'fr REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DAN ADMINISTRASI UMUM PENGAWASAN MUTU, INSPEKSI DAN KARANTINA REPUBLIK RAKYAT CINA MENGENAI KERJASAMA DAN KONSULT ASI Bl DANG SANITARI DAN FITOSANITARI
Departemen Pertanian Republik Indonesia dan Administrasi Umum Pengawasan Mutu, lnspeksi dan Karantina Republik Rakyat Cina (RRC) untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".
BERKEINGINAN
untuk
memperkuat
hubungan
kedua
Negara
melalui
pengembangan kerjasama di bidang Sanitary and Phytosanitary (selanjutnya disebut sebagai "SPS"); MENGAKUI manfaat yang dapat dirasakan oleh rakyat di masing-masing Negara dari pelaksanaan kerjasama dimaksud; SESUAI DENGAN
peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-
masing Negara; TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:
Pasal I DEFINISI
Dalam Memorandum ini: 1.
"Persediaan Pergram" artinya peralatan, material dan barang-barang lainnya yang
disediakan
Memorandum ini.
untuk
pelaksanaan
kesuatu
kegiatan
berdasarkan
2.
"Koleksi Resmi" artinya koleksi yang dikelola secara baik oleh Lembaga llmiah seperti museum, universitas atau pusat penelitian yang dapat diakses untuk kegiatan ilmiah.
3.
"Hewan" artinya hewan dan produk hewan yang dapat dimanfaatkan, tidak termasuk binatang air dan produknya.
4.
'Tumbuhan" artinya semua jenis tumbuhan dan produknya.
Pasalll TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (yang selanjutnya disebut sebagai "Memorandum'') adalah memperkuat pembangunan kegiatan SPS untuk menjamin keamanan dan kesehatan
konsumen
di kedua
Negara serta
mempromosikan perdagangan produk-produk pertanian dan pembangunan ekonomi di kedua Negara.
Pasal Ill RUANG LINGKUP KERJASAMA
Program kegiatan kerjasama berdasarkan Memorandum ini, sepanjang sumber daya yang tersedia, meliputi: 1.
Pertukaran lnformasi: a.
Hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina di kedua Negara;
b.
Teknik dan metode perlakuan untuk mengurangi atau meniadakan resiko karantina;
c.
Prosedur pemeriksaan dan karantina bagi importasi dan eksportasi hewan, tumbuhan dan produknya;
d.
Hal-hal yang berkenaan dengan SPS yang disampaikan oleh Enquiry Point di kedua Negara;
2.
Harmonisasi tindakan pemeriksaan dan karantina;
3.
Mengembangkan tindakan dan prosedur yang efekif untuk pemeriksaan dan karantina,
serta
pengembangan
infrastruktur
yang
dirancang
untuk
melindungi kedua Negara dari masuknya hama dan penyakit karantina; 2
4.
Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi pada pemeriksaan dan karantina;
5.
Mempromosikan kerjasama penelitian dan investigasi untuk meningkatkan keamanan pemeriksaan dan karantina;
6.
Meningkatkan kesadaran publik mengenai pemeriksaan dan karantina;
7.
Registrasi importasi dan eksportasi hewan, tumbuhan dan produknya;
8.
Komunikasi, konsultasi dan adopsi resolusi yang tepat waktu apabila timbul masalah pemeriksaan dan karantina dengan adanya perdagangan hewan, tumbuhan dan produknya antara kedua Negara; guna melindungi keamanan dan
kesehatan
konsumen
serta
memperlancar
perdagangan
yang
berkesinambungan; 9.
Bentuk kerjasama karantina lain yang disepakati Para Pihak Pasal IV SADAN PELAKSANA
Program Kerjasama dalam Memorandum ini dilaksanakan oleh badan-badan pelaksana bagi Para Pihak sebagai berikut: 1.
RRC: Admistrasi Umum Pengawasan Mutu, lnspeksi dan Karantina (AQSIQ);
2.
Republik Indonesia : Departemen Pertanian;
3.
Sadan
pelaksana
di
atas
bertanggungjawab
untuk
perencanaan,
pelaksanaan dan koordinasi kegiatan di masing-masing Negara.
