http://pusdatin.deptan.go.id
ISSN : 1411-9196
Newsletter
Tim Redaksi : Pelindung : Ir. M. Tassim Billah, MSc Penasehat : Agus Sunarya, SE, MM Ir. Sari Sutiyorini, MM Ir. Bayu Mulyana, MM Ir. Dewa Ngakan Cakrabawa, MM Penanggung Jawab : A. Prasetyanto Wibowo, SH
V O L U M E
1 0
N O
B U L A N
9 8
M A R E T
2 0 1 3
Redaksi : Dedi Triyono Editor : Dra. Laelatul Hasanah, MSi Dra. P. Hanny Muliany, MM Eko Nugroho, S.Kom, MM Redaktur Pelaksana : Evita Wahyu Puspitasari, S.Kom Dian Prasetyorini, SE
FORUM KOMUNIKASI STATISTIK DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN 2013
Sekretariat : Marwati Agus Suparmi Redaksi menerima tulisan maupun saran dan kritik untuk Newsletter Pusdatin Kirimkan ke alamat redaksi : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Gd. D Lantai IV Pasar Minggu – Jakarta 12550 Telp : 021-7805305, 7816384 Fax : 021-7822638 e-mail :
[email protected]
Daftar Isi :
▪
Forum Komunikasi Statistik dan Sistem Informasi Pertanian 2013…..(1)
▪
Workshop Penataan dan Analisis Data SDM Pertanian, Penduduk, Kemiskinan dan Kelembagaan Pertanian…..(5)
▪
Training Of Trainer (TOT) Aplikasi SPSE Versi 3.5.....(6)
▪
Koordinasi Cakupan Kode HS (Harmonized System) Data Ekspor Impor Komoditas Pertanian Dan KBLI (Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).....(7)
▪
Workshop Pengembangan ePetani Bagi Penyuluh dan Kelompok Tani…..(8)
▪
Pembinaan Teknis Petugas Pengumpul dan Pengelola Data Di Provinsi Aceh…..(9)
▪
Pertemuan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Pertanian dengan Tim Pelayanan LPSE…..(12)
Caption describing picture or graphic. Panitia Penyelenggara Forum Komunikasi Statistik dan Sistem Informasi Pertanian 2013
Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 61/Permentan OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 menyebutkan bahwa Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data dan informasi pertanian. Untuk itu Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menganggap perlu untuk melakukan koordinasi dan pembinaan statistik maupun sistem informasi pertanian dengan mitra kerja maupun dengan instansi yang terkait baik di Pusat maupun di Daerah secara berkesinambungan. Diketahui bersama, bahwa pengumpulan data pertanian dilakukan dari sumber dilapangan selanjutnya dikompilasi ditingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat, ternyata dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai macam kendala, baik metode pengumpulan data, sarana dan prasarana, SDM maupun kelembagaannya. Mengingat
masih adanya berbagai kendala dalam pengumpulan data, maka khusus hal ini perlu selalu dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dalam pengelolaan data pertanian guna memperoleh alternatif pemecahan masalah terbaik sesuai kondisi yang diinginkan. Dalam rangka mencapai tujuan diatas, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan sistem informasi pertanian melalui peningkatan kualitas data, pengembangan sistem, pengembangan sumberdaya manusia serta pengembangan jaringan komunikasi data, yang pelaksanaanya melibatkan pelaku statistik pertanian baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatankegiatan tersebut maka perlu adanya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan perstatistikan yang mencakup kegiatan
HALAMAN
2
Lanjutan Berita Forum Komunikasi Statistik... pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian statistik pertanian. Adapun untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut Pusdatin telah menyelenggarakan Forum Komunikasi Statistik dan Sistem Informasi Pertanian sebagai wadah untuk mengkomunikasikan berbagai kendala dan permasalahan sehubungan dengan pengelolaan statistik dan sistem Informasi Pembukaan Forum Komunikasi Statistik pertanian guna mendan Sistem Informasi Pertanian 2013 dapatkan alternatif oleh Kapusdatin solusi dalam pengelolaan data pertanian yang berkualitas. Forum Komunikasi Statistik dan Sistem Informasi Tahun 2013 diselenggarakan di ATRIA Hotel and Conference Paramount Serpong pada tanggal 27 Februari s/d 1 Maret 2013. “Melalui Pengarahan dari Sekretaris Jenderal diUpaya wakili oleh Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Ir. M. Tassim Billah, Percepatan MSc sekaligus membuka secara resmi Pelaporan, Forum Komunikasi Statistik dan Sistem Kita Informasi Pertanian tahun 2013 yang Tingkatkan diikuti oleh peserta dinas pertanian, perkebunan, peternakan provinsi dari Ketersediaan seluruh Indonesia dan eselon I Lingkup Data Kementerian Pertanian. Tema yang Pertanian diangkat kali ini adalah : “Melalui Upaya Secara Percepatan Pelaporan, Kita Tingkatkan Ketersediaan Data Pertanian Secara Tepat Tepat Waktu”. Waktu” Adapun hasil rumusan Forum Komunikasi Statistik dan Sistem Informasi Pertanian adalah sebagai berikut : A. Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura 1. Penyediaan data yang berkualitas, akurat dan berkesinambungan harus menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama Pusat dan Daerah (provinsi/kabupaten/kota). Untuk itu perlu didukung adanya surat edaran dari Menteri Pertanian kepada Gubernur/Bupati/ Walikota agar memiliki komitmen dan tanggungjawab dalam penyediaan data pertanian. 2. Perlu adanya Sinergi dengan Instansi terkait (Pusdatin-Kementan dan BPS-RI, serta Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan
3.
4.
5.
