FREQUENT ASK QUESTION (FAQ) PENYUSUNAN PROPOSAL PNPM PEDULI FASE 2 KEMITRAAN

FREQUENT ASK QUESTION (FAQ) PENYUSUNAN PROPOSAL PNPM PEDULI FASE 2 KEMITRAAN INFORMASI UMUM 1. Apa yang dimaksud dengan PNPM Peduli? PNPM Peduli adalah program Pemerintah yang didesain khusus untuk menjangkau masyarakat marginal, yakni masyarakat yang karena situasi tertentu mengalami ketidakadilan berupa diskriminasi sosial, ekonomi maupun politik. Diskriminasi ini bisa terjadi karena adanya stigma negatif yang melekat, tidak terdata secara resmi dalam data statistik karena sulit mendapat identitas hukum (KTP, KK, akte kelahiran dll), perlindungan anak, lokasi yang terisolir, maupun sebab-sebab lain yang menyebabkan komunitas ini tidak terjangkau oleh program pemerintah yang ada. Kelompok atau individu marginal ini bisa jadi berada pada lokasi program pengentasan kemiskinan yang lain, seperti PNPM Mandiri, namun karena sebab-sebab tersebut, individu atau kelompok ini tidak bisa berpartisipasi aktif. Partnership for Governance Reforms (Kemitraan) adalah salah satu Executing Organization (EO) yang mengelola pelaksanaan program di tingkat nasional. Program ini didukung oleh DFAT (Australia) dengan Managing Partner, The Asia Foundation. Pada fase pilot, program ini dimulai dengan penyiapan perangkat, mekanisme dan guideline PNPM Peduli termasuk menyiapkan mitramitra CSO yang terlibat dalam program. Hasil dari Fase pilot PNPM Peduli adalah meningkatnya kapasitas CSO dalam menjangkau dan memfasilitasi kelompok marginal untuk mendapatkan hakhak dasarnya serta memiliki akses pada pelayanan kesehatan, pendidikan dan sumber penghidupan untuk peningkatan kualitas hidupnya. Meski penekanannya pada peningkatan kapasitas CSO, namun ukuran keberhasilannya hanya bisa dilihat pada level masyarakat (beneficiaries), yakni sejauh mana masyarakat yang didampingi telah terjangkau, terlayani serta perubahan-perubahan apa yang terjadi yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidupnya. 2. Dimana lokasi PNPM Peduli fase pilot? Dan siapa saja mitra pelaksananya? Pada fase pilot (2011-2014) Kemitraan bekerja dengan 10 mitra CSO dan 1 Intermediary Partner (IP) yang membawahi 4 mitra CSO, sehingga total CSO yang terlibat dalam program di bawah Kemitraan adalah 15 mitra. Program ini tersebar pada 13 provinsi, menjangkau 26 kabupaten, 47 kecamatan, 66 desa dan 80 kelompok dimana 39 diantaranya adalah kelompok ekonomi baru yang berkembang karena intervensi program. Beberapa komunitas yang didampingi Kemitraan dan mitra CSO adalah: komunitas masyarakat adat (Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua), anak-anak dan orang tua yang bekerja di jalan (DKI Jakarta), Transgender (DKI Jakarta), perempuan korban dan yang rentan terhadap perdagangan manusia/trafficking (Kalimantan Barat), remaja putus sekolah perambah hutan (Kalimantan Barat), Perempuan dan keluarga pekerja migrant (NTB), masyarakat yang tinggal di kawasan terisolir (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua Barat), dan orang dengan HIV/AIDS (Papua dan NTT) FAQ Penyusunan Proposal PNPM Peduli 2-Kemitraan/ASB

