Formatted: Bottom: 1.6"
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2012
NOMOR : 24
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR: 24 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Formatted: Tab stops: 6.69", Left
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDUNG, Menimbang
: a.
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di tingkat Kota
Bandung
kesejahteraan
perlu
sosial
dilakukan
secara
penyelenggaraan
terencana,
terarah
dan
berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok
dan/atau
penyandang
masyarakat
masalah
pengembangan
dan
serta
kesejahteran pendayagunaan
peningkatan
sosial
(PMKS),
potensi
sumber
kesejahteraan sosial; b. bahwa penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002, namun Undang-Undang Kesejahteraan perubahan
Nomor Sosial
dan
11
serta
dinamika
dengan telah terbitnya Tahun dengan
yang
2009
tentang
memperhatikan
berkembang
dalam
masyarakat, maka Peraturan Daerah termaksud perlu disesuaikan; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Formatted: Font: 5 pt, Not Bold, Font color: Auto Formatted: Left, None, Indent: Left: 0", First line: 0", Space Before: 0 pt, Don't keep with next, Don't keep lines together Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Jalan Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150, Bandung Provinsi Jawa Barat
2 Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang … Formatted: Line spacing: 1.5 lines
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur,
Djawa
Tengah,
Formatted: Indent: Hanging: 0.01", Line spacing: 1.5 lines
Djawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
1954
tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kotakota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana
telah
Formatted: None, Space Before: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines, Don't keep with next, Don't keep lines together Formatted: Line spacing: 1.5 lines Formatted: Indent: Left: -0.01", First line: 0.01", Line spacing: 1.5 lines
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004 Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
2009
tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Formatted: None, Space Before: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines, Don't keep with next, Don't keep lines together Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Republik Indonesia Nomor 4967); 5.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2011
tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Formatted: None, Space Before: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines, Don't keep with next, Don't keep lines together Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Formatted: None, Space Before: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines, Don't keep with next, Don't keep lines together Formatted Table Formatted: Line spacing: 1.5 lines Formatted: Indent: Left: -0.01", Line spacing: 1.5 lines
3
7. Peraturan … Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Formatted: Line spacing: 1.5 lines Formatted: Indent: Left: -0.01", First line: 0.01", Line spacing: 1.5 lines
7. Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Formatted: Right, Line spacing: 1.5 lines
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 8.
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kota
Bandung
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 8); Dengan … Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALIKOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KOTA
BANDUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Pasa l1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Bandung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung. 3. Walikota adalah Walikota Bandung. 4. Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah
kotaDaerah
yang
berwenang
di
bidang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
Formatted: None, Indent: Left: 0.11", Space Before: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines, Don't keep with next, Don't keep lines together Formatted: Indent: Left: 0.11", Line spacing: 1.5 lines
4 4.5.
Kepala
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
Formatted: Bullets and Numbering
selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 5.6.
Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan
Pemerintah sosial,
Daerah
yang
membidangi
kesejahteraan
dan mendapat pendelegasian wewenang dari
Walikota. 7. Anggaran … 6.7.
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung. 8. Kesejahteraan
sosial
adalah
kondisi
terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehinggga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 7.9.
Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam
melaksanakan
tugas-tugas
kehidupan,
memenuhi
kebutuhan, dan mengatasi masalah. 8. Masalah … 8.10.
Masalah Sosial adalah masalah yang dirasakan oleh
masyarakat secara luas yang terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial masyarakat yang bersangkutan. 9.11.
Pelayanan Sosial adalah pelayanan terhadap tuntutan
kebutuhan dan masalah sosial. 10.12. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah KotaDaerah, dan masyarakat dalam
bentuk
pelayanan
sosial
guna
memenuhi
kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 11.13. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 12.14. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1.79" + Tab after: 2.04" + Indent at: 2.04", Tab stops: 1.69", Left + Not at 1.75" + 2.04"
5 pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan
fungsi sosialnya
secara
wajar
dalam
kehidupan masyarakat. 13.15. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin
seluruh
rakyat
agar
dapat
memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 14.16. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
17. Usaha … 17. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial adalah upaya program, dan
kegiatan
yang
ditujukan
untuk
mewujudkan,
membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. 15. 18. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah, timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat. 16. 17. Potensi … 19 Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah potensi masyarakat untuk menghimpun dan menyediakan dana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, potensi tersebut
dapat
berupa
kemampuan
perseorangan,
kelompok sosial, pengusaha, yayasan perkumpulan sosial dan/atau sumber alam setempat yang dapat dijadikan dana kesejahteraan sosial. 1. 20. Dukungan
Sosial
adalah
semua
aktivitas
yang
berkaitan dengan kesejahteraan yang mencakup bantuan pelayanan informasi,
langsung, berbagai
bantuan macam
materi,
dukungan
pertukaran kognitif
dan
emosional yang dapat diperoleh dari hubungan sosial individu dengan keluarga, teman, tetangga dan kenalan lainnya. 2. 21. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu
dapat ikut serta
memperoleh
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1.79" + Tab after: 2.04" + Indent at: 2.04", Tab stops: 1.69", Left + Not at 2.04"
