BUPATI BATANG PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR L/fl 48 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TA TA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BATANG BUPATI BATANG, Menimbang
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24), maka Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Peraturan Bupati Batang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Batang perlu dilakukan penyesuaian dan diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupatcn Batang; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
2
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 6. Peraturan Pembinaan (Lembaran Tambahan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah KabupatenIKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E No.: 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 3 Seri :D No. : 2 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24);
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BATANG.
3
BABl KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : I. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Batang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan da Koperasi Kabupaten Batang. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis OperasionallPenunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang. 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan: 1. Seksi Aneka Industri; 2. Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Produksi Industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 3. Seksi Jaringan Industri Kecil, Menengah dan Usaha Mikro Kecil Menegah. d. Bidang Koperasi, membawahkan : I. Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi; 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas; 3. Seksi Kemitraan, Pembiayaan dan Simpan Pinjam. e. Bidang Perdagangan, membawahkan: I. Seksi Ekspor Impor dan PemasaranlPromosi; 2. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan; 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi; f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan: 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; 2. Seksi Sarana dan Prasarana; 3. Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Retribusi Pasar;
4
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok labatan Fungsional. BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal3 (l)
Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan dan kopcrasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; b. penyusunan rencana teknis di bidang perindustrian, perdagangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; c. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan disesuaikan dengan perkembangan wilayah; d. pelaksanaan penetapan perijinan industri dan perdagangan serta penetapan kawasan industri; e. pemberian bimbingan pada pelaku usaha tentang perlindungan konsumen; f. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral bidang industri kirnia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika, aneka industri kecil usaha perdagangan; g. pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap produk industri tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum dan kesehatan lingkungan; h. perwujudan perlindungan konsumen dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya, BB1, barang dalam keadaan terbungkus, Hak Kekayaan Intelktual dan standar nasional indonesia serta pelayanan tera dan tera ulang; 1. pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan dan pengaduan konsumen; j. peningkatan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; k. pelayanan dan pengawasan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan; 1. pemberian bimbingan usaha dan pembinaan peningkatan mutu produk hasil industri dan perdagangan; m. pemeberian fasilitasi dan dukungan pengembangan industri dan perdagangan; n. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan latihan bidang industri dan perdagangan; o. pegelolaan sarana dan prasarana serta pembinaan dan penyuluhan di lingkungan pasar; p. pelaksanaan pendaftaran, keagenan perusahaan asing; q. pembinaan, pengawasan, pemantapan kelembagaan dan usaha koperasi; r. peningkatan sumber daya manusia, pembinaan dan pengelolaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; s. peningkatan jaringan usaha dan kemitraan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan badan usaha milik daerah, pengusaha besar dan lembaga keuangan lainnya; t. pengembangan struktur permodalan yang mantap; u. pengembangan diversifikasi usaha dan sistem distribusi; v. pelatihan manajemen usaha dan pemasaran bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sektor informal;
5
w. peningkatan pelayanan pada masyarakat baik di bidang administrasi maupun dalam pengesahan, pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran Koperasi; x. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; y. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan; z. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas : a. menyusun dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah; b. merencanakan program dan kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah; c. mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah dengan instansi atau lembaga terkait; d. mengendalikan dan mengarahkan program dan kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah; e. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tuags; f. menyelenggarakan dan membina perizinan sesuai dengan kewenangannya; g. merencanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga serta peningkatan produksi dalam negeri; h. menyelenggarakan pembinaan perlindungan konsumen; 1. merumuskan kebijakan teknis petunjuk pelaksanaan dan pengawasan barang/jasa beredar; J. menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan PPBJ, PPNS-PK, PPNS-WDP, PPNS Metrologi Legal; k. merumuskan sistem informasi dan potensi usaha sektor perdagangan; 1. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan metrologi legal, tera dan tera ulang UTTP; m. menyelengarakan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT, dan SI; n. menyelenggarakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML; o. mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan bidang ekspor dan irnpor; p. menetapkan bidang usaha industri prioritas dan memberikan fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM serta perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri; q. menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi, fasilitasi dan pengawasan bidang pelayanan koperasi dan usaha mikro kecil menengah; r. menyelenggarakan dan membina perizinan sesuai dengan kewenangannya; s. menyelenggarakan promosi produk industri dan perdagangan; t. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan dinas sesuai dengan kewenangannya; u. menyusun bahan kebijakan program legislasi daerah/produk hukum daerah dan menyelenggarakan urusan ketatausahaan serta rumah tangga dinas; v. menyelenggarakan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugastugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; w. menyelenggarakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; x. mengevaluasi program dan kegiatan bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah; y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; z. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; aa. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
