh negara-negara imperium Barat terhadap negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Maka pasca Perang Dunia Kedua tepatnya tahun 1945, imperialisme fisik (militer) berakhir. Dunia berharap bahwa setelah itu imperialisme tidak akan ada lagi. Tapi dunia harus kecewa karena ternyata imperialisme terus berlangsung. Ia hanya berubah wajah. Melalui dominasi politik-ekonomi dengan jargon modernisasi dan globalisasi, imperialisme terus berlangsung khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang baru merdeka dari penjajahan Barat. Globalisasi pada praktiknya hanya merupakan usaha negara-negara Barat untuk terus mengukuhkan dominasinya atas negara-negara bekas jajahan pasca Perang Dunia II itu. Maka pada era globalisasi pasca Perang Dunia Kedua (PD II) ini, imperialisme dikenal sebagai “penjajahan gaya baru” atau neo imperialisme. Namun kemudian seiring dengan perkembangan globalisasi, terdapat fakta 43

Taqiyuddin an-Nabhani, Konsepsi Politik Hizbut Tahrir(Edisi Mu’tamadah). Penerjemah M. Shiddiq Al-Jawi (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia Press, 2006), h.14-15.

empirik bahwa negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat (AS) telah kembali kepada metode imperialisme gaya lama. Khususnya pasca 11 September 2001 saat menara kembar World Trade Center (WTC) di New York dan Gedung Pentagon di Washington runtuh oleh serangan dua pesawat terbang yang dibajak oleh para teroris. Sejak saat itu negara-negara Barat yang dipelopori oleh Amerika mengumumkan perang terbuka terhadap terorisme. Kemudian muncullah isu tentang keidentikkan Islam dengan terorisme. Amerika Serikat mengklaim bahwa Al-Qaeda adalah organisasi teroris internasional yang lahir dari paham ekstrimis fundamentalis Islam. Sejak saat itu pendudukan gencar dilakukan Amerika di negara-negara berbasis Islam yang diduganya sebagai gerbong jaringan teroris, kemudian Amerika membangun pangkalan-pangkalan militer di negara-negara seperti Afganistan dan Irak. Maka globalisasi, juga berarti perang global melawan terorisme (the global war on terorrism), sesungguhnya semua menuju satu titik yang sama, yaitu imperialisme negara-negara Barat kapitalis atas negara-negara lain, terutama negara-negara di Dunia Islam. Lebih ekstrim, melalui juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto, Hizbut Tahrir menganggap globalisasi hanyalah istilah kosong yang tidak memberi kontribusi apa pun bagi dunia, khususnya dunia Islam, kecuali hanya memberi jalan bagi imperialisme itu sendiri untuk terus mencengkeram dan mengeksploitasi dunia demi nafsu serakahnya yang tidak pernah kenyang.44

44

Wawancara Pribadi dengan Muhammad Ismail Yusanto.

2. Wujud Kapitalisme Modern Hizbut Tahrir menilai dalam proses globalisasi ini, ada keterkaitan antara penjajahan gaya baru atau neo imperialisme dengan ideologi kapitalis. Adapun keterkaitan penjajahan dengan kapitalisme berkisar di antara dua fakta berikut:45 Pertama, kuatnya keterkaitan itu, yaitu bahwa penjajahan hanya menjadi thariqah (metode) untuk menyebarkan fikrah (konsep) kapitalisme, yang berarti bahwa fokus perhatian utama adalah penyebaran kapitalisme. Kedua, lemahnya keterkaitan ini, yakni bahwa fokus perhatian utama adalah penjajahan itu sendiri. Sedang fokus perhatian kedua adalah penyebaran kapitalisme. Jadi seakan-akan penjajahan lebih dekat sebagai tujuan dari pada sebagai thariqah. Bagaimana pun kuat lemahnya relasi yang terbentuk antara penjajahan dengan program penyebarluasan ide kapitalisme, menurut Hizbut Tahrir semuanya tergantung

dari situasi dan kondisi negeri-negeri yang hendak

menjadi objek penjajahan atau pendudukan. Bilamana negeri tersebut adalah negeri yang berbudaya dan memiliki peradaban, maka metode penjajahan akan lebih condong pada upaya penyebarluasan pengaruh ideologi kapitalisme. Dengan begitu negara penjajah akan lebih mudah mendominasi dan leluasa menguasai kekayaan alamnya. Namun jika negeri tersebut tidak memiliki peradaban tertentu, maka negeri tersebut hanya perlu dijajah, dirampas kekayaannya, dan didominasi. Ada pun di dunia Islam, di Timur Tengah dan Afrika Utara, atau di Asia Tengah dan Asia Tenggara, negara-negara penjajah –di bawah pimpinan

45

an-Nabhani, Konsepsi Politik Hizbut Tahrir, h. 16.

Amerika Serikat- disamping memaksakan dominasi politik, militer, ekonomi, di dunia Islam untuk mengeksploitasi manfaat-manfaat materialnya, juga berupaya untuk menyebarkan kapitalisme pada banyak bidang. Inilah yang disebut sebagai globalisasi kapitalisme. Misalnya perhatian negara-negara penjajah terhadap konferensi-konferensi seperti ”konsferensi emansipasi” dan ”kesetaraan gender”. Demikan pula adanya rencana AS untuk Timur Tengah, pemaksaan dominasi budaya pada apa yang dikenal dengan ”rekonstruksi peradaban”, ”dialog antar agama”, ”titik temu peradaban”, dan upaya intensif mengubah atau mengganti kurikulum pendidikan untuk memutuskan keterkaitan kaum Muslim dengan peradaban dan budaya mereka.46 Maka globalisasi adalah proses menyeragamkan dunia ke dalam ideologi tunggal yaitu kapitalisme. Kapitalisme global menerapkan prinsipprinsip neo liberalisme oleh badan-badan dunia seperti IMF, WTO dan Bank Dunia yang sengaja dibentuk untuk melancarkan semua usaha dominasi dan eksploitasi bangsa-bangsa yang lemah.47 Tujuan dari itu semua adalah agar seluruh dunia memeluk ideologi ini sebagai satu-satunya ideologi yang diklaim absah menjadi pemenang sejarah, khususnya setelah kehancuran Komunisme tahun 1991. 3. Hegemoni Politik Tunggal Amerika Serikat Hizbut Tahrir mencatat bahwa yang menguasai mekanisme globalisasi adalah negara industri yang tergabung dalam negara Adi Daya.

46

48

Menurut

Ibid., h. 17. Muhammad Ismail Yusanto, “Kebangkitan Islam Menantang Modernisasi dan Globalisasi: Perjuangan Hizbut Tahrir di Indonesia,” h. 7. 48 Menurut Hizb negara adi daya adalah negara-negara G-8, yaitu tujuh negara industri (Amrika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Kanada) di tabah dengan Rusia, telah mendominasi kebijakan ekonomi dan moneter dunia. Kemudian ditambah dengan Cina, yang 47

juru bicara Hizbut Tahrir Inggris, Dr. Imran Waheed, globalisasi bermakna universalisasi nilai-nilai Barat ke segala penjuru dunia. Menurutnya proyek globalisasi didominasi oleh peradaban Barat.49 Kedudukan negara pertama di dunia bukan lah hal yang baru. Itu sudah ada sejak lama. Dalam sejarah kuno, Mesir, Romawi, Daulah Islamiyah di masa Khulafa Ar-Rasyidin pernah menjadi negara pertama. Perancis pernah pula menjadi negara pertama, Daulah Utsmaniyah, sebagai negara Khilfah Islamiyah pernah menjadi negara pertama hampir tiga abad lamanya. Hingga pertengahan abad ke-18 M. Sebelum Perang Dunia Kesatu (PD I), Jerman adalah negara pertama di dunia. Setelah PD I, Inggris merupakan negara pertama dan menjelang Perang Dunia II, Inggris menjadi negara pertama. Perang Dunia II meledak dan Amerika Serikat terjun ke dalam perang tersebut. Perang berakhir, dan menandai terbukanya keran globalisasi, Amerika menjadi negara pertama dalam merancang politik internasional dan konstelasi internasional sedemikian sehingga ia menjadi negara yang paling mampu untuk menjadikan politik internasional berada di pihaknya. Amerika terus mendominasi posisi internasional hingga tidak mungkin ada atau terjadi peristiwa-peristiwa politik kecuali atas kehendaknya. Hizbut Tahrir mengutip pernyataan mantan Mentri Luar Negeri Prancis, Hober Fiderin, dalam bukunya Taruhan-taruhan Prancis di Era mempunyai kekuatan Ekonomi yang besar, kekuatan nuklir, populasi penduduk yang besar, keanggotaan tetap dalam Dewan Keamanan PBB, maka menurut Hizb negara-negara adidaya di dunia saat ini adalah sembilan negara ini. Lebih jelas lihat dalam Taqiyuddin an-Nabhani, Konsepsi Politik Hizbut Tahrir(Edisi Mu’tamadah). Penerjemah M. Shiddiq Al-Jawi (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia Press, 2006), h. 48. 49 Dr. Imran Waheed, “Tanda-tanda Kehancuran Peradaban Barat,” artikel diakses pada 22 November 2007 dari http://hayatulislam.multiply.com/journal/item/137/Makalah_Pembicara_KKI_2007_2TandaTanda_Kehancuran_Peradaban_Barat

Globalisasi mengatakan, ”sesungguhnya keberadaan satu-satunya kekuatan ini (Amerika Serikat) yang mendominasi seluruh bidang ekonomi, teknologi, militer, moneter, bahasa, dan budaya, merupakan kondisi yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah.” Fiderin berkata, ”sesungguhnya Amerika Serikat menduduki peringkat nomer satu di dunia tanpa pesaing. Setelah itu pada peringkat kedua, adalah tujuh negara yang mempunyai pengaruh dunia, yaitu Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, Cina, Jepang, dan India, asalkan mereka mau menetapkan untuk memperluas visinya yang selama ini masih bersifat regional.”50 Dalam pandangan Fiderin, terdapat banyak tolak ukur untuk menyusun peringkat negara-negara Adidaya tersebut, diantaranya adalah pendapatan nasional, taraf kemajuan teknologi, senjata nuklir, lalu tingkat kuantitas dan kualitas

persenjataan,

keterikatan

dengan

organisasi

dan

lembaga

internasional, seperti Dewan Keamanan PBB, Kelompok G-8, atau Uni Eropa, lalu penyebaran bahasa dan pengaruh budaya yang diwarisi dari generasi terdahulu.51 Dalam persyaratan tersebut, Amerika adalah negara yang memenuhi semua kriteria. Dengan melimpahnya kekayaan, tercukupinya jumlah kaum terpelajar, dan pemikir, serta adanya suasana kebebasan dan kesungguhan yang menguasai Amerika, maka kekuatan Amerika adalah kekuatan yang nyata, bukan kekuatan yang hanya nampak secara lahiriyah. Saat ini Amerika mempunyai galangan kapal nuklir yang besar, mengungguli apa yang dimiliki negara-negara nuklir lainnya dengan berlipat 50 51

an- Nabhani, Konsepsi Politik Hizbut Tahrir, h. 38-39. Ibid., h. 38-39.

ganda. Jika anggaran militer Amerika dibandingkan dengan negara-negara Adidaya lainnya, akan nampak keunggulan Amerika atas negara-negara itu. Pada tahun 2002 anggaran militer negara-negara Adidaya Barat adalah sebagai berikut:52 Inggris: 35 miliar USD, Perancis: 32 miliar USD, Jerman: 23 miliar USD. Jadi jumlah total anggaran militer ketiga negara adidaya tersebut berjumlah 90 miliar USD. Adapun anggaran militer Amerika sendiri besarnya 350 Miliar USD. Apalagi terdapat perbedaan jenis persenjataan dan juga pendapat sebagian pengamat bahwa Amerika mendahului Eropa puluhan tahun dari segi kemajuan teknologi. Amerika juga menguasai PBB dan juga segenap badan-badan dunia bentukan PBB. Negeri ini juga memiliki dana terbesar di Bank Dunia dan IMF, dan selanjutnya memiliki pengaruh politik yang luas yang menjadi bidang pekerjaan Bank Dunia dan IMF. Demikian pula Amerika berusaha memperkuat perdagangan dunia melalui politik globalisasi yang menjadi senjata WTO. Ia berusaha menjadikan WTO sebagai salah satu sarananya untuk mengintervensi pasar-pasar lokal dengan dalih tarif bea masuk bersama. Dengan

demikian

Amerika

berupaya

untuk

melakukan

liberalisasi

perdagangan. Karena Amerika mempunyai kekuatan ekonomi yang besar, mempunyai perusahaan multinasional dan transnasional yang paling banyak, Amerika pun memanfaatkan ’kedok’ peraturan yang dikeluarkan oleh WTO untuk kepentingan Amerika dalam rangka membuka pasar-pasar yang nyaris tertutup atau sulit diintegrasikan dalam perekonomian global terbuka seperti

52

Salim Fredericks, Invasi Politik dan Budaya. Penerjemah Abu Faiz ( Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 38.

yang dikehendakinya.53 Menurut Hizbut Tahrir, globalisasi menjadi upaya bagi penyeragaman ideologi kapitalisme yang di anut oleh Amerika beserta negara-negara Blok Kapitalis. Kapitalisme pada ujungnya akan membawa kehidupan manusia pada pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme). Dalam agenda globalisasi yang dilakukan bukan hanya memaksakan sekularisme dalam kehidupan, Barat juga menjejalkan sekularisme dalam pemikiran. Dengan ganas, Barat menyebarkan pemikiran-pemikiran sekulistik destruktif ke tengah-tengah umat Islam seperti paham Pluralisme (Agama), Demokrasi, Pasar Bebas, Hak Asasi Manusia, Dialog Antar Agama, Feminisme, dan seterusnya.54 Tujuannya tidak lain adalah bila umat Islam menyerap nilai-nilai Barat yang sekularistik tadi, maka pada akhirnya mereka akan lebih mudah untuk ditundukkan dan didominasi. Selanjutnya menurut Hizbut Tahrir, Amerika, sebagaimana negaranegara kapitalis, dikuasai oleh para pemilik perusahaan monopoli dan para pengusaha. Mereka itulah yang memiliki pengaruh terhadap politik Amerika. Malah pengusaha-pengusaha korporasi tersebut lah yang mengendalikan percaturan politik Amerika. Semua itu berdasarkan fakta empirik, antara lain:55 Menurut Laporan Investasi Dunia 1993 yang diterbitkan Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) ada 37.000 perusahaan transnasional, yang memiliki 170.000 anak perusahaan di luar negeri. Sebanyak 90% dari perusahaan53

Wawancara Pribadi dengan Muhammad Ismail Yusanto. Muhammad Ismail Yusanto, “Kebangkitan Islam Menantang Modernisasi dan Globalisasi: Perjuangan Hizbut Tahrir di Indonesia,” h. 4. 55 Coen Husain Pontoh, Akhir Globalisasi: dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa (Jakarta: C-BOOKS, 2003), h. 64-71. 54

perusahaan transnasional tersebut berkantor pusat di negara-negara maju. Bagi perusahaan-perusahaan transnasional di sektor manufaktur dengan kantor pusat mereka yang ada di Amerika Serikat pada tahun 1987, 70% dari penjualan mereka dan 67% dari aset mereka ada di Amerika Serikat sendiri. Di tahun 1993, 67% dari penjualan dan 73% asset mereka berada di Amerika. Sebagian besar dari sisa penjualan dan aset mereka pada tahun 1987 dan 1993 ada di Eropa dan Kanada. Bagi perusahaan-perusahaan transnasional yang berpusat di Amerika Serikat yang bergerak dalam bidang jasa, 93% penjualan dan 81% aset mereka ada di Amerika Serikat pada tahun 1987. Pemerintah negara-negara imperialis inilah yang mengontrol IMF, Bank Dunia dan WTO, sebagaimana mereka juga mengontrol Dewan Keamanan PBB. Di dalam IMF, misalnya, proporsi suara berdasarkan besarnya setoran saham mereka atas sumber keuangan. Pada tahun 1990, ke 23 negara-negara imperialis memiliki 62,7% suara sebagai tandingan 35,2% suara yang dimiliki 123 anggota lainnya. Lima pimpinan Dewan Eksekutif Permanen IMF dicalonkan oleh lima besar pemilik saham: Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman dan Jepang. Tiga ratus pemilik perusahaan teratas mengontrol lebih dari sepermpat dari seluruh aset produktif di dunia. Dalam catatan PBB, jumlah perusahaan multinasional mencapai lebih dari 45.000, dengan 500 perusahaan terbesar menguasai 80 perusahaan dari seluruh investasi asing langsung. Dari 45.000 perusahaan multinasional itu, mayoritas terkonsentrasi di Amerika (179), Uni Eropa (148) dan Jepang (107). Melihat penjelasan sekilas di atas, maka menjadi wajar bila kita simpulkan bahwa negara-negara kapitalis, terutama

Amerika, merupakan aktor utama dalam menggerakkan roda globalisasi. Berdasarkan fakta empirik tersebut, Hizbut Tahrir memahami politik luar negeri Amerika adalah politik orang kaya dan para perusahaan monopoli. Artinya politik Amerika adalah politik imperialisme murni, yang tidak mengenal nilai-nilai luhur. Bagi Hizbut Tahrir, para politisi Amerika menganggap seluruh dunia adalah ladang bercocok tanam milik mereka. Amerika memandang negara-negara besar lainnya tidak layak untuk mempunyai pengaruh, dan bahwa sekarang negara-negara besar itu harus mundur, keluar dan rela terhadap keadaan dunia yang ada, yaitu adanya ketundukkan terhadap dominasi pihak-pihak yang kuat. Dengan kemampuan-kemampuan militer, politik dan ekonomi yang besar, Amerika mengintervensi seluruh negara yang ada di dunia ini. Hal itu juga membuatnya menjadi bagian politik lokal di setiap negara di dunia. Jadi Amerika mencoba untuk mengelola politik hegemoni atas politik seluruh dunia tanpa kecuali. Ini lah yang disebut globalisasi sebagai hegemoni politik tunggal Amerika Serikat. Maka dari itu Amerika semakin berpengaruh pada setiap masalah yang ada di dunia. Menurut Hizbut Tahrir, Amerika lah yang menyulut krisis di wilayah-wilayah yang berkobar. Negeri Paman Sam ini membuat klasifikasiklasifikasi baru untuk berbagai negara, misalnya negara-negara poros kejahatan (evil axis), negara-negara pendukung terorisme, dan lain-lain. Bahkan Amerika mewajibkan dunia untuk berpihak kepadanya atau berpihak kepada teroris. Kalau memilih tidak bersama Amerika dan juga tidak bersama teroris, tidak dibolehkan. Padahal, menurut Hizbut Tahrir, Amerika-lah yang

menciptakan krisis-krisis, menimbulkan masalah-masalah dan menciptakan ketegangan-ketegangan.

