Gagasall Pellgadilan Pemilihan Umum
GAGASAN PENGADILAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILU 1999 Satya Arinanto 1
From time to time, the organizing of General Election had never been freed from the pattern of crime and violation. Even though the election had already fenced by various form of Criminal Law, in which it stated in the Criminal Law though in the form of General Election Law, however, instead all of those law it seems not enough to restrainr the erimes and .iolation to happen. This paper wanxs UJ disclose various ideas on the form of Ad Hoc Tribunal on the General Election M,=r 'x:Ism on the perspective of Indonesian Histor;: • - Law. and in ocher pan it will also be dis0a5S~d about th e compelt!nc~ of Co Court of Republic of 1.ntlonesiLJ and the experience of other dispute seuiemDu UWT General Election. in Litigation states ill Institutian_ Kala Kunci :
~,Pemilihan U I11UI11 ,
Sejarah Hukul11_
A_ Pengantar Dari masa ke ITIaSa. penyelenggaraan pemilihan umUl11 (pel11ilu) tidak pernah terbebas dari berbagai bentuk kejahatan dan alau pelanggaran. Walaupun sudah "dipagari" oleh berbagai l11acam ketentuan pidana, baik yang terdapat dalal11 Kitab Undang-Undang Hukul11 Pidana
, Staf Pe ngajar dan Wak il Dekan Bidang Pendayagunaan Si stem Informasi Hukulll Fakullas Hukum Un ive rs itas Imlones ia. dan mantan Sckreta ri s U mul11 Panitia Pc ngawas PemililulIl Umum Ta"hull -1999 Tingk ar Pu sat.
Nomor I Tahun XXXIV
2
Hukum dan Pembangunan
(KUHP) maupun dalam Undang-U ndang (UU) Pemilu , namun kejahatan dan atau pelanggaran tetap saja terjadi .' Dalam KUHP, ketentuan tentang hal ini diarur dalam Bab IV Buku Kedua menge nai tindak pidana "Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan" yang berka itan dengan suaru pemilu yang diadakan berdasarkan UU, Tak kura ng dari lima pasal yang mengarur mengenai masalah inL yakni Pasal 148-152 3 Disamping KUHP , rambu-rambu mengenai hal ini juga te rdapat di clalam U U Pemilu yang berlaku pada saar ini.' Dalam Bab xm, Pasal 7275 UU tersebur seeara k1lUSUS cliatur mengenai " Ketentuan Pidana". Jika dihitung-hitung, dalam UU Pemilu tersebur dirumuskan tida k kurang dad 9 macam kejahatan dan 2 macam pelanggaran. Ancaman hukumannya pun bervariasL mulai dari kurungan maksimal selama 3 bulan, denda maksimal sebesar Rp 10 juta, hingga penjara maksimal selama 5 tahun S Berbeda dengan UU Pemilu, dalam KUHP yang diterjemahkan dari Wetboek van Slrafrechl, aneaman hukuman dalam bentuk kurungan dalam kasus pemilu rak dikenal. Yang ada adalah aneaman hukuman penjara dad yang teringan (9 bulan) hingga yang tertinggi (2 tahun). Disamping itu, juga ada aneaman denda sebanyak-banyaknya Rp 4 .500· Hal yang unik ialah, berbagai UU Pemilu yang berlaku selama ini liclak pernah menegas kan kaitan Bab tentang Ketenruan Pidana yang tereantum di dalamnya dengan ketentuan yang se rupa di dalam KUH P . Namun demikian, berdasarkan asas lex posleriore derogat lex priori - UU ya ng bers ifat khusus menyampingkan UU ya ng bers ifat umu m . jika pe mb uatnya sama/sejajar - maka kelentuan-ketentuan pidana dalam U U Pemilulah yang berlaku. Dengan demikian. aneaman pidana clalam KU HP
2 Sa(y
No. 26. 21 -27 April 1999. hal. 18. :\ [hid Palla saat penuli sa n a.-like! ini. UU Pem ilu yang seda ng berlaku adalah UU No.3 Tahun 1999. Pada saal itu Dep
4
Indonesia. Ulldan;;-Undllllg reman;; Pemilihall Umum , UU No.3 Tahun 1999. LN No . 23 Tahun 1999, TLN No. 38JQ, Pasal 72-75.
