BAB III SISTEM PEMERINTAHAN KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR

BAB III SISTEM PEMERINTAHAN KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR Adapun dalam sistem pemerintahan Khilafah menurut Hizbut Tahrir terdapat beberapa bagian yang menjadi unsur dari terbentuknya pemerintahan Khilafah. Di antaranya adalah : cara pengangkatan seorang Khalifah, syarat-syarat untuk menjadi seorang Khalifah, masa transisi pemerintahan Republik kepada sistem pemerintahan Khilafah, sistem pemerintahan Islam ( Khilafah) dalam paham Hizbut Tahrir, struktur negara Khilafah, tugas dan wewenang Khalifah

dan para

wakilnya. A.

Pengangkatan Khalifah Setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda dan argumen

tersendiri termasuk dalam hal mengenai tatanan negara. Jika yang telah dijelaskan mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara. Maka pendapat orang Hizbut Tahrir mengatakan bahwa suatu negara harus berdiri Daulah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Khalifah merupakan satu pemimpin untuk seluruh negara dengan menjalankan sistem dan aturan sesuai dengan perintah Allah yang telah ditetapkan dalam Alquran. Sebagaimana yang telah dilakukan Rasulallah pada zaman dahulu dan pada masa berdirinya Daulah Utsmaniah di Madinah al Munawarah yang mendapat banyak

52

53

pertentangan dari negara kufur Eropa dan Rusia.1Selain itu juga Khalifah merupakan pemimpin yang diangkat sesudah Nabi wafat untuk menggantikan dan melanjutkan tugas-tugas dari Nabi sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. 2 Khalifah menurut Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum perundang-undangan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.3 Maka dari itu Daulah Islamiyah harus berdiri. Karena makna dari berdirinya Daulah Islamiyah menurut orang Hizbut Tahrir adalah berdirinya satu kekuatan yang tegak di atas landasan akidah Islamiyah.4 Seperti yang telah menjadi keinginannya selama ini dan aktifitas yang dilakukannya untuk mengembalikan Khilafah Rasyidah, agar ketika Daulah Islamiyah berdiri maka kepemimpinan tidak lagi dipegang oleh presiden sebagai kepala satu negara melainkan Khalifah lah yang memegang kepemimpinan atas seluruh negara di dunia. Meskipun demikian tidak ada hak istimewa untuk seorang Khalifah. Karena hak seorang Khalifah itu sama seperti hak muslim lainnya.5 Dan dalam pengangkatan Khalifah tidak sama seperti pengangkatan presiden. Jika pemilihan presiden dengan cara memilih suara terbanyak dari rakyat melalui pemilu, maka pengangkatan Khalifah dengan cara baiat oleh orang-orang Muslim. Baiat merupakan hak setiap Muslim yang harus diberikan kepada seorang Khalifah yang akan memimpin suatu negara dengan menjalankan apa yang telah Allah 1

Thabib, Khilafah Rasyidah yang telah Dijanjikan…h. 31. Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: GrafindoPersada,1993), h. 35. 3 Rodhi, Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir… h. 467. 4 Thabib, Khilafah Rasyidah yang telah Dijanjikan… h. 27. 5 Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir…h. 91. 2

PT

Raja

54

perintahkan dalam Alquran. Dan baiat merupakan satu-satunya metode yang digunakan dalam pengangkatan Khalifah. Sebagaimana sabda Nabi saw.