6.
pelaporan data pertanian. Selain itu diperlukan juga peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi antara bidang teknis (di Dinas) dan Sekretariat Dinas, serta antara Dinas Pertanian dengan BPS provinsi maupun kabupaten/kota. Mulai tahun 2013 pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan menggunakan Buku Pedoman hasil revisi yang diterbitkan BPS tahun 2012 (kerjasama Kementerian Pertanian dan BPS). a. Buku telah diditribusikan ke seluruh KCD dan KSK tahun 2012; b. Sosialisasi telah dilaksanakan di tingkat pusat untuk seluruh provinsi (TOT), di tingkat provinsi diikuti oleh kabupaten pada 8 provinsi yaitu Jabar, Jateng, Jatim, Lampung, Jambi, Sulteng, Papua Barat, Kalsel. Tahun 2013 yaitu Sumbar, Gorontalo, Sultra telah dilaksanakan, dan akan dilaksanakan DIY, Kalbar, Papua (Kab Merauke), Maluku, Sulteng, Bali, Sumsel (APBN+APBD), Lampung (APBN+APBD), Jabar (APBD), Jatim(APBN+APBD), dapat dianggarkan dari APBN/APBD. c. Pelatihan bagi KCD/mantri tani oleh BPPSDMP antara lain Jabar, Jateng,Aceh. Penghitungan produksi padi dan beras mulai tahun 2013 menggunakan angka konversi GKP ke GKG dan GKG ke beras berdasarkan hasil survei BPS-Kementan tahun 2012. Pelaksana survei tersebut telah dilaksanakan oleh BPS di 30 Provinsi pada lokasi penggilingan serta oleh Kementan di 15 Provinsi dengan pelaksanaan survei mulai panen, perontokan, pengeringan dan penggilingan. Pengukuran produktivitas agar dilakukan secara bersama-sama antara petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Mantri Tani tentang pemahanan/interpretasi yang sama terkait hasil pengukuran. Untuk itu perlu harmonisasi serta pelatihan/ refreshing kepada KCD dan KSK. Untuk pelaksanaan pelatihan tersebut diperlukan narasumber yang berkompeten dari BPS dan Kementan (Ditjen Tanaman Pangan dan Pusdatin). Pelaksanaan ubinan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) yang dibiayai APBN Ditjen Tanaman Pangan pada Satker Kabupaten/Kota agar dipantau dan dilaporkan hasilnya secara berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi
HALAMAN
Lanjutan Berita Forum Komunikasi Statistik... 7.
8.
9.
10.
ke pusat, terutama untuk mengukur kinerja produktivitas dan produksi kegiatan SL-PTT. Pemerintah Kabupaten/kota diharapkan menugaskan petugas yang menangani data tanaman pangan dan hortikultura di setiap kecamatan, dan bagi kecamatan yang belum memiliki struktur organisasi agar mengupayakan pembentukan struktur organisasi di tingkat kecamatan yang khusus membidangi data statistik tanaman pangan. Untuk itu sebagai tindak lanjut sedang disiapkan Peraturan Bersama Mendagri, Mentan, Ka BPS, Ka BPPT dan Ka BPN tentang pengumpulan data produksi tanaman pangan terintegrasi yang menjamin operasionalisasi pengumpulan data tanaman pangan terintegrasi secara berkelanjutan. Selain itu perlu mencabut moratorium tentang pembatasan PNS, khusus bagi petugas pengumpulan data di kecamatan. Perlu juga mengusulkan jabatan fungsional statistisi ke Menpan yang menangani reformasi birokrasi. Meningkatkan intensitas pelatihan atau penyegaran bagi KCD/Mantri Tani/petugas pengumpul data di kecamatan, pengelola data di kabupaten dan provinsi serta melengkapi sarana prasarana pendukung termasuk insentif petugas pengelola data pertanian di Provinsi dan kabupaten serta pengumpul data di kecamatan/KCD/Mantri tani. Pendanaan bersumber dari APBN/APBD dan DAK. Sebagai landasan pengajuan anggaran, diperlukan surat penugasan dari pejabat berwewenang. Pada tahun 2014 diupayakan penyediaan insentif bagi petugas pengelola dan pengumpul data pertanian namun akan dipisahkan antara subsector Tanaman Pangan dan Hortikutura, yang sebelumnya akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Itjen. Tahun 2013 Ditjen Hortikultura melakukan revisi DIPA untuk penyediaan insentif bagi petugas pengelola data hortikultura di kabupaten/kota. Dalam rangka meningkatkan kualitas data luas panen, pada tahun 2013 direncanakan akan dilakukan ujicoba metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Provinsi Jawa Barat, dan secara bertahap akan diperluas ke provinsi sentra padi lainnya pada tahun 2014 serta diharapkan tahun 2015 untuk seluruh provinsi di Indonesia.