5
h
Ar inanto. Loc. Cit.
lanuari - Marel 2IJ04
Gagasal1 Pengadilan Pemilihan Umum
3
tersebut dapat digolongkan ke dalam "ketentuan yang mati" atau tidak berlaku lagi 7 Dalam pelaksanaan pemilu 1999 yang lalu, misalnya , walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU No. II Tahun 1999 remang "Jadwal Waktu Tahapan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu " , namun pelanggaran-pelanggaran retap saja terjadi . Simak saja misalnya kecenderungan partai-partai polirik (parpol) untuk mencuri SIGr! kampanye . Dengan dalih mengadakan acara "renm kader". "s ilahrurahmi ". ataupun "apel akba r'· . pa ra parpol de ngan leluasa ll1elanggar aturan KPU dan UU Pemilu remang jadwal waktu kampanye .' Karena itul ah . rak ll1enghe rankan bila kalangan hukum kemudian rall1ai meneriakkan perlunya dibentuk pengadilan kllU SUS pell1ilu. aga r persidangan rerhadap kasus-kasus pelanggaran pemilu dapar segera digelar.
B. Pengadilan Pemilu Versi SEMA No.1 Tahun 1999
Pendapar yang muncul berkaitan dengan hal ini antara lain perlunya dibentuk pengadilan Idrusus pemilu di ringkar 1<... a"14w agar pelanggaran-pelanggaran pemiIu yang rerjadi di wilayah yang garda rerdepan dalam pe pemilu tersebur dapar disel Berkairan dengan usuI pembemnlcan pengadilan tersebut. disadari ~ sumber da~'a rna...... merupakan kendala utama. Namun usulan - memben . agar pengadilan iru ridak perlu dibentuk di - '-D3p k-e >!.ldid!! md:ainbn hanya di kecamatan-kecamatan rang paling banyak. atau d i mana terjadi yang memildo konsemrasi m besar. Namun kelika usulan lersebut pertama ka li 1999 (sekilar J.5 bulan sebelum waktu dikemukakan pada pelaksanaan pemilu saal iml. Ie rasa bahwa usuJan lersebur sangar be rat untuk dilaksanakan. Berdasarkan dala KP U pada saat itu. lercatat tak kurang dari 306 kabupalenlkotamadya . 4.029 kecamaran , 61.668 kel urahan/desa, dan sekitar 200.000 rempar pemunguran suara (TPS). m;~=uIII;an
7
Ibid.
x Satya An D3lllO. "Pelanggaran Sian Kampanye.·· Ba ifa Keadilall. ELli si no. 25. 14·20 Apr il 1999. hal. 18.
Nomar I Talllln XXXIV
Hukum dan Pembangll17an
4
Umuk pemilu yang akan datang, data itu akan bertalllbah Illengingat adanya beberapa daerah yang Illengalallli "pemekaran wilayah". Disalllping itu, wacana tentang pengadilan klmsus pelllilu yang lllunclIl pad a tahun 1999 yang lalu juga melllunculkan permasalahan temang hubungan amara pengadilan tersebut dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) - dalam arti apakah pembentllkannya tidak bertentangan mau bersifat rumpang tindih dengan Panitia Pengawas Pemilu? Menurut sosiolog hukum Prof. Satjipto Rahardjo, pembentukan pengadilan semacam iru tidak akan bertentangan dengan Panwas, tetapi justru harlls berjalan bersama. Menurut Rahardjo, penyelesa ian Panwas lebih Illengarah ke lllasa lah sosial politik, sedangkan pengadilan pemilu lebih berupa penyelesaian masalah secara yu ridis ." Berkaitan dengan Ketemllan Pidana yang terdapat dalam UU Pellli lu, dalalll kaitan dengan pelaksanaan peillilu 1999 yang lalu MA telah lllenerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1999 temang "Tugas Khusus Pengadilan Negeri (PN) Umllk Pelllilu ". SEMA bernolllor: MAlKumdil/44/II1 /KII999 tertanggal 19 Maret 1999 tersebut ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. 1O Pada iminya, SEMA rersebut lllenegaskan riga hal sebagai berikut: perrama, agar pengad ilan lllemberikan prioritas dengan Illemberikan asas sederhana, cepar. dan biaya ringan atas pemeriksaan dan penyelesaian perkara-perkara yang khusus menyangkur ketentuan pidana sebagairnana dimakslld dalam UU 0, 3 Tahun 1999 tentang Pemilu beserta peraruran pelaksanaannya. Kedua , agar pengadilan membentuk majelis khusus dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan pemilu, dan anggoranya bukan hakim yang telah ditunjuk sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Ketiga, menangguhkan pelaksanaan pelaksanaan eksekusi putusan - khususnya yang berkaitan dengan peogosongan - selama pelaksanaan pemilu, mulai dari rahap kampanye him!!!3 tahap pennapaD basil pemi lu. SEMA ini juga meminta agar pi"ngadilan memIJerikan infonnasi dan penjelasan tentang ketiga hal tersebut. sena meoyebarluaskan SEMA terse but kepada para hakim di wilayah kerja masiog-masiog, "
9
KOlJlpas . 15 April 1999. hal. 6.
10 Arinanto, ··Pt!nglH.iihm Pt!miiu. Perlu MajeJis Khusus " . Loc. Cit. II
INd.
