Fransisca Angga Saputra 1), Syaifuddin 2)

Fransisca Angga Saputra, Peran Humas Dalam Kegiatan Employee Relations Pada Instansi...

ISSN 2356 - 4385

Peran Humas dalam Kegiatan Employee Relations pada Instansi Pemerintah Studi Deskriptif pada Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Fransisca Angga Saputra1), Syaifuddin2) Ilmu Komunikasi, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Jakarta Jalan Pulomas Selatan kav. 22, Jakarta Timur 13210 1) Email: [email protected] 2) Email: [email protected] Abstract: This research’s goals are to know the the public relations’s roles in employee relations activities that government institution’s public relations division of Ministry of Communication and Information Technology Republic of Indonesia which is Public Relations and Informations Centre and their employee relations activities. The communication theory used in this research is organizational communication theory. This research is a qualitative decriptive research and analyzed with Miles and Huberman technique. Researcher used semistructured interview, participant observation and literature study also documentation as data sources. The results are their roles in employee relations activities are as the communicator, fasilitator, disemminator, and as a counselor, advisor, also interpreter and the employee relations activities that they have done are special events also internal communication media. This research can be a recommendation to Public Relations and Informations Centre Activities as the public relations in Ministry of Communication and Information Technology Republic of Indonesia. Keywords: employee relations’s activities, government institution, public relations, public relations’s roles Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pusat Informasi dan Humas (PIH) dalam kegiatan employee relations sebagai humas pemerintah dan mengetahui kegiatan employee relations apa saja yang dilaksanakan. Teori komunikasi yang digunakan adalah teori komunikasi organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semistruktur, obervasi pasrtisipasi moderat, juga dokumen dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah peran PIH Kemkominfo RI sebagai humas pemerintah dalam kegiatan employee relations adalah sebagai komunikator, fasilitator, diseminator, dan sebagai konselor, advisor, dan interprator. Kegiatan employee relations yang dilaksanakan PIH Kemkominfo RI yaitu program acara khusus (special events) dan media komunikasi internal. Penelitian ini dapat menjadi saran dan tolak ukur dari peran humas serta pelaksanaan kegiatan employee relations bagi PIH Kemkominfo RI dalam menjalankan aktivitas kehumasan. Kata kunci: humas, instansi pemerintah, kegiatan employee relations, peran humas

I. PENDAHULUAN Penentu keberhasilan dari suatu organisasi maupun perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, dan faktor-faktor tersebut harus diberi perhatian khusus oleh pihak-pihak yang menjalankan organisasi maupun perusahaan agar tujuan pokok dari organisasi atau perusahaan tersebut dapat tercapai. Salah satu dari faktor penentu tersebut adalah karyawan. Karyawan sebagai publik internal dari suatu organisasi atau

perusahaan merupakan pihak kunci penentu tercapai atau tidaknya tujuan organisasi atau perusahaan. Kinerja karyawan yang baik tentunya akan membuat kegiatan operasional organisasi atau perusahaan menjadi lancar. Keterikatan (engagement) karyawan terhadap organisasi atau perusahaan merupakan suatu hal yang penting. Keterikatan merupakan istilah yang dipakai untuk menjelaskan keterpautan dan dedikasi yang tinggi dari seorang karyawan kepada perusahaan