‫ومن با يع إ ما ما فأ عطا ه صفقة يده و مشرة قلبو فليطعو إن استطا‬ ‫ع فإ ن جا ء اخر ينازعو فاضربواعن االخر‬ “Barang siapa yang telah membaiat Imam (Khalifah), lalu ia memberikan uluran tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya selama ia mampu. Kemudian, apabila datang orang lain hendak merebut kekuasaannya, maka penggallah leher orang tersebut.”6 (H.R. Muslim) Cara pelaksanaan baiat bisa dengan berjabat tangan atau dengan cara menulis surat. Selain itu juga cara melaksanakan baiat menurut sebagian pendapat orang Hizbut Tahrir mengatakan bahwa umat Muslim berhak memberikan baiat kepada seorang Khalifah yang telah layak menjadi Khalifah, dengan cara diwakilkan oleh pemimpinnya yang sudah sadar akan berdirinya Khilafah. Realita yang telah diambil oleh golongan Hizbut Tahrir adalah sebagai berikut : jika sudah ada tanda-tanda berdirinya Khilafah disatu negara maka umat Muslim yang sudah sadar akan hal itu harus memberikan baiatnya dengan mewakilkan kepada penguasanya. Apabila penguasa tersebut sudah sadar akan keharusan berdirinya Khilafah. Namun jika penguasa suatu negara belum menyadarinya dan hanya sebagian saja yang menyadari akan Khilafah maka dari sebagian itu diharuskan untuk berhijrah ke negara yang sudah mulai ada tandatanda berdirinya Khilafah.7 Apapun bentuk dan sarana untuk 6

Rodhi, Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir…h. 508. Wawancara dengan anggota Hizbut Tahrir, Hermawati, Bogor: Kamis 12 Maret 2015, pukul 20: 15. 7

55

melaksanakan baiat itu sah saja dilakukan yang terpenting mencukupi syarat. Salah satu syarat dalam memberikan baiat adalah sudah baligh. Selain itu juga tidak ada ketentuan dalam lafal memberikan baiat. Makna dari pelafalan baiat adalah agar mengamalkan Kitabullah dan Assunah bagi Khalifah yang telah menerima pembaiatan dari orangorang Muslim. Dan orang yang telah memberikan baiatnya harus mentaati Khalifah dalam keadaan apapun dan menuruti apa yang telah Khalifah perintahkan selama masih memerintah sesuai dengan yang disyariatkan agama.8 Dalam memberikan baiat terhadap Khalifah tidak atas dasar paksaan karena tidak sah jika baiat yang diberikan atas dasar paksaan. Dan seseorang yang dibaiat untuk menjadi Khalifah pun harus dengan ketulusan bukan dengan paksaan dari pihak lain. Karena Khalifah yang syar’i adalah Khalifah yang dipilih tidak dengan dasar paksaan.9 Meskipun Khalifah dipilih oleh umat. Akan tetapi umat tidak berhak atas pemberhentiannya. Batas waktu kepemimpinan Khalifah tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Tidak seperti pada negara yang menganut sistem republika pada umumnya memberikan batasanbatasan tertentu atas jabatan presiden. Adapun batas waktu jabatan Khalifah ditentukan atas dasar sejauh mana seorang Khalifah telah menjalankan perintahnya sesuai dengan hukum Islam. Walaupun baru satu bulan menjabat sebagai Khalifah jika ia tidak menjalankan peraturannya dengan menggunakan hukum Islam maka pemberhentian

8 9

Rodhi, Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir…h. 509. Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir… h.90.

56

berhak ia terima, dan yang berhak atas pemberhentiannya yaitu oleh Mahkamah Mazhalim.10 Cara baiat ada karena telah dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin di Saqifah yang dinamakan baiat in’iqad, kejadian ini selalu dijadikan sandaran Hizbut Tahrir untuk melakukan aktifitasnya dalam mendirikan kembali Khilafah Rasyidah.11 Adapun untuk mengetahui kelayakan seseorang untuk menjadi Khalifah menurut Hizbut Tahrir dilihat dari ilmunya dalam memahami Islam secara kaffah. Karena seorang Khalifah itu tidak menginginkan sendiri untuk menjadi Khalifah melainkan ditunjuk oleh umat atas dasar keilmuan yang dimilikinya. Sehingga dalam pemerintahan Khilafah tidak ada yang namanya berlomba-lomba merebutkan kekhalifahan.12 B.