Januari - Maret 21104
Gagasan Pengadilan Pemilihan Umum
5
Oengan penerbitan SEMA tersebut - khususnya butir kedua yang memerintahkan pembentukan suatu "majelis khusus" - seeara teknis sebenarnya telah eukup memadai sebagai sarana untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran pelllilu. Nalllun delllikian, ada persyaratan lain agar para hakil11 yang menyidangkan perkara-perkara pemilu - yang harus berbeda dengan para hakim yang berrugas sebagai Panitia Pengawas Pel11ilu - bena r- benar bersifat independen d alalll mel11utuskan perkaraperkara pelllilu . Dengan demikian, akar perlllasalahan sebenarnya kelllbali ke masalah klasik te ntang independensi pa ra hakim. WaJaupun para hakim tersebut tidak duduk sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilu, namun jika mereka tidak indepenclen dalalll memutuskan perkara, maka (a k a kan ada gunanyalah reneana pembentukan majelis khusus (ersebllt. Berbeda dengan pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, berdasarkan UU No. 3 Tahun 1999 tersebut para hakim memang duduk dalam keanggotaan Panitia Pengawas Pemilu. Oi Tingkat Pusat misalnya. d ari 30 a nggota Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Pusat, terdapat 2 o rang hakim agung. Sedan:<:kan di tingkat Propinsi DK] Jakarta, dari 19 orang anggota Paniria Peogawas Tingkat Propinsi , " terdapat I orang bakim tim!~. Demikian pula dengan PaniI:i:! Pt.lgawas T ingkat Kab"p:o...", le~a, 13 juga terdapat wakilc!Eu para bakim yang berasal dan Pmg:Mtla n Negeri (PN) setemp2! Keiber.Klaan para hakim ini ticlak rerCaraI Panitia Peoga",as Pemil!e TmgbI Kecama ran. ka re na tidak ad a pen", tiogkal to .... "w 5, ditegaskan di l11uka, para hakil11 yang Idah daIam ~ Panitia Pengawas Pel11iiu tidak boleh d:llarn majelis tbusn:s yang akan mengad il i pelanggaranpelangga ran Ie m:imhk pidana pemilu . Kerenruan ini memang sempat menimbuikan pe di beberapa daerah yang jumlah hakilllnya kurang, seperti misalnya yang di remui di Kabup3len Timor Ten~ah Selaum Nusa Te nggara T imur . Namun demikian. hi ngga pelaksanaan pemilu berlangsung. (emyata permasalahan ini pada a khirnya cia par rerselesaikan.
I:! Sehe lum herlakunya UU N o . 22 Tahull 1999 lenrang Perner inrahan Daerah. lelllhaga ini di sehul sehagai Panitia Pengawas Pemilu Ti ngkm L.
I:; Se hd ulll berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 . le mhaga ini disebuL Palli{ia Pengawas Pemilu Tingkat IL
Nomor I Talum XXXIV
6
Hukwu dan PeJ'nbangunan
C. Wacana tentang Pengadilan Pemilu Menurut RUU Versi Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Versi Centre for Electoral Reform (CETRO) Berkaitan dengan pembahasan berbagai Rancangan UndangUnclang (RUU) Biclang Politik untuk remi lu yang akan datang yang banyak dilakukan pacta saat ini, ditemui adanya berbagai usul an tentang konsep pengadilan pemilu di masa depa n. Salah satu konsep yang mengemuka ialah perlunya suatu Pengadi lan Pemiiu Ad H ac. Berkaitan dengan konsep tersebut , RUU Pemilu yang cliajukan oleh Oepartelllen Oalalll Nege ri dan Otonomi Daerah pad a saat illl misa lnya , telah membllka kemungkinan adanya pengadilan pemilu yang bersifat ad hoc. Oalam salah satu drafr RUU. tercantum bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Pemilihan Umllm adalah: (a) menerima Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaan pemilu clan KPU: clan (b) memeriksa dan memutus pelanggaran peraruran pelaksanaan pemilu. Terhadap purnsan Pengadilan Pemilu hanya clapat dilakukan upaya hukum kasasi." Center for Electoral Reform (CETRO), suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang banyak meneliti masalah pemilu di Jakarta, juga telah menYllsun suatu rancangan tentang Pengadilan Pemilu Ad Hoc dan Hukum Acara Pengadilan Pemilll Ad Hoc. Jika dibandingkan dengan rancangan versi Depanemell Dalam Negeri dan Otono111i Daerah . konsepsi CETRO memiliki beberapa perbedaan, antara lain aclanya penegasan bahwa pengadilan pemilu ad hoc dibentuk oleh MahIcamah Agung (MAl " Jib disimak lebih jauh_ sela in Illelalui Pengadilan Ad Hoc . konsepsi yang cliajukan oleb Depanemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah juga masih memberibn teweoangan kepada KPU umuk menyelesaikan perselisihan yang rerj;Jdi amaI Pan:aj Politik (parpo l) Peserta Pemilihan Umum, amara calon yang ber.IsaI dari Parpol Y'lIlg berbeda, dan antara organisasi/kelompok masyarabI dan Parpol Peserta 14 Lilla! Rancang.an Undang-Undang Repuhlik Indonesia Nomor ... Tahull tcnlang Pcmilihan Umum (Konsep III, Draft II) versi Tim Asistensi Peruba han Undang-UnJ<'ll1g Bidang PoJitik, Depanemen Dalam Negeri thtn Otonomi Daerah RI. 2001. Lihat konsepsi CETRO tentang Pengadilan Pemilu Ad Hoc dan Hukulll Aca ra Pengadilan PClIliiu Ad Hoc. 2001.