6 hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri. 22. Undian Gratis adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain. 17. 23. Promosi Langsung adalah promosi yang langsung dikaitkan dengan penjualan barang/jasa dalam rangka promosi produk, promosi acara atau promosi produk dan acara yang tidak dilarang oleh norma-norma/aturan yang berlaku. 18. Promosi tidak langsung adalah promosi yang tidak langsung dikaitkan dengan penjualan barang/jasa dalam rangka promosi produk, promosi acara, atau promosi produk dan acara yang tidak dilarang oleh norma-norma /aturan yang berlaku. 19. Bentuk Promosi tidak langsung dapat berupa kuis di media elektronik (Televisi, Radio, Komputer, Internet, dan sarana elektronik lainnya), pameran (eksibisi launching). pertunjukan demo, kontes, angket, sayembara, teka-teki, olah raga, lomba yang hadiahnya tidak dikaitkan atau ditentukan dengan hasil prestasi (sepeda sehat/santai, gerak jalan sehat/santai dan lainnya). Dan bentuk-bentuk kegiatan permainan lainnya yang disertai hadiah undian yang bersifat untung-untungan belaka. 24. Sistem … Sistem undian langsung adalah sistem undian yang penentuan pemenang hadiahnya di lakukan secara langsung sehingga hadiahnya dapat langsung diketahui seperti dengan cara menggosok/menggerik atau cara lain. 3. Sistem undian tidak langsung adalah sistim undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara tidak langsung dengan acara mengundi kupon atau dengan cara lainnya dalam waktu tertentu. 4. Organisasi Sosial adalah suatu organisasi/perkumpulan yang berbentuk yayasan atau lembaga yang tidak mencari
24. Badan …
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Line spacing: 1.5 lines, No bullets or numbering, Tab stops: 1.69", Left
7 keuntungan/ nirlaba yang pembentukannya didasarkan atas
kebutuhan
masyarakat
dan
diprakarsai
oleh
sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang dikelola secara professional dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. 5. 24. Karang Taruna adalah organisasi wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda (non politik), yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di tingkat Kelurahan. yang bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan,
baik
yang
melakukan
usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 25. Penyandang Disabilitas
adalah orang yang memiliki
keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. 7. 26. Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
yang
selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu mengalami hambatan sosial, hambatan moral, hambatan material, tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya serta tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik rohani maupun jasmaninya, sehingga memerlukan KotaDaerah
bantuan
orang
uuntuk
lain
atau
memulihkan
melaksanakan fungsi sosialnya.
Pemerintah dan
dapat
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Line spacing: 1.5 lines, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 0.5"
8 8. 27. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik
dan
dilatih
melaksanakan
secara
tugas-tugas
profesional
pelayanan
untuk
sosial
dan
penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah dan Pemerintah KotaDaerah
maupun
swasta
yang
ruang
lingkup
kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. 28. 31. Pelaku … 9. Pelaku
Penyelenggara
Kesejahteraan
Sosial
adalah
individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat
yang
terlibat
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan socsial. 29. Pekerja … 29. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik
di lembaga
pemerintah
maupun
swasta
yang
memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan
sosial
untuk
melaksanakan
tugas-tugas
pelayanan dan penanganan masalah sosial. 30. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan. 10.
31.
Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi
sosial atau
perkumpulan sosial yang melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 11. 32. Pencegahan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menghambat dan/atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah Kkesejahteraan Ssosial.
BAB II ASAS
Formatted: Indent: Left: 1.25", Hanging: 0.44", Line spacing: 1.5 lines, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 0.5"
9 Pasal 2 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas: a. kesetiakawanan; b. Kkeadilan; c.
kemanfaatan;
d. keterpaduan; e.
kemitraan;
f.
keterbukaan;
g.
akuntabilitas;
h. partisipasi; i.
profesional; dan
j.
berkelanjutan. BAB … BAB III ...BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 3
Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah
dan
masyarakat,
sesuai
kewenangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Tujuan Pasal 4 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat; b. memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat; c.
meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial;
d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Right: 0", Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1.31" + Tab after: 1.56" + Indent at: 1.56", Tab stops: 1.69", Left + Not at 1.56" + 1.63"
10 d. e.
meningkatkan kemampuan, Kketerampilan, kKemandirian
dan
kepedulian
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan e.
f.
meningkatkan
kualitas
manajemen
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. BAB IV SASARAN Pasal 5 (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi: a. a.
Kanak balita terlantar;
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Tab stops: 1.69", Left + Not at 0.5" + 1.63" Formatted: Bullets and Numbering
a. b. anak terlantar; b.c.anak berhadapan dengan hukum; d. anak … c.d.Kanak jalanan; d.Wanita ... d.e.penyandang disabilitas anak; e.f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau
Formatted: Indent: Left: 1.69", Hanging: 0.31", Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 2", Left + Not at 1.56" + 1.88"
yang diperlakukan salah; f.g. anak yang memerlukan perlindungan khusus; g.h.lanjut usia terlantar;
Formatted: Indent: Left: 1.69", Hanging: 0.31", Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 2", Left + Not at 1.56" + 1.88"
h.i. penyandang disabilitas; i.j. tTuna Ssusila; j.k. gGelandangan; k.l. pengemis; l.m.
pemulung;
m.n.
kelompok minoritas;
Formatted: Indent: Left: 1.69", Hanging: 0.31", Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 2", Left + Not at 1.56" + 1.88"
n.o.bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan; o.p.orang
dengan
Virus/Acquired
Human
Immunodeficiency
Immuno-Deficiency
Syndrome
(HIV/AIDS); p.q. korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA); q.r. pekerja migran bermasalah sosial; r.s. korban bencana; s.t. perempuan rawan sosial ekonomi; t.u. fakir miskin; u.v.keluarga bermasalah psikologis; dan
Formatted: Indent: Left: 1.69", Hanging: 0.31", Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 2", Left + Not at 1.56" + 1.88"
11 v.w.
rumah tidak layak huni.