Syarat-Syarat Menjadi Khalifah Dalam paham Hizbut Tahrir mengenai syarat menjadi Khalifah

terdapat beberapa bagian. Diantarnya: seorang Khalifah harus orang Muslim, tidak sah bagi seseorang yang beragama non Muslim diangkat menjadi seorang Khalifah. Hal seperti itu telah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 141 dengan penjelasan bahwa Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang Mu’min. Penjelasan tersebut dijadikan dasar oleh Hizbut Tahrir akan larangannya untuk menjadikan orang-orang non Muslim sebagai seorang pemimpin.

10

Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir… h. 92. Hizbut Tahrir , Struktur Negara Khilafah” Pemerintahan dan Administrasi” ,( Jakarta : HTI : 2006), h . 45. 12 Wawancara dengan anggota Hizbut Tahrir, Endin Mahmuddin, Jakarta: Minggu 22 Maret 2015, pukul 9:04. 11

57

Selain itu juga syarat untuk seorang Khalifah menurut Hizbut Tahrir yaitu harus laki-laki tidak boleh perempuan.13 Karena telah ada kejadian pada masa dulu di daerah Persia bahwa penduduk Persia pada waktu itu telah mengangkat raja seorang wanita. Dari kejadian itu telah ditetapkan Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwasannya tidak akan ada keuntungan jika suatu kaum dipimpin oleh seorang wanita. Sehingga Hizbut Tahrir menghukumi haram jika seorang perempuan dijadikan seorang pemimpin. Selain itu juga syarat yang harus ada pada calon seorang Khalifah ialah harus baligh bukan lagi anak kecil. Karena anak kecil belum termasuk mukallaf. Pendapat ini telah Hizbut Tahrir sandarkan ketika dulu Rasullalah menolak untuk dibaiat oleh Abdullah bin Hisyam yang pada saat itu masih berusia anak-anak. Selanjutnya syarat untuk menjadi Khalifah yaitu berakal. Karena Hizbut Tahrir mengatakan sangat tidak mungkin sekali orang yang akalnya hilang dijadikan seorang pemimpin. Karena akal merupakan perkara yang sangat penting dalam memahami kehidupan. Dan akal juga merupakan tempat digantungkannya sebuah perintah dan syarat sahnya untuk mengatur suatu tindakan.14 Syarat yang ke lima yaitu adil dan tidak boleh seorang yang fasik. Setelah itu, merdeka dari perbudakan juga menjadi syarat legalitas seorang Khalifah. Dan yang terakhir adalah seorang calon Khalifah harus orang-orang yang mampu mengemban tugas-tugas kekhilafahan.15 Selain ke tujuh syarat itu pendapat lain mengatakan bahwa untuk menjadi Khalifah itu harus 13

An-Nabhani, Kepribadian Islam…h. 47. An-Nabhani, Kepribadian Islam … h.49. 15 An-Nabhani. Kepribadian Islam … h.50. Rodhi. Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir…h. 505. 14

58

memahami ilmu-ilmu agama, di samping memahami juga harus bisa mengamalkannya.16 C. Masa Transisi Pemerintahan Republik Kepada Pemerintahan Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Setiap manusia pasti menginginkan perubahan termasuk perubahan untuk lebih baik dari sebelumnya. Dan perubahan juga menjadi satu tujuan manusia dalam kehidupannya. Melihat fenomena yang terjadi saat ini khususnya dalam kehidupan bernegara maka, sekelompok orang menginginkan adanya perubahan untuk menjadikan negara ini satu-satunya negara yang Allah ridhoi. Dengan membawa paham diharuskannya berdiri kembali Khilafah pada suatu negara. Namun kenyataan berkata lain, karena tidak semudah itu merubah pola pikir umat manusia yang memiliki ragam pemikiran yang berbeda. Meskipun demikian mereka (orang-orang Hizbut Tahrir) sangat yakin sekali dengan apa yang telah Allah janjikan dan mereka mengimani seruan itu. Yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 55 bahwasannya Allah berjanji akan menjadikan orang-orang yang beriman dan orangorang yang mengerjakan amal shaleh untuk berkuasa di bumi ini. Dan Allah akan menukar kehidupan yang dipenuhi dengan ketakutan menjadi kehidupan yang aman dan sentosa.17 Selain itu juga banyak Hadis yang telah menjelaskannya, salah satunya Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan penjelasan bahwa akan ada masa kenabian jika Allah menghendakinya. Setelah masa kenabian itu Allah akan mengangkat masa kekhalifahan yang 16

Wawancara dengan anggota Hizbut Tahrir, Endin Mahmuddin, Jakarta: Jumat 20 Maret 2015, pukul 14:30. 17 Tahrir, Struktur Negara Khilafah… h.10.