153

2. Fransisca Angga S (Komu).indd 153

25/02/2016 13:56:25

Kalbisocio,Volume 2 No.2 Agustus 2015

(Krisbiyanto,http://www.portalhr.com/komunitas/ opini/perjalanan-mencari-makna-engagement-bagiorganisasi/, akses 20 Desember 2013). Karyawan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya tentunya akan memiliki produktivitas yang tinggi dan lebih baik serta dapat memajukan organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Tingkat keterikatan karyawan di Indonesia sendiri masih terbilang sangat rendah, berdasarkan Survei Global Workforce Study 2012 yang dilakukan Towers Watson (perusahaan konsultan di bidang tenaga kerja) di 29 negara termasuk Indonesia kepada 32.000 karyawan, ditemukan bahwa sekitar dua pertiga karyawan di Indonesia tidak memiliki keterikatan yang tinggi terhadap perusahaannya. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah masalah gaji, beban kerja, pengembangan karir, lokasi kerja, manfaat pensiun masalah hubungan kerja antara karyawan dengan atasan (http://www. tribunnews.com/bisnis/2012/09/18/loyalitaskaryawan-di-indonesia-sangat-rendah, akses pada tanggal 13 Desember 2013). Berdasarkan hasil survei tersebut hubungan kerja dengan atasan atau manajemen merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dedikasi atau keterikatan karyawan terhadap organisasi tempatnya bekerja oleh karena itu pihak organisasi atau perusahaan perlu mengupayakan untuk menjaga hubungan yang baik dengan karyawan. Hubungan yang baik dengan karyawan diperlukan tidak hanya bagi organisasi yang bersifat profit tetapi juga bagi organisasi yang bersifat nonprofit terutama di instansi pemerintahan. Karyawan yang bekerja pada instansi pemerintahan atau yang biasa disebut sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) kinerja dan produktivitasnya sangat penting, tidak hanya bagi instansi pemerintahan tetapi juga bagi keberlangsungan kegiatan kenegaraan untuk memajukan Indonesia. Komunikasi yang terbuka dan efektif sangat dibutuhkan dalam membina hubungan yang baik antara atasan dengan karyawan. Komunikasi menurut James A.F Stoner adalah proses dimana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan (Widjaja, 2010: 8). Pihak yang memiliki aktivitas dan berperan dalam membina hubungan yang baik dengan publik atau khalayak baik publik internal maupun eksternal melalui kegiatan komunikasi dalam instansi pemerintah maupun organisasi lainnya adalah public relations atau yang di Indonesia biasa disebut sebagai humas. Humas atau hubungan masyarakat dalam instansi pemerintah seperti yang terdapat pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah lembaga humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah. Hubungan masyarakat atau humas pada suatu organisasi memiliki beberapa peranan yang dilaksanakan dalam setiap aktivitas maupun kegiatan kehumasan yang dilakukannya. Peran humas pada instansi pemerintahan sendiri menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai: l Komunikator Humas pemerintah berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan, l Fasilitator Humas pemerintah berperan menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan, l Diseminator Humas pemerintah berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal organisasi dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah, l Katalisator Humas pemerintah berperan dalam melakukan berbagai pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk menyelaraskan keperntingan pemerintah dengan publik, l Konselor, Advisor, dan Interprator Humas merupakan konsultan, penasihat, dan penerjemah kebijakan pemerintah, l Prescriber Humas berperan sebagai salah satu instrumen strategis pemimpin puncak penentu kebjiakan. Salah satu aktivitas kehumasan untuk menjaga hubungan yang baik dengan karyawan atau pegawai disebut sebagai employee relations (hubungan

154


25/02/2016 13:56:25


dengan karyawan). Employee relations sendiri pada hakikatnya merupakan suatu spesialisasi humas yang berhubungan dengan “bagaimana para profesional humas di korporasi, perusahaan konsultan, dan organisasi nirlaba membantu mewujudkan komunikasi yang efektif antarkaryawan dan antara karyawan dengan manajemen puncak” (Lattimore, et al., terj., Afrianto Daud, 2010: 233-234). Berdasarkan pada pengertian employee relations yang merupakan spesialisasi humas maka humas memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan tersebut. Kegiatan employee relations yang dilakukan oleh humas juga merupakan suatu bentuk fungsi dari humas internal dalam suatu organisasi (Ruslan, 2012: 273). Fungsi humas dalam menjalankan employee relations pada suatu organisasi tidak berkaitan dengan penerimaan karyawan baru, penggajian, kenaikan pangkat, pensiun, dan sebagainya, tetapi berkisar pada kegiatan menciptakan dan mewujudkan hubungan yang harmonis antara pimpinan organisasi atau pihak manajemen dengan karyawan dimana hal tersebut dilakukan dengan upaya membina hubungan yang sudah baik dan upaya mencegah terjadinya hubungan yang retak dengan karyawan (Effendy, 2006: 107). Kegiatan employee relations yang dilaksanakan oleh humas dalam suatu organisasi menurut Ruslan (2012: 278-279) sendiri memiliki berbagai bentuk aktivitas yaitu : l Program Pendidikan dan Pelatihan Program pendidikan dan pelatihan ini sendiri dilaksanakan oleh perusahaan, dalam upaya meningkatkan kinerja dan keterampilan (skill) karyawan, dan kualitas maupun kuantitas pemberian jasa pelayanan dan lain sebagainya, l Program Kerja Berprestasi Program ini dikenal dengan istilah Achievement Motivation Training (AMT), dimana dalam pelatihan itu diharapkan dapat mempertemukan antara motivasi dan prestasi (etos) kerja serta disiplin karyawan dengan harapan-harapan atau keinginan dari pihak perusahaan dalam mencapai produktivitas yang tinggi. l Program Penghargaan Program penghargaan adalah upaya pihak perusahaan (pimpinan) memberikan suatu penghargaan kepada para karyawan, baik yang berprestasi kerja maupun cukup lama masa pengabdian kerjanya. l Program Acara Khusus (Special Events) Merupakan sebuah program khusus yang sengaja dibuat atau dirancang diluar bidang pekerjaan

