FIQIH NUSANTARA (Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Pandangan T.M. Hasbi al-shiddiqi)

FIQIH NUSANTARA (Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Pandangan T.M. Hasbi al-Shiddiqi) Maimun Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan e-mail: [email protected]

Abstrak: Perbedaan ruang dan waktu berakibat pada perubahan dan kemajuan peradaban telah membentuk perbedaan pendekatan hukum Islam yang lebih didasarkan pada kultur dan tradisi masyarakat. Dalam konteks ini TM. Hasbi al-Shiddiqi muncul sebagai ulama pertama yang berkonsentrasi pada pembentukan fiqih Indonesia. Ia merupakan tokoh reformis yang banyak dipengaruhi oleh al-Kalali dan Ahmad Soorkati. Dalam merealisasikan pandangannya, Hasbi menawarkan formulasi konsep ijtihad yang berorientasi lokal keindonesiaan, yaitu; Ijtihad dengan mengklasifikasikan hukum produk ulama mazhab masa lalu kemudian dipilih produk hukum yang masih cocok untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia; Ijtihad dengan mengklasifikasikan hukum-hukum yang semata-mata didasarkan pada adat dan kebiasaan serta suasana masyarakat dimana hukum tersebut berkembang; dan Ijtihad dengan mencari hukum-hukum terhadap masalah kontemporer yang timbul sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Sedangkan tawaran konsep metodologisnya meliputi pemahaman tentang fiqih dan syari’ah, analisis kesejarahan, pendekatan sosio kultural, dan studi perbandingan. Kata kunci: kontekstualisasi, hukum Islam, Hasbi al-Shiddiqi. Abstract: the difference in space and time results in the changing and the progress of civilization formed a different Islamic Law approach which is based more on the society’s culture and tradition. In this context, T.M. Hasbi al-Shiddiqi comes as the first Ulama

Fiqih Nusantara who concentrates on the forming of Indonesian Fiqh. He is a reformist influenced more by al- Kalali and Ahmad Soorkati. In realizing his way of thinking, Hasbi offers Ijtihad concept formulation which is oriented to local wisdom of Indonesia, they are: ijtihad by classifying the Law produced by the past Ulama then choose the Law which is still suitable to be applied in Indonesia; Ijtihad by classifying the Laws that purely based on the custom and habit and also the situation where the Law developed; and Ijtihad by looking for the laws of contemporarily problems that emerged as the consequences of the gr4owth of knowledge. While the offering of his methodology’s concept covers the understanding of Fiqh and Syariah, historical analysis, sociocultural approach, and comparison study. Keywords: Contextualization, Islamic Law, Hasbi al-shiddiqi

Pendahuluan Eksistensi manusia dalam kebersamaannya dengan yang lain secara sosiologis adalah hakikat yang menjadi piranti dan tujuan adanya sebuah hukum, karena orientasi dari hukum itu berdiri bertujuan untuk mengatur manusia. Atas dasar itu, ia tidak mungkin lahir dari ruang hampa tanpa merujuk pada kepentingan dan kebutuhan manusia. Dalam konteks ini kebutuhan yang paling mendasar adalah hidup damai tanpa bersinggungan secara kasar baik konflik individual ataupun komunal. Islam dalam kapasitasnya sebagai agama yang identik dengan dimensi hukum, juga melandaskan cita-cita yang sama, yakni terbentuknya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah swt. Hal ini tidak bisa lepas dari substansi hukum Islam itu sendiri yang secara ontologis merupakan nilai transendensi yang didasarkan pada wahyu untuk bisa bermanfaat sebesar-besarnya demi kepentingan manusia. Perbedaan ruang dan waktu yang dialami secara nyata dalam kehidupan sehari-hari membentuk keragaman manusia dalam kemasyarakatannya dengan berbagai aspek yang dimilikinya termasuk dalam hal budaya, tradisi, kecenderungan dan pemikirannya yang menuntut kepekaan pemahaman berdasarkan kultur masing-masing yang relevan dan dapat diterima secara damai tanpa konfrontasi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam itu sendiri. Kenyataan ini Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016