Fungsi-
fungsi yang akan dilakukan meliputi namun tidak terbatas pada: a.
Penetapan prioritas program;
b.
Pemilihan
kegiatan
prioritas
utama
yang
tertentu
dan
akan
dilaksanakan
berdasarkan Memorandum ini; c.
Penyusunan
tujuan
kegiatan
penjelasan
manfaat
potensialnya; d.
Peninjauan ulang dan pelaporan perkembangan pelaksanaan program kepada Para Pihak;
e.
Rekomendasi setiap perubahan program yang diperlukan.
3
PasalV PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH BERSAMA
1.
Untuk promosi dan evaluasi pelaksanaan Memorandum ini, Komite Pengarah Bersama dapat dibentuk untuk bidang-bidang kerjasama yang tertera pada Pasal Ill;
2.
Komite Pengarah Bersama akan diketuai oleh Pejabat Senior yang ditunjuk oleh Para Pihak; a.
Untuk RRC : Wakil Menteri Administrasi Umum Pengawasan Mutu, lnspeksi dan Karantina
b. 3.
Untuk Republik Indonesia: Kepala Sadan Kara ntina Pertanian
Anggota Komite Pengarah Bersama terdiri dari wakil institusi yang terkait dari Para Pihak:
4.
Komite
Pengarah
rekomendasi
Bersama
kepada
akan
menyusun
masing-masing
institusi
dan
menyampaikan
bertujuan
untuk
mempromosikan kerjasama karantina dari Para Pihak dan dari waktu ke waktu memberi masukan tentang: a.
Kebijakan, substansi dan fungsi dari institusi.
b.
Hal-hal lainnya yang terkait dengan upaya pengembangan yang baik atas kerjasama karantina antara Para Pihak.
5.
Komite Pengarah Bersama bertanggungjawab untuk: a.
Memberi masukan kepada Para Pihak mengenai kontribusi yang sesuai untuk kegiatan termasuk: i.
Kontribusi finansial;
ii. Material, jasa dan peralatan yang disediakan; iii. Jumlah dan bidang keahlian dari China dan Indonesia iv. Perkiraan anggaran tahunan untuk kegiatan proyek; v. Jadwal waktu implementasi; vi. Prosedur evaluasi dan peninjauan kembali; b. 6.
Persiapan Pelaporan.
Komite Pengarah Bersama akan mengkoordinasikan program provinsi dan kabupaten.
4
Pasal VI Pengaturan Tambahan
1.
Untuk mendukung tujuan dan pelaksanaan Memorandum ini, Para Pihak dapat menyusun pengaturan tambahan termasuk pembentukan Kelompok Kerja untuk hal-hal yang terkait;
2.
Apabila memungkinkan, pengaturan tambahan ini akan menyusun secara detail program kerjasama, badan pelaksana yang ditunjuk di kedua Negara, kontribusi untuk program dari kedua pemerintah, persediaan program dan materi teknis untuk program serta pengaturan lainnya yang diperlukan; Pasal Vll Pembiayaan
1.
Kontribusi pembiayaan dari Para Pihak untuk kegiatan program kerjasama dalam Memorandum ini ditentukan oleh ketersediaan dana;
2.
Para
Pihak akan menanggung gaji dan tunjangan masing-masing
personelnya, biaya tiket pesawat, material, jasa dan peralatan termasuk laboratorium,
akomodasi
perkantoran,
dukungan
administrasi
dan
laboratorium; Pasal VIII Hak
1.
Kek~yaa n
lntelektual
Para Pihak sepakat bahwa segala hak kekayaan intelektual yang timbul sebagai implen:ientasi dari Memorandum ini akan menjadi milik
ber~ama
dan: a. Masing-masing pihak diperbolehkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual dimaksud dengan tujuan untuk memelihara, mengadaptasi dan memperbaiki kekayaan terkait; b. Dalam hal hak kekayaan intelektual dipergunakan oleh salah satu Pihak dan/atau ir.stitusi dengan mengatasnamakan Pihak tersebut untuk
. 5
tujuan komersil, Pihak lainnya berhak mendapatkan pembagian royalti secara adil; c. Masing-masing Pihak akan bertanggungjawab terhadap klaim yang diajukan oleh pihak ketiga dalam kepemilikan dan aspek hukum dari penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh Pihak tersebut untuk implementasi kegiatan kerjasama dalam Memorandum ini; 2.
