Ganes Hari Saputro F

TUGAS AKHIR PROSEDUR PENGELOLAAN KREDIT KEPADA NASABAH YANG MENGEDEPANKAN ASAS PRUDENTIAL BANKING (STUDI KASUS PD. BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN)

Tugas Akhir Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Ahli Madya pada Program DIII Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

Ganes Hari Saputro F.3607052

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN PERBANKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi diperlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai pembangunan tersebut, karena pembangunan sangat memerlukan tersedianya dana. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat diperlukan. Menurut Undang – Undang No 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan.

Sedangkan menurut SK Menteri Keuangan RI No 729 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan perhimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Pendapat lain mengatakan, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan dengan asset nonfinansial atau asset riil (Dahlan Siamat 1995:5). Sedangkan menurut Syarif Wijaya, lembaga keuangan adalah lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. Menurut Kasmir, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan,

menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Dengan demikian dapat dipahami lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Dalam keberadaannya dalam pembangunan ekonomi, lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sebagai berikut (Yeager dan Seitz 1989:5) :

1.

Pengalihan asset (asset transmutation) : Lembaga keuangan memiliki asset dalam bentuk “janji-janji untuk membayar” atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana asset tersebut diperoleh dari simpanan tabungan masyarakat. Dengan demikian lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu asset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu tersebut disebut transmutasi kekayaan atau asset transmutation.

2.

Likuiditas (liquidity) :

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa tabungan, deposito, giro, dan lain sebagainya. Produk-produk tersebut mempunyai masing-masing tingkat likuid yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan danya sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhannya.dengan demikian, lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan sebaliknya. Dengan demikian lembaga keuangan secara bersamaan menyalurkan likuiditas kepada pihak yang memerlukan tambahan likuiditas, dengan cara menyalurkan dana dari pihak yang mengalami kelebihan likuiditas. 3.

Alokasi pendapatan (income allocation) : Dalam kenyataanya di masyarakat banyak orang yang membutuhkan dana pada saat yang akan datang dengan mereka akan pensiun maka pendapatan akan berkurang. Untuk itu maka mereka mengalokasikan dananya dengan menggunakan jasa yang disediakan oleh lembaga keuangan.

4.

Transaksi (transaction) : Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menyediakan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter dalam ekonomi moneter, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Transaksi keuangan selalu diperlukan baik secara langsung dalam jual beli barang jadi, maupun dalam transaksi jual beli bahan mentah dan setengah jadi dalam proses produksi. Produk-produk yang dikeluarkan oleh

bank dan lembaga bukan bank (giro, tabungan, deposito, dan saham) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Adapun fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari empat aspek, yaitu (Frianto Pandia 2005:1) : a) Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi-sisi jasa-jasa penyedia finansial jasa-jasa yang disediakan lembaga keuangan harus didasari pada prinsipprinsip perbankan. b) Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan, lembaga keuangan berfungsi sebagai bagian yang terintregasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral, deposito. c) Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter, lembaga keuangan berfungsi menciptakan uang. d) Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansial, lembaga keuangan berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintregasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem moneter.

Melihat fungsi dan peranan lembaga keuangan yang sangat jelas maka tidak mungkin lembaga keuangan sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi, dengan adanya lembaga keuangan maka pertumbuhan perekonomian di Indonesia akan mengalami kemajuan yang sangat baik. Maka dari itu sangat diharuskan peranan dan fungsi lembaga keuangan dijalankan dengan sungguhsungguh agar partumbuhan perekonomian di Indonesia akan semakin baik lagi.

Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan di Indonesia berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya deposito, giro, dan tabungan. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus pada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Dalam hal ini juga ada perbandingan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Kegiatan

Penghimpunan dana

Penyaluran dana

Lembaga Keuangan Bank 1. Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, giro, deposito)

2. Secara tidak langsung dari masyarakat ( kertas berharga, penyertaan, kredit dari lembaga lain 1. Untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi 2. Kepada badan usaha dan individu 3. Untuk jangka pendek, menengah dan panjang

Bukan Bank 1. Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan, kredit dari lembaga lain.

1. Terutama untuk tujuan investasi 2. Terutama kepada badan usaha 3. Terutama untuk jangka menengah dan panjang

Meskipun pada tabel 1.1 menunjukkan adanya perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non bank, dengan adanya perbedaan tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai keuangan. Dengan adanya perbedaan maka masyarakat bisa membedakan lembaga keuangan yang tepat guna menginvestasikan dananya untuk masa depan. Maka dari itu masyarakat harus lebih teliti dalam menentukan lembaga keuangan yang tepat.

Lembaga keuangan ada dua yaitu bank dan bukan bank. Menurut UndangUndang No 7 Tahun 1992 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Bank menurut Undang-Undang Perbankan dibedakan menjadi dua jenis yaitu bank umum dan BPR, bank umum didefinisikan oleh Undang-Undang No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) didefinisikan oleh Undang-Undang No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun lembaga keuangan bukan bank di Indonesia terdiri dari : Asuransi, Leasing, Pembiayaan Konsumen, Pegadaian, Anjak Piutang, Modal Ventura, Kartu Plastik, Dana Pensiun, Pasar Modal. Secara umum funsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut (Sigit 2006:9) :

1.

Agent of trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan dasar kepercayaan. Masyarakat yakin bahwa dan yang mereka simpan tidak akan digunakan oleh pihak bank. Sebaliknya juga pada pihak bank saat menyalurkan dana kepada masyarakat juga dilandasi dengan dasar kepercayaan.

2.

Agent of development Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi dan semua kegiatan tersebut tidak lepas dari penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3.

Agent of services Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Dengan melihat fungsi dan peran lembaga keuangan khususnya perbankan optimal dalam menumbuh kembangkan perekonomian di Indonesia, maka dari itu harus adanya dorongan dari pemerintah dengan lebih mengoptimalkan semua jasa perbankan yang ada, misalnya bank. Dengan itu maka perbankan terutama bank dalam menjalankan sistemnya harus juga memperhatikan tigkat kesehatan bank itu sendiri agar dalam menjalankan kebijakannya berjalan dengan baik dan dapat dikatakan bank yang sehat (Andri Soemitra, 2009:52).

Dengan melihat pembagian lembaga keuangan bank ada dua, diantaranya adalah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) merupakan sebuah lembaga keuangan yang dibentuk dan diawasi oleh pemerintah serta bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan, ataupun bentuk lain yang sejenis serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat, khususnya bagi pengusaha kecil dan ekonomi lemah dalam bentuk kredit. Namun dalam banyaknya penyaluran kredit, haruslah juga memperhatikan besarnya dana simpanan masyarakat yang terdapat pada bank tersebut. BPR dididrikan dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan taraf hidup rakyat.

Sebagai pelaksanaan UU No 7 Tahun 1992 jo UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dalam rangka pemberdayaan ekonomi di pedesaan maka diwilayah Propinsi Jawa tengah didirikan suatu perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. PD.BPR.Djoko Tingkir Kabupaten Sragen merupakan salah satu BPR

milik Pemerintah Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka mempertinggi taraf hidup rakyat dengan fungsi menunjang pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam beberapa hal ternyata PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen memiliki nilai lebih bila dibandingkan dengan bank umum yang ada di Sragen, sehingga lebih disukai oleh nasabah diwilayah kota Sragen. Di antara kelebihan PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen ialah prosedur pemberian kreditnya yang mudah dan cepat. Masyarakat Sragen dapat mengajukan permohonan yang ada, apabila kredit telah disetuji berarti pihak kreditur telah bersedia melepaskan sebagian hartanya yang dikuasai oleh debitur (nasabah). Dan apabila pemberian kredit dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, maka kemungkinan resiko terjadi kredit bermasalah dapat diperkecil oleh pihak PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen juga melayani deposito dan tabungan serta produk perbankan lainnya kepada masyarakat Sragen dan sekitarnya dengan memberikan pelayanan yang sama seperti pada bank – bank umum.

Berdasarkan beberapa argumentasi tersebut penulis ingin mengungkapkan permasalahan–permasalahan yang berhubungan dengan perkreditan dan menyusun tugas akhir dengan judul “ PROSEDUR PENGELOLAAN KREDIT YANG MENGEDEPANKAN ASAS PRUDENTIAL BANKING (Studi Kasus PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen).

B. Perumusan Masalah Perumusan masalah ini dimaksudkan penulis untuk melakukan evaluasi secara cermat dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip suatu laporan yang ilmiah.

Dengan perumusan masalah ini diharapkan dapat diketahui obyek-obyek yang dibahas, serta bertujuan agar pemaparan tulisan dan ruang lingkup laporan terbahas dan terarah pada hal-hal yang ada hubunganya dengan masalah yang dibahas. Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan permasalahnnya sebagai berikut : 1) Bagaiaman prosedur pengelolaan kredit pada PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen? 2) Apakah prosedur pengelolaan kredit pada PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen telah mengedepankan asas prudential banking dan bagaimana keefektivitasannya? 3) Bagaimana kebijakan manajemen PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen pada saat terjadi kredit bermasalah? C. Tujuan Adapun tujuan penyusunan laporan Tugas Akhir pada PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen adalah sebagi berikut : 1) Mengetahui penerapan prosedur pengelolaan kredit di PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. 2) Mengetahui apakah prosedur pengelolaan kredit pada PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen sudah mengedepankan asas prudential banking yang efektif. 3) Untuk mengetahui kebijakan yang diberikan dalam mengatasi kredit bermasalah.

D. Manfaat 1) Bagi Penulis a) Dapat menambah pengetahuan ilmiah dan sumber informasi mengenai masalah-masalah tentang penerapan prosedur pengajuan kredit di PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. b) Dapat menambah penetahuan dan wawasan dalam menerapkan ilmu yang didapat dalam perkuliahan dengan dunia kerja. 2) Bagi Bank a) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. b) Dapat dijadikan referensi bagi manajemen PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen dalam menjalankan aktifitas bank khususnya dalam manajemen perkreditan. 3) Bagi Peneliti Selanjutnya Dapat menjadi sumber informasi dan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih komplek. E. Metode Penelitian 1) Survei Survei adalah cara memperoleh data dengan pengamatan secara di tempat yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti melakukan surve di PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen.

2) Ruang Lingkup Penelitian Dalam penelitian ini hanya diamati sampai pada suatu daerah saja yaitu Kabupaten Sragen terutama lingkungan Kecamatan Sragen Kota. Lokasi yang dipilih adalah PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. 3) Jenis dan Sumber Data Data merupakan keterangan – keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. a) Data Intern Yaitu data yang dikumpulkan oleh suatu organisasi mengenai kegiatan organisasi tersebut dan hasilnya digunakan untuk keperluan organisasi tersebut (Soeratno, 1993 : 74) b) Data ekstern Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber di luar perusahaan, data ekstern dibagi ke dalam data primer dan data sekunder (Soeratno, 1993 : 75) i. Data Primer Adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau yang menggunakan. Sumber data primer dalam penelitian ini langsung diperoleh peneliti dari PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. ii. Data Sekunder Adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Sumber data sekunder diperoleh dari buku,

laporan penelitian, maupun literatur-literatur yang lain sesuai dengan penelitian. Sumber data sekunder diperoleh peneliti dari kepustakaan di PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. 4) Teknik Pengumpulan Data a) Metode Wawancara Yaitu metode pengumpulan data dengan wawancara secara pada pihak PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen terutama menyangkut tentang prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PD. BPR. Djoko

Tingkir

Kabupaten

Sragen

kepada

nasabah

yang

mengedepankan asas prudential banking. b) Metode Observasi Yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. c) Metode Dokumentasi Yaitu

metode

pengumpulan

data

dengan

cara

menggunakan

dokumentasi-dokumentasi atau catatan tertulis yang di dapat dari perusahaan yang berkaitan langsung dengan identitas subyek penelitian. Hal ini peneliti melakukan dokumentasi langsung di PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. 5) Teknik Pembahasan Pembahasan Deskreptif Analisa ini berisi tentang pembahasan secara deskriptif mengenai surve yang di lakukan peneliti di PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen.

