GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI (Peraturan Presiden RI No. 42 Tahun 2013) oleh: Dr. HADIAT, MA Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Disampaikan pada Talkshow Gerakan Nasional 1000 HPK Jakarta, 18-20 Oktober 2013
SISTEMATIKA SISTEMATIKA
1. PENDAHULUAN 2. ANALISA SITUASI INDONESIA
3. GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI 4. INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF 5. PENUTUP 2
1.
PENDAHULUAN
3
Latar Belakang 1. Banyak negara mempunyai kemajuan yang lambat (slow progress) dan off track dalam perbaikan gizi, beberapa negara mempunyai capaian yang menggembirakan, yang dapat dipakai sebagai pembelajaran. 2. Gagal tumbuh pada periode 1000 hari pertama kehidupan mengakibatkan gangguan tumbuh kembang (anak kecil, pendek, daya tahan rendah dan kecerdasan rendah) juga mengakibatkan gangguan metabolik sebagai salah satu risiko penyakit tidak menular 3. Penelitian-penelitian terkini mengungkapkan berbagai intervensi gizi yang cost effective pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan.
MENGAPA 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN, PENTING?
DAMPAK JANGKA PENDEK
GIZI PADA 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (JANIN DAN BAYI 2 TAHUN)
MATI
DAMPAK JANGKA PANJANG
Perkembangan Otak
Kognitif Dan Prestasi Belajar
Pertumbuhan Massa Tubuh Dan Komposisi Badan
Kekebalan Kapasitas Kerja
Metabolisme Glukosa, Lipids, Protein Hormon/Receptor/Gen
Diabetes, Obesitas, Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah, Kanker, Stroke, Dan Disabilitas Lansia
Sumber: Short and long term effects of early nutrition (James et al 2000)
Pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan – Masalah gizi dan kesehatan bukan disebabkan terutama oleh faktor genetik melainkan karena faktor lingkungan hidup yang dapat diperbaiki dengan fokus pada masa 1.000 HPK – Perbaikan gizi pada kelompok 1.000 HPK akan menunjang proses tumbuh kembang janin, bayi dan anak sampai usia 2 tahun
5
Bagaimana Respon Global terhadap Masalah Gizi ? 1. Scaling Up Nutrition Movement diluncurkan tahun 2010 oleh PBB SUN Movement adalah upaya bersama (collaborative efforts) dari pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan visi bebas rawan pangan kurang gizi (zero hunger and malnutrition), melalui penguatan kesadaran dan komitmen untuk menjamin akses masyarakat terhadap makanan yang bergizi •
Sumber: SUN Movement Secretariate, 2013
Bagaimana Respon Global terhadap …… (2) 2. The Lancet Maternal and Child Nutrition Series
3. Nutrition for Growth High Level Event (Juni 2013)
(Juni 2013) • Masalah gizi menyumbang 45% kematian anak balita • Investasi untuk meningkatkan intervensi gizi pada 90% sasaran di 34 negara penderita gizi akan dapat menyelematkan 900 ribu jiwa, mengurangi stunting /pendek (TB/umur) sebesar 20% dan wasting/kurus (BB/TB) 61% • Status gizi yang baik merupakan modal dasar dalam pencapaian sasaran pembangunan.
