8!U'&Yt/}'tU1/
9i&l~)'l6irqz;a&u~1t Q./'a?U?j.
gj"ilaliou-f, Q-f~t({; PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 210 TAHUN 2010 TENTANG KOMISI DAERAH LANJUT USIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008. telah diatur mengenai Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Daerah Lanjut Usia.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang
Nomor 10 Tahun Peraturan Perundang-undangan;
2004
tentang
Pembentukan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara I<esatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesej8hter::lan Sosial. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Psl.sbanaan Upaya Peningkatan Kc.:sejahter3an So sial Lanjut Usia;
7. Peraturan
Pcmerintal1 Nomor 58 Tahun 2005 teillang Keuangan Daerah;
8. f(eputusan Lanjut Usia;
Pre~iden NOlTlOf
Pel)~,eloia<.m
52 Tahun 2004 tentang Komisi Nllsicnal
2
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUKJ1998 tentang LembagaLembaga Kesejahteraan Lanjut Usia; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 5 Tahun 2007 lantang Lembaga Kemasyarakatan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah; 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Pengelolaan Keuangan Daerah;
Tahun
2007
tenlang
Pokok-pokok
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 lentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bel<:lnja Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagaimana telah diu bah dengan Peraluran Gubernur Nomor 174 Tahun 2009. MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN GUBERNUR TENTAI,G KOMISI DAERAH LANJUT USIA. BAB I I,ETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta. 2. Gubernur adalah Kepala Daerah Khusus Ibukota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD ada)ah Satllan Kerja Pera.'lgkat Oaerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang lerdiri dari SekretLlriat Daerah, Sekrelarial Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dinas, Lembaga Teknis Daerall, Kota Administrasi dan Kabup<:lten Acfrninistrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Unit Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Subordinat atau bagian dari SKPD.
6. Kota adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah KlluSllS Ibukola Jakarta. 7. Kabupaten adalah Kabupalen Administrasi Kepulauan SeriLJu Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta.
3
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Provins! Oaerah Khusus tbukota Jakarta. 9. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah Seseorana yang lelah mencapai usia 60 (enam puluh) lahun ke alas. 11. Penanganan Lanjut Usia adalah Slrategl, program dan kegiatan yang bcrkaitan dengan lanjut usia. 12. KnOlis; Daerah Lanjut Usia Provinsi yang selanjulnya disebut Komda Lansia Provinsi adalah Forum koordinasi yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di Provinsi Daerah Khusus lbukola Jakarta.
13. Kctua Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi yang selanJutnya disebut Kellin Komda Lansia Provins! adalah Kelua Komisi Daerah Lanjul USii-l Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Komisi Daerah Lanjut Usia Kota AdministrasifKabupalen AdmiOlslrasi yang selanjutnya disebut Komda Lansia KotaIKabupaten adalah Forum koordinasi yang melakukan upaya penanganan lanjul usia dl Kola AdministrasilKabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Kola Admlnistrasl1Kabupalen Administrasi yang selanjutnya disebul Kelua Komda Lansia KotalKabupaten adalah Kelua Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Adminislrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KOMDA LANSIA PROVINSI Pasal 2 Dalam rangka penanganan lanjut usia secara intensif menyeluruh dan terpadu di daerah dibentuk : a. Komda Lansia Provinsi; dan
b. Komda Lansia Kota/Kabupaten. Pasal3 (1) Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2 huruf a merupakan organisasi forum koordinasi yang mclakukan upaya penanganan lanjut USi8. (2) Kornda Lansia Provinsi dipimpin oleh seorang Ke(ua yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur. Pasal4 Komda Lansia Provinsi mcmpunyai tug as :
a.
mernbantu Gubernur dafam mengoordlnasikan pelaksanaan upaya peOlngkatan kesejahteraan lanjut usia; dan
b. memberikan saran
dan pertimbangan kepada Gubernur dalam pcnyusunan kebijakan upaya peningkatsn kesejahtor83n sosial lanjut usia.