(2) Kegiatan pelayanan sosial dilakukan secara professional melalui
wadah
organisasi
sosial
sebagai
potensi
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 1.69", Left + Not at 1" + 1.63"
pengembangan sumber-sumber kesejahteraan sosial. BAB V
Formatted: Indent: Left: 1.38", Line spacing: Multiple 1.4 li
KEWENANGAN
Formatted: Line spacing: Multiple 1.4 li
Pasal 6 (1) Dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial,
Walikota
mempunyai kewenangan:
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Right: 0", Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 1.69", Left
a. penetapan kebijakan bidang sosial skala Daerah mengacu pada kebijakan provinsi dan nasional; b. penyusunan perencanaan bidang sosial skala Daerah; c.
pPenyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Daerah;
d. koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Daerah; e. sinkronisasi … e.
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi;
f.
pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi;
g.
pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang sosial skala Daerah;
h. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota; i.
penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
j.
pengembangan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
k. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Daerah dan/atau kerjasama antar kabupaten/kota; l. pengawasan ... l.
pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial dan kebijakan skala Daerah;
m. pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala Daerah; n. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Daerah; o.
pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala Daerah;
Formatted: Indent: Left: 1.69", Hanging: 0.31", Right: 0", Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 2", Left + Not at 1.56" + 1.63"
12 p. pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerja sosial skala Daerah; q. pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala Daerah; r.
pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
s.
pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial;
t.
Formatted: Indent: Left: 1.69", Hanging: 0.31", Right: 0", Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: 2", Left + Not at 1.56"
pemberian penghargaan di bidang sosial skala Daerah;
u. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman skala Daerah; u. v.
pembangunan, perbaikan, pemeliharaan taman makam pahlawan Daerah;
v. w. pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan; x. penanggung … x.
penanggung jawab penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional tingkat Daerah;
y.
penanggulangan korban bencana skala Daerah;
z.
pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala
Formatted: Indent: Left: 1.69", Hanging: 0.31", Right: 0", Tab stops: 2", Left + Not at 1.56"
Daerah; aa. pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Daerah; bb. pemberian rekomendasi izin undian skala Daerah; cc. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat Daerah; dd. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah; dan ee. pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Daerah. (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk. ff.
Formatted: Indent: Left: 1.38", Right: 0", No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1.56" Formatted: Font: 12 pt
13 BAB VI TANGGUNG JAWAB Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. (2) Dalam ... (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Right: 0", Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: 1.69", Left + Not at 1.63"
pada ayat (1), Walikota menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan
sosial
sesuai
kewenangan,
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
b. pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dalam APBD;
c. penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah dan lintas Daerah, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan; d. pemberian …
d. pemberian bantuan sosial sebagai stimulan kepada
Formatted: Indent: Left: 1.69", Hanging: 0.31", Right: 0", Line spacing: 1.5 lines
masyarakat;
e. pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;
f.
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah. (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
BAB VII PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Bagian Kesatu
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
14 Penyelenggaraan Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah sesuai kewenangan,
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Right: 0", Line spacing: 1.5 lines
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi: a. kemiskinan; b. keterlantaran; c.
kecacatan;
d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; e.
korban bencana; dan/atau
f.
korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi. (4) Penyelenggaraan ...
(4) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui: a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; b. penerapan … b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial; c.
penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PMKS;
d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e.
fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
e. (5) Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi: a. a.
pPemberdayaan sosial;
Formatted: Indent: Left: 1.69", Hanging: 0.31", Right: 0", Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: Not at 1.93"
15 b. rehabilitasi; c.
jaminan sosial; dan
d. perlindungan sosial. (3)
Formatted: Centered, Indent: Left: 1.88", First line: 1.38", Line spacing: 1.5 lines, Border: Between : (Single solid line, Auto, 0.5 pt Line width, From text: 1 pt Border spacing: ), Bar : (Single solid line, Auto, 0.5 pt Line width), Box: (Single solid line, Auto, 0.5 pt Line width), Tab stops: 1.88", Left + 2", Left
Bagian Kedua Pemberdayaan Sosial Pasal 9 (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, dimaksudkan untuk:
a. memberdayakan pmksPMKS agar mampu memenuhi
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Line spacing: 1.5 lines Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: 1.69", Left
kebutuhannya secara mandiri; dandan
b. meningkatkan lembaga
peran
serta
perseorangan
sebagai potensi dan sumber
dan/atau
daya
dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (2) Ppemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Right: 0", Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: 1.69", Left
a. peningkatan kemauan dan kemampuan; a.b. penggalian potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial; b.c. penggalian nilai-nilai dasar; c.d. pemberian akses; dan/atau d.e. pemberian bantuan.
Formatted: Indent: Hanging: 0.06", Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: 2", Left + Not at 1.88" Formatted: Font: 12 pt
(3) Pasal 10
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk: a.
diagnosis dan pemberian motivasi;
b.
pelatihan keterampilan;
c.
pendampingan; d. pemberian …
d.
pemberian stimulan modal dan peralatan; e. peningkatan ...
e.
peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
f.
supervisi dan advokasi sosial;
g.
penguatan keserasian dan jejaring sosial;
h.
penataan lingkungan; dan/atau
i.