6
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4 ( 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas untuk menyiapkan bahan kebijakan, merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan meliputi program, keuangan, umum dan kepegawaian. ( 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Sekretariat Dinas mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dinas; b. pengendalian administrasi keuangan dinas; c. pengendalian administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga dinas; d. pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan dinas. ( 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas : a. menyiapkan bahanldata guna penyusunan kebijakan dinas ; b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. merencanakan program dan kegiatan sekretariat dinas; d. menyusun rencana program legislasi daerah / produk hukum daerah; e. menyusun program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas; f. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan akuntansi dinas; g. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas; h. menyiapkan naskah dinas perizinan; 1. mengkoordinir penyelenggaraan program dan kegiatan dinas; J. menyusun dan mengkoordinasikan laporan dinas; k. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; . o. melaksanakan tu gas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf 1 Subbagian Program Pasal5 ( 1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok rnerencanakan, menyusun, menyediakan bahanldata, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas. ( 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Program mempuyai uraian tugas : a. menyediakan bahan/data dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan dinas; b. menyusun konsep rencana program dan kegiatan dinas;
7
c. d.
merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Sub Bagian Program; menyusun konsep rencana program legislasi daerah / produk hukum daerah sesuai dengan bidang kewenangan dinas; e. menyusun rencana jadwal / agenda program dan kegiatan dinas; f. menyusun konsep dokumen perencanaan dinas; g. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program dan kegiatan dan bahan laporan kegiatan dari masing-rnasing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan; h. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKP J), bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati (LKPJ-AMJ) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan berkala lainnya; 1. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; J. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; k. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf 2 Subbagian Keuangan Pasal6 ( 1)
Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dinas.
( 2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas : a. menyediakan bahanldata dalam rangka penyusunan rencana anggaran dinas; b. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan rencana anggaran dari masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian; c. menyusun konsep rencana dan dokumen anggaran program dan kegiatan dinas; d. menyusun dokumen anggaran program dan kegiatan dinas; e. melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi dinas; f. merencanakan dan rnelaksanakan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan; g. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas.
8
Paragraf 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasa17 (1)
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok mereneanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan . kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: a. menyusun reneana program dan kegiatan Subbagian Umum dan kepegawaian; b. melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum; e. melaksanakan penatausahaan barang milik negaraldaerah; d. mereneanakan dan melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas; e. melaksanakan kegiatan dokumentasi, perpustakaan dan kehumasan; f. menyediakan konsep naskah dinas perizinan; g. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; h. membimbing bawahan dalam rangka kelanearan pelaksanaan tugas; 1. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lain dalam rangka kelanearan pelaksanaan tugas; J. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelanearan pelaksanaan tugas; 1. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelanearan pelaksanakan tugas. Bagian Ketiga Bidang Industri dan Usaha Mikro Keeil Menengah Pasal 8
(1) Bidang lndustri dan Usaha Mikro Keeil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam mereneanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang industri dan usaha mikro keeil mcnengah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Industri dan Usaha Mikro Keeil Menengah mempunyai fungsi : a. penyusunan reneana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang industri keeil dan usaha mikro keeil menengah; b. pengkoordinasian dan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industri keeil menengah dan usaha mikro keeil mencngah: e. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang industri keeil dan usaha mikro keeil mencngah; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Industri dan Usaha Mikro Keeil Menengah mempunyai uraian tugas : a. menyusun reneana program dan kegiatan bidang industri dan usaha mikro keeil menengah; b. menyusun bahan reneana tata ruang industri dalam rangka pengembangan pusatpusat industri yang terintegrasi;
9
c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang industri dan usaha mikro kecil menengah; d. menyiapkan dan menganalisa bahanldata kebijakan pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil; e. menyiapkan bahanldata, analisis dan diseminasi data bidang industri dan usaha mikro kecil mengah; f. menyiapkan dan menganalisa bahan/data perizinan; g. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang di lingkungan dinas; h. menyelenggarakan pemberian fasilitas dan perlindungan usaha industri dan pengembangan industri kecil menengah ; 1. menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri dan usaha mikro kecil menengah; J. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan; k. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha kecil ; 1. memfasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri dan usaha mikro kecil rnenengah; m. memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standardisasi bidang industri dan usaha mikro kecil menengah yang akan dikembangkan; n. memfasilitasi akses pennodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank; o. memfasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya; p. memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro kecil menengah; q. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan usaha mikro kecil menengah; r. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; s. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; u. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf 1 Seksi Aneka lndustri Pasal 9 (1) Seksi Aneka Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan seksi aneka industri. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ancka lndustri mcmpunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi aneka industri; b. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas seksi aneka industri; c. menyediakan bahanldata dalam rangka pembinaan dan pengawasan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri; d. menyediakan bahanldata perizinan; e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Sub Bagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; f. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;