4
Pasal5 Komda Lansia Provinsi mempunyai fungsi : a. pengoordinasian perumusan kebijakan, strategi, program, kegialan dan langkah-Iangkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai dengan pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan Komisi Nasional Lanjut Usia, serta kebijakan yanO ditelapkan Pemorintah; b. penyiapan kebijakan yang akan ditetapkan oloh Gubemur;
c. pemanlauan pelaksanaan program penanganan lanjut usia; d. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program pcnanganan lanjut usia, 8. penghimpunan, penyediaan dan pemanfaalan sumber daya daerall dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
f.
penghimpunan dan pemanfaatan sumber daya yang berasal dmi Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegialan penanganan lanjul usia;
g. pengoordinasian pelaksanaan tug as dan fungsi masing-masing SKPD/UKPD yang tergabung dalam keanggotaan Komela Lansia;
h. pengadaan kerja sama dalam perumusan kebijakan, slratcgl, program, kegiatan dan langkah-Iangkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia; dan i.
pelaksanaan sosialiasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasla, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga keagamaan, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan.
BAB III SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMDA LANSIA PROVINSI Bagian Kesalu Susunan Keanggotaan Pasal6 (1) Susunan Keanggotaan Kamela Lansia Provinsi terdiri dari : a. Ketua
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
b. Kelua Pelaksana
Asislen Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
C. WakiJ Ketua Pelaksana I
Kepala Dinas Sosial
d. Wakil Kelua Pelaksana II
Kepala Bappeda
e. Wakil Kelua Pelaksana III
Kepala BPMPKB
5
f.
Sekretaris I
g. Sekretaris II
Kepala Biro Kosos Pensiunan Pejabat Eselon II
h. Anggota 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Kcpala Dinas Pekerjaan Umuill 4. Kepala Dinas Perhubungan 5. Kopala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Kepala Dinas Pariwis8ta dan Kebuday3an 7. Kepala Oinas Kcpendudukan dan Pcncatalan
Sipil 8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan 9 Kepala Dinas Peru mahan dan Gedung Pemerintah Daerah 10. KepaJa Dinas Pertamanan dan Pemakaman 11. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda 12. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian 13. Kepala Dinas Komunikasi, Informalika dan Kehumasan 14. \<epala Kanwil Kemenlerian Hukum dan HAM 15. Kepala Kanwil Kementerian Agalll3 16. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 17. Kepala Biro Tala Pemerintahan 18. Kepala Biro Organisasi dan Talalaksana 19. Kepala Biro Hukum 20. Perwakilan Dunia Usaha 21. LSM yang menangani LanJut Usia 22. Unsur Masyarakat (2) Bagan Organisasi Kamda Lansia Pravinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesU8i yang tercantum dalam Lampiran Per",\uran Gubernur ini. Bagian Kedua
Ke!ua Kamda Lansia Pasal 7
(1) Kotua Kamda Lansia Provinsi mcmpunyai tugas. 3.
memimpin penyelenggaraan tug as dan fungsi Kamda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan
b. melaparkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kamda Lansia Pravinsi kepada Gubernur.
(2) Ketua PeJaksana Kamda Lansia Provinsi mempunyai tugas . a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; b. mengoordinasikan para anggota Komda Lansia Provinsi dalam melaksanakan lugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya; c. membina dan mengoordinasikan Komda Lansia KotaiKabupaten; dan
d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Komda LansiJ. Provinsi kepada I\etua I\omda Lansia Provinsi. (3) Kelua Pelaksana Komda Lansia Provinsi dalZllll melaksanak;m tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komda Lansia provinsi.
6
Bagian Ketiga Wakil Ketua Komda Lansia Provinsi Pasal8
(1) Wakil Kelua Pelaksana I mempunyai tugas : a. membantu Kelua Pelaksana dalam memimpin pelaksanaan tugas dan rungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 4 dan Pasal 5;
b. membantu Kelua Pelaksana dalam mengoorclinasikan anggota sesuai bidang tugasnya rnasing masing;
c. menyelenggarakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program, kegialan dan langkah·langkah yang diperlukan detlam ponanganan lanjut usia; d. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian alas pelaksanaan pelayanan lanjul usia yang terkail dengan bantu,:m sosial, jaminan
sos!al dan jaminan kesehatan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana. (2) Wakil Ketua Pelaksana II mempunyai tugas: a. membantu Kelua Pelaksana dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaiman
dan fungsi sebagaimana dimakslJd dalam Pasal 4 dan Pasal 5; b. membanlu Kelua Pelaksana datam mengoordinasikan seluruh ang90ta; c. menyelenggarakan koordinasi dan pemanlauan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia: dan d. melaksanakan
tug as lain yang diberikan Ketua PelaksDna.