59

mengikuti manhaj nabi dan setelah itu juga akan ada masa kekuasaan yang dzalim dan masa diktator yang menyengsarakan. Dan setelah semua itu berakhir maka akan muncul kembali masa kekhalifahan. Ini lah yang dijadikan kekuatan bagi orang-orang Hizbut Tahrir akan citacitanya untuk mendirikan Khilafah dengan berbagai

aktivitas dan

dakwahnya.18 Dalam masa perpindahan dari satu masa ke masa tidak secara otomatis berganti begitu saja. Begitupun dengan masa yang saat ini sedang

berlangsung.

Untuk

menjadikan

perubahan

dan

menggantikannya kepada sistem kekhilafahan orang Hizbut Tahrir berpendapat bahwa salah satu cara yang harus ditanamkan yaitu adanya kesadaran dari diri orang-orang Muslim itu sendiri akan keharusan mendirikan Khilafah. Dan menjalankan dakwah untuk memberikan pemahaman akan pentingnya berdiri negara Khilafah. Adapun untuk perpindahan sistemnya itu terjadi apabila di suatu negara lain telah terdapat tanda-tanda berdirinya Khilafah maka kita wajib untuk mengikutinya dan berhijrah ke negeri tersebut itupun bagi orang-orang Muslim yang sudah sadar akan Khilafah. Dan membentuk negara Khilafah sampai banyak orang yang mengikutinya hingga terjadinya kesatuan negara Khilafah. Seperti itulah pendapat yang mereka kemukakan terkait dengan perpindahan presiden kepada Khalifah. Berawal dari hal terkecil serta didasari dengan penuh keyakinan dan rasa percaya diri yang tinggi. 19

18

Tahrir, Struktur Negara Khilafah… h.11. Wawancara dengan anggota Hizbut Tahrir, Khadijah, Bogor: 15 Maret 2015, pukul Minggu 13: 29. 19

60

D. Sistem Pemerintahan Islam (Khilafah) Dalam Paham Hizbut Tahrir Sistem pemerintahan Islam menurut pendapat Hizbut Tahrir adalah Khilafah. Khilafah merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang harus ditegakkan untuk negara di dunia. Karena sistem pemerintahan Islam bukanlah sistem monarki, diktator atau republik. Melainkan sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang diatur dan dijalankan menurut peraturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan seruan Allah dalam Alquran dan Assunah. Sehingga dalam menetapkan hukum tidak atas dasar yang lain namun atas seruan Allah.20 Jika sistem pemerintahan Indonesia dibangun atas empat pilar berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.21 Maka Hizbut Tahrir menekankan bahwa dalam sistem pemerintahan Islam dibangun atas empat pilar juga di antaranya : kedaulatan milik syara,22 kekuasaan di tangan umat,23 pengangkatan seorang Khalifah untuk seluruh kaum Muslim untuk mewakili umat.24 Dan Khalifah berhak menetapkan hukum-hukum syara yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan dan berhak menentukan konstitusi dan perundang-undangan.25

20

Rodhi, Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir…h. 471. Tahrir, Manifesto Hizbut Tahrir…h. 15. 21 Edie Siregar, Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, ( Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), h. 12. 22 Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir…h. 98. 23 Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir… h. 100. 24 Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir… h. 101. 25 Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir… h. 102.

