FORMULASI PERHITUNGAN PENGALOKASIAN ANNUAL FEE PT. INALUM

Karya Tulis

FORMULASI PERHITUNGAN PENGALOKASIAN ANNUAL FEE PT. INALUM

Murbanto Sinaga

DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2003

Murbanto Sinaga : Formulasi Perhitungan Pengalokasian Annual Fee PT. Inalum, 2003

USU Repository © 2006

DAFTAR ISI

I.

IURAN TETAP ..............................................................

II.

RENCANA STUDI PENGALOKASIAN ANNUAL FEE PT. INALUM TAHUN 2002....................................... 6

III.

KOMPONEN PEMBAGIAN IURAN TETAP ANNUAL FEE PT. INALUM ....................................................... 8

IV.

DASAR PERHITUNGAN KOMPONEN IURAN TETAP .........................................................................

9

IURAN TAMBAHAN...................................................

10

V.

2

LAMPIRAN

1 Murbanto Sinaga : Formulasi Perhitungan Pengalokasian Annual Fee PT. Inalum, 2003


FORMULASI PERHITUNGAN PENGALOKASIAN ANNUAL FEE PT. INALUM

Berdasarkan

Master

Agreement

antara

Pemerintah

Republik Indonesia dengan investor Jepang mengenai PT. Inalum yang ditanda tangani pada tahun 1985, PT. Inalum akan memberikan Annual Fee kepada Pemerintah Indonesia (yang pada akhirnya akan didistribusikan kepada daerah) terdiri dari: 1) Iuran Tetap. 2) Iuran Tambahan.

I.

IURAN TETAP Pengalokasian dana annual fee PT Inalum untuk iuran

tetap, mulai tahun kelima beroperasinya pabrik pengecoran aluminium

sampai

sekarang

besarnya

adalah

US

$

2.600.000. Pembagian iuran tetap ini berdasarkan atas 3 (tiga) komponen yaitu:



a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) – awalnya IPEDA b) Iuran Jasa Air c) Pajak dan Retribusi lainnya Pada tahun I (1984/1985) pembayaran annual fee dari PT.Inalum kepada Pemerintah, komposisi ketiga komponen yang menjadi dasar pembagian iuran tetap adalah: 1. IPEDA sebesar 38%. 2. Iuran Jasa Air sebesar 40%. Komposisi iuran jasa air sebesar 40%, dibagi lagi untuk Pemerintah Pusat sebesar 70% dan Pemerintah Daerah sebesar 30%. 3. Pajak dan Retribusi lainnya sebesar 22%. Pada tahun II (1985/1986) komposisi terhadap ketiga komponen yang menjadi dasar pembagian iuran tetap dari annual fee PT.Inalum adalah: 1. IPEDA sebesar 38%. 2. Iuran Jasa Air sebesar 40%, yang dibagi lagi untuk Pemerintah Pusat sebesar 30% dan untuk Pemerintah Daerah 70%. 3. Pajak dan Retribusi lainnya sebesar 22%. 3 Murbanto Sinaga : Formulasi Perhitungan Pengalokasian Annual Fee PT. Inalum, 2003


Pada tahun 2001, komposisi dari ketiga komponen yang menjadi acuan untuk pembagian iuran tetap annual fee PT Inalum adalah: 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 38%. 2. Iuran

Jasa

Air

sebesar

40%,

dengan

pembagian

Pemerintah Pusat sebesar 2%, Pemerintah Propinsi sebesar 40% dan Pemerintah Daerah sebesar 58%. 3. Pajak dan Retribusi lainnya sebesar 22%. Untuk tahun 2002, komponen yang akan digunakan sebagai dasar pembagian iuran tetap

dari annual fee PT

Inalum adalah: 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mencari angka sebenarnya dengan mengacu kepada Undang-undang PBB yang terbaru (Undang-Undang No.12 Tahun 1994). Data yang dikumpulkan dari hasil survei ke sumbersumber data terkait antara lain Kantor Otorita Asahan, Kanwil Pajak (Kantor PBB), dan hasil survei ke lokasi kabupaten dan kota yang menerima annual fee PBB



2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk memperoleh hasil perhitungan yang aktual dari iuran jasa air, tetap mengacu kepada dasar-dasar pembagian iuran jasa air PT Inalum masing-masing kabupaten/kota yang telah ada tetapi disesuaikan dengan undang-undang dan Perda yang terbaru (UU No.34 tahun 2000 dan Perda No.6 Tahun 2002). Sesuai

dengan

perhitungan

Surat

Pajak

Dirjen

dan

Lembaga

Retribusi

Keuangan,

lainnya

harus

berpedoman kepada UU No.34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditambah Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, seperti alur berikut:



II. RENCANA STUDI PENGALOKASIAN ANNUAL FEE PT. INALUM TAHUN 2002 Sebagai pedoman dalam menghitung pengalokasian annual fee PT. Inalum, disusun kerangka teoritis analisis yang dapat dilihat pada bagan alur berikut.