15
lanuari
~
Maret 2004
Gagasan Pengadilan Pemilihan Umlllll
7
Pemilihan Umum, dan antara Parpol Peserta Pemilihan Umum. Pasal selanjutnya yang mengatur mengenai masalah ini tampaknya memiliki kecenderungan untuk memberikan kewenangan KPU sebagai semacam lembaga arbitrase , yang berwenang melnberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat untuk menyelesaikan perselisihan. :6 Jika ditinjau lebih lanjut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang mungkin timbul berkaitan dengan pembentukan pengadilan pemilu ad hoc terse but. Masa lah-masalah tersebut terbentang dari ll1asalah sanksi-sanksi untuk pelangga ran U U Parpol hingga beberapa permasalahan yang bersifat spesifik, misalnya tentang urgensi pell1bentukannya. struktur pengadilannya. hukum acaranya , aparat hukumnya, dan kesiapan pell1erintah untuk membentuk pengaclilan tersebut. Berkaitan clengan urgensi pemisahan pengadilan pemilu ad hoc dengan pengadilan lainnya, dapat dikemukakan bahwa ha l ini ll1ell1ang perlu dilakukan mengingat adanya kekhususan-kelmsusan pennasalahan yang d ibadapi dalam pemilu, baik yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran. Namun demikian, dalam kerangka sistem hukum nasional pada wnumnya, memang harus dipikirkan kembali kecenderungankeceolerungan untuk membentuk berbagai pengadilan ad hoc, termasuk untuk masalah pemilu. Karena akan menimbulkan pemlasalahan pula jika terlalu balllaJc clibentuk pengacli lan ad hoc dalam kerangka sistem hukum nasional Lira.. Jib pun kemudian pengadilan ad hoc dipandang tepat untllk menjadi solllSi sementara unruk mengarasi permasalahan yang ada, maka struktur pengad ilan pemilu ad hoc yang akan didirikan tetap tidak bisa dilepaskan da ri srrul...tur pengadilan-pengadilan yang sudah ada. Paling tidak , ia harus dikaitkan clengan salah satu tingkat pengaclilan yang sudah ada. Jika dilihat dari kemungkinan tersebarnya pe langgaran-pelanggaran terhadap UU Pemilu. maka paling tepat jika pengadilan pemilu ad hvc dapat diletakkan di tingkat Pengadilan Negeri. yang wilayah hukumnya mencapai hampir seluruh Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Permasalahan selanjutnya yang agak kompleks ialah ycng berkaitan dengan perumllsan hukum acaranya. Paling tidak, hukum acara tersebut harus mencakup seluruh jenis pelanggaran maupun kejahatan
16
Lihat Pasa] 39 RUU Pernilu versi Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
Nomor J Tahun XXXIV
Hukum dan Pembangunan
8
pemilu, baik yang telah dirwnuskan dalam KUHP , UU Pemilu , maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, maupun yang belul11 dirumuskan di dalam berbagai peraruran tersebut. Perumusan hukum acara tersebut juga harus diselaraskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku di Indonesia. Misalnya. UU No. 28 Tahun 1997" tentang Kepolisian Negara RI (Polri) memberikan kewenangan kepada Polri untuk menyidik semua jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana pemilu. Kewenangan semacam ini harus ditinjau kembali karena berdasarkan salah saru konsepsi yang diajukan oleh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Uika disetujui) akan ada suaru institusi kllUSUS yang berwenang untuk melakukan penyid ikan terhadap tindak pidana pemilu. Pembicaraan tentang prospek hukum acara pemilu ini juga mencakup pembahasan tentang mekanisme banding dan upaya hukum lainnya . Disamping iru. secara makro ia juga akan berkaitan dengan kesiapan pemerintah unruk permasalahan aparat hukum dan menyelenggarakannya. Misalnya. pada saat UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha egara diberlakukan. dalam UU terse but dinyatakan bahwa pengadilan ini barn akan dilaksanakan selambatlambatnya lima tahun setelah UU tersebut disahkan. Hal ini berkaitan dengan perlunya persia pan sarana dan prasarana hukum se rta unsur-unsur lainnya. Berkaitan dengan hal itu. jika UU Pemilu tersebut jadi disahkan. paling tidak diperlukan waktu sekitar 2-3 rahun untuk mempersiapkan pendiriannya di seluruh Indones ia. Karena itu mau tidak mau RUU Pemilu tersebut harus disahkan selambat-Iambatnya pada bulan Juli tahun ini. agar jika pemilu akan dilaksanakan sesuai jad wal. masih [erdapa[ cukup waktu unruk sosialisasi dan persiapan pendiriannya.