bimbingan lanjut. Bagian Keempattiga Rehabilitasi Sosial
Formatted: Justified, Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: 1.38", Left
16 Pasal 101 (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5)
huruf
b,
dimaksudkan
untuk
kemampuan
PMKS
mengembangkan
memulihkan yang
dan
mengalami
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Right: 0", Line spacing: 1.5 lines, Outline numbered + Level: 8 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0", Tab stops: 1.69", Left + Not at 1.63"
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (1)(2)
Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat maupun balai/panti sosial. (2)(3)
Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat dilakukan dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; Formatted: Right, Indent: Left: 1.44", Hanging: 0.19", Line spacing: Multiple 1.45 li, Tab stops: 2", Left + Not at 1.88"
c.d. bimbingan mental spiritual; d.e. bimbingan fisik; e.f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; f.g. bantuan dan asistensi sosial; g.h. bimbingan resosialisasi; h.i. bimbingan lanjut; dan/atau i.j.rujukan. Bagian Kelimaempat Jaminan Sosial
Formatted: Line spacing: Multiple 1.4 li
Pasal 112 (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar
minimal
bagi
PMKS
yang
mengalami
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 1.69", Left + Not at 1.63"
masalah
ketidakmampuan sosial ekonomi. (2) Jaminan … (2) Jaminan sosial sebagaimana diberikan bantuan
dimaksud pada
ayat (1),
dalam bentuk asuransi kesejahteraan langsung
berkelanjutan,
sesuai
berkelanjutan ketentuan
dan
tunjangan
peraturan
perundang-
undangan. Bagian Keenalima Perlindungan Sosial Umum
sosial,
Formatted: Indent: Left: 0.06", Hanging: 1.63", Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 1.69", Left + Not at 1.63"
17 Pasal 123 (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PMKS, kelangsungan
hidupnya
agar
dapat dipenuhi sesuai dengan
kebutuhan dasar minimal. (2) Perlindungan ... (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Right: 0", Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: Not at 1.63"
dilaksanakan melalui pemberian bantuan, advokasi dan/atau bantuan hukum. Formatted: Font: 5 pt
(2) BAB VIII PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 134 (1) Penyelenggaraan
penanganan
masalah
kesejahteraan
sosial dilakukan melalui usaha-usaha kKesejahteraan Ssosial,
Kkewirausahaan
pengembangan
sSosial
dan
termasuk
potensi sistem sumber kesejahteraan
sosial. (1) (2) Penanganan masalah kesejahteraan sosial di Ddaerah
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Line spacing: Multiple 1.4 li, No bullets or numbering, Tab stops: 1.69", Left
kota wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Daerah secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program-program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh. (3) Penanganan masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD dengan melibatkan SKPD terkait dilingkungan Pemerintah
Daerah
sesuai tugas
dan
wewenangnya
masing-masing, serta Instansi terkait lainnya.
(4) Usaha
penanganan
masalah
sosial
(4) Usaha … sebagaimana
Formatted: Right, Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Space Before: 6 pt, Line spacing: Multiple 1.45 li
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pasal in i dapat dilakukan melalui kegiatan: a. Ppreventif; b. kKuratif; c.
rRehabilitatif;
Formatted: Indent: First line: 0.06", Space Before: 6 pt, Line spacing: Multiple 1.45 li, Tab stops: 2", Left + Not at 1.88"
18 d. pPerlindungan; e.
pPenunjang; dan
f.
pPengembangan. Bagian PertamaKesatu Usaha Preventif Bagian Kedua Pasal 145
(1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)
huruf a,
adalah
upaya
pencegahan
yang
dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi. (2) Usaha preventif dapat dilakukan melalui usaha: a. pPendidikan;
Formatted: Indent: First line: 0.06", Space Before: 6 pt, Line spacing: Multiple 1.45 li, Tab stops: 2", Left + Not at 1.88"
b. pPelatihan; c.
mMotivasi;
d. pePenyuluhan; e.
bBimbingan sosial; f. Pemberdayaan …
f.
pPemberdayaan masyarakat;
g. pPersinggahan; h. pPeningkatan derajat kesehatan; i.
pPeningkatan aksesibilitas terhadap sumber;
j.
aAsistensi sosial;
k. jJaminan sosial; l.
Kkewirausahaan sosial; dan/atau
m. bBantuan sosial. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ppelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Bagian …
Bagian Ketiga Usaha Kuratif Pasal 156
19 (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, dapat dilakukan antara lain melalui
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Line spacing: Multiple 1.45 li, Tab stops: Not at 1.63"
usaha: a. penjangkauan; a.b.identifikasi; b.c.seleksi; c.d.pemberian motivasi; dan/atau d.e.bimbingan sosial. (2) UDalam rangka usaha kuratif penanganan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat
dilakukan
tindakan selanjutnya yang terdiri dari: a. rujukan ke panti sosial; b. pengembalian
kepada
orang
tua/wali/keluarga/tempat asal; dan/atau c. pemberian pelayanan kesehatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pPelaksanaan usahausaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Bagian Keempat Usaha Rehabilitasi Pasal 167 (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan antara lain melalui usaha: a. pendidikan; b. bimbingan; c.
pelatihan baik keterampilan, fisik maupun mental;
d. sosial; dan/atau e.
medis.
(2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui panti-panti sosial dapat dilakukan di panti-panti yang ada di Daerah dan di luar Daerah. (3) Pelaksanaan … (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ppelaksanaan usahausaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Bagian …
Formatted: Right, Indent: Left: 1.58", Line spacing: Multiple 1.45 li, Tab stops: 1.5", Left + 1.69", Left + Not at 1.63" Formatted: Line spacing: Multiple 1.45 li, Tab stops: 1.5", Left + 1.69", Left + Not at 1.63"
20 Bagian Kelima Usaha Perlindungan Pasal 178 (1) Usaha perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, dilakukan antara lain melalui usaha: a. Aadvokasi;
Formatted: Indent: First line: 0.06", Tab stops: 2", Left + Not at 1.88"
b. pPendampingan; dan/atau c.
pPemindahan tempat tinggal.
