FOCUS GLOBAL SOUTH NEWSLETTER Volume I1 Number 2 s MAY 2013

ON THE

FOCUS GLOBAL SOUTH NEWSLETTER | Volume I1 Number 2 s MAY 2013

Menuju Privatisasi

Visi Pembangunan ADB yang tidak berubah Atas nama pengentasan kemiskinan dan pembangunan inklusif, ADB terus mempromosikan transfer kekayaan alam dan aset-aset publik kepada perusahaan-perusahaan swasta di seluruh wilayah Asia dan Pasifik. Melalui utang, pembiayaan bersama dan Bantuan Teknis, ADB menciptakan dan menuntut kondisi untuk memperluas privatisasi di hampir setiap sektor, mulai dari transportasi,

energi dan pembangunan perkotaan sampai pertanian, air dan keuangan. Proyek-proyek infrastruktur yang didukung ADB, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), area teknologi informasi dan modernisasi pertanian mengakibatkan para pekerja, kaum miskin kota dan desa, masyarakat pertanian, pesisir dan masyarakat adat kehilangan sumber daya dan mata pencaharian mereka, serta

WHAT’S INSIDE

Perempuan dan Hak Lahan .................................. 10

Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Asia Ke-46 ... 5

Pernyataan Internasional G8 harus menjalankan Pedoman Kepemilikan Komite ................................ 11

Perjuangan Tanah di Abad 21 ................................ 7

Untuk Merebut Kembali Masa Depan ....................... 15

Protest outside ADB meeting in Delhi

Oleh Shalmali Guttal mengakibatkan lahan-lahan, hutanhutan, air serta sumber daya mineral dikuasai oleh perusahaan swasta. Dalam pidato pertamanya kepada Dewan Gubernur ADB pada bersambung ke halaman 2

TO SUBSCRIBE TO THE ONLINE VERSION OF FOCUS ON THE GLOBAL SOUTH NEWSLETTER, PLEASE HEAD TO OUR WEBSITE AT www.focusweb.org

dari halaman 1

tanggal 4 Mei 2013, Presiden baru ADB, Takehiko Nakao, meniadakan keraguan bahwa ADB akan mempertahankan ideologi pertumbuhan ekonomi sebagai jalur paling efektif untuk pembangunan, pasar bebas sebagai penyalur yang paling efisien atas sumber daya dan kesempatan-kesempatan, dan sektor swasta sebagai pilihan terbaik untuk menyediakan barang dan jasa. Dia menekankan perlunya lingkungan yang memungkinkan sektor swasta untuk tumbuh, berinovasi dan memberikan pekerjaan, sistem peraturan yang kondusif, sistem keuangan, dan pembangunan infrastruktur. Mr Nakao juga mengatakan, “Semua ini harus didukung oleh tata pemerintahan yang baik. Penegakan hukum yang adil, akuntabilitas, dan perlindungan hak atas properti sangat penting dalam membangun iklim yang lebih baik untuk investasi dan inovasi.”1 Meskipun ADB menyatakan dukungan untuk penciptaan lapangan kerja, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang efektif dan terjangkau, pengembangan sektor swasta adalah jantung dari semua kegiatan ADB. Sektor swasta secara agresif diutamakan dalam semua proyek yang didukung ADB melalui kemitraan publik-swasta, investasi ekuitas modal swasta, jaminan pinjaman dan risiko, pembiayaan bersama, dll. Pemerintah disarankan untuk beralih dari “pemilik-produsen” menjadi “fasilitator-regulator”barang dan jasa, dan menciptakan “lingkungan yang kondusif bagi partisipasi sektor swasta” melalui perbaikan kebijakan dan perubahan peraturan. Dokumen Strategi ADB 2020 menyatakan: Untuk memacu pertumbuhan yang dipimpin pasar, ADB akan berinvestasi pada bidang infrastruktur dan menyarankan pemerintah tentang dasar-dasar lingkungan yang ramah-bisnis,

2 |

termasuk jaminan peraturanperaturan, regulasi-regulasidan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan perusahaan swasta. Alat ADB untuk mempercepat perubahan melalui investasi swasta yang lebih besar dalam DMC akan mencakup pembiayaan langsung, peningkatan kredit, jaminan mitigasi risiko, dan instrumen keuangan baru yang inovatif ... ADB akan mempromosikan kemitraan publikswasta di seluruh area operasional inti, mendapatkan pengalaman dalam MICs, dan kemudian memperluas upaya ini untuk semua negara berkembang anggota ADB.2

Terperosok dalam strategi pertumbuhan Terhadap Negara Berkembang (DMC) maupun Negara dengan Penghasilan Menengah (MIC), strategi pembangunan ADB mengandung tiga unsur yang sama: pertumbuhan inklusif, berkelanjutan dan integrasi regional (yaitu, perdagangan dan investasi) sebagai jalan untuk memacu pertumbuhan, terutama di negara yang kaya sumber daya alam. Meskipun ADB mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan penipisan sumber daya, ADB terus mendukung proyek-proyek untuk meningkatkan pertumbuhan yang terus-menerus merusak lingkungan dan mengasingkan masyarakat lokal dari sumberdaya produktif. Contoh proyek-proyek kunci antara lain proyek-proyek infrastruktur dalam transportasi, energi, teknologikomunikasi dan informasi, serta kebijakan, regulasi dan sistem keuangan untuk menarik modal swasta ke proyek-proyek infrastruktur. Lembaga ini percaya bahwa kurangnya infrastruktur menghambat pertumbuhan berbasis pasar dan akses ke pelayanan sosial, menggerogoti produktivitas

Focus on the Global South Newsletter

pertanian dan penciptaan lapangan kerja, dan membuat banyak negara kehilangan investasi swasta. Dengan demikian, dokumen strategi ADB juga menyatakan bahwa: Di bawah Strategi 2020, proyekproyek penyediaan infrastruktur ADB akan menekankan kemitraan publik-swasta dan keterlibatan sektor swasta. ADB akan mendukung peran yang lebih besar bagi sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur, baik sebagai sponsor proyek atau ikatan institusional atau investor ekuitas. Peran terakhir membawa janji besar untuk menambah pasokan modal untuk infrastruktur dalam pengembangan wilayah tersebut.3 Lebih lanjut ADB menyatakan bahwa itu adalah strategi inti dari pertumbuhan infrastruktur yang dipimpin untuk mengurangi kemiskinan agar menjadi relevan untuk India. Dalam rangka untuk memenuhi persyaratan keuangan besar rencana infrastruktur fisik ambisius, Pemerintah India semakin mengandalkan PPP. ADB mendukung pengarusutamaan PPP dan sel PPP sudah beroperasi di 16 negara bagian dan 7 kementerian pusat di India4. Melalui jendela di sektor swasta, ADB telah mendukung pengembangan pasar keuangan India, terutama melalui pasar modal, dana investasi, perbankan, dan pembiayaan perumahan. Selama bertahun-tahun, ADB juga menyetujui beberapa investasi dalam dana ekuitas swasta yang telah diinvestasikan dalam berbagai perusahaan swasta, serta proyek-proyek infrastruktur5. Program pinjaman ADB di India untuk periode 2013-2015 akan berkisar rata-rata sekitar $ 2 miliar per tahun dalam hal operasi berdaulat. Dana akan dialokasikan di empat inti infrastruktur, sektor transportasi, energi, perkotaan, dan pertanian dan sumber daya alami — dan dua sektor lintas, keuangan dan

Koridor Ekonomi Kerangka GMS strategis yang diadopsi pada GMS Summit ke 4 di Nay Pyi Taw, Myanmar pada Desember 2011 mengutamakan pengembangan koridor ekonomi, klaim ADB bahwa, “memberikan fokus spasial dan tematis untuk program kemajuan” dengan meningkatkan investasi multi-sektor8. Koridor ekonomi merupakan kantong pembangunan infrastruktur tinggi untuk menarik investasi swasta di dalam GMS, kerangka kerja, untuk memfasilitasi pembentukan kawasan perdagangan bebas dan investasi. Pengembangan koridor ekonomi disertai dengan dorongan bagi pemerintah tuan rumah untuk dimasukkan ke dalam kebijakan dan peraturan tempat untuk mengaktifkan Zona Ekonomi Khusus (SEZs), taman industri, pengolahan hasil pertanian, manufaktur, pariwisata dan bentuk lain dari investasi swasta.

Shaktiman Ghosh of the National Hawker’s Federation during 4-day protest program at YWCA

pengembangan keterampilan. Operasi sektor swasta ADB akan terlibat dalam semua bidang tersebut secara terus-menerus. Strategi kemitraan negara (CPS) 2013-2017 saat ini sedang dirumuskan akan mencakup dukungan untuk pengembangan koridor ekonomi prioritas tinggi, menciptakan pasar bagi pembiayaan infrastruktur, dan mempromosikan integrasi koperasional daerah melalui program partai Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asia Selatan (SASEC)6. The Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program (GMS) adalah sebuah program integrasi regional unggulan ADB. Dimulai pada tahun 1992, GMS bertujuan untuk mengubah manusia dan alam yang melimpah di wilayah Mekong menjadi wilayah perdagangan bebas di seluruh wilayah dan

investasi, didorong dan dipimpin oleh pertumbuhan sektor swasta. Sebagian besar penanaman modal dalam GMS telah terdapat di bidang transportasi (jalan, kereta api, udara dan perairan), energi, telekomunikasi, pariwisata, perdagangan, pertanian dan investasi sektor swasta. Sejak tahun 1992, proyek-proyek infrastruktur bernilai sekitar 10 miliar dolar AS baik telah selesai atau sedang dilaksanakan. Di antaranya adalah upgrade dari Phnom Penh (Kamboja)-Ho Chi Minh City (Vietnam) jalan raya dan Koridor Ekonomi Timur-Barat yang pada akhirnya akan memperpanjang dari Laut Andaman ke Da Nang7. Proyek GMS dikembangkan hampir seluruhnya oleh staf ADB dan konsultan swasta dan perusahaan dan pembiayaan berasal dari donor ADB, bilateral dan modal swasta.

Strategi koridor ekonomi ini juga didukung di India. Di negara bagian India Chhattisgarh, ADB akan menyediakan US $ 430.500.000 kepada Departemen Pekerjaan Umum Chhattisgarh untuk mendukung enam koridor transportasi dan jaringan jalan yang akan melewati hutan dan wilayah adat, dekat batubara yang kaya dan deposit mineral. Salah satu proyek yang paling merusak bahwa ADB terlibat dalam adalah Industri Koridor Delhi-Mumbai (DMIC), sebuah proyek mega infrastruktur yang berjalan dari Delhi ke Mumbai melalui enam negara (Delhi, Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Gujarat dan Maharashtra) , meliputi panjang keseluruhan 1.483 km. DMIC adalah suatu usaha yang sangat ambisius dan termasuk pembangunan jalan rayasuper, pembangkit listrik, pelabuhan, jalur kereta api, bandara, SEZs, kota satelit, kota magnet, industri mode, taman teknologi, dll. Perkiraan

Volume 1I Number 2

| 3

investasi saat ini diperlukan untuk mengoperasionalkan DMIC adalah USD 90 miliar, sebagian besar yang berasal dari Pemerintah Jepang dengan keterlibatan signifikan dari ADB. Meskipun Pemerintah India adalah “pemilik” DMIC tersebut, 75 persen dari proyek-proyek di DMIC akan dimiliki secara pribadi, melalui PPP. Sektor lain bahwa ADB semakin terlibat dan memiliki implikasi yang signifikan bagi pemanfaatan sumber daya alam adalah pertanian. ADB mempromosikan komersialisasi intensif pertanian di seluruh wilayah melalui kebijakan, proyek, dan infrastruktur untuk membangun pasar pertanian, mempromosikan investasi agribisnis melewati perbatasan/regional dan operasi, dan memfasilitasi perdagangan pertanian. Dalam GMS, strategi pertanian termasuk mempromosikan investasi agribisnis, membangun daya saing global dalam keamanan pangan, modernisasi perdagangan pertanian, e-commerce, sistem asuransi berbasis cuaca, teknologi biomassa, eco-labeling untuk akses pasar, dll. Penekanan ada pada mengintegrasikan petani subsisten di wilayah tersebut menjadi regional dan global “rantai-nilai” yang dipimpin oleh perusahaan agribisnis dan kembali mengarahkan produksi pertanian dari swasembada terhadap imperatif perdagangan regionalglobal. Di India, ADB bertujuan untuk “diversifikasi” pertumbuhan pertanian, dan meningkatkan “nilai tambah” dengan mempromosikan investasi sektor swasta dalam semua tahap rantai nilai pertanian di beberapa negara. Melalui Program Investasi Infrastruktur Pengembangan Usaha Agribisnis, perusahaan swasta akan meningkatkan kontrol atas sumber daya pertanian, produksi dan pemasaran terutama untuktanaman dengan nilai tinggi-badan sektor publik memainkan peran

4 |

memfasilitasi, koordinasi dan mendukung.