61

Pemerintahan Islam atau Khilafah bukanlah sistem kerajaan, bukan federasi, bukan imperium, bukan republik dan bukan pula demokrasi. Karena menurut Hizbut Tahrir sama sekali tidak ada kesamaan sedikitpun dalam hal apapun baik dalam segi memerintah, kekuasaan, dan dalam hal menetapkan hukum. Dalam pemerintahan Islam semua hak umat sama tidak ada perbedaan dengan seorang Khalifah.

Dan

tidak

ada

batasan-batasan

tertentu.26

Bahkan

kesejahteraan selalu rakyat rasakan. Karena pemerintahan Islam bukanlah pemerintahan dengan model kabinet yang setiap departemen memiliki kekuasaan dan anggaran terpisah sehingga menyebabkan ketidak stabilan dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Maka dari itu orang Hizbut Tahrir menegaskan bahwa dalam pemerintahan Islam semua yang menjadi kebutuhan rakyat hanya dipegang dan diatur oleh satu struktur administrasi saja yang bersifat kolektif.27 Kesejahteraan yang rakyat rasakan itu karena ideologi yang digunakan oleh sistem Khilafah adalah ideologi Islam bukan ideologi kapitalis. Yang mana ideologi Islam dalam pandangan Hizbut Tahrir merupakan suatu keyakinan (akidah) yang melahirkan aturan dan sistem yang dapat mengatur kehidupan manusia. Sehingga apapun masalah yang dihadapi manusia maka mereka kembali pada keyakinan tersebut. Ideologi Islam juga bukanlah ideologi hasil dari pemikiran manusia melainkan hasil dari Allah.28 Sejarah Hizbut Tahrir mengatakan bahwa ideologi Islam ada dan lahir pertama kalinya yaitu pada masa kepemimpinan Rasulullah sampai dengan keruntuhan Daulah Khilafah Turki Utsmani. Dari 26

Tahrir , Struktur Negara Khilafah…h . 28. Tahrir, Struktur Negara Khilafah… h. 24. 28 Iskandar, Materi Dasar Islam…125. 27

62

semenjak keruntuhan itu ideologi Islam sedikit banyak dilupakan oleh kaum Muslim sendiri. Padahal kenyataannya ideologi Islam merupakan ideologi yang mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dan ideologi Islam sangat berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya yang berasal dari Barat.29 Selain itu juga dalam sistem Khilafah tidak sama seperti sistem diktator ataupun demokrasi. Karena sistem Khilafah memiliki prinsip yang sangat penting yaitu bahwa kedaulatan bukanlah terletak pada rakyat, melainkan terletak pada syariat. Dan yang berhak atas ketentuan hukum halal dan haram, benar dan salah, itu hanyalah syariat. Baik Khalifah maupun umat semua terikat pada hukum syariat sehingga keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh umat.30 E. Struktur Negara Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Struktur negara Khilafah meliputi beberapa bagian, sama halnya dengan

struktur

pemerintahan

secara

umum.

Namun

dalam

pembagiannya tidak terdapat persamaan, struktur negara Khilafah terdiri dari 13 bagian di antaranya : 1. Khalifah 2. Para Muaw’in at-Tafwidh ( Wuzara at-Tafwidhi) 3. Wujara at-Tanfidz 4. Para wali ( Gubernur) 5. Amir al-Jihad (panglima perang) 6. Keamanan Dalam Negeri

29 30

Iskandar. Materi Dasar Islam… h. 127. Tahrir, Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia…h.15.

63

7. Urusan Luar Negeri 8. Industri 9. Peradilan ( al-Qadha ) 10. Mashalih an-Nas ( kemaslahatan umum) 11. Baitul Mal 12. Lembaga Infornasi 13. Majelis Umat31 Dilihat dari susunan struktur di atas jelas bahwa posisi Khalifah berada paling atas. Hal itu menandakan bahwa Khalifah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam negara kesatuan. Khalifah diminta pertanggung jawaban atas urusan yang berhubungan dengan umat. Karena seorang Khalifah mewakili umat dalam memerintah dan berkuasa serta berhak dalam menentukan hukum syara.32 Namun pendapat lain mengatakan bahwa struktur negara Khilafah hanya terdiri dari 9 bagian di antaranya : 1. Khalifah 2. Mu’awwin Tafwidl ( pembantu Khalifah yang memiliki kekuasaan penuh) 3. Mu’awwin