Kedua Pihak akan sating mengganti kerugian atas hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak ke dalam wilayah Pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan proyek atau kegiatan bukan merupakan pelanggaran apapun dari hak-hak pihak ketiga yang sah;
3.
Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk menyebarkan data dan/atau informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama dalam Memorandum ini kepada Pihak ketiga manapun, maka Pihak tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum hal tersebut dilakukan;
4.
Bilamana salah satu Pihak memerlukan kerjasama dari pihak ketiga negara manapun, di luar Republik Indonesia dan RRC dalam segala kegiatc:in komersial apapun yang dihasilkan dari hak kekayaan intelektual yang diatur oleh Memorandum ini, maka Pihak tersebut akan memberikan pilihan pertama kerjasama kepada Pihak lain di bawah Memorandum ini, yang akan dikesampingkan, jika Pihak lain tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan yang saling menguntungkan; Pasal IX
PERSONIL
1.
Kedua Pihak akan, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing .Negara, memfasilitasi kegiatan kerja personil Chioa dan Indonesia yang diperlukan dalam pelaksanaan program dengan: a. Memberikan kepada program personil China dan Indonesia hak dan kewenangan yang sama seperti yang diberikan kepada personil bantuan pembangunan dari negara lain;
6
b. Mempercepat pengurusan semua dokumentasi yang diperlukan untuk masuk, dan kinerja kerja oleh personil China dan Indonesia, termasuk ijin kerja dan sertifikat bagi mereka yang berhak; 2.
Para Pihak akan menjamin personil mereka yang terlibat dalam kegiatan program dalam Memorandum ini tidak akan terlibat dalam kegiatan politik dan usaha komersil atau kegiatan-kegiatan lain di China dan Indonesia di luar yang diatur dalam Memorandum ini.
PasalX Penyebaran lnformasi
1.
Para Pihak tidak boleh menyebarkan atau mempublikasikan informasi apapun kepada siapapun, selain personil program Para Pihak, tanpa persetujuar:i terlebih dahulu dari Pihak lainnya;
2.
Personil program akan memberitahu tanpa penundaan kepada Para Pihak setiap informasi yang terkait dengan deteksi, wabah dan perlakukan hama dan penyakit di kedua Negara
Pasal XI Publikasi
Hasil dari kerjasama penelitian ilmiah di bawah program kerjasama akan dilaporkan kepada Para Pihak sebelum pub!ikasi bersama oleh _p.ersonil progran:i kerjasama;
Pasal XII Contoh dan Material Lainnya
1.
Apabila, sebagai bagian dari kegiatan program, diperoleh contoh atau material yang bersifat
~aksonomi,
sistem,atik, diagnostik atau ilmiah lain
yang penting, contoh ata.u material tersebut dalam waktu 2 (tjua) . . maka . . . . tahun akan diserahkan kepada Koleksi Nasional di kedua Negara; ~
2.
Apabila, sebagai bagian dari kegiatan program, diperoleh duplikasi contoh atau material yang bersifat taksonomi, sistematik, diagnostik atau ilmiah 7
lain yang penting, atau contoh atau material yang bersifat taksonomi, sistematik, diagnostik atau ilmiah lain namun yang kurang penting, maka contoh material tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Koleksi Resmi yang ditentukan bersama secara tertulis oleh kedua Pihak;
Pasal XIII Penyelesaian Perbedaan
Perbedaan atau sengketa yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan dari Memorandum ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak. Pasal XIV Perubahan
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah sewaktu-waktu melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan dimaksud akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum ini. PasalXV Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran
1.
Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan oleh Para Pihak;
2.
Memorandum ini akan berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan .se~ara
otomatis akan diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berkutnya, kecuali
salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya terlebih dahulu mengenai keinginannya untuk mengakhiri Memorandum ini sekurang-kurangnya (6) enam bulan sebelum habis masa berlakunya; 3.
Pengakhiran Memorandum ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari segala . pengaturan, program dan/atau proyek yang dibuat atas dasar Memorandum ini sampai selesainya pengaturan, program dan/atau proy!=!k tersebut.