MASTER AGREEMENT PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN INVESTOR JEPANG MENGENAI PT. INALUM

• •

IURAN TAHUNAN Iuran Tetap: sebesar US $ 2.600.000 (berlaku sejak tahun kelima beroperasi) Iuran Tambahan (tergantung produksi dan harga)

KOMPONEN PEMBAGIAN IURAN TETAP 1. IPEDA (PBB) 2. Iuran Jasa Air 3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Departemen Keuangan: Surat Menteri Keuangan No.S-1164/MK-011/1985 Komposisi Pembagian Iuran Tetap 1. IPEDA (PBB): sebesar 38 % 2. Iuran Jasa Air: sebesar 40 % 3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lainnya: sebesar 22 %



Berlaku sampai dengan Tahun 2001

Rencana Perubahan Komposisi Annual Fee 2002 (Tahun Ke-20)

Surat Direktur Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak – Dirjen Lembaga Keuangan – DEPKEU 22 Januari 2003 Tentang: Tindak Lanjut pengkajian alokasi persentase annual fee PT Inalum harus berpedoman kepada Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pedoman: • Undang-Undang No.34 Tahun 2000. • PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. • PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. • Perda Propinsi Sumatera No.6 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Konsekuensi Logis: Terjadi Perubahan Komponen Pembagian Iuran Tetap dari 3 (tiga) Komponen Menjadi 2 (dua) Komponen Pembagian Iuran Tetap.

Komponen Pembagian Iuran Tetap menurut UU No.34 Tahun 2000, PP No.65 dan PP No.66 Tahun 2001, dan Perda Propinsi Sumatera Utara No.6 Tahun 2002, adalah: 1. Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 7 Murbanto Sinaga : Formulasi Perhitungan Pengalokasian Annual Fee PT. Inalum, 2003


III. KOMPONEN PEMBAGIAN IURAN TETAP ANNUAL FEE PT. INALUM

No

Komponen sesuai UU No.34 Tahun 2000

Komponen s/d 2001

1

PBB

38%

PBB

X%

2

Iuran Jasa Air

40%

Pajak dan Retribusi Daerah

Y%

3

Pajak dan Retribusi lainnya

22%

US $ 2.600.000

100%

X+Y %

Rencana Studi Iuran Tetap: Dicari

Angka

Nominal

sebenarnya

dari

2

(dua)

Komponen Pembagian Iuran Tetap sesuai dengan UU No.34 Tahun 2000 dengan komposisi sebagai berikut:

1. PBB

………………

2. Pajak dan Retribusi

⎛ X ⎞ ⎜⎜ ⎟⎟ × (US $ 2.600.000) ⎝ X+Y ⎠ ⎛ Y ⎞ ⎜⎜ ⎟⎟ × (US $ 2.600.000 ) ⎝X+ Y ⎠

Keterangan: X

= Persentase komposisi komponen pembagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 8 Murbanto Sinaga : Formulasi Perhitungan Pengalokasian Annual Fee PT. Inalum, 2003


Y

= Persentase Komposisi komponen pembagian Pajak dan Retribusi Daerah

X + Y = Total Persentase Iuran Tetap sebenarnya Berdasarkan perhitungan yang mengacu pada UU yang terbaru

IV. DASAR PERHITUNGAN KOMPONEN IURAN TETAP 1.

PBB

Ö Perhitungan

Angka Sebenarnya berpedoman pada UU

PBB yang terbaru (UU No.12 Tahun 1995) Sumber data dari hasil survei antara lain: •

Kanwil Pajak Sumatera Utara (Kantor PBB)

•

Kantor Otorita Asahan

•

Kabupaten dan Kota yang menerima annual fee dari komponen PBB

Ö Distribusi

Alokasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Propinsi dan Kabupaten/Kota tetap mengacu pada: •

UU No.12 Tahun 1994

•

UU No.25 Tahun 1999

(Lihat lampiran 1)



2.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Ö Perhitungan

Angka Sebenarnya berpedoman pada UU

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No.34 Tahun 2000)

Ö Khusus

untuk

perhitungan

Pajak

Daerah

yang

bersumber dari Pajak Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan (APU) mengacu pada Perda No.6 Tahun 2002

Ö Uraian

atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lihat

Lampiran 2

V.

IURAN TAMBAHAN Iuran Tambahan tergantung pada perubahan produksi

dan

perubahan

harga.

Formulasi

bentuk

fungsi

Iuran

Tambahan tersebut adalah: Z = a q b p c (fungsi lengkung) Z = Iuran Tambahan q = Produksi aluminium p = Harga aluminium



Jika ditarik logaritma: log Z = log a + b log q + c log p b = persentase perubahan q terhadap persentase perubahan Z c = persentase perubahan harga terhadap persentase perubahan Z Dengan

mengumpulkan

data

Iuran

Tambahan,

produksi dan harga aluminium untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir maka koefisien b dan c dapat dicari. Apabila b dan c diketahui maka berubahnya produksi dan harga aluminium maka perubahan Iuran Tambahan dapat diduga.