Analisa ini tidak perlu menggunakan perhitungan matematis dan peneliti hanya melihat dari hasil pengamatan langsung dan surve langsung nasabah di PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. Dengan hasil pengamatan tersebut peneliti langsung menungangkannya ke dalam penelitiannya mengenai prosedur pemberian kredit di PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perbankan dan Bank 1. Pengertian Perbankan

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 mengatakanan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian. Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

2. Pengertian Bank

Lembaga keuangan perbankan di Indonesia merupakan lembaga keuangan yang dominant dan telah mengalami perkembangan sejak dikenalnya Undang-Undang No 14 Tahun 1967 dan Undang-Undang No 13 Tahun 1968 tentang Perbankan.

Kemudian keluar Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut GM. Verry Stuart, seperti dikutip oleh O.P Simorangkir (1990:17)

dalam

bukunya

Dasar-Dasar

dan

Mekanisme

Perbankan

mendefinisikan pengertian Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memeberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Menurut Muchdarsyah Sinungan (2000:3) dalam bukunya Manajemen Dana Bank, memberikan pengertian Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang penting peranannya dalam masyarakat dengan usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang. Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai (Sigit 2006:9) :

a). Agent of trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan dasar kepercayaan. Masyarakat yakin bahwa dan yang mereka simpan tidak akan digunakan oleh pihak bank. Sebaliknya juga pada pihak bank saat menyalurkan dana kepada masyarakat juga dilandasi dengan dasar kepercayaan.

b). Agent of development Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi dan semua kegiatan tersebut tidak lepas dari penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah pembangunan perekonomian suatu masyarakat. c). Agent of services Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Menurut Undang-Undang pokok Perbankan No 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998, bank dikategorikan menjadi dua jenis yaitu : Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-

kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah (Andri Soemitro, 2009:84) : a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan / dalam bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. b) Memberikan kredit. c) Menerbitkan surat pengakuan utang. d) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. e) Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. f) menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Adapun kegiatan yang merupakan larangan bagi bank umum adalah : a) Melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta kecuali penyertaan modal sementara umtuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. b) Melakukan usaha perasuransian. c) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh bank umum itu sendiri. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Purnamawati dan Badrudin (1998:67), keberadaan Lembaga Bank Perkreditan Rakyat ini tepat sebagai pencerminan adanya ekonomi dualistic di

Indonesia. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah (Andri Soemitro, 2009:84) : a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b) Memberikan kredit. c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka dan tabungan pada bank lain. Adapun kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR adalah : a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. c) Melakukan usaha perasuransian. d) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang sudah ditentukan. B. Pengertian Kredit Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari kata ”kredit” yang berasal dari bahasa Yunani ”credere” yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin ”Creditum” yang berarti kepercayaan atau kebenaran. Kepercayaan dilihat dari sisi bank adalah suatu keyakinan bahwa uang yang diberikan akan dapat kembalikan tepat waktunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam akte perjanjian kredit. Keyakinan bank tentu berdasarkan suatu studi kelayakan

usaha masing-masing debitur yang akan dibiayai. Dalam prakteknya pengertian kredit berkembang lebih luas lagi, seperti berikut : 1. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 merumuskan : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 2. Kredit merupakan sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat meminjam utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pengembalian hasil keuntungan (Wijanarko, edisi kedua:63). 3. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji pembayaran akan dilakukan dan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati (Muldjono, 1996:10). 4. Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan kontra prestasi berupa bunga (Drs. Muchdarsyah Sinungan). Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima sesuatu dimana pada saat tertentu pihak penerima harus membayar pokok dan ganti rugi (opportunity cost) atas dana yang dipinjamnya. Besarnya ganti rugi (bunga) dan syarat-syarat penarikan dan atau pembayaran biasanya dituangkan dalam bentuk akte perjanjian kredit.

1. Jenis-jenis kredit Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkrditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai sifat , antara lain (Muldjono, 1996) : a. Kredit dilihat menurut sifat penggunaan. 1). Kredit Konsumtif Merupakan kredit yang digunakan oleh peminjam untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga kredit ini tidak bernilai jika ditinjau dari segi kegunaan uang, tetapi hanya membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2). Kredit produktif Kredit ini merupakan kredit yang digunakan oleh peminjam untuk peningkatan kegiatan usahanya baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. b. Kredit dilihat menurut jangka waktunya. 1). Kredit jangka pendek Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 Tahun atau paling lama 1 Tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 2). Kredit jangka menengah Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 Tahun, biasanya digunakan untuk investasi. 3). Kredit jangka panjang.

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 Tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang. c. Kredit dilihat menurut keperluannya. 1). Kredit produksi atau eksploitasi Yaitu kredit yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kegiatan

produksinya

baik

peningkatan

kuantitatifnya

maupun

kualitatifnya. 2). Kredit pedagangan Kredit yang digunakan untuk perdangan, biasanya untuk membeli barang dagangan dan pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen yang akan membeli barang dalam jumlah besar. 3). Kredit investasi Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas. d. Kredit dilihat menurut status badan hukum debiturnya. 1). Kredit korporasi Yaitu kredit yang badan hukum debiturnya korporasi, kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk menambah modal kerja dan memperluas usaha. 2). Kredit peorangan Yaitu kredit yang badab hukum debiturnya perorangan, kredit yang diberikan perorangan dan bertanggung jawab atas nama individu.

e. Kredit dilihat menurut sektor ekonomi. 1). Kredit sektor pertanian, perkebunan, dan sarana pertanian meliputi : a). Pertanian tanaman pangan. b). Pertanian tanaman perkebunan. c). Perikanan. d). Peternakan. e). Kehutanan dan pemotongan kayu. g). Perkebunan. 2). Kredit sektor pertambangan meliputi : a). Minyak dan gas bumi. b). Bijih logam. c). Batubara. d). Barang tambang lainnya. 3). Kredit sektor perindustrian meliputi : a). Industri makanan, minuman, dan tembakau. b). Industri makanan ternak dan ikan. c). Industri tekstil, sandang dan kulit. d). Industri kertas, hasil kertas, percetakan dan penerbitan. e). Industri kayu dan hasil kayu. f). Industri pengolahan limbah kimia. g). Industri pengolahan tambang bukan logam. 4). Kredit sektor kontruksi meliputi : a). Perumahan sederhana. b). Pasar impres.

c). Penyiapan tanah permukiman transmigrasi. d). Pencetakan sawah. e). Jalan raya dan jembatan. f). Pelabuhan. g). Imigrasi. h). Listrik. 5). Kredit sektor perdagangan, restoran, dan hotel meliputi : a) Ekspor barang, barang setengah jadi, dan barang jadi. b) Impor. c) Pembelian dan pengumpulan barang dagangan dalam negeri. d) Distribusi. e) Perdagangan eceran. f) Restoran dan hotel. 6). Kredit sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi meliputi : a). pengangkutan umum. b). Biro perjalanan. c). Pergudangan. d). Komunikasi. f. Kredit dilihat menurut jaminannya : 1). Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko atau umsecured loans. Yaitu kredit yang diberikan ”tanpa jaminan”. Di Indonesia kredit ini belum diizinkan oleh bank sentral, karena menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa ”bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun”.

2). Kredit dengan jaminan atau secured loans. Yaitu kredit yang pemberian dananya dengan memberikan suatu barang sebagai jaminan agar dapat menekan sedikit mungin kredit macet. 2. Fungsi Kredit a. Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain (Muldjono, 1996) : 1). Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. 2). Memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 3). Memperlancar arus barang dan arus uang. 4). Meningkatkan produktifitas dana yang ada. 5). Meningkatkan daya guna (utility) barang. 6). Memperbesar modal perusahaan. 7). Meningkatkan Income Perkapita (IPC) masyarakat. 8). Mengubah cara berfikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. 9). Menstabilkan ekonomi. 10).

Meningkatkan hubungan internasional.

b. Fungsi dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan kredit berfungsi sebagai berikut (Muldjono, 1996) : 1). Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Melalui kredit peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit dapat meningkatkan gairah berusaha sehingga penggunaan uang akan lebih baik secara kualitatif maupum kuantitatif. 2). Kredit sebagai jembatan meningkatkan pendapatan nasional.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengsaha dapat mengmbangkan untuk memperluas usahanya. Dengan demikian para pengusaha, pemilik modal, dan karyawan atau buruh mengalami peningkatan sehingga pendapatan nasional akan bertambah. 3). Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. Kredit

dapat

digunakan

untuk

mengendalikan

inflasi,

untuk

meningkatkan export dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka kredit dapat dikatakan sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. 4). Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal atau uang. Uang yang disimpan dibank akan lebih bermanfaat atau memiliki daya guna yang lebih jika uang tersebut diputarkan dengan memberikan pinjaman kepada debitur untuk meningkatkan kegiatan usahanya dari pada uang tersebut berada di bank tidak di kreditkan. 5). Kredit dapat meningkatkan kegunaan suatu barang. Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat meningkatkan produktifitasnya sehingga daya guna suatu barang akan meningkat serta dapat memenuhi permintaan pasar. 6). Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat akan mengatasi kekurangan modal para pengusaha yang pada akhirnya akan dapat membantu meningkatkan kegiatan usahanya. 7). Kredit dapat meningkatkan peredaran barang. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari

satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. 8). Kredit

dapat

dijadikan

usaha

untuk

meningkatkan

hubungan

internasional. Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya. 3. Tujuan Kredit a. Tujuan penyaluran kredit (Muldjono, 1996) : 1). Bagi kreditur atau bank : a). Sebagai sumber utama pendapatan bank. b). Salah satu instrumen penyangga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas bank. c). Ikut serta meningkatkan dunia usaha. d). Meningkatkan peredaran lalu lintas uang. e). Kredit

merupakan

sarana

untuk

mempertahankan

dan

mengembangkan usahanya. f). Kredit akan membantu memasarkan jasa perbankan lainnya. g). Dengan pemberian kredit akan memungkinkan para stafnya untuk mengenal kegiatan industri yang lain secara mendetail. 2). Bagi debitur : a). Sebagai penambah modal usaha. b). Memperluas lapangan pekerjaan.

c). Dapat meningkatkan hasil produksi yang mampu bersaing dengan barang-barang yang berasal dari mancanegara. 3). Bagi masyarakat : a). Dapat mengurangi kemiskinan dan pengaguran. b). Meningkatkan produktifitas hasil produksi. c). Meningkatkan pendapatan masyarakat. d). Menekan masyarakat tidak berharap pada renternir. e). Memberikan peluang seluas-luasnya kesempatan untuk berusaha. 4). Bagi pemerintah : a). Sebagai alat mengendalikan moneter. b). Sebagai alat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. c). Sebagai alat untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat. b. Tujuan utama penyaluran kredit (Sigit Triandaru, 2006) : 1). Mencari keuntungan Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama bunga yang yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya adminitrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 2). Membantu usaha nasabah Tujuan

lainnya

adalah

untuk

membantu usaha

nasabah

yang

memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3). Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang dikeluarkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. 4. Unsur-unsur kredit Unsur kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit

kalau

ia

betul-betul

yakin

bahwa

si

penerima

kredit

akan

mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. Dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut (Suyatno, 1992:15) : a) Kepercayaan Keyakinan dari pemberi pinjaman kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. b) Waktu Suatu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. c) Resiko

Suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. d) Prestasi Atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetap juga dalam bentuk barang atau jasa. Karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uang yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan. Sedangakan menurut Sigit Triandaru (2006:94), menambahkan definisi unsurunsur kredit sebagai berikut : a) Kesepakatan Disamping unsur percaya dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan

dalam

suatu

perjanjian

dimana

masing-masing

pihak

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. b) Balas Jasa Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya adminitrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasrkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. 5. Prinsip-prinsip analisa kredit Prinsip-prinsip analisa kredit dipergunakan untuk melakukan penilaian permohonan kredit, sebuah lembaga kredit harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan dan kondisi secara keselurahan dari calon

debitur didalam lembaga perbankan prinsip penilaian tersebut menggunakan asas 5C atau 6C. Menurut Muldjono (1993:11), prinsip-prinsip perkreditan yang sering disebut dengan 5C atau 6C adalah sebagai berikut : a) Conditions Yaitu situasi dan konsi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perekonomian dan kelancaran usaha calon debitur. Untuk itu maka pihak bank harus memperhatikan kondisi tersebut dan memperhatikan kondisi pemasaran usaha calon debitur serta prospek usaha kedepannya. b) Character Sebelum bank meluluskan permintaan kredit, perlu diperoleh gambaran watak pemilik perusahaan. Watak merupakan salah satu kriteria yang paling sulit untuk dianalisis, terlebih bagi mereka yang tidak ahli didalam psikologi. Dalam batas waktu tertentu watak dan kebiasaan buruk dapat disembunyikan, sehingga tidak tampak dari luar. Maka dalam pemberian kredit bank harus mempunyai keyakinan bahwa si peminjam moral, watak atau sifat pribadi yang positif dan kooperatif serta mempunyai tanggung jawab baik dalam kehidupan sebagai manusia, anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan usahanya. Untuk mengetahui karakter nasabah tersebut, pihak bank dapat menggunakan cara-cara antara lain mengnal lebih dekat, mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur dalm perbankan ataupun dengan mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak berkaitan dengan calon debitur tersebut. c) Capacity

