CO
TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
PY
ANALISA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009
.
Paper T1 ini bagus dan benar karena: 1. Semua materi kuliah Hukum Ekonomi yang telah disampaikan dosen sampai periode UTS, dibahas dalam paper ini dan pembahasannya dikaitkan dengan tema yang telah ditugaskan oleh dosen (lihat kalimat-kalimat yg diwarnai kuning). 2. Penulisan tiap-tiap materi kuliah Hukum Ekonomi dalam paper ini, ditulis secara urut seperti urutan yang disampaikan dosen di perkuliahan. 3. Paper ini dilengkapi dengan sumber-sumber bacaan di footnote-nya, yang menunjukkan mahasiswa penulisnya serius dalam mengerjakan papernya dan banyak membaca materi-materi lain di luar materi kuliah. 4. Teknik penulisannya rapi, dengan paragraf, sub paragraf, dan sub judul.
NO
T
Oleh: Gilang Wiryanu Murti NIM: 0610110078
Kesejahteraan sosial mempunyai keterkaitan yang erat dengan Hukum Ekonomi dalam pencapaian
DO
tujuannya. Tujuannya yaitu dapat mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Sedangkan dalam hukum ekonomi kegiatan yang dilakukan yaitu bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
M ur ti.
Tingkat kesejahteraan masyarakat mempunyai hubungan terhadap kondisi sosial ekonomi. Sebagaimana dalam upaya mencapai tujuan bangsa sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia1, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
u
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
an
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
iry
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.2 Untuk menciptakan kehidupan yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, Pemerintah
W
mengeluarkan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
g
Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga
la n
negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi
Gi
sosialnya.3 Kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari merupakan lingkup dari kegiatan ekonomi, yaitu cara mempertahankan hidupnya sehari-hari serta berbagai hal yang mempunyai keterkaitan dengan kesejahteraan secara materiil. Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus diupayakan mengingat
1
Pancasila sila ke-5 Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, tentang Tujuan Negara Republik Indonesia 3 Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 2
1
sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan. Keberhasilan pembangunan terletak pada kemampuan penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kemajuan pembangunan ekonomi tidak akan ada artinya jika kelompok rentan penyandang masalah sosial tersebut, tidak dapat terlayani dengan baik. Untuk itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial terus dikembangkan bersama dengan pembangunan ekonomi.
PY
.
Kedua bidang antara kesejahteraan sosial dengan pembangunan ekonomi harus berjalan secara bersamaan tanpa ada yang harus diutamakan. Hal ini mengingat pembangunan ekonomi sangat
CO
mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara, namun pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, tetap tidak akan mampu menjamin kesejahteraan sosial pada setiap
T
masyarakat. Bahkan pengalaman negara maju dan berkembang seringkali memperlihatkan jika prioritas
NO
hanya difokuskan pada kemajuan ekonomi memang dapat memperlihatkan angka pertumbuan ekonomi. Namun sering pula gagal menciptakan pemerataan dan menimbulkan menimbulkan kesenjangan sosial. Akhirnya dapat menimbulkan masalah kemiskinan yang baru. Oleh karenanya penanganan masalah
DO
kemiskinan harus didekati dari berbagai sisi baik pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan sosial.4
M ur ti.
Berbagai aktivitas ekonomi baik nasional maupun internasional diatur dalam hukum ekonomi. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah salah satu undang-undang yang berkaitan dengan hukum ekonomi, sehingga segala ketentuan didalamnya mencangkup pendekatan dalam hukum ekonomi.
u
Hukum ekonomi mempunyai 3 sisi pendekatan, yaitu:
an
1. Interdisipliner
Dalam UU tentang Kesejahteraan Sosial tidak hanya terdapat sifat hukum tertentu namun
iry
terdapat beberapa bidang hukum lainnya:
W
Hukum Dagang tertuang dalam BAB III Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagian ketiga mengenai Jaminan Sosial, jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan
g
bantuan langsung berkelanjutan, serta tunjangan berkelanjutan.5 Dengan adanya bantuan dari
la n
Pemerintah berupa asuransi atau tunjangan lain yang terdapat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tersebut
Gi
dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan. Pemerintah telah mengupayakan kesejahteraan masyarakat melelui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan dilatarbelakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga sebagai akibat adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Kendala yang dialami dalam program BLT ini yaitu terhadap masyarakat sendiri, banyak warga 4 5
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=216&Itemid=76, diakses tanggal 5 April 2009 Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2
yang tidak semestinya mendapat kartu BLT. Hal ini dapat menjadikan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak dapat merata, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Dengan ditemukannya hambatan yang demikian tingkat perekonomian Indonesia belum dapat sepenuhnya tercapai kemakmuran secara merata. Hukum Pidana tertuang dalam BAB III Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagian kelima tentang Perlindungan Sosial pasal 14 sampai dengan pasal 17 UU No. 11 tahun 2009, Perlindungan
PY
.
sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.6
CO
Perlindungan sosial dilaksanakan dengan bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum.7 Penerapannya dalam masyarakat undang-undang kesejahteraan sosial ini bentuk perlindungan
T
sosialnya kurang diaplikasikan. Bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum jarang diberikan
NO
kepada masyarakat dalam taraf ekonomi rendah. Dengan adanya prinsip ekonomi perlindungan sosial berjalan sejajar dengan itu. Hal ini tidak merubah nasib kelompok rentan penyandang masalah sosial
DO
tersebut.