(2) Penanganan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan oleh Dinas Sosial SKPD dan
bekerjasama
dengan
pihak-pihak
lain
yang
berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ppelaksanaan usahausaha p perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Formatted: Font: 5 pt
Bagian Keenam
Formatted: Right, Indent: Left: 1.38"
Usaha Penunjang Pasal 189 (1) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e, dilakukan antara lain melalui usaha: a. penyaluran; dan/atau b. pembinaan lanjutan. (2) PPenanganan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPDDinas Sosial
dan
dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pPelaksanaan usahausaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Bagian Ketujuh Usaha Pengembangan Pasal 1920 (1) Usaha
pengembangan sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (3) huruf f, dilakukan antara lain melalui usaha: a. penanaman jiwa kewirausahaan; dan/atau b. bantuan stimulan.
21 (2) Penanganan … (2) Penanganan … (2) Penanganan
usaha
pengembangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPDDinas Sosial dan dapat bekerjasama
dengan
pihak terkait yang
berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pPelaksanaan usahausaha pengembangan rlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. BAB IX SUMBER DAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 201 Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah, meliputi: a. sumber daya manusia; a.b. sarana dan prasarana; dan b.c. sumber pendanaan.
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Line spacing: Multiple 1.45 li, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1.31" + Tab after: 1.56" + Indent at: 1.56", Tab stops: 1.69", Left + Not at 1.56" + 1.63"
Bagian Kedua Sumber Daya Manusia Pasal 212 (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 huruf a, terdiri dari: a. tenaga kesejahteraan sosial; b. pekerja sosial profesional; c.
relawan sosial; dan
d. penyuluh sosial. (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, paling kurang memiliki kualifikasi: a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial; b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau c.
pengalaman melaksanakan pelayanan sosial. Pasal 22
Formatted: Centered, Indent: Left: 1.38", Line spacing: Multiple 1.45 li, Tab stops: 3.63", Left
22 (1) Setiap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan
Formatted: Bullets and Numbering
Sosial di Daerah wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi praktik pekerjaan sosial dan/atau pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar kompetensi. (2) Setiap … (2) Setiap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pelayanan sosial, wajib memiliki sertifikasi sesuai ketentuan
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Right: 0", Line spacing: Multiple 1.45 li, Outline numbered + Level: 3 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0", Tab stops: 1.69", Left + Not at 1.63"
peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pasal 23 (1) Sarana
dan
prasarana
penyelenggaraan
pelayanan
kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b, meliputi: Formatted: Right, Indent: Left: 1.38", First line: 0.06", Right: 0", Line spacing: Multiple 1.45 li, Tab stops: 2", Left
a. pusat usaha kesejahteraan sosial (Puskesos); b. pusat rehabilitasi sosial; c.
pusat pendidikan dan pelatihan;
d. balai/panti sosial; e.
rumah singgah; dan
f.
rumah perlindungan sosial.
(1)(2)
Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1),
dilaksanakan
secara
bertahap
dan
berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS. (2)(3)
Sarana
dan
prasarana
penyelenggaraan
pelayanan
kesejahteraan sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialihfungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Sumber Pendanaan Pasal 24 (1) Sumber
Ppendanaan
penyelenggaraan
pelayanan
kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha.
23 (2) Sumber
pendanaan
untuk
penyelenggaraan
pelayanan
kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. APBD; dan b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. (3) Pengumpilan … (3) Pengumpulan,
pengalokasian
dan
penggunaan
sumber
pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB X … BAB X
Formatted: Centered, Indent: Left: 1.38", Line spacing: Multiple 1.45 li
PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 25 (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan
pelayanan
kesejahteraan
sosial
sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh: a. perseorangan; b. keluarga; b.c. organisasi keagamaan; c.d. organisasi sosial kemasyarakatan; d.e. lembaga swadaya masyarakat; e.f. organisasi profesi; f.g. badan usaha; dan g.h. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal maupun asing. (3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XI ORGANISASI SOSIAL Pasal 26
Formatted: Right, Indent: Left: 1.63", First line: 0.06", Line spacing: Multiple 1.45 li, Tab stops: 2", Left + Not at 1.88"
24 (1) Setiap organisasi sosial yang akan menyelenggarakan
pelayanan
kesejahteraan
sosial
wajib
memenuhi
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Line spacing: Multiple 1.45 li, Tab stops: 1.69", Left + Not at 1.63"
ketentuan: a. berbentuk institusi; b. tidak mencari keuntungan/nirlaba; c.
berorientasi untuk kepentingan umum;
d. dibutuhkan oleh masyarakat; dan e.
dikelola secara profesional. (2) Setiap …
(2) Setiap organisasi sosial yang telah berbadan hukum wajib
mendaftarkan organisasinya Kepada Walikota melalui
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Space Before: 4 pt, Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: Not at 1.63"
Kepala SKPD. (3) Setiap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik
Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
Pemerintah Daerah dan masyarakat yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial, wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Formatted: Font: 8 pt
Pasal 27 Pemerintah
Daerah
wajib
mendata
lembaga
yang
menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah.