23

Maimun

secara langsung menghendaki adanya fleksibelitas hukum yang bisa menampung perbedaan dan perubahan demi tercapainya tujuan tadi. Secara historis setelah Nabi Muhammad saw. wafat penyebaran Islam menghadapi pola baru sebagai respon terhadap berbagai dinamika yang dihadapi sehingga norma-norma yang bersifat umum dirinci lebih lanjut oleh para Sahabat dengan menggunakan ijtihad yang berpedoman pada tujuan disyariatkannya hukum Islam yakni kemanfaatan, kemaslahatan, dan keadilan bagi alam semesta (rahmatan li al-`ālamīn). Dalam konteks ini banyak persoalan riil di masyarakat yang belum terakomodasi dalam regulasi normatif Islam pada masa rasulullah masih hidup, banyak pula dari persoalan-persoalan itu yang menuntut pemikiran lebih dalam, tidak hanya dalam pemahaman yang bersifat tekstual, tapi juga kontekstual, yaitu mencari pemecahan status hukum-untuk tidak menyebut penciptaan produk hukum--dari masalah-masalah yang belum muncul pada masa Nabi Muhammad dan mengkonstruksi ulang yang sudah ada agar tetap relevan dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Secara sosiologis hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan dan secara alamiah perubahan itu dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri. Konsekuensi logis dari kondisi ini adalah nilai dan norma yang berpangkal pada agama sekalipun akan mengalami perubahan, hanya saja perubahan pada term agama ini mesti mengikuti prinsip dasar dari agama itu sendiri. Ambil satu contoh representasi fleksibelitas hukum yang pernah dipraktikkan Sayyidina ‘Umar ibn Khattab ra. Waktu itu Sayyidina ‘Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan terhadap seorang pencuri, sebagaimana ketentuan surat al-Maidah ayat 38 bahwa seorang pencuri baik laki-laki ataupun perempuan harus dipotong tangannya;

‫واﻟﺴﺎرق واﻟﺴﺎرﻗﺔ ﻓﺎﻗﻄﻌﻮااﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ﺟﺰاء ﲟﺎ ﻛﺴﺒﺎﻧﻜﻼ ﻣﻦ ﷲ وﷲ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ‬ “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka telah kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.1 Tetapi Sayyidina ‘Umar memberikan kebijakan lain di mana 1

Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Bumi Restu, 1977), 165.

24

Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016

Fiqih Nusantara

potong tangan tidak dilakukannya. ‘Umar memberikan landasan bahwa kondisi sosial pada saat itu tidak mengizinkan akibat situasi perekonomian yang buruk menyebabkan masyarakat dilanda musibah kelaparan, sehingga pencuri itu terpaksa melakukannya. 2 Landasan ini sangat bersifat kontekstual dan memberikan ruang perubahan hukum karena faktor maslahat dengan terjaminnnya maqāshid al-syarīàh. Fleksibelitas ini bisa terjadi di mana saja termasuk di Indonesia, apalagi Indonesia merupakan salah satu konteks di mana Islam tumbuh sebagai agama mayoritas penduduknya. Dalam konteks keindonesiaan ini bisa disaksikan secara faktual ragamnya kultur masyarakat dari Sabang sampa Merauke, kalau dikalkulasi bisa berjumlah ratusan budaya yang mewakili daerahnya masing-masing dengan kekhasan dan karakter yang melekat. Terhadap karakter ini, berdasarkan kaidah di atas maka secara linier akan mendapat sentuhan nilai Islam yang berbeda terhadap masingmasing kultur ini pada bagian tertentu sesuai kebutuhan dan kemaslahatan bersama. Adalah Hasbi al-Shiddiqi sebagai salah satu ulama’ yang memiliki perhatian khusus dalam konteks keIslaman Indonesia yang berupaya menerjemahkan nilai Islam relevan dengan kultur lokal. Ia mengerahkan segenap pemikirannya untuk menyemangati karakter dakwah Rasulullah dan maqāshid al-syarīàh secara sinergis dalam wujud internalisasi nilai yang bersifat kontekstual. Ia merupakan seorang pembaharu pemikiran hukum Islam di Indonesia yang telah berkarya dan banyak menulis bukubuku pembaharuan pemikiran Islam dan modernisasi dalam pertumbuhan fiqih di Indonesia. Hasbi mengetuk kesadaran bangsa Indonesia bahwa ijtihad tidaklah berpintu sehingga tidak mungkin ada peluang untuk metutup apalagi mengunci rapat-rapat sehingga tertutup kemungkinan untuk dilakukannya kembali. Bagi Hasbi ijtihad selalu terbuka untuk siapa saja sepanjang memiliki kapasitas yang mumpuni dengan menggunakan kemampuan pemikirannya untuk menemukan kebenaran hukum sesuai dengan petunjuk sumber rujukannnya dalam Islam, yaitu al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, sepanjang manusia masih bisa berfikir secara