Yaitu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang akan dilakukannya. Dengan kata lain untuk menilai calon debitur tentang kemampuan mengembalikan kredit pada tepat waktunya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sehingga pihak bank harus memperhatikan tentang perkembangan usahanya, penilaian terhadap finansialnya atau bahkan menilai latar belakang para pengurus perusahaan calon debitur. d) Capital Yaitu jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon debitur. Pihak bank harus mengetahui pertimbangan antara jumlah modal sendiri dengan utangnya. Untuk itu harus menganalisis laporan keuangan tentang likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan calon debitur tersebut. e) Collateral Yaitu jumlah aktiva barang jaminan yang diserahkan sebgai barang jaminan atas kredit yang diterimanya. Sehingga pihak bank harus meneliti kepemilikan barang jaminan tersebut untuk menjadikan uang dalam waktu singkat. f) Constraint Yaitu hambatan-hambatan atau batasan-batasan yang tidak memungkinkan sesorang melakukan bisnis disuatu tempat. Adapun teori lain untuk menganalisa kredit selain menggunakan 5C atau 6C, hal ini dengan menggunakan prinsip 5P. Menurut Sigit Triandaru (2006:11) menjelaskan prinsip 5P sebagai berikut : a) People

Merupakan penilaian terhadap calon debitur termasuk orang atau lembaga yang mendukung kegiatan usahanya, seperti mitra usaha, penyandang dana, pemasok juga pelanggan yang dianggap penting. b) Purpose Merupakan penilaian terhadap tujuan permohonan kredit calon debitur yang diajukan kepada bank agar penggunaan kredit tersebut terarah, aman produktif, membawa manfaat bagi debitur, masyarakat, bank serta pengembangan daerah. c) Payment Merupakan penilaian terhadap sumber-sumber dana primer maupun sekunder untuk mengetahui proporsi pelunasan kredit sebagai bahan penetapan kebijakan baik oleh debitur maupun bank. d) Protection Sebagai antisipasi terjadinya one prestation atau kegagalan dalam pelunasan kredit perlu adanya penilaian agunan yang mungkin bisa dikuasai dengan pengikatan yuridis sesuai ketentuan yang berlaku. Juga kemungkinan bekerjasa sama dengan lembaga penjaminan kredit. e) Perspective Seperti Condition dalam prinsip 5C, yang dimaksud dengan Perspective adalah penilaian terhadap kemampuan usaha dalam mengikuti kondisi perekonomian termasuk keuangan dan fiskal pada masa depan. Sedangkan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam analisa kredit adalah (Drs. Thomas Suyatno CS, 1992:63) : a) Melakukan penyidikan terhadap calon debitur, yang meliputi :

1) Wawancara dengan calon debitur. 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah, baik data intern maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informsi antar bank dan pemeriksaan pada daftar hitam atau daftar kredit macet. 3) Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya. 4) Penyusunan laporan mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. b) Meneliti dan memeriksa keadaan usaha atau perusahaanya. c) Meneliti

keadaan

keuangan

calon

debitur,

posisi

maupun

perputarannya. Disamping menggunakan prinsip 5C atau 6C dan 5P, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek yang dinilai adalah sebagai berikut (Kasmir, 2004:107): a) Aspek yuridis atau hukum Yang kita nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui

siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya adalah seperti : - Surat Ijin Usaha Industri (S.I.U.I) untuk sektor industri - Surat Ijin Usaha Perdagangan (S.I.U.P) untuk sektor perdagangan - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - Keabsahan surat-surat yang dijaminkan misalnya sertifikat tanah. - Serta hal-hal yang dianggap penting lainnya. b) Aspek pemasaran Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah : - Pemasaran produknya minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu. - Rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang. - Peta kekuatan pesaing yang ada. - Prospek produk secara keseluruhan. c) Aspek keuangan Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu hendaknya dibuatkan cash flow daripada keuangan perusahaan. Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kreteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain :

- Rasio-rasio keuangan. - Payback period. - Net Present Value (NPV) - Profitability Indek (PI) - Internal Rate Or Return (IRR) - Break Even Point (BEP) d) Aspek teknis atau operasi Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, lay out ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis yang digunakan. e) Aspek manajemen Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumberdaya manusia yang

dimiliki

serta

latar

belakang

pengalaman

sumber

daya

manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya. f)

Aspek social ekonomi Menganalisa dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti : - Meningkatkan ekspor barang. - Mengurangai pengangguran atau lainnya. - Mengingkatkan pendapatan masyarakat. - Tersedianya sarana dan prasarana. - Membuka isolasi daerah tertentu.

g) Aspek AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan)

Menyangkut analisa terhadap lingkungan baik darat, air atau udara baik faktor-faktor sumber dana maupun alokasi memegang peranan yang sama pentingnya didunia perbankan. Penentuan bunga sumber dana akan sangat berpengaruh terhadap bunga alokasi dana yang akan diberikan, dalam hal ini hanya dikhususkan kepada alokasi dana yang paling utama dan paling penting bagi dunia perbankan. 6. Jenis-jenis jaminan Jaminan adalah penyerahan kekayaan dari debitur kepada kreditur sebagai penyertaan kesanggupan seseorang untuk menanggung kembali suatu hutang (Suyatno, 1998). Jaminan perkreditan dapat dilihat dari berbagai sudut antara lain (Muldjono, 1996). a) Dari pemilik barang itu sendiri : 1). Dapat berupa kekayaan dari debitur yang bersangkutan. 2). Dapat berupa kekayaan dari pihak ketiga lainnya yang digunakan untuk mengambil kredit. b) Dari status kekayaan tersebut didalam suatu perusahaan : 1). Dapat sebagai current assets, antara lain berupa piutang, stock atau persediaan. 2). Dapat juga sebagai fixed assets, yaitu kekayaan atau alat produksi dari debitur yang bersangkutan seperti tanah, bangunan, alat-alat produksi, dan alat transportasi. c) Dari wujud barang jaminan itu sendiri :

1). Jaminan yang berupa tangible assets yaitu barang-barang yang ada wujudnya secara fisik. 2). Jaminan dalam bentuk intangible assets yaitu jaminan kredit yang tidak ada wujudnya ecara fisik. d) Dari fungsinya didalam kegiatan perkreditan : 1). Jaminan utama, barang yang diperoleh dari kredit yang dijaminkan. 2). Jaminan tambahan, barang jaminan lainnya dengan maksud sebagai tambahan alat pengaman. e) Dari jumlah kreditur : 1). Jaminan tunggal, suatu kekayaan hanya ada pengikatan jaminan dengan satu bank saja. 2). Jaminan gabungan, diikat sebagai barang jaminan oleh beberapa kreditur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh masing-masing kreditur yang bersangkutan. f) Dari kestabilan nilai jaminan : 1). Akan mengalami penurunan nilai rupiahnya dari waktu ke waktu. 2). Akan mengalami kenaikan nilai rupiahnya dari waktu ke waktu. 3). Dari penguasaan barang jaminan : 4). Secara fisik dikuasi oleh bank dan disimpan digudang. 5). Secara fisik dikuasi dan digunakan kembali oleh pihak debitur. g) Dari resiko barang jaminan : 1). Kekayaan yang mengandung resiko tinggi. 2). Kekayaan yang mengandung resiko. h) Dari sudut yuridis :

1). Jaminan kebendaan, dibagi atas : i. Benda bergerak, mempunyai ciri-ciri yang sifatnya tidak bergabung dengan tanah (misalnya: hak atas surat berharga). ii. Benda tidak bergerak, mempunyai ciri-ciri yang tidak bergerak (misalnya: tanah, bangunan), ditentukan oleh Undang-Undang (misalnya : hak guna bangunan), BPKB atau bukti pemilik kendaraan bermotor, deposito dimana bagia kredit dari bank yang memberi pinjaman memblokir deposito bank lain milik debitur. 2). Jaminan bukan kendaraan : Antara lain brotoght avalist yaitu suatu perjanjian dimana pihak ketiga menyanggupi kepada pihak berpiutang bahwa ia menyanggupi pembayaran suatu utang apabila orang yang berhutang tidak menepati janji. 7. Pengawasan Kredit Pengertian pengawasan kredit adalah salah satu kegiatan manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan bank dalam bentuk yang lebih baik dan efisien. Hal ini guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakankebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan adminitrasi perkreditan yang benar (Muldjono, 1996:462). Tujuan dilakukan pengawasan kredit adalah (Muldjono, 1996) : a) Untuk menghindari penyelewengan baik dari oknum-oknum ekstern bank maupun intern bank.

b) Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data adminitrasi dibidang perkreditan serta penyusunan dokumen adminitrasi dibidang perkreditan yang lebih baik. c) Untuk memajukan efisiensi didalam pengelolaan dan tata laksana untuk dibidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada. 8. Penggolongan kualitas kredit Kualitas kredit dibagi dalam 5 kelompok yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pengaturan kualitas kredit tersebut terdapat pada Surat Keputusan Direksi Perbankan Bank Indonesia No 23/68/KEP/DIR tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva. Peraturan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu dengan Surat Keputusan Direktur Bnk Indonesia No 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif, dan terakhir dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal Kualitas Aktiva Produktif. Penggolongan kualitas kredit, menurut Pasal 4 Surat Keputusn Direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR, yaitu sebagai berikut : a) Lancar (pass), yaitu apabila memenuhi kriteria : - Pembayaran angsuran pokok dari atau bunga tepat. - Memiliki mutasi rekening yang aktif. - Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral). b) Dalam perhatian khusus (special mention), yaitu apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga belum melampaui 90 hari. - Kadang-kadang terjadi cerukan. - Mutasi rekening relatif rendah. - Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan didukung oleh pinjaman baru. c) Kurang lancar (substanding), yaitu apabila memenuhi kriteria : - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga telah melampaui 90 hari. - Sering terjadi cerukan. - Frekuensi mutasi rekening relatif rendah. - Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari. - Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. - Dokumentasi pinjaman yang lemah. d) Diragukan (doubtful), yaitu apabila memenuhi kriteria : - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari. - Terdaji cerukan yang bersifat permanent. - Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari. - Terjadi kapitalisasi bunga. - Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e) Kredit macet - Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari. - Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. - Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. 9. Penyebab kredit macet Kredit bermasalah merupakan kondisi yang sangat ditakuti oleh setiap pegawai bank. Karena dengan adanya kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, yang selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Kondisi kinerja usaha bank yang kurang bagus akan berpengaruh secara menyeluruh terhadap upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, pemupukan modal sendiri, pengembangan usaha dan sebagainya (Martin, 1995). Menurut

Muldjono

(1993:434)

sebab-sebab

terjadinya

kesulitan

pengembalian kredit atau kredit macet dapat disebabkan berbagai masalah yang diantaranya sebagai berikut : a) Masalah intern bank, adalah : 1). Kurang ketelitian dalam menganalisis kelayakan calon debitur sebelum mendapatkan kredit. 2). Pengawasan kredit yang dilakukan kurang tepat. 3). Kurangnya pengalaman dari pejabat kredit. 4). Tidak memiliki kebijakan kredit yang sehat. 5). Adanya kepentingan pribadi dari pejabat bank.