Formatted: List Paragraph, Centered, Indent: Left: 1.38", Right: 0", Space Before: 4 pt, Don't add space between paragraphs of the same style, Line spacing: 1.5 lines, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers, Tab stops: 0.38", Left + 1.63", Left Formatted: Space Before: 4 pt, Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: 1.38", Left
BAB XII PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PERIZINAN Bagian Kesatu Pendataan dan Pendaftaran Pasal 28 8 (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Space Before: 4 pt, Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: 1.38", Left + 1.69", Left
Daerah wajib mendaftarkan kepada Walikota melalui Kepala SKPD.inas yang membidangi masalah sosial sesuai ke
(2) Pendaftaran ... (2) Pendaftaran
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
(1),
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Right: 0", Space Before: 4 pt, Tab stops: 1.69", Left + Not at 1.63"
25 (3) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi: a. Llegalitas; b. Pprogram pelayanan kesejahteraan sosial; c.
mManajemen;
d. pPenerima pelayanan; e.
Ssumber daya; dan
f.
sSarana dan prasarana.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Right: 0", Space Before: 4 pt, Line spacing: Multiple 1.45 li
Daerahtingkat kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Bagian … Bagian Kedua Perizinan Formatted: Indent: Left: 1.38", Right: 0", Space Before: 6 pt, Line spacing: Multiple 1.45 li
Pasal 2929 (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, setiap lembaga kesejahteraan sosial wajib memperoleh izin/rekomend asi ddari Walikota melalui pejabat yang ditunjuk,
sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. (2) Badan/lembaga/dunia usaha yang akan menyelenggarakan undian
gratis
berhadiah,
wajib
mendapatkan
rekomendasi/rekomendasi dari Walikota melalui pejabat yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG Pasal 3Bagian Kesatu Pengumpulan Sumbangan Pasal 300
Comment [U1]:
26 (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang
di
Daerah
wajib
memiliki
izin
dan/atau
rekomendasi dari Walikota. (2) Izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dikecualikan
khusus
untuk
pengumpulan
sumbangan uang atau barang untuk melaksanakan kewajiban
hukum
agama,
amal
peribadatan
yang
dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah, hukum adat atau adat kebiasaan, dan dalam lingkungan terbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi di Daerah. Pasal 31 ... Formatted: Space Before: 6 pt, Line spacing: Multiple 1.45 li
Pasal 31 Surat
permohonan
izin
dan/atau
rekomendasi
Formatted: Justified, Space Before: 6 pt, Line spacing: Multiple 1.45 li
n/rekomendasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2730 ayat (1), diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPDatau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal … Pasal 322
Formatted: Space Before: 4 pt, Line spacing: 1.5 lines
Surat permohonan izin dan/atau rekomendasi/rekomendasi
Formatted: Indent: Left: 1.38", Space Before: 4 pt, Line spacing: 1.5 lines
penyelenggaraan pengumpulan sumbangan harus dengan jelas memuat: a. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan uang atau barang
yang
penyelenggaranya, luasnya
meliputi batas
penyelenggaraan,:
waktu
penyelenggaraan;,
penyelenggaraan menurut wilayah dan/atau
golongan; cara penyalurannya; b. pernyataan kesediaan di atas materai yang cukup untuk mempertanggungjawabkan
usahanya
serta
penggunaannya dalam bentuk pembuatan laporan; c.
nama dan alamat organisasi pemohon;
d. susunan pengurus; dan e.
kegiatan
usaha
kesejahteraan
dilaksanakan untuk tujuan tersebut.
sosial
yang
telah
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Space Before: 4 pt, Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: 1.69", Left + Not at 1.5" + 1.56"
27
Formatted: Indent: First line: 0.13", Space Before: 4 pt, Line spacing: 1.5 lines
Pasal 333 Usaha pengumpulan sumbangan uang atau barang yang
Formatted: Indent: Left: 1.38", Space Before: 4 pt, Line spacing: 1.5 lines
dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi di Daerah harus secara terang-terangan dan tidak dengan paksaan, ancaman,
kekerasan
ataupun
cara-cara
yang
dapat
menimbulkan keresahan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Formatted: Space Before: 4 pt, Line spacing: 1.5 lines
Bagian Pertama
Formatted: Indent: First line: 0.13", Space Before: 4 pt, Line spacing: 1.5 lines
Pengumpulan Sumbangan Pasal 344 Pengumpulan
sumbangan
adalah
bertujuan
menunjang kegiatan sSosial yang menyangkut
untuk
Formatted: Indent: Left: 1.38", Space Before: 4 pt, Line spacing: 1.5 lines
di bidang
Kkesejahteraan Ssosial, meliputi: Formatted: Indent: First line: 0.13", Space Before: 4 pt, Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: 1.69", Left + Not at 1.5" + 1.56"
a. Ppendidikan; b. kKesehatan; c.
oOlahraga;
d. aAgama/kerohanian, e.
kKebudayaan; dan/atau
f.
bBidang Kesejahreraan Sosial lainnya. Bagian … Bagian ...Bagian Kedua Pengumpulan Uang atau Barang Formatted: Font: 12 pt
Pasal 354 (1) Pengumpulan uang atau barang di Daerah
sumbangan
dapat diselenggarakan dengan cara: a. mengadakan pertunjukan; b. mengadakan bazar; c.
penjualan barang secara lelang;
d. penjualan
kartu
undangan
menghadiri
pertunjukan; e.
penjualan perangko amal;
f.
pengedaran daftar derma;
g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
suatu
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Line spacing: Multiple 1.45 li, Tab stops: 1.75", Left
28 h. penempatan
kotak-kotak
sumbangan
di
tempat-tempat umum; i.
penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
j.