sehari-hari, misalnya dalam rangka event kegiatan ulang tahun perusahaan, diadakan kegiatan keagamaan, olahraga, lomba dan hingga berpiknik bersama yang dihadiri oleh pimpinan dan seluruh karyawanmya. Kegiatan dan program tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa keakraban bersama diantara sesama karyawan dan pimpinan. l Program Media Komunikasi Internal Membentuk media komunikasi internal melalui buletin, news release (majalah dinding) dan majalah perusahaan/PR yang berisikan pesan, informasi dan berita yang berkaitan dengan kegiatan antarkaryawan atau perusahaan dan pimpinan. Instansi pemerintah pusat yang menangani bidang komunikasi dan informasi di Indonesia yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) tanpa disadari juga menjalankan kegiatan employee relations guna menjaga arus komunikasi secara internal dan meningkatkan hubungan yang baik dengan pegawai. Kegiatan tersebut merupakan salah satu aktivitas dari humas Kemkominfo RI yaitu Pusat Informasi dan Hunbungan Masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai humas yang ada pada instansi pemerintahan. Pihak yang seharusnya menjalankan aktivitas employee relations tersebut untuk membina hubungan dengan publik internal (dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil) di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah humas yaitu bagian Pusat Informasi dan Humas (PIH), tetapi pada kenyataannya tidak semua aktivitas dan program kegiatan employee relations dijalankan oleh bagian Pusat Informasi dan Humas, ada program-program yang ditangani satuan kerja lain seperti bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) SDM, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) dan Biro Umum. Hal tersebut tentunya berlawanan dengan pengertian awal dari kegiatan employee relations yang merupakan spesialisasi dari humas (Lattimore, et al., terj., Afrianto Daud, 2010: 233-234). Berdasarkan hal tersebut maka rumusan pemasalahan yang akan diteliti dan di analisis pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peran humas dalam kegiatan employee relations yang dilaksanakan oleh Pusat Informasi dan Humas sebagai humas di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI? 2. Kegiatan employee relations apa saja yang dilaksanakan oleh bagian Pusat Informasi dan Humas sebagai humas di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia?

155


25/02/2016 13:56:25


Berdasarkan pada permasalahan yang telah disebutkan di atas maka tujuan pada penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui apa saja peran humas dalam kegiatan employee relations yang dilaksanakan oleh Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui kegiatan employee relations apa saja yang dilaksanakan oleh bagian Pusat Informasi dan Humas sebagai humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

II. METODE PENELITIAN Penelitian ini sendiri dilaksanakan di instansi pemerintahan pusat yaitu di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) yang berlokasi di jalan Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat 10110. Penelitian ini berlangsung dari bulan Desember sampai Januari 2013. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah Humas Kemkominfo RI yaitu Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI), dimana subjek penelitian sendiri adalah orang yang berada dalam situasi sosial yang ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian atau dikenal dengan informan (Mukhtar, 2013: 89). Subjek penelitian yang juga menjadi informan pada penelitian ini adalah Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo RI (key informan) serta pegawai di Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo RI (informan) yaitu Kepala Bagian Humas, Kepala Subbidang Hubungan Internal dan Eksternal, Kepala Subbidang Publikasi. Subjek penelitian tersebut dipilih berdasarkan teknik sampling purposive yang merupakan teknik penentuan sampel data dengan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2013: 85). Kriteria subjek pada penelitian ini adalah merupakan humas atau pegawai pada Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo RI, subjek juga harus mengetahui serta ikut terlibat dalam pembuatan kegiatan employee relations oleh Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo RI,dan juga subjek penelitian harus mengetahui dan mengikuti kegiatan employee relations. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semistruktur (semistructured interview) dan observasi partisipan yang tergolong dari partisipasi moderat sebagai sumber data primer,