6). Pengikatan jaminan yang kurang sempurna. b) Masalah perekonomian secara makro : Faktor eksternal penyebab kredit bermasalah karena perubahan kondisi perekonomian yang menurun atau tidak stabil, adanya perubahan peraturan, dan kemungkinan karena bencana alam. c) Masalah dari debitur : Masalah

yang

timbul

dari

faktor

debitur

atau

nasabah

kurang

mempertimbangkan resiko yang terjadi, tidak kompeten, dan kurang jujurnya nasabah dalam mengikuti kondisi keuangannya. Adapun sebab-sebab kredit macet yang dikemukan oleh Suharno dalam bukunya analisa kredit (2003:102) mengatakan sebab-sebab kredit macet sebagai berikut : a) Faktor internal Ada beberapa faktor intern bank yang dapat menyebabkan kredit macet antara lain : - Adanya self dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit. - Bank terlalu mengejar target. - Petugas bank terlalu menfokuskan terhadap jaminan. - Bank terlambat mencairkan pinjaman. - Terlalu kecil atau terlalu besar memberikan kredit. - Debitur memperoleh kata belece dari pejabat yang lebih tinggi baik dari top menejemen bank itu sendiri atau dari pejabat pemerintahan yang berkuasa. - Kurangnya pengetahuan teknis para pengelola kredit.

- Pengelola kredit tidak tegas dan lemah dalam melakukan monitoring penggunaan kredit. - Kurang baiknya manajement information sistem yang ada di bank tersebut. - Lemahnya monitoring terhadap penggunaan kredit. - Adanya sikap yang ceroboh, dan mengampangkan dari pengelola kredit. b) Faktor ekstenal Ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap penyebab kredit macet antara lain sebagai berikut : - Kebijakan pemerintahan (sosial, politik, ekonomi) yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan. - Terjadinya bencana alam, kerusuhan yang merusak atau menghancurkan usaha debitur. - Itikad buruk dari debitur. - Pemalsuan usaha. - Manggunakan agunan atau jaminan milik pihak ke III. - Debitur melarikan diri. - Mis manajemen. - Tersangka pihak pidana. - Adanya tekanan yang dilakukan oleh penguasa (kredit tuntas). - Jaminan yang tidak maretable, sehingga sulit dilakukan likuidasi pada saat kredit macet. 10. Penyelamatan kredit bermasalah

Rencana tidak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah jika diperkirakan prospek usaha masih baik adalah dengan cara 3R, yaitu (Taswan, 2005:475) : a) Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya yang meliputi ; - Perubahan grace periode. - Perubahan jadwal pembayaran. - Perubahan jangka waktu. - Perubahan jumlah angsuran. b) Persyaratan kembali (Reconditoning), yaitu perubahan sebagian atau seluruhnya syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit, yang meliputi Rescheduling dan atau : - Perubahan tingkat suku bunga atau denda. - Perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga. -

Keringanan bunga atau denda.

- Perubahan/penggatian kepemilikan/pengurus. - Perubahan/penggatian nama dan atau status perusahaan. - Perubahan/penggatian nasabah/novasi. - Perubahan/penggatian agunan. c) Penataan kembali (Restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi Rescheduling dan atau : - Penambahan dana bank (suplies kredit).

- Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru. - Perubahan jenis fasilitas kredit termasuk konversi pinjaman dalam valuta asing atau sebaliknya. - Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Menurut Suharno, SE, MM (2003) dalam bukunya analisa kredit, mengemukakan upaya dalam penyelamatan kredit yang bermasalah adalah sebagai berikut : a) Reskontrukturisasi kredit, hal ini dimaksudkan untuk membantu debitur agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Reskrontruturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara : - Penurunan Tingkat bunga. - Penghapusan sebagian tunggakan bunga atau pokok. - Pemberian perpanjangan jangka waktu kredit. - Pemberian tambahan fasilitas kredit. - Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara bank pada debitur. b) Novasi kredit Novasi kredit adalah tindakan penyelamatan dengan cara pengambil alihan kredit oleh pihak ke III. Untuk itu accont officer harus melakukan analisis sebagaimana analisis debitur baru. Pada saat dilakukan novasi, secara otomatis fasilitas debitur lama dianggap telah lunas dan pihak yang mengambil alih pinjaman merupakan debitur baru. Untuk itu semua perikatan dan perjanjian asesoris harus diperbaruhi.

c) Likuidasi agunan Likuidasi agunan adalah merupakan alternatif yang terakhir yang diambil oleh pihak bank. Hal ini biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, karena tidak seluruh debitur merelakan barang yang dijaminkan disita oleh pihak bank. Hambatan tersebut dilakukan dengan melalui pengadilan. 11. Penyelesaian kredit bermasalah Selanjutnya apabila usaha penyelamatan dengan 3R atau dengan penyelamatan yang lain tersebut tidak berhasil dilakukan, maka pihak bank harus segera dilakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah agar bank tidak mengalami kerugian dengan cara, antara lain (Taswan, 2005:475) : a) Penyelesaian kredit dengan secara damai, dengan cara sebagai berikut : - Pemberian keringanan bunga untuk kredit kolektibilitas diragukan dan macet dengan pembayaran lunas ataupun angsuran. Dalam putusan persetujuan penyelesaian kredit bermasalah dengan keringanan bunga harus dicantumkan syarat batal dan kembali pada kewajiban sesuai surat utang, apabila kewajiban yang telah dijadwalkan tidak dipenuhi dengan tertib. - Penjualan agunan di bawah tangan, yaitu penyelamtan kredit secara damai dengan penjualan agunan dibawah tangan. - Penjualan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur atau barang agunan. - Penebusan sebagian atau seluruh barang agunan oleh debitur atau pemilik barang agunan. b) Penyelesaian kredit bermasalah melaui saluran hukum :

Apabila upaya penyelamatan atau penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau nasabah tidak menunjukkan itikad baiknya dalam menyelesaikan kreditnya, maka penyelesaian ditempuh melalui saluran hukum. Penyelesaian melalui saluran hukum harus didasarkan kepada keyakinan bahwa posisi bank secara yuridis kuat dan beban biaya legitas yang ringan. Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Penyelesaian kredit melalui pengadilan negeri. - Penyerahan pengurusan kredit mecat kepada BUPLN/PUPN. - Penyerahan penyelesaian kredit macet melalui kejaksaan. - Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim asuransi.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum 1. Sejarah PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN

Keberadaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir merupakan peningkatan status dari Badan Kredit Pasar, dimana secara keseluruhan Asset baik modal maupun pegawai Bank Kredit Pasar merupakan modal awal berdirinya BPR Djoko Tingkir. Hal in dilandasi dengan dasar hukum pendirian BPR Djoko Tingkir berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP 222/KM 17/1993 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Daerah BPR Djoko Tingkir, ijin ini dikeluarkan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia, dengan persyaratan yang wajib dipenuhi sebagai berikut sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang terdapat pada pasal 16 ayat 3 :

a) Susunan organisasi b) Permodalan c) Kepemilikan d) Keahlian di bidang Perbankan e) Kelayakan rencana kerja f)

Tempat kedudukan Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut tentang BPR Djoko Tingkir dinyatakan berdiri dan mulai melaksanakan operasional perusahaan tanggal 29 Desember 1993 dengan asset Rp. 208.000.000,00 dan beranggotakan 5 orang pegawai. Dan sesuai dengan ijin

usahanya Bank Perkreditan Rakyat ini menerima hanya dalam bentuk Deposito Berjangka, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Selain Surat Keputusan Menteri Keuangan juga dilandasi dengan adanya Perda Kabupaten Dati II Sragen No 7 Tahun 1992 Tentang berdirinya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Namun seiring berjalannya waktu, Perda yang ada dinyatkan perubahan dan perbaharui dengan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir. Pada prinsipnya pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir ini harus sesuai dengan asas demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya, berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah kesejahteraan rakyat banyak.

Dalam upaya mempercepat laju pertumbuhan BPR, tidak bisa lepas dari peran serta pemilik saham kaitanya dengan permodalan dan kebijakan yang diambil untuk mewujudkan BPR menjadi bank yang sehat dapat berdaya guna dan berhasil guna serta mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Utama BPR diperlukan komitmen dan pengurus untuk pemberdayaan BPR ke depan. PD.BPR.DJOKO TINGKIR sesuai dengan namanya mempunyai arti dan maksud yang tertentu. Nama ini diambil dari nama seseorang legenda jawa yang bernama Djoko Tingkir, ia adalah seorang pendekar yang

tangguh dan perkasa dalam menghadapi musuhnya, suatu hari Djoko Tingkir bersama kawan-kawannya kesulitan untuk menyeberangi sungai, namun dengan sumber daya yang terbatas dan semangat untuk mencapai tujuan yang maksimal Djoko Tingkir dan kawan-kawannya berhasil menyeberangi sungai tersebut. Dalam hal tersebut terkesan sederhana, tapi yang dilihat bukan soal menyeberangi sungai tersebut, namun suatu proses untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Hal inilah yang menjadi asal-usul mengapa BPR ini diberi nama Djoko Tingkir, ketika PD.BPR.DJOKO TINGKIR didirikan sumber daya yang ada terbatas tetapi dengan semangat dan usaha yang maksimal PD.BPR.DJOKO TINGKIR dapat mencapai hasil yang maksimal pula dari usaha kerasnya dengan profit dan asset yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan rasio efisiensi dan rasio produktivitas yang ada di dalamnya terus meningkat pula.

o Visi MEWUJUDKAN PD.BPR.DJOKO TINGKIR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

DAERAH

YANG

HANDAL

MENOPANG PADS o Misi a) Meningkatkan permodalan b) Meningkatkan sumber daya manusia c) Meningkatkan mutu pelayanan d) Meningkatkan perluasan jaringan pelayanan e) Memberikan citra terbaik

DAN

MAMPU

f)

Memberikan hasil terbaik

Maksud didirikannya PD.BPR.DJOKO TINGKIR tersebut tentulah mempunyai arti bagi Kabupaten Sragen, dimana hal ini terlihat dalam tujuan yang telah ditetapkan secara umum beserta lapangan usaha yang dijalankan seperti :

a) Memberantas lintah darat atau pelepas uang yang berada di Kabupaten Sragen. b) Membantu golongan ekonomi lemah khususnya pengusaha kecil. c) Memberi pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan dan perusahaan lainnya yang lemah ekonominya diwilayah Kabupaten Sragen seperti para karyawan, pedagang pasar, Pegawai Negeri/ABRI yang menerima pengahasilan dari kas daerah, kas negara dan kantor-kantor pembayaran gaji yang berkedudukan di Kabupaten Sragen. d) Menambah Pendapatan Asli Daerah

Untuk melaksanakan hak tersebut PD.BPR.DJOKO TINGKIR memberi pinjaman kepada pedagang yang sangat memerlukan berdasarkan kemampuan modal BPR dengan syarat, menghimpun dana dalam bentuk deposito dan tabungan, usaha lainnya dengan syarat yang ditentukan dikemudian hari tanpa turut serta dalam lalu lintas uang giral.

