KABUPATEN KEBUMEN Gerakan Peduli Gedung Sekolah MEMBANGUN SEKOLAH DENGAN SWAKELOLA • satu SITUASI SEBELUM INISIATIF
Akhir tahun 2000, bencana alam hebat melanda Kabupaten Kebumen. Tanah longsor, banjir dan robohnya gedung SD, menyebabkan kerusakan besar di sektor pendidikan. Kendati demikian, kegiatan belajar mengajar harus tetap berlangsung, sehingga gedung rusak harus segera diperbaiki. Sayangnya, kemampuan Pemda sangat terbatas apabila secara bersamaan harus memperbaiki 14 SD ambruk, dengan 604 ruang SD yang rusak berat, ditambah lagi harus memberikan santunan kepada 14 murid SD yang menjadi korban. Padahal pembangunan bidang pendidikan merupakan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kabupaten Kebumen. Di samping itu , sudah menjadi tekad Pemerintah Kabupten Kebumen untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan. Tentu saja, yang dimaksud pembangunan bidang pendidikan bukan semata bicara peningkatan mutu pendidikan, tapi juga termasuk relevansinya dengan bidang pendidikan dan peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen. Hal inipun merupakan langkah konkrit untuk mensukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dicanangkan Pemerintah Pusat. PAtutnya disadari, bahwa sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen dari sistem pendidikan yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan (proses) belajar mengajar. Oleh sebab itu, tersedianya sarana/prasaran apendidikan yang memadai, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan sub sektor pendidikan. Tapi, apa mau dikata. Belum juga amanat yang diberikan itu, salah satunya dalam RKPD, tunai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, bencana alam keburu dating mendera yang banyak memporak porandakan fasilitas pendidikan. Situasi ini semakin memprihatinkan manakala melihat pemasalahan yang ada sebelumnya, khususnya dalam hal sarana dan prasarana pendidikan di tingkat SD dan MI, dari tahun 2001. Permasalahan itu, antara lain: a. Banyak sarana dan prasarana pendidikan yang kondisinya rusak berat (tidak layak pakai), karena usia bangunan yang sudah tua dan konstruksi bangunan yang kurang memenuhi syarat. Kerusakan ruang kelas SD/MI se KAb. Kebumen sebanyak 5.703 RK, dengan rincian: • Baik dan Rusak : 1,539 RK= 27% • Rusak Sedang : 1,883 RK=33% • Rusak Berat :: 2,281 RK=40% b. Kurang tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, seperti meja, kursi dan buku buku paket untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran yang berkualitas.
c. Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen (APBD) untuk menangani secara serentak dan tuntas seluruh kebutuhan dalam penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Parahnya lagi, upaya untuk membangun/merehabilitasi saran prasarana pendidikan yang kondisinya rusak (tida layak pakai) melalui jasa pihak ketiga/rekanan nelalui pengadaan barang dan jasa/tender, ternyata membutuhkan dana lebih banyak dari jumlah yang seharusnya mendapat penanganan. Di sisi lain, jumlah kerusakan gedung SD/MI dari tahun ke tahun menjadi bertambah banyak dan yang dapat ditangani melalui sistem tender jauh dari jumlah yang seharusnya mendapat penanganan. Yang memprihatinkan lagi, selain semakin bertamabhnya jumlah kerusakan gedung SD/MI, ternyata juga telah menelan korban, di antaranya ada beberapa gedung (ruang kelas) SD yang ambruk saat berlangsungnya kegaitan belajar mengajar yang mengkibatkan adanya korban siswa luka-luka. Menyikapi kondisi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal ini Bupati Kebumen mencanagkan “Gerakan Peduli Gedung Sekolah Dasar”, tepatnya pada 17 Maret 2001. Pencanangan ini ditandai dengan penyerahan bantuan stimulant rehabilitasi SD/MI kepada sekolah yang kondisi gedungnya rusak berat, yaitu untuk 604 ruang kelas dengan anggaran Rp. 5 juta per ruang kelas. • dua INISIATIF DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGAM Untuk mengatasi permasalahan di bidang pendidikan ini, khususnya mengatasi tingginya kerusakan gedung sekolah, tidak mungkin ditangani oleh Pemerintah Kabupaten sendiri mengingat keterbatasan kemampuan anggaran dalam APBD. Karena itu, Bupati Kebumen mengambil inisiatif dan bertekad mengubah pola pembangunan kerusakan gedung SD/MI. Perubahan pola pembangunan itu adalah dari sistem tender (diborongkan) menjadi pola swakelola yang dilaksanakan oleh pihak sekolah bersama-sama dengan pihakpemberi bantuan dana stimulant. Dengan cara ini diharapkan akan mampu menumbuhkan swadaya masyarakat. Pola swakelola ini dilandasi pemikiran, bahwa keberhasilan dalam pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung dari keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, yang pada hakekatnya merupakan hasil kerja sama yang sinergis dari komponen-komponen yang (sub-sistem) pendidikan yang terbentuk dalam suatu sistem dan saling mendukung. Maka, stakeholder yang dilibatkan dalam mengatasi permasalahan pendidikan ini, meliputi: a. Dinas P dan K Kaupaten dan UPT Dinas P dan K Kecamatan; b. Bappeda Kabupaten Kebumen; c. Dinas Kimprasda Kabupaten dan UPT Kimprassda Kecamatan; d. Kantor Departemen Agama; e. Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen; f. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kebumen; g. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kebumen; h. Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen; i. SMK Negeri 2 Kebumen; j. Camat se-Kabupaten Kebumen; k. Kepala Desa/Kelurahan; l. Kepala SD/MI; m. Komite Sekolah/Madrasah; n. Masyarakat (tokoh masyarakat).