Tanfidz

(pembantu

Khalifah

dalam

bidang

administrasi dan pentatalaksanaan) 4. Amirul Jihad 5. Para Wali ( gubernur) 6. Para Qadli (hakim) 7. Jihaz al-Idri Mashalih ad-Daulah ( aparat negara dalam administrasi dan pelayanan negara) 31 32

Rodhi, Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir…h. 504. Rodhi, Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir… h. 505.

64

8. Majelis Umat 9. Angkatan Bersenjata .33 Semua bagian struktur yang telah dijelaskan di atas merupakan gambaran yang telah diambil pada masa Rasullah dulu ketika menjadi seorang pemimpin. Apa yang telah menjadi kewajibaan saat ini untuk mendirikann negara Khilafah menurut Hizbut Tahrir itu sudah menjadi ketetapan. Karena telah ada dan pasti tanpa diragukan lagi sesuai dengan

perintah Allah. Selain itu juga masih ada pendapat lain

mengemukakan bahwa struktur negara Khilafah bukan hanya terdapat tiga belas atau sembilan bagian saja. Namun pendapat ini mengatakan bahwa hanya tujuh bagian struktur negara Khilafah yang hanya terdiri dari : 1. Khalifah 2. Mu’awin Tafwidh ( Pembantu Khalifah bidang pemerintahan) 3. Mu’awin Tanfidz ( Pembantu Khalifah bidang administrasi) 4. Amirul Jihad ( Panglima Perang) 5. Wullat ( Pemimpin wilayah atau Gubernur) 6. Qadhi ( Hakim) 7. Jihaz Idari ( Departemen yang mengurusi urusan kemaslahatan umat).34 Setelah adanya beberapa uraian dari para pemuka Hizbut Tahrir tentang struktur negara Khilafah jelas terdapat beberapa perbedaan dengan sistem pemerintahan dengan bentuk republik. Walaupun tidak bisa dipungkiri juga dari penyebutannya terdapat persamaan, akan tetapi pada kenyataannya berbeda dari sisi tanggung jawabnya. Karena 33 34

Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir… h.103. Iskandar, Materi Dasar Islam… h. 139.

65

seseorang yang telah diberikan amanah tersebut harus melaksanaknnya sesuai dengan syariat Islam bukan dengan berpedoman kepada selain syariat Islam. Jika melanggarnya maka sangat dosa besar dan dijatuhi kafir hukumnya.35 F. Tugas dan Wewenang Khalifah Serta Para Wakilnya 1. Tugas dan wewenangan Khalifah Dalam hal ini Hizbut Tahrir membagi tugas seorang Khalifah dalam beberapa bagian. Selain itu juga Khalifah memiliki wewenang yang dapat dilakukannya sebagai seorang pemimpin negara Khilafah. Di antaranya seorang Khalifah memiliki wewenang untuk mengadopsi setiap hukum-hukum syariat bukan hukum-hukum selain syariat. Jika memang hukum tersebut dibutuhkan oleh rakyat untuk memelihara setiap urusan yang rakyat perlukan. Adapun penggalian hukum yang harus dilakukan oleh seorang Khalifah itu dengan cara melakukan ijtihad yang shahih, dan seorang Khalifah bertanggung jawab atas politik dalam negeri dan luar negeri. Serta memegang atas angkatan bersenjata, mengumumkan perang, dan mengadakan perjanjian. Wewenang selanjutnya yaitu seorang Khalifah berhak atas penerimaan dan penolakan duta asing dan pemberhentian atas duta kaum Muslim. Khalifah berhak atas pemberhentian para wali, karena para wali memilik tanggung jawab di depan Khalifah sama seperti tanggung jawab di depan Majelis Umat. Selain itu juga Khalifah memiliki wewenang atas pemberhentian kepala kehakiman. Dan wewenang yang terahir mengatakan bahwa seorang Khalifah berhak

35

Rodhi, Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir… h. 501.