2. Struktur SRAGEN

organisasi

PD.BPR.DJOKO

TINGKIR

KABUPATEN

Menurut Hani Handoko (1995:169) Susunan Organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan manajemen organisasi dikelola. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, koordinasi sentralisasi atau disentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran (ukuran) satuan kerja. Bagi setiap perusahaan untuk badan usaha, struktur organisasi memegang peranan yang penting untuk menentukan garis wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing bagian agar tidak menjadi tumpang tindih dalam rangka mencapai tujuan.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi PD.BPR.DJOKO TINGKIR DEWAN PENGAWAS

SPI DIREKTUR UTAMA DIREKTUR

Struktur organisasi berdasarkan Keputusan BupatiBAGIAN No BAGIAN BAGIANdiatas ditetapkan BAGIAN BAGIAN DANA KREDIT UMUM KASIR 061/374/04/Tahun 1997 Tentang Struktur Organisasi dan TataPEMBUKUAN Kerja PD.BPR.DJOKO TINGKIR STAF STAF

KABUPATEN STAF

SRAGEN. STAF

Untuk STAF lebih

memperjelas struktur organisasi akan diuraikan tugas-tugas dari masingmasing bagian sebagai berikut :

a) Dewan Pengawas Dewan Pengawas mempunyai tugas mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan Direktur Utama. Dewan Pengawas ini berasal dari bagian BUMD, Asisten II, Sekda Kabupaten Sragen. Namur kedudukan Dewan Pengawas ini tidak melekat pada jabatan strukturalnya, sehingga meski terjadi mutasi jabatan, masih menjadi Dewan Pengawas. b) Satuan Pengawas Intern (SPI) Adapun tugas satuan pengawas intern yaitu membantu Direktur Utama di bidang pengawasan dan mempunyai tugas : 1). Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan. 2). Mengawasi pelaksanaan tata kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi. 3). Mengawasi keamanan dan ketertiban perusahaan. 4). Mengkoreksi semua laporan maupun kelengkapan adminitrasi kredit dan membubuhkan paraf pada lembar cek list. 5). Melakukan pengawasan terhadap semua karyawan perusahaan. 6). Membuat laporan Satuan Pengawas Intern lepada Bank Indonesia setiap tiga bulan sekali. 7). Melakukan penilaian kerja Kepala Bagian. c) Direktur Utama 1). Direktur Utama mempunyai tugas memimpin kegiatan-kegiatan anggaran

dasar

pendirian

PD.BPR.DJOKO

TINGKIR

KABUPATEN SRAGEN dan menjalankan pengurusan serta

pengelolaan PD.BPR.DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN sehari-hari sesuai kebijakan umum serta melakukan pengurusan dan penguasaan kekayaan PD.BPR.DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN. 2). Melakukan penilaian dan pengendalian atas semua kegiatan di PD.BPR.DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN. 3). Bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah dibuat dan perkembangan perusahaan. d) Direktur 1). Menjadi wakil dari Direktur Utama untuk lebih memperkuat kinerja perusahaan. 2). Membantu Direktur Utama dari semua kegiatan yang sudah diagendakan oleh perusahaan maupun dari bagian yang lain. 3). Melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pegawai. 4). Memberikan tugas kepada kepala bagian atas perintah dari direktur Utama. e) Bagian Dana 1). Melakukan pengembangan dana 2). Melakukan adminitrasi keluar/masuk yang khususnya tabungan dan deposito. 3). Melakukan, mengerjakan dan menyimpan segala sesuatu adminitrasi yang berkaitan dengan tabungan dan deposito. 4). Membuat nominatif bunga tabungan setiap akhir bulan.

5). Menyimpan bukti pembayaran pajak tabungan/deposito dan buktibukti lainnya berkaitan dengan keluar masuknya dana. 6). Membuat laporan yang diperlukan Bank Indonesia atau Badan Pengawas Khusus yang berkaitan dengan tabungan dan deposito. f) Bagian Kredit

Adapun tugas pokok bagian kredit adalah melakukan penyaluran dana dan pemberian kredit kepada nasabah dan mempunyai fungsi :

1). Melakukan penjelasan tentang syarat dan prosedur kredit kepada calon nasabah. 2). Melakukan penelitian syarat-syarat serta mengadakan analisis kredit. 3). Memberikan putusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya. 4). Mengusulkan kepada Direktur Utama terhadap permohonan kredit diatas kewenangannya. 5). Melakukan adminitrasi dan meneliti perjajian kredit. 6). Melakukan perencanaan kredit. 7). Melakukan penagihan dan pembinaan ke nasabah. 8). Membuat laporan ke Bank Indonesia tentang rincian kredit atau kredit yang diberikan. g) Bagian Umum 1). Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan serta pemegang penyimpan stempel surat. 2). Melakukan pengadaan peralatan atas barang untuk keperluan perusahaan.

3). Melakukan pemeliharaan barang-barang inventaris dan menyimpan surat-surat kepemilikan,sertifikat, BPKB, dan Ijin Pos Pelayanan. 4). Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepegawaian. h) Bagian Kasir

Adapun tugas pokok bagian kasir adalah melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran uang dan mempunyai fungsi :

1). Mengerjakan buku kas harian. 2). Menghitung sisa uang kas pada setiap hari. 3). Menandatangani kas harian, rincian sisa kas dan diketahui pimpinan perusahaan. 4). Menerima pemasukan dan pengeluaran uang. i) Bagian Pembukuan

Bagian pembukuan ini mempunyai tugas pokok yaitu melaksankan pembukuan dan menerima laporan dari bagian-bagian lain dan mempunyai fungsi :

1). Melakukan pembukuan dari laporan setiap hari. 2). Memasukkan laporan-laporan ke kartu pengawasan baik biaya maupun pendapatan ke masing-masing pos. 3). Membuat neraca dan laporan laba rugi harian.

4). Menyimpan dan menandatangani slip angsuran pinjaman atau buktibukti pengeluaran dan pemasukan lainnya. 3. Kepegawaian PD.BPR.DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN

Pegawai merupakan asset perusahaan dan merupakan modal dalam pengembangan perusahaan. Untuk itu diharapkan pegawai yang memiliki profesionalisme dan tingkat SDM yang berkualitas. Jumlah pegawai yang dimiliki saat ini sebanyak 36 orang, yang terdiri dari :

Tabel 3.1

Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Pekerjaan PD.BPR.DJOKO TINGKIR SRAGEN

No.

Jenis Pekerjaan

Jumlah Pegawai

1

Tenaga Adminitrasi

30 orang

2

Tenaga Satpam

3 orang

3

Sopir

2 orang

4

Cleaning Service

1 orang

Jumlah

36 orang

4. Wilayah Kerja dan Bidang Usaha PD.BPR.DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN

PD. BPR. DjokoTingkir Kabupaten Sragen wilayah kerjanya mencakup seluruh wilayah Kabupeten Sragen terdiri dari 19 kecamatan serta meliputi pasar-pasar, instansi, atau kantor dan semua sentra kegiatan ekonomi lainnya.

Sebagai

lembaga

keuangan

yang

usaha

pokokya

adalah

memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat, PD. BPR. DjokoTingkir Kabupaten Sragen berusaha menciptakan bidang usaha yang ditawarkan pada masyarakat atau nasabah, bidang usaha tersebut adalah sebagai berikut : a) Tabungan Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat pembukaan rekening tabungan : 1). Untuk nasabah perorangan membawa KTP / SIM / Paspor 2). Untuk nasabah lembaga/badan usaha/koperasi : o

KTP

o

AD / ART

o

NPWP

o

SK penunjukan bendahara/penanggung jawab keuangan.

b) Deposito Berjangka Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Syarat pembukaan deposito berjangka :

1). Fotocopy KTP yang masih berlaku 2 lembar. 2). Deposan

sanggup

menandatangani

permohonan

dan

aplikasi

deposito. 3). Sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku di PD.BPR.DJOKO TINGKIR Kabupaten Sragen. Suku bunga deposito berjangka : 1). 1 bulan 7% 2). 3 bulan 9% 3). 6 bulan 9,5% 4). 12 bulan 10% c) Setifikat Deposito Setifikat Deposito adalah sertifikat berharga yang dapat diuangkan atau bernilai nominal dan dapat dijaminkan atau sebagai jaminan pinjaman. d) Kredit Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau hasil keuntungan. Jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut : 1). Kredit Pegawai atau Karyawan Kredit pegawai/karyawan adalah kredit yang diperuntukan bagi karyawan, pegawai negeri sipil, dan ABRI/TNI. Jaminan kredit

pegawai

berupa

SK

asli.

Tingkat

bunga

kredit

pegawai

sebesar1,25%, bendahara pemegang gaji atau kepala 1%. Jangka waktu terdiri dari : a). 1 Tahun : 12 Bulan b). 1,5 Tahun : 18 Bulan c). 2 Tahun : 24 Bulan d). 3 Tahun : 36 Bulan e). 4 Tahun : 48 Bulan f). 5 Tahun : 60 Bulan g). 6 Tahun : 72 Bulan h). 7 Tahun : 84 Bulan 2). Kredit Umum Kredit umum adalah kredit yang diperuntukan bagi masyarakat umum, khususnya para pengusaha, pedagang dan petani. Jaminan kredit umum berupa hipotik, fiducia. Tingkat bunga kredit umum antara 1,25% per bulan atau 15% per tahun sampai dengan 18% per tahun. Jangka waktu maksimal 5 yahun atau 60 bulan. Besar bunga tersebut telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direktur, dimana penentuan bunga tersebut berkaitan dengan batasan dari Bank Sentral yaitu Bank Indonesia.

5. Perkembangan PD.BPR.DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN PD.BPR.DJOKO

TINGKIR

KABUPATEN

SRAGEN

mengalami

perkembangan yang sangat pesat. Dalam mengembangkan PD.BPR.DJOKO

TINGKIR KABUPATEN SRAGEN dengan peningkatan pelayanan kepada nasabah senantiasa ditingkatkan dengan cara pelayanan di pos desa-desa dan pelayanan langsung baik ke pasar maupun dengan cara jemput bola, disamping kantor PD.BPR.DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN itu sendiri. Sejalan dengan peningkatan status PD.BPR.DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN dalam mrnghimpun dana mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat meningkat, dengan adanya perkembangan peningkatan penghimpunan dana secara otomatis akan terkait dengan pelayanan kredit yang diberikan. Dalam hal ini penulis akan menerangkan perkembangan PD.BPR.DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN yang dilihat dari laporan keuangan PD.BPR.DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN yang dibandingkan dari tahun 2007 sampai tahun 2008 adalah sebagai berikut : Laporan Keuangan PD.BPR.DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN Ada banyak laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan atau badan usaha lain, tetapi yang umum digunakan adalah : a. Laporan laba rugi. b. Neraca. c. Laporan perubahan ekuitas. d. Laporan arus kas. Berikut ini adalah penjelasan keempat laporan keuangan tersebut ( laporan keuangan PD.BPR.DJOKO TINGKIR penulis sajikan pada bagian lampiran dalam tugas akhir ini). a. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan / ringkasan kegiatan operasi perusahaan selam satu periode, umumnya adalah satu tahun dan berakhir pada 31 desember xx. Untuk kepentingan terbatas, misalnya pada perusahaan publik, perusahaan dapat mengeluarkan laporan untuk 3, 6, dan 9 bulan. Dari tahun 2007 hingga 2008 laba bersih yang didapat PD.BPR.DJOKO TINGKIR mengalami kenaikan dari Rp 1.305.385.203 menjadi Rp 1.400.939.073. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja PD.BPR.DJOKO TINGKIR mengalami kenaikan. b. Neraca Pada bagian laporan neraca PD.BPR.DJOKO TINGKIR pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2007 harta yang dimiliki PD.BPR.DJOKO TINGKIR sebesar RP.62.218.475.374 nilai tersebut didapat dari jumlah aktiva lancar Rp. 61.663.315.725 dan nilai buku aktiva berwujud Rp. 555.159.649 Sumber dana untuk membiayai asset tersebut berasal dari hutang (debet) Rp. 45.337.827.685 dan total ekuitas Rp. 7.179.823.555, sedangkan untuk tahun 2008 harta yang dimiliki PD.BPR.DJOKO TINGKIR sebesar RP. 65.686.742.702 nilai tersebut didapat dari jumlah aktiva lancar Rp. 65.033.690.185,

nilai buku aktiva berwujud Rp.

507.560.453 dan rupa-rupa aktiva Rp. 145.492.064. Sumber dana untuk membiayai asset tersebut berasal dari hutang (debet) Rp. 55.305.877.860 dan total ekuitas Rp. 7.797.531.506. Jadi pada tahun 2007 hingga 2008 harta PD.BPR.DJOKO TINGKIR mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.468.267.330. c. Laporan Perubahan ekuitas

Laporan perubahan dana ditahan menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan dan deviden yang dibayarkan selama satu periode sehingga menyebabkan perubahan laba ditahan. Pada tahun 2007 hingga 2008 modal saham mengalami kenaikan dari Rp. 3.938.933.000 dan pada tahun 2008 jumlah tersebut masih sama, hal itu dikarenakan selama antara tahun 2007 sampai tahun 2008 tidak ada pemasukan apapun. d. Laporan Arus Kas Laporan arus kas PD.BPR.DJOKO TINGKIR tahun 2008 menghasilkan kas dari kegiatan operasi sebesar Rp. 2.716.978.402,00. Kas yang berasal dari kegiatan investasi Rp. 49.690.000,00 kas yang berasal dari kegiatan financing/pendanaan sebesar Rp. 2.026.076.464,60. Jika dilihat tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 arus kas dari kegiatan operasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.302.779.962 arus kas dari investasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 46.170.000 dan arus kas dari kegiatan pendanaan mengalami menunjukkan

kenaikan

sebesar

bahwa

setiap

Rp.