Page 1

3. Kami belum terlibat dalam PNPM Peduli, namun tertarik untuk bergabung sebagai mitra pelaksana. Apakah dimungkinkan? Saat ini PNPM Peduli fase 1 (pilot) telah berakhir. Mitra baru dimungkinkan terlibat dalam PNPM Peduli fase 2 sepanjang memenuhi kriteria program. 4. Apa bedanya PNPM Peduli Fase 1 dan PNPM Peduli Fase 2? PNPM Peduli fase 1 menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan kelompok marginal, sedangkan PNPM Peduli fase 2 lebih ditujukan sebagai program inklusi sosial. Hal ini akan berpengaruh pada strategi pendekatan yang dijalankan oleh Kemitraan dan mitra-mitranya. 5. Apa yang dimaksud PNPM Peduli sebagai Program Inklusi Sosial? Program inklusi sosial adalah sebuah proses untuk membangun relasi dan solidaritas sosial. Lebih jelasnya adalah proses untuk membuka akses dan peluang bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas atau kelompok masyarakat yang dikucilkan (excluded) untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Kelompok terekslusi ini diharapkan tidak “diekslusikan” oleh program melalui program khusus, namun membuka kesempatan pada kelompok ini untuk lebih membaur dengan komunitas di sekitarnya. Dalam hal ini mitra pelaksana diharapkan bisa menjangkau masyarakat adat dan lokal yang terpencil yang mengalami stigma dan diskriminasi serta tidak bisa mengakses layanan dasar, untuk dapat terlibat dalam interaksi sosial dan terlayani hak-hak dasarnya. 6. Bagaimana caranya? Untuk menjalankan proses tersebut, program inklusi sosial dapat “mengundang” mereka yang dikucilkan, terpinggirkan, atau “tidak dianggap” untuk membangun koneksi dan aktif terlibat dalam mewujudkan hak-hak formal mereka. Memberi kesempatan kepada kelompok terkucilkan ini untuk menyampaikan pendapat, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan usulan, dan membuka akses terhadap layanan dasar. Kuncinya adalah keterlibatan aktif, bukan pemanfaat pasif. Dalam membangun proses tersebut perlu dipastikan bahwa pihak-pihak yang melakukan ekslusi sosial atau pihak yang mengucilkan juga terlibat dalam proses tersebut. FOKUS PROGRAM DAN KELOMPOK DAMPINGAN 7. Apakah fokus program Kemitraan pada fase 2 berubah? Ya. Belajar dari pengalaman dari pelaksanaan PNPM Peduli fase 1 dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk hasil review independen yang dilaksanakan oleh Dona Leigh dan kelompok kerja untuk isu masyarakat marginal di dalam dan sekitar hutan, Kemitraan perlu melakukan reposisi dan definisi ulang terhadap isu-isu eksklusi sosial yang ditangani oleh PNPM Peduli untuk memaksimalkan dukungan dan kapasitas mitra dalam pendampingan kelompok masyarakat. Oleh karena itu fokus program Kemitraan mengalami pergeseran untuk mengoptimalkan dampak intervensi program.

FAQ Penyusunan Proposal PNPM Peduli 2-Kemitraan/ASB

Page 2

8. Apa fokus program PNPM Peduli Fase 2 – Kemitraan? Dalam pelaksanaan PNPM Peduli tahap 2, Kemitraan akan refocus isu pada kelompok

masyarakat adat dan lokal terpencil yang bergantung pada sumber daya alam dan mengalami eksklusi sosial. Pemilihan pendampingan pada kelompok ini bukan hanya didasarkan karena tingginya konflik dalam pengelolaan hutan dan sumberdaya didalamnya dalam satu dekade terakhir, tetapi juga karena hutan merupakan sistem ekologi dan budaya bagi kelompok masyarakat yang seringkali dimarjinalkan dalam kebijakan tata kelola, serta adanya perlakuan yang diskriminatif dalam pemenuhan kebutuhan layanan dasar. 9. Siapa kelompok dampingan yang sesuai dengan fokus program PNPM Peduli fase 2 Kemitraan? Merujuk pada fokus program Kemitraan yang telah dikonfirmasikan pada diskusi mitra tanggal 19 Agustus 2014 kelompok dampingan PNPM Peduli Fase 2 Kemitraan adalah komunitas/kelompok masyarakat yang terkucilkan baik secara sosial maupun geografis dan karenanya mendapat hambatan untuk mendapatkan layanan dasar. Kelompok dampingan yang diusulkan setidaknya memenuhi tiga (3) atau lebih ciri-ciri kelompok terekslusi. Lihat jawaban no 10. Calon mitra perlu melakukan self assessment terhadap kelompok dampingan yang akan diusulkan apakah telah memenuhi setidaknya tiga ciri tersebut. 10. Apa ciri-ciri umum “eksklusi” kelompok dampingan PNPM Peduli Fase 2? Kelompok dampingan PNPM Peduli fase 2 Kemitraan dibagi menjadi dua kelompok utama dengan ciri-ciri sebagai berikut: Eksklusi masyarakat adat dan lokal yang tergantung pada sumber daya alam  Ketergantungan yang sangat tinggi pada sumber daya alam namun memiliki akses dan kontrol yang terbatas untuk mengelolanya  Ada hambatan untuk mendapatkan pengakuan atas identitas hukum (legal identity) seperti KTP, akta kelahiran, akta perkawinan, sertifikat kepemilikan dan lain-lain yang disebabkan oleh diskriminasi sosial ataupun faktor geografis.  Terbatasnya akses atas keputusan publik baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun nasional  Terbatasnya akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar  Ada stigma negatif yang mendiskriminasikan kelompok ini dengan komunitas lain sehingga semakin menjauhkan mereka dari pelayanan  Memiliki keterikatan yang kuat terhadap identitas budaya, namun menghadapi tantangan yang cukup besar untuk survival, termasuk resiko kehilangan identitas budaya asli.