66

mengadopsi hukum-hukum syariah untuk menjadi pegangan dalam menyusun APBN.36 Selain memiliki wewenang seorang Khalifah juga memiliki tugas tertentu salah satu tugas seorang Khalifah yaitu mengatur urusan rakyat. Dalam hal ini semua urusan rakyat berada dibawah pengawasan seorang Khalifah, tidak ada hak bagi seorang wakil Khalifah mengatur urusan rakyat. Dan Khalifah juga harus mengontrol setiap apa yang dilakukan oleh para wakilnya agar berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.37 2. Tugas Mu’awin At-tafwidh atau pembantu Khalifah bidang Pemerintahan Mu’awin At-tafwidh atau pembantu Khalifah memiliki tugastugas yang telah diperintahkan oleh

Khalifah. Di antaranya harus

menyampaikan kepada Khalifah pengaturan urusan pemerintahan yang telah direncanakannya, dan melaporkan berbagai pengaturan urusan pemerintahan yang telah dijalankannya. Selain itu juga mu’awin diperbolehkan untuk memeriksa setiap kedzaliman yang terjadi, dan berhak memimpin jihad serta mengangkat orang untuk memimpin perang.38 3. Tugas Wujara At-Tanfidz ( pembantu Khilafah dalam bidang administrasi) Wujara dalam sistem pemerintahan Khilafah bisa dikatakan sebagai pembantu Khalifah dalam bidang implementasi dan kebijakan. Maksud dari pengertian itu dikatakan bahwa tugas seorang wujara

36

Tahrir, Struktur negara Khilafah…h. 63. Tahrir, Struktur negara Khilafah… h.100. 38 Tahrir, Struktur negara Khilafah…h.98. 37

67

adalah sebagai penghubung antara Khalifah dengan struktur negara lain, yang membantu seorang Khalifah dalam pelaksanaan berbagai urusan. Namun bukan berarti orang yang diberi kewenangan oleh Khalifah. Selain itu juga tugas wujara yaitu sebagai sarana menyampaikan apa yang telah diperintahkan Khalifah untuk umat, dan sebagai penyambung lidah umat kepada Khalifah. Dalam menjalankan tugasnya wujara hanya melaksanakan administratifnya saja tidak atas pemerintahannya.39 Berbagai

urusan

yang dilakukan

oleh

wujara

penghubung Khalifah dengan pihak lain di antaranya :

sebagai hubungan

Internasional, militer atau tentara, aparat atau instansi negara selain militer, hubungan dengan rakyat. 40 G. Undang-Undang Negara Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Sebelum mendirikan negara Khilafah Hizbut Tahrir terlebih dahulu merancang Undang-undang yang akan menjadi dasar hukum sebuah negara. Dalam negara Khilafah undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh seorang Khalifah sesuai dengan peraturan syariat yang harus dilaksanakan oleh umat. Adapun undang-undang yang telah dirancang oleh orang-orang Hizbut Tahrir yang terdapat pada negara Khilafah terdiri dari 191 pasal. Yang masing-masing memiliki bagian-bagian tertentu dalam setiap pasalnya. Antara pasal 1 sampai dengan pasal 15

berisi tentang

hukum-hukum umum yang meliputi akidah, syariat dan hak-hak

39 40

Tahrir, Struktur negara Khilafah, h.105. Tahrir, Struktur negara Khilafah… h. 109.