8
DIBUAT dalam rangkap dua di Beijing pada tanggal 11 Desember 2008 dalam bahasa Indonesia, China dan lnggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah
bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK DEPARTEMEN PE&UNIAN REPUBLIK INCJQ.JESb\
Signed SYUKUR IWJSJITORO KEPALA SADAN KARANTINA PERTANIAN
UNTUK ADMINISTRASI UMUM PENGAWASAN MUTU, INSPEKSI DAN KARANTINA REPUBLIK RAKYAT CHINA
Signed ZHI SHUPING WAKIL MENTERI ADMINISfrRASI UMUM PENGAWASAN MUTU, INSPEKSI DAN KARANTINA REPUBLIK RAKYAT CHINA
9
REPUBLIK INDONESIA
sn~mil§ilI~*a~~~$
~~$A~~~OOOO*~-~-~~*~~~ ~~ ~t~~m~~®:~~1t1~~~~~ff< ~~~®~~~~~~W~9=1$A~~~~~-~;~ 'l:f~~~~~,~--mi
( ~ ~fa]~,XX)j),
;ffi-~imi1~JiJ2:± ~1:~~mJ2:±
11=,
( ~ ~r§J*f.j\
SPS) ~Y!±.!!~ 1¥J-g.
]D5i~ 00!~~ 1¥Jffi:frt~~ , ~m~*~~~l¥J-g.~~~OOA~l¥J~~,
#:f~~~ !31E•1¥Jr~1-r~~*~~JJJ,
:it J5Xi ~D ~ - ijt :
*~~~9=1 : L " :im 13 ffl £ ~j *45fD A1·1B ffl £
"
1~ 75J1AA-Y /.$: ~ :& ~ l¥J mi9J 1TIT 1!1~ l¥J ~ ~,
;
2. ~~~•A"m~~~m~•~i¥J-g.~~•~A, ~ t~~'ffi', A~EJGWf 7! 9=1 ,~,,
A45lM£ ~ ~~41iJf m:
*i*
j\l=*
§ B<J
fttlt ~ ~ jjZ clJ- r fiiJ *%i\ " ~ ~ jjZ ") 1¥1 § 1¥1 ~ JJnssttf M
*
WJ 00 SPS ~Ji ±~rli i)J , lJ-1* ilE WJ 00 Wj ~ l¥J 3( 1t1;1J~t& f;tJ! WJ 00 ':&"F &ti W1. ~ ;fD ~2. ¥tr B<J ~Ji
o
j\l=* ~fFti111 fr~~~#ft~1¥Jm~~,*~~j}Zr1¥J~*m~~§$ Bt~:
- " f§ ,~, ~:t#(: C- )
WJ 00 i)J t11o/Jt&& '~~:fr* 1:~m ;fD~(pg 1§ ,~,;
c = )~~~m~~&~~l¥1tt*~~~~~; ( _ )J!~o~m~RAF&f:i~~~&~ff; C1211 )
=..