Kebutuhan Perlawanan Proyek ADB, programnya, dan dokumen kebijakan berisi bahasa pengurangan kemiskinan, perlindungan lingkungan, partisipasi publik, tata pemerintahan yang baik, kesetaraan gender, ketahanan pangan, ketahanan iklim, pertanian berkelanjutan yang ramah iklim, investasi pro-poor, meningkatkan pendapatan pedesaan, dll. Namun , berdasarkan pengalaman masa lalu dari beberapa dekade, dengan melanjutkan penekanan pengembangan sektor swasta dan investasi, perdagangan bebas dan pasar yang mendorong pertumbuhan ekonomi, orang harus mengharapkan eksploitasi yang lebih besar dan penghancuran kedua kapasitas lingkungan dan manusia dari visi pembangunan ADB. DMIC di India adalah, bencana sosial dan ekonomi lingkungan dalam pembuatannya dengan jejak karbon yang besar. Ini pertumbuhan tinggi, mega fantasi swasta nirlaba berorientasi akan merebut lahan sampai 200km di kedua sisi DelhiMumbai Dedikasi Pengangkutan Koridor, sementara daerah investasi 11 dan 13 kawasan industri akan membutuhkan lahan masing-masing 100 - 250 km persegi. Sekitar 180 juta orang akan terpengaruh oleh DMIC dan ratusan ribu hektar lahan pertanian dan penggembalaan dan hutan akan hilang untuk industri pertumbuhan perusahaan AS yang akan membawa beberapa manfaat bagi penduduk lokal. DMIC akan menangkap air yang dibutuhkan oleh petani untuk menanam makanan dan oleh masyarakat pedesaan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Studi menunjukkan bahwa sungaisungai di wilayah DMIC sudah di bawah stres berat dan tidak dapat


menahan eksploitasi yang lebih besar9. Air dan pembebasan lahan untuk DMIC akan menggusur jutaan orang, menghancurkan lingkungan alam yang berharga dan sumber daya, dan menciptakan konflik kekerasan antara masyarakat setempat dan pasukan keamanan negara. Di Kamboja, Program Iklim Beras Tangguh Komersialisasi Pengembangan Sektor bertujuan untuk menghapus “kendala” dalam rantai nilai beras dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini tergambar melalui perubahan kerangka hukum dan peraturan dalam pengelolaan lahan pertanian, kredit dan dukungan lainnya untuk penggilingan sektor swasta dan perusahaan perdagangan, dan meningkatkan produktivitas melalui intensifikasi padi skala besar, termasuk menyiapkan sistem irigasi skala besar untuk meningkatkan “efisiensi air”. Apa praktis ini berarti adalah bahwa petani lokal yang paling mungkin akan kehilangan akses ke sumber-sumber air mereka, lahan basah dan lahan hutan untuk pertanian padi komersial besar, dan dipaksa untuk masuk ke dalam pengaturan kontrak pertanian dalam kondisi yang sulit. Dalam proyek-proyek infrastruktur yang didanai ADB, pemerintah diharapkan untuk memperoleh lahan, akses aman terhadap air dan deposit mineral, memfasilitasi pendanaan, perlindungan risiko dan jaminan, dan dimasukkan ke dalam kebijakan dan peraturan tempat yang diperlukan untuk memudahkan operasional perusahaan swasta. Namun fasilitas tersebut, pembagian saham atau bahkan partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang proyek tersebut tidak diperpanjang kepada masyarakat lokal yang hidup dan kehidupan lain yang mengalami dampak proyek-proyek tersebut. Bukit Chittagong Kedua

Proyek Pembangunan Pedesaan di Bangladesh, kemungkinan akan membutuhkan pembebasan lahan dari masyarakat lokal yang merupakan lebih dari 40 persen dari penduduk asli negara itu. Model pembangunan ADB adalah predator, tidak demokratis, diskriminatif dan destruktif. Model ini akan mengamankan keuntungan untuk perusahaan dan kelas atas, tetapi akan memiskinkan buruh, petani skala kecil, rakyat nelayan, penduduk asli dan pedesaan. Dengan eksploitasi secara berlebihan terhadap lingkungan dan menangkap kekayaan alam untuk digunakan oleh perusahaan dan elit, itu akan memastikan bahwa segmen besar populasi di wilayah ini terjebak

dalam kondisi immiserating. Mereka yang menolak atau meminta perhatian pada ketidakadilan dari model akan dicap sebagai antipembangunan dan anti-negara, dianiaya dan dipenjara. Dalam rangka untuk mempertahankan kontrol demokratis atas hidup kita, masyarakat dan lingkungan sangat penting bahwa orang bergabung untuk melawan ekstraktif, model pembangunan merusak ADB dan agenda privatisasi.

1 Asia Prosperity Requires More Innovation, Inclusion, Integration - ADB President.4 May 2013. http://www.adb. org/news/asia-prosperity-requires-moreinnovation-inclusion-integration-adbpresident

People’s protest against ADB during Delhi meeting

Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Asia Ke-46

Gerakan Perjuangan Rakyat Melawan Lembaga Dana Internasional (IFIs)

Oleh Trisha Agarwala

Pada Acara Pembukaan Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Asia Ke-46 yang diselengggarakan pada 2-5 Mei di Greater Noida, Delhi, dalam pidatonya Perdana Mentri Manmohan Sing mengatakan “India telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi lebih dari 8% dalam Program

Kerja Lima Tahun ke-12 yang berjalan sejak 2012 – 20171. Dalam dekade terakhir India sudah mencapai angka pertumbuhan ini. Kami juga telah menginisiasi langkah-langkah untuk memacu investasi dan menjadikan India lebih menarik bagi investor yang berasal dari luar maupun dalam Negri.

2 Strategy 2020,The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank, 2008-2020. Asian Development Bank, 2008. Page 14. 3 Strategy 2020,The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank, 2008-2020. Asian Development Bank, 2008. Page 18. 4 Strategi Persatuan Negara India India (Country Partnership Strategy) 2009-2012 Abridged Version. Asian Development Bank, July 2009. Page 20. 5 Ibid 6 Asian Development Bank and India Fact Sheet: http://www.adb.org/sites/default/ files/pub/2013/IND.pdf 7 http://www.adb.org/countries/gms/ overview 8 The Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program Strategic Framework 2102-2022. ADB 2011. 9 Delhi-Mumbai Corridor, A Water Disaster in the Making? Romi Khosla and Vikram Soni, Economic and Political Weekly, March 10, 2012.VOL XLVII NO 10

Dengan menjual cerita tentang pertumbuhan dan sekaligus mencoba untuk menenangkan keresahan rakyat biasa, Manmohan Sing melanjutkan “ADB dan India mempunyai komitment yang kuat untuk bersamasama agenda ini dengan baik sehingga proses pertumbuhan dapat berjalan dengan inklusif dan berkelanjutan. Dengan tulus saya percaya bahwa komitmen bersama ini tidak hanya bermuara tentang kepentingan sosial maupun politik tetapi juga bersuara dalam proses menguatkan tiang pondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Maka dari itu, kami secara khusus menekankan pada pertumbuhan dalam bidang ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, pengembangan keahlian dan juga pada pengembangan energi bersih dan dapat diperbaharui. Dalam pidato ini, jelas terlihat bahwa Manmohan Sing menyatakan secara terbuka kepada Bank Pembangunan Asia untuk terus meningkatkan penanaman modal di India. Sementara, ditempat lain, terdapat kelompok protes yang secara lantang menyerukan ‘ADB Keluar India, ADB Keluar Asia’. Seruan ini datang dari Persatuan Rakyat Melawan Lembaga Dana Internasional (IFIs), sebuah front bersambung ke halaman 6

Volume 1I Number 2

| 5

dari halaman 5

gabungan yang terdiri dari kelompokkelompok gerakan rakyat, organisasi masa, kelompok juang, serikat dagang, organisasi masyarakat, lembaga thinktank di India yang menolak kebijakan dan arahan pembangunan anti-rakyat oleh Bank Pembangunan Asia (ADB). Persatuan Rakyat Melawan Lembaga Dana Internasional berjuang, melawan dan menolak Lembaga-lembaga Dana Internasional yang dengan misi membagi-bagi kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sosial di bumi untuk dijadikan komoditas ekonomi dan memaksa Negara-negara untuk bergantung terhadap hutang dan secara politik merendahkan negaranegara tersebut. Dilain pihak, terlihat jelas adanya peningkatan penanaman modal di India, yang mendapatkan pinjaman sekitar 6 Miliar US Dolar dari Bank Pembangunan Asia, untuk membiayai berbagai macam proyek untuk tiga tahun kedepan2. Dalam periode 2010 – 2012 India adalah salah satu Negara peminjam terbesar ADB, dimana dapat dilihat pada portofolio India terdapat 78 pinjaman Negara yang mencapai11.2 Miliar US Dolar pada Desember 20133. Pemerintah India menekankan kebutuhan investasi dalam bidang kesehatan, pendidikan dasar dan tinggi, pengembangan keahlian dan juga pada bidang industri untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Bentuk-bentuk investasi seperti ini membutuhkan akses yang tepat terhadap modal. Investasi dalam bidang infrastruktur membutuhkan waktu panjang dan banyak kasus yang terjadi pihak swasta adalah pihak sering menghindari resiko-resiko tersebut, padahal mendanai infastruktur dan investasi harus lebih diprioritaskan. Dengan alasan-alasan ini, pemerintah India dengan senang hati menerima investasi ADB. Ditambah juga dengan strategi ADB 2020 yang berfokus pada pengembangan sektor swasta dan ADB secara tegas mendukung partisipasi dari sektor swasta dan dan juga operasional peminjaman4. Pada tahun 2011, ADB sebagai pemberi dana ke sektor swasta mengeluarkan dana hampir 6 Miliar US dolar. Walaupun dalam hal ini Negara adalah pihak yang meminjam dana tersebut namun dalam

6 |

proses pembayaran pinjaman tersebut dibebankan pada rakyat dengan mengurangi pendanaan pada sektor yang lebih penting seperti, kesehatan, perumahan, air, sanitasi, listrik dan penambahan lapangan kerja. Banyaknya gerakan rakyat yang sejak melawan kebijakan-kebijakan ADB yang menimbulkan masalahmasalah missal; perampasan akan tanah dan air, pengusiran secara paksa, undang-undangan anti rakyat, petani yang melakukan bunuh diri dan penghacuran sumber-sumber daya alam di bumi. Dan, pada Pertemuan Tahunan ADB Ke-46 ini memberi kesempatan kepada gerakan masa untuk terus menunjukan resitansi terhadap ADB. Selama 4 hari berturutturut (2 s-d 5 Mei 2013) aksi-aksi protes bertemakan “ADB Keluar dari India dan Asia” yang diorganisir oleh Persatuan Rakyat Melawan Lembaga Dana Internasional diselengggarakan di YMCA, Greater Noida. Dengan partisipasi kurang lebih 300 orang yang berdatangan dari seluruh penjuru Negara, Bengal Barat, Chhattisgarh, Odisha, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Gujarat, Maharashtra, Jharkhand, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, and negara bagian timur laut. Mereka ini adalah representasi dari berbagai macan bentuk perjuangan, gerakan dan kampanye melawan proyek-proyek yang didanai oleh ADB. “Sana Pergi ADB, India Tidak Menginginkan Anda” adalah rasionalisasi slogan untuk digunakan memperotes pertemuan ADB tersebut juga diteriakan pada saat berhadap-hadapan dengan polisi dan pihak adminintrasi negara. Hubungan dua arah antara lembaga pemeringkat kredit multirateral dan berbagai macam bentuk pemerintahan juga dibahas dalam pertemuanpertemuan protes tersebut. Dan bersama-sama bersepakat bahwa fakta yang ada adalah pekerja yang berada dalam sektor yang tidak terorganisir rentan terhadap dampak dari proses dan program yang dijalankan oleh pemerintah menyesuaikan keinginan dari Lembaga-lembaga Dana Internasional. ‘Menguangkan Alam’ adalah ancaman lain dimana jasa ekologi (lingkungan hidup) sudah menjadi komoditi ekonomis untuk diperdagangkan dipasar terbuka.