D.
Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu
Dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 , kita memiliki suatu lembaga baru yang berwenang unruk menyelesaikan sengketa pemilu. Lembaga
17
Saat ini ~ uuah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2002.
iall11ari
~
Maret 2004
Gagasan Pellgadilall Pem;li!zan Umum
9
ya ng d illlakslid ada lah Mahakalllah Ko nstitus i. Menuru t Pasal 24C UU O 1945 ayat ( I). Mahkalllah Konstitusi be rwe nang Illengadili pada ting kat pertallla clan tera khir ya ng putusannya bersifat final untuk Illenguji UU lerhadap Undang-Undang Oasar (UUD ). ll1ell1utus sengketa kewenall~an lell1baga negara ya ng kewenangannya dibe rikan o leh UUD. mel1lUlUS pelllubaran partai politik , dan melllutus persel isihan te ntang hasil pemilu. " Oisal1lping itu Mahkal1lah Kanstitus i juga l1lemiliki kewajiban untuk ll1ell1berikan putusan atas pendapat OPR ll1engenal dug"an pelanggaran aleh Presiden dan/atau Wak il Preside n Illenurut UUD.") Mekanisllle penggunaan kewenangan yang disebutkan te rakhir ini terdapat dalam Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4) , (5), (6), dan (7) Pe rubahan Ke tiga UUD 1945 .'" J ika kita Illeninjau rumusan tersebut , dapat di katakan bahwa Mahkamah Konsrirusi merupakan suatu lembaga ya ng harus sege ra te rbentuk sebelulll pelaksanaan pemilu 2004. karena ia memiliki beberapa wewenang yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu . Be rkaitan dengan hal tersebuI , dalam rapamya pad a tanggal 6 April 2002 , Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR antara lain telah Illenghasilkan kesepakatan untuk mencanrumkan rul1l usan Ayat (2) Aturan Tambahan de ngan rul1lusan sebagai berikm:" De ....an Perwakilan Rakyat bersama Presiden harus telah Illelllbentu k undang-undang temang Mabkamah Ko nsti tlls i dalam waktu selambaI-lambatnya sam taIrun sejak Perubahan Keelllpat UndangU ndang I>asar ini disahkan Dalam mell3Ilggapi rumusan il1l. penulis berpendapat bahwa seyogya nya tidal.. .'" lIl: lemang Ylahkalllah Konstilus i saja yang harus diprioritaskan pe ya. Illelainkan se luruh UU yang te lah d ipe rintahkan a leh Pe Pertama hingga Pe rubahan Keem pat UUD 1945 ya ng akan darang. Jib berbaga i U U yang relah d iperintahkan - .1aj t!li s Pt.:rmmyawaratan R.a~:al Republik Indonesia. Pmu.wlI1 Sir/allfr
TtI/llll/wI
MPR Rl
Talwll 2001 (.lakana: SekrerariaI lenderal MPR RI. 1001 1. hal. 13. Ibid.. liha l Pa sa l 24C ayat {:?: J Pt::rubahan Ke(lga CCO 1945, '" [hid . . hal. 8-9.
~I L,hal Panili a Ad Ho(.: I Badan Pd,erja MFR . "Llpman Pt:rkembangan Pelaksanaan T ugas Paniria Ad !-Ioc I pada Rapat ke-3 Badan Pekt:lj a MPR di Jakarta. 4 JUlii 2002.
Nomor 1 Tallllll XXXIV
10
Hukum dan Pembangunan
pembemukannya oleh Perubahan Pertama , Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan - rancangan yang akan disetujui sebagai - Perubahan Keempat UUD 1945 tersebut tidak segera terbentuk, maka berbagai perubahan yang dimaksud tidak dapat segera diimplementasikan.