FAQ Penyusunan Proposal PNPM Peduli 2-Kemitraan/ASB

Page 3

Eksklusi masyarakat adat dan lokal yang terpencil/terisolasi  Lemahnya pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar akibat wilayah yang sulit dijangkau  Lemahnya akses atas keputusan publik baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.  Lemahnya akses untuk mendapatkan identitas hukum  Ketimpangan gender yang cukup mencolok Sebagai perbandingan tabel di bawah ini bisa memberikan gambaran tentang ciri-ciri umum ekslusi pada masyarakat adat/lokal yang tergantung pada sumber daya alam dan atau terisolir. Isu Ekslusi

Identitas Hukum Stigma Identitas Budaya Pelayanan Dasar Partisipasi dalam tata kelola/ pembangunan

Masyarakat adat dan lokal yang tinggal di daerah terpencil √

√√√ √√ (terekslusi karena lokasi yang terpencil)

Akses pada sumber daya alam Psycho-social

Masyarakat adat dan lokal yang tergantung pada sumber daya alam √ √√ √ √ √ (terekslusi karena stigma) √√√ √

√ : ada isu ekslusi √√ : tingkat ekslusi tinggi √√√ : tingkat ekslusi sangat tinggi

STRATEGI PENDEKATAN PNPM PEDULI FASE 2 11. Apakah ada strategi pendekatan yang menjadi rujukan? Sejalan dengan pendekatan baru PNPM Peduli sebagai program inklusi sosial, dan bukan sematamata pengentasan kemiskinan, pendekatan Kemitraan dan mitra CSO akan menyasar tiga area: yakni pembuat kebijakan (pemerintah pusat dan daerah), kelompok dampingan, serta masyarakat sekitar atau pihak lain yang berkepentingan dan terkait langsung dengan target pemanfaat. Intervensi tersebut dibagi dalam pendekatan berikut:

FAQ Penyusunan Proposal PNPM Peduli 2-Kemitraan/ASB

Page 4









Fasilitasi dan advokasi pada pemangku kepentingan untuk mendorong formulasi dan implementasi kebijakan dan peraturan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat adat dan lokal yang tergantung pada sumber daya alam Peningkatan kapasitas CSO dan kelompok dampingan untuk meningkatkan posisi tawar dalam menyuarakan kepentingan khususnya untuk mengakses layanan dasar Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dan kelompok kepentingan lain termasuk dunia usaha terkait dengan pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat yang terekslusi. Fasilitasi kelompok dampingan untuk mengakses layanan dasar

12. Bagaimana pembagian peran antara Kemitraan dan mitra CSO dalam strategi ini? Kemitraan sebagai organisasi pelaksana di tingkat pusat, selain bertugas mengelola program dan mengkoordinasi mitra lapangan juga bertanggung jawab pada fasilitasi, advokasi dan membangun jejaring dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat. Lobi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, parlemen, dunia usaha, dan jaringan masyarakat sipil nasional harus dilakukan untuk mendorong formulasi dan implementasi nasional yang lebih ramah kepada kelompok terekslusi secara umum. Kemitraan tidak mampu bekerja sendiri untuk mendorong pengakuan dan penghormatan hak-hak sipil masyarakat yang terekslusi ini. Oleh karena itu program peningkatan penyadaran yang lebih luas perlu dilakukan melalui jejaring dan pertemuan rutin, selain itu pengkajian dan pendalaman terkait peraturan dan program pemberdayaan masyarakat yang terkait menjadi kunci terbukanya kolaborasi yang lebih efektif. Kemitraan juga akan mendorong Kemenko Kesra selaku penanggung jawab program untuk mengirim pemberitahuan tertulis kepada pemerintah daerah tentang PNPM Peduli. Hal ini untuk memudahkan mitra CSO di lapangan dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten), mitra CSO bertanggung jawab pada fasilitasi, advokasi dan jejaring dengan pemangku kepentingan daerah termasuk pemerintah, perguruan tinggi, jaringan masyarakat sipil dan swasta untuk memastikan penghormatan hak dan terbukanya akses layanan dasar bagi kelompok dampingan. Mitra CSO memfasilitasi keterlibatan kelompok dalam perencanaan pembangunan baik melalui perencanaan reguler, seperti musrenbang, maupun FAQ Penyusunan Proposal PNPM Peduli 2-Kemitraan/ASB