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar
M ur ti.
pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.8
u
Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu
an
hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya . Hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan Hukum Tata Negara. Kesamaanya terletak dalam hal
iry
kebijakan pemerintah , sedangkan dalam hal perbedaan Hukum Tata Negara lebih mengacu kepada
W
fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk Hukum Administrasi Negara dimana negara dalam "keadaan yang bergerak". Dalam
g
Undang-undang tentang Kesejahteraan Sosial ini mencangkup Wewenang dan Tanggung Jawab
la n
bagian ketiga tentang Pemerintah Daerah pasal 27 sampai dengan pasal 30. dan dalam Bab VIII tentang Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial mencangkup hal-hal mengenai
Gi
pendaftaran dan perizinan, lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftar kepada kementerian atau instansi di bidang sosial.9 Kajian dari Hukum Administrasi Negara yaitu 6
Pasal 14 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 14 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 8 Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 9 Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 7
3
mengenai pendaftaran dan perizinan mencangkup administratif yaitu pencatatan dan pendataan atas lembaga yang didirikan kepada Pejabat yang berwenang/setempat. Lembaga yang didirikan yang berkaitan dengan undang-undang ini yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Indonesia (LKSI). LKSI berdiri didasari atas rasa keprihatinan yang begitu mendalam akibat dari situasi dan kondisi bangsa yang terus terpuruk, mulai dari angka kemiskinan yang begitu tinggi dan berbagai permasalahan yang
PY
.
diakibatkan faktor ekonomi.10 2. Multidisipliner
CO
Ekonomi dituangkan dalam Bab III Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagian keempat tentang Pemberdayaan Sosial pasal 12, serta BAB IV Penanggulangan Kemiskinan pasal 19. Para
T
pihak penyandang masalah kesejahteraan sosial diarahkan dalam penyelenggaraan peningkatan
NO
perekonomian Nasional agar mampu bersaing dalam memperoleh kesejahteraan secara mandiri. Salah satu contohnya yaitu dibukanya akses lapangan kerja secara luas.
DO
Sosial, berkaitan dengan Rehabilitasi Sosial bagian kedua BAB III Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
M ur ti.
secara wajar.11 3. Transnasional
Pendekatan mengenai unsur-unsur asing dan yang melintasi batas negara, berbunyi lembaga
u
kesejahteraan sosial asing dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial wajib memperoleh
an
izin dan melaporkan kegiatannya kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
iry
kewenangannya.12
W
Hukum ekonomi mempunyai beberapa karakteristik, sehingga dapat dilihat ciri-ciri yang bagaimanakah yang dapat dikategorikan sebagai hukum ekonomi. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang
g
Kesejahteraan Sosial sudah memenuhi karakter dari hukum ekonomi dilihat dari beberapa karakternya
la n
termasuk dalam hukum ekonomi. Berdasarkan penjabaran diatas mengenai sisi pendekatan hukum ekonomi
Gi
yang dituangkan dalam UU tentang Kesejahteraan Sosial ini sudah dapat dikatakan memenuhi kajian dari hukum ekonomi. Segala bentuk bidang hukum sudah tercakup dalam undang-undang tersebut.
10
http://www.lksi.or.id/, diakses tanggal 5 April 2009. Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 12 Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 11
4
UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial mencangkup pula hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yg mengatur hubungan orang perorang, hukum privat kajiannya berupa Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Sedangkan hukum publik adalah hukum yg mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum publik secara garis besar dikaji oleh Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, dan lain-lain. Hukum publik atau hubungan antara negara dengan warga negaranya dalam Undang-undang Kesejahteraan Sosial diatur sebagai penyandang hak dan
PY
.
kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia yang wajib dilindungi oleh negara, yaitu salah satunya berhak
CO
mendapatkan kehidupan yang sejahtera.
Ruang lingkup dari UU tentang Kesejahteraan Sosial lebih luas dari hukum perdata dan hukum
T
dagang. Pasal-pasal didalamnya mencangkup pula hukum-hukum lain selain hukum privat. Sehingga UU
NO
tentang Kesejahteraan Sosial ini tidak dapat dikategorikan dalam satu hukum saja, maka termasuk dalam hukum ekonomi sesuai dengan karakteristik hukum ekonomi tersebut.