Dalam pertemuan ini, sebuah alternatif revolusioner diusulkan oleh seluruh pihak yang terkena dampak dari proyek tersebut, seperti Public-Public Patnership, yang mana keduanya samasama partisipatif dan terbuka untuk menantang model PPP yang paksakan kepada mereka oleh IFIs. ADB menyatakan bahwa misi mereka adalah mengurangi dan memberantas kemiskinan, namun, misi yang ‘mulia’ ini telah gagal dijalankan sebagai misi yang pro-rakyat hal ini dapat dilihat dari banyaknya aksi protes dan pejuangan didalam negri. Usulan ADB untuk mencapai tujuan dari misi tersebut dengan diadakan dialog kebijakan, pinjaman, dana hibah, pendampingan teknis dan berbagi pengetahuan, semua ini ditujukan untuk memasukan pengaruh yang tidak terbatas terhadap pemerintah yang bersangkutan dan juga rakyat. Dan, isi dari Piagam Bank Pembangunan Asia (ADB) tidak terdapat mekanisme yang efektif dan jelas bagi masyarakat tentang pelaksanaan dari ketentuanketentuan yang berlaku5. Karena itu, muncul pertanyaan sampai dimanakah jangkauan tanggung jawab dan transparansi ADB? Satu yang tidak boleh dilupakan adalah pentingnya perjuangan rakyat ucapkan pada pertemuan protes oleh Justice Rajinder Sachar yang mengatakan “sudah sangat jelas bahwa bukan pemerintah maupun peraturan-peraturan yang akan membawa perubahan subtansial saat ini. Hanya gerakan rakyat saja yang dapat membuka kedok dari kerja-kerja bisu yang berjalan didalam lingkaran setan ini.”

1 http://www.hindustantimes.com/Indianews/Noida/Govt-taking-steps-to-spurinvestment-Manmohan/Article1-1054973. aspx 2 http://www.businessworld.in/en/ storypage/-/bw/adb-to-provide-6-billionto-india/884104.0/page/0 3 Pembangunan Yang Menghancurkan: Agenda Privatisasi ADB, Shalmali Guttal, Mei 2013 4 ‘Bumi Kami Bukan Tidak Untuk Dijual! ADB Keluar India! ADB Keluar Asia!’ Persatuan Rakyat Melawan IFIs (pamphlet) 5 Kesepakatan Membentuk Bank Pembangunan Asia: Tinjauan Yang Menyegarkan; Kabir Dixit, Mei 2013

Filipino farmers lament slow death of agrarian reform

Perjuangan Tanah di Abad 21

Photo by Daryl Leyesa

Oleh Mary Ann B. Manahan Akses dan kontrol terhadap tanah menjadi kekuatan yang mendorong terjadinya banyak revolusi dan pemberontakan di abad yang lalu. Di abad ini sendiri, ada kepetingan dan komitmen yang terperbarui di kalangan gerakan sosial, organisasi masyarakat sipil lokal dan nasional dan para akademisi progresif untuk mendesakkan isu-isu reformasi agraria kembali ke tengah-tengah perdebatan kebijakan dan agenda pembangunan baik di tingkat nasional maupun internasional. Reformasi agraria yang progresif dan berpihak pada rakyat semakin diakui oleh organisasi-organisasi negara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai hal yang penting untuk memastikan kelangsungan hidup dan keberlanjutan ekonomi dan masyarakat pedesaan di seluruh dunia di masa depan, serta pembangunan nasional di negaranegara yang memiliki proporsi populasi pedesaan yang signifikan.

Pengakuan ini berakar dari fakta bahwa kemiskinan global terbesar ada di pedesaan, dan bahwa ketidakadilan struktural yang membatasi akses komunitas agraria terhadap aset dan sumber daya yang penting untuk memperbaiki hidup dan penghidupan mereka terletak pada akar kemiskinan ini. Mayoritas keluarga miskin dunia bergantung (langsung maupun tidak langsung) pada pertanian untuk keberlangsungan hidup mereka. Dengan demikian, akses dan kontrol yang efektif dan aman terhadap sumber daya seperti tanah, air, hutan, dll, menjadi sangat penting untuk mencapai pembangunan nasional yang setara, terutama dalam mendongkrak ekonomi pedesaan dan lebih jauh lagi mengentaskan kemiskinan.

Pertentangan Dua Model Di beberapa tahun terakhir, terjadi pertentangan di antara dua model

reformasi agraria dan produksi pertanian1. Di satu sisi adalah model ekspor pertanian (agro-export) yang dominan, yang berbasis pada logika pasar bebas neo-liberal dan privatisasi tanah, air, hutan, perikanan, benih, pengetahuan dan bahkan hidup ini sendiri, dan bertanggung jawab pada peningkatan konsentrasi tanah, kekayaan alam, sumber daya, dan rantai produksi dan distribusi produk pertanian (terutama pangan) di tangan sejumlah kecil korporasi. Di sisi lain adalah modelmodel alternatif yang berbasiskan pertanian dan penangkapan ikan yang dikelola keluarga dan produksi petani, dan juga berbasis pada prinsip-prinsip kedaulatan pangan, yang memprioritaskan produksi pertanian untuk pasar lokal dan nasional sementara juga menekan dumping, dan menjalankan praktikpraktik produksi yang berkelanjutan yang berbasis pada pengetahuan bersambung ke halaman 8

Volume 1I Number 2

| 7

dari halaman 7

lokal, eksperimen dan penggunaan tanah dan sumber daya yang layak secara ekologis. Model-model seperti ini kemungkinan adalah beberapa testamen terbaik ‘reformasi tanah dari bawah’. Secara global, model agro-export yang dominan ini didukung oleh beragam kebijakan kepemilikan tanah dan sumber daya. Bank Dunia adalah lembaga pembangunan multilateral terdepan yang sudah mempromosikan model agro-export melalui berbagai macam kebijakan dan programnya seperti contohnya Reformasi Tanah yang Dibantu Pasar (Market Assisted Land Reform (MALR)), administrasi dan pengelolaan tanah, dan akuisisi atau invertasi tanah skala besar. Di saat maraknya krisis harga pangan dan keuangan yang terjadi akhir-akhir ini, Bank Dunia memimpin upaya-upaya untuk mempromosikan prinsip-prinsip investasi usaha pertanian yang ‘bertanggung jawab’ yang dimaksudkan sebagai ‘win-win solution’ (solusi yang menguntungkan semua pihak) untuk semua pihak yang terlibat, termasuk para petani kecil. “Kode etik” atau prinsip-prinsip didasarkan pada keinginan untuk pengambil-alihan hak tanah karena ini dipandang sebagai dorongan untuk pembangunan usaha pertanian, dan bahwa hal ini bisa dilakukan dalam cara yang “bertanggung jawab”, yakni jika masyarakat lokal dikonsultasikan dengan baik, proyeknya menjadi ekonomis, dan dimana investasi menghormati aturan hukum dan merefleksikan praktik-praktik industri terbaik. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) juga dilibatkan dalam upaya ini dan menekankan bahwa “investasi bisa menjadi sebuah kabar baik bila tujuan-tujuan dari pembeli tanah direkonsiliasikan dengan kebutuhan investasi negara-negara berkembang.” (FAO, 2009)

bagi ekspansi bisnis pertanian dan pertanian kontrak yang disetir oleh kepentingan korporasi, tetapi juga bagi langkah-langkah anti reformasi agraria yang membatalkan kebijakankebijakan tanah/agraria yang progresif untuk mengakomodasi apa yang disebut sebagai kebutuhan “pasar,” dan pada akhirnya menguntungkan kepentingan elit dan korporasi nasional maupun internasional. Langkah semacam itu adalah “kode etik” atau Investasi Pertanian yang Bertanggung Jawab (RAI) yang secara global didesakkan oleh Bank Dunia dan badan-badan PBB. Tujuh prinsip tersebut, seperti pengakuan hak-hak tanah dan sumber daya alam yang sudah ada dan penguatan ketahanan pangan, diformulasikan agar nampak masuk akal dan layak rasional dan persuasif. Namun sebaliknya, prinsip-prinsip tersebut sangat bermasalah. Di negaranegara Asia dimana persenjataan pemerintah tidak akuntabel kepada rakyatnya, dimana tinjauan hukumnya tidak efektif atau bahkan tidak ada, dimana lembaga-lembaga dan kebijakan-kebijakan pengaturan tanahnya sangat lemah, dimana perjanjian-perjanjian jual belinya tidak transparan, maka kemungkinannya sangat kecil bagi prinsip-prinsip tersebut bisa mengamankan apapun selain berfungsi hanya sebagai lencana hubungan masyarakat (public relation) bagi perusahaan-perusahaan swasta.

Keyakinan buta para pengambil kebijakan terhadap model berbasis pasar membuka jalan bukan hanya

8 |


Alasan dasar bahwa pengambil alihan tanah-tanah milik petani kecil oleh tuan-tuan tanah besar merupakan hal yang diinginkan adalah tidak benar dan disanggah dengan keras oleh gerakan petani dan kelompokkelompok masyarakat sipil.2 Penerimaan dan dukungan sosial dan pemerintah untuk kebijakan yang ramah terhadap petani dan modelmodel alternatif reformasi agraria dan produksi pertanian mensyaratkan sebuah penyelarasan kekuatan intelektual, sosial dan ekonomi yang bisa menarik perhatian kepada pentingnya perlawanan terhadap model pembangunan yang dominan dan menggantikannya dengan alternatif-alternatif kerakyatan. Menciptakan keselarasan semacam ini, atau memperkuatnya bila memang sudah ada, jelas memberikan tantangan-tantangan baru, tetapi juga menawarkan pintu terbuka bagi aksi-aksi untuk memperkuat perjuangan gerakan sosial pedesaan yang progresif dan organisasiorganisasi rakyat. Sebuah dimensi penting dari kerja-kerja ini adalah informasi, analisa dan pengetahuan. Para aktivis dan peneliti perlu berkomitmen untuk bekerjasama dengan gerakan sosial dan organisasiorganisasi rakyat demi menciptakan sebuah lembaga pengetahuan alternatif yang menunjukkan realitas pertanahan dan perjuangan agraria

Photo by Daryl Leyesa

dan situasi reformasi agraria yang tengah mengalami perubahan. Pengetahuan ini kemudian harus dimasukkan kedalam proses-proses formulasi kebijakan di semua level yang berbeda, sehingga pembuatan kebijakan terkait isu-isu yang krusial semacam ini mendapatkan informasi dari kebutuhan orang-orang yang akan paling terdampak dari kebijakankebijakan tersebut.