Lampiran: 1 Model Perhitungan Komponen PBB pada Alokasi Annual Fee PT Inalum tahun 2001

Dasar perhitungan PBB adalah sesuai dengan data-data yang diberikan oleh PT Inalum mengenai jumlah bumi dan bangunan yang dimiliki pada kabupaten dan kota yaitu Kota Medan, Kab. Asahan, Kab. Toba Samosir dan Kab. Simalungun kepada kantor pajak daerah masing-masing. Kantor Pajak menghitung dan menetapkan besarnya PBB berdasarkan data-data dari PT. Inalum sesuai dengan UndangUndang No.12 Tahun 1985 dan Undang-Undang No.12 Tahun 1995. Hasil perhitungan PBB diserahkan ke Kantor Pajak Wilayah dan disampaikan kepada Departemen Keuangan. Departemen Keuangan menetapkan besarnya PBB yang dibayarkan kepada daerah adalah Rp. 10.223.824.000,- dari alokasi annual fee PT. Inalum untuk Iuran Tetap yang akan didistribusikan ke daerah dengan formulasinya sebagai berikut: Usul Daerah × PBB yang disetujui Total Usul Daerah

Usulan PBB dari masing-masing daerah hasil perhitungan berdasarkan data-data yang diberikan oleh PT.Inalum sebagai berikut:



1. Kotamadya Medan

Rp.

2. Kabupaten Asahan

Rp. 8.405.038.684,-

3. Kabupaten Toba Samosir

Rp. 5.440.767.597,-

4. Kabupaten Simalungun

Rp.

Total PBB

15.693.278,-

162.400.000,-

Rp. 14.023.899.559,-

Besarnya nilai PBB yang disetujui oleh Departemen Keuangan untuk tahun 2001 adalah Rp. 10.223.824.000,Distribusi nilai PBB dari pembayaran annual fee PT. Inalum dari bagian Iuran Tetap kepada kabupaten dan kota adalah: 1. Kota Medan

: 15.693.278 × 10.223.824 .000 = Rp. 14.023.899 .559

11.440.849

2. Kab. Asahan

: 8.405.038. 684 × 10.223.824 .000 = Rp.6.127.513.667 14.023.899 .559

3. Kab. Toba Samosir : 5.440.767. 597 × 10.223.824 .000 = Rp.3.966.475.238 14.023.899 .559 4. Kab. Simalungun : 162.400.00 0 × 10.223.824 .000 = Rp. 118.394.246 14.023.899 .559 Total

=

Rp. 10.223.824.000,-

Lampiran: 2 13 Murbanto Sinaga : Formulasi Perhitungan Pengalokasian Annual Fee PT. Inalum, 2003


Pajak Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah menurut UU No.34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 dan Perda No.6 Tahun 2002 No

UU / PP / Perda

ISI

1

UU No.34 Tahun 2000 Pasal 2 huruf d Penjelasan UU No.34 Tahun 2000 Pasal 2 huruf d

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Pajak dari pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut. Air Bawah Tanah adalah air diperut bumi Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air: a. pengambilan air permukaan dan air bawah tanah b. pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah c. pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah Pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan dalam ketentuan ini antara lain pemanfaatan air dalam bidang ketenagalistrikan Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan a. Pengambilan air bawah tanah/ air permukaan. b. Pemanfaatan air bawah tanah/air permukaan c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah/air permukaan. Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dalam ketentuan ini antara lain pemanfaatan di bidang ketenaga listrikan.

2

3

PP No.65 Tahun 2001 Pasal 33 ayat 1 huruf a, b, dan c

4

Penjelasan PP No.65 Pasal 33 ayat 1 huruf b

5

Perda No.6 Tahun 2002 Bab II Pasal 3

6

Penjelasan Perda No.6 Tahun 2002 Pasal 3 ayat 1 huruf b

Daftar Pajak Propinsi dan Daerah 14 Murbanto Sinaga : Formulasi Perhitungan Pengalokasian Annual Fee PT. Inalum, 2003


No

Jenis Pajak

UU No.34 Tahun 2000 Pasal 2 1 Pajak Propinsi a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 2 Pajak Kabupaten/Kota a) Pajak Hotel b) Pajak Restoran c) Pajak Hiburan d) Pajak Reklame e) Pajak Penerangan Jalan f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C g) Pajak Parkir PP No.66 Tahun 2001 3 Retribusi a) Retribusi Pelayanan Parkir b) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Pelabuhan Khusus Kuala Tanjung) c) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Hubungan dengan PT. Inalum

X X X

9 X X X ? ? X

9 X

9 ?



FORMULASI PERHITUNGAN PENGALOKASIAN ANNUAL FEE PT. INALUM

Recommend Documents