10
g. melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri; h. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri; 1. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standardisasi bidang industri yang akan dikembangkan; J. melaksanakan pembinaan dan pengawasan industri keeil dalam rangka peneegahan peneemaran lingkungan; k. melaksanakan tanda daftar industri kecil dan menengah; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan gun a kelanearan pelaksanaan tugas; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelanearan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Produksi dan U saha Mikro Kecil Menengah Pasal 10 (1) Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Produksi dan Usaha Mikro Keeil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan bimbingan usaha, sarana produksi dan usaha mikro keeil menengah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Produksi dan Usaha Mikro Keeil Mcnengah mempunyai uraian tugas : a. menyusun reneana program kegiatan seksi bimbingan usaha, sarana produksi dan usaha mikro keeil menengah; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas dalam rangka kelanearan pelaksanaan tugas; e. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan seksi bimbingan usaha, sarana produksi dan usaha mikro keeil menengah; d. menyediakan bahanldata dalam rangka pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri keeil menengah dan usaha mikro keeil menengah; e. menyediakan bahanldata dalam rangka fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank; f. menyediakan bahan/data dalam rangka fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya; g. menyediakan bahanldata dalam rangka fasilitasi pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri; h. menyediakan bahanldata pembinaan kepada asosiasi industri; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelanearan pelaksanaan tugas; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelanearan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Jaringan Industri Keeil Menengah dan Usaha Mikro Keeil Menengah
11
Pasal 11 (1) Seksi Jaringan Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan jaringan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kccil Mcncgah dan Usaha Mikro Kccil Mcncngah mcmpunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi jaringan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah; b. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas seksi jaringan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah; c. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; d. melaksanakan pembinaan jaringan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah dalam kegiatan kelompok atau sentra; e. memfasilitasi pemberdayaan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah dalam bidang pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara, syarat pemenuhan kebutuhan dana; f. memfasilitasi jaringan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah dalam mendorong dan menumbuhkan wira usaha baru; g. memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah yang meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba Badan Usaha Milik Negara, hibah danjenis pembiayaan lain; h. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; J. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat Bidang Koperasi Pasal 12 (1) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kcgiatan bidang kopcrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Koperasi mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang koperasi; b. pcngoordinasian dan Iasilitasi kcgiatan bidang kopcrasi; c. pengendalian, pengawasan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Koperasi mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan bidang koperasi; b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan dinas;
12
c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; d. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang koperasi; e. menyiapkan bahan/data pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi; f. menyiapkan bahan/data kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi; g. menyiapkan bahan/data dan memfasilitasi pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi; h. menyiapkan dan menganalisa bahan/data perizinan; i. memfasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi; 1. memfasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi ; 1. memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi; m. menyelenggarakan perlindungan kepada koperasi dalam rangka pemberdayaan koperasi; n. menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi; o. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi; p. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf 1 Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi Pasal 13 (1) Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan Organisasi dan Badan Hukum Koperasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Kepala Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; . c. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang Organisasi dan Badan Hukum Koperasi; d. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dibidang Organisasi dan Badan Hukum Koperasi; e. menyediakan bahan/data kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi; f. menyediakan bahan/data dan memfasilitasi pengesahan, pernbentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi; g. menyediakan bahan/data perizinan; h. memfasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi; i. memfasilitasi perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan dibidang usaha koperasi; j. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
13
I. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelanearan pelaksanakan tugas. Paragraf 2 Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Pasal 14 (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas mempunyai uraian tugas : a. menyusun reneana program kegiatan seksi pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyiapkan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pernbinaan, pengawasan dan akuntabilitas; d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi; e. memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi; f. melaksanakan perlindungan kepada koperasi dalam rangka pemberdayaan koperasi; g. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelanearan pelaksanaan tugas; 1. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; J. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelanearan pelaksanakan tugas. Paragraf3 Seksi Kemitraan, Pembiayaan dan Simpan Pinjam Pasal 15 (1) Seksi Kemitraan, Pembiayaan dan Simpan Pinjam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan kemitraan, pembiayaan dan simpan pinjam. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kemitraan, pembiayaan dan simpan pinjam mempunyai uraian tugas : a. menyusun reneana program kegiatan seksi kemitraan, pembiayaan dan simpan pmjam; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Sub Bagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang kemitraan, pembiayaan dan simpan pinjam; d. menyediakan bahanldata dalam rangka penyaluran pinjaman dan merekomendasikan permodalan bergulir bagi KSP/USP Koperasi; e. melaksanakan evaluasi penyaluran pinjaman KSPIUSP Koperasi f. melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi serta kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan dibidang simpan pinjam; g. melaksanakan bimbingan kerjasama dan perlindungan kepada KSP/USP Koperasi; h. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dibidang kemitraan dan jaringan usaha KSP/USP Koperasi;
14
g. melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis dibidang kemitraan dan jaringan usaha KSP/uSP Koperasi; h. memfasilitasi antara Koperasi dengan pihak lain agar terjalin kemitraan dan jaringan kerjasama usaha; 1. memfasilitasi KSP/USP Koperasi dalam rangka memperoleh permodalan; J. membentuk kelompok usaha dan mengembangan kemitraan serta pengembangan jaringan usaha koperasi; k. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengamhilan kebijakan; n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Bagian Kelima Bidang Perdagangan Pasal 16 (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang perdagangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang perdagangan; b. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang perdagangan; c. pengendalian, pemantauan dan pclaporan pelaksanaan kegiatan bidang pcrdagangan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pad a ayat (l) dan ayat (2), Kepala Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program dan kegiatan bidang perdagangan; b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan pengawasan barang/jasa beredar; c. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; d. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan hidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang perdagangan; f. menyiapkan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor-irnpor; g. menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan ekspor; h. menyiapkan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penulusuran asal barang; 1. menyiapkan bahan masukan untuk penerbitan API~ J. menyiapkan dan menganalisa bahanldata perijinan; k. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi pasar, stabilitas harga dan distribusi barang I jasa, serta kegiatan produksi dalam negeri; 1. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan I pendaftaran jasa bisnis, dan kegiatan pengelolaan pasar; m. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, sosialiasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen; n. menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan PPBJ, PPNS-PK, PPNS-WDP, PPNS Metrologi Legal;
15
o. menyelenggarakan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha perdagangan; p. menyelenggarakan metrologi legal, tera dan tera ulang UTTP setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi; q. menyelenggarakan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT, dan SI; r. menyelenggarakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML; s. menyelenggarakan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, monitoring dan pelaporan kebijakan bidang ekspor-impor; t. menyelenggarakan pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang; u. menyelenggarakan penilaian dan pelaporan angka kredit PMB; v. menyelenggarakan sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penulusuran asal barang yang ditunjuk; w. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API; x. menyelenggarakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan; y. menyelenggarakan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang; z. menyelenggarakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang; aa. memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri; bb. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; cc. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dd. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; ff. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 1 Seksi Ekspor, Impor dan PemasaranlPromosi Pasal 17 (I) Seksi Eskpor Impor dan PemasaranIPromosi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan ekspor impor dan pemasaranlpromosi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ekspor Impor dan PcmasaranlPromosi mcmpunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi ekspor unpor dan pemasaranlpromosi; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan ekspor, impor dan pemasaranlpromosi; d. menyediakan bahanldata sebagai bahan masukan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor-impor; e. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor-impor; f. menyediakan bahanldata kebijakan dan kegiatan pengembangan ekspor; g. melaksanakan monitoring dan pelaporan kebijakan bidang ekspor; h. menyediakan bahanldata dalam rangka pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri; 1. melaksanakan pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang; J. melaksanakan penilaian dan pelaporan angka kredit PMB;
16
k. menyediakan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penulusuran asal barang; 1. melaksanakan sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penulusuran asal barang yang ditunjuk; m. menyediakan bahan masukan untuk penerbitan API; n. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API; o. melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasuskasus yang berkaitan dengan perdagangan; p. melaksanakan promosi produk perdagangan; q. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Bimbingan U saha dan Sarana Perdagangan Pasal 18 (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan, dan melaporkan kegaiatan bimbingan usaha dan sarana perdagangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Pcrdagangan mcmpunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyediakan naskah petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan; d. menyediakan datalbahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bimbingan usaha dan sarana perdagangan; e. menyediakan bahan/data pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang; f menyediakan bahan/datadalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang; g. monitoring dan evaluasi sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan; h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaanproduksi dalam negeri; I. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Pasal 19 (1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen dan metrologi.