Kemudian

setelah

itu,

Amerika

pula

yang

mengendalikan krisis-krisis tersebut, mencari solusi-solusinya. Amerika melakukan hal itu semua sebagai bagian integral dari strateginya untuk melakukan hegemoni atas dunia.56 Menurut Hizbut Tahrir, pengaruh Amerika tidak terbatas pada aspek ekonomi dan perdagangan semata, sebagaimana halnya negara-negara kapitalis tradisional pada umumnya, melainkan meluas sampai seluruh aspek kehidupan sipil. Dengan demikian pengaruh Amerika nampak di bidang pendidikan, madia massa, sosial, pemikiran, ideologi, dan keamanan.57 Di bidang pendidikan tampak jelas dalam perubahan kurikulum yang sedemikian rupa agar sesuai dengan perspektif ideologinya. Hizbut Tahrir mendeskripsikan bagaimana negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Kwait, Yordania, Mesir dan yang lainnya telah sibuk mengevaluasi kurikulumnya dengan dalih perkembangan dan penyesuain dengan jaman. Arab Saudi telah mengubah salah satu dari materi agama terpenting di antara bab buku-buku sekolahnya, yaitu materi al-wala’ wal bara’. Yordania, Mesir Kwait, dan negara lainnya juga merubah materi yang berkaitan dengan jihad dan perang melawan ’kaum kafir agresor’, seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Negaranegara tersebut juga mengubah ide-ide Islam yang tidak diperkenankan Amerika. Di bidang media massa, dengan mendirikan radio Voice of America (VOA) dan stasiun televisi al-Harrah. Itu semua untuk menyebarkan 56 57

an-Nabhani, Konsepsi Politik Hizbut Tahrir, h. 102. Ibid., h. 103.

pengaruhnya kepada seluruh masyarakat di negeri-negeri Arab. Di bidang sosial, dengan mencuatkan isu perempuan, dan konferensikonferensi tentang perempuan, isu perempuan dalam bidang pemerintahan dan parlemen, dan menyebarkan pemikiran feminisme dalam bentuk-bentuk dan istilah-istilah baru. Di bidang pemikiran dibangun berbagai pusat kajian untuk pemikiran, demokrasi dan pluralisme, mendirikan organisasi-organisasi HAM untuk menyebarluaskan ide-ide kebebasan. Berbagai organisasi dan pusat-pusat studi ini juga di bekali dengan film-film Hollywood dan produk sains dan teknologi mutakhir yang menguasai penyebaran sebagian besar saluran-saluran televisi Arab dan non-Arab. Ada pun di bidang keamanan, Amerika berupaya untuk menjalin hubungan dengan dinas-dinas intelejen di negara-negara Arab dengan dinas intelejennya, khususnya dengan CIA dan FBI. Akhirnya, kita bisa melihat mobilitas agen-agen intelijen Amerika di kota-kota di negeri-negeri Islam dengan bebas dan dilindungi oleh undang-undang, sabagaimana halnya di Sudan, Yaman, Kenya, Tanzania, Libia, Pakistan dan negara-negara lain. Hubungan intelejen ini mencakup penyerahan orang-orang yang dicari kepada Amerika dan adanya toleransi kepada kekuatan-kekuatan Amerika khususnya untuk melakukan aktivitas militer tertentu untuk melawan orang yang di sebut-sebutnya sebagai ”terroris”. Amerika juga melakukan strategi politik internasional dengan memperluas keanggotaan Uni Eropa, meneruskan keberadaan NATO dan kemudian memperluas strategi NATO untuk terlibat dalam problem-problem

internal keamanan Eropa; tidak seperti sebelumnya, yaitu terlibat dalam pertahanan luar negeri sebagaimana tugas dasar NATO sejak kelahirannya. Rencana-rencana

hegemonik

Amerika

Serikat

untuk

mencoba

membentuk kawasan Islam terlihat pada rencana Timur Tengah Raya pada tahun 2003. Hizbut Tahrir mengambarkan bagaimana khittah (strategi) politik Amerika terhadap Irak adalah dengan menduduki Irak dengan atau tanpa resolusi internasional, lalu mewujudkan pemerintahan yang melegitimasi pendudukan melalui pengesahan internasional dari PBB, setelah Amerika mengabaikan PBB pada awal pendudukannya. Pemerintahan itu juga akan memberi melegitimasi lain (yang bersifat lokal) melalui pemilu atau semacam pemilu Irak. Kemudian pemerintahan ini, sebagai wakil rakyat Irak, akan menandatangani

cek

persetujuan

terhadap

keberlangsungan

kekuatan

pendudukan, hingga pendudukan itu menjadi sah karena keberadaannya telah didasarkan pada persetujuan rakyat negeri Irak, tuntutan mereka, dan resolusi internasional. Hal ini akan menjauhkan negara-negara lain dan Dewan Keamanan PBB untuk mengintervensi masalah Irak, dan menjadikan Amerika sebagai satu-satunya pengelola segala urusan Irak. Dengan demikian, hal ini akan menyempurnakan legalitas pendudukan. Sebab, yang mengakui keberlangusungan

pendudukan

dan

keberadaan

pendudukan

adalah

pemerintahan resmi Irak (yang dipilih lewat pemilu). Lalu, akan dibuat konstitusi baru untuk Irak di bawah penguasaan pendudukan yang akan melanggengkan perpecahan, memecah belah negara dengan dalih federalisme, dan mengobarkan sentimen kelompok. Kaum Muslim pun akan sibuk sendiri bermusuhan satu sama lain, padahal seharusnya mereka sibuk mengusir

pendudukan. Karena itu, Amerika mengontrol segala macam cara dan sarannya yang dimampuinya untuk menduduki Irak, seperti merancang strategi politik, kemudian menjadikan pendudukan ini legal dengan pengesahan formal dari undang-undang internasional dan lokal.58 Pada konteks tersebut, menurut Hizbut Tahrir Amerika terlihat sebagai negara

yang

menggunakan

kekuatan

sewenang-wenang

secara

inkonstitusional, bukan negara yang terlihat sebagai penjaga undang-undang internasional sebagaimana kesan yang nampak terhadap Amerika sebelumnya. Peristiwa 11 September 2001 dengan meledaknya World Trade Center (WTC) di New York dan Gedung Pentagon di Washington memberikan satu dorongan kepada Amerika untuk menjadi kekuatan tunggal. Menurut Hizbut Tahrir Amerika menjadikan peledakan WTC itu sebagai justifikasi untuk memerangi apa yang disebutnya ”terrorisme” sehingga Amerika akhirnya menduduki Afganistan dan Irak dengan dalih itu. Menurut Hizbut Tahrir, arogansi politik pemerintahan Amerika sangat menonjol sampai-sampai Amerika menghadopsi kebijakan ”Anda bersama kami atau melawan kami” (“Either you are with us or you are with terrorists”).

B. Relasi Globalisasi dan Kebangkitan Khilafah Islamiyah 1. Globalisasi Sebagai Indikator Kebangkitan Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir memahami dan menerima bahwa globalisasi adalah

58

Ibid., h. 19-20.

sebuah keniscayaan dalam hal perkembangan sains dan teknologi. Namun Hizbut Tahrir menolak dan menentang globalisasi yang diusung oleh Barat yang menurutnya memiliki motivasi imperialisme dengan cara menyebarkan paham kapitalisme yang akan membuat sebuah kampung global (global village) bagi masyarakat dunia dengan fondasi sekularisme. Dalam pemahaman globalisasi yang terkesan dikotomis itu, yaitu antara menerima dan menolak globalisasi, maka berdasarkan beberapa penjelasan Hizbut Tahrir yang sporadis, penulis merangkum bahwa sebenarnya Hizbut Tahrir melihat globalisasi sebagai indikator kebangkitan khilafah Islamiyah. Itu juga yang kemudian penulis tanyakan kepada juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto, bahwa ”apakah globalisasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai indikator kebangkitan khilafah islamiyah?”. Ismail menjawab: ”Ya. Paling tidak hal itu dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kegagalan globalisasi itu sendiri sebagai sebuah sistem yang malah menyebabkan kemiskinan global. Kedua, pudarnya pesona nation state di era globaliasi yang kemudian malah membangkitkan organisasi-organisasi transnasional, dan bahkan negara transnasional”. 59 a. Kegagalan Globalisasi Barat Kegagalan globalisasi dapat dilihat dan ditinjau secara komprehensif, namun yang paling umum adalah dengan melihatnya dari perspektif budaya, ekonomi, politik.

Menurut Hizbut Tahrir, globalisasi kultural

telah

menimbulkan problem identitas yang parah pada komunitas manusia di berbagai negara. Bagi Hizbut Tahrir, problem identitas terbesar akibat

59

Wawancara Pribadi dengan Muhammad Ismail Yusanto.

globalisasi adalah terjadinya sekularisasi. Kendati globalisasi merupakan bentuk imperialisme yang berupa dominasi politik, militer, dan ekonomi, namun yang paling nampak kemudian adalah adanya pemaksaan sekularisme yang membuat umat Islam harus terjauhkan dari nilai-nilai Islam dan syariatnya. Umat Islam yang tersekulerkan terpaksa harus hidup dalam tatanan ekonomi yang kapitalistik, politik oportunistik, pendidikan yang materialistik, budaya yang hedonistik dan westernistik yang berintikan amoralisme serta sikap beragama yang sinkretistik.

60

Semua itu menggenapkan ketundukan

umat Islam secara ideologis kepada Barat. Maka, krisis terbesar yang diderita oleh umat Islam akibat globalisasi tidak lain adalah krisis identitas umat Islam sebagai sebuah umat dimana mereka semestinya hidup di bawah naungan nilai-nilai Islam tapi kenyataannya tidak. Sekularisme yang dibawa serta oleh imperialisme itu telah memisahkan Islam dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara di mana umat Islam hidup di dalamnya. Umat Islam tidak lagi bisa melihat identitas terpenting mereka, yakni aqidah Islam, terwujud dalam kehidupan secara nyata. Aqidah Islam hanya bersemanyam dalam dada dan hanya sekali-kali saja muncul di permukaan kehidupan, misalnya saat kelahiran, kematian, pernikahan, atau saat melaksanakan ibadah shalat, haji, zakat atau saat peringatan hari besar Islam seperti Isra' Mir'aj, Maulid Nabi dan sebagainya. Semakin proses sekularisasi itu berhasil, umat Islam semakin kehilangan identitasnya sebagai umat Islam, dan selanjutnya akan berganti identitas

60

Lebih jelas lihat analisis dan kritik mendalam Hizbut Tahrir terhadap pemikiran sekularisme Barat tersebut dalam Persepsi-Persepsi Berbahaya Untuk Menghantam Islam dan Mengokohkan Peradaban Barat (Mafahim Khathirah li Dharb Al-Islam wa Tarkiz Al-Hadharah Al-Gharbiyah). Perjemahan oleh M. Shiddiq Al-Jawi (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1998).

menjadi umat sekularis atau kapitalis. Seiring dengan itu, kemuliaan umat Islam sebagaimana disebut dalam al Qur'an pun hilang tak terwujud secara nyata.61 Menurut Dr Imran Waheed, percampuran antara materialisme dan kebebasan individu tanpa batas, telah menyebabkan kekerasan yang mewabah, pengunaan obat bius, dan alkohol, mengabaikan orang lanjut usia, kemiskinan, kerusakan pada keluarga, kekosongan spiritual, rasisme, dan lain-lain. Pernyataan tersebut dapat didukung oleh sejumlah fakta yang diterbitkan UNDP terkait dengan laporan tentang globalisasi dan dampak-dampaknya. Misalnya, data tahun 2000 menunjukkan antara 85 juta dan 115 juta anak perempuan dan dewasa mengalami beberapa bentuk kerusakan pada alat kelaminnya (hlm.36), atau diperkirakan satu dari tiga perempuan menjadi korban kekerasan dalam hubungan intim mereka (hlm.4).62 Kemudian dalam bidang ekonomi, menurut Hizbut Tahrir, globalisasi juga menunjukkan kegagalannya. Dunia melihat, pada tahun 1980-an, hampir setengah abad berlalu semenjak kemerdekaan dan proses globalisasi dilakukan yang diharap bisa menjadi pintu kemajuan bagi negara Dunia Ketiga, terbukti upaya itu tidak membuahkan hasil. Yang ada adalah kenyataan bahwa Dunia Ketiga tetaplah menjadi negara miskin, terbelakang dan terpinggirkan serta sekaligus tetap menjadi obyek eksploitasi negara maju. Hizbut Tahrir mengutip beberapa data bahwa pada tahun itu, negara-negara industri yang jumlah penduduknya hanya 26 % dari penduduk dunia ternyata menguasai lebih dari 78 % produksi, menguasai 81 % perdagangan dunia, 70 % pupuk, 61 62

Wawancara Pribadi dengan Muhamad Ismail Yusanto. Pontoh, Akhir Globalisasi, h. 10-12.

dan 87 % persenjataan dunia. Sementara 74 % penduduk di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang dimasukkan ke dalam Dunia Ketiga, hanya menikmati sisanya, yakni seperlima produksi dan kekayaan dunia.63 Menurut

Ismail

Yusanto,

globalisasi

memang

menciptakan

kemakmuran, namun hanya untuk negara-negara Barat. Mereka memang menikmati kemakmuran yang luar biasa. Tapi, masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga tetap hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Kemudian Ismail mengutip laporan UNDP tahun 1999, seperlima orang terkaya dari penduduk dunia mengkonsumsi 86 % barang dan jasa dunia. Sebaliknya seperlima penduduk termiskin hanya mendapatkan 1 persen lebih sedikit barang dan jasa dunia.64 Menurut Ismail, di Indonesia, globalisasi dan liberalisasi makin jauh masuk utamanya melalui LOI (Letter of Intent) tahun 1998 yang ditandatangani bersama oleh Soeharto, presiden Indonesia ketika itu, dan Camdessus, mewakili IMF menyusul krisis moneter yang melanda Indonesia. Di antara butir LOI adalah penghapusan subsidi, privatisasi dan liberalisasi. Beberapa butir penting itu kini sudah dilaksanakan. Subsidi pupuk dihapus, begitu juga BBM yang membuat kedua komoditas strategis itu melambung terus harganya. Tentu saja rakyat sangat menderita karenanya. Bersama dengan liberalisasi sektor migas yang dilakukan melalui Undang-Undang 63

Kegagalan Pembangunan Dunia Ketiga secara dramatis ditunjukkan oleh Rudolf H. Strahmn. Penerjemah Rudy Bagindo, dkk., Kemiskinan Dunia Ketiga: Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999). Lihat juga Arief Budiman, Pembangunan Dalam Krisis, Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 113-120. Lihat juga kritik terhadap pembangunan dan globalisasi dalam Mansour Fakih, Sesat Pikit Teori Pembangunan dan Globalisasi (Yogyakarta : INSIST Press dan Pustaka Pelajar, 2001). 64 Muhammad Ismail Yusanto, “Kebangkitan Islam Menantang Modernisasi dan Globalisasi: Perjuangan Hizbut Tahrir di Indonesia,” h. 3.

Migas tahun 2001 yang memuat pasal penghentian peran monopoli Pertamina mulai tahun 2005 ini, penghapusan subsidi itu ternyata berujung pada masuknya perusahaan asing di dalam bisnis migas di Indonesia. Artinya, melalui tangan IMF dan para kompradornya di dalam negeri Indonesia, kapitalis global bisa masuk dengan legal dan leluasa untuk menghisap kekayaan Indonesia. Contoh lain dari dari makin merasuknya paham neo liberal ke tubuh ekonomi Indonesia adalah Undang-Undang No.7 Tentang Sumber Daya Air (SDA) tahun 2004. Undang-Undang itu dalam banyak pasal membuka peluang terjadinya privatisasi sektor air, sekaligus memungkinkan pengalihan fungsi air secara fundamental dari fungsi publik yang bersifat sosial menjadi fungsi komoditas yang bersifat komersial. Menurut Ismail, perhatian Hizbut Tahrir Indonesia terhadap liberalisasi sektor sumber daya alam, yang menjadi sasaran empuk tindak eksploitasi kapitalis global, tidak pernah berhenti. Liberalisasi itu diantaranya terjadi pada kasus migas di blok Cepu. Menurut Hizbut Tahrir, kebijakan pemerintah Indonesia untuk tetap memperpanjang kontrak dengan Exxon Mobil di ladang migas di Blok Cepu yang dikabarkan mempunyai cadangan sebanyak 1,2 miliar barel, tidaklah masuk akal, karena semestinya kontrak itu berakhir pada 2010. Bukan hanya itu, Exxon Mobil bahkan mendapatkan persentase saham dan bagi hasil. Manurut Hizbut Tahrir tidak ada satu pun alasan baik secara historis, teknis maupun ekonomis yang membuat Indonesia harus melanjutkan kontrak dengan Exxon Mobil. Satu-satunya penjelasan yang rasional adalah bahwa kebijakan pemerintah itu lahir akibat tekanan politik pemerintahan

Bush serta kepentingan bisnis para kompradornya di Indonesia. Inilah globalisasi yang tidak lain berwujud imperialisasi ekonomi demi kepentingan eksploitasi sumberdaya ekonomi. Selanjutnya

Khilafah

magazine,

edisi

Januari

2002,

pernah

menurunkan laporan mengenai sejumlah fakta yang terjadi di dunia sebagai akibat dari globalisasi. Laporan tersebut dikutip dari beberapa laporan dari sejumlah lembaga dunia. Berikut adalah data dan fakta dari laporan tersebut:65

•

Hampir setengah dari 6 milyar penduduk dunia hidup dengan 2$ per hari, sedangkan 1,2 miliar orang hidup kurang dari kurang dari 1$ per hari.

•

Kesenjangan antara orang kaya 20% dari penduduk dunia dan orang miskin 20% dari penduduk dunia telah berlipat denda selama 40 tahun terakhir ini.

•

Aset tiga milyarder terkaya dunia melampaui GNP dari 48 negara kurang berkembang dan 600 juta penduduknya.

•

Mayoritas investasi asing berada di tangan negara-negara kaya.

•

Dari $865 miliyar investasi asing dunia pada tahun 1999, $636 (76%) dikuasai negara-negara industri maju.

•

Setelah putaran Uruguay dalam perundingan GATT tahun 1994, para ekonom memperediksi bahwa perluasan perdagangan akan meningkatkan perdagangan dunia antara $200 miliar dan $500 miliar pada 2001. Akan tetapi pada saat itu juga PBB memperingatkan bahwa sebagian besar kekayaan dunia itu berada di tangan negara-negara kaya, sementara 65

h. 27.

Paul Masson, “Globalization Fact and Figures,” Khilafah Magazine, 10 Januari 2002,

negara-negara miskin tidak memperoleh apa-apa. Menurut kalkulasi PBB, sub-Sahara Afrika akan kehilangan $1,2 miliar pertahun akibat aturan baru perdagangan. •

Meskipun Amerika Serikat dan Inggris sama-sama menganggap dirinya sebagai negera yang layak diteladani, dalam peringkat kemiskinan tahunan PBB Amerika Serikat justru berada di peringkat bawah di antara negaranegara industri, dengan 15,8 % penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Inggris tidak jauh beda 14,6%.