599.138.401,60.

kegiatan

yang

Hal

dilakukan

diatas oleh

PD.BPR.DJOKO TINGKIR dari tahun 2007 sampai 2008 selalu mengalami kenaikan yang cukup besar. Bisa dikatakan bahwa kinerja para pegawai PD.BPR.DJOKO TINGKIR sangat bagus dan selalu mengalami peningkatan. B. Prosedur Pengelolaan Kredit Kepada Nasabah Pada PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN 1. Syarat Yang Harus Dipenuhi Pemohon Kredit pada PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN

Untuk mengajukan permohonan kredit pada PD.BPR.DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN, dalon debitur harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di PD.BPR.DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN, antara lain adalah : a. Calon debitur harus mempunyai KTP asli di wilayah kerja bank, yaitu berada di Kabupaten Sragen dan sekitarnya. b. Calon debitur mendatangani formulir kredit dan perjanjian kredit yang disediakan PD.BPR.DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN. c. Calon debitur mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati calon debitur bersedia mematuhi segala syarat-syarat dan ketentuan yang terlampir dalam formulir pinjaman dan surat perjanjian kredit. Dokumen/persyaratan

yang

harus

dilampirkan

bersama

formulir

permohonan pinjaman dibedakan berdasarkan jenis kreditnya, adalah sebagai berikut : a. Kredit Umum : Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut : 1). Foto copy KTP suami istri. 2). Foto copy kartu keluarga. 3). Sertifikat Hak Asasi tanah. BPKB, Ijin Kios/Dasaran tetap, suratsurat berharga lainnya. b. Kredit Karyawan : Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut : 1). Pinjaman sampai dengan Rp 10.000.000,00 dengan syarat tertentu :

a). Surat kuasa potong gaji yang dapat direkomendasikan kepala dinas/instansi/bagian dari masing-masing unit kerja. b). Foto copy Surat Keputusan pegawai terakhir. c). Foto copy kartu pegawai. d). Foto copy TASPEN. e). Foto copy KTP suami dan istri. 2). Pinjaman >Rp 10.000.000,00 adapun tambahan persyaratan kredit antara lain: a). SK pegawai terakhir yang asli. b). Kartu pegawai asli. c). TASPEN asli. 3). Apabila tidak di penuhi pada point a dan b dapat diganti atau ditambah dengan agunan lainnya. c. Kredit Pensiunan : 1). Surat kuasa potong gaji yang dapat direkomendasikan dari kepala kantor pembayar pensiun. 2). Surat keputusan pensiun asli. 3). Foto copy karip. 4). Foto copy KTP. 2. Dokumen Yang Digunakan pada PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN Dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pemberian kredit pada PD.BPR.DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN adalah sebagai berikut :

a. Dokumen Syarat Formulir ini diisi oleh petugas bank serta mendapat pengesahan dari Kepala Desa dimana calon debitur bertempat tinggal. Formulir ini berisi tentang identitas calon debitur secara lengkap, jumlah pinjaman, keterangan usaha, dan jenis agunan yang dijaminkan untuk memperoleh pinjaman kredit. b. Surat Perjanjian Kredit (SPK) Surat ini dilampirkan pada agunan yang dijaminkan dengan materai Rp. 6000,00. surat ini digunakan untuk memperkat posisi PD.BPR.DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN apabila terjadi kredit macet. Maka apabila pelaksanaan angsuran kredit dari calon debitur tidak lancar, pihak

PD.BPR.DJOKO

TINGKIR

KABUPATEN

SRAGEN

mempunyai wewenang untuk menjual atau melelang agunan yang dijaminkan. Apabila penjualan yang diperoleh melebihi kreditnya, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada pemiliknya atau calon debitur. Dokumen ini juga terlampir Surat Pernyataan Kuasa Menjual. c. Kartu Pinjaman (KP) Kartu ini berisi tentang nama peminjam, besarnya angsuran, dan bunga yang dibayarkan. Kartu ini dibuat rangkap dua, dimana lembar pertama diaerikan kepada calon debitur dan lembar kedua diarsipkan oleh bagian kredit. Bagian kredit ini yang mencatat dalam Kartu Pinjaman apabila debitur tersebut akan mengangsur pinjamannya. d. Bukti Pengeluaran Umum (BPU 1)

Bukti ini berisi jumlah uang yang akan dibayarkan kepada debitur, apabila debitur telah disetujui sebagai penerima kredit. Bukti ini dibuat rangkap tiga, lembar pertama diberikan kepada debitur, lembar kedua diberikan kepada bagian kredit, dan lembar yang ketiga disimpan oleh bagian kasir. e. Bukti Penerimaan Umum (BPU 2) Bukti ini berisi jumlah uang yang akan dibayarkan oleh bank kepada debitur, yang isinya mengenai pembayaran adminitrasi/provisi setelah debitur tersebut disetujui sebagai penerima kredit. Bukti ini dibuat rangkap tiga, lembar pertama diberikan kepada debitur, lembar kedua diberikan kepada bagian kredit, dan lembar yang ketiga disimpan oleh bagian kasir. f. Bukti Setoran Pinjaman (BSP) Bukti ini berisi tentang jumlah uang yang akan dibayarkan debitur untuk melunasi angsuran pinjaman. Bukti ini dibuat rangkap dua, lembar pertama diberikan kepada debitur dan lembar yang kedua disimpan oleh bagian pembukuan. 3. Ketentuan-Ketentuan Kredit Yang Ada pada PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN a. Tata cara pengajuan kredit : 1). Calon nasabah mendatangani formulir permohonan kredit dan perjanjian kredit yang disediakan PD. BPR. DJOKO TINGKIR Kabupaten Sragen. 2). Menyerahkan fotocopy KTP/identitas lain rangkap 2 lembar.

3). Menyerahkan surat bukti barang jaminan serta fotocopy rangkap 2 lembar. 4). Permohonan kredit harus memiliki rekening tabungan dengan saldo terendah 2% dari kredit yang akan diterima. b. Komite Pemutusan Kredit : 1). Pemberian kredit sampai dengan Rp 5.000.000,00 diputuskan oleh kepala bagian kredit. 2). Pemberian kredit Rp 5.000.000,00 – Rp 20.000.000,00 diputuskan oleh direktur. 3). Pemberian kredit Rp 20.000.000 – Rp 100.000.000 diputuskan oleh team pemutus kredit, yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian Kredit, Kepala Bagian Dana. 4). Pemberian kredit diatas Rp 100.000.000,00 diputuskan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengurus. 4. Prosedur Pemberian Kredit pada PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit yang dilaksanakan di PD. BPR. DJOKO TINGKIR Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut : a. Calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit. Baik untuk kredit umum, kredit pegawai maupun kredit pensiunan. Untuk jenis kredit umum persyaratan yang harus dipenuhi adalah Foto copy KTP suami istri, fotocopy kartu keluarga, sertifikat Hak Asasi tanah. BPKB, Ijin

Kios/Dasaran tetap, surat-surat berharga lainnya. Untuk kredit pegawai ada dua jenis syarat yang harus dilihat dari jumlah uang yang dipinjam, untuk pinjaman sampai dengan Rp 10.000.000,00 syaratnya adalah Surat kuasa potong gaji yang dapat direkomendasikan kepala dinas/instansi/bagian dari masing-masing unit kerja, foto copy Surat Keputusan pegawai terakhir, foto copy kartu pegawai, foto copy TASPEN, dan foto copy KTP suami dan istri. Sedangkan pinjaman yang lebih dari Rp 10.000.000,00 ada syarat tambahan yaitu SK pegawai terakhir yang asli, kartu pegawai asli, dan TASPEN asli. Untuk kredit pensiunan syarat yang harus dipenuhi adalah Surat kuasa potong gaji yang dapat direkomendasikan dari kepala kantor pembayar pensiun, surat keputusan pensiun asli, foto copy karip, dan foto copy KTP. b. Setelah persyaratan tersebut diterima oleh bagian adminitrasi kredit, kemudian bagian adminitrasi kredit memberikan Formulir Permohonan Pinjaman (FPP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) kepada calon debitur tersebut untuk diisi. Selanjutnya bagian adminitrasi

memberikan

Formulir Permohonan Pinjaman (FPP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) kepada bagian analisis kredit. c. Bagian analisis kredit akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : Untuk Kredit Konsumsi, langkah yang dilakukan bagian analisis kredit adalah: 1). Mengadakan peninjauan on the spot dan mewawancarai calon debitur.

2). Membuat laporan keuangan calon debitur (jika belum ada). 3). Menganalisa laporan keuangan yang lalu,yang sedang berjalan dan proyeksi yang akan datang. 4). Menganalisis semua aspek dari calon debitur. 5). Menyelidiki karakter dan reputasi calon debitur melalui tetangga, teman sekantor, atau atasan calon debitur. Untuk Kredit Bisnis, langkah yang dilakukan bagian analisis kredit adalah: 1). Mengadakan peninjauan on the spot dan mewawancarai calon debitur. 2). Mengunjungi lokasi bisnis calon debitur. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut bagian analisis kredit melaporkan

hasilnya

serta

menyerahkan

Formulir

Permohonan

Pinjaman (FPP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) kepada Direktur. Kemudian

Direktur

melakukan otoritas

melakukan atas

otoritas,

plafon Rp.

Direktur

hanya

boleh

5.000.000,00 sampai Rp.

20.000.000,00, sedangkan plafon Rp 20.000.000,00 sampai Rp. 100.000.000,00 diotorisasi oleh team pemutus kredit yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian Kredit, Kepala Bagian Dana. Dan plafon diatas Rp.100.000.000,00 diotorisasi oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengurus. d. Apabila dalam penilaian kelayakan tersebut permohonan kredit diterima, maka bagian adminitrasi kredit perlu mempersiapkan dokumen-dokumen antara lain :

1). Kartu Pinjaman (kitir) 2). Bukti Pengeluaran Umum (BPU 1) 3). Bukti Penerimaan Umum (BPU 2) 4). Surat Perjanjian Kredit Dokumen-dokumen tersebut digunakan bagian adminitrasi kredit untuk menentukan jumlah angsuran dan jumlah pinjaman beserta bunganya. e. Bagian adminitrasi kredit mencatat dalam Kartu Pinjaman, BPU 1 rangkap 3 (lembar pertama diberikan kepada debitur, lembar kedua diberikan kepada bagian adiminitrasi kredit, dan lembar yang ketiga disimpan oleh bagian kasir) dan BPU 2 rangkap 3 (lembar pertama diberikan kepada debitur, lembar kedua diberikan kepada bagian adminitrasi kredit, dan lembar yang ketiga disimpan oleh bagian kasir). Sedangkan untuk dokumen lainnya (SPK, FPP, dan Surat Perjanjian Kredit) disimpan sendiri di bagian kredit. f. Setelah menerima BPU 1 lembar kedua, BPU 2 lembar kedua dan agunan asli kemudian bagian kasir mencairkan kredit tersebut kepada debitur. Untuk agunan asli disimpan di bagian kasir, BPU 1 dan BPU 2 dicatat dibagian pembukuan. g. Bagian pembukuan menerima dokumen BPU 1 dan BPU 2 dari bagian kasir, kemudian mencatatnya dalam jurnal umum, setelah itu BPU 1 dan BPU 2 diarsipkan berdasarkan tanggal. 5. Jaminan Kredit Untuk mengurangi resiko dalam pemberian kredit, PD. BPR. DJOKO TINGKIR Kabupaten Sragen melaksanakan asas kehatian-hatian

perbankan (prudential banking). Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat

yang

dipercayakan

masyarakat

kepadanya.