2

Syahrin Harahap, Islam Dinamis; Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Quran dalam Kehidupan Modern di Indonesia (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), 84.


25

Maimun

rasional, sepanjang itu pula kesempatan yang dimiliki untuk menggali dan menemukan bentuk hukum melalui ijtihadnya. Oleh karena itu pemikiran ini penting untuk ditelusuri lebih mendalam untuk menemukan intensitas pemikirannya sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang: latar belakang pemikirannya dan formulasi konsep “kontekstualisasi hukum Islamnya”. Latar Belakang Pemikiran TM. Hasbi as-Shiddiqi Hasbi as-Shiddiqi dilahirkan di daerah yang dikenal sangat religius dalam peta Nusantara, yaitu di daerah Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret tahun 1904. Ia dibesarkan dalam keluarga yang berpendidikan dan kental dengan nuansa keagamaan dimana ayahnya, Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Mas’ud merupakan ulama terkenal yang memiliki lembaga pendidikan (pesantren). Sedangkan ibunya, Siti Amrah adalah puteri Teungku Abdul Aziz, pemangku jabatan qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh yang notabene adalah seorang ulama’ terkemuka yang sangat kharismatik pada masa itu.3 Secara nasab Hasbi masih memiliki hubungan darah dengan salah satu Sahabat dekat Rasulullah yang memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan agama Islam. Ia merupakan keturunan Abu Bakar ashShiddiq yang ke 37, sehingga gelar as-Shiddiq dijadikan nama keluarganya sejak tahun 1925. 15 tahun sebelumnya di mana Hasbi masih kecil, yaitu pada tahun 1910 Hasbi menjadi piatu karena ibunya meninggal dunia pada saat ia masih berusia 6 tahun sehingga kemudian ia diasuh oleh bibinya, Tengku Syamsiyah dalam waktu yang tidak lama, hanya selama 2 tahun, karena pada tahun 1912 Tengku Syamsiyah juga meninggal dunia. Sepeninggal Tengku Syam, Hasbi tidak kembali ke rumah ayahnya yang telah kawin lagi. Ia tinggal di rumah kakaknya Tengku Maneh, bahkan sering tidur di langgar (meunasah) sampai kemudian nyantri dari satu pondok ke pondok yang lain.4

3

Yudian Wahyudi, Hasbi’s Theory of Ijtihad in The Context of Indonesian Fiqh (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), 5. 4 Nouruzzaman Shiddiqy, Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 8.