E. Pengadilan Pemilu Versi RUU Departemen Dalam Negeri Sebagaimana diketahui, Departemen Dalam Negeri (DepdagriJ baru-baru ini menyampaikan RU U Pemilu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (OPR). Begitu rancangan rersebut beredar di masyarakat, segera timbul perdebaran yang mengarah ke pro dan kontra terhadap beberapa rancangan materi yang terdapat di dalam RUU tersebut. Pro dan kontra yang sedang berlangsung hangar di msayarakat hingga saat ini ialah mengenai akan diberikannya hak memilih dan hak dipilih bagi para anggota TNI dan Polri . Berkaitan dengan UU Pemilu. dalam RUU ini antara lain dinyarakan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran terhadap UU ini akan dilakukan oleh Pengadilan Pemilu bersifat Ad Hoc yang dibentuk dengan undang-undang n Namun demikian. RUU ini tidak memberi ka n gambaran lebih lanjut rentang Pengadilan Pemilu Ad Hoc sepeni apa yang akan dibentuk. Hal ini dikarenakan rancangan penjelasan dari pasal tersebut hanya mengalakan: "Cukup jelas'·.
F. Pengalaman Beberapa " 'egara13 Dalam Subbab ini akan dik:emukakan gambaran singtal mengenai Pengadilan Pemilu (Elecroral Coun cit beberapa negan.. Peruuna-tama
22 Lihat ranl.:ililgall P'ls.1I 127 dari RUU lersebuL 1.' lJlltuk penyusunan Subhah illL penulis menyampalkan terima Uslh kepada SUr. Moll. Adhy S. Aman, S.H. dari International Foundation for Election Systems (lFES) Indonesia
eli Jakana. ya ng telah memherikan herbagai hahan dan wehsite addre.rs yang berkilitall dengan judul Suhbah ini. Mengingat luasnya bahan·bahan ya ng telah diherikan. maka oalam Subbab ini Ilanya akan disinggullg beberapa hal saja yang berkaitall dengan hal itu. Nalllun licmiki'tIl. diskusi y,tIlg lebill mendalam Illcnge nai hal ini dapat dilakukan dalam scsi tanya-jawi.lh.
.lanuari - MareT 2004
Gagasan Pengadilan Pemilihan Umum
II
akan kita tinjau Negara Brazil. Dalal11 Pasal 118 Konstitusi Brazil ditetapkan bahwa Pengadilan Pel11ilu l11el11iliki beberapa badan sebagai berikut: ( I) The Superior Electoral Court , (2) the Regional Electoral Courts, dan (3) the Electoral Boards. Dalal11 Pasal 121-nya yang l11engatur l11engenai Kewenangan. Fungsi, dan Organisasi antara lain ditegaskan bahwa organisasi dan yurisdiksi dari Pengadilan Pel11ilu, para Hakim , dan para Anggota Dewan diatur dalam UU tersendiri. Pada saat sedang bertugas, para pihak yang disebut di muka dijamin kewenangannya dan mereka tidak dapat dipindahpindahkan. Mereka l11enjabat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dan tidak boleh l11elebihi dua periode masa jabatan. Putusan dari Pengadilan Pel11ilu tidak dapat dibanding ke pengadilan lain, kecuali putusan-putusan yang bertentangan dengan Konstitusi , Habeas Corpus, dan sebagainya. Disamping di Brazil, lembaga peradilan yang berfungsi seperti Pengadilan Pemilu juga terdapat di berbagai negara lainnya seperti Inggris , Amerika Serikat, Kanada, Mexico, dan Papua Nugini . Hampir di berbagai negara, pengadilan-pengadilannya l11emiliki peranan yang sang at reTbaias atau dapat dikatakan tidak memiliki peramn sama sekali dalam proses pembatasan atau redistrikisasi (delimiIalion atau redistricring proct!SS _ 1 amun ada pengecualian terhadap hal itu, yakni sebagaimana diterapkan di Al11erika Serikat, dimam pengad ilan-pengadilan telah memutusl>;m ratusan !casus yang beIbitan dengan rencana-rencana yang berkailan deogan Konggres aran disIriI;: legislatif. 24 Sedangkan eli Kanada. pengadilaonya beberapa waktu yang lalu telah juga lelab beISpeL.'1lIasi dalam arena redistrikisasi (redistricting), l11eskipun l11ereka telab mengeluarkan opini yang hanya berkaitan dengan konstitusionalitas dari batas-batas legislasi dan pet a pemilihan propinsi. Hal ini mungkin dapat berubah dalam waktu dekat. Tantangan penal11a terhadap rencana distrik pemilihan federal diajukan di Kanada pada tahun 1997 . Inggris l11erupakan negara lainnya dimana pengadilannya telah diminta untuk mempertimbangkan legalitas da ri rencana redistrikisasi. Telapi tantangan satu-satunya tersebut hingga saat ini belum berjalan dengan sukses, dan hal ini mungkin tidak mendorong proses litigasi yang 2-1 Handley . Lisa. Arden, dan Wayne. "B~undary Delimitation: Role of the Comb in Electoral District DelimilatiiJll ." hup: / Iwww.aceproject.orgi main/engiishfbd/bdh06/default.hull.
19 lu n! 2002.