Aktivisme dan Perlawanan Transnasional Perlawanan, aktivisme, dan solidaritas transnasional menandai perjuangan pedesaan kontemporer. Sebagai respons terhadap proses sosioekonomi dan politik yang terkait dengan globalisasi, transformasi agraris, dan meningkatnya krisis ekologis, jumlah jejaring transnasional semakin bertambah banyak di dasawarsa pertama abad ini3. Semakin banyak perjuangan dan gerakan lokal dan nasional yang saling bertaut dengan gerakan-gerakan sosial dan jejaring yang lain di seluruh penjuru Asia dan bagian lain di dunia ini. Kepe ntingannya terletak di ketertautan koalisi diantara berbagai macam pelaku dan dalam upaya untuk merajut isu-isu lokal dan nasional kedalam advokasi di level regional dan global. Sebuah contoh konkrit adalah kerja-kerja La Via Campesina, sebuah gerakan petani internasional dengan anggota dan organisasi mitra dari Asia, Amerika Latin, Afrika, Eropa dan Amerika Utara. La Via Campesina telah membentuk ulang advokasi reformasi agraria, model-model alternatif produksi pertanian, hak asasi manusia dan keadilan pangan, yang sebelumnya dibatasi dalam batas-batas nasional. Gerakan sosial pedesaan yang berkomitmen untuk pemajuan hakhak fundamental mereka atas tanah sumber daya penghidupan terus menciptakan ruang dan platform bersama dimana mereka bisa berkumpul, berdialog dan berbagi

pengalaman dan strategi mereka, dan dimana memungkinkan, meningkatkan tantangan dan perlawanan mereka terhadap fenomena yang disetir oleh korporasi seperti perampasan tanah, yang merusak bukan hanya fondasi penghidupan pedesaan namun juga masyarakat pedesaan. Aksi semacam ini terutama krusial bagi wilayah seperti Asia yang memiliki gerakan dan organisasi yang banyak dan beragam yang berkomitmen terhadap keadilan sosial dan ekonomi. Persoalan kunci bagi banyak gerakan adalah memastikan terpenuhinya hak atas informasi, terutama terkait perampasan tanah karena mayoritas dalam perjanjian jual-beli tanah, komunitas lokal dibuat tidak tahumenahu. Sebuah kasus dalam poin ini adalah perjanjian investasi pertanian antara pemerintah Filipina dan perusahaan BUMN Cina. Perjanjian tersebut macet sebagai hasil dari protes publik yang menuntut transparansi, pengungkapan dan akses atas informasi, untuk menyingkap konsekuensikonsekuensi yang timbul dari perjanjian-perjanjian semacam itu. Di jantung perjuangan gerakan sosial pedesaan untuk tanah adalah pertahanan hak kolektif atas pangan dan air, mata pencaharian dan kehidupan. Aksi-aksi komunitas memberikan informasi dan seringkali menjadi dasar dari aktivisme dan perlawanan transnasional. Perjuangan tanah ditandai oleh keberagaman dan militansinya yang mana terlihat dalam berbagai bentuk protes – mogok makan, aksi jalan kaki, pendudukan tanah dan mobilisasi masa yang berbeda-beda. Inisiatifinisiatif yang dipimpin oleh komunitas tetap menjadi alat yang penting bagi rakyat yang terdampak untuk memperoleh akses dan kontrol atas sumber daya, dan dalam prosesnya, mereka sendirilah yang menentukan aturan-aturan pengelolaan sumber daya. Aturan-aturan semacam itu mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri bagi

komunitas lokal tentang bagaimana cara mengatur, mengelola dan mengurus ekosistem mereka, melalui cara yang demokratis, setara dan berkelanjutan. Ini bermakna bahwa semua langkah-langkah untuk mendistribusikan tanah dan air, termasuk program-program reformasi agraria, harus membuka jalan bagi pengaturan baru atas “tanah milik umum” dan sumber daya ekologis yang dimiliki secara kolektif seperti halnya air, tanah, keanekaragaman hayati, hutan, udara dan sumber-sumber daya alam lainnya. Pengaturan ini memberikan kontrol kepada komunitas atas teritori dan penghidupan mereka sendiri. Meskipun dengan adanya kekejaman globalisasi yang disetir oleh korporasi dan kemampuannya untuk menghancurkan dan memutarbalikkan semua capaian reformasi agraria (misalnya pendistribusian ulang kekayaan dan penghasilan), sebuah reformasi tanah dan agraria yang berpusat pada kepentingan rakyat dan sebuah bentuk baru pengaturan sumber daya mendapatkan tempat di abad 21 ini; dan bisa bekerja melalui berbagai upaya-upaya yang bergam dan terpadu dari gerakan sosial, organisasi-organisasi rakyat dan LSM yang percaya bahwa reformasi agraria adalah krusial dalam memperbaiki kehidupan jutaan umat manusia yang tinggal di pedesaan, yang mayoritasnya adalah perempuan.

1 Final Declaration of the World Forum on Agrarian Reform, Valencia, Spain, December 2004. 2 See Stop Land Grabbing Now! Say NO to the principles of “responsible” agro-enterprise investment promoted by the World Bank, Statement of La Via Campesina, LRAN, FIAN, and GRAIN, April 22, 2010, www.landaction.org. 3 Caouette Dominique and Sarah Turner (2009), “Rural Resistance and the Art of Domination”, in Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast Asia by Dominique Caouette and Sarah Turner (eds.), New York: Routledge. p. 34-35.

Volume 1I Number 2

| 9

s

Philippine Rural Women’s Coalition joins the struggle for AR

Perempuan dan Hak Lahan Oleh Mary Ann B. Manahan Salah satu persoalan penting bagi aktivis dan gerakan sosial pedesaan adalah akses dan kontrol perempuan terhadap lahan. Perempuan sudah mempunyai perjuangan tersendiri didalam perjuangan untuk mendapatkan akses dan control terhadap lahan, melawan Negara patriarkhi dan agen-agennya pada waktu bersamaan melawan patriarki di lembaga pribadi mereka. Pada kenyataannya, walaupun banyak perjuangan yang dipimpin oleh perempuan, namun, ketika mereka juga berdiri digaris depan, setelah perubahan dan hak kepemilikan petani sudah tercapai banyak perempuan yang tidak dapat menikmati hak asasi mereka akan lahan. Persoalan-persoalan ini belum seluruhnya dipahami secara jelas didalam gerakan petani dan terbukti dengan berlanjutnya prasangaka berdasar perbedaan jender, yang akhirnya membuat pengorganisiran yang berbeda bagi perempuan desa. Dalam Perjuangan mereka, gerakan perempuan desa seharusnya mengedepankan strategi berikut ini: s Mengorganisir di tingkat basis untuk memberdayakan perempuan dan membangun kesadaraan akan kemampuan mereka (peningkatan kapasitas); s Mengangkat persoalan pemberdayaan perempuan dikalangan laki-laki (memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat); s Membangun mekanisme dalam organisasi masyarakat yang dapat

10 |

s

s

menghentikan pelanggaran hak asasi perempuan dan untuk mengenali bahwa hak asasi perempuan adalah juga hak asasi manusia yang sama pentingnya.; Melampaui penjuangan akan sumber daya alam. Menghubungkan perjuangan melawan patriarkhi, golongan dll dengan perjuangan mencapai akses terhadap sumber daya alam; Membangun jaringan dengan masuk ke dalam sektor-sektor perjuangan lain dengan maksud untuk tidak memisahkan persoalan perempuan dengan persoalan pada umunya dan jika diperlukan berjuang melampaui batas lokal dan nasional.

Dalam sepuluh tahun terakhir, perjuangan perempuan desa yang berhubungan dengan hak akan tanah telah menunjukan karakter jender mendasar dari persoalan-persoalan dan ketidakadilan yang terus berlangsung hasil dari rejim patriarkhi akan tata kelola sumber daya dan alokasi kekayaan yang tidak setara. Saat ini peran utama perempuan perlahan dikenal dalam bidang produksi pertanian dan reformasi agraria. Tetapi masih banyak persoalan yang memerlukan perhatian cermat, diskusi yang serius dan aksi. s Ruang bagi petani perempuan dan aktivis perempuan dalam gerakan petani/hak asasi akan laha. Melihat bagaimana cara untuk memperluas dan mendalami persolan-persoalan


s

s

s

ini. Partisipasi perempuan petani dan aktivis perempuan dalam setiap pengambilan keputusan Membentuk alternatif dan mengarahkan dalam gerakan petani/hak akan tanah, misalnya, keterlibatan organisasi, representasi dllharus di dalami dan diperluas. Rencana kerja Perempuan dalam gerakan/perjuangan hak akan tanah – secara mandiri atau terpadu. Apakah ada kebutuhan akan rencana kerja perempuan tersendiri dalam gerakan mecapai hak assasi akan tanah tersebut? Jika memang dibutuhkan, apakah rencana kerja perempuan ini disuarakan dan bagaimana prosesnya? Apa yang dimaksud dengan rencana kerja perempuan? Apakah rencana kerja mereka sudah dipadukan dengan gerakan petani/hak akan tanah yang lebih luas? Perjuangan hak akan tanah perempuan dan perjuangan perempuan yang lebih luas – berada diluar atau didalam. Bagaimana perjuangan perempuan mengakomodasi dan menggabungkan dengan gerakan perempuan pada umumnya. Persoalan-persoalan dan tantangan apa yang terlibat dalam perjuangan perempuan akan hak tanah dalam gerekan perempuan pada umumnya? Perempuan mengorganisir didalam gerakan petani dan hak akan lahan dan juga didalam gerakan sumber daya alam dan lahan secara luas. Strategi-strategi seperti apa yang telah digunakan untuk mengorganisir perempuan dalam gerakan petani dan hak lahan? Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan strategi tersebut? Juga, apa rencana kerja perempuan dalam gerakan lahan dan sumber daya alam. Apa perbedaan dan persamaan antara gerakan perempuan tersebut? Bagaimana perempuan menanggapi keadaan darurat bahkan dalam gerakan yang paling progresif? Peran Kepemimpinan Perempuan. Keadaan seperti apa bila perempuan mampu atau tidak memapu berada pada posisi kepemimpinan? Bentuk, institusi dan bangunan-budaya seperti apa yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kepemimpinan perempuan? Apa kendala-kendala dan peluang-peluang yang ada?

Pernyataan Internasional G8 harus menjalankan Pedoman Kepemilikan Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS) daripada mengeluarkan inisiasi baru tentang peningkatan trasparansi transaksi lahan 15 Mei 2013 G8 saat ini sedang mendiskusikan sebuah “inisiasi peningkatan tranparansi kepemilikan dan transaksi lahan” yang akan diluncurkan pada pertemuan G8 Juni 2013. Kami secara tegas menolak dan mengecam usulan G8 tentang inisiasi transparansi tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut: s Transparansi – dan inisiasi G8 – tidak akan menghentikan praktek-praktek perampasan lahan dan sumber daya alam s G8 tidak mempunyai legitimasi demokratik untuk membuat keputusan berkenaan dengan lahan, pangan dan nutrisi s Inisiasi G8 mengenai transparansi telah melanggar dan merendahkan Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS) Maka dari itu kami menyerukan para seluruh anggota G8 untuk: s Mengabaikan seluruh rencana membentuk inisiasi yang diusulkan. s Mematuhi komitmen yang keluar dari kesepakatan Pedoman Kepemilikan Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS), diantaranya dengan mendukung secara penuh fasilitas keuangan yang telah diusulkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). s Mendorong pertanggungjawaban murni dengan cara mengatur para investor dan perusahaan yang berada di wilayah Negara-negara G8 membuka keterlibatan mereka dalam kasus perampasan tanah dan sumber daya alam dan secara hukum menahan mereka untuk bertanggungjawab terhadap pelangggaran-pelanggaran hak kepemilikan dan hak asasi manusia. s Menghentikan penerapan kerangka kerja Aliansi Baru G8 untuk Ketahanan Pangan dan Nutrisi di Afrika, termasuk perundingan kerangka kerja baru yang merendahkan sistem pangan lokal berkelanjutan dan produksi skala kecil. G8 saat ini sedang mendiskusikan sebuah “inisiasi peningkatan transparansi kepemilikan dan transaksi lahan” yang akan diluncurkan pada pertemuan G8 Juni 2013 mendatang. Dengan alasan bahwa tuntutan global terhadap pangan dan bahan bakar berkembang sangat cepat dan dalam beberapa puluh tahun kedepan akan terus meningkat secara signifikan, inisiasi G8 tersebut ditujukan untuk mendorong transparansi dalam hal pembebasan lahan oleh investor nasional maupun internasional, dalam rangka mendukung dan meningkatkan apa yang disebut oleh G8 sebagai “penanaman modal produktif di sektor lahan”. Transparansi model ini ini dapat dicapai dengan cara pihak penanam modal membuka secara sukarela informasi-informasi tentang transaksi-transaksi lahan juga oleh

masyarakat, Negara anggota G8 dan negara berkembang terpilih. Inisiasi transparansi ini didukung kuat oleh pemerintah Inggris dan Jerman dan rencana akan diluncurkan pada pertemuan G8 Juni 2013 mendatang. Negara pendukung menyatakan bahwa konsultasi tidak resmi telah dilakukan bersama dengan beberapa Negara, lembaga internasional, pihak swasta dan juga lembaga-lembaga non pemerintah. G8 bermaksud untuk meluncurkan inisiasi ini sebagai inisiasi global pada pertemuan Juni 2012 mendatang, meskipun proses penerapannya baru dilaksanakan di beberapa Negara percontohan. Inisiasi ini muncul pada saat kita menyaksikan gelombang perampasan tanah dan sumber daya alam yang belum pernah terjadi sebelumnnya, untuk dijadikan industri pertanian,

industri tambang, membangun prasana transportasi dan energy, parawisata, REED dan proyek-proyek penyeimbang zat arang (karbon) lainnya. Sementara, dalam beberapa tahun ini terjadi peningkatan temuan fakta-fakta yang luar biasa banyaknya tentang dampak-dampak buruk dari beragam transaksi lahan pada masyarakat lokal, lingkungan hidup yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, meskipun fakta menunjukan banyak Negara dan lembaga internasional terus menyampaikan keperihatin mereka dan pentingnya membentuk aturan-aturan mengenai perampasan lahan namun perampasan lahan dan sumberdaya alam terus berlanjut. Setiap hari, masyarakat lokal kehilangan akses akan tanah dan sumber air, tergusur dari rumah dan wilayah mereka, dan bersambung ke halaman 12