sedangkan untuk sumber data sekunder menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. A. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data untuk penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman. Teknik analisis data Miles dan Huberman ini dalam Mukhtar (2013: 135) terdiri dari empat aktivitas yaitu: 1. Pengumpulan Data 2. Reduksi Data 3. Display Data 4. Verifikasi/Menarik Kesimpulan Pada penelitian ini seluruh data yang dihasilkan baik melalui sumber data primer (wawancara semistruktur dan observasi partisipasi moderat) maupun melalui sumber data sekunder ( dokumentasi dan studi kepustakaan) di analisis melalui tahapan tersebut sehingga menghasilkan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ada. B. Uji Validitas Data Uji validitas atau uji keabsahan pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik uji validitas bagi penelitian kualitatif. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2013: 330). Pada penelitian ini untuk menguji keabsahan analisis data maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber sendiri menurut Patton adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2013: 330). Pada penelitian ini triangulasi sumber akan dilakukan dengan membandingkan hasil data yang diperoleh dari sumber data primer yang didapat melalui wawancara semistruktur dengan key informan dan beberapa informan yang ditetapkan sebelumnya, serta data-data yang diperoleh selama penelitian melalui beberapa sumber data penelitian lainnya yang sifatnya sekunder yaitu observasi partisipan moderat, dokumentasi dan studi kepustakaan.

III. PEMBAHASAN Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan Kemkominfo RI merupakan salah satu instansi

156


25/02/2016 13:56:25


pemerintahan yang berbentuk kementerian yang ada di Republik Indonesia. Tugas utama yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) adalah untuk membantu Presiden dalam bidangbidang komunikasi dan informatika di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam perjalanannya mengalami banyak reposisi yang menyebabkan seringnya Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengalami pergantian atau perubahan nama. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI merupakan instansi pemerintahan yang awalnya bernama Departemen Penerangan (Deppen), Departemen Penerangan kemudian mengalami reposisi dan pergantian nama pertama kali menjadi Lembaga Informasi Nasional (LIN) sampai pada tahun. Pada zaman pemerintahan Gusdur dan Megawati, LIN (Lembaga Informasi Negara) sempat berganti nama menjadi Kantor Menteri Negara Informasi dan Komunikasi, dan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono instansi tersebut mengalami reposisi lagi sehingga berganti nama menjadi Departemen Kominfo (Depkominfo). Kemudian akhirnya pada tahun 2009 berdasarkan pada Peraturan Presiden No.47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dibentuklah Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian dimana termasuk salah satunya adalah Kemkominfo RI. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) dalam menjalankan kegiatan operasional baik tugas maupun fungsinya dibantu oleh beberapa pihak-pihak dan unit satuan kerja yang ada termasuk diantaranya adalah Pusat Informasi dan Humas. Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo RI seperti satuan kerja lainnya pada instansi pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas pokok untuk melakukan fungsifungsi kehumasan dan penyediaan informasi untuk kepentingan publik internal dan eksternal bagi intansi tersebut, dengan kata lain maka yang menjadi humas bagi instansi pemerintahan di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) adalah Pusat Informasi dan Humas, dimana seluruh tugas-tugas kehumasan bagi instansi pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) ditangani oleh Pusat Informasi dan Humas. Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) yaitu Pusat Informasi dan Humas menjalankan peran-

perannya sebagai humas pemerintah dalam kegiatankegiatan humas yang dilaksanakan. Peran humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) yaitu Pusat Informasi dan Humas dalam kegiatan employee relations untuk membina hubungan internal dengan pegawai adalah sebagai berikut: A. Peran PIH Kemkominfo RI Dalam Kegiatan Employee Relations Peran humas pada suatu organisasi merupakan suatu hal yang penting bagi pelaksanaan kegiatan operasional organisasi tersebut. Peran humas pada instansi pemerintah maupun di perusahaan tidak jauh berbeda hanya saja peran humas pada instansi pemerintah dijelaskan lebih spesifik dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peran humas pada instansi pemerintah seperti yang telah dijelaskan dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah pada Bab II Pasal I, yaitu peran humas pemerintah adalah sebagai Komunikator, Fasilitator, Diseminator, Katalisator, Konselor, Advisor, dan Interprator, dan juga sebagai Prescriber. Berdasarkan peran humas yang terdapat pada peraturan tersebut, humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) yaitu Pusat Informasi dan Humas memiliki peran sebagai Komunikator, Fasilitator, Diseminator, dan Konselor, Advisor, dan Interprator. Sedangkan kegiatan employee relations yang dilaksanakan adalah kegiatan rapat program kerja, dan kegiatan perayaan bersama pegawai, buku media monitoring, majalah Konvergensi, radio internal Kemkominfo RI, dan juga TV plasma. Peran Pusat Informasi dan Humas sebagai humas dalam kegiatan employee relations yang dilakukan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: a. Komunikator Peran humas pemerintah pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.30 Tahun 2011 Bab II Pasal 1 tersebut adalah sebagai komunikator dimana humas dapat membuka akses dan saluran komunikasi dua arah melalui sarana