Namar 1 Tahllt! XXXIV
Hukum dan Pembangllnan
12
terkait dengan permasalahan keadilan dari snam rencana redistrikisasi atan proses redistrikisasi di Inggris.25 Di Mexico, ketentnan-ketentnan yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu antara lain diatur dalam Federal Criminal Code, amara lain dalam Pasal 403- 408 , dan Pasal 411 -412. Pasal 403 misalnya memberikan rincian tentang perbllatan-perbuatan melanggar hukum yang mllngkin dilakllkan oleh individu selama masa pemilu , kampanye, dan bahkan dalam proses pemilu sebagai berikut: '" a . To illegally vote; b. To carry out proselytism or to pressure the voters that are present at the voting booths ; c. T o buy or force the votes by any forbidden means ; d. To obstruct, interfere or prevent the correct exercise of the duti es of the electoral functio naries; e. To restrict or pretend to restrict , in any way, the freedom of suffrage; f.
To vio late the secrecy of suffrage; g. To introduce or remove the voting slips or ballot boxes , that is , documents or electoral material, of the place that they lega ll y correspond; h. To publish the results of the opinion survey within the 8 days prior to election day; l.
To exchange the vote of the individual by means of a prom ise . coercion or giti.
Sedangkan di Papua ugini, dijumpai adanya ke nyataan bahwa petisi-petisi pemilu (election pecicions) telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Setiap orang mengetahui jumlah petisi pemilu yang tercatat yang disampaikan setelah pelaksanaan pemilu 1997 - 88 petisi secara keseluruhannya. Diharapkan. jumlah petisi akan semakin meningkat setelah pelaksanaan pemilu 2002 yang rencananya
25 Ibid. 2(, Otlice of the Prosecuting Atto rney Specialize<.i in Electoral Crimes. "Juridical Nature of FEPADE aml th e Electoral Crimes." (Mex ico: II O klOher 2001).
Janltari - Marel 20114
Gagasal1 Pellgadilan Pemilihan Umlllll
13
diselenggarakan dalam bulan Juni ini . Ada dua badan yang berkaitan dengan naik atau turunnya jumlah petisi pemilu. Pertama , Komisi Pelllilu (the Electoral Commissioll) dan agen-agennya di propinsi-propi nsi dapar llleminimalkan petisi dengan penyelengga raan pemilu yang bersih. Kedua. para kandidat da n pendukungnya harus mengontrol tingkah lakunya agar selalu sesuai dengan hukum , agar petisi pemilu atau problema pemilu lainnya tidak timbul. "
G. Penutup Oemikian beberapa wacana di sekitar pembentukan pengadilan ad hoc pemilu . Oi luar wacana tentang masalah pengadilan pemilu ya ng bersifat ad hoc tersebut. sebenarnya ada lagi institusi peradilan lain yang sangat diperlukan di Indonesia. yang salah satu tugas dan kewenangannya juga dapat mencakup masalah pemilu . Peradilan yang d imaksud ialah suatu Mahkamah Konstitusi, semacam Federal COl1slifllliol1al Court di Jennan. Oi Jerman, lembaga ini juga memiliki ke wenangan ulltuk mo:mbubarkan parpol , dengan alasan telah melanggar prinsip-prinsip "free =ric basic order". DaJam Perubahan Ketiga UUD lCJ.!S. i:zstinrsi ini juga telah d· Namun demikian ~ piah:maaTUl}-a masih harus me sejaub mana RUU renrrg ~Iahkamah Konstitus i akan menja bal-hal yang Ie ~ dalam Perubaban Ketiga tersebul. I>i .. lain, secara ret::::s ~mya ketiga RUU Bidang Poilitik yang telab iapkan pihat Dep:memen Oalam /-Iegeri. khususnya RUU tentang dan KedOOukan MFR. OPR_ DPO. dan OPRO. juga tidak bisa Jang'SlJUg diberlakukan. karena rnasih harus menunggu hasil-hasil Perubahan Keempat UUD 1945 . Oengan demiki an, wac ana tentang pengadiIan pemilu yang bersifat ad hoc tersebut juga masih menjadi sebatas wacana.. dan harus disesuaikan dengan kemungkinan Perubahan Ketiga dan Perubahan Keempat UUO 1945, dimana yang disebut terakhir ini masih dalam taraf pembahasan di Badan Pekerja MPR RI. Semoga rancangan Perubahan Keempat ini dapat segera ditetapkan dalam Sidang Tahunan ketiga MPR pada bulan Agustus 27
John
Nonggorr ,
"Preparations
for
2002
http: //www .thenational .c()l1l .pl:! . I April 2002 .
Nomor j Tall/If! XXXIV
Elections
of
PNG:
Th e
Courts. "
14
HukUI11 dan Pembangunan
2002 yang akan datang , agar proses refonnasi yang sedang berjalan tidak menjadi terhenti.