Dengan

diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank (Agus Djaja). Maka dari itu aspek jaminan adalah salah satu hal yang sangat prinsip untuk diperhatikan dalam proses pemberian kredit, sebab jaminan adalah pengamanan bagi bank jika nasabahnya tidak membayar kembali kredit yang telah diberikan. Besarnya kredit yang akan diberikan ditentukan dari hasil survei lapangan dan evaluasi kredit yang telah dilakukan termasuk penilaian atas jaminan yang diserahkan. Nilai jaminan harus lebih tinggi atau kredit yang diberikan maksimal 50% dari harga jual jaminan. Jenis jaminan kredit pada PD. BPR. DJOKO TINGKIR Kabupaten Sragen tergantung dari calon debitur itu sendiri, jenis jaminan yang ada biasanya antara lain : Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pemohon, SK asli/KarPeg, Ijin kios pasar, BPKB untuk jaminan kendaraan, dan Bilyet Deposito. 6. Menganalisis Calon Nasabah kredit di PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN Berdasarkan Prinsip 6C. Pada saat bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah atau debitur, dengan harapan uang yang telah diberikan bank kepada debitur uang tersebut kembali sesuai dengan ketentuan. Karena itu untuk

memperkecil risiko dalam memberikan kredit kepada calon debitur, maka bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut dilihat dari :

a.

Character (kepribadian) Watak, sifat, kebiasaan debitur sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur masuk ke dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya. Dan untuk memperkuat informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari orang yang berhubungan dengan calon debitur dan tetangga debitur dan relasi bisnisnya, sehingga diperoleh rekam gerak calon debitur yang meliputi tanggung jawab, komitmen, integritas dan kemauan untuk bekerja sama dengan memenuhi kewajibannya membayar angsuran. Selain itu dapat pula diperoleh dari Informasi Bank Sentral atau dengan SID (Sistem Informasi Debitur). Dan kebijakan yang dilakukan PD. BPR. Djoko Tingkir, misalnya calon debitur tersebut seorang petani, dan para account officer yang bertugas menggali data calon debitur dari keterangan warga sekitar tempat tinggal calon debitur, apakah calon debitur benar-benar orang yang dapat dipercaya, dan apakah termasuk pelaku usaha bekerja keras dan mempunyai etiket kemsyarakatan yang baik. Dari sana seorang AO bisa menilai karakter dari calon debiturnya.

b.

Capacity (kapasitas) Berhubungan

dengan

kemampuan

seorang

debitur

untuk

mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam segala aspek yang menyangkut manejemen keuangan calon debitur dan prospek perusahaan yang dijalankan oleh calon debitur dilihat pada keadaan sekarang dan keadaan yang akan datang. Dengan mengetahui hal itu maka kreditur dapat menyimpulkan kemampuan bayar calon debitur. Pengukuran capacity yang dilakukan PD. BPR. Djoko Tingkir tersebut melalui berbagai pendekatan berikut :

a. Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus.

c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank.

d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja,

sumber bahan baku, peralatan-peralatan , administrasi dan keuangan, industrial relation sampai pada kemampuan merebut pasar.

c.

Capital (modal) Dengan melihat banyaknya modal yang dimiliki debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur dapat menilai modal debitur. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya. Maka dari itu dengan modal yang memadai hal ini memberikan peluang calon debitur untuk mendapatkan kredit. Dan kebijakan yang dilakukan PD. BPR. Djoko Tingkir, misalnya calon debitur tersebut seorang petani, dan para account officer yang bertugas menggali data calon debitur dari keterangan warga sekitar tempat tinggal calon debitur, apakah modal yang digunakan calon debitur benar-benar dari modal yang dimiliki sendiri.

d.

Collateral (jaminan) Jaminan digunakan pihak bank untuk berjaga-jaga apabila dalam proses pengembalian kredit terjadi kredit macet atau debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman yang diajukan oleh calon debitur. Jaminan tersebut dapat berupa sertifikat tanah, kendaraan, rumah dll. Nilai jaminan tersebut dinilai dari harga pasaran yang ada dan digunakan sebagai perbandingan pihak bank menggunakan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang berlaku pada saat calon nasabah mengajukan jaminan. Dan

kebijakan yang dilakukan PD. BPR. Djoko Tingkir, misalnya calon debitur tersebut seorang petani, dan para account officer yang bertugas menggali data calon debitur dari keterangan warga sekitar tempat tinggal calon debitur, maupun dari sumber data badan pajak dan bangunan apakah tanah atau rumah yang dimiliki calon debitur benarbenar sah milik calon debitur itu sendiri dan harus ada bukti yang nyata. e.

Condition of Economy (keadaan perekonomian) Keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain

masalah

daya

beli

masyarakat,

luas

pasar,

persaingan,

perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya. Dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi daerah tersebut maka pihak bank akan bisa memprediksi apakah daerah tersebut di kemudian hari bisa lebih baik ataupun lebih buruk sehingga akan mempengaruhi pembayaran angsuran kredit. f.

Tingkat Resiko Usaha Pada saat pemberian kredit pihak bank harus selalu melihat tingkat resiko yang terjadi pada usaha kedepan yang dimiliki oleh calon debitur. Dengan demikian tingkat resiko terjadinya kredit bermasalah akan sedikit bisa di minimalkan dengan sudah dilakukannya pengawasan pada usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Pihak bank harus melihat dari beberapa aspek dalam menilai tingkat resiko usaha tersebut.

7. Pengelolaan Kualitas Kredit di PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN yang Mengedepankan Asas Prudential Banking Setelah terjadinya pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada pihak debitur dan telah disertai dengan syarat-syarat atau perjanjian dan barang agunan dari pihak debitur, maka tugas bank adalah melakukan penagihan kredit sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama pada awal proses permohonan kredit. Untuk pihak debitur, harus memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kredit atau membayar angsuran kredit kepada pihak bank sesuai perjanjian sebelumya. Dalam pembayaran angsuran kredit pihak bank melakukan beberapa tindakan untuk menjaga agar angsuran kredit oleh pihak debitur bisa berjalan dengan lancar. Pihak bank menjalankan program tertentu untuk membangun

loyalitas

kepada

nasabahnya

antara

lain

melakukan

pendekatan-pendekatan antara lain dengan cara : a.

Program hadiah pada nasabah kredit (debitur) PD. BPR. Djoko Tingkir dalam hal memberikan pelayanan yang prima agar nasabah kredit mau membayar angsurannya dengan teratur, maka kebijakan menejemen PD. BPR. Djoko Tingkir yang diambil dengan mengadakan

undian

berhadiah

kepada

debitur

yang

dalam

pembayarannya tidak terdapat tunggakan. b.

Pembebanan denda bagi yang melakukan penunggakan pembayaran

Bila dalam angsuran kredit terjadi penunggakan pembayaran/angsuran maka pihak bank akan memberi denda sesuai lamanya penunggakan pembayaran. Besarnya denda tersebut telah ditentukan oleh pihak bank. Untuk nasabah yang kurang lancar dalam pembayaran angsurannya, maka pihak bank memberikan loyalitas kepada nasabahnya dengan melakukan pendekatan-pendekatan antara lain dengan cara : a.

Dikenakan denda Dengan dikenakan denda maka debitur akan berusaha membayar tunggakannya agar denda yang dibebankan tidak menjadi menambah beban pihak debitur.

b.

Apabila ada nasabah yang tertimpa musibah sehingga angsuran pembayaran angsuran terjadi penunggakan maka pihak bank bisa memberikan keringanan yang disetujui oleh direktur utama.

c.

Dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala agar nasabah yang mengalami tunggakan bisa berjalan lancar dan bisa memenuhi kewajibanya dalam membayar. Untuk nasabah yang diragukan, maka pihak bank memberikan loyalitas

kepada nasabahnya dengan melakukan pendekatan-pendekatan antara lain dengan cara :

a.

Pihak manajemen mempertimbangakan dengan pihak kreditur pada saat akan memberikan kredit kepada nasabah tersebut pada saat calon debitur melakukan tunggakan pembayaran angsuran berkali-kali.

b.

Diberikan peringatan berkali kepada debitur pada saat terjadi tunggakan angsuran berkali-kali.

c.

Menjalin hubungan baik dengan debitur, maka dengan itu debitur akan dengan sendirinya akan melakukan pembayarn angsurannya secara teratur.

Untuk nasabah yang dalam perhatian khusus, maka pihak bank memberikan loyalitas kepada nasabahnya dengan melakukan pendekatanpendekatan antara lain dengan cara :

a.

Menjalin hubungan baik dengan debitur, maka dengan itu debitur akan dengan sendirinya akan melakukan pembayarn angsurannya secara teratur.

b.

Dalam hal ini pihak bank melakukan pendekatan yang lebih pada saat nasabah tersebut melakukan tunggakan, hal ini digunakan untuk mengetahui keadaan nasabah. Dengan itu maka dapat diketahui penyebab

mengapa

nasabah

tersebut

mengalami

tunggakan

pembayaran. c.

Pihak bank memberikan peringatan satu kali kepada debitur, dengan hal ini pihak debitur akan membayar tunggakannya.

Untuk nasabah yang mengalami kredit macet, maka pihak bank memberikan loyalitas kepada nasabahnya dengan melakukan pendekatanpendekatan antara lain dengan cara :

a.

Dengan sistem jemput bola, maka pihak bank langsung menghampiri rumah nasabah yang mengalami kredit macet tersebut.

b.

Dengan sistem tersebut banyak nasabah yang langsung membayar tunggakannya, tetapi banyak juga nasabah yang tetap tidak mau membayarnya.

c.

Menjalin hubungan baik dengan debitur, maka dengan itu debitur akan dengan sendirinya akan melakukan pembayarn angsurannya secara teratur. Hal ini dilakukan dengan cara yang baik-baik agar nasabah tidak malah merasa terbebani lagi karena pendekatan tersebut.

8. Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN

Kredit bermasalah atau biasa dikenal dengan kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya, sehingga mengakibatkan perjalanan kredit terhenti atau macet. Keadaan yang demikian di dalam hukum perdata disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji, karena kredit merupakan suatu pinjaman uang yang berdasarkan pada suatu perjanjian kredit. Hal inilah yang paling ditakuti oleh pihak bank, adapun langkah-langkah yang ditetapkan PD. BPR. DJOKO TINGKIR Kabupaten Sragen dalam penyelesaian kredit bermasalah. Langkah-langkah tersebut adalah :

a. Memberikan teguran secara lisan

Hal ini dimaksudkan agar para debitur yang melakukan tunggakan angsuran mengetahui telah melakukan kesalahan dan pihak bank bermaksud untuk mengingatkan para debitur-debitur yang melakukan tunggakan angsuran. b. Setelah terjadi tunggakan dua kali pihak bank mengirimkan surat pada peminjam kredit bahwa kreditnya harus dibayar, tanggal sekian dengan angsuran serta bunga yang ditentukan dalam surat. c. Bila setelah satu bulan tunggakan kreditnya belum dibayar, maka pihak bank mengirimkan surat peringatan yang kedua. Surat tersebut berisi tagihan angsuran dan bunga beserta dendanya. Bila debitur akan memperpanjang lagi kreditnya maka bunga sebelumnya harus sudah dilunasi. d. Setelah pihak bank mengirimkan surat tersebut tidak ada respon dari debitur, maka pihak bank menirimkan surat lagi beserta tindakan hukum yang melalui pengadilan. Hal ini digunakan pihak bank hanya sebagai ancaman agar para debitur segera melakukan tindakannya memenuhi kewajibannya dengan membayar tunggakan tersebut. e. Penagihan ke rumah debitur Apabila kredit sudah jatuh tempo belum dilunasi pembayarannya, maka petugas dari PD. BPR. DJOKO TINGKIR Kabupaten Sragen akan melakukan penagihan dengan pendekatan secara persuasif tanpa membuat

nasabah

merasa

tertekan

atau

dikejar-kejar.