157


25/02/2016 13:56:25


kehumasan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada publiknya. Pusat Informasi dan Humas (PIH) sebagai humas Kemkominfo RI telah menyediakan sarana komunikasi dua arah melalui kegiatan employee relations yang dilaksanakannya terutama dalam kegiatan media komunikasi internal. Peran tersebut terutama dapat terlihat melalui kegiatan media komunikasi internal yang ada yang sifatnya interaktif yaitu melalui radio internal Kemkominfo RI dan juga majalah Konvergensi. Media radio internal Kemkominfo RI memungkinkan terjadinya saluran komunikasi dua arah karena sifat siaran radio yang memungkinkan adanya interaksi melalui saluran telepon dan melalui saluran tersebut pegawai dapat memberi informasi atau request lagu, meskipun pada praktiknya masih sangat jarang ada pegawai yang mau menyampaikan saran, pendapat atau kritik melalui media ini. Media komunikasi yang lain seperti majalah Konvergensi juga menjadi sarana komunikasi dua arah yang memungkinkan adanya umpan balik dari pegawai Kemkominfo RI melalui surat pembaca yang ada pada majalah tersebut dan pegawai Kemkominfo RI bebas mengirim pendapat, saran, dan kritik tentang kebijakan atau aturan dan kegiatan kerja melalui majalah tersebut secara langsung dan tidak anonim. Pegawai Kemkominfo RI yang tergabung dalam satuan kerja Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo RI melalui kegiatan special events yang dilakukannya seperti rapat program kerja dan perayaan bersama pegawai memungkinkan pegawai untuk juga dapat langsung berinteraksi dengan atasan mereka meskipun hanya dalam ruang lingkup Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo RI saja. Secara keseluruhan humas Kemkominfo RI telah berusaha untuk menyediakan saluran komunikasi dua arah baik secara langsung maupun tidak untuk para pegawai Kemkominfo RI. b. Fasilitator Humas pemerintah berperan sebagai fasilitator berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.30 Tahun 2011 Bab II Pasal 1 berperan menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk kemudian disampaikan sebagai masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan. Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yaitu Pusat Informasi dan Humas dalam kegiatan employee relations juga berperan untuk menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik, baik

publik internal dalam hal ini pegawai maupun publik eksternal yaitu media. Media buku media monitoring merupakan media yang dapat digunakan oleh humas untuk mengetahui dan menyerap situasi dan aspirasi publik eksternal yaitu media melalui pemberitaan-pemberitaan yang ada tentang Kemkominfo RI yang akan dikumpulkan dan disebarkan ke seluruh publik internal Kemkominfo RI termasuk pejabat juga pegawai baik secara cetak atau softcopy. Informasi tersebut tentunya bagi pejabat atau menteri Kemkominfo RI selaku atasan dan pembuat kebijakan akan menjadi informasi untuk mengetahui aspirasi dari media tentang Kemkominfo RI. Pendapat, saran, dan kritik yang disampaikan oleh pegawai Kemkominfo RI seperti pada radio internal dan majalah Konvergensi juga dapat membuat humas mengerti tentang keadaan pegawai dan pendapat mereka tentang suatu kebijakan tertentu yang nantinya dapat disalurkan kepada atasan baik pejabat dan menteri. Acara rapat program kerja dan perayaan bersama pegawai juga menjadi tempat untuk mengetahui pendapat serta keadaan pegawai karena sifat kegiatan yang cair maka pegawai akan lebih bebas untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada atasan yang hadir dalam acara tersebut dibanding pada kegiatan lain, terutama pada kegiatan rapat program kerja hanya saja kegiatan ini tidak terlalu maksimal karena hanya pegawai dari satuan kerja Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia saja. c. Diseminator Humas dalam instansi pemerintah atau humas pemerintah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.30 Tahun 2011 Bab II Pasal 1 juga memiliki peran sebagai diseminator yaitu humas berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal organisasi baik langsung maupun tidak langsung dan informasi yang disampaikan diantaranya adalah informasi tentang kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah RI. Pelayanan informasi kepada seluruh pegawai yang ada di Kemkominfo RI yang dilakukan oleh humas Kemkominfo RI yaitu Pusat Informasi dan Humas diwujudkan dalam beberapa kegiatan dan program employee relations yang dilakukanya terutama melalui buku media monitoring, radio internal Kemkominfo RI, majalah Konvergensi, dan juga melalui TV Plasma, dan melalui mediamedia tersebut humas menyampaikan berbagai