Volume 1I Number 2

| 11

dari halaman 11

ditarik ke dalam ‘rantai-nilai’ sebagai pekerja tidak tetap diperkebunan atau masuk kedalam sistem ekologi monokultur yang berbahaya bekerja sebagai petani kontrak dengan syarat-syarat yang tidak adil dan menghadapi kerawanan pangan, mata pencarian dan jasmaniah. Lahan yang diambil oleh para investor biasanya lahan yang masih subur dan produktif, penopang kehidupan komunitas dan seluruh penduduk yang kesehariannya mengolah pangan dan hasil produksi lain, lahan yang menyediakan pekerjaan bermartabat dan memberikan kontribusi bermanfaat kedalam ekonomi lokal dan nasional. Liberalisasi pasar pertanian tidak mampu menurunkan jumlah kelaparan atau kemiskinan; sebaliknya, jumlah masyarakat kelaparan didunia terus bertambah dan yang memberi makan lebih dari 70% penduduk dunia itu adalah penghasil pangan ukuran kecil (khususnya perempuan). Namun, ketimbang mengambil ukuran-ukuran yang kuat dan efektif untuk menahan gejala ini anggota G8 terus mendiskusikan inisiasiinisiasi yang tidak memadai, beralih dari masalah yang sebenarnya terjadi dilapangan, menghabiskan waktu dan sumber daya sedangkan yang sangat diperlukan saat ini adalah tindakan cepat dan efektif untuk menghentikan kasus perampasan tanah, mengamankan dan mengembalikan hak asasi masyarakat lokal akan sumber daya alam mereka.

Kami secara tegas menolak dan mengecam usulan G8 tentang inisiasi transparansi tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut: s Transparansi – dan

inisiasi G8 – tidak akan menghentikan praktekpraktek perampasan lahan dan sumber daya alam

12 |

Membentuk transparansi sebagai agenda utama untuk menyelesaikan masalah perampasan tanah tidak akan menghentikan masalah tersebut. Membentuk transparansi sebagai kondisi utama untuk menyetujui proses pembebasan lahan beresiko membahayakan kelangsungan hidup masyarakat pedesaan dunia dan sistem produksi pangan pedesaan yang masih tersisa. Banyak kasus perampasan tanah yang mana transparansi berujung pada perampasan tanah yang “transparan”. Salah satu kasus yang menjadi peringatan bagi kita adalah Kamboja: salah satu Negara paling terkena dampak dari kasus perampasan lahan dan kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Lebih dari 2 juta hektar lahan berubah menjadi lahan produksi industri pertanian. Pada saat yang sama pemerintah Kamboja mempunyai situs umum yang mengenai peralihan fungsi lahan tersebut menjadikan kasus perampasan tanah terlihat jelas dibandingkan dengan negara lain tetapi tidak mengurangi dampak buruk yang dialami oleh masyarakat lokal. Tranparansi bisa beresiko memberikan andil untuk mengakomodasi aksi perampasan tanah, khususnya ketika hal tersebut acuh terhadap ketidakseimbangan kekuasaan antara investor, pemerintah dan komunitas lokal yang mana banyak dari mereka adalah masyarakat desa yang miskin. Komunitas yang terkena dampak dari kasus perampasan tanah hanya bisa menuntut hak-hak mereka – termasuk hak untuk menolak transaksi lahan – ketika mereka mendapat informasi yang cukup tentang perjanjianperjanjian tersebut jauh sebelum penandatanganan surat kesepakatan dan kpada saat tuntutan terhadap lahan mereka dihormati dan dikenali secara hukum. Bahkan, ketika surat pernjanjian telah ditandatangani, komunitas harus dipastikan haknya untuk meninjau kembali dan


menegosiasi ulang kesepakatan, karena seluruh dampak negatif cenderung tidak jelas terlihat pada saat negosisai berlangsung. Panduan CFS tentang Pengelolaan Kepemilikan Lahan, Perikanan dan Hutan secara jelas menetapkan kebutuhkan akan konsultasi dan partisipasi penuh dari seluruh pihak yang akan terkena dampak oleh keputusan tersebut, sebelum keputusan-keputusan tersebut diambil dan peropereasi, bebas, efektif, parsitifatif diinformasikan terhadap individu dan diproses pengambilan keputusan yang mana akan berdampak pada hak kepemilikan mereka (par. 3B6). Prinsip Persetujuan, Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan harus memasukan hak-hak anggota komunitas untuk memegang persetujuan jika proses penanaman modal tersebut tidak memenuhi kepentingan mereka. Transparansi memang penting, namun hal tersebut bukan tujuan utama tetapi sebagai langkahlangkah pra kondisi untuk proses pertanggungjawaban dan digunakan untuk mendukung tujuan yang lebih besar yaitu demokratisasi pengambilan keputusan. Hanya jika kaitkan dengan kuat pada kerangka kerja keadilan social dan hak asasi manusia yang wajib, transparansi dapat melayani sebagai jangkar untuk mengamani klaim kepemilikan dan hak asasi, dan memastikan sisi positif dari pembangunan yang berdampak kepada masyarakat. Transparansi tidak bisa sendiri menentukan hubungan dan kelayakan dari trasnsaksi terhadap lahan, atau menilai berbagai macam dampak lingkungan, social, budaya dan ekonomi dari transaksitransaksi tersebut pada tingkatan lokal dan nasional. Bukti-bukti yang ada saat ini menunjukan bahwa perjanjian-perjanian skala besar ini sangat berbahaya terhadap masyarakat lokal, lingkungan hidup dan ekonomi. Sebesar apapun transparansi yang akan diimplemaentasi tidak akan merubah transaksi-transaksi ini menjadi baik.

Transparansi model G8 akan terus memfasilitasi dan menambah besar kemungkinan terjadinya perampasan tanah dengan membantu investor untuk lebih berjaga-jaga terhadap tuntutan-tuntutan dan kasus yang berhubungan dengan tuntutan hukum, menjaga reputasi mereka untuk membangun pasar lahan global dan pasar hunian.

s G8 tidak mempunyai

legitimasi demokratik untuk membuat keputusan berkenaan dengan lahan, pangan dan nutrisi

Dengan meluncurkan usulan inisiasi transparasi ini, G8 ingin membangun sebuah pondasi dengan kekuatan pembuat keputusan, atau setidaknya secara signifikan dapat mempengaruhi inisiasi global terhadap lahan, pangan dan nutrisi. Namun G8 tidak mempunyai hak kuasa demokratikuntuk membuat keputusan tersebut. Badan yang yang sah, demokratikdan ditugaskan bersama mengelola isu tersebut adalah Komite Ketahanan Pangan Sedunia, yang mana seluruh Negara anggota G8 juga anggota CFS. Selain itu, Lebih lanjut, inisiasi tranparansi ini didukung oleh pemerintah yang banyak terjadi kasus perampas tanah yang mana telah diketahui oleh G8. Usulan dari inisiasi ini mempunyai masalah isi dan keabsahan yang sama dari Prinsip investasi pertanian bertanggung jawab yang menghormati hak asasi, sumber penghidupan dan sumber daya (PRAI) yang mana secara ceroboh dipresentasikan sebagai tanggapan terhadap perampasan tanah oleh Bank Dunia, IFAD, UNCTAD and FAO, dan didukung oleh banyak Negara anggota G8. Dikarenakan keberatan yang cukup berasalan oleh banyak Negara, masyarakat sipil PRAI tidak diadopsi kedalam CFS 2012.

s Inisiasi G8 mengenai

transparansi telah melanggar dan merendahkan Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS)

CFS adalah badan pelaksana yang paling demokratik dan sah dalam hal nutrisi dan ketahanan pangan. Inisiasi yang diusulkan oleh G8 merendahkan CFS karena tidak mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibentuk. Khususnya Pedoman dalam pelaksanaan Kepemilikan Lahan, Perikanan dan Hutan. Pedoman Kepemilikan ini secara bulat didukung oleh CFS pada pertemuan Mei 2012, setelah menjalani proses menyusunan dan konsultasi terbuka yang selama 3 tahun lebih. Alat dalam tata laksana sumber daya alam yang berdasar pada hak asasi manusia dan The instrument on the governance of natural resources anchored in human rights dan berangkat pada prinsipprinsip dan rekomendasi yang jelas tentang bagaimana meningkatkan pelaksanaan akan kepemilikan dengan bertujuan secara menyeluruh pada hak akan pangan, yang secara khusus fokus pada masyarakat yang rentan dan terpinggirkan. Gerakan sosial, organisasi masyarakat (CSOs) dan para akademik secara aktif ikut serta dalam proses konsultasi dan negosiasi yang mengarah pada pengesahan Pedoman Kepemilikan Mei 2012 dan membawa dan menyambut dukungan mereka namun pada saat yang bersamaan mengetahui bahwa pedoman tersebut tidak memenuhi seluruh aspek yang mana menjadi kunci utama dari penghasil mata pencarian skala kecil yang menghasilkan pangan yang dipakai oleh sebagian besar penduduk dunia. Gerakan sosial dan organisasi masyarakat berjanji untuk bekerja sama dengan Negara dan lebaga internasional seperti FAO untuk menggunakan pedoman kepemilikan, perikanan dan hutan untuk pengasil pangan skala kecil. Dengan mendukung Pedoman Kepemilikan Negara telah berkomitmen terhadap diri sendiri dalam proses penerapan sesuai dengan kewajiban yang ada dibawah hukum internasional hak asasi manusia. Namun saat ini, Negara telah gagal untuk melaksanakan komitmen mereka untuk menerapkan Pedoman Kepemilikan tersebut secara

menyeluruh. Seperti Aliansi Baru G8 untuk Ketahanan Pangan dan Nutrisi di Afrika, inisiasi yang diusulkan hanya janji-janji di bibir saja kepada Pedoman Kepemilikan padahal dalah menafsirkan pedoman tersebut untuk melayani kepentingan investor dengan cara memfasilitasi perampasan lahan dan sumber daya alam. Bukannya mendukung upaya bersama dan yang masuk akal untuk menerapkan Pedoman Kepemilikan menurut tujuan yang sudah ditetapkan, G8 mencoba untuk membentuk struktur baru. Dengan memulai diskusi inisiasi transparansi, G8 membuka kembali diskusi-dikusi yang sudah selesai dan mengarah pada formulasi Pedoman Kepemilikan, daripada mematuhi keputusan dan menerapkannya yang sejalan dengan sasaran mereka. Dengan alasan-alasan ini, kami dengan tegas menolak dan mengecam inisiasi yang diusulkan mengenai transparansi dan akan terus menentang hal ini juga seluruh upaya untuk membangun kembali pasar uang akan pengelolaan sumber daya alam, pangan dan nutrisi.