11. Petugas BPS dan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten perlu meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, agar kinerja pengumpulan dan pengolahan data menjadi lebih akurat. Untuk itu Narasumber pada Forum Komunikasi Statistik perlu difasilidan Sistem Informasi Pertanian 2013 tasi dengan pendanaan untuk koordinasi dan monev di masing-masing level (provinsi dan kabupaten). 12. Ditjen hortikultura sedang melakukan penyem purnaan Pedoman Pengumpulan Data Hortikultura untuk memperkuat system penge“Forum lolaan data hortikultura. Komunikasi Statistik 13. Melaksanakan penerapan sebagai wadah e-form Hortikultura mulai Untuk tahun 2013, yang didasarkan mengkomunikasikan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Hortikultura kepada berbagai kendala Kepala Dinas Pertanian dan permasalahan Provinsi No. 402/TU.020/D/ sehubungan XII/2012 tanggal 18 Desember dengan pengelolaan 2012 tentang Pemanfaatan statistik dan e-Form Hortikultura. Selain itu juga sedang disusun SK Dirjen sistem informasi Hortikultura tentang penerapertanian” pan e-form hortikultura sebagai tindak lanjut Permentan 77 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Hortikultura. 14. Sosialisasi dan penerapan aplikasi e-form Hortikultura tahun 2013 dilaksanakan di 23 Provinsi, yaitu 16 provinsi dilaksanakan oleh Ditjen Hortikultura meliputi Provinsi Aceh, Sumsel, Sumbar, Riau, Kepri, Babel, Bengkulu, DIY, Bali, NTT, Kalteng, Kalsel, Sulteng, Sultra, Gorontalo dan Sulbar. Sementara 7 Provinsi (Jabar, Jateng, Jatim, Lampung, Sumut, NTB, Sulsel) dilaksanakan oleh Pusdatin. Dinas Kab/ Kota melakukan upload data SPH setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
3
HALAMAN
4
Lanjutan Berita Forum Komunikasi Statistik... B. Subsektor Perkebunan 7. Sebelum e-form perkebunan disesuaikan dengan PDKP 2012, maka pelaporan dilakukan 1. Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal melalui e-Perkebunan. Perkebunan telah menyusun buku pedoman pelaksanaan pengelolaan data komoditas C. Subsektor Peternakan perkebunan (PDKP) yang merupakan 1. Pengelolaan data peternakan di Indonesia penyempurnaan buku Pembakuan Statistik telah menggunakan metode baku yaitu Perkebunan (PSP) berbasis e-form tahun 2007. Pedoman Teknis terbaru tahun 2012 2. Sosialisasi buku berdasarkan SK Ditjen PKH No SK Ditjenak dan PDKP 2012 akan KH No. 798/Kpts/OT.040/F/11/2012. Metode dilaksanakan oleh dimaksud dalam rangka mendapatkan data Direktorat Jenderal data populasi, pemotongan ternak, Perkebunan ke pengeluaran-pemasukan ternak serta data seluruh Provinsi dan produksi. Data produksi ternak dihitung Kabupaten/Kota dengan memperhitungkan parameterpada periode Januari parameter seperti konversi karkas, – Maret 2013. produktivitas susu dan produksi telur per ekor Seluruh Dinas per tahun. Peserta dan Panitia Pada Forum Komunikasi Perkebunan tingkat 2. Walaupun telah diterbitkan Pedoman Teknis Statistik dan Sistem Informasi Pertanian 2013 kabupaten/kota Pengumpulan dan Penyajian Data baku, diharapkan kondisi riil pendataan di lapang sangat melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan bervariasi sehingga akurasi data masih kurang. serta melakukan penggandaan buku dan Selain itu, era otonomi menyebabkan kondisi formulir PDKP 2012. kelembagaan pengelola data bervariasi dan 3. Untuk mempercepat sosialisasi ke ketersediaan SDM yang handal masih kurang daerah diharapkan Direktorat sehingga berpengaruh pada percepatan aliran Jenderal Perkebunan melakukan data dari daerah ke pusat. koordinasi dan sosialisasi “Forum 3. Berdasarkan hasil pemaparan Dinas Pertanian pemanfaatan buku PDKP 2012 dan Peternakan Kabupaten Tangerang dan Komunikasi kepada Pusdatin. Dinas Peternakan Provinsi NTB serta diskusi Statistik 4. Direktorat Jenderal Perkebunan dengan peserta lain, upaya untuk percepatan Dan akan menyusun payung hukum data yang memungkinkan adalah data tentang penggunaan PDKP 2012 Sistem pemotongan ternak dengan periode bulanan secara nasional sebagai acuan dalam khususnya ternak Sapi Potong. Informasi pengelolaan data perkebunan. 4. Untuk implementasi keputusan ini, maka akan Pertanian 5. Dalam rangka meningkatkan digunakan program e-Form Peternakan 2013” kapasitas SDM pengelola data dengan memanfaatkan Formulir Nak02 yang perkebunan di kabupaten/kota dan dapat dilaksanakan mulai tahun 2014. kecamatan secara 5. Pada sisi lain untuk mensosialisasikan berkesinambungan maka Direktorat Pedoman Teknis Pengumpulan dan Penyajian Jenderal Perkebunan agar mengusulkan Data sesuai SK Ditjenak dan KH No. 798/Kpts/ kegiatan Pendidikan dan Pelatihan kepada OT.040/F/11/2012 akan dilakukan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber pelatihan yang dibiayai oleh Badan SDM Daya Manusia Pertanian (BPPDSMP) Kementerian Pertanian. Segala materi dan 6. Dalam rangka meminimalkan mutasi petugas silabus akan disiapkan oleh Kementan pada pengelola data perkebunan di daerah, maka tahun 2013 ini. Direktorat Jenderal Perkebunan agar 6. Pelatihan pertama ditujukan kepada petugas berinisiatif mengusulkan penyusunan Surat pendata ternak tingkat kabupaten/kota di Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri seluruh Indonesia dan pada tahun 2014 Pertanian dan Menteri Dalam Negeri seperti diharapkan dapat melatih petugas pendata halnya yang telah dilakukan Ditjen Tanaman ternak tingkat kecamatan yang diusulkan oleh Pangan. Dinas Peternakan Provinsi. Adapun petugas