17
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala Seksi Pcrlindungan Konsumcn dan Mctrologi mcmpunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi perlindungan konsumen dan metrologi; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyediakan konsep petunj uk teknis dan naskah dinas seksi perlindungan konsumen dan metrologi; d. menyediakan bahanldata pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen; e. melaksanakan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen; f. melaksanakan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen; g. menyediakan data usulan pembentukan BPSK tingkat Kabupaten kepada Pemerintah; h. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar; 1. menyediakan bahanldata pembinaan dan pemberdayaan PPBJ, PPNS-PK dan PPNSWOP, PPNS Metrologi Legal; J. melaksanakan metrologi legal, tera dan tera ulang UTTP; k. melaksanakan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI; 1. melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML; m. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keenam Bidang Pengelolaan Pasar Pasal 20 (1) Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Oinas dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang pengelolaan pasar. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang pengelolaan pasar; b. pengkoordinasian dan Iasilitasi kegiatan bidang pcngclolaan pasar; c. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan pasar; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program dan kegiatan bidang pengelolaan pasar; b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Bidang-bidang di lingkungan dinas; c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; d. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang pengelolaan pasar; e. mengkoordinir pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek sumbersumber pendapatan pengelolaan pasar; f. mengkoordinir pelaksanaan penghitungan penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Oaerah; g. memantau dan mengevaluasi pemungutanldan atau penagihan retribusi pasar; h. menyelenggarakan pengembangan dan pemeliharaan pasar daerah dan pasar desa;
18
menyelenggarkan pembinaan dan penyuluhan kepada para pedagang pasar; memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; k. menyelenggarakan pembinaan, penataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional dan pasar moderen; 1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 1.
J.
Paragraf 1 Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Pasal 21 (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, rnenyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pcmbinaan dan Pcnyuluhan mcmpunyai uraian tugas : a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi pembinaan dan penyuluhan; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan seksi pembinaan dan penyuluhan; d. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada para pedagang dalam rangka ketertiban dan keamanan lingkungan pasar ; e. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; f menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Sarana dan Prasarana Pasal 22 (1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan seksi sarana dan prasarana pasar; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mcmpunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi sarana dan prasarana pasar; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan sarana dan prasarana pasar; d. merencanakan usulan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan pasar daerah dan pasar desa. e. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan pasar daerah dan pasar desa. f. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
19
g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Retribusi Pasar Pasal 23 (1) Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Retribusi Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran dan retribusi pasar. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Rctribusi Pasar mcmpunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pendataan, pendaftaran dan retribusi pasar; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan pendataan, pendaftaran dan retribusi pasar; d. melaksanakan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek sumber-sumber pendapatan pengelolaan pasar; e. melaksanakan pemeriksaan dan mencatat nama dan alamat calon wajib retribusi pasar; f. melaksanakan pemeriksaan dan melaksanakan dokumentasi pengolahan data, membuat daftar induk wajib retribusi serta memberikan kartu pen genal Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah; g. melaksanakan penghitungan penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah; h. melaksanakan pemungutan dan atau penagihan retribusi pasar; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan gun a kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; I. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal24 Pembentukan Susunan Organisas i dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri. BABV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 25 Kelompok Jabatan Fungsional tugas pokok dinas.
mempunyai tugas melakukan
kegiatan dalam menunjang
20
Pasal 26 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior se\aku Ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Daerah atau Kepala UPTD yang bersangkutan. (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada. (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan pernndangundangan yang berlaku. BABVI TATAKERJA Pasal 27 Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Pernndang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 28 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasal29 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan harns mengambillangkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 30 (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petujuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya. (4) Hasillaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dinas.