Maka dari kami menyerukan kepada seluruh anggota G8 untuk: s Meninggalkan semua bentuk

rancangan inisiasi yang diusulkan.

s Mematuhi komitmen-komitmen

yang muncul dari Pedoman Kepemilikan CFS dengan: s Menerapkan Pedoman Kepemilikan tersebut sesuai kewajiban dibawah hukum hak asasi internasional. s Mendukung pembentukan facilitas keuangan FAO, untuk memastikan perpaduan dalam penerapan Pedoman Kepemilikan tersebut. Fasilitas ini harus berfungsi sebagai keuangan abadi dan ditujukan sesuai dengan prinsip-prinsip Pedoman Kepemilikan dan memastikan partisipasi penuh, tidak diskriminatif, transparan dan bertanggung jawab untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Volume 1I Number 2

| 13

s

s Menghormati kebutuhan akan diskusi nasional terbuka dalam rencana kerja pelaku, sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Kepemilikan, dengan partisipasi dari masyarakat yang terkena dampaknya, tentang bagaimana memperbaiki pelaksanaan proses kepemilikan, menggunakan Pedoman Kepemilikan sebagai acuan, daripada memaksakan pelaksaan inisiasi yang kurang akan segala jenis keabsahan kerakyatandan didorong kepentingan uang dan pasar. s Mendukung mekanisme pemantauan yang akan ditetapkan oleh CFS untuk memonitor penerapan dari Panduan Kepemilikan dan pelaksaaan proses kepemilikan daripada mencipatakan struktur baru. Mendorong pertanggungjawaban yang berlaku dengan cara mengatur para investor dan perusahaan yang berada di wilayah Negara-negara G8 untuk membuka keterlibatan mereka dalam kasus perampasan tanah dan sumber daya alam dan secara hukum membawa mereka untuk mempertanggungjawabkan pelangggaran-pelanggaran terhadap hak kepemilikan dan hak asasi manusia. Ini harus mencangkup, antara lain, pengenalan akan: mekanisme pangaduan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh investor; mekanisme pemantauan di kedutaan mereka untuk memantau aktifitas para investor; dan; pelaporan wajib investor swasta maupun Negara dalam aktifitas mereka yang berdampak pada hak asasi manusia secara luas. Lebih jauh, meminta pelaporan dari Negara penerima invetasi mengenai data-data investor yang terikat normanorma, undang-undang lokal/ nasional dan menghormati hak asasi manusia di Negara tuan rumah (penerima); membentuk

14 |

s

hukum nasional di Negaranegara anggota G8 yang dapat digunakan untuk menengani kasus pelanggaran hak asasi manusia di luar wilayah kekuasaan mereka dan untuk mengakui korban yang berasal dari Negara lain agar dapat berdiri dihadapan pengadilan nasional; memberikan sangsi dan menghukum pelaku, contohnya, dengan tidak memasukan mereka dari daftar pengadaan Negara dan membatasi jangkauan bisnis mereka. Menghentikan penerapan kerangka kerja Aliansi Baru G8 untuk Keamanan Pangan dan Gizi di Afrika, termasuk juga menghentikan perundingan kerangka kerja baru yang mana telah merendahkan sistem pangan lokal dan produksi sekala kecil.

Penutup, kami mencatat bahwa gerakan petani, nelayan, keagamaan, masyarakat adat dan aliansi buruh untuk hak asasi manusia, organisasi pembangunan dan peneliti sedang meningkatkan perlawanan mereka terhadap segala bentuk perampasan lahan dan sumber daya alam. Perjuangan yang akan terus bertumbuh di seluruh benua untuk kepentingan manusia dan planet Bumi. 15 Mei 2013

s International Indian Treaty Council – IITC

s La Via Campesina s Plateforme Sous-Régionale s

s s s s s

des Organisations Paysannes d’Afrique Centrale – PROPAC Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest – ROPPA World Alliance of Mobile Indigenous Peoples – WAMIP World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers – WFF World Forum of Fisher Peoples – WFFP Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica – AIAB Anywaa Survival Organisation – ASO


s Arab Group for the Protection of Nature

s Biofuelswatch s Centre for Sustainable s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

Development and Environment – CENESTA Centro Internazionale Crocevia Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale – CIPSI Ecologistas en Acción Family Farm Defenders FIAN International Focsiv Volontari nel Mondo Focus on the Global South Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica – FIRAB Food First, Institute for Food and Development Policy Food Sovereignty Network South Asia Friends of the Earth International EcoNexus GRAIN Grassroots International Institute for Motivating SelfEmployment – IMSE International Collective in Support of Fishworkers – ICSF International Federation of Rural Adult Catholic Movements – FIMARC Italian Food Sovereignty Committee Kenya Debt Relief Network – KENDREN La Gabbianella Coordinamento per il Sostegno a distanza onlus Marag Movimento dei Consumatori Movimiento Agroecológico Latinoamericano – MAELA Pesticide Action Network Asia and the Pacific – PAN AP Re:Common Slow Food Solidarité Terra Nuova The Land magazine Transnational Institute – TNI US Food Sovereignty Alliance Why Hunger World Family UK

1 See http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile.html.

Untuk Merebut Kembali Masa Depan, Kita Harus Mengubah Masa Kini Usulan Kami untuk Perubahan Sistem, Bukan Perubahan Iklim Kapitalisme telah mengeksploitasi dan menghancurkan alam dan bumi melebihi batas, sehingga sistem ini telah mempercepat perubahan yang mendasar dan berbahaya bagi iklim kita. Saat ini, perubahan cuaca berlangsung semakin parah dengan berbagai efek turunannya–ditandai dengan kekeringan, hilangnya unsur hara tanah, banjir, badai, topan, kebakaran hutan dan mencairnya es kutub–yang menunjukkan bahwa planet ini sedang panas terbakar. Perubahan ekstrem ini memberikan dampak langsung pada kehidupan, antara lain menimbulkan korban jiwa, hilangnya mata pencaharian, ladang, tanaman dan tempat tinggal. Kesemua ini berakibar pada terjadinya migrasi, terutama perpindahan terpaksa dan pengungsian akibat perubahan iklim dan bencana alam dalam skala besar: fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemanusiaan dan alam sekarang berada di tubir jurang. Kita dapat berdiam diri saja dan melanjutkan hidup menuju masa depan dengan konsekuensi kehancuran yang terlalu mengerikan untuk dibayangkan—atau kita dapat mengambil tindakan dan merebut kembali masa depan yang kita idamkan. Kita tidak akan berdiam diri. Kita tidak akan membiarkan kapitalisme membakar kita semua. Kita akan bertindak dan mengatasi akar penyebab perubahan iklim ini, yakni dengan mengubah sistem kapitalisme yang menghancurkan manusia dan bumi. Inilah saatnya untuk bertindak, tidak hanya bicara. Kita harus memelihara, mendukung, memperkuat dan meningkatkan skala pengorganisasian akar-rumput di semua tempat, terutama di garis depan medan pertempuran: tempat di mana permasalahan dan risiko terbesar berada. Perubahan sistem yang kami maksudkan adalah: s Membiarkan lebih dari dua pertiga cadangan bahan bakar fosil di bawah tanah, serta di bawah dasar laut demi mencegah bencana perubahan iklim. s Melarang segala eksplorasi baru dan eksploitasi minyak bumi, pasir tar, serpih minyak, batu bara, uranium, dan gas alam. s Mendukung transisi yang adil bagi pekerja dan masyarakat dari ekonomi yang terlalu bergantung pada energi menjadi ekonomi lokal yang tangguh berdasarkan keadilan sosial, ekonomi dan lingkungan.

s Terjadinya desentralisasi generasi dan kepemilikan energi di bawah kendali masyarakat lokal dengan menggunakan sumber energi terbarukan. Melakukan investasi pada infrastruktur energi lokal berbasis masyarakat dan berskala kecil. s Menghentikan pembangunan infrastruktur besar yang sia-sia, tidak menguntungkan penduduk serta menyumbang gas rumah kaca dalam jumlah besar, misalnya bendungan raksasa, jalan tol, proyek-proyek energi terpusat skala besar, serta bandarabandara skala raksasa. s Mengakhiri dominasi industri produksi pangan berbasis ekspor (termasuk di sektor peternakan), dan mendukung pertanian skala kecil yang terpadu dan ramah lingkungan serta sistem yang menjamin kedaulatan pangan, berbasis tanaman lokal, memenuhi kebutuhan gizi dan budaya masyarakat lokal. Langkah-langkah ini akan membantu untuk mendinginkan kembali planet kita. s Penggunaan pendekatan zerowaste (tanpa limbah) dengan cara mendukung daur ulang yang menyeluruh serta program pengomposan; proses yang tidak menggunakan pembakaran sampah yang malah menghasilkan gas rumah kaca – termasuk juga tidak menggunakan generasi terbaru mesin pembakaran sampah (incinerator) – dan tempat pembuangan sampah akhir. s Menghentikan perampasan tanah dan menghormati hak-hak petani kecil, petani tunakisma dan perempuan. Akui hak-hak kolektif masyarakat hukum adat sejalan dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, termasuk hak mereka atas tanah dan wilayah mereka. s Mengembangkan strategi ekonomi yang menciptakan jenis-jenis baru ‘pekerjaan iklim’, yakni pekerjaan dengan gaji layak yang langsung berkontribusi terhadap pengurangan karbon, terutama pada sektor-sektor seperti energi terbarukan, pertanian, transportasi umum dan retrofit bangunan. s Mengembalikan kendali sumbersumber publik demi membiayai proyek-proyek untuk masyarakat luas dan alam seperti kesehatan, pendidikan, makanan, penyediaan lapangan pekerjaan, perumahan, pemulihan penampungan air, konservasi dan restorasi hutan dan ekosistem lainnya serta menghentikan subsidi untuk industri kotor, agribisnis, juga industri militer.

s Membangun infrastruktur transportasi umum yang bersih dan adaptif terhadap sumber energi lokal non-BBM untuk menggantikan penggunaan mobilmobil di jalan raya, dan menjadikan infrastruktur transportasi umum tersebut bisa dan mudah diakses, serta terjangkau untuk semua orang. s Mengutamakan produksi lokal dan konsumsi barang tahan lama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta untuk mengurangi pengangkutan barang-barang yang terlalu jauh. s Menghentikan dan membalikkan perdagangan bebas yang dikendalikan oleh korporasi dan perjanjian investasi yang menempatkan laba di atas segala-galanya; perdagangan yang menghancurkan buruh, alam, juga kapasitas bangsa-bangsa untuk menentukan kebijakan mereka sendiri. s Mengentikan penguasaan korporasi terhadap ekonomi dan sumber daya alam, yang malah digunakan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional. s Menghentikan industri perang dan infrastruktur militer dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan oleh perang, serta mengalihkan anggaran perang untuk mendukung perdamaian sejati. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mencapai penyediaan lapangan pekerjaan untuk semua yang lebih komprehensif. Membangun perubahan sistemik akan menyediakan lebih banyak pekerjaan yang lebih berkualitas dibandingkan yang disediakan oleh sistem kapitalisme. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat membangun ekonomi yang melayani rakyat, bukan melayani kaum pemodal belaka. Kita akan menghentikan perusakan tak berujung atas tanah bumi, udara, dan air, demi melestarikan kesehatan manusia dan siklus kehidupan alam. Kita bisa menghindari migrasi paksa serta jutaan jiwa yang harus mengungsi karena perubahan iklim. Demi perubahan sistem, dominasi global perusahaan transnasional dan bank-bank harus diakhiri. Masyarakat yang bisa menjamin keadilan ekonomi, sosial dan lingkungan adalah masyarakat yang punya kendali demokratis atas sumber daya alam yang berdasarkan hak kaum pekerja (termasuk pekerja migran), masyarakat adat, perempuan, serta menghormati kedaulatan rakyat. Hanya masyarakat yang memiliki kontrol demokratis atas sumber daya yang didasarkan pada bersambung ke halaman

Volume 1I Number 2

| 15

dari halaman 15 hak-hak pekerja (termasuk pekerja migran), adat dan hak-hak perempuan serta menghormati kedaulatan rakyat, yang akan mampu menjamin keadilan ekonomi, sosial dan lingkungan. Perubahan sistem perlu membebaskan diri dari dari masyarakat patriarkal untuk menjamin hak-hak perempuan dalam semua aspek kehidupan. Feminisme dan ekologi adalah komponen utama dari masyarakat baru yang kita perjuangkan. Kita membutuhkan suatu sistem yang dapat memadukan manusia dan alam secara harmonis, bukan model pertumbuhan tanpa henti yang dipromosikan sistem kapitalis yang bertujuan mencari keuntungan terus-menerus. Ibu Pertiwi dan semua sumber alamnya tidak mampu menopang kebutuhan konsumsi dan produksi masyarakat industri modern saat ini. Kita memerlukan sistem baru yang menjawab kebutuhan rakyat banyak—dan bukan hanya untuk segelintir kalangan. Kita membutuhkan redistribusi kekayaan yang saat ini dikuasai oleh hanya 1% populasi dunia. Dan dengan keterbatasan Ibu Pertiwi, kita juga membutuhkan definisi baru untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh kehidupan di planet ini. Sementara pertentangan di dalam perundingan iklim PBB terus berlanjut, medan pertempuran utama ada di luar meja-meja perundingan. Medan pertempuran ini berakar pada tempattempat di mana terjadi perlawanan terhadap industri bahan bakar fosil, industri agrobisnis, deforestasi, skema perdagangan karbon dan proyek-proyek semacam REDD (Pengurangan Emisi melalui Penebangan Hutan dan Perusakan Hutan) yang menjadi sebab utama perampasan tanah dan air serta penggusuran di seluruh dunia. Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Rusia dan negara-negara industri lainnya, sebagai negara-negara yang tercatat dalam sejarah sebagai yang paling banyak mengeluarkan emisi gas rumah kaca, harus melaksanakan pengurangan terbesar. China, India, Brasil,Afrika Selatan dan negara-negara berkembang lainnya juga harus memiliki target untuk pengurangan emisi berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan (common