DO
UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial merupakan perpaduan dari berbagai bidang hukum. Hukum pidana mengenai ketentuan perlindungan social yang dilaksanakan dengan bantuan sosial,
M ur ti.
advokasi sosial, dan bantuan hukum. Mengenai hukum dagang pemberian jaminan sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung serta tunjangan. Hukum administrasi negara mengenai wewenang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan mengenai pendaftaran dan perijinan pendirian lembaga sosial.. Hukum tata negara tentang hubungan hukum antar lembaga negara seperti pemerintah dan
u
pemerintah daerah koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan
an
kesejahteraan sosial.
iry
Pada dasarnya UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial mengatur lebih rinci dari
W
hukum ekonomi. Dilihat dari persamaan kegiatan serta tujuan yang hendak dicapai, yaitu pemenuhan kebutuhan dan cara mempertahankan hidup sehari-hari serta berbagai hal yang mempunyai keterkaitan
g
dengan kesejahteraan secara materiil. Maka dapat dikatakan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
la n
Sosial mengatur secara rinci dari hukum ekonomi, adagium untuk itu adalah, ”Lex specialis derograt lex
ekonomi.
Gi
generalis” jadi, UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial lebih diutamakan daripada hukum
Sumber Hukum adalah tempat dimana hukum itu ditemukan. Sumber hukum meliputi Perundangundangan, perjanjian, traktat, jurisprudensi, kebiasaan, dan pendapat sarjana (doktrin). Dalam hal ini tingkat kepentingan dan penggunaan sumber-sumber hukum tergantung pada sistem hukum yang dianut suatu
5
negara. Dari sumber hukum itu tadi ditemukanlah peraturan-peraturan disistimatisasikan menurut: sejarah perkembangan hukum bidang yang bersangkutan di indonesia, falsafah indonesia yang melatarbelakangi bidang hukum tersebut, kebijakan pemerintah di bidang tersebut, pelaksanaan dari kebijakan pemerintah di bidang yang bersangkutan. Dalam kegiatan pemenuhan kesejahteraan sosial bersumber kepada perundangundangan yang kemudian dijadikan sebuah dasar hukum ekonomi Indonesia dalam sebuah heararki.
PY
.
Dasar hukum dibentuknya Undang-undang Kesejahteraan Sosial ini mengingat Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
CO
dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.13 Pasal 28 mengatur mengenai Hak Asasi Manusia berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi
T
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Berhak atas jaminan sosial yang
NO
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Negara berkewajiban memelihara warga negaranya yang miskin dan terlantar, hal tersebut tertuang dalam Pasal 34 UUD 1945
DO
yang dijadikan Dasar Hukum dirumuskannya Undang-undang Kesejahteraan Sosial. Subyek hukum ekonomi dibagi menjadi 4 komponen: yaitu yang pertama adalah Pemerintah; Pelaku
Masyarakat). Penjabarannya sebagai berikut:
M ur ti.
usaha; masyarakat/konsumen; NGO (Non Goverment Organization)/ LSM (Lembaga Swadaya
Pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara yaitu terletak sebagai
u
regulator dan fasilitator. Tingkat perekonomian baik meningkat maupun menurun berdasarkan atas
an
Pemerintah sebagai pemeran yang utama. Pemerintah atas nama Negara berfungsi sebagai pengayom dengan memberikan jaminan hukum dan perundang-undangan namun terkadang ekonomi cenderung
iry
memunculkan monopoli dan oligopoli karena peran negara yang diminimalkan. Bahwa peran pemerintah
W
dalam ekonomi pasar berpengaruh terhadap proses pemulihan ekonomi nasional. Perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan menjadi langkah awal bagi
g
upaya pemerintah menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha sehingga tercipta masyarkat
Gi
peminjaman dana.
la n
yang mandiri dan berpotensi. Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan
Komponen subjek hukum ekonomi yang kedua yaitu Pelaku Usaha. prtumbuhan ekonomi suatu Negara dipengaruhi pula oleh pelaku usaha, yaitu dapat berupa perorangan dan badan usaha. Pelaku usaha disini mempunyai manfaat untuk membina dan menumbuhkan pelaku-pelaku usaha ekonomi produktif bagi 13
UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
6
masyarakat penyandang ekonomi lemah. Dengan adanya pelaku usaha yang peduli terhadap sesama diharapkan tingkat kemiskinan Negara menurun hingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui perorangan dan badan usaha diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang ditujukan bagi masyarakat ekonomi lemah. Subyek hukum ekonomi yang ketiga adalah Masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk
PY
.