(4) Wakil Kelua Pelaksana Komda Lansia Provinsl rtalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Komda Lansia Provinsi. Baoian Keempat Sekretaris Komda Lansia ProvinSI Pasal9 (1) Sekretaris t I
7
c. melaksanakan urusan kehumasan di bidang penanganan Ltmsia; dan d. melaksanakan supervlsl, monitoring penanganan Lansia Provinsi.
dan
evaluasi
kegiatan
(2) Sekretaris 11 Komda Lans;a Provins; mempunyai tugas : 8.
memberikan dukungan stat dalam memfasililasi peJaksanaan rapat~rapat
koordinasi program intervensi dan kegialan sosialisasi;
b. memberikan
dukungan star serta melaksanakan kegiatan administrasi dan surat menyurat yang terkait dengan program penanganan Lansia; dan
c. menghimpun dan menyusun bahan laperan pelaksanaan tugas dan fungsi Komda Lansia Provinsi.
(3) Sekrelaris I dan Sekretaris II dalam pelaksanaan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksan3.
tugasnya
(4) Sekretaris I dan Sekretaris 11 dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Biro Kesos Sekretariat Oaerah.
Bagian Kelima Anggota Komda Lansia Provinsi Pasa110 Anggota Komda Lansia Provinsi mempunyai tugas : 3.
berpersn aklif serta turu! memberikan masukan dalam perumusan kebijakan untuk keberhasilan pelaksanaan program penanganan kesejahleraan Lansia;
b. melaksanakan koordinasi internal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mendukung program penanganan kesejahteraan Lansia, metiputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usaha kesejahteraan Lansia seeara terpadu, lerarah dan berkesinambungan; dan
c. melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegialan yang berkaitan dengan penanganan Lansia yang berada di lingkungan sass ran program sektor terkait kepada Ketua Pet<.lksana.
BAB IV KOMDA LANSIA KOTNKABUPATEN
Bagian Kesatu Umum Pasal11 (1) Komda Lansia KotaIKabupalen sebagaimtlna dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan organisasi forum koordinasi yang melClkuk<3n upaya penanganan lanjut usia di Kota/Kabupalen.
8
(2) Komda Lansia Kola/Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Ketua Komda Lansia Provinsi dan secara operasional bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Komda Lansla Kota/Kabupaten Pasal 12 (1) Komda Lansia Kota/Kabupaten mempunyai tugas : a. membanlu Komda Lansia Provinsi dalam pelaksanaan koordjnasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakal yang terkait dengan program penanganan kesejahteraan Lansia di wilayah masing-masing berdasarkan kebijakan teknis Komda Lansia Provinsi; dan
b, melaporkan seluruh hasH kegiatan Komda Lansia Kota/f
pengoordinasian sektor terkait term as uk LSM peduli pada Lansia di Kota/Kabupalen Administrasi yang berhubungan dengan penanganan kesejahteraan Lansia; dan
b. pelaksanaan untuk mendorong peran serta masyarakat dl Kalal Kabupaten Administrasi yang berhubungan dengan kegiatan penanganan kesejahteraan Lansia. Bagian Ketiga Susunan Keanggotaan Komda Lansia KotalKabupaten Pasal13 Susunan Keanggolaan Komda Lansia Kota/Kabupaten terdiri dari : a. Ketua
Wakil WalikolalWakil Bupali
b. Wakil Ketua
Asislen Kesejahteraan Kabupaten Adminislrasi
C. Sekretarfs I
KepaJa Bagian Kesejahteraan Sosial/Masyarakal
d. Sekretaris II
Pensiunan Eselon III
Masyarakal
Kotal
c. Anggota 1, 2. 3. 4.
Kepala Kepala Kepala Kepala
Kantor Perencanaan Pembangunan Suku Dinas Sosial Suku Dinas Kesehatan Suku Dinas Pendldikan Menengah 5. Kepata Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan 6. Kepala Suku Dinas Perhubungan
9
7. Kepala Suku Oinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Kepala Suku Oinas Pariwisata dan Kebudayaan 9. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10. Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan 11. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gcdung Pemerintah Daerah 12. Kepala Suku Dinas Pemakaman 13. Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda 14. Kepala Suku Dinas Pertanian dan Peternakan 15. Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan 16. Per.vakiian Dunia Usaha 17. LSM yang menangani Lanjut Usia 18. Unsur Masyarakal Bagian Keempat
Ketua Kamda Lansia Kota/Kabupaten Pasal 14 (1) Ketua Kamda Lansia KotaJKabupaten mempunyai tugas :
a. memimpin penyelenggaraan program penanganan kesejahteraan Lansia mengacu pad a Rencana Strategis Komda Lansia Provinsi; b. mengoordinasikan para Anggota Komda Lansia Kot3/Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan penanganan kesejahteraan Lansia sesuai kewenangannya; c. memberikan dukungan kebijakan dalam penyelenggaraan program penanganan kesejahteraan Lansia di Kota/Kabupaten Adminislrasi sesuaj dengan karakteristik wilayah masing-masing; dan d. melaporkan seluruh kegiatan secara berkala (bulanan, lriwulanan, dan tahunan) kepada Ketua I
10
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi petaksanaan program penanganan kesejahteraan Lansia di Kota/Kabupaten; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia
Kota/Kabupaten. (2) Wakil Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komda Lansia Kolal Kabupaten.