but differentiated responsibility). Kita tak bisa sepakat bahwa atas nama hak untuk pembangunan, beberapa proyek yang terbukti tak berkelanjutan dan mengeksploitasi alam secara berlebihan, akhirnya dijalankan di negara-negara berkembang demi keuntungan kaum elit 1%. Perjuangan untuk sebuah sistem baru juga merupakan perjuangan melawan solusi palsu perubahan iklim. Jika kita tak menghentikan solusi-solusi palsu ini, sistem bumi dan dan kesehatan alam semua kehidupan di bumi akan terkena dampak buruk. Dengan ini, kami menolak solusi-solusi palsu berbasis teknologi seperti geo-engineering, genetically modified organisms (GMOs, transgenik), agrofuel, bioenergi industri, biologi sintetik, nanoteknologi, hydraulic fracturation (sering disebut fracking), proyek-proyek nuklir, pembangkit energi berdasarkan pembakaran limbah, dan lain sebagainya. Kami juga menentang berbagai usulan yang menginginkan perluasan komodifikasi, finansialisasi dan privatisasi fungsi-fungsi alam melalui “perekonomianhijau (green economy)” yang memberikan harga pada alam dan menciptakan pasar turunan baru yang hanya akan meningkatkan ketidaksetaraan dan mempercepat kerusakan alam. Kita tak bisa meletakkan masa depan alam dan kemanusiaan di tangan mekanisme spekulasi keuangan seperti perdagangan karbon dan REDD. Kami berseru dan mendesak Uni Eropa untuk membatalkan Skema Perdagangan Emisi mereka. REDD, seperti Mekanisme Pembangunan Bersih (Clead Development Mechanisms), bukan solusi perubahan iklim dan merupakan bentuk baru kolonialisme. Demi membela masyarakat adat, komunitas lokal dan lingkungan, kami menolak REDD+ dan perampasan hutan, lahan pertanian, tanah, hutan bakau, dan lautan di seluruh dunia yang berfungsi sebagai penyerap polusi gas efek rumah kaca. REDD dan potensi perluasannya adalah kontra reformasi agraria—juga merusak dan mengalihkan tugas produksi pangan menjadi proses “pertanian karbon” yang dalam meja perundingan disebut “Pertanian Cerdas Iklim”. Kita harus menghubungkan perjuangan sosial dan lingkungan, menyatukan

masyarakat perkotaan dan pedesaan, dan menggabungkan inisiatif lokal dan global agar kita dapat bersatu padu dalam perjuangan bersama. Kita harus menggunakan berbagai bentuk perlawanan. Kita harus membangun gerakan yang berdasarkan pada kehidupan sehari-hari rakyat yang menjamin demokrasi pada semua lapisan masyarakat. Berbagai usulan telah memiliki elemen kunci untuk membangun sistem alternatif yang baru. Beberapa contoh termasuk “Buen Vivir”, proyek mempertahankan hak-hak rakyat (defending the commons), menghormati wilayah adat dan area pelestarian milik komunitas, hak Ibu Pertiwi – hak (asasi) alam, kedaulatan pangan, kemakmuran tanpa pertumbuhan, deglobalisasi, indeks kebahagiaan, kewajiban dan hak generasi masa depan, Kesepakatan Rakyat Cochabamba dan lain sebagainya. Kita telah lama berharap untuk sebuah dunia yang berbeda—yang mungkin kita wujudkan. Saat ini kita menanamkan harapan tersebut dan mengubahknya menjadi keberanian, kekuatan dan tindakan—bahwa dengan bersama, kita bisa mengubah sistem yang menghancurkan saat ini. Demi masa depan umat manusia, kita harus berjuang mulai saat ini. April 2013 Ditandatangani oleh fasilitator Climate Space (pada World Social Forum, Tunisia 2013) s Alliance of Progressive Labor, Filipina s Alternatives International s ATTAC Perancis s Ecologistas en Acción s Environmental Rights Action, Nigeria s ETC Group s Fairwatch, Italia s Focus on the Global South s Global Campaign to Dismantle Corporate Power and end TNCs’ impunity s Global Forest Coalition s Grassroots Global Justice Alliance s Grupo de Reflexão e Apoio ao Processo do Fórum Social Mundial s Indigenous Environmental Network s La Via Campesina s No-REDD Africa Network s Migrants Rights International s OilWatch International s Polaris Institute s Transnational Institute

Focus on the Global South 4th Floor Wisit Prachuabmoh Building, Chulalongkorn University Phayathai Road, Bangkok, 10330 THAILAND website: www.focusweb.org email: [email protected]

16 |


Sepuluh Tahun Rakyat Melawan WTO dan Perdagangan Bebas. Oleh Joseph Purugganan, Afsar Jafri dan Jacques-Chai Beberapa tonggak bersejarah dalam gerakan melawan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas ditandai tahun ini sebagaimana perjuangan terus berlanjut. Banyak peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan ini melibatkan pengerahan masa yang besar di Asia dipelopori oleh organisasi petani dan nelayan bekerja sama dengan gerakan rakyat lain untuk secara gencar menolak kebijakan investasi dan perdagangan bebas di bidang pertanian, lahan pekerjaan, lingkungan hidup dan hak-hak rakyat. Sebagaimana kami bersiap-siap untuk pertarungan pada Pertemuan Tingkat Menteri WTO ke-9, di Bali, kami mencoba melihat kembali dan bercermin pada peristiwa-peristiwa penting sebelumnya sehingga kami dapat terus memperkuatkan gerakan dan meningkatkan aksi kolektif untuk beberapa bulan kedepan.

Lee Kyung Hae (1947-2003) Tahun ini ditandai oleh perayaan 10 tahun, meninggalnya Lee Kyung Hae, petani dari Korea Selatan yang kehilangan lahan pertanian miliknya di Jangsu, Propinsi Cholla Utara dan keikut-sertaanya pada aksi protes melawan WTO di Cancun, Meksiko tahun 2003. Dengan membawa spanduk bertuliskan “WTO membunuh petani”, ia menusuk dirinya sendiri hingga mati untuk mendramatiskan dampak dari kebijakan WTO terhadap petani. Pengorbanan Lee menguatkan suara petani, nelayan, pekerja diseluruh penjuru dunia yang telah dibuang dan dipinggirkan oleh kebijakan-kebijakan perdagangan bebas. Aksi terakhir Lee telah memberikan pengaruh yang sangat dalam kepada para aktivis di

Lee Kyung Hae, Seorang Martir berjuang melawan WTO

Cancun dan seluruh dunia. “Dikuatkan dengan persatuan akan perasaan duka” sebagaimana dijelaskan berikut ini “para pengunjuk rasa terinspirasi bukan hanya karena kematian beliau tetapi juga karena simbolisasi dari jutaan kematian yang mana ditunjukan oleh tindakannya”1. Saat ini, 10 September diperingati seluruh dunia sebagai Hari Internasional Melawan WTO.

Program Nasional dan Pengerahan Masa Pengerahan masa yang dipimpin oleh La Via Campesina di Cancun 2003, diikuti dengan munculnya berbagai aksi di seluruh Asia. Indonesia, Thailand, Filipina dan India, petani, nelayan, buruh dan kelompok perempuan turun ke jalan untuk mengekspresikan penolakan mereka terhadap kebijakan-kebijakan WTO dan perdagangan bebas.

Banyak dari pengerahan masa dikoordinasi oleh jaringan luas tingkat nasional yang didirikan sebagai mimbarmimbar untuk perjuangan rakyat di segala-bidang. Di Thailand pembelokan negosiasi FTA (Free Trade Agreement – Kesepakatan Perdaganan Bebas) bersama Amerika Serikat, Australia dan Cina mempersatukan berbagai macam organisasi masa, kelompok-kelompok masyarakat dan para akademisi dengan membentuk seruan secara kolektif untuk proses negosiasi perdagangan yang lebih transparan. Pengamat FTA, sebuah koalisi nasional dibentuk pada tahun 2003 untuk memicu oposisi rakyat terhadap FTA. Tetapi, boleh jadi ungkapan yang paling signifikan adalah menunjukan kekuatan gerakan anti FTA di Thailand pada Januari 2006 dengan pengerahan masa bersejarah melawan Thai-US FTA di Chiang Mai.Yang mana digambarkan dalam laporan Pengamat FTA dibawah ini2. “Januari 2006, sekitar 15-20,000 masa mengepung Hotel Sheraton dekat Sungai Ping di profinsi Chiang Mai, tempat dimana negosiasi perundingan ke-6 Kesepakatan Perdaganan Bebas USThailand diadakan. Banyak perbedaan antara posisi yang muncul dalam negosiasi ini diselesaikan pada perundingan sebelumnya, tetapi proses penyelesaian tersebut tidak pada persoalan investasi dan kepemilikan intelektual. Kebanyakan pengunjuk rasa berasal dari barisan orang-orang yang mengidap HIV-AIDS (ODHA) dan kelompok-kelompok petani. Sekitar 50 orang dari mereka, memakai bahan berwarna hitam yang diikatkan pada leher mereka, berenang melintasi sungai yang deras dengan maksud untuk memasuki hotel melalui jalan belakang. Di gerbang depan, pengunjuk rasa mencoba untuk menjatuhkan barikade besi yang tahan oleh kurang lebih 1000 anggota polisi. Jumlah pengunjuk rasa yang melebihi anggota polisi, membuta penghalang tersebut pada akhirnya dapat dipindahkan dan mereka maju menuju pintu gerbang gedung hotel tersebut. Kami mengepung hotel tersebut sepanjang malam dan para negosiator, termasuk Barbara Weisen, pimpinan dari tim negosiator Amerika, menyelinap keluar hotel di tengah malam. Sejauh ini, 18 | Focus on the Global South Newsletter

perundingan tersebut menjadi perundingan FTA terakhir, hingga saat ini”. Sejak saat itu, pengamat FTA menjadi perwakilan untuk menyerukan suarasuara kritis di Thailand untuk melawan ketidak-adilan kesepakatan-kesepakatan ekonomi. Perundingan UE-FTA yang diadakan pada bulan Maret 2013, saat ini menjadi target untuk membakar semangat gerakan yang dilakukan oleh Pengamat FTA. Di garis depan sekarang gerakan masa, mengajak bersama dibawah payung Pengamat FTA, jaringan pasien HIV-AIDS untuk melawan proposal yang akan merusak akses rakyat terhadap kesehatan publik dan juga obatobatan dan gerakan tanpa-alkohol (noalcohol) yang secara tegas menolak liberalisasi minuman beralkohol. Di Filipina, berbagai macam organisasi akar rumput, gerakan rakyat, LSM dan individu bersama-sama dibawah payung Koalisi Hentikan Perundingan Baru (SNR) mencoba mempelopori gerakan nasional untuk menggagalkan perundingan Doha. SNR sebagai koalisi yang dikenal berdiri dan diresmikan sejak 2003 dan selama ini telah memimpin gerakan masa selama satu tahun penuh menekan pemerintah Filipina untuk memasukan ke dalam agenda nasional untuk perundingan Cancun pada tiga poin penting: oposisi tehadap perundingan baru negosiasi perdagangan WTO, oposisi terhadap liberalisasi perdagangan WTO dan persoalanpersoalan perdagangan lainnya dan oposisi terhadap “persoalan-persoalan baru” tentang investasi, kebijakan persaingan, pengadaan pemerintah dan fasilitasi perdagangan kedalam agenda WTO. SNR memimpin gerakan nasional, dengan aksi dan pengerahan masa di Luzon, Visayas dan Mindanau. Gerakan yang dilakukan selama setahun, dengan terlibat dalam debat umum pada pertemuanpertemuan resmi pemerintah Filipina, di aula Kongres dan di jalan-jalan utama di Manila, Cebu, Davao dan kota-kota besar didalam negeri. Seruan rakyat melawan WTO dan Perundingan Doha mencapai puncaknya di sejumlah aksi pada September 2003 menuju pertemuan