Page 5

advokasi khusus terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengawal usulan kelompok dampingan agar terakomodir dalam program prioritas daerah. Di sisi lain, CSO juga menjadi mediator yang mempertemukan kepentingan dunia usaha untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang membutuhkan. CSO bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program CSR memberi dampak positif jangka panjang bagi masyarakat, bukan menciptakan ketergantungan. Sementara itu di leval kecamatan, desa dan komunitas, fasilitator bertugas mendampingi dan memfasilitasi kelompok tereksklusi untuk mendapatkan layanan dasar, membangun kesadaran masyarakat sekitar atas eksistensi kelompok dampingan dan menjembatani interaksi timbal balik kelompok dampingan dengan masyarakat sekitar dan atau kelompok lain yang berkepentingan. Di level desa, PNPM Peduli diharapkan bisa terintegrasi dalam rencana pembangunan desa. Selain untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan, hal ini penting untuk membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap PNPM Peduli dan mempermudah implementasinya. Mitra CSO bersama masyarakat juga diharapkan membangun mekanisme perencanaan, implementasi, pelaporan dan komunikasi yang transparan dan akuntabel. Tahun 2015, UU Desa akan diimplementasikan oleh pemerintahan baru. Banyak hal baru akan memberi warna dinamika di desa. Untuk itu para mitra CSO diharapkan bisa mengoptimalkan berbagai peluang ini untuk memperlancar implementasi PNPM Peduli dan menghindari tumpang tindih. Karena itu analisis dan pemetaan rencana implementasi UU Desa tahun 2015 adalah bagian tak terpisahkan. Untuk mempermudah proses implementasi dilapangan, para mitra CSO diharapkan bisa menyusun basis data sederhana tentang penerima manfaat program terutama terkait rencana program. Hal ini untuk memudahkan para mitra CSO menganalisis perubahan dari hasil intervensi program. Dalam konteks advokasi, para mitra CSO diharapkan bisa bersinergi dengan media. Selain untuk kampanye, sinergi dengan media akan memperkuat posisi tawar program, penerima manfaat dan mitra CSO sendiri. 13. Apakah strategi pendekatan Kemitraan tersebut harus diadopsi sepenuhnya oleh CSO? Strategi di atas sifatnya acuan/referensi umum. Para mitra diharapkan merujuk pada strategi pendekatan di atas, namun dalam pengembangannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing lapangan yang tentunya berbeda. Para mitra diharapkan dapat mengusulkan strategi pendekatan baru (bukan pengulangan), kreatif namun tetap memungkinkan untuk dilakukan (innovative, creative and doable). DURASI PROGRAM DAN DANA YANG TERSEDIA 14. Berapa lama program ini akan dilakukan? Sesuai dengan penjelasan dari TAF sebagai Managing Partner PNPM Peduli Phase 2, Kemitraan dan mitra diharapkan menyusun proposal untuk jangka waktu 25 bulan, namun demikian kontrak akan FAQ Penyusunan Proposal PNPM Peduli 2-Kemitraan/ASB

Page 6

dibuat bertahap dan akan diperpanjang pada periode berikutnya. Sebagai contoh, untuk Letter of Grant (LG) antara TAF dengan Kemitraan saat ini hanya mencover periode 01 September 2014 sd 30 September 2015. 15. Berapa nilai dana yang akan dihibahkan kepada CSO? Untuk mitra baru yang belum pernah terlibat sebelumnya dan belum di assess oleh Kemitraan, Kemitraan akan menyediakan dana antara Rp. 250 juta sd Rp. 400 juta per tahun kepada mitra baru, sesuai dengan kamampuan dan nilai kegiatan yang diusulkan. Dalam penyusunan Proposal program, mitra diharapkan telah menyertakan draft budget untuk kemudian difinalisasi setelah proposal program disetujui. TINDAK LANJUT DAN DEADLINE PENYERAHAN PROPOSAL 16. Bagaimana dengan mitra yang belum pernah terlibat namun ingin ikut ambil bagian dalam PNPM Peduli fase 2? Mitra potensial baru sangat dimungkinkan untuk mengajukan pernyataan ketertarikan atau “Statement of Interest” dengan mengirimkan ke Kemitraan secepatnya. Dalam form of interest tersebut, Mitra diminta mencantumkan data singkat organisasi, rencana fokus kegiatan, penjelasan singkat mengenai kelompok dampingan dan rencana strategi program. Form terlampir. 17. Kapan batas waktu (deadline) pengumpulan Letter of Interest ? Batas waktu pengiriman Letter of Interest PNPM Peduli Fase 2 adalah Selasa, 23 September 2014. 18. Setelah pengiriman Letter of Interest dari CSO, apa tahap selanjutnya? Kemitraan akan melakukan review terhadap LoI mitra dan melakukan komunikasi via email atau telepon (jika diperlukan) untuk konfirmasi beberapa hal. Selanjutnya Kemitraan akan memberitahukan CSO yang memenuhi syarat tahapan selanjutnya,

FAQ Penyusunan Proposal PNPM Peduli 2-Kemitraan/ASB

Page 7