Bagian Keenam Sekretaris Komda Lansia Kota/Kabupaten Pasal 16
(1) Sekretaris I dan II Komda Lansia Kota/Kabupaten bertanggung jawab kepada Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten dan mempunyai tugas
memberikan dukungan staf serta mclakscmakan kegialan administrasi, sural menyurat, pengarsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program dan kegiatan Komda Lansia Kalal \
11
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifal fasilitalif, non instruktif, serta dapat memperkual, meningkatkan. serta mengembangkan potensi masyarakat. (3) Program penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan aspek penanganan lanjut usia sesuai dengan peran masing-masing anggota Komda Lansia. Pasal 19
Patens! masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi : 3.
Pimpinan Masyarakat (Community Leaders), yaitu para pemimpin masyarakat baik formal maupun informal seperti Kelua RT. Ketua RW. tokoh rnasyarakat, tokoh a9ama dan Kader Pemberdayaan Masyarakat:
b. Organisasi Masyarakat (Community Organizations), yaitu organisasi. lembaga alau kelompok masyarakat seperti Palang Merah Remaja (PMR). Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) doln Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Forum Komunikasi Lanjut Usia (FK Lansia). Forum Komunikasi Peke~a Sosial Masyarakat (FI<-PSM), Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) atau sebutan [ainnya: c. Dana Masyarakat (Community Fund), seperti dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang digunakan bagi pcnanganan lanjut usia; d. Sarana dan Prasarana Milik Masyarakat (Community Material), yaitu sarana dan prasarana seperti ruang pertemuan di balai desa sebagai tempat musyawarah; e. Pengetahuan Masyarakat (Community Knowledge), yaitu pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi yang dapat didayagunakan untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia seperti lomba mengarang dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP); f.
Teknologi Masyaraka! (Community Technology), yaitu teknologi yang dimiliki masyarakat seperti pemanfaalan dan pendayaguna
g. Pengambilan Keputusan Masyarakat (Community Decision Making), yaitu pengambilan keputusan oleh masyarakat melarui proses identifikasi, perencanaan dan pemecahan masalah penanganan lanJut usia.
Pasal20 (1) Program Pemberdayaan Masyarakat scbagaimana dimaksud dalam h, berkailan dengan keterlibatan aktif partisipasi Pasal 5 hUM masyarakal agar tahu mau dan mampu menangani lanjut usia. (2) Pelibatan aktif partisipasr masyarakat sebagaimana dimaksud pada
aya! (1), meliba!kan masyarakal secara aklif dalam penanganan lan)u! usia melalui lembaga kemasyarakatan. badan pennusyawaratan desa, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.
12
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal21 Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tug as Komda Lansia Provinsi dan Komda Lansia Kota/Kabupaten Administrasi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBO) melalui Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Biro Kesejahteraan Sosial dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.
BABVII PENUTUP Pasal22 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada~nggal
6 Desember 2010
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS tBU TA JAKARTA,
Oiundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
FAOJAR PANJAITAN NIP 195508261976011001 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 215
Lampiran
Peraturan Gubernur Provinsi O-aerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
210 TAHUN 2010
6 Desember 2010
BAGAN ORGANISASI KOMDA LANSIA PROVINSI
KETUA KOMDA LANSIA PROV_ WAKIL KETUA KOMDA LANSIA
ANGGOTA
SEKRETARIAT
, I
I
,, , I
.,,
KETUA KOMDA LANSIA KOTAIKABUPATEN
,I,
WAKIL KETUA
I
I
I
,, ,,
I
. , I I ,,
---
ANGGOTA
-SEKRETARIAT
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU TA JAKARTA,