•

Meskipun mengakui dampak buruk terhadap masyarakat yang diakibatkan privatisasi di Dunia Ketiga, Bank Dunia dan IMF tetap memaksakannya sebagai sebuah model ekonomi. Privatisasi air adalah salah satu contohnya. Bank Dunia mencatat bahwa harga air di ibu kota Haiti, Portau-Prince, meningakat 10 kali lipat sejak diprivatisasi, sementara keluarga miskin di Mauritania harus membelanjakan seperlima dari pendapatan rumah tangga mereka untuk air saja.

•

Negara-negara seperti India, Brazil, dan Thailand telah membangun industri farmasi mereka selama bertahun-tahun lamanya, memproduksi obat-obatan generik sebagai alternatif dari obat-obatan produksi perusahaan-perusahaan

multinasional

yang

tinggi

harganya.

Obat

flukanazole, yang digunakan untuk mengobati meningitis terkait HIV, harganya sekitar $50 per 100 tablet di India, sementara obat yang sama dengan merek terkenal dijual di Indonesia dengan harga $700 dan di Filipina $800. Harga yang berbeda jauh di luar jangkauan kebanyakan rakyat kedua negara itu. Namun demikian WTO tetap tidak memberikan

hak kepada negara-negara berkembang untuk memproduksi sendiri obat yang lebih murah bagi rakyatnya sendiri. WTO malah memaksa negaranegara untuk menerima kepemilikan swasta atas obat-obatan bermerek terkenal melalui paten berjangka panjang. Pada 1998 WTO menetapkan bahwa pemerintah India harus

mengamandemen undang-undang

negaranya agar sesuai dengan isi perjanjian TRIPs guna memberikan hak yang lebih besar kepada paten perusahaan-perusahaan farmasi. •

Sejak 1983 hampir tidak ada pertumbuhan ekonomi bagi rata-rata keluarga di AS, kecuali peningkatan pendapatan dan kekayaan yang menumpuk pada 205 penduduk terkaya (Edward Wolf dan Jerome Levy, Economics Institute, Bard Collage, 2000).

•

Tren kemiskinan semakin memburuk. Jumlah orang miskin yang hidup dengan kurang dari 1 dollar sehari meningkat dari 1,197 milyar jiwa pada tahun 1987 menjadi 1,214 milyar jiwa pada tahun 1997 (20% dari penduduk dunia). Sementara 1,6 milyar jiwa (25%) penduduk dunia lainnya hidup antara 1-2 dollar perhari (The United Nations Human Development Report, 1999).

•

Kesenjangan pendapatan antara 1/5 penduduk dunia di negara-negara kaya dengan 1/5 penduduk di negara-negara termiskin meningkat 2 kali lipat pada tahun 1960-1990 dari 30:1 menjadi 60:1. Pada 1998 meningkat menjadi 78:1. (The United Nation Human Developmen Report, 1999).

•

Perubahan

teknologi

dan

liberalisasi

keuangan

mengakibatkan

peningkatan jumlah rumah tangga tidak proporsional pada tingkatan yang teramat kaya, tanpa ditribusi bagi yang miskin. Pada rentang 1988-1993,

pendapatan 10% penduduk termiskin dunia merosot lebih dari ¼-nya, sedangkan pendapatan 10% penduduk terkaya dunia meningkat 8% (Robert Wade, The London School of Economics, The Economist, 2001). •

Dua puluh tahun lalu perbandingan rata-rata pendapatan rata-rata di 49 negara terbelakang dengan pendapatan rata-rata negara-negara terkaya adalah 1:87, tapi sekarang menjadi 1:98 (Kevin Watkins, International Herald Tribune, 2001).

•

Total kekayaan orang-orang yang mempunyai aset minimal satu juta dolar meningkat hampir 4 kali lipat pada kurun 1986-2000 dari 7,2 trilyun dollar menjadi 27 trilyun dollar. Meskipun terjadi kemerosotan keuangan global dan bisnis dotcom saat ini, Merril Lynch memprediksikan bahwa kekeyaan mereka meningkat 8 % setiap tahunnya dan diperkirakan tahun 2005 mencapai 40 trilyun dollar (Merril Lynch-Cap Gemini, 2001).

•

Sejak 1994 hingga 1998, nilai kekayaan bersih 200 orang terkaya di dunia bertambah dari 40 milyar dolar menjadi lebih dari 1 trilyun dollar. Aset 3 orang terkaya lebih besar dari gabungan GNP 48 negara terbelakang. Jumlah milyuner meningkat 25% dua tahun terakhir menjadi 475 orang dengan nilai kekayaan lebih besar dari 50% penduduk termiskin dunia (Human develop report, 1999).

•

1/5 orang terkaya di dunia mengonsumsi 86% semua barang dan jasa, sementara 1/5 orang termiskin di dunia hanya mengonsumsi kurang dari 1% saja (Human develop report, 1999).

•

Di seluruh dinia kira-kira 50 ribu orang meninggal setiap hari akibat kurangnya kebutuhan tempat tinggal, air yang tercemar, dan sanitasi yang tidak memadai (Shukor Rahman, Straits of Malaysia, 2001).

•

Peningkatan produksi pangan dalam 35 tahun terakhir telah melampaui laju pertumbuhan penduduk dunia sebesar 16 %. Peningkatan tersebut belum pernah terjadi (United Nationons Food and Agricultiure Organization, 1994).

•

Pada tahun 1997, 78 % anak anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan gizi di negara-negara sedang berkembang sebenarnya hidup di negaranegara yang mengalami surplus pangan (United Nationons Food and Agricultiure Organization, 1998).

•

Sementara 200 juta orang India kelaparan, pada tahun 1995 India mengekspor gandum dan tepung terigu dengan nilai 625 juta dolar, beras 5 juta ton dengan nilai 1,3 milyar dollar (Institute for Food and Development Policy, Background , Spring 1998).

•

Dewasa ini 826 juta manusia menderita kekurangan pangan yang sangat kronios dan serius, kendati dunia sebenarnya mampu memberi makan 12 milyar manusia (2 kali lipat dari penduduk dunia) tanpa masalah sedikit pun (Shukor Rahman, New Straits of Malaysia Times, 2001).

•

Pada tahun 1997 hampir 10 juta orang AS yang terdiri atas 6,1 juta orang dewasa dan 3,3 juta anak-anak benar-benar di lilit kelaparan. Sementara itu pada tahun 1998, 10,5 juta rumah tangga di AS atau 31 juta orang tidak bisa memperoleh makanan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi

kebutuhan mereka. (US Depeartement of Agriculture, Food Insecurity Report, 1999). •

Jumlah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya diperkirakan bertambah besar hingga 3%, dari 1,1 milyar pada tahun 1998 menjadi 1,3 milyar orang pada tahun 2008, 2/3 penduduk Afrika SubSahara dan 40% penduduk Asia akan mengalami kekurangan pangan Pada tahun 2008 (US Departemen of Agriculture, Food Security Asessment, 1999).

•

Setiap hari 11 ribu anak mati kelaparan di seluruh dunia, sedangkan 200 juta anak menderita kekurangan gizi dan protein serta kalori. Lebih dari 800 juta menderita kelaparan di seluruh dunia dan 70 % di antara mereka adalah wanita dan anak-anak (Shukor Rahman, World Food Program, new Straits of Malaysia Times, 2001).

•

41 negara miskin yang paling banyak berhutang, hutang luar negerinya meningkat dari 55 milyar dollar pada tahun 1980 menjadi 215 milyar dollar pada tahun 1995 Saat ini pemerintahan negara-negara Afrika menanggung utang sebesar 350 milyar dollar sehingga mereka memotong 2/5 penghasilan mereka untuk bayar utang. Akibatnya pemerintah mengurangi pembiayaan atau jasa/pelayanan negara terhadap rakyatnya. Atas dasar itulah Jubille 2000 mengatakan bahwa di 40 negara paling miskin setiap 1 menit 13 anak mati (The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000).

•

Di Zimbabwe, ketika SAPs mulai dilaksanakan, pembiayaan pelayanan kesehatan per orang merosasot 1/3 nya sejak 1990. Sejak itulah kualitas

pelayan kesehatan merosot 30%. Sementara jumlah perempuan yang hampir saja meninggal di rumah sakit Harare meningkat 2 kali lipat dibandingkan pada tahun 1990. Sedangkan jumlah orang yang berobat yang di klinik dan rumah sakit semakin berkurang karena mereka tidak mampu

menanggung

biaya

pengobatan.

(The

Ecologist

Report,

Globalizing Poverty, 2000). •

Di Kenya, munculnya peraturan baru mengenai biaya yang harus ditanggung para pasien di Klinik pengobatan khusus penyakit menular seksual di Nairobi, berakibat pada penurunan jumlah orang yang datang berobat hanya dalam jangka waktu 9 bulan (The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000).

•

Privatisasi air merupakan kegemaran Bank Dunia dan IMF. Sebuah pemeriksaan acak atas dana-dana IMF di 40 negara selama tahun 2000, menemukan fakta bahwa ada 12 negara peminjam yang persyaratan peminjamannya memuat klausal kebijakan kenaikan harga jasa air dan privatisasi air (Globalization Chalengge Initiative, Ewater Privatization Fact Sheet, 2001).

•

Dampak kebijakan IMF dan Bank Dunia memprivatisasi air dapat dilihat pada KwaZulu –Natal, Afrika Selatan, di mana orang-orang miskin tidak mampu membayar air bersih terpaksa menggunakan air sungai yang tercemar sehingga menyebabkan wabah kolera (Globalization Chalengge Initiative, Ewater Privatization Fact Sheet, 2001).

•

Ketika kota terbesar ke-3 di Bolivia dipaksa melakukan privatisasi air oleh IMF dan Bank Dunia, tingkat kenaikan harga air bagi pelanggan paling

miskin mencapai 3 kali lipat. Negara dengan upah minimum kurang dari 60 dollar perbulan tersebut, banyak pemakai air dengan biaya rekening perbulannya mencapai 20 dollar. Warga di kota tersebut yang telah membangun sumur-sumur keluarga dan sistem irigasi selama berpuluh puluh tahun lalu, tiba-tiba harus membayar hak atas penggunaan air tersebut (International Forum on Globalization, IF Bulletin, 2001). •

Sebuah jejak pendapat yang dilakukan Wall Street Journal terhadap 500 eksekutif perusahaan AS mengungkapkan bahwa kemungkinan besar mereka akan menggunakan NAFTA untuk menekan gaji dan upah karyawan/ buruh (Economic Policy Institute, NAFTA at Seven, 2001).

•

Pada akhir 1998, kira-kira 1 milyar pekerja (1/3 dari tenaga kerja dunia) menjadi pengangguran atau setengah pengangguran. Angka tersebut merupakan yang terburuk sejak depresi Barat pada tahun 1930-an (World Emploment Report 1998-1999, International Labour Organization).

•

Perluasan perdagangan tidak selalu berarti lebih banyak pekerjaan dan gaji yang lebh baik. Di negara-negara paling kaya, penciptaan lapangan kerja jauh tertinggal ke belakang, baik dari sisi pertumbuhan GDP maupun perluasan perdagangan dan investasi. Meski GDP tumbuh 2-3% tetapi tingkat pengangguran tidak turun tetap berkutat diangka 75 (The United Nations Human Development Report, 1999).

•

Sebanyak 200 perusahaan terbesar dunia menguasai 30 % perekonomian dunia kendati mereka hanya mempekerjakan 1% angkatan kerja dunia. Sementara keuntungan mereka membengkak 362,4% antara tahun 1983-

1999, mereka hanya menambah tenaga kerja sebesar 14,4% (Institute for Policy Studies, Top 200, The Rise of Corporate Global Power, 2000). •

Para pengusaha mengunakan fleksibilitas ekstra dalam undang-undang ketenagakerjaan (yang diwajibkan IMF dan World Bank) untuk lebih banyak

mengurangi

dan

merampingkan

pekerjaan

ketimbang

memperbesar kemampuan produktif maupun menciptakan lapangan kerja (United Nations Trade and Development Report 1995, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000).

Data yang dipublikasikan Khilafah Magazine mungkin dapat dijadikan indikator bahwa globalisasi belum dapat menciptakan stabilitas ekonomi bagi seluruh negara yang ada di dunia. Berdasarkan data tersebut kita dapat melihat adanya ketimpangan pendapatan antara negara maju dan negara berkembang atau negara miskin. Selama arus globalisasi berlangsung, negara maju lah yang paling banyak mendapatkan profit dalam hal materi. Sedangkan negaranegara Dunia Ketiga semakin terpuruk dalam kemiskinannya. Hal tersebut kemudian berdampak pada instabilitas politik bagi negara-negara yang tidak dapat bertahan dalam persaingan global yang semakin represif. Menurut Hizbut Tahrir, globalisasi yang dicanangkan guna mewudkan perdamaian dunia, mencegah Perang Dunia Ketiga di bawah prinsip serta nilai-nilai kebebasan dan demokrasi ternyata hanyalah ’kedok’ dari bentuk imperialisme Barat -khususnya Amerika Serikat- terhadap negara-negara Dunia Ketiga -khususnya dunia Islam-. Alih-alih menciptakan dan menjaga perdamaian dunia, globalisasi malah menciptakan instabilitas politik di mana-

mana. Menurut Hizbut Tahrir, sistem demokrasi tidak lah menjamin kesejahteraan rakyat. Asumsi itu didasarkan pada kenyataan misalnya di Indonesia. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dibandingkan dengan masa Orde Lama maupun Orde Baru, sejauh ini dianggap paling demokratis. Jumlah partai politiknya lebih banyak dari pada masa Orde Baru. Presidennya di pilih langsung oleh rakyat. Tingkat kebebasan pers nya pun tinggi. Namun sebaliknya, kehidupan ekonomi rakyat tetap terpuruk. Jumlah kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi. Penyakit sosial bertambah parah mulai dari tingginya kriminalitas, kekerasan, dalam rumah tangga, aborsi, hingga bunuh diri. Di Indonesia, alih-alih membawa kesejahteraan, demokrasi melahirkan banyak kebijakan liberal yang justru menambah beban masyarakat. Menurut Hizb, contohnya adalah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang memberatkan rakyat dan menguntungkan investor asing, kebijakan privatisasi BUMN, yang juga mengorbankan rakyat dan menguntungkan asing. Ini lah kemudian yang disebut Hizb bahwa penguasa lebih memilih untuk memuaskan kepentingan pengusaha/ korporasi, bahkan pengusaha/ korporasi asing, dari pada rakyat. Menurut Hizb, dalam sebuah partisipasi demokrasi pasti membutuhkan dana besar. Dalam konteks inilah politisi kemudian membutuhkan dana segar dari kelompok bisnis. Penguasa dan pengusaha pun kemudian menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi. Bantuan para pengusaha tentu punya maksud tertentu. Paling tidak untuk menjamin keberlangsungan bisnisnya, bisa juga demi mendapatkan proyek dari pemerintah. Akibatnya, penguasa didikte oleh pengusaha. Walhasil, sistem demokrasi kemudian melahirkan negara korporasi, yang ciri utamanya adalah

lebih melayani kepentingan pengusaha (bisnis) dari pada rakyat. Dominasi korporasi terhadap negara semakin menggurita setelah korporasi multinasional turut bermain. Korporasi multinasional sangat menentukan siapa yang menjadi pemimpin sebuah negara dan apa kebijakan negara tersebut. Korporasi multinasional, lewat berbagai institusi, baik negara kapitalis maupun organorgan internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia, mendikte dan sangat mempengaruhi kebijakan sebuah negara. Hizb mengutip The New York Times, pada 9 September 2003 yang memperlihatkan data bahwa Chiquita, TNC Amerika yang memproduksi dan menontrol 50 % perdagangan pisang dunia, pada tahun 1997 ’menyogok’ lebih dari US$ 500.000 untuk kampanye partai Republik atau pun partai Demokrat di Amerika Serikat. Karena kuatnya lobi, koalisi TNC bisa menaikkan sumbangan politisnya ke partai Republik yang berkuasa, dari US$ 37 juta (1992) menjadi US$ 53 juta (2002). Kini 72 persen pundi partai ini dipasok TNC, terutama TNC agrobisnis. Sebagai imbalannya, presiden Bush pada 2002, antara lain menekan Farm Bill senilai US$ 180 miliar untuk 10 tahun ke depan. Contoh lain mengenai betapa berpengaruhnya peran TNC/MNC

dalam mengintervensi kebijakan politik lokal, Hizb

mengutip Kompas, pada 23 Februari 2006 bahwa dalam kasus Exxon Mobil, seperti di tulis Kwik Kian Gie, pemerintah Amerika ikut campur tangan demikian jauh. Tujuannya agar perusahaan minyak asal negeri Paman Sam itu di tunjuk oleh pemerintah Indonesia sebagai pengelola Blok Cepu. Tidak tanggung-tanggung, campur tangan dilakukan oleh pemimpin tertinggi Exxon Mobil, Duta Besar Ralph Boyce, dan Presiden George W. Bush. Kedatangan Mentri Luar Negeri AS Condoleezza Rice, yang bersamaan dengan panasnya

penentuan operator Blok Cepu, juga bukan sebuah kebetulan, meskipun Menko Perekonomian Boediono membantah ada intervensi atau tekanan. Sama halnya dengan invasi Amerika ke Irak,

tidak bisa dilepaskan dari

kepentingan perusahaan-perusahaan besar AS. Serangan ini merupakan upaya Amerika untuk menguasai minyak Irak yang kaya-raya itu.66 Dalam pandangan Dr. Imran Waheed, secara global, peradaban Barat telah menciptkan tata dunia yang tidak adil yang dicirikan oleh imperialisme lewat mekanisme hutang, perdagangan yang tidak adil, dukungan bagi para diktator dan tiran, dan pendudukan yang illegal. Sementara pada saat yang sama mengurangi kebebasan sipil di negara mereka sendiri

dengan cara

menteror rakyatnya sendiri. Mereka berbicara soal penentuan nasib sendiri dan demokrasi, tapi mendukung diktator di seluruh dunia Islam seperti Mubarak dan Karimov dan mencegah keinginan masyarakat kepada Islam, syariah dan khilafah. Mereka berbicara soal supremasi hukum dan perdamaian di Timur Tengah, namun kenyataanya mereka menjajah dan menjarah; menduduki negeri orang lain. Seperti yang terjadi di Irak di mana mereka membunuh lebih dari 650,000 ribu jiwa.67 Pernyataan Juru bicara Hizbut Tahrir Inggris itu mungkin dapat dipertimbangkan, mengingat pada tahun 2000, UNDP menerbitkan laporan data yang sama sekali tidak menunjukkan adanya kemajuan dalam distribusi kemakmuran, penciptaan tatanan dunia yang lebih adil dan damai. Seperti Perang dan konflik internal selama tahun 2000 telah memaksa 50 juta rakyat tercampak dari rumah mereka, sekitar 500 juta senjata kecil beredar di seluruh 3-4.

66

Farid Wadjdi, “Demokrasi dan Negara Korporasi,” al-Wa’ie VII, No. 83. (Juli 2007): h.