158


25/02/2016 13:56:25


macam informasi baik tentang kebijakan maupun informasi tentang kegiatan yang berhubungan dengan Kemkominfo RI. Melalui media yang beragam tersebut PIH Kemkominfo RI dapat dengan efektif menyebarkan informasi kepada seluruh pegawai di Kemkominfo RI. Kegiatan lain seperti rapat program kerja juga menjadi salah satu tempat untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan dan informasi kepada pegawai secara langsung hanya saja informasi dan kebijakan yang disampaikan hanya kepada pegawai yang tergabung dalam satuan kerja PIH Kemkominfo RI. d. Konselor, Advisor, dan Interprator Humas pemerintah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.30 Tahun 2011 Bab II Pasal 1 juga berperan sebagai konselor, advisor, dan interprator. Humas merupakan konsultan, penasihat, dan penerjemah kebijakan pemerintah. Humas Kemkominfo RI berperan sebagai konselor dan advisor karena memberikan konsultasi atau masukan kepada atasan atau pembuat kebijakan berdasarkan pada keadaan atau pendapat, saran dan kritik dari publik Kemkominfo termasuk pegawai, yang diketahui melalui kegiatan employee relations yang sudah dilakukan baik melalui majalah Konvergensi, radio internal, TV plasma, buku media monitoring maupun perayaan bersama pegawai, dan rapat program kerja. Humas juga menerjemahkan kebijakankebijakan yang ada dengan cara menginformasikannya secara jelas dan tepat kepada seluruh pegawai Kemkominfo RI terutama melalui media komunikasi internal yaitu majalah Konvergensi, radio internal, TV plasma, dan buku media monitoring. Secara keseluruhan maka peran humas Kemkominfo RI yaitu Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat dalam kegiatan employee relations yang dilaksanakannya yaitu perayaan bersama pegawai, rapat program kerja, majalah Konvergensi, radio internal, TV plasma, dan buku media monitoring berdasarkan pada peran humas pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayaan dan Aparatur Negara No.30 Tahun 2011 adalah sebagai fasilitator, komunikator, diseminator dan juga konselor, advisor, dan interprator. B. Kegiatan Employee Relations Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo RI Kegiatan employee relations sendiri seperti yang telah dikemukakan sebelumnya adalah suatu spesialisasi humas atau public relations yang

berhubungan dengan “bagaimana para profesional humas di korporasi, perusahaan konsultan, dan organisasi nirlaba membantu mewujudkan komunikasi yang efektif antarkaryawan dan antara karyawan dengan manajemen puncak” (Lattimore, et al., terj., Afrianto Daud, 2010: 233-234). Pada instansi pemerintah yaitu pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sendiri kegiatan employee relations ini juga dijalankan oleh humas, yaitu Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemkominfo RI hanya saja pada praktinya tidak secara penuh kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PIH Kemkominfo RI. Kegiatan-kegiatan employee relations yang dapat dilaksanakan oleh humas pada suatu organisasi atau perusahaan menurut Rosady Ruslan pada buku Manajemen Public Relations & Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi adalah program pendidikan dan pelatihan, program kerja berprestasi, program penghargaan, program acara khusus, dan program media komunikasi internal (Ruslan, 2012: 278-279). Berdasarkan pada teori tersebut hanya beberapa kegiatan yang dilakukan oleh humas Kemkominfo RI yaitu Pusat Informasi dan Humas, kegiatankegiatan employee relations yang dilaksanakan oleh Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo RI tersebut adalah : a. Program Acara Khusus (Special Events) Program acara khusus atau special events merupakan sebuah program khusus yang sengaja dirancang diluar bidang pekerjaan sehari-hari, misalnya dalam rangka event kegiatan ulang tahun perusahaan, diadakan kegiatan keagamaan, olahraga, lomba dan hingga berpiknik bersama yang dihadiri oleh pimpinan dan seluruh karyawanmya. Kegiatan dan program tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa keakraban bersama diantara sesama karyawan dan pimpinan (Ruslan, 2012: 278279). Kegiatan employee relations yang dilaksanakan oleh PIH Kemkominfo RI yang termasuk dalam acara ini adalah kegiatan rapat program kerja dan juga kegiatan perayaan bersama pegawai. Kegiatan perayaan bersama pegawai seperti perayaan ulang tahun pegawai dan juga perayaan event-event tertentu merupakan suatu kegiatan yang tidak direncanakan karena bersifat insidental. Meskipun kegiatan ini merupakan kegiatan yang khusus ditujukan untuk pegawai Kemkominfo RI di satuan kerja Pusat Informasi dan Humas saja tetapi kegiatan inijuga merupakan suatu kegiatan yang berguna untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis antara Kemkominfo RI dengan pegawainya.