*
§ Wj 00 ~iUJ Al :®1~ ,8 8<] SPS i5U~~ o
~ ~t&~ titM!: l¥J
m, iJWJ-¥!£ o
- -. ftlj fE :fr~)( 1¥J ~ ~~~ 1~ $lli;fD ~iff,
~i[ PJ lJ- ~Jj 11:~&
tt:fr~1:~~&m#Al¥J~~~$lli~~o 1211-. :Tf~~~t©:&A.7J~~3fDtt#o
E--~*~*~~~~~, lJ-m •~~~&3(~0
2
~,Jtl:lliQ~tt~&~F~ttffl~ffo
)\, 3
llilJlJjl~a[OJ,XXJft~;ft~&~F~'fR ~ B<J;fft~:fft~IOJnB
~ , ~15~&~~~~~, &~,~~~*~M~m~, ~~
:J?W.1 ~~B"J~:i:*D-(}t~, #{ft:itt'JR ~ EJ{]J1!m5fUF¥~1t~o n,xx1J~~~~~%~8"J~~~~o
~im~
1ArrmfiJ
*4S~~~~~~§@~XX1J~~~m~~~=
-,
~$A~~~OO:
00*~-~-~~~~~~
CAQSIQ)o
=, £Pltfilft§~~*D00 :
:.&lltW CMOA)o
- ,~~m~@~~~~oo~~*4S~~~m~:itl:fftt ~'~~~~~ , ~~~~{B~~~~:
(-)
~;E:rffi §
8"J1ft)'GJ1lf'Aff;
c = )~~*4~~~•tt~~~~ffl~;
c= ) ft51J5EJ5Jf~Yli~}J~ § cim )
o~, 1'~~1!1£~~:
El3 tt # roJ xJ 1J 1ct~ :rffi § :it!:~ :
CJi) ~i5C5<1~ § :itl:1f~ ~f~~ o
~11~ ~itm~~M~ - ,~m~~w~*4~~~~~, ~m~~ - ~mm&
3
8{] Jl ~ '@1!E,lt8<J ~ B-1~-!@ ~Jn~
0
=,~~~~ff~~~~~ff~~m-!@~Jn~±ff: C-)9=1$A~~®~: ~%~Q~-~~~~~~~~
<=)$~~®~~®~: $~~~*~~~*0
- '~~m-!@~Jn~~~~~ ~~~m~A~m~o ~,~B-m-!@~Jn~@~~~B<J~@m~mw•~, ~~
*~~a*~~~~B-~, #eya~~~~~~•~mw•
iSl: C- )
tJL :f~ 8{] IE)( Jl, ± \§ ,fD1lR ~~ ;
<=)~Mr~~~~~~~~~~ITTA~-~o
C - )~~~~~m~~ili~ ~~~ A , ~~:
1,
m~ 93-t:9:A;
2'
@1Jt1tt El\J ;fJ*4 '
3,
Ep~~IJ 9=t ~~%ITT~m-f1J~~~N±B~;
4,
Jff:i §
5-.
~~~Btf'EJ*;
6, (= )
~!*. 93- ,fIJ i& ~ ;
m~JJ B<J~J}[rN•;
}f1tl,fa Et3 *~ B"J f~ff f~ ~ j:I*_ ca-
o
0
A,~~m-!@~~~@~~~~®~~~§B<J~~o
4
~** ~bo~t-t~ - ,~~M~~*4~~ITT§~~~fi~~~,~~eyffl
nxJft :bD ~ ~F' -§ 1% mt A 1-* IOJ ~PX: .ll.I 1t ~£!.
=' Pam~~'
0
!)ft1JD~~FBX1-T~1tJ91 §'
WJffil:tl;g ITT~q-y
m~,WJoo~m~~§ITT~A,~§ffl£~tt*tt~~mA~
tali:!£, &<~ a'rar -E11=§ A1fil ~ *J\ o ~-t~
¥Jtffl
-,-~~*4~~~ITT~~ffi~~§ITTff~M~~AW
w. IfX iR-T m~:tm ~ t~ {5r,
o
=,~~Bffe~~~A~ITTIM~~ffi-, 00~*•,tt ~•,m%•~~4•mc~m~~~~~0~),ftm,fi
IE}(. ffl *IJ ~ #~ ~ :X }~. ffl
o
~J\.* ~mtz:tt -,~~~-~~~m~~~*4~~M~*m~~ITT~ iR~tJZ.,
:ff:
(-)@ft~~ ~~ffl~~~~~' ffl-T$~,~~~~ ~ tEI ~ WJtl?:;
c=)~-~~;~ - ~ITT~*m~~~m~~m-r~~
§
B"J,
J5 - ~~tJZ.1~~!J0 iE ~t1~u ITT*fiLf1tffl ~; C
)~-~~~~*4~~~~~ffi~M~*~ffl~
5
.
~B<]~m~~, ~~~~~-
="
~~m~~~~~tt~~*o
XJ 75@if§.!L1~r1-1L 751 ~ Mff ~ff m~)J ~ :r:m § ~ 1-lFrru rn -
~?ff A~ - 7J~ffl±B<]~oiQ~*JZ.*1~J8.