• Sasaran tahun 2020 • Meningkatkan status gizi dari 500 juta ibu hamil dan anak balita • Mengurangi jumlah anak balita stunting sebanyak 20 juta tahun 2020; dan • Menyelamatkan sekurangkurangnya 1,7 juta jiwa balita melalui pencegahan stunting, meningkatkan pemberian ASI, dan meningkatkan penanganan balita gizi kurang dan gizi buruk •
Sumber: SUN Movement Secretariate, 2013
7
Mengapa Perlu Investasi untuk Gizi ? • Investasi pada gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan PDB negara 2 hingga 3% per tahun. • Investasi $1 pada gizi dapat menghasilkan kembalinya $30 dalam peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktivitas ekonomi. • The Copenhagen Consensus 2012: Para ekonom terkenal dunia mengidentifikasi cara paling cerdas mengalokasikan uang untuk menghadapi 10 tantangan utama dunia adalah: Investasi untuk
perbaikan status gizi penduduk •
Sumber: SUN Movement Secretariate, 2013
8
Penyebab Masalah Gizi Saling Berkaitan Kurangnya akses untuk
PANGAN yang bergizi
Kurangnya PELAYANAN KESEHATAN Untuk ibu & anak, termasuk mendampingi ibu dalam menyiapkan MP-ASI
Kurangnya akses terhadap SARANA KESEHATAN sanitasi & penyediaan air bersih
BERAKAR DI
Lingkungan Politik & Budaya
Kemiskinan
Pemberdayaan Perempuan
9
2. ANALISA SITUASI INDONESIA
10
70 60 50 40 30 20 10 0 Afghanistan Yemen Guatemala Timor-Leste Madagascar Malawi Burundi Ethiopia Rwanda Nepal India Lao People's… Bhutan Niger Guinea-Bissau Democratic Republic… Zambia Democratic People's… United Republic of… Mozambique Eritrea Comoros Bangladesh Benin Papua New Guinea Central African… Equatorial Guinea Pakistan Cambodia Somalia Lesotho Nigeria Myanmar Chad Sudan Cote d'Ivoire Guinea Tajikistan Liberia Uganda Mali Indonesia Vietnam Cameroon Burkina Faso Sierra Leone Kenya Philipines Zimbabwe Djibouti
PREVALENSI STUNTING INDONESIA DIBANDINGKAN NEGARA LAIN
60 54
50
Timor-Leste
59
Prevalensi Stunting di Negara-negara ASEAN 48 42
40
Laos
World Average26,9 Cambodia
41
36
(Tahun372003-2008)
Myanmar Indonesia Vietnam
34
World Average 26,9
30
20 16
10 4
0 Philipines Thailand
37
Singapore
Prevalensi Stunting di 50 NegaraIndonesia peringkat ke-42 (37) (Tahun 2003-2008)
33
Sumber : UNICEF 2009
40
30
22,5 26,6 26,9 27,8 28,3 29 29,1 29,3 29,4 30,2 31,6 32,2 32,8 33,5 33,6 33,9 35,3 35,6 35,9 36,2 36,3 37,5 37,8 38,9 38,9 39,6 39,7 40,3 40,4 41,6 42,3 48,2 49,2
50
D.I. Yogyakarta DKI Jakarta Kepulauan Riau Sulawesi Utara Papua Bangka Belitung Kalimantan Timur Bali Maluku Utara Jambi Bengkulu Riau Sumatera Barat Banten Jawa Barat Jawa Tengah Kalimantan Selatan Indonesia Jawa Timur Sulawesi Tengah Lampung Maluku Sulawesi Tenggara Aceh Sulawesi Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Gorontalo Sumatera Selatan Sulawesi Barat Sumatera Utara Nusa Tenggara Barat Papua Barat Nusa Tenggara Timur
60
58,4
Prevalensi Stunting di Indonesia
Prevalensi balita stunting di Indonesia masih cukup tinggi (35,6%). Kondisi ini berdampak pada perkembangan kognitif dan produktivitas anak pada jangka panjang
20
10
0
12
Terjadi Disparitas antar Kabupaten/Kota untuk Prevalensi Anak Stunted
Sumber: Food Security and Vulnerability Atlas of Indonesia 2009, WFP
13
Kebijakan Nasional tentang Pangan dan Perbaikan Gizi UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025 “Pembangunan pangan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya”.
UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Arah perbaikan gizi adalah MENINGKATNYA MUTU GIZI perorangan dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau
Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 “Arah Pembangunan Pangan dan Gizi yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan status kesehatan dan gizi masyarakat.”
14
Kebijakan Nasional ... (2) Inpres Nomor 3 Tahun 2010 “Perlunya disusun dokumen Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2011-2015 dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015 di 33 provinsi.”
UU Pangan NO 18 Tahun 2012 (psl 63) “Pemerintah menetapkan kebijakan di bidang Gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun
Perpres No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi upaya penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinir untuk percepatan perbaikan gizi pada 1000 hari perta kehidupan.
15
3. GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
16
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2013 tanggal 23 Mei 2013
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI (Gerakan 1000 HPK)
upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan prioritas pada seribu hari pertama kehidupan
www.themegallery.com
BAB I: KETENTUAN UMUM •
•
•
•
•
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk persepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan Seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan (730 hari) sampai anak berusia 2 (dua) tahun (270 hari) Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan pada Tuhan Yang Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Pemerintah Pusat , yang selanjutnya disebut Pemeritnah Indonesia adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah 18
BAB II. TUJUAN 1. Tujuan umum: Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dimaksudkan untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan. 2. Tujuan khusus: Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah: a. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat; b. meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi; dan c. memperkuat implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung.