tingkat menteri di Cancun. Aksi Cancun di tingkat nasional menampilkan 2000 rakyat Luzon –yang tangguh – dalam iring-iringan kendaraan yang dipimpin oleh petani dan nelayan, buruh, pelajar yang berbaris menuju Istana Malacanan. Di India, sejak 17 tahun yang lalu, pengerahan-pengerahan masa dibentuk untuk melawan WTO, namun salah satu gerakan yang paling signifikan adalah Gerakan Rakyat India Melawan WTO (IPCAWTO) yang dibentuk pada tahun 2001, sesaat sebelum Perundingan Tingkat Mentri Doha. Mengorganisir unjuk rasa dan protes bertempat di lapangan Purana Qila, Delhi, anggota IPCAWTO yang berasal dari partaipartai politik kiri dan partai Samajwadi kecuali empat mantan Perdana Menteri Mr.V. P. Singh, Mr. Chandrasekhar, Mr. IK Gujral dan Mr. Deve Gowda, bergabung dalam pengerahan masa dan memimpin gerakan melawan posisi pemerintahan India pada negosiasi di WTO. Gerakan ini membuahkan hasil positif di perundingan Doha di mana India dalam kesepakatan menegaskan penolakannya (baca; veto) terhadap paksaan Uni Eropa untuk memulai negosiasi pada persoalanpersoalan Singapura (perdagangan dan investasi, transparansi pelaksanaan pengadaan pemerintah dan fasilitasi perdangan). Focus on the Global South juga bagian dari IPCAWTO. Peristiwa penting dalam gerakan melawan kesepakatan-kesepakatan perdagangan pada saat pembentukan Forum India melawan FTA, September 2008, beberapa perwakilan dari serikatserikat dagang, gerakan rakyat dan organisasi rakyat bersatu untuk mengerti persoalan-persoalan penting yang melibatkan EU India FTA, memutuskan pembentukan koalisi untuk bekerja sama melawan dampak-dampak negatif dari perundingan tersebut yang dialami oleh rakyat India. Koalisi ini, yang mana Focus India menjadi anggota dari awal, mengorganisir konsultasi dan pengerahan masa pertama melawan FTA periode 31 Agustus – 1 September 2009 di New Delhi, untuk mendiskusikan dampak dari hubungan bilateral dan regional Pemerintah India (GoI) FTA yang sedang dinegosiasikan oleh Negaranegara maju dan juga berkembang.

dipimpin oleh petani, nelayan, pekerja migran dari seluruh wilayah Asia. Pembubaran paksa dengan cara kekerasan dilakukan oleh polisi menggunakan gas airmata dan pentungan berakhir dengan ratusan aktivis ditangkap dan dipenjarakan.

Para nelayan memimpin protes bantaran sungai di Danau Jenewa

Mereka juga bergabung dalam pengerahan masa menolak pertemuan terbatas tingkat menteri WTO di New Delhi yang diselenggarakan oleh India untuk menghidupkan kembali negosiasi WTO.

terhadap FTA, khususnya salah satu perjanjian yang ditanda-tangani oleh Uni Eropa dan Negara-negara Maju.

Pengerahan masa yang penting lainnya, adalah melawan perdagangan bebas yang berlangsung pada 3 September 2009 sesaat sebelum perundingan terbatas tingkat menteri di Delhi. Pengerahan masa ini juga diikuti oleh IPCAWTO, seluruh partai kiri, petani dan serikat dagang kiri dan organisasi petani berdikari lainnya yang tidak tergabung dalam Forum India Melawan FTA. Dengan berharap untuk ditangkap, lebih dari 51,000 petani dari serikat Bhartiya Kissan (BKU bersama La Via Campesina di India) dan kelompok-kelompok lain berkumpul di depan gedung Parlemen untuk melawan tindakan Pemerintah India yang tidak perlu mendorong untuk menghidupkan kembali negosiasi WTO dan juga menolak perundingan terbatas tingkat menteri WTO di Delhi, untuk memberikan sinyal kepada komunitas di seluruh dunia bahwa “ Kebuntuan Doha sudah dihancurkan”. Mereka juga kesal terhadap perubahan signifikan akan posisi India terhadap WTO kendati adanya perbedaan yang sangat mendasar sampai Desember 2008 terhadap persoalanpersoalan yang harus dilakukan dibidang agrikultur. Dalam pengerahan masa ini, petani India. untuk pertama kalinya, mengekspresikan oposisi secara terbuka

Setahun setelah jatuhnya perundingan dagang Doha di Cancun, dengan cepat WTO kembali pulih dan menyusun “Paket Juli” yang saat ini dikenal dan berperan penting dalam memastikan perundingan Konferensi Tingkat Menteri ke-6 di Hongkong bulan Desember 2006 agar dapat menghasilkan kesepakatan akhir.

Pertarungan di Hongkong (2005)

Bertekad untuk mempertahankan kemenangan yang telah dicapai di Cancun, gerakan rakyat di wilayah Asia, termasuk buruh, melakukan pengerahan masa yang besar di Hongkong. Selama satu minggu, perlawanan rakyat, mengambil bagian dalam berbagai aktivitas di “kamp rakyat”, diskusi-diskusi yang penuh semangat mengenai perdagangan dan berdiskusi tentang pilihan lain selain WTO, konser musik dan program-program budaya diadakan, dan juga melakukan aksi-aksi unjuk rasa di jalan-jalan utama Hongkong. Wilayah Metropolitan Wan Chai menjadi panggung terbuka dan demonstrasi bersejarah pada 17 Desember 2005 di mana ribuan polisi dalam seragam dan perlengkapan anti-kerusuhan (anti-riot) bentrok dengan para aktivis yang

Sebelumnya, aksi-aksi serupa diadakan yang dipimpin oleh para nelayan yang berasal dari Filipina dan Indonesia di perairan Pelabuhan Victoria. Untuk mencapai puncak dari gerakan ini, Seruan Nelayan, Petualangan Nelayan berkampanye, nelayan yang berasal dari Jaringan Nelayan Asia Tenggara untuk Keadilan (SEAFISH) selama satu tahun berlayar memakai dua kapal besar dan mengibarkan spanduk dan bendera berwarna-warni dengan tulisan-tulisan “pertahankan lahan perikanan kita”, “lindungi mata pencarian kita” dan “Tidak pada Perjanjian!” sebagaimana aksi ini belum pernah dilakukan sebagai protes melawan WTO. Parade lingkungan sungai dan gerakan masa para nelayan bertujuan untuk menyoroti bukan hanya dampakdampak buruk dari perdagangan bebas di bidang perikanan di Asia Tenggara tetapi juga tentang situasi menyedihkan akan pengabaian dan peminggiran yang dihadapi oleh nelayan kecil disekitar wilayah tersebut, yang mana kepentingan mereka dalam perundingan tersebut ditenggelamkan untuk mendukung kepentingan komersial dan korporasi.

Jenewa 2006 Meskipun banyak aksi-aksi protes yang ada, Perundingan Tingkat Menteri di Hongkong akhirnya menghasilkan deklarasi tingkat Menteri yang memastikan kelanjutan perundingan setelah Hongkong. Pada musim panas 2006, Rapat Dewan WTO dilaksanakan di Jenewa menolak latar belakang mengenai debat-debat yang terus terjadi dalam perundingan diantara Negara-negara anggota yang sebagian besar seputar dikarenakan kerasnya pendirian dari pemegang utama kekuasaan sistem perdagangan, yaitu Amerika dan Uni Eropa, ditambah dengan aksi protes yang terus berlanjut di luar. Buntunya perundingan tersebut akhirnya menyebabkan pengumuman akan gugurnya perundingan Doha. Volume II Number 2 | 19

Berikut ini penjelasan mengenai aksi protes oleh Carlos Merentes dari La Via Campesina: “Pada hari Jum’at, 28 Juli 2006, La Via Campesina dan organisasi rakyat lainnya berbaris dan bergerak dari Wilson Palace kearah WTO, untuk menemani Parade Kawasan Sungai (Fluvial) yang diadakan oleh para nelayan di Danau Jenewa untuk merayakan kejatuhan WTO. Para nelayan yang berasal dari Filipina menurunkan empat perahu tradisional yang didekorasi dengan panji-panji besar melawan WTO, dan berlayar ke arah pelabuhan kecil di belakang kantor pusat WTO. Serombongan kapal pesiar kecil milik pendukung lokal dan organisasi rakyat lainnya. Ditemani oleh kapal-kapal nelayan lain, para pengunjuk rasa mengikuti mereka menuju titik aksi tersebut dengan berjalan sepanjang tepi danau. Di depan pengunjuk rasa, sebuah traktor yang dikendarai oleh petani berasal dari Swis membawa patung kepala Pascal Lamy yang babak-belur. Di belakang traktor tersebut diikuti oleh Liga Petani Korea membawa peti mati sebagai simbol kematian WTO. Dan mereka diikuti oleh sejumlah besar perwakilan dari La Via Campesina dari 12 negara, anggota gerakan rakyat seperti Friends Of the Earth International, Our World is Not for Sale, Focus on the Global South, Koalisi Jenewa Melawan WTO dan juga petanipetani dan para aktivis lokal. Para nelayan turun dari perahu mereka dan bergabung bersama seluruh pengunjuk rasa lain berjalan menuju WTO.

Barisan pengunjuk rasa berhenti di seberang kantor WTO. Polisi tidak mengijinkan masa untuk terus maju mendekati jalan masuk utama untuk menyerahkan peti mati tersebut. Unjuk rasa yang gembira dan berwarna-warni diadakan ditempat itu dimana Henry Saragih dari La Via Campesina berseru kepada para demonstran “Perundingan Doha telah mati, hidup kemandirian pangan!” Walden Belo dari Focus on the Global South mendorong masa “WTO telah sekarat, ayo kubur parasit ini!” Hari ini adalah hari perayaan untuk gerakan rakyat internasional menolak WTO, perdagangan bebas dan neo-liberalisme pada umumnya3.

Terus Bergerak (2009sekarang) Penolakan terhadap persetujuanpersetujuan WTO dan Perdagangan bebas terus berlanjut dalam bentuk protesprotes dan pengerahan masa ditingkat wilayah sampai nasional dan dunia. Jaringan-jaringan baru dan mimbarmimbar gerakan baru telah muncul dan berjalan bersama dengan yang sudah ada, dan terus memberikan tempat untuk mengkonsolidasi penolakan rakyat terhadap perdagangan bebas. Informasiinformasi ini dikuatkan oleh partisipasi aktif dari anggota-anggota baru untuk mengangkat gada dari gerakan rakyat melawan kesepakatan-kesepakatan dan kebijakan ekonomi. Kelompok seperti jaringan pasien – mengadvokasi akses terhadap obat-obatan, organisasi hak asasi

manusia yang mendorong hak-hak ekonomi, sosial budaya dan banyak jenis organisasi lain yang menolak ketidakadilan dari kebijakan investasi yang melanggengkan kekuasaan korporasi, bersatu saling bergandengan tangan dengan kelompok jaringan dan gerakan rakyat anti-FTA untuk menekan agenda perdagangan bebas dan investasi dan juga untuk memajukan bangunan alternatif akan ide-ide keadilan ekonomi dan kemandirian pangan.

Bali (2013): Saatnya untuk persatuan. Pada Desember 2013, Pertemuan Tingkat Menteri WTO ke-9 yang akan diadakan di Bali, gerakan-gerakan rakyat sekali lagi akan berkumpul untuk mengekspresikan oposisi-oposisi rakyat terhadap WTO dan perdagangan bebas. Pengerahan masa di Bali diharapkan akan mengumpulkan kembali para mantan-mantan aktivis yang pernah berjuang menolak WTO di tahuntahun sebelumnya. Seperti protes-protes sebelumnya petani dan nelayan akan maju di barisan paling depan untuk memimpin pengerahan masa di Bali, diikuti oleh barisan panjang pekerja, buruh migran, pemuda, kelompok perempuan, aktivis keadilan iklim, aktivis HIV-AIDS dan pekerja kesehatan, aktivis anti-TNC, pembela HAM dan seluruh kelompok yang bekerja untuk menciptakan sebuah sistem alternatif melawan Kapitalisme.

1"h$p://www.daysofdissent.org.uk/

cancun.htm 2"h$p://www.bilaterals.org/spip.php?

ar>cle15240 3"h$p://viacampesina.org/en/index.php/

ac>onsEandEeventsEmainmenuE26/10EyearsE ofEwtoEisEenoughEmainmenuE35/181EtheEfallE ofEtheEwto

Ribuan pengunjuk rasa maju melawan WTO di Filipina 20 | Focus on the Global South Newsletter

FOCUS GLOBAL SOUTH NEWSLETTER Volume I1 Number 2 s MAY 2013

Recommend Documents