Daftar Pus taka
Arinanto. Satya. "Sistem Pemilihan Umum Proporsional: Beberapa Catatan." Makalah disampaikan dalam forum Ceramah I1miah bagi para pejabat dan staf di lingkungan Direktoral Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI di Jakarta. 7 Februari 2000. _ _ . "Beberapa Catatan tentang Pem illl Lokal." Makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Terbatas Mengenai Pemilu Lokal yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hlikum Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI di Jakarta. 26 Januari 2000. _ _ . "Di Balik Komroversi Penetapan Hasil Pemilu." Berita Keadilan. Edisi No. 41. 4-lO Agustus 1999. "Komroversi PP No. 33 Tahun 1999 ." Berila Keadilan , Edisi No. 38. 14-20 Juli 1999. _ _ . "Campur Tangan Birokras i dalam Pemilu 1999." Berita Keadilan, Edisi No. 37,7-13 Juli 1999. _ _ . "Panwaslu Kurang Mandiri." Pilar. No. 11 Tahun 11 , 9-22 Juni 1999 . . "Ditunggu , Peran fl,1A Sebagai "Constitutional Coon." Kompas. 21 Juni 1999. _ _ . "Aspek Hukum Pemilu UJangan dan SIlSII'an " &rira Keadilan . Edisi No. 34, 16-22 Juni 1999. "Mengawasi Pemilu di SingapllTa dan lohor Baru." Berifa Keadilan, Edisi No. 33, 9-15 Juni 1999. "Stembus Accord." Berila Keadilall. Edisi No. 32,2-8 Juni 1999. _ _ . "Dilema Pengawasan Pemilu. " Panji Masyarakal, 26 Mei 1999 .
lanuari - Maret 2004
Gagasoll Pengadilall Pemilihall Umum
15
_ _ . "Pelanggaran Pra Kampanye Pemilu." Berira Keadilan , Edisi No. 30, 19-25 Mei 1999. _ _ . "Empat Permasalahan Hukwn Pemekaran Irian Jaya dan Maluku." Berita Keadilall, Edisi No. 27 , 27 April - 4 Mei 1999. "Pemilu. KPU. dan Konsep "lalan Tengah"." Buletin JarillK. 14 April 1999. "Pengadilan Pemilu, Perlu Maje li s Khusus. " Berita Keadilllll, Edisi No. 26 . 21-27 April 1999. _ _ . "Pelanggaran Slarr Kampanye." Berita Keadilall , Edisi No. 25. 14-20 April 1999. _ _ . "Anatomi Pertimbangan Hukum MA." Berita Keadilan. Edisi No. 24.7-13 April 1999. _ _ . "KPU. MA. dan Pertimbangan Hukum." Berita Keadilan .. Edisi No. 23 . 31 Maret - 6 April 1999. _ _ . "Pengawasan dan Pemantauan Pemilu ." Berira Keadilan. Ellisi No . 22. 24-30 Maret 1999. _ _ . "PNS-ABRI: Saw UU. Dua Hukum ." Kompas. I Februari 1999 . Bjornlund, Eric. "The Promise of Democratization in Hong Kong: The Framework. " Washington, D.C.: National New Election Democratic Institute fo r International Affairs, 1997. Diamond. Larry. " Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation" Journal of DemocraCl', 5 (Juli. 1994),4-17. Garber. Larry. "Establ ishing a Legal Framework for Elections. ,. Washington. D .C.: National Democratic Institute for International Affairs. 1992 . Handley. Lisa, Arden, dan Wayne. " Boundary Delimitation: Role of the in Electoral District Delimitation." Courts . < htm :! /www.aceproject.org/main/englishlbdlbdb06/default.htm >. 19 Juni 2002. ~jelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Putl/san Sidang Tahu nan MPR RJ Tahull 2001. lakarta: Sekretariat lenderal MPR RL 200 1.
Nomor J Tall/Ill XXXIV
16
Hukum dan Pelnbangunan
Meadowcroft, Michael. The Politics of Electoral Reform. London: The Electoral Reform Society, 1991. Merloe. Patrick. "Electoral Operations, Human Rights, and Public Confidence in a Democratic System." Paper presented in African Election Administrators' Collogium in Zimbabwe, 15-18 November 1994. Nonggorr. John. "Preparations for 2002 Elections of PNG: Courts .". < http://www.thenational.colll.pg > . I April 2002.
The
Office of the Prosecuting Attorney Specialized in Electoral Crimes . "'Juridical Nature 01' FEPADE and the Electoral Crimes. " Mexico: 1 1 Oktober 200 J . Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakvat Republik Indonesia. "Laporan Perkembangan Pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc I pada Rapar ke-3 Badan Pekerja MPR." Jakarta 4 Juni 2002. United Nations. Human Rig/us and Elections: A Handbook on the Legal, Technical, and Human Rights Aspects of Elections . New Geneva: Centre for Human Rights, 1994.
Jalluari - Maret 2004