HALAMAN
Lanjutan Berita Forum Komunikasi Statistik... kecamatan menjadi kewajiban Dinas Peternakan Provinsi untuk mengidentifikasi dan diserahkan ke BPSDMP sebagai bahan perencanaan pelatihan tahun 2014. 7. Seiring dengan itu dilakukan Bimtek e-Form Peternakan dan sosialisasi Kegiatan Pendampingan ST 2013. 8. Dalam rangka mengantisipasi implementasi reformasi birokrasi di daerah, maka perlu dibuat Peraturan Bersama antara Kemendagri,
Kementan dan BPS dalam rangka menetapkan petugas data peternakan di level kecamatan dan mendorong petugas tersebut untuk ditetapkan sebagai pejabat fungsional statistisi. 9. Untuk mendorong peningkatan kualitas data peternakan, maka pada tahun 2014 Dinas Peternakan Provinsi diharapkan mengusulkan insentif petugas pengelola data kabupaten/ kota dan atau kecamatan. ( Herlina )
WORKSHOP PENATAAN DAN ANALISIS DATA SDM PERTANIAN, PENDUDUK, KEMISKINAN DAN KELEMBAGAAN PETANI Data SDM pertanian, penduduk, dan kemiskinan sektor pertanian mempunyai arti strategis dalam menopang informasi bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan pertanian, namun ketersediannya belum memadai, baik dari sisi penyajian, penyebaran informasi “Kemiskinan yang dan akurasi. Untuk mendukung ketdisajikan dalam ersediaan data tersebut maka pada tatopik adalah hun 2012, Pusdatin melakukan kegiatan kemiskinan yang data Penataan dan Analisis Data SDM Pertanian, Penduduk, Kemiskinan dan diukur dari Kelembagaan Petani. Dengan kegiatan ketidakmampuan ini dihasilkan buku statistik dan Buku ekonomi untuk Analisis Data SDM Pertanian, Penduduk, memenuhi kebutuhan Kemiskinan dan Kelembagaan Petani. Di samping Buku Statistik dan Buku Analisis dasar makanan” juga dihasilkan Buku Daftar Alamat Kementerian Pertanian, Dinas lingkup Pertanian, Bakorluh dan Ketahanan Pangan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten. Kegiatan ini juga melaksanakan workshop untuk memaparkan hasil kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Maharani, Jl. Mampang Prapatan Raya No.8, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Desember 2012. Dalam workshop dipaparkan jumlah penyuluh pertanian baik PNS, THL-TBPP maupun Penyuluh Swadaya, dengan jumlah wilayah desa, kelurahan, kecamatan, juga dengan jumlah poktan yang ada di Indonesia. Dengan penyajian dan ulasan tersebut dapat diketahui gambaran perbandingan penyuluh dengan luasan wilayah kerja yang harus dipenuhi dan
disajikan juga dalam bentuk peta yakni peta sebaran jumlah penyuluh di setiap provinsi Indonesia. Kemiskinan juga menjadi topik yang disajikan dalam workshop tersebut, di mana kemiskinan yang disajikan adalah kemiskinan yang diukur dari ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada Garis Kemiskinan yaitu Makanan (2100 kkal per kapita perhari) + Non Makanan yang dinyakatan dalam Rupiah per bulan per kapita. Dalam paparan tersebut dikatakan bahwa berdasarkan garis kemiskinan tersebut maka jumlah penduduk miskin tahun 2011 mencapai 31075,91 ribu jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan yakni 3,82 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2010 yakni 31762,40 ribu jiwa. Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin berdasarkan lapangan pekerjaan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian terdapat 6.652.068 orang, yang terdiri dari 4.182.820 orang yang bekerja pada subsektor tanaman pangan; 395.958 orang yang bekerja pada subsektor hortikultura; 1.490.756 orang pada subsektor perkebunan; 582.535 orang yang bekerja pada subsektor peternakan. Penduduk miskin yang paling besar jumlahnya ada pada subsektor tanaman pangan yakni 62.70 persen dari total penduduk miskin sektor pertanian dan pada subsektor perkebunan yakni 25,56 persen dari total penduduk miskin sektor pertanian.
5
HALAMAN
6
Lanjutan Berita Workshop Penataan dan Analisis Data... Berdasarkan lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga maka diperoleh data bahwa pada tahun 2011, jumlah kepala rumah tangga miskin yang bekerja pada sektor pertanian terdapat 3.130.115 orang kepala rumah tangga, yang terdiri dari 2.039.191 orang kepala rumah tangga yang bekerja pada subsektor tanaman pangan; 172.131 orang kepala rumah tangga yang bekerja pada subsektor hortikultura; 708.424 orang kepala rumah tangga yang bekerja pada subsektor perkebunan dan 210.369 orang kepala rumah tangga yang bekerja pada subsektor peternakan. Kepala rumah tangga miskin yang paling besar jumlahnya adalah yang bekerja pada subsektor tanaman pangan yakni 65,15 persen, kemudian yang bekerja pada subsektor perkebunan yakni 22,63 persen dari total penduduk miskin sektor pertanian. Paparan kemiskinan juga menyajikan perkembangan penduduk miskin dari tahun 1996 sampai dengan tahun bulan Maret 2012, juga sebaran
