Forum Pemuda FPKE Tuntut Pemerintah Ambil Alih MIGAS Oleh : Arifin Selasa, 29 Oktober 2013 02:22
KOPI - Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda (28/10) Forum Pemuda Untuk Kedaulatan Energi (FPKE) mengadakan deklarasi di Gedung Juang 45, Jl.Menteng Raya No.31, Jakarta Pusat. Forum Pemuda yang merupakan gabungan dari beberapa Organisasi Kepemudaan (OKP) serta para aktifis LSM tersebut mengeluarkan petisi yang intinya mendesak pemerintah untuk merebut kembali MIGAS dari penguasaan beberapa perusahaan asing.
Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu Negara yang di anugrahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Potensi alamnya melintang sepanjang bumi nusantara, mulai dari kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi, di bawah laut maupun yang terhampar di daratan luas bumi Indonesia. Sehingga tergambar dalam slogan yang menjadi bait dalam sebuah lagu Koes Plus “Orang bilang tanah kita tanah syurga, tongkat, kayu dan batu jadi tanaman” dan terbetik juga dalam syair yang mengibaratkan lautan kita sebagai kolam susu.
Dengan kekayaan alam yang melimpah tersebut, seharusnya kita mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai amanat konstitusi. Namun kenyataan yang terjadi di Negara kita saat ini sangat jauh dari realitas ideal, fenomena kemiskinan dan busung lapar yang banyak meregang nyawa masih saja terjadi di Negara kita yang notabene merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam.
1/5
Forum Pemuda FPKE Tuntut Pemerintah Ambil Alih MIGAS Oleh : Arifin Selasa, 29 Oktober 2013 02:22
Buta huruf, pengangguran dan beberapa masalah sosial ekonomi lainnya masih menjadi masalah besar di Negara ini. Padahal, sangat jelas tertulis dalam konstitusi UUD 1945 pasal 27 ayat 2,bahwa: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan kondisi yang miris seperti sekarang ini “Dimanakah Negara?”,
Negara seolah mengabaikan segala fenomena kemiskinan di Negara ini, yang terjadi adalah pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan regulasi Liberal- Kapitalistik yang lebih mementingkan mekanisme pasar dan kepentingan asing dan semakin memarginalkan kepentingan rakyat Indonesia.
Potensi bumi di keruk oleh perusahaan-perusahaan asing, dan kemanfaatannya lebih di nikmati oleh mereka. Anak negri semakin terasing , seolah terjajah kembali karena tidak mampu menikmati kekayaan alamnya sendiri. Dan lagi-lagi kebijakan ( deregulasi) itu dengan jelas melanggar konstitusi (UUD 1945 pasal 33 ayat 2). Semestinya, apabila pengelolah sumber daya alam itu di kelola dengan baik dan di peruntukan bagi kepentingan domestik, maka selayaknya Indonesia bisa menjadi Negara maju, makmur dan sejahtera.
Namun, pemerintah telah gagal mengelola Negara dengan baik. APBN semakin meningkat dari periode ke periode, namun tidak juga memberikan hasil yang signifikan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, terlebih lagi distribusi kekayaan yang tidak merata semakin memperlebar kesenjangan sosial.
2/5
Forum Pemuda FPKE Tuntut Pemerintah Ambil Alih MIGAS Oleh : Arifin Selasa, 29 Oktober 2013 02:22
Pendapatan Negara dari sektor ESDM sebesar 28% dari total APBN, atau sebesar RP 428 triliun pada tahun 2012, merupakan terbesar kedua setelah pendapatan Negara di sektor pajak. Berbagai kebijakan Pemerintah semakin melancarkan proses liberalisasi migas serta lebih memihak kepada korporasi dan kontrak asing, hal ini sudah menjadi bukti nyata keberpihakan terhadap asing.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2), tercantum bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara “, serta ayat (3) “ Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Serta merujuk pada pasal 14 UU 22 tahun 2001, tentang jangka waktu yang berlaku bagi badan usaha atau bentuk usaha yang menjalankan dan menguasai blok terminasi khususnya blok Mahakam, harus wajib segera mengembalikan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pemerintah, berdasarkan pasal 16 UU 22 Tahun 2001.
3/5
Forum Pemuda FPKE Tuntut Pemerintah Ambil Alih MIGAS Oleh : Arifin Selasa, 29 Oktober 2013 02:22
Dalam rangka memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada rakyat Indonesia, maka wajib dipastikan oleh pemerintah tentang prioritas pemanfaatan terhadap gas bumi dan blok minyak strategis untuk kebutuhan dalam negeri, hal ini berdasarkan pasal 8 UU 22 Tahun 2001.
Oleh karena itu setiap badan usaha atau bentuk usaha yang telah berakhir kontrak kerjanya, khususnya Blok Mahakam, wajib segera mengembalikan terminasi yang dalam penguasaannya dikembalikan kepada bangsa dan Negara, hal ini untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh dan seutuhnya, melalui pemerintah dalam hal ini adalah kementerian energi dan sumber daya mineral.
Berdasarkan hal tersebut, maka Forum Pemuda Untuk Kedaulatan Energi mengeluarkan petisi berikut ini:
1. Mendesak pemerintah untuk segera mengambil alih seluruh blok terminasi, khususnya blok Mahakam.
2. Menuntut agar blok Mahakam dikembalikan kepada Negara untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara.
3. Mendesak pemerintah untuk tidak lagi memperpanjang konrak kerjasama blok Mahakam kepada TOTAL dan INPEX.
4/5
Forum Pemuda FPKE Tuntut Pemerintah Ambil Alih MIGAS Oleh : Arifin Selasa, 29 Oktober 2013 02:22
5/5