Dalam menjalankan progam swakelola ini, strategi atau langkah – langkah yang ditempuh adalah: a. Dinas P dan K Kabupaten Kebumen melakukan pendataan kerusakan bangunan gedung SD/MI dengan jalan mengirim surat permintaan data kerusakan bangunan SD/MI Kepada Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan. b. UPT Dinas P dan K Kecamtan mengusulkan nama-nama SD/MI yang kondisinya rusak yang disusun berdasarkan peringkat kerusakan dan urgensinya atas hasil survey bersama antara UPT Dinas P dan K Kecamatan, Camat dan Petugas Kimprasda Kecamatan. c. Untuk menindaklanjuti usulan data kerusakan gedung SD/MI, Dinas P dan K KAbupaten Kebumen membentuk tim survey yang terdiri dari unsure-unsur: - Dinas P dan K Kabupten Kebumen; - Bappeda Kabupaten Kebumen; - Bagian Kesra KAbupaten Kebumen; - Kantor Pendidikan KAbupaten Kebumen; - SMK Negeri 2 Kebumen; - Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen. Selanjutnya ditugaskan untuk melaksanakan survey secara terpadu antara Tim Survey Kabupaten Kabumen dengan Tim Survey Kecamatan yang terdiri dari unsure: UPT Dinas P dan K Kecamatan, Camat, Petugas Kimprasda Kecamatan dan diakhiri dengan penyusunan Daftar Skala Prioritas Penanganan (rehabilitasi) yang didasarkan pada: - Tingkat kerusakan bangunan; - Tingkat urgensi bangunan; - Tingkat social ekonomi masyarakat. d. Atas dasar hasil survey, melalui rapat tim. Ditentukan nama-nama sekolah (SD/MI) calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi dengan mengacu pada tingkat kerusakan dan plafon anggaran yang ada. Kemudian dibuat draft keputusan Bupati tentang penetapan nama-nama SD/MI calon penerima bantuan dana stimulant rehabilitasi. e. Setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang nama-nama SD/MI bantuan dana stimulant rehabilitasi dan petunjuk pelaksanaan bantuan dana stimulant, kemudian ditindak lanjuti dengan kegiatan sosialisasi yang melibatkan (dihadiri) dari unsure: - Dinas P dan K Kaupaten, - Bappeda Kabupaten Kebumen, - Bawasda Kabupaten Kebumen, - Kantor Departemen Agama Kebumen, - Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen, - Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kebumen; - Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen; - SMK Negeri 2 Kebumen; - Kepala Desa/Kelurahan; - Kepala SD/MI penerima bantuan - Komite Sekolah/Madrasah; - Kepala Pelaksanaan Rehabilitasi f. Setelah sekolah SD/MI penerima bantuan mengikuti sosialisasi, maka ditindaklanjuti dengan pembentukan kepanitiaan pelaksana rehabiliatasi SD/MI ditingkat sekolah yang terdiri dari: - Kepala Desa sebagai pelindung, - Kepala SD/MI sebaai Ketua,
Ketua Komite Sekolah sebagai Ketua II, Sekretaris : Guru SD/MI Bendahara : Guru SD/MI Tim Teknis : Kepala Pelaksana Kepala Tukang - Anggota : Komite sekolah, perangkat desa/kelurahan, LKMD, tokoh masyarakat dan wali murid g. Dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi, pihak sekolah mendapat bibngan teknis dari SMK Negri 2 Kebumen, jurusan Bangunan. h. Untuk menyakinkan keberhasilan bantuan dana stimulasi rehabiliatsi SD/MI yang sepenuhnya menjadi kewenangan pihak sekolah bekerjasama dengan Kepala Desa/Keluarahan, Komite Sekolah/Madrasah dan tokoh masyarakat, maka diadakan monitoring secara terpadu yang melibatkan: - Dinas P dan K Kaupaten, - Bappeda Kabupaten Kebumen, - Kantor Departemen Agama Kebumen, - Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen, - Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kebumen; - Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen; - SMK Negeri 2 Kebumen; -