pengiriman
blanko
pos
wesel
untuk
meminta
sumbangan; atau k. permintaan
secara
langsung
kepada
yang
bersangkutan tertulis atau lisan. (2) Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, kepanitiaan
dan
organisasi/lembaga
pemerintah,
organisasi lembaga kemasyarakatan, dengan ketentuan wajib
memberikan
laporan
pengumpulan
dan
penggunaannya kepada Walikota. (2)(3)
Ketentuan
lebih
pengumpulan
lanjut
uang
mengenai
atau
Ttara
barang
cara
sumbangan
ssebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: Multiple 1.45 li, Numbered + Level: 2 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1.81" + Indent at: 2.06"
lanjut dalam Peraturan Walikota. Pasal 36 Setiap Badan Usaha Milik Pemerintah/Swasta di Daer ah yang
mendapat
memberikan
keuntungan
dana
dari
kompensasi
hasil
usaha
wajib
5%
yang
sebesar
Formatted: Indent: First line: 0.13", Space After: 0 pt, Line spacing: Multiple 1.45 li
dialokasikan untuk dana usaha kesejahteraan sosial yang direkomendasikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk . Bagian Ketiga ... Bagian Ketiga Pembinaan Usaha Pengumpulan Uang dan Barang Pasal 36 (1) Usaha
pembinaan
dan
penertiban
terhadap
penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang meliputi tindakan: a.
preventif
berupa
penyuluhan,
Formatted: Font: Bold, Italic
sosialisasi
dan
pemantauan; dan b. dan refresif berupa pencabutan izin..
b. refresif …
Formatted: Indent: Left: 1.5", First line: 0.19", Outline numbered + Level: 7 + Numbering Style: a, b, c, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0", Tab stops: 2", Left
29 Usaha
(1)(2)
penertiban
dilakukan
oleh
SKPD
yang
membidangi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan SKPD. Usaha penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)(3)
(2), dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan. BAB XIV PENYELENGGARAAN UNDIAN Bagian Kesatu Rekomendasi Izin Undian Pasal 378 (1) Setiap
penyelenggaraan
undian
di
mendapat rekomendasi/rekomendasi
Daerah
harus
izin undian dari
Walikota. (2) Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan doorprize, lucky draw yang dikaitkan dengan kegiatan olahraga, kontes burung, peresmian
suatu
perusahaan,
jumpa
pelanggan,
launching, seminar, pameran disamping undian yang dikaitkan
dengan
penjualan
suatu
produk
promosi
penjualan barang dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan penyelenggaraan undian. Formatted: Font: 8 pt
Pasal 3839 Rekomendasi izin undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Formatted: Justified, Indent: Left: 1.38"
37 diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik
Daerah,
Badan
Usaha
Swasta,
Lembaga
Pemerintah, dan Kepanitiaan yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan. Bagian Kedua Syarat dan Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Undian Pasal 390 Setiap Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Lembaga Pemerintah, dan Kepanitiaan yang mengajukan permohonan Rekomendasi/rekomendasi Izin
Undian
ke
Walikota/pejabat yang
ditunjuk
harus
memenuhi syarat sebagai berikut: a. mempunyai akte pendirian atau keputusan pembentukan;
Formatted: Justified, Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Line spacing: Multiple 1.45 li, Tab stops: 1.69", Left + Not at 1.56"
30 b. mempunyai … b. mempunyai susunan pengurus atau kepanitiaan; c.
mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,
Formatted: Justified, Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Space Before: 6 pt, Line spacing: Multiple 1.45 li, Tab stops: 1.69", Left + Not at 1.56"
bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta; d. menyebutkan ... d. menyebutkan pokok-pokok kegiatan undian yang akan dilaksanakan; e.
khusus bagi Badan Usaha Swasta yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan, harus melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
f.
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
g. mencantumkan batas waktu dan periode penyelenggaraan undian; h. mencantumkan produk yang akan dipromosikan; dan i.
telah terdaftar pada SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Formatted: Indent: Left: 1.38", Space Before: 6 pt, Line spacing: Multiple 1.45 li
Pasal 40 Dalam lampiran
rekomendasi izin undian dicantumkan
keterangan sebagai berikut: a. susunan hadiah beserta harganya secara terinci menurut standar harga pasar; b. wilayah penyelenggaraan; c.
jangka waktu penyelenggaraan undian;
d. tempat dan tanggal penarikan undian; e.
cara pengumuman pemenang undian penerima hadiah; dan
f.
jangka waktu penyerahan hadiah.
Pasal 411 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh rekomendasi izin undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Formatted: Bullets and Numbering
31 4037 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB …
Pasal 42 Dalam lampiran izin/rekomendasi penyelenggaraan undian dicantumkan keterangan sebagai berikut: a. Susunan hadiah beserta harganya secara terinci menurut standar harga pasar; b. Wilayah penyelenggaraan; c. Jangka waktu penyelenggaraan undian; d. Tempat dan tanggal penarikan undian; e. Cara pengumuman pemenang undian penerima hadiah. f. Jangka waktu penyerahan hadiah. BAB XV ... BAB XV STANDAR PELAYANAN MINIMAL Pasal 425 (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar pelayanan minimal
penyelenggaraan
kewenangannya,
kesejahteraan
berdasarkan
sosial
ketentuan
sesuai
peraturan
perundang-undangan. (2) Penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
Formatted: Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Right: 0", Line spacing: 1.5 lines, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0"
peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua
Formatted: Indent: Left: 1.38", Right: 0", Line spacing: 1.5 lines
Sertifikasi Pasal 47 (1)
Sertifikasi
dilakukan
kepada
Pekerja
Sosial
Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi praktik pekerjaan sosial dan/atau pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar kompetensi. (2)
Setiap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan
Sosial yang melakukan pelayanan sosial, wajib memiliki sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32
BAB XVII KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerjasama Pasal 438 (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) (2) Kerjasama ... (3) (1)(2)
Kerjasama
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
Formatted: Right, Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Right: 0", Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0"
(1),
dilakukan dengan: a. Pemerintah; b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi lain; c.