~B"J~1~*JZ.%iJ o
_ ,~ - 7J~~*4S~r~~m~B<]m@~~~;~m
~~-~m-75, ~-7J~~~*~~~-7JB<]~•o ~--~-7J~*~ffl*4E~r~m~~~~m, ~oo~
jr 8<]~ --x;Jt11:r~~~1t,
~~ g~~~1ttt7t*JZ.§g.-T*4 s~
~~ - :1Jo~~-7J~~~_![~8<]:1J~~~,~~~#ttJt~o
~:IL* A!Jl - ,XJ7J~* ~~ff~~~~, 75J~m~~OOB<]~§A~ ~I
1t t£1jt JjJ1 § Jifi Mi 8<] ff ~iJ : (-)~~~oo~~m~§A~~~OOH~~MA~~~
~~%iJ-*D~JZ.jJ;
c = )~~~~~oo~~mA~A~,I~m&JB<]-W~
14,
~~I 1tit PJ iiE ~ ~ ~~ iiE ~ o
=,XJ7J@~~~M·*~S~r~§m~B"JA~~~ft
f~ m;to ~ 00 fA **~ E~ ~jr $/,jIEJz¥f! 1fil¥§~)J
**' 1f1iJJ~~NJJL~~
0
~+* ffi,~,j!JI
- .
*~~-~:r1t1t, -7J~1~~xx7J1f 1iJJ~~:r:m § A~W:
6
~ :~~t&*f§ ,!@, 0
=,~§A~SR~~~~Jffi*~~MOO~~~~~~~
bt f,Vl, ii bt ;fD kt JI l¥J 1§ ,!@, o ~+-~ ~~ ~§~¥~~~~1¥J~*~arn~~~§A~~~~*
z AA. rPJ xJ ~~c 1~
o
~+=~ ~*~ltftl!#*f. - ,w~~§m~ffll¥JA~*~¥,~*'~~~~~I
*~~~~ITTtt*~~~~~~M~~*~~~OO*l¥JOO*
w_ 45;(~ ,9, 1*~
0
= ,~~~§m~ffll¥JA~*~¥,~*'~~~~~
**4~~~1¥Jt¥$~~-t-f48~~~JM £, ~RA~ 51\.~~,
1**'
i~~ff ~A1lli ~Jffit4~~~ B"J*¥*~~-t*4, · rjfffi xJ~ -=tHliDf~j\~
FoJ?R!EJ§'
*~ 1A llY 45zj~,81*~0
m+=* 7tttfi¥tk: a*~~~l¥JM~~~~~ili~1¥JffM*~~@JffiM~ ~~~fim1 ~~i~*LlMi1Ro
. 7
.
m+mt~ ~-rr ~~~~OO~a ,*~M4 ~~ey~~*ff~Uo~U~
?§1'F ~*~ ~3R/Fey ?tttl 1¥1-$'.)t
m+.n*
0
~~, ~~M~~lf:
- ,*4~~§~~K~~5§*~~~0
= '*4~3R~~AAn~o*-~*ftM~~~~~ ~~ iii%~ ifil ~a '5 - ~~It*~~~ ,
Jiltl
*4 ~ 3R ~ § Z9J
J11Yl
Mn
~o
'*4~3R~~Jl/F~~~~~*4~3R~*Ml¥1~* ~3RB{J3(f4~,
:tm I§ *D/~I~ ,
*4 ~3R-T 2008 ~
J[~~JRo
12 ~ 11
BtE~tJ?:~~,
- ~wg{)t ,
J+.J 9=1, ~IJ m;fo~)(~JJX; , = ~~ )(*IEJ~~~o ~i:ibt~*il:.i , ~ ~Jt)(*ff=ft:Eo
~P!.l~ illi~~*° 00
9=1$A~;t.t;fo00
t<~W
~~)Yi·~~~~*~7Jt,EJ_FJJ
1~' Signed
Signed 8
~ ~ ~) ~
\
-;~
<,: !:.tr
~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GENERAL ADMINISTRATION OF QUALITY SUPERVISION, INSPECTION AND QUARANTINE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON SANITARY AND PHYTOSANITARY CONSULTATION AND COOPERATION
Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China and the, hereinafter referred to as "the Parties", DESIRING to enhance the existing friendly relations between the countries through development of cooperation in the sanitary and phytosanitary (hereinafter referred to as SPS) field; RECOGNIZING the advantages to be derived by their respective people from the implementation of such cooperation; PURSUANT to the prevailing laws and regulations and procedures in their respective countries; HAVE AGREED as follows: Article I DEFINITION
In this Memorandum: 1. 'Program Supplies' means equipment, materials and other goods supplied for the execution of an activity under this Memorandum; 2. 'Recognized Collection' means a properly curates collection held by a scientific institution such as a museum, university or research center which allows access to the collection for scientific study;
3. 'Animal' means cultivated animal and their products, excluding aquatic animal and their products; 4. 'Plant' means all species of plant and their products. Article II OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "Memorandum") is to enhance the development of SPS activities in order to ensure consumers' safety and health in the two countries and promote trade of agricultural products and economic development of the two countries. Article Ill SCOPE OF COOPERATION