penduduk miskin dan persentasi penduduk miskin di masing – masing provinsi. Demikian paparan presentasi yang dibawakan oleh DR. M. Luthful Hakim, Pusdatin yang mendapat respon dan diskusi yang hangat dari peserta workshop. Presentasi yang disajikan juga menampilkan peta kemiskinan di Indonesia, baik peta kemiskinan sektor pertanian maupun kemiskinan pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Dalam workshop ini, BPPSDMP juga turut diundang untuk menjadi narasumber tentang “Peranan penyuluhan pertanian dalam sistem pengelolaan data dan informasi penyuluhan” Peserta Workshop Analisis dan Penataan Data SDM Pertanian, Penduduk, Kemiskinan dan Kelembagaan Petani, tahun 2012 terdiri dari 35 peserta, yang berasal dari unit lingkup Kementerian Pertanian, BPS dan Pusdatin. ( Laela )
TRAINING OF TRAINER (TOT) APLIKASI SPSE VERSI 3.5 Sejak bulan Januari 2013 melalui rapat koordinasi awal LPSE yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2013 dengan melibatkan seluruh Tim Layanan LPSE Kementerian Pertanian, helpdesk untuk ULP dan POKJA dua belas (12) eselon I Kementerian Pertanian sudah dibentuk. Helpdesk ini bertanggung jawab untuk setiap pembuatan user ID dan pembuatan NO
paket baru yang akan dilelangkan melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). Diharapkan, dengan pembagian helpdesk LPSE untuk masing-masing ULP dan POKJA eselon I, kebutuhan masing-masing ULP dan POKJA terhadap aplikasi akan lebih terakomodir. Berikut merupakan daftar helpdesk yang melayani ULP dan POKJA eselon I :
ESELON I
NAMA HELPDESK
1
Sekretariat Jenderal
Lilik Wulaningtyas
2
Inspektorat Jenderal
Hani Hanifah Rahmani
3
Ditjen Tanaman Pangan
Lukman Nulhakim
4
Ditjen Hortikultura
Masnudhi Astho
5
Ditjen Perkebunan
Dedi Soleman
6
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lukman Nulhakim
7
Ditjen PPHP
Dedi Soleman
8
Ditjen PSP
Masnudhi Astho
9
Badan Karantina Pertanian
Lukman Nulhakim
10
Badan Litbang
Ellis Elyani Shobarniaty
11
Badan Ketahanan Pangan
Hani Hanifah Rahmani
12
Badan BPPSDMP
Masnudhi Astho
Tabel 1. Daftar Helpdesk Penanggung Jawab Eselon I
HALAMAN
7
Lanjutan Berita TOT Aplikasi SPSE... Setelah melakukan pembagian hepldesk untuk masing-masing eselon I, guna meningkatkan layanan kepada pengguna aplikasi layanan pengadaan secara elektronik, Tim Layanan LPSE Kementerian Pertanian melakukan program training of trainer (TOT) bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selama satu hari. Training of trainer ini dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 22 Februari 2013 di Ruang Laboratorium Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Training of trainer dibuka oleh Ketua LPSE
Bahwa fitur yang terdapat pada aplikasi SPSE versi 3.5 tidak terlalu jauh berbeda dengan SPSE versi sebelumnya disebabkan karena memang SPSE masih dalam tahap pengembangan dan masih terus melakukan perbaikan yang disesuaikan dengan Peraturan serta
Presiden kebutuhan
pengguna SPSE. Selain penjelasan mengenai fitur
yaitu Ir. Bayu Mulyana, MM yang mengharapkan pada aplikasi SPSE dengan diadakannya kegiatan training on trainer ini versi 3.5, training of akan
cukup
Kementerian
membantu Pertanian
Tim dalam
LPSE trainer juga berjalan melaksanakan secara interaktif dan
Layanan
tugasnya sehari-hari dalam melayani pengguna tidak kaku. Peserta bertanya aplikasi SPSE baik dari sisi panitia pengadaan barang/ bebas
Pembukaan Pada Acara Training On Trainer Aplikasi SPSE oleh Ketua SPSE
jasa maupun dari sisi rekanan/penyedia pengadaan mengenai kesulitan yang ditemui saat dilapangan kepada instruktur dari LKPP sehingga peserta barang/jasa. Selanjutnya, training of trainer ini diisi mendapatkan jawaban pasti dari instruktur dan mengenai penjelasan singkat mengenai fitur yang peserta pun mengusulkan beberapa hal yang bisa terdapat pada SPSE versi 3.5 yang dijelaskan oleh Adi dijadikan pertimbangan LKPP untuk perbaikan aplikasi SPSE ke depannya. ( Lilik ) Rahkmat Pratomo sebagai instruktur dari LKPP.
KOORDINASI CAKUPAN KODE HS (HARMONIZED SYSTEM) DATA EKSPOR IMPOR KOMODITAS PERTANIAN DAN KBLI (KLAFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA) PENYUSUN PDB SEKTOR PERTANIAN Data makro sektor pertanian diantaranya meliputi data ekspor impor komoditas pertanian dan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian. Kedua data tersebut secara rutin telah dilakukan pengelolaan datanya oleh Pusdatin melalui pengumpulan, pengolahan dan “Data ekspor analisis data yang selanjutnya dipublikasi impor komoditas dalam bentuk buletin dan buku statistik pertanian dan makro maupun database. Guna menyamakan persepsi dan adanya kesamaan produk domestik data ekspor impor dan PDB sektor pertabruto (PDB) nian di lingkup Kementerian Pertanian, sektor pertanian” maka telah dilaksanakan sinkronisasi dan penetapan cakupan kode HS penyusun data ekspor-impor sektor pertanian serta cakupan kode KBLI penyusun PDB sektor pertanian pada hari Kamis 14 Pebruari 2013 bertempat di
hotel Pangrango 2 Bogor, yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP), Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Humas serta dari PSEKP. Tujuan dilaksanakannya pertemuan ini antara lain dalam rangka (1) Melakukan sinkronisasi dan penetapan terhadap cakupan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) penyusun PDB Sektor Pertanian dalam kegiatan on farm maupun off farm (2) Melakukan sinkronisasi dan penetapan terhadap cakupan kode HS (Harmonized System) penyusun data ekspor impor komoditas pertanian (3) Rencana penerbitan SK (Surat Keputusan) tentang cakupan kode HS data ekspor impor komoditas pertanian dan KBLI penyusun PDB sektor pertanian sebagai payung hukum.