• tiga HASIL YANG DICAPAI DAN MANFAAT YANG DIPEROLEH Dilaksanakan progam bantuan dana stimulant rehabilitasi SD/MI ini, ternyata cukup menggembirakan hasilnya. Lihat saja, sejak dicanangkannya bantuan dana stimulant rehabilitasi SD/MI tahun 2001 hingga 2006, telah rehab sebanyak 3.413 ruang kelas dengan hasil yang cukup baik. Dampa yang tidak kalah pentingnya dengan dilbatkannya swadaya masyarakat dalam pembangunan rehabilitasi SD/MI adalah, rasa memiliki (sense of belonging) dari masyarakat terhadap bangunan sekolah. Walhasil, tumbuh kepedilian untuk ikut memelihara prasarana pendidikan. Selain itu, tumbuh pula tanggungjawab masyarakat untuk bersama-sama membangun pendidikan sehingga pendidikan menjadi anggung jawab bersama anara pemerintah, keluarga dan masyarakat. Progam pemberian bantuan dana stimulant rehabilitasi SD/MI, hingga kini dinilai merupakan alternative yang paling berhasil dalam menangani kerusakan bangunan (gedung SD/MI). Pasalnya, sudah terbukti mapu mengatasi tingkat kerusakan bangunan dalam jumlah yang memadai, karena didukung oleh swadaya masyarakat. Sedangkan manfaat yang diperoleh dengan adanya program ini adalah: a. Beban tanggungjawab pemerintah untuk rehabilitasi bangunan gedung SD?MI yang rusak atai tidak layak pai terkurangi, karena progam ini terbukti mampu menumbuhkan swadaya masyarakat yang cukup besar. b. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi gedung SD/MI, maka masyarakat menjadi merasa ikut memiliki dan mempunyai kepedulian terhadap sekolah. c. Masyarakat semakin sadar bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, keluarga dan masyarakat.
• empat KEBERLANJUTAN PROGRAM Program bantuan dan astimula rehabiliatasi SD/MI inidiperkirakan akan berlangsung lama. Hal ini terbukti, sampai dengan tahun 2006, masyarakat masih antusiasis menerima dan melaksanakan program tesebut. Sedangkan upaya-upaya yang ditempuh agar progam ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, adalah: - Mengadakan sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat akan arti pentingnya pendidikan bagi generasi penerus dan keterbatasan dana pemerintah dalam membiayai kebutuhan pendidikan. - Bersama-sama dengan tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama, untuk menanamkan pengertian bahwa memberikan dukungan dana, tenaga, dan sebagainya dalam pembangunan juga merupakan amal ibadah. Dalam mempertahankan program bantuan dana stimulant rehabilitasi SD/MI ini, situasi yang dihadapiadalah: a. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembangunan bidang pendidikan masih variatif. b. Tingkat kemampuan swadaya masyarakat bervariasi, sehingga dalam penentuan alokasi anggaran harus dipertimbangkan. c. Tingkat pengetahuan Kepala Sekolah, Komite Sekolah, pelaksana rehabilitasi dan masyarakat terhadap teknis konstruksi bangunan bervariasi. Adapun langkah-langkah dalam upaya mengatur kendala tersebut adalah: a. Mensosialisasikan kepada masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. b. Menanamkan pengertian kepada masyarakat bahwa pengertian swadaya tidak hanya berupa dana, akan tetapi dapat pula berupa material bangunan, tenaga, makanan, dsb. c. Diadakan pembinaan teknis konstruksi, baik melalui forum sosialisasi maupun bimbingan langsung di lapangan. • lima KEMAMPUAN UNTU DITRANSFER Progam bantuan dana stimulant rehabilitasi SD/MI ini tentu saja dapat ditransfer ke Kabupaten/Kota lain. Karena, “Gerakan Pedili Gedung SD?MI” adalah program yang sangat fleksibel. Terlihat, ada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melakukan studi banding di antaranya: 1. Pemerintah Daerah Bengkalis, 2. Pemerintah Daerah Tanah Datar, 3. Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu Timur
GAMBARAN UMUM Letak Wilayah Batas Wilayah Luas Wilayah Batas Wilayah