sosial yang lebih suka hidup secara bersama. Hal ini disebabkan dengan kapasitas individu yang ada, manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan kehidupan mereka dalam
CO
masyarakat. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan suasana kehidupan yang saling menolong dan bekerjasama.
adalah:
DO
1. Asas Iman dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
NO
T
Asas-asas yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial tersebut
Asas ini dalam Hukum Ekonomi dipandang sebagai asas yang paling mendasar dari dibentuknya
M ur ti.
sebuah Undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pancasila sila pertama. Undang-undang Kesejahteraan Sosial didasari pula oleh Asas Iman dan Takwa lepada Tuhan YME karena adanya rasa peduli terhadap sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hádala ciptaan yang
u
paling tinggi dari ciptaan Tuhan yang lainnya, karena diberi akal pikiran, budi nurani, dan perasaan.
iry
2. Asas Kepastian Hukum
an
Oleh karena itu, dalam suatu kesejahteraan sosial dapat merata jika ada kepedulian diantara sesama.
Indonesia adalah negara hukum (rechsstaat), negara dengan ciri ini harus ada sebuah asas yaitu Asas
W
Kepastian Hukum. Untuk menjamin hak dan kewajiban warga negarannya perlu peraturan yang
g
mengatur untuk itu. Landasan undang-undang diutamakan untuk penyelenggaraan kebijakan negara,
la n
yaitu undang-undang tentang kesejahteraan sosial ini. Penyandang masalah kesejahteraan sosial diberihak untuk meningkatkan taraf hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah
Gi
ditetapkan.
3. Asas Keterbukaan
7
Asas keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.14 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dilaksanakan secara merata, dengan informasi yang akurat. Agar tidak terjadi kendala dalam pencapaian pembangunan ekonomi, penetapan sasaran harus sesuai dengan tujuan. Kesejahteraan Sosial ini ditujukan bagi masyarakat yang dibawah taraf hidup, misalnya dalam contoh yang sudah disebut diatas yaitu melelui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemberian
PY
.
informasi bantuan di sosialisasikan bagi masyarakat guna menunjang perokonomiannya. Dengan keterbukaan ini, baik dari masyarakat misal tentang tingkat kemiskinannya, maupun dari pemerintah
CO
mengenai sosialisasi program peningkatan kesejahteraan tersebut.
T
4. Asas Akuntabilitas
NO
Asas akuntabilitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.15 Setiap kegiatan
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pula.
M ur ti.
5. Asas Kemandirian
DO
ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat deserta hasilnya harus dapat
Berdasarkan asas kemandirian diharapkan masyarakat yang maíz dalam taraf hidup rendah dapat memperlancar pelaksanaan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Untuk mencapai asas kemandirian dibutuhkan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan potensi dan kemampuan masyarakat
an
u
yang berada dalam taraf hidup yang rendah untuk berusaha menciptakan suatu lapangan usaha secara mandiri. Dalam undang-undang kesejahteraan sosial mengatur mengenai Pemberdayaan Sosial yang
iry
dimaksudkan untuk mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
W
6. Asas Pembangunan Berkelanjutan
Asas keberlanjutan adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara
la n
g
berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.16 Berkelanjutan disini mempunyai arti bahwa jaminan sosial serta bantuan langsung yang diberikan oleh Pemerintah untuk masyarakat miskin
Gi
dilakukan secara berlanjut atau berkala hingga masyarakat yang dalam ekonomi lemah tersebut mampu mandiri tanapa bantuan dari Pemerintah lagi. 7. Asas Manfaat 14
Penjelasan Pasal 2 huruf f UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Penjelasan Pasal 2 huruf g UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 16 Penjelasan Pasal 2 huruf j UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 15
8
Asas kemanfaatan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.17 Penyelenggaraan ini memberikan manfaat bagi kelompok kurang mampu dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan adanya jaminan sosial dan bantuan langsung Pemerintah ini diharapkan tingkat kemiskinan di Indonesia dapat berkurang dan dapat meningkatkan perekonomian negara.
PY
.
8. Asas Keadilan dan Pemerataan
Asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek 18
Pemerataan dan
CO
pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
keadilan disini ditujukan bagi penyandang masalah ekonomi yang diklasifikasi oleh Pemerintah secara
T
akurat dan adil sesuai tingkat kemiskinan. Namun sering kali pada prakteknya, penerima kesejahteraan
NO
sosial ini tidak selalu adil dan merata. Kurangnya pengawasan dan penggolongan masyarakat kurang
Gi
la n
g
W
iry
an
u
M ur ti.
DO
mampu ini dikendalai oleh masyarakat itu sendiri.
17 18
Penjelasan Pasal 2 huruf c UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Penjelasan Pasal 2 huruf b UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
9