Pemerintah Kabupaten/Kota;
d. pihak luar negeri; dan e. (2)(3)
pihak lain. Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi: a. Bbantuan pendanaan;
Formatted: Indent: Left: 1.58", First line: 0.11", Outline numbered + Level: 8 + Numbering Style: a, b, c, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0", Tab stops: 2", Left
b. bBantuan tenaga ahli;
Formatted: Indent: Left: 1.58", First line: 0.11", Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0", Tab stops: 2", Left
a.c. bBantuan sarana dan prasarana; b.d.pPendidikan dan pelatihan; c.e. pPemulangan dan pembinaan lanjut; d.f. pPenyuluhan sosial; dan e.g. kKerjasama lain sesuai kebutuhan. (4) Tata … (3)(4)
Tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan
Bagian Kedua Kemitraan Pasal 449
Formatted: Indent: First line: 0.13", Right: 0", Space Before: 6 pt, Line spacing: Multiple 1.45 li
33 (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. penyediaan dana kesejahteraan sosial; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c.
penelitian dan pengembangan;
d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial; e.
sarana dan prasarana; dan
f.
kegiatan lain sesuai kesepakatan.
BAB XVIII ...
BAB XVIII SISTEM INFORMASI Pasal 4550 (1) Pemerintah
Daerah
menyusun
sistem
informasi
penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Formatted: Right, Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", Right: 0", Space Before: 6 pt, Line spacing: Multiple 1.45 li
(1)(2)
Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi kondisi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan jaringan sistem informasi harus mudah diakses oleh masyarakat. (2)(3)
Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
34 BAB …
BAB XVIIIIX KETENTUAN SANKSI Bagian PertamaKesatu Sanksi Administrasi Pasal 461 (1) Barang
siapa
melanggar
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 37 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa: a. teguran lisan atau panggilan;
Formatted: Indent: First line: 0.19", Line spacing: Multiple 1.45 li
b. teguran tertulis; c.
pemberhentian sementara dari kegiatan;
d. pembekuan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial; e.
pencabutan
dan/atau
pembatalan
izin
dan/atau
rekomendasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tTata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tetapkan lebih lanjut dedalam Pperaturan Walikota. Pasal 52 Dalam hal wajib kompensasi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar,dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya sumbangan yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih denganmenggunakan Surat Tagihan Bagian ...
Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 473 (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini
Pasal 33, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulann kurungan dan/atau denda paling banyak
Formatted: Indent: Left: 1.69", Hanging: 0.31", Line spacing: Multiple 1.45 li, Tab stops: Not at 1.75"
35 setinggi-tingginyaRp.50.000.000,00
(lima
puluh
juta
rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran. BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 484 (1) Penyidikan
atas
selaindilakukan
pelanggaran
Peraturan
Daerah
ini
oleh Penyidik Kepolisian dan/atau
Umum jugaPejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah
Daerah
yang
Kota
diberi
kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial. (2) Wewenang … (2) (3)(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah: a. Mmenerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial; b. mMeneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan tentang
mengenai orang
kebenaran
sehubungan
dengan
Penyelenggaraan
dan
pribadi atau
perbuatan tindak
yang
pidana
Penanganan
badan
dilakukan di
bidang
Kesejahteraan
SSosial; c.
Mmeminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di
bidang
Penyelenggaraan
dan
Penanganan
Kesejahteraan SSosial; d. Mmemeriksa
buku-buku,
catatan-catatan
dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan SSosial; e. Melakukan ...
Formatted: Right, Indent: Left: 1.38", Hanging: 0.31", No bullets or numbering
36 e.
Mmelakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti
pembukuan,
pencatatan
dan
dokumen-
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.
Mmeminta
bantuan
pelaksanaan
tenaga
tugas
Ppenyelenggaraan
ahli
dalam
penyidikan
dan
penanganan
rangka dibidang
kesejahteraan
Ssosial; g. Mmenyuruh
berhenti,
meninggalkan
ruangan
melarang atau
seseorang
tempat
pada
saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang berikut dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. mMemotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial; i.
Mmemanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan …
j.
Mmenghentikan penyidikan; Formatted: Right, Indent: Left: 0.5", First line: 0", Space Before: 3 pt
k. mMelakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran
penyidikan
tindak
pidana
di
bidang
Perpajakan DaerahPenyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial
menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 495 (1) Pada saat Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini mulai berlaku,,
maka
penyelenggaraaan sumbangan
dan
semua
izin
kesejahteraan pengumpulan
dan
/rekomendasi
sosial,
pengumpulan
uang,
yang
telah
diterbitkan Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
37 (2) Setiap
permohonan
penyelenggaraaan
izin
kesejahteraan
dan
rekomendasi
sosial,
pengumpulan
sumbangan dan pengumpulan uang, yang masih dalam proses, harus mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Daerah ini.
yang dikeluarkan berdasarkan
ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini dianggap tidak berlaku.
BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 506 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Socsial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 51 Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal … Pasal 57 … Pasal 52 Peraturan
Daerah
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 Desember 2012 WALIKOTA BANDUNG, TTD. DADA ROSADA
38 Diundangkan di Bandung pada tanggal 3 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
EDI SISWADI LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 24.