67

Waheed, “Tanda-tanda Kehancuran Peradaban Barat.”

dunia, kemudian pada dekade terakhir, perang saudara telah membunuh lima juta rakyat di seluruh dunia (hlm. 36). Selanjutnya, di seluruh dunia perempuan yang duduk di parlemen hanya 14 persen (hlm. 39).68 Peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia pasca Perang Dunia II pun dipertanyakan. Karena pada kenyataannya sempat terjadi beberapa krisis yang melibatkan dua superpower yang hampir melahirkan perang dunia baru. Pertama adalah Perang Korea (1950-1953) yang melibatkan Amerika Serikat berhadapan dengan Uni Soviet dan Cina. Krisis kedua adalah pemasangan rudal nuklir Soviet di Kuba tahun 1962, yang akhirnya dicabut setelah diancam Amerika. Krisis ketiga adalah Perang Vietnam (1964-1975) yang berakhir dengan penarikan diri Amerika dan jatuhnya Vietnam Selatan ke tangan komunias tahun 1975. Intervensi juga dilakukan Amerika seperti di Granada oleh presiden Reagen (1984) dan Panama oleh Presiden Bush Senior (1990). Setelah berakhirnya perang dingin tahun 1991 AS juga melakukan intervensi yang dikenalkan sebagai ”humanitarian intervention” (intervensi kemanusiaan) seperti menolong kaum Muslim Bosnia pada tahun 1995 dan kaum muslim Kosovo di tahun 1999 dari kekerasan pemerintahan Serbia oleh presiden Clionton69 Sehubungan dengan perdamaian Internasional ini, program PBB juga mengijinkan kekuatan penggunaan kekuatan militer untuk self defense (bela diri)

seperti disebutkan dalam pasal 51. Pasal ini

memberikan justivikasi bagi lahirnya konsep pre-emtive strike (serangan mendahului) dari AS di bawah presiden Bush Junior, yang secara khusus dicantumkan dalam Strategic Defense Review (SDR), Pentagon tahun 2002. 68

Pontoh, Akhir Globalisasi, h. 10-11. Dr. Burhan D Magenda, “Globalisasi dan Tata Dunia Baru di Bidang Politik, Ideologi, Hankam, Ekonomi, dan Sosial Budaya,” Jurnal PASKAL, vol.1. no.6 (April, 2003): h. 5. 69

Konsep ini sekarang dilaksanakan dengan serangan terhadap rezim Saddam Hussein di Irak dengan tuduhan memiliki senjata pemusnah massal sehingga mengancam perdamaian dunia. Seperti halnya intervensi di Bosnia dan Kosovo, serangan militer di Irak juga tanpa dukungan resolusi PBB, walaupun kemudian PBB diberikan peran pokok untuk masa pasca intervensi.70 Tetapi menurut Hizbut Tahrir lambat laun hegemoni ini menunjukkan kegagalannya juga, melihat kebijakan anti teroris ini menyulut reaksi kemarahan dikalangan Eropa dan pihak lainnya. Menurut Hizbut Tahrir, Prancis mempunyai strategi politik untuk memperkuat Uni Eropa dan menjadikannya ‘payung’ yang sepadan untuk menghadapi ‘payung’ Amerika. Prancis juga berupaya membentuk kekuatan militer Eropa yang lepas dari NATO. Prancis belakangan ini berasama dengan Inggris dan Jerman telah berhasil meletakkan dasar-dasar kekuatan militer Eropa.71 Demikian pula Asia, dan Afrika telah menderita akibat prilaku Amerika yang melampaui batas, seperti perampokan atas kekayaan alam mereka, kezaliman yang terus menerus atas negara dan rakyat mereka, dan upaya mewujudkan hegemoni tunggal bagi AS di seluruh kawasan dunia. Kemudian yang menarik dan perlu dicermati dalam hal ini, Hizbut Tahrir, sepertinya juga menggantungkan harapannya kepada negara-negara Adidaya lain untuk mengalahkan Amerika Serikat:72

“Bagaimana pun juga keadaannya, pemerintahan Bush Junior tidak mampu menjatuhkan negara-negara Adidaya seperti Inggris, Rusia, 70

Ibid., h. 5-6. an-Nabhani, Konsepsi Politik Hizbut Tahrir, h. 105. 72 Ibid., h. 42. 71

Prancis, dan Jerman, dari permainan peran dalam panggung politik internasional. Sebaliknya strategi yang dijalankan oleh pemerintahan Bush Junior justru menguatkan posisi negara-negara tersebut dan tidak malah melemahkannya. Sebab strategi Amerika itu mendorong negaranegara Adidaya tersebut untuk mernyatukan barisanya guna membela diri dihadapan serangan Amerika yang keras atas mereka. Terbentuklah poros Prancis, Jerman, dan Rusia. Poros ini bersama Inggris saling bantu membantu secara rahasia. Negara-negara ini akhirnya mampu –dengan melakukan perlawanan dan langkah persuasif- memantapkan posisinya sebagai negara adidaya yang efektif sampai batas tertentu dalam politik internasional.”

Hizbut Tahrir berpandangan, strategi negara-negara Adidaya tersebut akan berhasil. Akan tetapi andaikata negara-negara Adidaya tersebut tidak memeluk kapitalisme yang menjadikan ”manfaat individu” sebagai prioritas nilai setiap negara, niscaya mereka akan dapat mewujudkan sebuah Uni Eropa yang kuat dihadapan Amerika. Meski demikian, keberhasilan Prancis dalam mengajukan khithah politiknya kepada dua negara kuat Eropa (Jerman dan Inggris) dapat dianggap tindakan berpengaruh di hadapan Amerika, yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Menurut Hizbut Tahrir, globalisasi ‘ala Barat’ itu banyak di tentang oleh masyarakat luas. Pernyataan Hizbut Tahrir itu dapat dipertimbangkan, sesuai dengan data yang dilaporkan Coen Husain Pontoh pada tahun 2003, tentang daftar aksi menentang globalisasi. Menurutnya sejak tahun 1999-2002 terdapat 83 gerakan aksi menentang globalisasi yang dilakukan oleh banyak masyarakat baik dari negara-negara maju maupun negara-negara Dunia Ketiga.73 73

Dalam data tersebut dipaparkan secara periodik dari tahun ke tahun terdapat aksi menentang globalisasi di dalam setiap pertemuan event global (seperti pertemuan IMF), reaksi yang paling besar ditunjukkan oleh aksi 7,2 juta demonstran di negara Argentina yang menentang

Belum lagi baru-baru ini terdapat isu global warming. Pada tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 14 Desember 2007 diselenggarakan Konvensi perubahan Iklim (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) di Bali. Global Warming disebabkan karena peningkatan gas rumah kaca—seperti karbon dioksida—dalam skala masif di atmosfir sebagai akibat dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Akibatnya, temperatur global naik 0,6ºC dan permukaan air laut naik 20 cm. Kalau dibiarkan saja, tahun 2100 nanti temperatur global naik antara 1,4ºC hingga 5,8ºC dan permukaan laut bisa bertambah sampai 80 cm. Dalam hal ini, para ahli maupun aktivis lingkungan hidup sepakat bahwa tersangka global warming adalah industrialisasi yang dilakukan negara-negara maju, terutama Amerika Utara dan Eropa. Mereka menyumbang sekitar 22 milyar ton karbon per tahun—terutama dari konsumsi BBM, industri, dan penebangan hutan. Di antara negara maju, penyumbang emisi terbesar adalah Amerika (36,1%) disusul Rusia (17,4%), Jepang, dan negara Eropa lainnya dalam persentase kurang dari 10%. Bandingkan dengan negara-negara berkembang seperti Asia, Amerika Selatan, dan Afrika yang “cuma” menyumbang sekitar 4 milyar karbon per tahun— itu pun bukan dari industri, melainkan perubahan penggunaan lahan.74 b. Pudarnya pesona Nation State di Era Globalisasi Hizbut Tahrir memahami konsep nation state di era globalisasi telah usang. Dalam hal ini Hizbut Tahrir sebenarnya sepaham dengan kaum neo

SAP. Lebih jelas lihat Coen Husain Pontoh, Akhir Globalisasi:dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Masa (Jakarta: C-BOOKS, 2003), h.6-8. 74 Wikipedia, “Global Warming”, artikel diakses pada 16 Desember 2007 dari http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming

liberal atau para hiperglobalis. Kenichi Ohmae seorang guru manajemen terkemuka dari Jepang menyatakan bahwa: ” Kita sekarang hidup di dalam dunia yang tanpa batas, di mana sebuah negara bangsa menjadi sebuah ’rekaan’ dan para politikus telah kehilangan semua kekuatan efektif mereka.” Kemudian, Ismail Yusanto memandang logis pernyataan Beck yang menyatakan globalisasi berarti denasionalisasi dan berarti pula bangkitnya organisasi-organisasi transnasional dan mungkin negara transnasional. Menurut Ismail hal tersebut tentunya didasarkan pada fakta empirik bahwa negara bangsa tidak dapat menjawab tantangan global di mana kehidupan sekarang ini sudah mengarah pada uniformitas.75 Namun Hizbut Tahrir tetap melihat adanya peran negara bangsa superpower seperti Amerika dalam globalisasi. Akan tetapi, bagi Hizbut Tahrir visi politik negara bangsa tersebut tetaplah untuk kepentingan regional atau demi national interest (kepentingan nasional) semata. Negara-negara tersebut telah memperaktikkan kaidah ”tujuan menghalalkan segala cara”.76 Bagi Hizbut Tahrir sangatlah jelas bahwa problem identitas umat Islam yang ditimbulkan akibat globalisasi adalah problem identitas sebagai sebuah umat. Bukan problem identitas sebagai etnis atau bangsa (nation). Karena umat Islam dari segi indentitas dalam perspektif ini harus dipandang sebagai suatu umat, bukan sebagai bangsa.13 Dalam perspektif normatif maupun historis, umat Islam sesungguhnya adalah umat yang satu, yang diikat oleh nilai-nilai Islam (aqidah dan syariah Islam). Umat Islam seluruh dunia 75 76

Wawancara Pribadi dengan Muhammad Ismail Yusanto. an-Nabhani, Konsepsi Politik Hizbut Tahrir, h. 12.

semestinya hidup dalam satu kepemimpinan universal di bawah naungan khilafah Islamiyah. Umat Islam tak boleh dipisahkan oleh identitas-identitas sempit dan lokal seperti kesukuan, kebangsaan dan etnisitas. Umat Islam karenanya tidak layak hidup tercerai-berai dalam lebih dari lima puluh negara berdasar konsep nation state dengan semangat nasionalisme dan patriotisme seperti yang saat ini terjadi. Hizbut Tahrir dengan tegas menolak nasionalisme dan patriotisme baik karena alasan normatif maupun alasan empiris.14 Menurut Ismail, penyebab utama perpecahan umat Islam adalah nasionalisme. Maksudnya, 1,4 miliar umat Islam saat ini hidup terpecah di 57 negara bangsa yang berdiri atas dasar paham nasionalisme. Kondisi ini membuat umat menjadi sangat lemah. Selain tidak mampu menjaga ’izza alIslam wa al-Muslimin, mereka juga gagal membendung setiap pengaruh buruk yang datang dari luar, diantaranya:77 Pertama, makin kokohnya penjajahan dalam berbagai bentuknya, baik di lapangan ekonomi (melalui pemberian utang-utang luar negeri dan lain sebagainya), di bidang politik melalui paham sekularisme, demokrasi, HAM, dan lain sebagainya, maupun di bidang budaya melalui budaya Barat yang

permisif dan sebagainya. Kedua, terjadinya

pertikaian antar negeri muslim akibat perbedaan

kepentingan dan politik

devide et impera. Misalnya antara Iran-Irak, Indonesia-Malaysia, atau antara Irak-dan Kuait. Ketiga, lemahnya kekuatan umat Islam dalam menghadapi musuh. Nasionalisme membuat negeri-negeri Muslim sulit bersatu sehingga tidak mampu menghadapi musuh. Penyerbuan Amerika atas Irak berlangsung begitu saja tanpa sedikit pun bisa dicegah oleh negeri-negeri muslim. 77

M. Ismail Yusanto, “Nasionalisme: Penyebab Utama Kehancuran Khilafah,” al-Wa’ie VII, No. 84 (Agustus 2007 ): h. 41.

Ismail Yusanto mengutip pernayataan Prof. Hassan Nakata yang diharapkan dapat memberikan penilaian objektif terhadap Hizbut Tahrir karena ia seorang pemikir dan bukan anggota Hizbut Tahrir. Prof. Hassan Ko Nakata menyatakan sistem pemerintahan Islam yang hakiki tidak mungkin tegak kecuali dengan khilafah yang satu untuk seluruh umat manusia. “Sistem nation state justru membelenggu dan menghalangi umat Islam untuk berpindah dan berkomunikasi. Nation state telah memenjara umat Islam,’’ tegas Presiden Asosiasi Muslim Jepang ini dalam Diskusi Kupas Tuntas Pemikiran Politik Syaikh Taqiyuddin An Nabhani di Jakarta, Jumat 17 Maret 2006. Ia menjelaskan: “tidak mungkin menegakkan Islam dalam lingkup nation state. Karena pada hakikatnya substansi sistem pemerintahan Islam adalah tauhid, yakni penyatuan (tauhid) bumi dan penyatuan umat manusia di atas landasan tauhid rububiyah. Tauhid itu hanya mungkin ada jika umat Islam menghapuskan sekat-sekat yang selama ini membelenggunya. Ide khilafah sangat realistis pada era globalisasi ini.” 2. Khilafah Islamiyah Sebagai Solusi Alternatif Bagi Kemelut Globalisasi Menurut Ismail Yusanto, secara ringkas dapat dikatakan bahwa globalisasi adalah agenda negara kapitalis yang telah terbukti tidak membawa kebaikan kepada dunia. Kegagalan ini wajar, karena semua agenda itu memang bukan bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi dunia, melainkan bertujuan untuk menindas sesama manusia demi kepentingan bisnis pemilik modal. Maka, kapitalisme sesungguhnya telah gagal. Tapi, meski sisa-sisa kekuatannya mulai ’keropos’, ia masih cukup kuat untuk menindas dan menekan Dunia Islam, seperti nampak dalam tindakan Amerika Serikat pada

apa yang mereka sebut perang melawan terorisme. Tapi dari hari ke hari dunia tidak semakin cinta kepada semua penindasan itu, sebaliknya semakin membenci dan muak.78 Sementara itu, lanjut Ismail, sosialisme yang sudah sejak tahun 1990-an masuk museum sejarah, meski sisa-sisanya masih ada di sebagian negara, seperti Kuba dan Korea Utara, tapi semuanya sebenarnya telah bermetamorfosis menuju pada kapitalisme baik secara terang-terangan maupun tidak. Maka sesungguhnya harapan umat manusia hanya tinggal satu, yakni Islam. Bagi Hizb, penderitaan dan kesengasaraan dunia yang dihasilkan dari negara-negara kapitalis, khususnya Amerika tidak akan lenyap kecuali dengan tegaknya negara khilafah yang akan menerapkan ideologi yang hak, yaitu Islam yang agung yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Lebih lanjut menurut juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, hanya melalui kekuatan global, penjajahan global bisa dihadapi secara spadan.79 Justru globalisasi dengan perspektif perkembangan sains dan teknologinya, serta sifatnya yang universal dan transnasional harus dilihat sebagai sarana untuk membangkitkan kembali sistem Khilafah Islamiyah. Setali tiga uang, Hizb justru telah memanfaatkan globalisasi sebagai sarana untuk memperluas jaringannya kesegala penjuru dunia. Dalam hal ini dapat dikatakan ada hubungan simbiosis mutualisme antara globalisasi dengan gerakan dakwah atau politik Hizbut Tahrir untuk menyebarkan konsep pemikiran tentang khilafah Islamiyah. Sebab politik luar negeri khilafah adalah mengemban Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad. Karena itu menurut al-Khaththath, gerak dakwah Islam dan politik 78 79

Wawancara Pribadi dengan Muhammad Ismail Yusanto. Wawancara Pribadi dengan Muhammad Ismail Yusanto.

khilafah Islamiyah pasti bersifat transnasional.80 Hal ini bagi Hizbut Tahrir sangatlah relevan dengan sifat globalisasi yang transnasional. Sistem ideologi kapitalisme yang dibawa oleh globalisasi pun memiliki sifat dan watak transnasional, hanya saja menurut Hizbut Tahrir ideologi ini cenderung menyengsarakan umat. Menurut partai politik internasional ini, berbeda dengan sistem globalisasi ’ala’ Barat yang telah banyak menimbulkan krisis global, dalam sejarahnya yang sangat panjang, khilafah sesuangguhnya tidak pernah terbukti menyengsarakan manusia. Menurut Hizbut Tahrir, khilafah Islamiyah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah dan jihad ke segenap penjuru dunia. Kata lain dari khilafah adalah imamah. Khilafah adalah kepemimpinan yang sempurna dan mencakup umum, yang berkait dengan perkara khusus maupun umum yang ada hubungannya dengan agama maupun dunia, didalamnya tercakup penjagaan negeri-negeri muslim, memelihara urusan masyarakat, menegakkan dakwah melalui hujjah dan pedang. Mengatasi kezhaliman dan kesewenang-wenangan sekaligus mengganjar pelakunya yang zhalim, serta memberikan hak-hak kepada orang-orang yang terhalang hak-haknya.81 Sementara Khalifah atau dengan sebutan lainnya yaitu Sultan A’zham adalah kepala negara dalam sistem khilafah, seperti Khalifah Abu Bakar Shiddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Hanya saja, Umar bin Khattab lebih

80

KH. M. al-Khaththath, “Khilafah dan Gerakan Transnasional,” al-Wa’ie VII, No. 84 (Agustus 2007): h. 12. 81 Saefuddin Zuhri, ed., Menjemput Kembalinya Sang Khalifah (Jakarta: Nizham Press, 2007), h. 15.

suka dipanggil Amirul Mukminin , dan Ali bin Abi Thalib lebih suka disebut Imam. Semuanya, Amirul Mukminin dan Imam memiliki makna yang sama dengan Khalifah. Sistem pemerintahan Rasul yang kemudian diikuti oleh para Khalifah yang empat yang pertama kemudian dilanjutkan dengan para khalifah selanjutnya, jelas memiliki metode yang jelas dalam hal suksesi, yakni Bai’ah. Sedangkan caranya dapat dipilih apakah pemilihan langsung ataukan lewat perwakilan atau melalui ahlul halli wal aqdi.82 Khilafah didasarkan pada hukum yang berasal dari al-Quran dan Hadits dan suksesinya berdasarkan pada Bai’at dari rakyat kepada pemimpin yang dipilihnya. Selanjutnya Hizb menggunakan kajian historis berupa romantisme kejayaan Islam di masa lalu, mengenangnya dan mengharapkannya kembali tegak berdiri. Sejarah kekhilafahan dimulai sejak Nabi Muhammad Saw wafat. Setelah Rasulullah wafat dan lama setelahnya istilah-istilah yang dimunculkan untuk sebutan kepada pemimpin Umat Islam adalah: Khalifah, Imam, Amirul mukminin, Hakkimul mukminin (penguasa orang-orang mukmin), Raisul mukminin (pemimpin kaum muslimin), Sultanul Muslimin (penguasa kaum muslimin), dan ada juga yang menggunakan sebutan Amir, sementara yang lain menggunakan kata Syah sebagaimana yang terjadi di Iran.83 Praktek kekhalifahan selama enam abad pertama Islam dapat di bagi ke dalam tiga periode utama: (1) Khulafa ar-Rasyidun di Madinah (632-661 M); (2)kekhalifahan Bani Umayyah (661-750M) di Damaskus; dan (3)

82 83

Ibid., h. 26. an-Nabhani, Konsepsi Politik Hizbut Tahrir, h. 106.

kekhalifahan Bani Abbasiyyah (750-1258 M) di Baghdad.84 Sedangkan sisanya adalah zaman Utsmaniyyah Turki di Istambul (1299-1924M). Dalam sejarah Islam tercatat yang pertama mengguanakan kata khalifah secara resmi adalah Abu Bakar as-Shiddiq (632-634 M), tugas yang diembannya adalah penguasa temporal (dunia) dan penguasa religius (akhirat) tugas yang sama juga dilakukan kepada Umar bin Khattab (634-644 M), Usman bin Affan (644-656 M), dan Ali bin Abi Thalib (656-661 M) yang selanjutnya dikenal sebagai al-Khulafa al-Rasyiddin. Dimana pemilihan khalifah bisa dikatakan sangat demokratis untuk ukuran saat itu. Sepanjang sejarah peradaban Islam, masa kekhalifahan adalah masa kemajuan Islam. Pada masa itu tidak ada sistem politik Islam yang baku. Kekhilafahan di jalankan sesuai dengan konteks situasi kondisi politik pada zaman kekhilafahan masing-masing. Hal itu dapat digambarkan dari perjalanan politik masing-masing khalifah. Selama 2 tahun kekuasaan yang dijalankan khalifah Abu Bakar, sebagaimana masa Rasulullah, bersifat sentral; kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Sedangkan Umar Ibn Khathab yang memperkenalkan istilah Amir al-Mu’minin (komandan orang-orang beriman) menjalankan roda pemerintahan dengan memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga ekselutif. Untuk itu ia membentuk lembaga peradilan. Selama 10 tahun Umar melakukan ekspansi kekuasaan di sekitar jazirah Arab, Palestina, Syiria, dan sebagian besar wilayah Persia dan 84

John L.Esposito, Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?. Penerjemah Alwiyyah Abdurrahman (Bandung: Mizan, 1996), h. 41.

