KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 2 / I / TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA, SEKRETARIS, ANGGOTA SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI LUWU TIMUR, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 29); 15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 146); 16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 148); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN KEPALA, SEKRETARIS, ANGGOTA SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012.
KESATU
:
Mengangkat Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012, dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini;
KEDUA
:
Tugas Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
KETIGA
:
Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan honorarium pelaksana kegiatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini;
KEEMPAT
:
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
KELIMA
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
KEENAM
:
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di Malili pada tanggal 2 Januari 2012 a.n. BUPATI LUWU TIMUR WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,
MUH. THORIG HUSLER
Tembusan : 1. Kepala LKPP di Jakarta 2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar; 3. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili; 4. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili; 5. Para Kepala SKPD Lingkup PemKab. Luwu Timur di Malili; 6. Masing-masing yang bersangkutan;
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR / /TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA, SEKRETARIS, ANGGOTA SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012 SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012 NAMA
NO.
JABATAN
1.
ERWIN, ST.
KEPALA
2.
MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom.
3.
NI KADEK RINHA WATY, A.Md.Kom
ANGGOTA
4.
MANSUR
ANGGOTA
5.
ARIZAL LATIEF
ANGGOTA
SEKRETARIS
a.n. BUPATI LUWU TIMUR WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,
MUH. THORIG HUSLER
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR / /TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA, SEKRETARIS, ANGGOTA SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012 POKJA PENGADAAN JASA KONSULTAN & JASA LAINNYA
NAMA
NO.
JABATAN
1.
ASTER YANTI IBRAHIM, ST.
2.
H. FACHRIE REZKA AYYUB, S.Kel.
3.
EFY SYAHRIANI, ST.
KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
POKJA PEKERJAAN KONSTRUKSI
NAMA
NO.
JABATAN
1.
ANTHON, ST.
2.
BUDI UTOMO, ST.
3.
INDRA WIJAYA, SH.
ANGGOTA
4.
DAUD PARANTE
ANGGOTA
5.
LUKMAN
ANGGOTA
KETUA SEKRETARIS
POKJA PENGADAAN BARANG
NO.
NAMA
1.
MASYHURI RACHIM, S.Si.
2.
DOMINGGUS BULEWAN,
3.
RIDWAN TAHIR
JABATAN KETUA S. Hut.
SEKRETARIS ANGGOTA
a.n. BUPATI LUWU TIMUR WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,
MUH. THORIG HUSLER