Dengan

pendekatan yang lebih bijak tanpa menekan, terbukti telah mampu membuat peminjam segera melunasi pinjamannya.

f. Penjualan/Pelelangan Agunan Jika semua upaya telah ditempuh dan tidak mendapatkan hasil, maka petugas dari PD. BPR. DJOKO TINGKIR Kabupaten Sragen terpaksa melakukan cara yang terahkir yaitu melelang agunan yang dijaminkan nasabah. Namun hal ini bagi PD. BPR. DJOKO TINGKIR Kabupaten Sragen adalah salah satu hal yang sangat dihindari karena menyangkut kredibilitas bank. Walaupun kemungkinan terjadi tetapi sebisa mungkin dihindari, hal ini dilakukan pihak PD. BPR. DJOKO TINGKIR Kabupaten Sragen jika nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Proses pelelangan sendiri diserahkan dan diurus oleh notaris

yang terlibat

saat

penjaminan kredit. Jika dari

hasil

pelelangan/penjualan agunan ternyata melebihi kredit yang diberikan kepada nasabah, maka uang tersebut akan dikembalikan oleh pihak PD. BPR. DJOKO TINGKIR Kabupaten Sragen kepada pihak debitur. 9. Efektifitas, Efisiensi dan Dampak Prosedur Penyelamatan Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Kolektibilitas Kredit a. Efektifitas Prosedur Penyelamatan Kredit Bermasalah. Prosedur penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh PD. BPR Djoko Tingkir Sragen secara umum telah memenuhi standar operasional. Maksudnya, prosedur tersebut telah tersusun secara sistematis, aktual, efektif dan akurat. Dengan metode pendekatan yang digunakan mulai dari pendekatan secara tertulis yang berupa surat tagih dan surat peringatan. Kemudian ditindak lanjuti dengan pendekatan secara lisan. Tingkat

efektifitas prosedur penyelamatan kredit terletak pada pendekatan secara lisan, karena bank secara langsung melakukan pembinaan kredit kepada debitur sehingga diharapkan adanya itikad baik dari nasabah yang tergolong dalam kredit bermasalah untuk bisa menciptakan suasana korporatif dan kemauan melunasi kewajiban-kewajibannya. b. Efisiensi Prosedur Penyelamatan Kredit Bermasalah. Tujuan PD. BPR Djoko Tingkir Sragen melakukan penyelamatan kredit bermasalah adalah untuk menghindari biaya operasional yang tinggi dalam proses penyelamatan tersebut. Oleh sebab itu, BPR tersebut melakukan berbagai cara yang efisien agar terhindar dari kerugian akibat terjadinya kredit macet. Cara penyelamatan kredit tersebut antara lain : kredit diperpanjang (rescheduling), persyaratan kredit kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring), kombinasi dan penyitaan jaminan. Di antara cara-cara tersebut, terdapat cara penyelamatan kredit bermasalah yang paling efisien adalah dengan cara kombinasi. c. Dampak Prosedur Penyelamatan Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Kolektibilitas Kredit. Keberhasilan pelaksanaan prosedur penyelamatan kredit bermasalah secara efektif dan efisien akan berdampak pada peningkatan tingkat kolektibilitas kredit. Semua itu dapat tercermin dari beberapa tabel perkembangan neraca dan proporsi biaya operasional yang ada di PD. BPR Djoko Tingkir Sragen dari periode 2004 sampai periode 2008 sebagai berikut : Tabel 3.2 Perkembangan Neraca PD. BPR Djoko Tingkir Sragen Periode 2004 – 2008 (Dalam Ribuan Rupiah)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Aspek Penilaian Deposito Asset Tabungan Pinjaman Bank Pinjaman Non Bank Omset Kredit Pendapatan Biaya Laba/Rugi Pajak L/R setelah pajak Bagian Kas Daerah TOTAL

2004

2005

Periode (tahun) 2006

15.126.700

18.471.200

19.142.200

19.814.083

25.332.200

97.886.383

11.274.789

13.279.150

16.451.748

25.298.200

24.289.420

90.593.307

8.724.975

7.526.253

7.854.326

4.534.157

5.352.492

33.992.203

8.324.901

1.666.666

4.500.000

5.166.667

2.583.333

22.241.567

44.774.467

43.690.579

43.706.838

51.428.443

59.435.001

243.035.328

7.454.805 6.348.430 1.106.375 314.412

10.125.078 8.616.689 1.508.389 435.017

9.240.546 7.546.350 1.694.196 490.759

10.161.400 9.321.564 1.839.836 534.451

11.150.509 9.130.533 2.019.975 619.036

48.132.338 40.963.566 8.168.771 2.393.675

791.963

1.073.372

1.203.437

1.305.385

1.400.939

5.775.096

316.785

429.349

481.375

522.154

560.376

2.310.039

104.560.606 106.821.742 112.311.775 129.926.340 141.873.814

595.494.277

2007

2008

Sumber : PD. BPR Djoko Tingkir Sragen Tabel 3.3 Proporsi Biaya Operasional PD. BPR Djoko Tingkir Sragen Periode 2004 – 2008 No Tahun Brsarnya 2004 0,00% 1 2005 0,35% 2 2006 -0,12% 3 2007 0,23% 4 2008 -0,02% 5 Sumber : PD. BPR Djoko Tingkir Terlihat dalam tabel diatas, biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank dari tahun ke tahun antara tahun 2004-2008 relatif stabil. Hal itu tidak jauh beda dengan perkembangan pendapatan yang diperoleh PD. BPR Djoko Tingkir, samasama stabil perkembangannya. Tabel 3.4 Perkembangan NPL PD. BPR Djoko Tingkir

TOTAL

Periode 2004-2008 No

Tahun

Besarnya Selisih NPL NPL 2004 4,35% 0 1 2005 5,85% 0,34 % 2 2006 8,09% 0,38 % 3 2007 8,51% 0,05 % 4 2008 8,30% -0,02 % 5 Sumber : PD. BPR Djoko Tingkir Dalam perkembangan NPL pada PD. BPR Djoko Tingkir Sragen terlihat pada tabel diatas. Suatu bank bisa dikatakan baik apabila proporsi NPLnya pada tingkatan yang tergolong rendah. NPL pada PD. BPR Djoko Tingkir tersebut tergolong baik karena proporsi perkembangannya relatif stabil. Semakin rendah tingkat NPLnya semakin baik perkembangan bank tersebut dan apabila semakin tinggi NPLnya maka bank bisa dikatakan dalam kondisi kurang sehat. Dapat dikatakan bahwa prosedur pengelolaan kredit yang telah dijalankan oleh PD. BPR. Djoko Tingkir sudah mengedepankan asas prudential banking, namun menurut informasi yang saya terima PD. BPR. Djoko Tingkir belum berjalan dengan efektif dalam mengedepankan asas prudential banking, hal ini ditujukkan dengan nilai NPLnya tergolong mempunyai nilai yang cukup tinggi. Hal ini NPL yang ada di PD. BPR. Djoko Tingkir dapat ditekan dengan peningkatan dalam prosedur pengelolaan kredit kepada nasabahnya dan peningkatan sumber daya manusia yang ada di PD. BPR. Djoko Tingkir.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penelitian dengan judul “Prosedur Pengelolaan Kredit Kepada Nasabah Yang

Mengedepankan Asas Prudential Banking (Studi kasus PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN) dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Bahwa untuk menjamin kinerja PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN agar memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka dalam proses pengajuan, pencairan dan penanganan kredit telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan. 2. Bahwa untuk proses pengajuan kredit telah memenuhi standart yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun yang ditetapkan oleh manajemen PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN antara lain tentang persyaratan administratif, prosedur penilaian kredit dan pencairan kredit yang dilakukan di PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN. 3. PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN agar kredit yang disalurkan dapat menghasilkan profit, maka pengelolaan kredit dilakukan secara kontinyu sejak kredit tersebut disetujui dan dicairkan. 4. PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN akan berusaha mengelola kredit agar tidak meningkatkan NPL bank. Tetapi jika muncul peningkatan

NPL

bank,

maka

PD.

BPR.

DJOKO

TINGKIR

KABUPATEN SRAGEN melakukan kebijakan seperti Rescheduling, Reconditoning, Restructuring, sampai dengan penagihan langsung kerumah debitur yang bersangkutan. Dan jika debitur tidak kooperatif, maka PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN akan

melakukan upaya hukum setelah pendekatan kekeluargaan diatas tidak berhasil. B. Saran Pada akhir penulisan tugas akhir ini penulis ingin memberikan saransaran sehubungan dengan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pemberian kredit pada PD. BPR. Djoko Tingkir Kabupaten Sragen.

1. Pada manajemen PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN sudah dibentuk komite pemutus kredit yang sudah bekerja dengan baik dan kebijakan tersebut sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka penulis memberikan masukan agar lebih ditingkatkan lagi kinerja komite pemutus kredit tersebut agar pencairan kredit lebih efisien dan efektif. 2. Pada saat proses pengajuan sampai pencairan kepada nasabah tim pemutus kredit memerlukan selang waktu dalam putusan kredit tersebut akan diberikan kepada calon debitur atau tidak, sehingga calon debitur harus menunggu beberapa hari sampai kredit tersebut diberikan. Maka masukan penulis adalah program one day service yang telah dijalankan oleh beberapa lembaga perbankan di Indonesia, sebaiknya juga dilakukan diberlakukan di PD. BPR. DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN agar nasabah tidak menunggu terlalu lama dalam memperoleh kepastian tentang pengajuan kreditnya. 3. Saat terjadinya kredit macet dan penanganan yang telah dilakukan dengan berbagai cara dari AO dan manajemen, tetapi dengan cara tersebut

tidak

menemui

jalan

untuk

pihak

debitur

memenuhi

kewajibannya jika debitur tersebut tidak benar-benar memenuhi kewajibannya maka dengan terpaksa pihak bank akan melakukan likuidasi jaminan. Maka penulis memberikan masukan sebaiknya likuidasi jaminan dilakukan secepatnya setelah batas waktu jatuh tempo selesai dengan koordinasi pihak debitur untuk menjaga stabilitas keadaan keuangan bank. Namun hal tersebut juga sebaiknya dihindari karena dengan likuidasi jaminan tersebut tidak hanya pihak bank yang rugi debitur juga akan mengalami kerugian. 4. Untuk Laporan Analisa Kredit yang dikeluarkan atau yang digunakan oleh PD. BPR. Djoko Tingkir terlalu sederhana, hal ini menyebabkan akan muncul banyak kesulitan yang dihadapi pada saat pencairan kedit tersebut akan dilakukan. Maka penulis memberikan masukan agar pihak PD. BPR. Djoko Tingkir sebaiknya mengevalusi sistem Laporan Analisa Kredit yang dikeluarkan. Hal ini dimaksudkan agar pada saat akan pencairan kredit semua manajemen mudah untuk mengetahui kadaan dari calon debiturnya mulai dari laporan keuanganya, penilaian 6C nya yang ditekankan pada semua aspek, maka darii tu pihak bank akan lebih mudah dalam pemutusan kredit yang akan diberikan kepada calon debitur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA Kuncoro, Mudjrajad dan Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan. Yogyakarta : BPFE

Muljono Pudjo, Teguh. 1993. Manajemen Perkreditan. Yogyakarta : BPFE

Siamat, Dahlan. 1993. Manajemen Bank Umum. Jakarta : Intermedia

Tri Santoso, Ruddy. 1996. Kredit Usaha Perbankan. Yogyakarta : ANDI

Suyatno, Thomas. 1995. Dasar-dasar Perkreditan. Jakarta : Gramedia Pustaka Indonesia

Suharno. 2003. Analisa Kredit. Jakarta : Djambatan

M. Djumbana. 1993. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Kasmir. 1998. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi keenam. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

N. Compton, Eric. 1991. Dasar-Dasar Perkreditan. Yogyakarta : CV. AKADEMIKA PRESSINDO Anggota IKAPI

Taswan. 2005. Akuntansi Perbankan. Yogyakarta : UPP AMP YKPN

Abdulah, M Faisal. 2003. Manajemen Perbankan. Malang : UMM

Fariedwijaya. 1995. Lembaga- Lembaga Keuangan dan Bank. Yogyakarta : BPFE

Martono. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Yogyakarta : EKONISIA

Soemitra, Andi. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

Triandaru, Sigit. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Salemba Empat

Mangani, Ktut Silvanita. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Erlangga

Munawir. 1998. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta : Liberty

Y. Sri Susilo. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Salemba empat

Budi, Untung. 2000. Kredit Perbankan. Yogyakarta : Andi Offset

Agus, Sartono. 2001. Manajemen Keuangan. Yogyakarta : BPFE UGM

Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan UndangUndang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta

Sulardi. 2007. Penulisan Tugas Akhir yang Baik. Surakarta : Universitas Sebelas Maret

. 2007. Pedoman Penulisan Tugas Akhir. Surakarta : Universitas Sebelas Maret