Mesir. Banyak kebijakan baru yang di jalankan seperti pengaturan administrasi yang mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jawatan kepolisian di bentuk, demikian pula jawatan pekerjaan umum. Umar juga mendirikan Bait al-Mal, menempa mata uang dan menciptakan tahun Hijrah.85 Pada masa Usman yang terkenal lemah lembut, jasanya tampak dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dengan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid dan memperluas mesjid Nabi di Madinah. Namun selama 12 tahun berkuasa, banyak rakyat kecewa terutama pada kebijakan sang Khalifah yang mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi dalam pemerintahan. Pada masa Ali ibn Abi Thalib, situasi politik sedang tidak stabil. Namun beliau tetap menjalankan roda pemerintahan secara demokratis. Selama 6 tahun masa pemerintahannya Ali menghadapi banyak pergolakan poltik. Setelah menduduki jabatan khalifah Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Usman. Beliau juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Usman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orangorang Islam sebagaimana pernah diterapkan Umar. Kekhilafahan selanjutnya mengalami pergeseran makna pada masa dinasti Umayyah (651-750 M). Pergeseran tersebut paling tidak bisa dilihat dari dua hal. Pertama pemilihan khalifah tidak lagi melalui cara yang 85

38.

Dr. Badri Yatim, M.A., Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h.

”demokratis” dalam arti melibatkan suara rakyat, tetapi melalui wilayatul ahdi, pengangkatan putra mahkota yang ditentukan sebelumnya oleh khalifah yang berkuasa. Kedua, khalifah lebih terfokus pada masalah politik, sementara masalah agama diserahkan kepada ulama yang menguasai masalah-masalah agama. Berbeda dengan khalifah sebelumnya yang merupakan ahli agama yang menetapkan hukum keagamanan berdasarkan ijtihad mereka baik sendiri maupun bersama-sama. Namun demikian khilafah bani Umayyah mampu melakukan ekspansi besar-besaran baik di Timur maupun Barat, wilayah kekuasaan Islam meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, jazitah Arabia, Irak, sebagian Asia kecil, Persia, Afganistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Purkmenia, Uzbek, dan Kirgis di Asia Tengah.86 Sistem monarki dalam pemerintahan Islam dimulai pada khalifah Muawiyah yang mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah dengan jalan kekerasan sebagai waliyul’ahdi (putra mahkota). Pada masa dinasti Abbasiyah, kebijakan-kebijakan yang diterapkan lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam dari pada perluasan wilayah yang pada masa khilafah Bani Umayyah gencar dilakukan. Namun dalam memaknai khalifah, Dinasti Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan dinasti sebelumnya, peranan khalifah semakin mengalami penurunan disamping meneruskan ciri monarki absolut dan diperparah dengan penambahan kata yang dimaksud untuk ”meninggikan” derajat seorang khilafah. Pada masa khalifah al-Mansur (754-775 M) kata ”khalifah” sudah

86

Ibid., h. 44.

mengalami perubahan makna yang cukup mendasar, khalifah sudah berkonotasi Khalifatullah yang berarti pengganti atau wakil Allah di muka bumi, dan menamakan dirinya sebagai Sultanullah fi al-Ardh (penguasa Tuhan di muka bumi.). Pada konteks ini kita bisa melihat makna khalifah menjadi simbol atau legitimasi religius dalam aktivitas perpolitikan. Dengan demikian karisma khalifah semakin bertambah dimasyarakat, karena dirinya sebagai wakil atau pengejawantahan Tuhan di bumi yang harus ditaati sepenuhnya oleh masyarakat dan pejabat-pejabat dibawahnya, dalam hal ini jelas bahwa dinasti Abbasiyyah di pengaruhi oleh kebudayaan Persia yang menganggap raja sebagai titisan suci dari Tuhan (Devide right of King). Namun di tengah kemunduran makna khalifah tersebut, pada masa Al-Mahdi perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan disektor pertanian, dan pertambangan. Popularitas daulat Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M) dan ptranya Al-Ma’mun (813-833 M) yang membawa umat Islam pada tingkat kemakmuran yang tertinggi. Peranan khalifah lebih menurun drastis lagi pada masa sultan Buwaihi (945-1055 M), Saljuk (1063-1194 M), Khawarizme (1199-1258 M) atas Dinasti Abbasiyah. Pada masa itu, peranan khalifah lebih bersifat boneka atau simbol saja karena kekuatan dan kekuasaan sultan dapat memaksakan segala kehendaknya kepada khalifah. Setelah Abbasiyah hancur, muncullah kerajaan Usmani yang kemudian di kenal dengan Khilafah Usmaniyyah. Pendiri dinasti ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz, ketika kerajaan Usmani sudah mencapai puncak kemajuannya, kerajaan Syafawi baru berdiri di Persia, yang dalam

perkembagannya sering mengalami bentrok dengan kerajaan Turki Usmani dan salah satunya dilatarbelakangi oleh kerajaan Syafawi yang menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Setelah seperempat abad berdirinya kerajaan Syafawi berdiri pula kerajaan Mughal di India. Jadi setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah, kekhilafahan Islam semakin ”terkoyak” meninggalkan bentuk aslinya sebagaimana dilakukan Nabi dan pengganti setelahnya yang dikenal dengan sebutan al-Kulafa al-Rasyidun. Dinasti Usmaniyah yang pernah berkuasa kurang lebih enam abad dan pernah di segani Eropa akhirnya mendapatkan pukulan yang mematikan dari Kemal Attaturk dengan mendirikan Republik Turki pada tahun 1923 M dan menghapus jabatan khalifah pada tanggal 3 Maret 1924 M dengan demikian gelar kekhalifahan dalam arti politik hilang dari percaturan internasional. Demikianlah masa-masa kejayaan Islam di bawah pemerintahan Islam yang berbentuk Khilafah Islamiyah telah runtuh oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Namun Hizbut Tharir tetap mengenang romantisme kejayaan Islam di masa lalu itu, dan berusaha untuk mewujudkannya kembali dengan berbagai cara. Perwujudan keinginan yang sebatas pada tataran konseptual, kemudian terimplementasikan oleh Hizbut Tahrir dalam bentuk berbagai pergerakan-pergerakan yang bersifat politik. Selanjutnya dalam konteks kegagalan globalisasi untuk memakmurkan masyarakat dunia, maka Hizbut Tahrir memiliki solusi dan pandangannya sendiri. Menurut Hizbut Tahrir Islam berbeda dengan kapitalisme, Islam tidak mengetahui keberadaan sektor non real berbasis bunga, karena Islam telah mengharamkan ria, termasuk bunga, hal itu jelas termaktub dalam Quran Surat

Al-Baqarah ayat 275. Dengan kata lain dalam Islam uang bukanlah komoditi yang karenanya mempunyai harga. Harga uang ini lah yang dalam teori-teori kapitalisme di sebut bunga. Uang dalam Islam hanyalah sebagai alat tukar saja, bukan sebagai komoditi sebagaimana dalam kapitalisme. Dengan kata lain, ekonomi Islam adalah real based economy

(ekonomi berbasis sektor

real) Ini merupakan kebalikan total dari ekonomi kapitalisme yang dibangun dengan monetery based economy. Keuntungan hanya diperoleh melalui jerih payah nyata rael dalam produksi barang atau jasa.87 Mata uang Islam (dinar dan dirham) berbeda dengan mata uang dalam kapitalisme Dinar dan dirham terbukti dalam sejarah sangat kecil sekali inflasinya. Pada masa Rasululah saw dengan uang 1 dinar (4,25 gram emas) orang dapat membeli seekor kambing, dan dengan uang 1 dirham (2.975 gram perak) dapat dibeli seekor ayam. Pada masa sekarang ini, tahun 2007, dengan uang senilai 1 dinar orang masih dapat membeli seekor kambing dan dengan uang 1 dirham dapat dibeli seekor ayam. Berbeda dengan uang kertas, pada dinar dan dirham nilai intristik dan nominalnya menyatu tidak bakal ada perbedaan. Sebab nilai nominal dinar dan dirham ditentukan semata oleh berat logamnya itu sendiri yang sekaligus menjadi nilai intristiknya, bukan ditentukan oleh dekrit atau pengumuman Bank Sentral. Keunggulan dinar dan dirham itu tidak dimiliki oleh dollar AS yang dominan sekarang. Jika dinar dirham memperkokoh ekonomi karena tahan inflasi, dollar AS justru akan merapuhkan ekonomi lantaran rentan inflasi. Menurut Hizbut Tahrir, Islam dengan tegas mengharamkan utang luar 87

KH. M. Shiddiq al-Jawi, “Pangkal Kerapuhan Kapitalisme,”al Wa’ie VII, No.83 (Juli 2007): h. 14.

negeri dengan dua alasan utama. Pertama: karena utang itu pasti disertai syarat bunga padahal Islam mengharamkan bunga. Kedua karena utang itu telah menghancurkan kedaulatan negeri penerima utang dan hanya menjadi jalan hegemoni penjajah. Padahal hegemoni kafir atas umat Islam juga diharamkan. Islam memberikan ketentuan syariah yang jelas mengenai investasi asing. Dalam investasi asing untuk Sumber Daya Alam (SDA) misalnya Islam telah menetapkan bahwa SDA seperti emas, minyak, dan gas adalah milik umum, bukan milik individu atau milik negara. Jadi tambang tidak boleh diserahkan kepada investor untuk dieksplorasi dengan sistem bagi hasil. Yang benar, 100% hasil tambang adalah milik umum yang dikelola negara. Jika ada pihak swasta yang dilibatkan, itu sebatas kontrak tenaga kerja atau kontrak sewa peralatan yang dibayar sesuai dengan jasa mereka. Untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat, Hizbut Tahrir menyarankan diberlakukannya kebijakan wajib zakat oleh pemerintah kepada masyarakat. Islam mewajibkan orang kaya membayar zakat. Harta itu kemudian disalurkan kepada 8

golongan yang sebagian besarnya adalah

orang-orang miskin dan membutuhkan pertolongan. Sebagai sebuah kewajiban, pembayaran zakat tidak harus menanti kesadaran orang per orang. Negara juga harus proaktif mengambilnya dari kaum muslim

ini sesuai

dengan Quran Surat At-Taubah 9: 103, sebagaimana yang dilakukan khalifah Abu Bakar. Orang yang menolak membayar zakat, akan diperagi. Kemudian ada infak dan sedekah yang juga dapat menjamin kebutuhan primer setiap warga masyarakat.88

88

al-Jawi, “Pangkal Kerapuhan Kapitalisme,” h. 15.

Demikian solusi mekanisme ekonomi yang ditawarkan Hizbut Tahrir. Menurutnya, sistem ekonomi tersebut merupakan bagian integral dalam sebuah sistem pemerintahan khilafah Islamiyah. Menurut Hizbut Tahrir, tegaknya kembali Khilafah Islamiyah bukanlah mimpi. Tegaknya kembali khilafah dan hadirnya kembali khalifah adalah keniscayaan. Pasca runtuhnya ideologi Sosialisme-komunisme dan kini mulai berkuasa ideologi kapitalismesekulerisme, sebenarnya tidak ada alternatif lain bagi umat manusia kecuali ideologi Islam. Menurut Hizbut Tahrir, bangkitnya khilafah Islamiyah adalah ramalan yang nyata. Pada Desember 2004, mereka mengutip laporan dari NIC (National Intellegence Council’s) yang berjudul Mapping the Global Future, semacam ramalan sekenario Dunia Tahun 2020. Dalam laporan itu diprediksi 4 skenario dunia tahun 2020.89 Pertama, Devod World; di gambarkan bahwa 15 tahun ke depan Cina dan India akan menjadi pemain penting ekonomi dan politik dunia. Kedua, Pax Americana; dunia masih dipimpin oleh AmerikaSerikat dengan Pax-Amerikanya. Ketiga A New

Chaliphate,

berdirinya kembali khilafah Islam, sebuah pemerintahan Islam global yang mampu memberikan tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai global Barat. Keempat Cycle of Fear (munculnya lingkaran ketakutan), disekenario ini, respon agresif pada ancaman terorisme mengarah kepada pelanggaran atas aturan dan sistem keamanan yang berlaku. Akibatnya, akan lahir dunia ”Orwellian” dimana pada masa depan manusia menjadi budak bagi satu dari tiga negara otoriter. Menurut Hizbut Tahrir, terlepas dari maksud dan tujuan diturunkannya

89

Zuhri, Menjemput Kembalinya Sang Khalifah, h. 31.

laporan tersebut, namun paling tidak kemungkinan munculnya kembali Khilafah Islamiyah dikalangan analis dan intelegen Barat merupakan suatu hal yang diperhitungkan. Khilafah adalah tuntutan aqidah dan syariat Islam. Kaum muslimin wajib menerapkan semua aturan Allah SWT, sebagai konsekwensi dari keIslaman mereka. Keniscayaan datangnya Sang Khilafah selain dapat dipahami oleh analisis di atas, analisis historis dan analisis kekinian- juga diyakini karena didukung oleh nash-nash yang jelas. Diantara nash-nash itu atara lain Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (yang artinya):90

”Masa kenabian akan berlangsung ditengah-tengah kalian sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika menghendakinya. Lalu datang masa Kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian selama masa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika menghendakinya. Lalu datang masa kekuasaan yang zhalim selama masa yang dikehendaki Allah. Kemudain Allah akan mengangkatnya jika menghendakinya. Lalu datang masa kekuasaan diktator bengis selama masa yang dikehendaki Allah. Kemuadian Allah mengangkatnya jika menghendakinya. Setelah itu akan datang kembali masa kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Kemudian Rasulullah terdiam.” (HR. Ahmad)

Demikianlah, bagi Hizbut Tahrir Hadits Riwayat Ahmad tersebut, layaknya sebuah mantra yang dapat membangkitkan semangat pergerakan politik mereka untuk kembali menegakkan khilafah Islamiyah di muka bumi.