19
BAB III. STRATEGI, SASARAN, KEGIATAN, DAN PELAKSANAAN STRATEGI a. menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian; b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor baik pemerintah maupun swasta; c. peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat; dan d. peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi. 20
Strategi, Sasaran, ...(2) SASARAN Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi diprioritaskan untuk perbaikan gizi pada seribu hari pertama kehidupan, dengan sasaran meliputi: • masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak dibawah usia dua tahun (baduta); • kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan/atau kader-kader masyarakat yang sejenis; • perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan; • Pemerintah dan Pemerintah Daerah; • media massa • dunia usaha; dan • lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan internasional. 21
Strategi, Sasaran, ...(3) KEGIATAN kampanye nasional dan daerah Melakukan perubahan persepsi dan peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat
Diskusi Pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan norma-norma sosial
advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga Menggalang dukungan pada GN Percepatan Perbaikan Gizi
intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik)
Tindakan atau kegiatan untuk menangani masalah gizi, yg pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan
dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi Menggalang kerjasama dan kontribusi GN Percepatan Perbaikan Gizi
intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif)
Tindakan atau kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan yang berperan penting dalam perbaikan gizi masyarakat
Pelatihan Meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi masyarakatdan
Kegiatan Lain Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya didaerah sesuai dengan bidang tugas masing2 K/L
22
Strategi, Sasaran, ...(4) Pemerintah & Pemerintah Daerah
PELAKSANAAN Dilakukan oleh:
Org. Profesi
Media Massa
Masyarakat
Org. Kemasy. & LSM
Akademisi
Dunia Usaha
Mitra Pemb. Internasional 23
BAB IV. GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI 1) Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dibentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas. 2) Gugus Tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Gugus Tugas mempunyai tugas: • mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan rencana dan program kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi pada Kementerian dan Lembaga; • mengkoordinasikan penyusunan program prioritas dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; • mengkoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; • mengkoordinasikan penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; • melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. 24
BAB IV. GUGUS TUGAS ...... (2)
Susunan Keanggotaan Tim Pengarah Ketua: Menko Kesra WaKa I: Menteri Dalam Negeri II: Menteri Kesehatan Sekretaris: Deputi SDMK, Bappenas Anggota: • Men PPN/Ka Bappenas • Menteri Pertanian • Menteri Kelautan & Perikanan • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan • Penteri Perindustrian • Menteri Perdagangan • Menteri Sosial • Menteri Agama • Menteri Komunikasi & Informasi • Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak • Sekretari Kabinet diatur Presiden
Tim Teknis Ketua: Deputi SDMK, Bappenas Wakil Ketua: I. Deputi Bidang Koord. Kesehatan, Kependudukan dan KB, Kemenkokesra II. Dirjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes Sekretaris: I: Dir. Kesehatan & Gizi Masyarakat, Bappenas II: Dir. Bina Gizi, Kemkes Anggota: Berasal dari unsur Pemerintah Diatur Ketua Tim Pengarah
Kelompok Kerja • Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas dapat membentuk Kelompok Kerja • Anggota Kelompok Kerja terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha • diatur Ketua Tim Teknis
Sekretariat • Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas diperbantukan sebuah Sekretariat • Sekretariat dilaksanakan secara fungsional oleh salahsatu unit kerja dilingkungan Kem. PPN/Bappenas • Diatur Menteri PPN/Ka Bappenas
Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan 25
Gugus Tugas...(2) Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Daerah Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi mengacu pada rencana dan program kerja yangn disusun oleh Gugus Tugas. Dalam melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, LSM, media massa, pelaku usaha, dan anggota masyarakat.
26
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Ketua Gugus Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setidaknya 1x dalam setahun, atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Gubernur, Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing kepada Ketua Gugus Tugas setidaknya 1x dalam setahun, atau sewaktu-waktu jika diperlukan (tembusan ke Mendagri).
Pendanaan
Pendanaan bagi pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan perundangundangan.
27
4.
INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF
28
SASARAN GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI ( pencapaian pada tahun 2025)
1. Menurunkan proporsi anak balita yang stunting sebesar 40 persen 2. Menurunkan proporsi anak balita yang menderita kurus (wasting) kurang dari 5 persen. 3. Menurunkan anak yang lahir berat badan rendah sebesar 30 persen 4. Tidak ada kenaikan proporsi anak yang mengalami gizi lebih 5. Menurunkan proporsi ibu usia subur yang menderita anemia sebanyak 50 persen 6. Meningkatkan prosentase ibu yang memberikan ASI ekslusif selama 6 bulan paling kurang 50 persen
29
Kerangka Pikir Penyebab Masalah Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)
Penanganan masalah gizi merupakan upaya lintas sektor untuk mengatasi penyebab langsung, tidak langsung, dan akar masalah melalui upaya intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif 30
CIRI KHUSUS KEGIATAN GERAKAN 1000 HPK Penguatan intervensi gizi bersifat spesifik yang masih belum optimal pelaksanaannya, Peningkatan intervensi gizi bersifat sensitif yang memerlukan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan. Setiap kegiatan yang dilakukan harus memiliki nilai tambah dan sesuai kebutuhan (demand driven),
Dilakukan secara lintas sektor, terpadu, dan efisien Memiliki dampak yang luas, dan Memungkinkan berbagai pemangku kepentingan bekerja bersama dan berkesinambungan. 31
JENIS INTERVENSI DALAM GERAKAN 1000 HPK
INTERVENSI GIZI SPESIFIK Upaya-upaya untuk mencegah dan
mengurangi gangguan secara langsung. Kegiatan ini pada umumnya
dilakukan oleh sektor kesehatan. Kegiatannya antara lain berupa
imunisasi, PMT ibu hamil dan balita, monitoring pertumbuhan balita di Posyandu. Sasaran : khusus kelompok 1.000
HPK (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak 0-23 bulan). Kontribusi: 30%
INTERVENSI GIZI SENSITIF Upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung. Berbagai kegiatan pembangunan pada umumnya non-kesehatan. Kegiatannya antara lain penyediaan air bersih, kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan kesetaraan gender. Sasaran: masyarakat umum, tidak khusus untuk 1000 HPK. Kontribusi: 70%
32
JENIS INTERVENSI DALAM GERAKAN 1000 HPK (2) Intervensi Gizi Sensitif
Intervensi Gizi Spesifik I.
II.
III.
Ibu Hamil Suplementasi besi folat Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK) Penanggulangan kecacingan Suplemen kalsium Pemberian kelambu dan pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria
No
Kegiatan
1
Penyediaan air bersih dan sanitasi
2
Ketahanan pangan dan gizi
3
Keluarga Berencana
Ibu Menyusui Promosi menyusui Komunikasi perubahan perilaku untuk memperbaiki pemberian makanan pendamping ASI
4
Jaminan Kesehatan Masyarakat
5
Jaminan Persalinan Dasar
6
Fortifikasi Pangan
Bayi 0-23 Bulan Suplementasi zink Zink untuk manajemen diare Suplemen vitamin A Pemberian garam iodium Pencegahan kurang gizi akut Pemberian obat cacing Fortifikasi besi dan kegiatan suplementasi Pemberian kelambu
7
Pendidikan gizi masyarakat
8
Intervensi untuk remaja perempuan
9
Pengentasan Kemiskinan
33
INTERVENSI GIZI SENSITIF: Pengarusutamaan Pembangunan Gizi pada Lintas Sektor
Ketahanan Pangan dan Gizi
Air Bersih & Sanitasi
Remaja Perempuan
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Pendidikan Gizi Masyarakat
Penanggulangan Kemiskinan
Keluarga Berencana
34
Penyebaran informasi gizi
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
Upaya preventifpromotif, kuratifrehabilitatif penanganan masalah gizi
KOMUNIKASI & INFORMATIKA
KELAUTAN & PERIKANAN Produksi perikanan nasional, gerakan gemar makan ikan
Penanganan masalah gizi pada keluarga miskin
DUNIA USAHA
Ketersediaan makanan di rumah tangga, jumlah dan jenis asupan gizi.
PERTANIAN
PERBAIKAN GIZI
SOSIAL
KESEHATAN
PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
Akses masyarakat untuk memperoleh makanan bermutu dengan harga terjangkau
AGAMA
PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
Pengetahuan dan persepsi tentang pemilihan makanan, jumlah dan gizi yang seimbang.
MASALAH GIZI TIDAK SAJA DIPANDANG SEBAGAI MASALAH KESEHATAN, TETAPI TELAH MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA
5.
PENUTUP
36
PENUTUP • Gizi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional kondisi kekurangan gizi akan berakibat pada rendahnya tingkat produktivitas SDM. • Upaya perbaikan gizi dapat menurunkan angka kemiskinan penduduk dan kematian anak, sehingga dapat menunjang terciptanya SDM yang sehat, cerdas, dan produktif. • Fokus penanganan masalah gizi terutama dalam mengurangi stunting, dititikberatkan dalam kerjasama pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan. Pemangku kepentingan terdiri dari unsur-unsur: Pemerintah, LSM, organisasi profesi, akademisi, media massa, dunia usaha, masyarakat, dan mitra pembangunan internasional. 37
www.themegallery.com