68

Muslim lainnya,41 dari pasal 16 sampai 23 pasal ini berisi tentang seperti apa sistem pemerintahan yang digunakan di negara Khilafah, dan bagaimana sifat pemerintahan Khilafah serta hak atas kekuasaan dalam pemerintahan Khilafah.42 Pasal 24 sampai 41 menyangkut seorang Khalifah, bagaimana tentang peraturan dan tugas-tugas Khalifah telah ditetapkan dalam pasal ini.43 Untuk pasal 42 sampai 48 pasal ini berisi tentang tugas-tugas dan kewenangan Mua’win atTafwidl atau lebih dikenal dengan pembantu Khalifah. Dalam sistem pemerintahan Khilafah seorang wakil Khalifah wajib memberikan laporan dan menjalankan setiap yang diperintahkan oleh seorang Khalifah. Di samping itu juga Khalifah wajib mengetahui aktivitas apa yang sudah dilaksanakn oleh wakilnya. Sehingga Khalifah dapat menyetujui setiap kegiatannya sesuai dengan kebenaran.44 Pasal 49 sampai 51 pasal ini berisi tentang tugas dan kewenangan seorang wakil Khalifah dalam bidang administratif. Meliputi hubugan dengan rakyat, hubungan internasional, militer atau pasukan, dan institusi negara lainnya selain militer. Dalam hal ini tugas wakil Khalifah bidang administratif bukan dalam bentuk pemerintah. Melainkan, posisinya berada dalam bentuk pelaksanaan.45 Pasal 52 sampai 60 pasal ini menerangkan tugas-tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang gubernur atau dalam pemerintahan Khilafah lebih dikenal dengan Al-Wulat atau wali.

41

Taqiyuddin an-Nabhani, Daulah Islam (Jakarta : HTI Press. 2012) h. 337 An-Nabhani, Daulah Islam… h.340. 43 An-Nabhani, Daulah Islam…h.342. 44 An-Nabhani, Daulah Islam… h.349. 45 An-Nabhani, Daulah Islam… h.351. 42

69

Wali memiliki kewenangan yang berhubungan dengan daerah yang di pimpinnya kecuali dalam bidang keuangan wali tidak ada hak atas itu.46 Pasal 61 sampai 69 menyangkut tentang Amirul Jihad atau Direktorat peperangan. Semua yang berkaitan dengan dunia akademi militer diatur oleh Amirul Jihad tersebut. Karena dalam pemerintahan Khilafah menurut Hizbut Tahrir segala sesuatu yang berbentuk perang untuk melawan musuh itu artinya berjihad di jalan Allah.47 Di samping itu juga negara Khilafah harus dilindungi keamanannya salah satunya keamanan dalam negeri. Keamanan dalam negeri ini telah dituangkan dalam rancangan undang-undang negara Khilafah yang tertera pada pasal 70 sampai dengan pasal 72.48 Selain keamanan dalam negeri, negara Khilafah juga menentukan undangundang atas keamanan luar negeri pada pasal 73. Serta direktorat penindustrian pada pasal 74 dan pada badan peradilan pasal 75 sampai dengan pasal 95.49 Pasal 96 sampai dengan 101 menjelaskan tentang aparat administrasi, pasal 102 tentang Baitul Mal. Pasal 103 sampai 104 tentang penerangan, pasal 105 sampai 111 tentang majelis umat, pasal 112 sampai 122 tentang sistem sosial, pasal 123 sampai 169 tentang sistem ekonomi. Pasal 170 sampai 180 tentang sistem politik pendidikan, pasal 181 sampai 191 tentang sistem politik luar negeri.50 Selain itu juga masih ada pendapat lain mengatakan bahwa rancangan undang-undang yang terdapat di negara Khilafah yaitu hanya terdapat 190 pasal.51 Dari keseluruhan itu merupakan rancangan 46

An-Nabhani, Daulah Islam… h.353. An-Nabhani, Daulah Islam… h.355. 48 An-Nabhani, Daulah Islam… h.357. 49 An-Nabhani, Daulah Islam… h.358. 50 An-Nabhani, Daulah Islam…h.389. 51 An-Nabhani, Peraturan Hidup…h. 139. 47

70

Undang-undang negara Khilafah menurut paham orang Hizbut Tahrir. Yang mana mereka merupakan salah satu kelompok yang saat ini mengingnkan bahwa negara dengan sisitem republik digantikan dengan sistem pemerintahan Khilafah berikut dengan undang-undangnya.