90

Ibid., h. 33-34.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan menyangkut pembahasan seputar globalisasi dan kebangkitan khilafah Islamiyah dalam perspektif pemikiran Hizbut Tahrir. 1. Hizbut Tahrir (HT) memahami globalisasi secara dikotomis. Artinya di satu sisi HT menerima globalisasi sebagai sebuah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan datang seiring dengan kemajuan, maka dari itu globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang natural. Namun disisi lain HT menolak secara ekstrim terhadap ide globalisasi yang berasal dari Barat, atau bisa disebut “globalisasi ala Barat”. Globalisasi ”ala Barat” adalah globalisasi sebagai suatu proses perubahan sosial yang berusaha mengubah masyarakat tradisonal menjadi masyarakat modern dengan mengambil model masyarakat Barat yang sekular. Padahal menurut Douglas Kellner globalisasi tidak terbatas pada satu penekanan saja, meskipun ekonomi kapitalis penting untuk memahami globalisasi, namun tekno-sains lah yang memberikan infrastrukturnya. Namun pemahaman HT tentang globalisasi itu terkesan terpisah dan tidak dalam satu kerangka definisi globalisasi yang homogen. Jika globalisasi ditinjau sebagai sebuah perspektif perkembangan, dan kemajuan sains dan teknologi, maka HT mengaku pro terhadapnya. Segala macam sains

seperti kedokteran, teknik, matematika, astronomi, fisika, kimia, pertanian, industri, transportasi, komunikasi, ilmu kelautan, geografi, dan sebagainya pada dasarnya adalah boleh, bahkan harus dikuasai bila kemanfaatannya sangat diperlukan demi kemajuan material umat manusia. Sains semacam itu bersifat universal dan tidak terkait nilai (value free), sehingga boleh diambil dan diterapkan oleh umat Islam selama tidak bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam. Labih lanjut Hizbut Tahrir memahami globalisasi merupakan upaya uniformitas yang mencakup fear, fun, food, fashion, and faith. Oleh karena itu globalisasi akan membuat dunia seragam baik dalam sistem budaya, ekonomi maupun politik, dan membentuk sebuah kampung global (global vilage). Namun jika globalisasi dinilai sebagai sebuah nilai dan sistem yang berasal dari Barat, maka Hizbut Tahrir dengan lantang menolak globalisasi tersebut. Penolakan Hizbut Tahrir terhadap globalisasi ala Barat ini karena partai ini memahaminya sebagai bentuk imperialisme yang paling mutakhir, sebagai wujud dari kapitalisme modern, dan sebagai bentuk hegemoni politik tunggal Amerka Serikat. Globalisasi pada prakteknya hanya merupakan usaha negara-negara Barat untuk terus mengukuhkan dominasinya atas negara-negara bekas jajahan pasca Perang Dunia II. Bahkan lebih ekstrim Hizbut Tahrir menganggap globalisasi hanyalah istilah kosong yang tidak memberi kontribusi apa pun bagi dunia, khususnya dunia Islam, kecuali hanya memberi jalan bagi imperialisme itu sendiri untuk terus mencengkeram dan mengeksploitasi dunia demi nafsu serakahnya yang tidak pernah kenyang. Globalisasi juga proses penyeragaman dunia ke

dalam ideologi tunggal yaitu kapitalisme. Kapitalisme global menerapkan prinsip-prinsip neo liberalisme oleh badan-badan dunia seperti IMF, WTO dan Bank Dunia yang sengaja dibentuk untuk melancarkan semua usaha dominasi dan eksploitasi bangsa-bangsa yang lemah. Tujuan dari itu semua adalah agar seluruh dunia memeluk ideologi ini sebagai satusatunya ideologi yang diklaim absah menjadi pemenang sejarah, khususnya setelah kehancuran Komunisme tahun 1991. Hizbut Tahrir pun percaya bahwa motor penggerak utama globalisasi adalah Amerika Serikat. Amerika lah yang mengendalikan organisasi-organisasi keuangan internasional tersebut, malihat perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional sebagian besar berkantor pusat di negeri Paman Sam tersebut. 2. Relasi globalisasi dan kebangkitan khilafah Islamiyah dalam perspektif pemikiran Hizbut Tahrir, dapat dipetakan menjadi dua asumsi. Pertama, globalisasi sebagai indikator kebangkitan khilafah Islamiyah. Kedua, khilafah Islamiyah sebagai solusi alternatif bagi kemelut globalisasi. Khusus pada asumsi yang pertama, paling tidak hal itu dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kegagalan globalisasi itu sendiri sebagai sebuah sistem yang malah menyebabkan kemiskinan global. Kedua, pudarnya pesona nation state di era globaliasi yang kemudian malah membangkitkan organisasi-organisasi transnasional, dan bahkan negara transnasional. Sebenarnya tujuan awal proyek globalisasi ini idealis dan positif. Sebenarnya pasca PD II terdapat sebuah kesepakatan sosial, yang menyepakati penerapan sistem globalisasi atas dunia dengan persyaratan

bahwa globalisasi akan tetap menjamin penyediaan jaminan sosial, seperti kompensasi, pengangguran, pesangon, dan bantuan hidup bagi warga dunia, serta menjamin jaring pengaman nasional bagi terciptanya perdamainan dunia. Selain itu para ekonom dan pembuat kebijakan di Barat selalu mempromosikan globalisasi sebagai sebuah sistem yang mampu membawa masyarakat dunia menuju satu kemakmuran. Para globalis seperti Thomas L Friedman selalu berusaha meyakinkan bahwa semakin negara membiarkan kekuatan pasar berkuasa dan semakin negara membuka perekonomiannya bagi perdagangan bebas dan kompetisi, maka perekonomian suatu negara akan semakin efisien dan berkembang pesat. Kemudain IMF dan World Bank sama-sama di bentuk pada 1944 di Breton Woods Conference, IMF bertanggung jawab memelihara stabilitas sistem keuangan global, sementara Bank Dunia bertanggung jawab membangun kembali perekonomian dunia yang hancur karena perang. Libelarisasi perdagangan yang dituju oleh IMF dan WB ini dilakukan dengan melakukan Program Penyesuaian Struktural. Program tersebut terdiri dari dua paket kebijakan. Pertama, paket kebijakan Struktural Adjustment Program (Program penyesuaian struktural), terdiri dari komponen-komponen: a. Liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang bebas; c. Devaluasi; d. Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga public utilities, dan penekanan untuk tidak menaikkan upah gaji. Kedua: paket kebijakan deregulasi, yaitu: a. intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan karena

dianggap telah mendistorsi pasar, b. privatisasi yang seluas-luasnya dalam bidang ekonomi sehigga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai negara; c. liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis proteksi; d. memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar. Dengan dua paket kebijakan tersebut, serta asumsi-asumsi para globalis dan pembuat kebijakan ekonomi yang meyakinkan, maka dari 200-an negara yang ada di dunia ini, hanya sedikit sekali negara yang tidak ikut dalam proses globalisasi. UNDP pun mengeluarkan laporan tertulis bahwa globalisasi menimbulkan dampak terhadap demokratisasi di negara-negara dunia. Bahwa sejak tahun 1981, 81 negara telah meningkatkan kualitas demokrasi, dengan total 33 rezim militer telah tergantikan

oleh

rezim

pemerintahan

sipil.

Namun

dalam

perkembangannya data yang dipublikasikan Khilafah Magazine mungkin dapat dijadikan indikator bahwa globalisasi belum dapat menciptakan stabilitas ekonomi bagi seluruh negara yang ada di dunia. Data tersebut menggambarkan tentang adanya ketimpangan pendapatan antara negara maju dan negara berkembang atau negara miskin. Selama arus globalisasi berlangsung, negara maju lah yang paling banyak mendapatkan profit dalam hal materi. Sedangkan negara-negara Dunia Ketiga semakin terpuruk dalam kemiskinannya. Hal tersebut kemudian berdampak pada instabilitas politik bagi negara-negara yang tidak dapat bertahan dalam persaingan global yang semakin represif. Pada perkembangannya globalisasi juga menibulkan efek superioritas, di mana terjadi hegemoni

politik tunggal yang dalam hal ini di lakukan oleh Amerika Serikat. Maka esensi demokrasi pun dipertanyakan, khususnya ketika negara-negara Dunia Ketiga menjadi amat bergantung dengan kebijakan negara-negara industri maju khususnya Amerika Serikat. 3. Hizbut Tahrir memahami konsep nation state di era globalisasi telah usang. Dalam hal ini HT sebenarnya sepaham dengan kaum neo liberal atau para hiperglobalis seperti Kenichi Ohmae yang menyatakan bahwa manusia kini hidup di dalam dunia yang tanpa batas, di mana sebuah negara bangsa menjadi sebuah ’rekaan’ dan para politikus telah kehilangan semua kekuatan efektif mereka. Meski pun di satu sisi ia percaya bahwa masih ada kekuatan negara bangsa seperti Amerika Serikat yang justru mengendalikan proses globalisasi ini. Tetapi data yang ada menunjukkan Amerika semakin melemah dan menunjukkan kegagalan karena ternyata Amerika

hanya

melakukan

hegemoni

politik

atas

dunia

dan

memprioritaskan national interest. Justru yang logis untuk konteks sekarang adalah bahwa globalisasi memang dapat diartikan sebagai denasionalisasi

dan

berarti

pula

bangkitnya

organisasi-organisasi

transnasional dan mungkin negara transnasional. Menurut Hizbut Tahrir hal tersebut tentunya didasarkan pada fakta empirik bahwa negara bangsa tidak dapat menjawab tantangan global di mana kehidupan sekarang ini sudah mengarah pada uniformitas. Menurut HT, penyebab utama perpecahan umat Islam adalah nasionalisme. Maksudnya, 1,4 miliar umat Islam saat ini hidup terpecah di 57 negara bangsa yang berdiri atas dasar paham nasionalisme.

4. Hizbut Tahrir memandang sistem pemerintahan khilafah Islamiyah sebagai solusi alternatif bagi kemelut globalisasi. HT percaya bahwa hanya melalui kekuatan global, penjajahan global bisa dihadapi secara spadan. Justru globalisasi dengan perspektif perkembangan sains dan teknologinya, serta sifatnya yang universal dan transnasional harus dilihat sebagai sarana untuk membangkitkan kembali sistem Khilafah Islamiyah. Setali tiga uang, HT justru telah memanfaatkan globalisasi sebagai sarana untuk memperluas jaringannya kesegala penjuru dunia. Dalam hal ini dapat dikatakan ada hubungan simbiosis mutualisme antara globalisasi dengan gerakan dakwah atau politik Hizbut Tahrir untuk menyebarkan konsep pemikiran tentang khilafah Islamiyah. Setidaknya ada dua pendekatan yang dapat dijadikan alasan mengapa HT menganggap sifat transnasional globalisasi relevan dengan ide khilafah Islamiyah. Pertama, berdasarkan makna dan doktrin agama; Kedua berdasarkan tinjauan dan kajian sejarah. Khilafah Islamiyah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah dan jihad ke segenap penjuru dunia. Kata lain dari khilafah adalah imamah. Khilafah adalah kepemimpinan yang sempurna dan mencakup umum, yang berkait dengan perkara khusus maupun umum yang ada hubungannya dengan agama maupun dunia, didalamnya tercakup penjagaan negeri-negeri muslim, memelihara urusan masyarakat, menegakkan dakwah melalui hujjah dan pedang. Mengatasi kezhaliman dan kesewenang-wenangan sekaligus mengganjar pelakunya yang zhalim, serta memberikan hak-hak kepada orang-orang yang

terhalang hak-haknya. Selanjutnya Hizbut Tahrir menggunakan kajian historis berupa romantisme kejayaan Islam di masa lalu, mengenangnya dan mengharapkannya kembali tegak berdiri. Bahwa selama 13 abad lamanya, yaitu sejak masa kekhilafahan Abu Bakar As Shiddiq, yaitu pada 632 M, dan berakhir pada masa kekhilafahan Utsmani, yaitu pada tahun 1924, sistem khilafah Islamiyah sudah melakukan ekspansi kekuasaan dari mulai di sekitar Jazirah Arab, Timur Tengah, Afrika, Eropa, hingga Asia. Menurut partai politik internasional ini, berbeda dengan sistem globalisasi ’ala Barat’ yang telah banyak menimbulkan krisis global, dalam sejarahnya yang sangat panjang, sistem khilafah Islamiyah sesungguhnya tidak pernah terbukti menyengsarakan manusia. Hizbut Tahrir pun menawarkan solusi ekonomi Islam yang terdapat dalam sistem khilafah Islamiyah, antara lain: 1. ekonomi berbasis sektor real, 2. penerapan mata uang dinar dan dirham, 3. dalam ekonomi Islam tidak di perkenankan praktek ribawi dan mengharamkan utang, 4. Islam mengharamkan praktek privatisasi Sumber Daya Alam milik masyarakat luas, 5. adanya kewajiban negara untuk mengeluarkan kebijakan wajib zakat kepada masyarakat yang dianggap mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu (8 golongan). Solusi untuk kembali kepada sistem pemerintahan khilafah Islamiyah tersebut sebenarnya dapat dikatakan sebagai upaya Hizbut Tahrir untuk melakukan globalisasi dalam bentuknya yang lain yaitu globalisasi Islam. 5. Melihat berbagai ketimpangan dari globalisasi yang dalam banyak hal telah mendeskreditkan negara-negara dunia ketiga, dan melihat sifat

homogenitas dari globalisasi, maka dapat diramalkan bahwa bukan sesuatu yang utopia bila khilafah Islamiyah bangkit dan ditegakan di muka bumi ini. Namun kemudian gaung alternatif solisi yang berupa kebangkitan khilafah Islamiyah tersebut pun dihadapkan pada sebuah kondisi kontemporer yang memiliki permasalahan yang kompleks. Mungkin dalam ranah wacana, konsep khilafah Islamiyah ini dapat diterima sebagai solusi yang ideal untuk menjawab permasalahan globalisasi. Namun solusi untuk kembali kepada bangkitnya khilafah kemudian dipertanyakan. Bagaimanakah khilafah akan kembali tegak berdiri di tengah kekuasaan negara Adi Daya yang semakin luas dan besar, atau mungkin yang akan tegak berdiri terlebih dahulu adalah negara transnasional versi Barat. Dalam pemikiran Hizb pun didapati bahwa ia mengakui negara-negara Adidaya seperti Prancis, Inggris dan Jerman semakin menguatkan posisinya di Uni Eropa melawan hegemoni politik tunggal Amerika Serikat. Mereka mengakui ketiga poros kekuatan Uni Eropa ini adalah kekuatan yang dapat di perhitungkan. Meskipun terdapat pengecualian bahwa strategi negara-negara Adidaya tersebut akan berhasil, apabila negara-negara mereka tidak memeluk kapitalisme yang menjadikan ”manfaat individu” sebagai prioritas nilai, Hizbut Tahrir percaya niscaya mereka akan dapat mewujudkan sebuah Uni Eropa yang kuat dihadapan Amerika. Mungkin negara transnasional berupa khilafah Islamiyah tinggal harus menunggu fase sejarah berikutnya. Ramalan kebangkitan khilafah Islamiyah akan semakin rumit lagi jika

kemudian dikaitkan pada

permasalahan perpecahan internal umat Islam sendiri. Konflik saudara

antara Sunni Syiah di negara-negara muslim di Timur Tengah, perbedaan berbagai Mahzab dan pandangan keagamaan atau perdebatan panjang seputar Islam dan politik, mungkin juga dapat dijadikan indikator ramalan bahwa kebangkitan khilafah Islamiyah membutuhkan waktu yang sedikit panjang, meski bukanlah suatu yang utopis sistem ini akan tegak berdiri.

B. Saran 1. Gambaran berbagai kemelut nasional negara-negara muslim yang terkena imbas proyek globalisasi memang pelik. Globalisasi juga berdampak pada terciptanya ketidakadilan terhadap Islam dalam berbagai bentuk, seperti subordinasi, marginalisasi, stereotype atau pelabelan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh kasus bagaimana Amerika dan sekutunya telah melabelkan keidentikan gerakan fundamentalisme Islam dengan terorisme. Hal tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, semakin menyudutkan posisi Islam di mata internasional. Namun demikian globalisasi tetaplah suatu keniscayaan. Globalisasi harus dihadapi secara bijak oleh umat Islam. Umat Islam memang telah banyak dirugikan, namun harus ada strategi yang cerdas untuk menghadapi tantangan ini. Mungkin bukanlah sesuatu hal yang salah jika segala keuntungan globalisasi ini Adidaya gunakan oleh umat Islam, semisal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan itu umat Islam dapat membangun potensi dan kualitas diri dan menyebarkan syiar dan dakwah Islam melalui jalur teknologi informasi yang cepat. Globalisasi yang mebuka lebar-lebar pintu imigrasi, juga dapat dijadikan ajang untuk mendakwahkan Islam kesegala penjuru

dunia. Selain itu strategi yang lebih penting adalah membangun persatuan dan kesatuan antar sesama muslim. Data OKI menyebutkan bahwa negaranegara Islam sebenarnya menguasai hampir sekitar 70% Sumber Daya Alam dunia. Lantas mengapa Negara-negara Islam tidak bisa menjadi kekuatan ekonomi dan menandingi globalisasi? Mungkin jawabannya akan beragam, yang jelas jika dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintahan negara-negara Islam, tidak ada maindset yang seragam untuk menggabungkan kekuatan ekonomi maupun politik. 2. Mengutip pernyataan Bahtiar Effendi, hubungan antara Islam dengan nasionalisme tidak mesti bersifat diametral. Menjadi seorang muslim yang baik, tidak berarti menjadi seorang yang anti-nasionalisme. Dari segi ajaran, Islam itu memang tidak mengenal batas-batas geografis. Jadi kalau dikatakan transnasional, transbangsa, transsuku, transdaerah, doktrin Islam memang demikian. Dari segi wilayah kekuasaan, Islam memang luas mencakup wilayah transnasional. Ketika diletakkan dalam konteks ajaran dan doktrin agama, sebenarnya tidak ada masalah karena memang ajaran Islam bersifat transnasional. Secara doktrin, orang Islam memang tidak mengenal batas-batas kewilayahan, kebangsaan, negara, bendera, dan macam-macam simbol lainnya. Kalau batasan-batasan khilafah itu diletakkan dalam konteks doktrin agama saja, tentu tidak ada persoalan. Tapi kalau batasan-batasan khilafah itu diletakkan dalam kerangka nationstate yang lain, yang lebih besar, maka nation-nya akan menjadi nation Islam. State-nya adalah wilayah mana saja yang bisa dikuasai umat Islam. Jadi semacam macro nation-state. Maka pandangan seperti itu bukan

persoalan agama lagi, tapi sudah persoalan politik. Kalau soalnya politik, maka siapa saja bisa berbeda, dan tidak ada aturan yang baku. Terlepas dari perbedaan itu, penulis yakin bahwa semuanya didasarkan pada rasa cinta terhadap Islam. Hanya saja ada pihak yang ingin ajaran Islam diformalkan, yang lain ingin lebih diletakkan dalam konteks kekinian. 3. Agar Hizbut Tahrir tetap memperjuangkan Islam secara konsisten dengan tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Namun kiranya HT dapat mengendalikan sikap Xenophobisme yang amat menonjol. Mungkin HT perlu berkaca juga bahwa data-data yang mereka peroleh sebagian besar diperoleh dari hasil penelitian lembaga di Barat seperti UNDP, UNESCO, dan lain-lain. Hizbut Tahrir tidak dapat independent meneliti secara ilmah. Hizbut Tahrir dalam hal ini masih bergantung pada sarana-sarana penelitian Barat, angka-angka kuantitatif yang dikeluarkan Barat, dan juga ketergantungan terhadap asumsi-asumsi Barat itu sendiri terhadap globalisasi. Mungkin kedepan diharapkan HT pun secara mandiri berperan dalam hal penelitian mengenai globalisasi. Karena jika suaranya lantang sekali menentang Barat, maka seharusnya sudah ada fondasi yang kuat berupa penguasaan teknologi, dan sumber daya manusia yang setidaknya maju kedepan mengungguli Barat. 4. Agar umat Islam dan negara-negara Muslim mampu mengantisipasi aspekaspek negatif dari globalisasi serta memanfaatkan berbagai peluang positif yang terdapat di dalamnya, maka umat Islam dan negara-negara Muslim harus bersatu dan membentuk satu front mengahadapi globalisasi, seraya memperkenalkan Islam sebagai opsi spiritual yang berketuhanan, yang

mampu mengembangkan kehidupan manusia yang berimbang antara kepentingan materi dan rohani, kepentingan dunia dan ukhrawi.