The program of collaborative activities under this Memorandum shall, as far as resources allow, include: 1. Exchange of information: a. Quarantine pests and diseases of plant and animal in both countries; b. Techniques and treatment methods to reduce or eliminate quarantine risk; c. inspection and quarantine procedures for imported and exported animal, plant and their products; d. Sanitary and Phytosanitary (SPS) issues from Enquiry Point of both countries; 2. Harmonization of Inspection and Quarantine Measures; 3. Development of effective measures and procedures of inspection and quarantine, and development of infrastructure designed to protect both countries from the introduction of quarantine pests and diseases; 4. Development of human resources and technology on inspection and quarantine; 5. The promotion of collaborative research and investigation designed to improve inspection and quarantine security; 6. The promotion of inspection and quarantine awareness; 7. Registration of import and export animal, plant ~nd their products; 8. Timely communication and consultation and timely adoption of appropriate resolutions when inspection and quarantine issues arise from bilateral trade of animal, plant and their products, so as to protect consumers' safety and health and promote the smooth and sustainable development of trade; 9. Any other form of quarantine cooperation which may be mutually agreed by the Parties. 2
Article IV EXECUTING AGENCIES
The cooperative programs under this Memorandum shall be implemented by the following agencies of the Parties: 1. The People's Republic of China: the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ). 2. The Republic of Indonesia: the Ministry of Agriculture (MOA). 3. The said-agencies shall be responsible for planning, implementing and coordinating activities in their respective countries under this Memorandum. These functions will include but not limited to: a. Establishing priorities for the program; b. Selecting high priorities activities to be implemented
under this
Memorandum; c. Setting up the objectives of selected activities and describing its potential benefits; d. Reviewing and reporting progress in the programs to the Parties; e. Recommending any appropriate changes to the program. Article V ESTABLISHMENT OF THE JOINT STEERING COMMITTEE
1. In order to promote and evaluate the implementation of this Memorandum, The Joint Steering Committee may be established for specific areas as mentioned in Article Ill; 2. The Joint Steering Committee will be chaired by appointed Senior Officials of the Parties: a. For the People's Republic of China: the Vice Minister of the General Adm inistration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine. b. For the Republic of Indonesia: the Director General of Agricultural Quarantine Agency. 3. The Joint Steering Committee consists of members from relevant institutions of the Parties. 4. The Steering Committee shall formulate and submit recommendations to the respective institutions with a view to promote quarantine cooperation of the Parties and may from time to time to advice on: a. b.