21
BAB VII PEJ\1B1AY AAN
Pasal 31 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang BAB Vlll KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Rincian kegiatan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal33 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka : I. Peraturan Bupati Batang Nornor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan:
Fungsi, Uraian
2. Peraturan Bupati Batang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Batang;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal34 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang
------.---~.•.
..........- •.....
~-----------.----~~~~~ I 1 SEKI-IElARIS ClF.-~A~
2 "SIS
fEI\j
Ditetapkan di Batang pad a tanggal 7 Agustus 2012
A8~Ai;·':Sn:~ASI
-.-... -.... -.....--,....-#---,
BUPATl BATANG
-=--.----I---~~
3I(fPAlA ~:'GIA,\ ~!~(jt;~ISA~1
• ~ ': '-_~-O-'_-N ,,-s-~ ~..-. ~ ~~.~~El_~
+..
ttd
- - - - - - ~I
YOYOK R1YO SUDIBYO
Diundangkan di Batang pada tanggal 7 Agustus 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG -,TE~BATANG ttd NASIKHIN
NA-sIItHIJ
BERITADAERAH
KABUPATEN BATANGTAHUN
2012 NOMOR ..lt~
Lampiran
Ill:
Pcraturan
Bupati Batang
Disalin sesuai dengan aslinya,
Nomor
: 32 Tahun 2() 12
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG KEPUTUSAN
Tanggal
: 15 .Iuni 2()12
ttd
NomOI"
..• 1)
tentang PEMBEBANAN
KERUGIAN
DAERAH
SEMENTARA
BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum KABUPATEN PembinaBATANG Tingkat I NIP 19641214 198603 1 009 BUPATIBATANG
Mcnirnbang
}
2)
a.
h. I.
M~llgillgal
}
3)
MEMUTUSKAN Mcnctapkan
: Kcputusan
Bupati rcnrang Pembcbanan
Kerugian
Daerah Scrnentara.
PERTAMA Mcmbchani pcnggantiun kcrugian Dacrah semcntara terhadap Bcndnhara Pengampu/Wuris/Kcluarga dari Bcndahara") pada.. hurul.. ... ).4) KEDUA
Mcnugaskan kepada Saudara kcp.ida Saudara agar mcnyetor
KETIGA Tcmbusan I BPK,
: Keputusan
ini mulai
KCPUIU',ll1
disampaikan
berlaku
pada
tanggal
Saudara
(nama, pangkat.jabatan, . sebesar Rp (
.... sclaku Ketua TPKD di.. kc Kas Daerah") scjumlah kcrugian dacrah tersebut.
untuk 5)
mcnagih
dan mcmiuia
ditetapkan.
.6)
Ditetapkan di . Pada tauggal .
kCpada}7
2
NIP) selaku dcngun
.
3. Yang bcrsangkutan.
(
BUPATIBATANG Nama
)
*) Corer yang tidak perlu
Pctunjuk
Pcngisian
:
I)
Diisi dengan
nomor
2)
Diisi dengan ditctapkannya
uraian singkat
3 ) Diisi dcngan
kcputusan
keputusan pcraturan
yang bcrlaku
mengenai ini.
scsuai dcngan
keiemuan yang hcrlaku
p.ida SKPD yang bcrsangkutan.
lakta dan kcadaan yang mcnjadi alasan/tujuan/kepentingan/penimhangan
pcrundang-undangan
schagai
4)
Diisi dengan numa pangkat.jabatan, tcriadi.
5)
Diisi dcugan
numa Ketua TPKD dan nama bcndahara.
6)
Diisi dcngan
tcmpat dan tanggal
7)
Diisi dengan
nama-nama
dasar hukum pengeluaran
NIP selaku Bendallala/Pengampu/Wmis/Keluarga
keputusan
ditetapkan.
SKPD yang terkait dengan
keputusan
ini.
keputusan
yang tiugkatannya
tentang
perlunya
sarna atau lebih tinggi.
dari Bendahara, danjumlah
kerugian
Daerah yang