Daftar Pustaka

Abdurrahman,Hafidz. Islam: Politik dan Spiritual. Singapura: Lisan al-Haq, 1998. Adi, M. Ramdhan. Globalisasi: Sekenario Mutakhir Kapitalisme. Bogor: AlAzhar Press, 2005. Ahmed, Akbar S. Islam Sebagai Tertuduh: “Kambing Hitam” di Tengah Kekerasan Global. Penerjemah Agung Prihantono. Bandung: Arasy PT Mizan Pustaka, 2004. Ali Jabir,Hussein bin Muhsin bin. Membentuk Jama’atul Muslimin. Penerjemah Abu Fahmi. Jakarta: Gema lnsani Press, 1991 al-Khaththath, Muhammad. “Khilafah dan Gerakan Transnasional.” al-Wa’ie VII, No. 84 (Agustus 2007): h. 9-12. al-Khaththath, Muhammad. Menuju Iman Produktif. Bogor: PSKII,2001 an-Nabhani, Taqiyuddin. Konsepsi Politik Hizbut Tahrir(Edisi Mu’tamadah). Penerjemah M. Shiddiq Al-Jawi. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia Press, 2006, h. 38. Azra, Azyumardi. Pergolakan Politik Islam. Jakarta: Paramadina, 1996. Basyaib, Hamid, ed. Membela Kebebasan: Percakapan Tentang Demokrasi Liberal. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006. Budiman, Arief. Pembangunan dalam Krisis: Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Cahyono, Edi. “Menentang Globalisasi-Imperialisme: Pengantar Ekonomi-Politik Perburuhan.” Jurnal ALNI Indonesia, vol. I. no. 2 (September 2003): h. 57-66. Dahlan, Muhidin M, ed. Postkolonialisme: Sikap Kita Terhadap Imperialisme. Yogyakarta: Jendela, 2001. Esposito, John L. Ancaman Islam: Mitos atau Realitas ?. Penerjemah Alwiyah Abdurrahman dan MISSI. Bandung: Mizan,1996. Esposito, John L. Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Moderen. Jakarta: Mizan, 2001. Fakih, Dr. Mansour. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Insist Press, 2002. Fredericks, Salim. Invasi Politik dan Budaya. Penerjemah Abu Faiz. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002. Gunawan, Jamil. dkk, ed. Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005. Halliday, Fred. The World at 2000. New York: PALGRAVE, 2001. Herman, Chris. Anti Kapitalisme. Penerjemah Julian dan Setiabudi. Jakarta: Teplok Press, 2000. Hizbut Tahrir. Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Hunter, Shireen T. Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan. Penerjemah Ajat Sudrajat. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001. Hussain Abdullah, Muhammad. Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam. Penerjemah Zamroni. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. Jam’iah Al-Islah Al-Ijtima’I. Globalisasi dalam Timbangan Islam. Penerjemah Wahid Ahmadi. Solo: Era Intermedia, 2002. LP3ES.

Anak

Bangsa

Menggugat:

Nasionalisme,

Kemandirian,

dan

Kewirausahaan. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003. Magenda, Dr. Burhan D. “Globalisasi dan Tata Dunia Baru di Bidang Politik, Ideologi, Hankam, Ekonomi, dan Sosial Budaya.” Jurnal PASKAL, vol. I. no. 6 (April 2003): h. 1-10. Mahendra,Yusril Ihza. Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama’at-Islami (Pakistan). Jakarta: Paramadina, l999. Masson, Paul. “Globalization Fact and Figures.” Khilafah Magazine, 10 Januari 2002. Muhammad, Farouk. “Pengaruh Globalisasi Terhadap Keamanan Nasional.” Jurnal PASKAL, vol.I no. 6 (April 2003): h. 52-70. Pontoh, Coen Husain. Globalisasi: Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa. Jakarta: C-Books, 2003.

Pusat Studi Khazanah Ilmu-ilmu Islam (PSKII). Materi Dasar Islam. Bogor: PSKII, 2001. Rais,M. Amien. Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta. Bandung: Mizan,1999. Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. Teori Sosiologi Modern. Penerjemah Alimandan. Jakarta: Kencana, 2003. Seda, Drs. Frans. “Globalisasi dan Nasionalisme dari Perspektif Politik: Dampaknya Bagi Politik dan Kesatuan Bangsa dan Negara Indonesia.” Dalam Hinca IP Pandjaitan, S.H., M.H., ed. Globalisasi dan Nasionalisme Perspektif Hukum, Politik, Ekonomi, dan Budaya: Proseding Diskusi Panel. Jakarta: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 1998: h. 11-25. Shiddiq al-Jawi, Muhammad. “Pangkal Kerapuhan Kapitalisme.” al Wa’ie VII, No.83 (Juli 2007): h. 13-17. Strahmn,

Rudolf

H.

Kemiskinan

Dunia

Ketiga:

Menelaah

Kegagalan

Pembangunan di Negara Berkembang. Penerjemah Rudy Bagindo, dkk. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999. Taher,Tarmizi. Radikalisme Agama. Jakarta: PPIM, 1998. Ubaedillah, A. dan Rozak Abdul, ed. Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Indonesian Centre for Civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.

Wadjdi,Farid. “Demokrasi dan Negara Korporasi.” al-Wa’ie VII, No. 83. (Juli 2007): h.3-4 Winarno, Budi. Globalisasi: Wujud Imperialisme Baru Peran Negara dalam Pembangunan. Yogyakarta: Tajidu Press, 2004. Yatim, M.A., Dr. Badri. Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2004. Yusanto, M. Ismail. “Kebangkitan Islam Menantang Modernisasi dan Globalisasi: Perjuangan Hizbut Tahrir di Indonesia,” Makalah presentasi pada: Konferensi Internasional Modenization and National Identity in East Asia: Globalization and The Revival of Religion diselenggarakan oleh Center for Interdiciplinary Study of Monotheistic Religions (CISMOR, Kyoto Jepang, November 2005. Yusanto,M. Ismail. “Nasionalisme: Penyebab Utama Kehancuran Khilafah.” alWa’ie VII, No. 84 (Agustus 2007 ): h.41-44. Zuhri, Saefuddin, ed. Menjemput Kembalinya Sang Khalifah. Jakarta: NizhamPress, 2007.

Dokumen dari Internet Baharun, Mohammad. diakses

“Format Pemikiran Islam Pasca Perang Irak.” Artikel

pada

28

Oktober

2007

dari

http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=134499 &kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2=291

Hizbut Tahrir. “Kaleidoskop Aktivitas Politik dan Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia

(HTI).”

Artikel

diakses

dari

http://www.hizbut-

tahrir.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=429 Hizbut Tahrir. “Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir.” Artikel diakses pada 2 November

2007

dari

http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view &id=41&Itemid=2 Hizbut Tahrir. “Links Hizbut Tahrir.” Artikel di akses pada 2 November 2007 dari http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view &id=41&Itemid=2 Romli, Mohamad Guntur. “Gamal Al-Banna dan Revivalisme Islam.” Artikel diakses

pada

15

November

2007

dari

http://www.islamemansipatoris.com/cetak-artikel.php?id=77 Waheed, Dr. Imran. “Tanda-tanda Kehancuran Peradaban Barat.” Artikel diakses pada

22

November

2007

dari

http://hayatulislam.multiply.com/journal/item/137/Makalah_Pembicara_K KI_2007_2Tanda-Tanda_Kehancuran_Peradaban_Barat Wikipedia. “Global Warming”. Artikel diakses pada 16 Desember 2007 dari http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming Yusanto, Muhammad Ismail. “Mengkampanyekan Syari'ah dan Khilafah Islam dari Indonesia Sampai Amerika.” Artikel diakses pada 2 November 2007 dari http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view &id=41&Itemid=2

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, 01 Januari 2008

Rosi Selly

B. Seputar Teori Khilafah Islamiyah 1. Definisi Khilafah Islamiyah Istilah khilafah Islamiyah memiliki beberapa pengertian yaitu perwakilan, pergantian, atau jabatan khalifah. Istilah ini sebenarnya berawal dari kata Arab “khalf” yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa, dan ada yang mengemukakan bahwa kata “kh-l-f (‫ )ﺧﻼف‬dalam berbagai bentuknya mengandung makna yang menyempit yaitu berselisih, menyalahi janji, yang kemudian melahirkan kata khilafah dan khalifah.91 Dalam sejarah Islam istilah khilafah pertama kali digunakan ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama setelah Nabi Muhammad Saw meninggal dunia. Dalam pidato pelantikannya Abu Bakar menyebut dirinya sebagai Khalifah Rasulillah dalam pengertian pengganti Rasulullah dalam mengurusi bidang kenegaraan. Dalam perkembangannya, konsep khilafah menjadi ciri dari golongan Sunni. Rukun utama dalam pengangkatannya adalah ijma’ yaitu konsensus atau kesepakatan bersama dan bay’ah atau sumpah setia umat kepada khalifah agar berpegang teguh kepada syariah. Setidaknya ada tiga teori mengenai dasar-dasar pembentukan khilafah yaitu: pertama, khilafah wajib hukumnya berdasarkan syariah atau berdasarkan atas wahyu, pendapat ini didukung leh Abu Hasan al-Asyari. Kedua, mendirikan khilafah hukumnya fardu kifayah atau wajib kolektif

91

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) Cet. Keempat, h. 361-363. Dalam kamus tersebut makna kata yang berasal dari kata kh-lf ( ‫)ﺧﻼف‬sebagai berikut. Berselisih (‫ )اﻹﺧﺘﻠﻒ‬Menyalahi janji (‫ ) اﻟﺨﻠﻒ‬dan Penggantian (‫)اﻟﺨﻼﻓﺔ‬

berdasarkan ijma dan konsensus, pendapat ini didukung oleh al-Maududi. Dan ketiga, mendirikan kekhilafahan kewajibannya harus disandarkan pada pertimbangan akal sebagaimana yang dikemukakan oleh kaum Mu’tazilah.92 Dasar untuk melegitimasi sistem pemerintahan Islam yang disebut Khilafah Islamiyah, termaktub dalam ayat-ayat al-Quran. Ayat-ayat tersebut oleh sebagian tokoh agama, alim ulama, atau para fuqaha diinterpretasikan atau ditafsirkan sebagai ayat yang bersifat politis. Ayat al-Quran yang dimaksud antara lain: 1. al-Quran surah al-Baqarah/2:30

‫ﻞ‬ ُ ‫ﺠ َﻌ‬ ْ ‫ﺧﻠِﻴ َﻔ ًﺔ ﻗَﺎﻟُﻮا َأ َﺗ‬ َ ‫ض‬ ِ ‫ﻞ ﻓِﻲ ا ْﻟَﺄ ْر‬ ٌ ِ‫ﻚ ِﻟ ْﻠ َﻤﻠَﺎ ِﺋ َﻜ ِﺔ إِﻧﱢﻲ ﺟَﺎﻋ‬ َ ‫ل َرﱡﺑ‬ َ ‫َوِإ ْذ ﻗَﺎ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫س َﻟ‬ ُ ‫ك َو ُﻧ َﻘﺪﱢ‬ َ ‫ﺤ ْﻤ ِﺪ‬ َ ‫ﺢ ِﺑ‬ ُ ‫ﺴﺒﱢ‬ َ ‫ﻦ ُﻧ‬ ُ‫ﺤ‬ ْ ‫ﻚ اﻟ ﱢﺪﻣَﺎ َء َو َﻧ‬ ُ ‫ﺴ ِﻔ‬ ْ ‫ﺴ ُﺪ ﻓِﻴﻬَﺎ َو َﻳ‬ ِ ‫ﻦ ُﻳ ْﻔ‬ ْ ‫ﻓِﻴﻬَﺎ َﻣ‬ َ ‫ﻟَﺎ َﺗ ْﻌَﻠﻤُﻮ‬ ‫ﻋَﻠ ُﻢ ﻣَﺎ‬ ْ ‫ل إِﻧﱢﻲ َأ‬ َ ‫(ﻗَﺎ‬٣٠)‫ن‬ Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi “. Mereka berkata: “mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

2. al-Quran Surah al-An’am/6:165

‫ت‬ ٍ ‫ﺾ َد َرﺟَﺎ‬ ٍ ‫ق َﺑ ْﻌ‬ َ ‫ﻀ ُﻜ ْﻢ َﻓ ْﻮ‬ َ ‫ض َو َر َﻓ َﻊ َﺑ ْﻌ‬ ِ ‫ﻒ ا ْﻟَﺄ ْر‬ َ ‫ﺧﻠَﺎ ِﺋ‬ َ ‫ﺟ َﻌَﻠ ُﻜ ْﻢ‬ َ ‫َو ُه َﻮ اﱠﻟﺬِي‬ ‫(ِﻟ َﻴ ْﺒُﻠ َﻮ ُآ ْﻢ ﻓِﻲ‬١۶۵)‫ب َوِإ ﱠﻧ ُﻪ َﻟ َﻐﻔُﻮ ٌر رَﺣِﻴ ٌﻢ‬ ِ ‫ﺳﺮِﻳ ُﻊ ا ْﻟ ِﻌ َﻘﺎ‬ َ ‫ﻚ‬ َ ‫ن َر ﱠﺑ‬ ‫ﻣَﺎ ءَاﺗَﺎ ُآ ْﻢ ِإ ﱠ‬ Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa 92

Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis, (Magelang: Indonesiatera, 2001), h. 30-31.

derajat, untuk menguji mu tentang apa yang diberikan-Nya kepada mu.Sesungguhnya Tuhan mu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia maha pengampun lagi maha penyayang”.

3. al-Quran Surah an-Nur/24: 55

‫ض‬ ِ ‫ﺨِﻠ َﻔ ﱠﻨ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟَﺄ ْر‬ ْ ‫ﺴ َﺘ‬ ْ ‫ﻋ ِﻤﻠُﻮا اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤَﺎتِ َﻟ َﻴ‬ َ ‫ﻦ ءَاﻣَﻨُﻮا ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َو‬ َ ‫ﻋ َﺪ اﻟﱠﻠ ُﻪ اﱠﻟﺬِﻳ‬ َ ‫َو‬ ‫ﻦ َﻟ ُﻬ ْﻢ دِﻳ َﻨ ُﻬ ُﻢ اﱠﻟﺬِي ا ْر َﺗﻀَﻰ َﻟ ُﻬ ْﻢ‬ ‫ﻦ َﻗ ْﺒِﻠ ِﻬ ْﻢ َوَﻟ ُﻴ َﻤ ﱢﻜ َﻨ ﱠ‬ ْ ‫ﻦ ِﻣ‬ َ ‫ﻒ اﱠﻟﺬِﻳ‬ َ ‫ﺨَﻠ‬ ْ ‫ﺳ َﺘ‬ ْ ‫َآﻤَﺎ ا‬ ‫ﻦ َآ َﻔ َﺮ‬ ْ ‫ﺷ ْﻴﺌًﺎ َو َﻣ‬ َ ‫ﺸﺮِآُﻮنَ ﺑِﻲ‬ ْ ‫ﺧ ْﻮ ِﻓ ِﻬ ْﻢ َأ ْﻣ ًﻨﺎ َﻳ ْﻌ ُﺒﺪُو َﻧﻨِﻲ ﻟَﺎ ُﻳ‬ َ ‫ﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ‬ ْ ‫َوَﻟ ُﻴ َﺒ ﱢﺪَﻟ ﱠﻨ ُﻬ ْﻢ ِﻣ‬ ‫ﻚ ُه ُﻢ‬ َ ‫ﻚ َﻓﺄُوَﻟ ِﺌ‬ َ ‫( َﺑ ْﻌ َﺪ َذِﻟ‬۵۵)‫ن‬ َ ‫ﺳﻘُﻮ‬ ِ ‫ا ْﻟﻔَﺎ‬ Artinya: “ Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh diantara kamu bahwa Dia akan menganugrahkan kepada mereka khalifah di bumi, sebagaimana dianugrahkan-Nya kepada orangorang yang sebelum mereka.

4. al-Quran Surah Fathir/35:39

‫ﻦ َآ َﻔ َﺮ َﻓ َﻌَﻠ ْﻴ ِﻪ ُآ ْﻔ ُﺮ ُﻩ وَﻟَﺎ َﻳﺰِﻳ ُﺪ‬ ْ ‫ض َﻓ َﻤ‬ ِ ‫ﻒ ﻓِﻲ ا ْﻟَﺄ ْر‬ َ ‫ﺧﻠَﺎ ِﺋ‬ َ ‫ﺟ َﻌَﻠ ُﻜ ْﻢ‬ َ ‫ُه َﻮ اﱠﻟﺬِي‬ َ ‫ﻋ ْﻨ َﺪ َر ﱢﺑ ِﻬ ْﻢ إِﻟﱠﺎ ﻣَ ْﻘﺘًﺎ وَﻟَﺎ َﻳﺰِﻳ ُﺪ ا ْﻟﻜَﺎﻓِﺮِﻳ‬ ِ ‫ُآ ْﻔ ُﺮ ُه ْﻢ‬ ‫ﻦ‬ َ ‫(ا ْﻟﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ‬٣٩) ‫ﻦ ُآ ْﻔ ُﺮ ُه ْﻢ إِﻟﱠﺎ‬ ‫ﺧﺴَﺎرًا‬ َ Artinya: “ Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi barang siapa yang kafir maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya…” Ayat-ayat di atas ditafsirkan sebagai ayat politik yang kemudian dijadikan dalil mengenai wajibnya kekhilafahan karena di dalamnya mengandung kata “khalf” (‫ )ﺧﻠﻒ‬dalam berbagai bentuknya.