HALAMAN
8
Lanjutan Berita Koordinasi Cakupan Kode... Beberapa hal yang dihasilkan dari pertemuan ini antara lain : (1) Pusdatin telah menerima hasil koreksi dan masukan cakupan kode HS ekspor impor sub sektor perkebunan dari perwakilan Ditjen Perkebunan (2) Pusdatin mengirimkan kembali lampirkan daftar hasil kesepakatan cakupan kode HS data ekspor impor dan kode KBLI Data PDB Sektor Pertanian, untuk dapat dikoreksi dan diskusi lebih lanjut pada masing-masing instansi, yang selajutnya perlu mendapat persetujuan oleh pejabat berwenang untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Surat Keputusan. Tahapan ini diagendakan sampai Akhir Pebruari 2013 (3) untuk komoditas olahan diharapkan ma-
sukan dari Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) termasuk batasan kewenangan Kementerian Pertanian sejauh mana, (4) Pusdatin segera melakukan rapat pembahasan akhir yang direncanakan pada Maret 2013 dengan mengundang instansi terkait untuk selanjutnya rencana penerbitan SK cakupan kode HS dan Kode KBLI Sektor Pertanian yang akan diagendakan kemudian. Semoga dengan adanya koordinasi semacam ini akan menjadikan komunikasi antar pengelola data ekspor impor dan PDB sektor pertanian semakin erat serta menjadikan data yang dikelolanya menjadi lengkap dan akurat. ( Sabarella )
WORKSHOP PENGEMBANGAN ePETANI BAGI PENYULUH DAN KELOMPOK TANI Pesatnya kemajuan teknologi dibidang informatika telah melahirkan perubahan tatanan sistem informasi yang berpengaruh cepat terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Era informasi digital melalui media elektronik dan alur informasi melalui sistem jaringan dunia maya yang telah merambah sampai ke pelosok-pelosok desa. Di dunia pertanian khususnya, sebagian petani, kelompok tani/gapoktan, sudah mulai melakukan transaksi produksi pertanian melalui telepon seluler (handphone). Bahkan beberapa Gapoktan melakukannya dengan memanfaatkan jaringan internet. Dampak globalisasi yang ditandai dengan meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global yang difasilitasi oleh pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, maka peran unit kerja pengelola materi, data dan informasi pertanian perlu didukung sistem informasi yang kuat dan jelas dalam menerapkan dan mengoperasikan pelayanan materi, data dan informasi berbasis komputer kepada masyarakat pengguna jasa informasi penyuluhahan pertanian. Sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi, Kementerian Pertanian melalui Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) sejak tahun 2010 telah mengembangkan jaringan informasi pertanian melalui portal yang selanjutnya disebut ePetani. ePetani adalah sebuah portal web yang diperuntukkan sebagai salah satu sarana pelayanan informasi dan pengetahuan untuk para pelaku usaha. Diharapkan dengan adanya portal ini maka
aksesibilitas terhadap informasi, teknologi, modal dan sarana produksi, pengembangan agribisnis dan kemitraan usaha dapat ditingkatkan. Portal web ini juga menyediakan sarana komunikasi untuk para petani, penyuluh, peneliti dan pelaku usaha lainnya. Sehingga dengan adanya sarana ini maka diharapkan para petani dan organisasi pe tani dapat lebih diberdayakan serta dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani. Agar pengisian materi maupun informasi pertanian baik berupa materi pertaPembukaan pada Acara Workshop nian dan atau Pengembangan ePetani kebijakan pembangunan pertanian dapat dengan segera diterima dan diterapkan oleh pelaku utama di tingkat lapangan melalui kelembagaan penyuluhan dan penyuluhan pertanian didaerah, maka diselengarakan kegiatan Workshop Pengembangan ePetani. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 4-6 Maret 2013 di Hotel Ross In Yogyakarta. Yang diikuti oleh 68 peserta dari 34 kabupaten/kota. Tujuan dari acara tersebut yaitu mensosialisasikan paradigma baru sistem informasi pertanian berbasis website, memperkenalkan sistem pengoperasian ePetani dan menjelaskan tugas pokok
HALAMAN
Lanjutan Berita Workshop Pengembangan ePetani... serta fungsi petugas administrator kabupaten/kota dan kecamatan. Sosialisasi dan penjelasan materi portal ePetani dilaksanakan selama dua hari yang disampaikan oleh Andry Polos, S.Kom kepada 68 peserta. Para peserta dibuatkan user id untuk dapat mengisi konten kedalam portal ePetani, peserta diarahkan untuk dapat mengisikan informasi terkait perkembangan
teknologi pertanian dan informasi kelompok tani. Antusias peserta cukup tinggi, terlihat dari banyaknya informasi yang dimasukkan ke dalam portal ePetani. Dengan adanya Workshop Pengembangan Informasi diharapkan pemerataan penggunaan informasi teknologi dapat lebih dimanfaatkan untuk kemajuan pembangunan pertanian Indonesia. ( Andry )
PEMBINAAN TEKNIS PETUGAS PENGUMPUL DAN PENGELOLA DATA DI PROVINSI ACEH Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan merupakan sub sektor yang penting sehingga pembinaan terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas petugas pengumpul dan pengelola data tanaman pangan baik di pusat dan daerah. Dalam pelaksanaanya dihadapkan pada masalah yang semakin komplek sehingga diperNarasumber dari Pusdatin pada Pembinaan lukan perencanaTeknis Petugas Pengumpul dan Pengelola Data an yang lebih Di Provinsi Aceh cermat, terarah, sistematis dan tepat. Untuk itu diperlukan data yang akurat, tepat waktu dan objektif. Data statistik merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam menyusun suatu perencanaan “Tujuan dari serta kebijakan, sejalan dengan hal kegiatan ini tersebut maka Dinas Pertanian Tanaman adalah Pangan dan Badan Pusat Statistik meningkatkan Provinsi Aceh melaksanakan Pembinaan Teknis bagi Petugas Pengumpul dan pemahanan dan Pengelola Data Tanaman Pangan. Pada pengetahuan pelaksanaan Bimtek ini Dinas Pertanian petugas data Tanaman Pangan Provinsi Aceh kabupaten/kota mengundang Pusat Data dan Sistem Informasi dan kecamatan” Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian sebagai narasumber dalam rangka pengumpulan dan pengelolaan data statistik pertanian tanaman pangan. Keberhasilan Pembangunan tanaman pangan ini dituntut