159


25/02/2016 13:56:25


Kegiatan rapat program kerja sendiri merupakan kegiatan yang meskipun dirancang untuk masalah pekerjaan tetapi didalamnya juga terdapat kegiatankegiatan yang dapat menjadi sarana membina hubungan harmonis dengan pegawai. Melalui kegiatan ini interaksi antara pegawai dengan atasan ataupun rekan sekerjanya justru menjadi lebih cair dan santai. Kegiatan yang dilakukan adalah jalanjalan bersama ke beberapa tempat wisata yang ada untuk refreshing, kegiatan ini secara tidak langsung menjadi bentuk gathering bagi pegawai terutama pegawai di Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo RI. Kegiatan rapat program kerja dilakukan karena memang pada instansi pemerintah tidak disediakan dana atau anggaran untuk keperluan kegiatan seperti gathering atau piknik sehingga kegiatan yang berfungsi seperti kegiatan tersebut dilaksanakan melalui nama kegiatan rapat program kerja tersebut. Kegiatan special events yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Humas tidak maksimal karena tidak diselenggarakan untuk seluruh pegawai Kemkominfo RI. Kegiatan special events untuk seluruh pegawai Kemkominfo RI sendiribanyak dilakukan oleh satuan kerja Biro Umum hal tersebut terjadi karena adanya spesifikasi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja yang membuat pekerjaan yang seharusnya tugas dari humas pada instansi pemerintah seperti Kemkominfo RI terbatas. b. Program Media Komunikasi Internal Program media komunikasi internal merupakan kegiatan humas secara internal untuk membentuk media komunikasi diantaranya melalui buletin, news release (majalah dinding) dan majalah perusahaan/ PR yang berisikan pesan, informasi dan berita yang berkaitan dengan kegiatan antarkaryawan atau perusahaan dan pimpinan (Ruslan, 2012: 279). Media komunikasi internal yang digunakan oleh Pusat Informasi dan Humas sebagai humas Kemkominfo RI adalah buku media monitoring, majalah Konvergensi, radio internal Kemkominfo RI dan TV plasma. Buku media monitoring merupakan salah satu media internal humas Kemkominfo RI untuk menyebarkan berita-berita yang beredar di media tentang segala hal yang berkaitan tentang Kemkominfo RI baik kegiatan, kebijakan dan lainnya kepada publik internal termasuk pegawai yang ada di Kemkominfo RI. Buku media monitoring ini disebarkan baik secara cetak maupun softcopy melalui intranet “Portal Kominfo”. Majalah Konvergensi merupakan sebuah majalah yang dibuat oleh humas dan disitribusikan secara internal yang berisikan informasi, kebijakan,

dan kegiatan yang berlangsung di Kemkominfo RI. Majalah ini menjadi salah satu media informasi bagi pegawai meskipun masih dirasa kurang karena banyak pegawai yang tidak terlalu suka untuk membaca. Sama halnya dengan TV plasma, media komunikasi ini merupakan perwakilan dari media elektronik yang digunakan oleh instansi pemerintah Kemkominfo RI, media ini termasuk media audiovisual (bisa didengar dan dilihat) yang seharusnya sangat efektif untuk menyebarkan informasiinformasi mengenai kebijakan maupun kegiatan Kemkominfo RI. Media ini meskipun ditempatkan di setiap gedung yang berada di Kemkominfo RI tetapi jumlahnya hanya sedikit karena hanya ditempatkan di lobi-lobi utama saja. Media ini hanya diletakkan di dekat lift atau elevator sehingga pegawai yang membaca hanya sepintas saja sambil menunggu lift. Media radio internal Kemkominfo RI menjadi media saluran komunikasi yang cukup interaktif, informasi-informasi yang disebarkan dan disampaikan oleh media ini juga sangat beragam dan dan sifatnya bisa real-time sehingga dapat sangat berguna bagi para pegawai Kemkominfo RI untuk memperoleh informasi. Media ini juga menjadi sarana hiburan bagi pegawai di Kemkominfo RI melalui pemutaran dan permintaan (request) lagu. Media komunikasi internal yang dilakukan oleh PIH Kemkominfo ini sebenarnya sudah cukup baik dan media yang digunakan sudah cukup banyak, hanya saja pada praktiknya penggunaan media ini terasa hanya untuk pemenuhan tuntutan dari tugas pokok dan fungsi saja dan tidak ada perkembangan juga tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh humas Kemkominfo RI dalam menyebarkan informasi untuk menjalin keterbukaan informasi kepada seluruh pegawai Kemkominfo RI. Kegiatan employee relations yang dilakukan oleh Pusat Informasi dan Humas sebagai humas dari instansi pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) hanya sebatas pada kegiatan special event dan juga program media komunikasi internal. Program dan kegiatan employee relations lain seperti program pendidikan dan pelatihan, program kerja berprestasi, special events untuk seluruh pegawai dan program penghargaan bukannya tidak dilaksanakan oleh instansi pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, hanya saja kegiatan-kegiatan maupun program-program tersebut lebih banyak dibuat dan dilaksanakan oleh satuan kerja lain yaitu oleh Biro Umum, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)