Menurut Dawam Raharjo, khalifah (‫ )ﺧﻠﻴﻔﺔ‬yakni kepala negara dalam pemerintahan islam, memang merupakan istilah al-Quran. Tetapi dalam alQuran kata ini memiliki banyak arti atau interpretasi. Oleh karenanya ayatayat yang mengandung pengertian khalifah tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum mengenai wajibnya mendirikan suatu khalifah atau kekuasaan politik. Menurut Dawam, Allah telah mengisyaratkan satu konsep tentang manusia, yaitu sebagai khalifah. Khalifah adalah sebuah fungsi yang diemban manusia berdasarkan amanat yang diterimanya dari Allah Swt. Amanat ini pada intinya adalah tugas mengelola bumi secara bertangung jawab, dengan menggunakan akal yang telah dianugrahkan Allah kepadanya.93 Sementara itu Quraish Shihab seorang ulama Tafsir Quran Indonesia, dalam memahami kata khalifah dalam Q.S al-Baqarah /2:30 mengemukakan unsur-unsur kekhalifahan yang dimaksud adalah: 4. Bumi atau wilayah 5. Khalifah (yang diberi kekuasaan politik atau mandataris) 6. Hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah dan hubungan dengan pemberi kekuasaan.94 Sementara itu At-Tabarri dalam menafsirkan kata khalifah sebagai suatu kaum yang anggota-anggotanya mengganti para pendahulunya. Abu A’-la Al-Mududi yang menggagas teori teodemokrasi dalam Islam memandang kekhalifahan menuntut adanya ketaatan antara yang diberi (manusia) dengan yang memberi (Tuhan). Maududi 93

juga

menekankan

bahwa

kekhalifahan

harus

berisi

M. Dawam Raharjo, Ensiklopedi al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci ,(Jakarta: Paramadina, 1996), h.363-364. 94 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran, ( Bandung: Mizan, 1999), h. 424.

kepatuhan, dan kepatuhan itu tidak lain adalah kepada sang pencipta dan sistem pemerintahan yang memalingkan diri dari Allah Swt menjadi sistem yang lepas dan bebas memerintah dengan dan untuk dirinya sendiri adalah pemberontakan atau kudeta melawan sang Pencipta.95 Sementara Muhammad Rasyid Ridha seorang ulama dan politikus kenamaan mendefinisikan Khilafah, Imamah, dan Imarah sebagai tiga kalimat yang bermakna satu, yaitu kepemimpinan negara Islam yang meliputi kemaslahatan dunia dan agama.96 Taqiyuddin an-Nabhani memaknai khalifah sebagai seseorang yang diserahi tugas untuk memimpin umat lebih lanjut ia menegaskan:

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan, serta dalam menetapkan hukum-hukum syara, karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan tersebut menjadi milik umat khalifah hanyalah orang yang diangkat oleh kaum Muslimin karena itu, faktanya adalah bahwa khalifah merupakan wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menetapkan hukum syara, oleh karena itu tidak ada seorang khalifah pun kecuali setelah bai’at umat.97

2. Khilafah Islamiyah dalam Lintasan Sejarah Sejarah kekhilafahan dimulai sejak Nabi Muhammad Saw wafat. Setelah Rasulullah wafat dan lama setelahnya istilah-istilah yang dimunculkan untuk sebutan kepada pemimpin Umat Islam adalah: Khalifah, Imam, Amirul

95

Abdul A’la al-Maududi, Al-Khilafah wa-al Mulk, (Terj.) Khilafah dan Kerajaan, (Bandung: Mizan,1996), h. 58. 96 Al-Hasjmy, Dimana Letaknya Negara Islam, (Bina Ilmu, 1984) h.153. 97 Taqiyuddin an-Nabhani, Nidhamul hukumi Fil Islam (Terj.) Sitem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah Empirik, (Bangil Jatim: Al-Izzah, 1997) h.65.

mukminin, Hakkimul mukminin (penguasa orang-orang mukmin), Raisul mukminin (pemimpin kaum muslimin), Sultanul Muslimin (penguasa kaum muslimin),98 dan ada juga yang menggunakan sebutan Amir, sementara yang lain menggunakan kata Syah sebagaimana yang terjadi di Iran. Praktek kekhalifahan selama enam abad pertama Islam dapat di bagi ke dalam tiga periode utama: (1) Khulafa ar-Rasyidun di Madinah (632-661 M); (2)kekhalifahan Bani Umayyah (661-750M) di Damaskus; dan (3) kekhalifahan Bani Abbasiyyah (750-1258 M) di Baghdad.99 Sedangkan sisanya adalah zaman Utsmaniyyah Turki di Istambul (1299-1924M). Dalam sejarah Islam tercatat yang pertama mengguanakan kata khalifah secara resmi adalah Abu Bakar as-Shiddiq (632-634 M), tugas yang diembannya adalah penguasa temporal (dunia) dan penguasa religius (akhirat) tugas yang sama juga dilakukan kepada Umar bin Khattab (634-644 M), Usman bin Affan (644-656 M), dan Ali bin Abi Thalib (656-661 M) yang selanjutnya dikenal sebagai al-Khulafa al-Rasyiddin. Dimana pemilihan khalifah bisa dikatakan sangat demokratis untuk ukuran saat itu. Sepanjang sejarah peradaban Islam, masa kekhalifahan adalah masa kemajuan Islam. Pada masa itu tidak ada sistem politik Islam yang baku. Kekhilafahan di jalankan sesuai dengan konteks situasi kondisi politik pada zaman kekhilafahan masing-masing. Hal itu dapat digambarkan dari perjalanan politik masing-masing khalifah. Selama

2 tahun kekuasaan yang dijalankan khalifah Abu Bakar,

sebagaimana masa Rasulullah, bersifat sentral; kekuasaan legislatif, eksekutif 98

Ibid., h. 106. John L.Esposito, Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?, Alih bahasa: Alwiyyah Abdurrahman, (Bandung: Mizan, 1996), h.41. 99

dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Sedangkan Umar ibn Khathab yang memperkenalkan istilah Amir al-Mu’minin (komandan orang-orang beriman) menjalankan roda pemerintahan dengan memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga ekselutif. Untuk itu ia membentuk lembaga peradilan. Selama 10 tahun Umar melakukan ekspansi kekuasaan di sekitar jazirah Arab, Palestina, Syiria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Banyak kebijakan baru yang di jalankan seperti pengaturan administrasi yang mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban , jawatan kepolisian di bentuk , demikian pula jawatan pekerjaan umum. Umar juga mendirikan Bait al-Mal , menempa mata uang dan menciptakan tahun Hijrah.100 Pada masa Usman yang terkenal lemah lembut, jasanya tampak dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dengan mengatur pembagian air kekota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan , jembatan-jembatan, masjid-masjid dan memperluas mesjid Nabi di Madinah. Namun selama 12 tahun berkuasa, banyak rakyat kecewa terutama pada kebijakan sang Khalifah yang mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi dalam pemerintahan. Pada masa Ali ibn Abi Thalib, situasi politik sedang tidak stabil. Namun beliau tetap menjalankan roda pemerintahan secara demokratis. Selama 6 tahun masa pemerintahannya Ali menghadapi banyak pergolakan poltik. Setelah menduduki jabatan khalifah Ali memecat para gubernur yang 100

38.

Dr. Badri Yatim M.A., Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h.

diangkat oleh Usman. Beliau juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Usman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orangorang Islam sebagaimana pernah diterapkan Umar. Kekhilafahan selanjutnya mengalami pergeseran makna pada masa dinasti Umayyah (651-750 M). Pergeseran tersebut paling tidak bisa di lihat dari dua hal; pertama pemilihan khalifah tidak lagi melalui cara yang ”demokratis” dalam arti melibatkan suara rakyat, tetapi melalui wilayatul ahdi, pengangkatan putra mahkota yang ditentukan sebelumnya oleh khalifah yang berkuasa. Kedua , khalifah lebih terfokus pada masalah politik, sementara masalah agama diserahkan kepada ulama yang menguasai masalahmasalah agama . Berbeda dengan khalifah sebelumnya yang merupakan ahli agama yang menetapkan hukum keagamanan berdasarkan ijtihad mereka baik sendiri maupun bersama-sama. Namun demikian khilafah bani Umayyah mampu melakukan ekspansi besar-besaran baik di Timur maupun Barat, wilayah kekuasaan Islam meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, jazitah Arabia, Irak, sebagian Asia kecil, Persia, Afganistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Purkmenia, Uzbek, dan Kirgis di Asia Tengah.101 Sistem monarki dalam pemerintahan islam dimulai pada khalifah Muawiyah yang mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah dengan jalan kekerasan sebagai waliyul’ahdi (putra mahkota). Pada masa dinasti Abbasiyah, kebijakan-kebijakan yang diterapkan lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam dari

101

Ibid., h. 44.

pada perluasan wilayah yang pada masa khilafah Bani Umayyah gencar dilakukan. Namun dalam memaknai khalifah, Dinasti Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan dinasti sebelumnya , peranan khalifah semakin mengalami penurunan disamping meneruskan ciri monarki absolut dan diperparah dengan penambahan kata yang dimaksud untuk ”meninggikan” derajat seorang khilafah. Pada masa khalifah al-Mansur (754-775 M) kata ”khalifah” sudah mengalami perubahan makna yang cukup mendasar, khalifah sudah berkonotasi Khalifatullah yang berarti pengganti atau wakil Allah di muka bumi, dan menamakan dirinya sebagai Sultanullah fi al-Ardh (penguasa Tuhan di muka bumi.). Pada konteks ini kita bisa melihat makna khalifah menjadi simbol atau legitimasi religius dalam aktivitas perpolitikan. Dengan demikian karisma khalifah semakin bertambah dimasyarakat, karena dirinya sebagai wakil atau pengejawantahan Tuhan di bumi yang harus ditaati sepenuhnya oleh masyarakat dan pejabat-pejabat dibawahnya , dalam hal ini jelas bahwa dinasti Abbasiyyah di pengaruhi oleh kebudayaan Persia yang menganggap raja sebagai titisan suci dari Tuhan (Devide right of King). Namun di tengah kemunduran makna khalifah tersebut, pada masa Al-Mahdi perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan disektor pertanian, dan pertambangan. Popularitas daulat Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M) dan ptranya Al-Ma’mun (813-833 M) yang membawa umat Islam pada tingkat kemakmuran yang tertinggi. Peranan khalifah lebih menurun drastis lagi pada masa sultan Buwaihi (945-1055 M) , Saljuk (1063-1194 M), Khawarizme (1199-1258 M) atas

Dinasti Abbasiyah. Pada masa itu, peranan khalifah lebih bersifat boneka atau simbol saja karena kekuatan dan kekuasaan sultan dapat memaksakan segala kehendaknya kepada khalifah. Setelah Abbasiyah hancur , muncullah kerajaan Usmani yang kemudian di kenal dengan Khilafah Usmaniyyah. Pendiri dinasti ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz, ketika kerajaan Usmani sudah mencapai puncak kemajuannya, kerajaan Syafawi baru berdiri di Persia, yang dalam perkembagannya sering mengalami bentrok dengan kerajaan Turki Usmani dan salah satunya dilatarbelakangi oleh kerajaan Syafawi yang menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Setelah seperempat abad berdirinya kerajaan Syafawi berdiri pula kerajaan Mughal di India. Jadi setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah, kekhilafahan Islam semakin ”terkoyak” meninggalkan bentuk aslinya sebagaimana dilakukan Nabi dan pengganti setelahnya yang dikenal dengan sebutan al-Kulafa al-Rasyidun. Dinasti Usmaniyah yang pernah berkuasa kurang lebih enam abad dan pernah di segani Eropa akhirnya mendapatkan pukulan yang mematikan dari Kemal Attaturk dengan mendirikan Republik Turki pada tahun 1923 M dan menghapus jabatan khalifah pada tanggal 3 Maret 1924 M dengan demikian gelar kekhalifahan dalam arti politik hilang dari percaturan internasional. Di samping itu, runtuhnya kekhalifahan di Turki juga disebut-sebut karena sifat munafik kaum muslimin itu sendiri. kekhalifahan dianggap harus ditaati oleh semua kaum Muslimin , tetapi pada kenyataannya hanya orangorang Turki sajalah yang setia kepadanya, dalam hal ini Mustafa Kemal mengemukakan beberapa saat sebelum dihapuskan kekhalifahan:

Kita telah menjunjung tinggi khalifah sesuai dengan tradisi yang kita hormati. Kita menghormati khalifah, kita penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Saya tambahkan bahwa di seluruh dunia Muslim hanya bangsa Turki-lah satusatunya bangsa yang secara efektif menjamin kepenghidupan khalifah, mereka yang mengemukakan gagasan khalifah universal sebegitu jauh telah menolak untuk menerima sumbangan apapun , jadi apa sebenarnya yang mereka inginkan? Apakah mereka menghendaki agar hanya orang Turki yang memilkul beban lembaga ini.102 Kejengkelan Mustafa Kemal inilah salah satunya yang menjadi penyebab pada langkah berikutnya yaitu dihapuskannya kekhalifahan. Demikianlah masa-masa kejayaan Islam di bawah pemerintahan Islam yang berbentuk Khilafah Islamiyah telah runtuh oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Namun banyak kalangan yang masih mengenang romantisme kejayaan Islam dimasa lalu itu , dan berusaha untuk mewujudkan kembali sistem tersebut dengan berbagai cara. Perwujudan keinginan yang sebatas pada tataran konseptual, kemudian terimplementasikan oleh sebagian kelompok islam kedalam bentuk berbagai pergerakan-pergerakan baik yang bersifat politik, sosial, kultur, maupun ekonomi. Namun tak jarang gerakangerakan kebangkitan ini mendapat tantangan, ancaman, bahkan intimidasi dari kekuasaan politik yang ingin memasung segala gerak langkah politik islam. Tantangan yang nyata tampak pada diri umat islam sendiri, maupun pihak Barat yang kini menguasai perpolitikan dunia.

102

Hamid Enayat, Modern Islamic Thought: The Respon of thr Syi’I and Sunni Muslim to the Twentieth Century (terj.)nAsep Hikmah, (Bandung: Pustaka, 1998), h. 82-83.

Lampiran 1 TRANSKRIP WAWANCARA

1. Apa makna globalisasi bagi Hizbut Tahrir? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah perspektif perkembangan kehidupan masyarakat dunia yang berkembang tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perspektif perkembangan itu, maka globalisasi adalah keniscayaan dan akan datang seiring dengan kemajuan. 2. Apakah Hizbut Tahrir adaptif dengan tema globalisasi ini? Ya, Jika globalisasi dimaknai dalam perspektif perkembangan tadi. Sebenarnya Islam tidak pernah menutup diri dari kemajuan sains dan teknologi.

Segala macam sains seperti kedokteran, teknik, matematika,

astronomi, fisika, kimia, pertanian, industri, transportasi, komunikasi, ilmu kelautan, geografi, dan sebagainya pada dasarnya adalah boleh, bahkan harus dikuasai bila kemanfaatannya sangat diperlukan demi kemajuan material umat manusia. Sains semacam itu bersifat universal dan tidak terkait nilai (value free), sehingga boleh diambil dan diterapkan oleh umat Islam selama tidak bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam. 3. Jadi selain dimaknai sebagai sebuah perspektif perkembangan sains dan teknologi itu, adakah pemahaman yang lain? Ya. Globalisasi merupakan upaya uniformitas yang mencakup fear, fun, food, fashion, and faith. Ada upaya penyeragaman di segala bidang kehidupan manusia. Dan hal itu sekarang yang sedang di lakoni negara-negara Adidayakhususnya Amerika Serikat- terhadap negara-negara miskin di dunia,

khususnya negara-negara Islam. Dalam konteks tersebut Hizbut Tahrir menganggap globalisasi hanyalah istilah kosong yang tidak memberi kontribusi apa pun bagi dunia, khususnya dunia Islam, kecuali hanya memberi jalan bagi imperialisme itu sendiri untuk terus mencengkeram dan mengeksploitasi dunia demi nafsu serakahnya yang tidak pernah kenyang. 4. Apakah Hizbut Tahrir menentang globalisasi dalam konteks imperialisme tadi? Ya jelas kami menolak dengan keras dan tegas. 5. Bagaimana wujud Imperialisme itu dalam globalisasi? Sebenarnya globalisasi itu sendiri adalah alat untuk memperlancar imperialisme Barat terhadap Islam. Dalam agenda globalisasi yang dilakukan bukan hanya memaksakan sekularisme dalam kehidupan, Barat juga menjejalkan sekularisme dalam pemikiran. Dengan ganas, Barat menyebarkan pemikiran-pemikiran sekulistik destruktif ke tengah-tengah umat Islam seperti paham Pluralisme (Agama), Demokrasi, Pasar Bebas, Hak Asasi Manusia, Dialog Antar Agama, Feminisme, dan seterusnya. Kemudian karena Amerika mempunyai

kekuatan

ekonomi

yang

besar,

mempunyai

perusahaan

multinasional dan transnasional yang paling banyak, Amerika pun memanfaatkan ’kedok’ peraturan yang dikeluarkan oleh WTO untuk kepentingan Amerika dalam rangka membuka pasar-pasar yang nyaris tertutup atau sulit diintegrasikan dalam perekonomian global terbuka seperti yang dikehendakinya. Penjajahan oleh IMF misalnya penjajahan dalam bentuk hutang.

6. Dalam pandangan Ulrich Beck, seorang sosiolog, globalisasi dapat berarti denasionalization,

yang

berarti

bangkitnya

organisasi-organisasi

transnasional atau mungkin negara transnasional. Apakah globalisasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai indikator kebangkitan khilafah islamiyah? Pandangan Beck itu logis. Berkaca dari pengalaman empirik bahwa negara bangsa tidak dapat menjawab tantangan global. Ini lagi-lagi melihat fakta perkembangan itu. Hanya melalui kekuatan global, penjajahan global bisa dihadapi secara spadan. Itu lah realitas globalisasi. Selain itu pada perkembangannya globalisasi yang di usung Barat telah menunjukkan kegagalannya. Globalisasi malah menyebabkan kemiskinan global.

7. Apa dampak globalisasi ”Barat” itu bagi Umat Islam? Krisis terbesar yang diderita oleh umat Islam akibat globalisasi tidak lain adalah krisis identitas umat Islam sebagai sebuah umat dimana mereka semestinya hidup di bawah naungan nilai-nilai Islam tapi kenyataannya tidak. Sekularisme yang dibawa serta oleh imperialisme itu telah memisahkan Islam dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara di mana umat Islam hidup di dalamnya. Umat Islam tidak lagi bisa melihat identitas terpenting mereka, yakni aqidah Islam, terwujud dalam kehidupan secara nyata. Aqidah Islam hanya bersemanyam dalam dada dan hanya sekali-kali saja muncul di permukaan kehidupan, misalnya saat kelahiran, kematian, pernikahan, atau saat melaksanakan ibadah shalat, haji, zakat atau saat peringatan hari besar Islam seperti Isra' Mir'aj, Maulid Nabi dan sebagainya. Semakin proses

sekularisasi itu berhasil, umat Islam semakin kehilangan identitasnya sebagai umat Islam, dan selanjutnya akan berganti identitas menjadi umat sekularis atau kapitalis. Seiring dengan itu, kemuliaan umat Islam sebagaimana disebut dalam al Qur'an pun hilang tak terwujud secara nyata.

8. Seperti apa gambaran kegagalan globalisasi itu? Pemaparannya begini, globalisasi adalah agenda negara kapitalis yang telah terbukti tidak membawa kebaikan kepada dunia. Kegagalan ini wajar, karena semua agenda itu memang bukan bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi dunia, melainkan bertujuan untuk menindas sesama manusia demi kepentingan bisnis pemilik modal. Maka, kapitalisme sesungguhnya telah gagal. Tapi, meski sisa-sisa kekuatannya mulai ’keropos’, ia masih cukup kuat untuk menindas dan menekan Dunia Islam, seperti nampak dalam tindakan Amerika Serikat pada apa yang mereka sebut perang melawan terorisme. Tapi dari hari ke hari dunia tidak semakin cinta kepada semua penindasan itu, sebaliknya semakin membenci dan muak.103 9. Jika demikian, bagaimana solusi yang ditawarkan Hizb untuk mengatasi kemelut globalisasi? Seperti yang saya katakan, hanya melalui kekuatan global maka penjajahan global dapat diatasi secara spadan. Maka Khilafah Islamiyah adalah adalah satu-satunya solusi bagi kemelut globalisasi. Khilafah Islamiyah adalah sistem pemerintahan Islam yang paling sempurna, dan hukumnya memang wajib untuk diterapkan.

103

Wawancara Pribadi dengan Muhammad Ismail Yusanto.

10. Khilafah Islamiyah adalah sistem pemerintahan Islam transnasional, apakah sama dengan organisasi-organisasi transnasional yang lain? Tentu berbeda. Khilafah Islamiyah dasarnya adalah tauhid, tujuannya adalah demi kemaslahatan umat, dan menyebarkan dakwah Islam keseluruh dunia serta mengusung perdamaian umat vmanusia. Sedangkan organisasiorganisasi transnasional seperti transnasional corporation dasarnya adalah ideologi sekular. Kapitalisme, juga neo liberal, maka tujuannya adalah untuk mengeksploitasi, menyebarkan kerusakan dan perang.