The policy, substance and the function of the institution. Any other matters pertaining to the sound development of quarantine cooperation between the Parties. 3
5. The Joint Steering Committee shall be responsible for: a. Advising the Parties on the appropriate contribution to the activity including: (i) (ii)
Financial contribution; Materials, services and equipment to be supplied;
(iii) (iv) (v)
The numbers and areas of expertise of China and Indonesia; Estimated annual budget in respect of project activities; Timetable for implementation;
(vi) Procedures for evaluation and review. b. Preparations of reports. 6. The Joint Steering Committee shall manage coordination for the provincial and district program. Article VI SUBSIDIARY ARRANGEMENT
1. In support of the objectives and implementation of this Memorandum, the Parties may conclude it with subsidiary arrangements including the establishment of the Working Groups on the relevant issues. 2. Whenever possible a subsidiary arrangement shall set out detailed description of the cooperation programs, the nominated implementing agencies in both countries. the contributions to the program by the two Governments, program supplies and technical material, and other provisions as necessary. Article VII EXPENSES
1. Any financial contribution of the Parties to the program of collaborative activities under this Memorandum shall be subject to the availability of fund. 2. The Parties shall bear the costs of salaries and allowance of their own personnel, the fare of air tickets, materials, services and equipment including laboratory and office accommodation, administrative and laboratory support. Article VIII INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The
Parties agree that any intellectual property arising implem~ntation of this Memorandum will be jointly owned and:
under the
a. Each Party shall be allowed to us~ such intellectual property for the purpose· of maintaining, adapting and improving the relevant property; 4
b. In the event the intellectual property right is used by a Party and/or institution on behalf of a Party for commercial purposes, the other Party shall be entitled to obtain equitable portion of royalty; c. Each Party shall be liable for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of the intellectual property rights which is brought in by the aforementioned Party for the implementation of the cooperation activities under this Memorandum. 2. The Parties shall indemnity each other that the intellectual property right brought by the Party into the territory of the other Party for the implementation of any project arrangement or activities is not resulted from any infringement of the third party's legitimate rights; 3. If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the cooperation activates under this Memorandum to any third party, the disclosing Party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made; 4. Whenever either Party requires the cooperation of another party outside China and Indonesia for any commercial undertaking resulted from intellectual property covered by this Memorandum, this Party will give first preference of t~e cooperation to the other Parcy under this Memorandum, which will be waived, if the other Party is unable to participate in a mutually beneficial manner. Article IX
PERSONNEL 1. The Parties will, in accordance with the prevailing laws and regulations, in their respective countries. facilitate the work of Chinese and Indonesian personnel as required for the prog~am by: a. Granting to Chinese and Indonesian program personnel the same rights and entitlement accorded to development assistance personnel of any other country. b. Expediting the issue of all documentation required for the entry of, and performance of work by Chinese and Indonesian personnel including work permits or certificates for eligible persons. 2. The Parties shall e~sure that their personnel engaged in the activities of programs under this 'Memorandum. shall not be engaged in political affairs and any commercial ventures or other activities in China and Indonesia outside the provisions under this Memorandum.
5
Article X DISCLOSURE OF INFORMATION
1. The Parties shall not disclose or publish any information to any person other than program personnel of the Parties without prior approval of the other Party. 2. Program personnel shall notify without delay to the Parties any information relating to the detection, outbreak and treatment of pests and diseases in both countries. Article XI PUBLICATION
The results of scientific research collaboration under the program shall be reported to the Parties prior to joint publishing by the personnel of the collaborative programs. Article XII SPECIMENS AND OTHER MATERIAL
1. If, as part of the program activities, specimens or material of taxonomic, systematic, diagnostic or other scientific importance are obtained, the specimens or materials must pe forwarded within 2 (two) years to the National Collections of both countries. 2. If, as part of the program activities, duplicates of specimens or material of taxonomic, systematic, diagnostic or other scientific importance; or specimens or material of taxonomic, systematic, diagnostic or other scientific but lesser importance are obtained, the specimens or materials must be forwarded to the Recognized Collections by mutual determination in writing of the Parties.
Article XIII SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any differences or disp\Jtes arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties,
6
Article XIV AMENDMENTS
This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual consent in writing of the Parties. Such amendment shall form an integral part of this MOU. Article XV ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION
1. This Memorandum shall enter into force on the date of its signing by the Parties; 2. This Memorandum shall be valid for a period of 5 (five) years. Thereafter it shall be automatically extended for a further period of 5 (five) years, unless either Party gives written notification to the other Party of its intention to terminate this Memorandum at least 6 (six) months before its expiration. 2. The termination of this Memorandum shall not affect the validity and duration of any arrangement, programs, and/or projects made under ttiis Memorandum until the completion of those arrangement, programs and/or projects. DONE in duplicate in Beijing on 11 December 2008 in Indonesian, Chinese and English language, all texts being equal authentic. In chase of any divergence of interpretation the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed SYUKUR IWANTORO
FOR THE GENERAL ADMINISTRATION OF QUALITY SUPERVISION, INSPECTION AND. QUARANTINE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Signed ZHI SHUPING
7