160


25/02/2016 13:56:25


dan juga oleh Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (Litbang SDM) bukan dilaksanakan oleh humas instansi pemerintah Kemkominfo RI yaitu Pusat Informasi dan Humas.

IV. SIMPULAN Terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan pada hasil analisis data sesuai dengan permasalahan yang ada, yang pertama adalah peran humas dalam kegiatan employee relations yang dilakukan humas pada instansi pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) yaitu Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo RI dalam kegiatan employee relations adalah sebagai komunikator yaitu menyediakan saluran komunikasi dua arah antara pegawai Kemkominfo RI dengan atasan atau pembuat kebijakan Sebagai fasilitator, Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (PIH Kemkominfo RI) menyerap dan menampung aspirasi atau pendapat yang berupa saran dan kritik dari publik internal yaitu pegawai maupun eksternal. PIH juga berperan sebagai diseminator dimana PIH memberi layanan informasi kepada pegawai melalui media komunikasi internal dan juga sebagai konselor, advisor, dan interprator dimana PIH memberikan konsultasi, masukkan kepada pembuat kebijakan dan juga menerjemahkan kebijakan pemerintah melalui penyebaran informasi yang tepat dan akurat kepada pegawai Kemkominfo RI. Kesimpulan yang kedua adalah kegiatan employee relations yang dilaksanakan oleh Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo RI adalah kegiatan program acara khusus (special events) dan juga media komunikasi internal. Program acara khusus (special events) yang dilaksanakan adalah kegiatan rapat program kerja dan kegiatan perayaan bersama pegawai. Sedangkan kegiatan media komunikasi internal yang dilaksanakan adalah buku media monitoring, majalah Konvergensi, radio internal Kemkominfo RI, dan juga TV plasma. Berdasarkan pada kesimpulan tersebut Pusat Informasi dan Humas sebagai humas dari intansi pemerintah Kemkominfo RI harusnya dapat memaksimalkan kegiatan employee relations untuk membina hubungan dengan pegawai Kemkominfo

RI, dengan menambah beberapa kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada. Kegiatan employee relations yang dilaksanakan oleh Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo RI yaitu kegiatan acara khusus (special events) yang dilakukan harusnya lebih banyak dilaksanakan dengan melibatkan pegawai pada satuan kerja lain tidak hanya pegawai yang bekerja pada PIH Kemkominfo RI. Media komunikasi internal seperti buku media monitoring seharusnya dapat ditambahkan dengan hasil analisis berita. Media komunikasi internal seperti media majalah Konvergensi lebih banyak disosialisasikan lagi kepada pegawai Kemkominfo RI sebagai sumber informasi dan radio internal Kemkominfo RI harus lebih diperhatikan dalam proses dan penerapannya terutama dari sisi materi siaran.

V. DAFTAR RUJUKAN Effendy, O. U. (2006). Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Lattimore, D. et al. (2010). Public Relations: The Proffesions and The Practice, 3rd ed, terj. Arfianto Daud Jakarta: Salemba Humanika. Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Rev. ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: Referensi. Ruslan, R. (2012). Manajemen Public Relations & Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi. Rev.ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Widjaja, H.A.W. (2010). Komunikasi: Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Krisbiyanto. N. (2013). “Perjalanan Mencari Makna Engagement bagi Organisasi”. [Online]. Diakses 20 Desember 2013 dari http://www.portalhr.com/ komunitas/opini/perjalanan-mencari-maknaengagement-bagi-organisasi/. “Loyalitas Karyawan di Indonesia Sangat Rendah”. [Online]. Diakses 13 Desember 2013 darihttp://www.tribunnews. com/bisnis/2012/09/18/loyalitas-karyawan-diindonesia-sangat-rendah. Undang-Undang No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

161


25/02/2016 13:56:25

Fransisca Angga Saputra 1), Syaifuddin 2)

Recommend Documents