pembuktiannya dengan data-data yang nyata dan akuntabel, sejak dari awal program sampai dengan berakhirnya program. Sasaran tersebut hanya bisa dicapai jika adanya kemauan dan motivasi yang tinggi dari petugas data kab/kota untuk memberikan data yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga tidak ada kesalahan dan keraguan dalam menetapkan kebijakkan. Untuk mewujudkan integrasi dalam menghimpun, mengolah, menganalisa, menyusun serta menyajikan data statistik Pertanian guna menyusun program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Aceh, maka petugas pengumpul data yang berasal dari 23 kabupaten (seluruh kabupaten) mendapat materi sosialisasi pedoman pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan. Sosialisasi Pedoman ini telah dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15 Maret 2013 di Banda Aceh. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan yaitu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan petugas data kabupaten/kota dan kecamatan tentang pedoman pengumpulan data tanaman pangan 2012 aplikasi 2013 dan untuk meningkatkan koordinasi dan percepatan dalam pengumpulan dan pelaporan data SP Tanaman Pangan. Output yang diharapkan dari pelaksanaan ini adalah petugas dapat memahami metode pengumpulan dan pengisian data tanaman pangan sesuai dengan buku pedoman 2012. Dapat memberikan masukan/ saran untuk penyempurnaan Pedum tersebut berdasarkan permasalahan yang ditemui dalam pengisian selama ini dan terlaksananya percepatan data tanaman pangan Aceh dan mampu menghasilkan data yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
9
HALAMAN
10
Lanjutan Berita Pembinaan Teknis Petugas... Dari hasil bimbingan teknis kepada Memberikan materi tentang Metode Pengumpulan Data Tanaman Pangan berdasarkan hasil penyempurnaan buku Pedoman Pengumpulan Data Tanaman Pangan tahun 2012. Peserta yang hadir adalah petugas koordinator kabupaten/kota dan mantri tani dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,
berjumlah 152 orang. Penyampaian materi kepada para peserta dilakukan dengan presentasi materi sosialisasi Metode Pengumpulan Data Tanaman Pangan. Kemudian, dilanjutkan dengan diskusi berupa pertanyaan/permasalahan dan saran dari peserta. Rangkuman permasalahan maupun saran dari peserta adalah sebagai berikut :
RANGKUMAN PERMASALAHAN PETUGAS PENGELOLA DATA SP-TP PADA ACARA SOSIALISASI PEDUM SP-TP 2012 Permasalahan
Solusi
1.
Register desa selama ini tidak diisi oleh mantri tani dengan berbagai alasan yaitu: - Bentuk buku yang tebal sehingga dirasakan petugas kurang efisien. Petugas mencatat data di lapangan pada buku/ selembar kertas dan tidak dipindahkan ke buku register ( tidak di manage). - Desa dalam satu kecamatan di Aceh jumlahnya banyak misalnya Aceh Utara 40 desa sementara pada buku register jumlah baris yang tersedia hanya 20 baris.
-Sebelum ada penyempurnaan/perubahan buku Register, petugas harus mengisi buku register kecamatan. Sebaiknya catatan dari lapang dipindahkan ke buku register. - Jika jumlahnya lebih dari 20 desa, maka untuk sementara di salin pada kertas tambahan.
2.
Bagaimana mengisi Daftar SP Padi pada baris SL-PTT untuk tanam padi di lahan sawah yang telah dimulai tahun 2012 dan luas panennya di tahun 2013?
Program SL-PTT apabila dimulai pada musim tanam 2012 misalnya bulan November 2012 maka data luas panen dicatat di baris program SL -PTT pada SP Padi bulan Februari 2013.
3.
Program SL-PTT untuk SP Padi, baru dilaksanakan penyuluhan oleh petugas Penyuluh sementara pada musim tanam yang seharusnya sudah dilaksanakan bulan Januari 2013 kelompok tani SL-PTT belum menggunakan benih yang dianjurkan dalam program karena bantuan benih terlambat. Apakah penanaman seperti ini dapat dimasukan ke luas tanam SLPTT?
Tidak, selama belum sesuai dengan paket yang dianjurkan dalam program SL-PTT misalnya benih tidak menggunakan yang dianjurkan oleh penyuluh dalam program SL-PTT maka data yang dicatat pada SP Padi luas tanam adalah Non SLPTT. Laporan luas tanam diberikan keterangan, bahwa merupakan wilayah SL-PTT namun belum menggunakan benih yang dianjurkan karena benih bantuan belum ada
4.
Program SL-PTT di suatu kecamatan sudah selasai, apakah datanya masih dianggap sebagai luas SL-PTT atau tidak
Tidak, kembali menjadi non SL-PTT karena program telah selesai di kecamatan tersebut.
5.
Apakah benih padi hibrida jika ditanam kembali pada musim tanam berikutnya dikatagorikan masih benih hibrida?
Benih padi hibrida yang ditanam kembali jenisnya menjadi benih unggul. Benih seperti ini hasilnya akan turun dari kualitas hibrida.
6.
Bagaimana mencatat data dari lapang untuk jagung yang digunakan sebagai konsumsi (jagung manis) sementara daun dan batangnya untuk pakan ternak?
Data jagung manis (buahnya) dicatat pada luas panen muda. Karena tujuan utama petani adalah untuk konsumsi bukan untuk pakan ternak maka luas panen hijauan pakan ternak pada kasus ini tidak dicatat.
HALAMAN
Lanjutan Berita Pembinaan Teknis Petugas... RANGKUMAN PERMASALAHAN PETUGAS PENGELOLA DATA SP-TP PADA ACARA SOSIALISASI PEDUM SP-TP 2012 Permasalahan
Solusi
7.
Bagaimana jika data luas puso sulit didapatkan dari petugas POPT-PHP sedangkan laporan harus tepat waktu. Apakah boleh menaksir dengan ketentuan seperti dalam Pedum ( dikatakan Puso jika terjadi serangan OPT atau bencana alam sehingga hasilnya kurang dari 11% dari keadaan normal)?
Tidak boleh, tetap harus menggunakan dari data dari POPT-PHP. Penaksiran seperti dalam buku pedoman hanya untuk memperkirakan apakah terjadi Puso atau tidak, namun data resmi yang dicatat pada SPTP padi maupun palawija berasal dari POPT-PHP. Jika sulit untuk menghubungi petugas POPT-PHP, maka bisa menanyakan ke Dinas Pertanian Kabupaten.
8.
Bagaimana bisa melihat data alih fungsi lahan pada Daftar SP Lahan
Data alih fungsi lahan dicatat berdasarkan penggunaan lahan. Jika lahan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun data penggunaan lahan pertanian menjadi lahan pertanian bukan sawah( rincian 1.2f. sementara tidak diusahakan). Termasuk jika lahan tersebut selama lebih dari 2 tahun dan tidak ditanami apapun maka jenis penggunaan beralih menjadi lahan bukan pertanian yang kemungkinannya menjadi perumahan, industri, jalan, dsb. Data luas peralihan dari lahan pertanian ke lahan bukan pertanian pada SP Lahan merupakan data alih fungsi lahan di kecamatan tersebut
9.
Luas pertanaman padi ladang/gogo yang ditanam di lahan hutan (rakyat atau negara) bagaimana relevansinya antara SP Padi dan SP Lahan?
Untuk luas pertanaman padi gogo (padi yang ditanam pada lahan kering) per bulan di catat di SP Padi jenis lahan bukan sawah. Berdasarkan penggunaannya, lahan hutan rakyat dan hutan Negara pada buku pedum 2012 ke 2 hutan ini dimasukan pada lahan pertanian bukan sawah, dimana sebelumnya pada pedum 2007 lahan hutan Negara berada di lahan bukan pertanian.
10.
Disebutkan bahwa ubinan nomor genap dilaksanakan oleh Mantri tani dan sample no ganjil oleh KSK. Pada kenyataannya mantri tani tidak diikutsertakan
Perlu dukungan dari Dinas Pertanian Provinsi untuk mengkoordinasikan hal tersebut kepada BPS Provinsi.
11.
Apakah benih yang ditanam oleh petani dan diperjual belikan/diedarkan di kecamatan dicatat pada SP Benih?
Tidak, yang dicatat pada SP Benih adalah penangkar yang sudah mempunyai ijin dari Dinas Pertanian Provinsi dan masih berlaku sampai dengan tanggal terakhir pelaporan ( periode 31 Desember tahun laporan)
SARAN 1.
Buku Register Kecamatan : dicetak menurut jumlah dan nama desa untuk masing-masing kecamatan
2.
Petugas lapang/ Mantri tani difasilitasi sarana yang memadai misalnya sepeda motor, laptop.
( Hanny )
11
HALAMAN
12
PERTEMUAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KEMENTERIAN PERTANIAN DENGAN TIM PELAYANAN LPSE Dengan semakin banyakanya proses pengadaan yang dilakukan secara online di Kementerian Pertanian melalui website LPSE, maka pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, Tim Layanan LPSE Kementerian Pertanian mengundang Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan perwakilan POKJA pengadaan Pertemuan ULP Kementerian Pertanian barang/jasa yang dengan TIM Pelayanan LPSE menangani pengadaan di Kementerian Pertanian untuk rapat mengenai pemaparan perkembangan pengadaan secara elektronik melalui website LPSE serta melakukan diskusi.
Pemaparan yang diberikan oleh Ir. Bayu Mulyana, MM sebagai Ketua LPSE adalah mengenai dasar hukum perlunya melakukan proses pengadaan secara elektronik yaitu Perpres No.54 Thaun 2010 tentang pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah, Keputusan Menteri Pertanian No.86/ Kpts/OT.160/1/2013 tentang pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elktronik Di Lingkungan Kementerian Pertanian, dan Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No.54 Tahun 2010. Selanjutnya perwakilan ULP dan POKJA pengadaan barang/jasa diberikan penjelasan mengenai struktur organisasi LPSE Kementerian Pertanian yang melibatkan Biro Keuangan dan Perlengkapan pada bagian Registrasi dan Verifikasi Pengguna terkait dengan proses pendaftaran rekanan/penyedia.
Gambar 1. Organisasi LPSE Kementerian Pertanian Penjelasan mengenai layanan utama yang diberikan oleh LPSE Kementerian Pertanian seperti registrasi panitia, registrasi rekanan/penyedia, sosialisasi dan pelatihan system pengadaan barang/ jasa secara elektronik (SPSE), dan layanan helpdesk mulai dari jadwal hingga syarat yang dibutuhkan agar
permintaan tersebut dipenuhi. Pertemuan ini ditutup dengan diskusi antara Tim Layanan LPSE dan perwakilan ULP dan POKJA pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan layanan baik dari sisi panitia maupun dari sisi rekanan/ penyedia. ( Lilik )