26


Fiqih Nusantara

Dalam bidang pendidikan, jenjang pendidikannya dimulai dari pesantren yang diasuh ayahnya sendiri hingga berumur 12 tahun. 5 Dalam masa ini ia dilarang oleh ayahnya untuk mempelajari ilmu Latin karena dianggap ilmu kafir. Pada tahun 1912 ia dikirim ke pesantren Teungku Chik di Piyeung selama kurang lebih empat (4) tahun dan kemudian berpindah ke banyak pondok pesantren lainnya di Aceh, hingga pada tahun 1920 ia mendapatkan ijazah untuk membuka pesantren sendiri karena ilmunya dianggap cukup. Dan dengan posisinya sebagai pengasuh ini ia tetap dilarang oleh ayahnya untuk mengajarkan ilmu Latin karena masyarakat Aceh sangat anti dengan Belanda dan bahasanya, larangan yang sama dengan alasan yang sama sebagaimana yang ia dapatkan ketika hendak memulai belajar sebelumnya. Tetapi kuriositasnya yang tinggi secara personal justru menjadikan tekanan ini sebagai spirit tersendiri yang merangsang rasa penasaran Hasbi untuk tetap mempelajari ilmu Latin pada temannya sendiri yang bernama Teuku Muhammad tanpa sepengetahuan ayahnya.6 Pada tahun yang sama ia bertemu dengan al-Kalali, pembentuk jurnal reformis al-Imam pada tahun 1906 dan pendiri organisasi Islam menjadi Bersatu (Islam becomes united) sebuah organisasi Islam berhaluan reformis pada tahun 1920 di Kutaraja. Pertemuannya dengan al-Kalali ini kemudian mempengaruhi karakter reformis pemikiran Hasbi al-Shiddiqi yang selalu berusaha untuk menemukan bentuk pembaharuan hukum Islam, apalagi pada tahun 1926, ia pergi ke Surabaya bersama alKalali untuk memperdalam pemahamannya tentang pembaharuan pemikiran Islam di lembaga pendidikan al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syeikh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama’ yang berasal dari Sudan yang memiliki pemikiran modern. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati ini juga ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern. 7 Perubahan ini semakin jelas karena sepulangnya dari Surabaya tepatnya 5

Maimun Nawawi, “Reaktualisasi Fiqh Indoesia: Telaah Atas Kontribusi Pemikiran Hukum Hasbi ash-Shiddieqi”, Jurnal Ihkam (Jurusan Syariah STAIN Pamekasan, 2007), 92. 6 Yudian Wahyudi, Hasbi’s Theory, 6. 7 Abdul Aziz Dahlan, et al. Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 530.


27

Maimun

pada tahun 1927, secara resmi Hasbi bergabung dengan organsasi Islam Menjadi Bersatu bentukan al-Kalali tersebut.8 Pemaparan di atas menjadi sebagian referensi di mana Hasbi memiliki lingkungan sosial yang membentuk sensitifitas pemikirannya yang lebih tendensif pada modernitas, pembaharuan dan penyucian ajaran Islam, apalagi organisasi keagamaan Muhammadiyah juga menjadi tempat yang lain dari pengalaman keorganisasiannya yang semakin mempertajam tendensi tadi menjadi lebih terstruktur di mana ia langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi yang dibentuk oleh K. Ahmad Dahlan ini, dan pada tahun 1943 ia diangkat sebagai ketua cabang wilayah Kutaraja periode 1943-1946.9 Pemikiran Hasbi al-Shiddiqi Deskripsi mengenai latar belakang pemikiran Hasbi di atas dengan jelas menegaskan bahwa TM Hasbi ash-Shiddieqy merupakan salah seorang tokoh reformis yang tendensif pada gerakan kembali kepada alQur’an dan Sunnah di satu sisi dan berniat membumikannya di bumi Nusantara di sisi yang lain. Ia menjadi penggerak pembaharuan pemikiran Islam yang sensitif dengan purifikasi Islam yang mendasarkan aturan main dalam Islam merujuk pada sumber utamanya. Ia bertekad memberantas segala macam bentuk tahayul, bid’ah dan khurafat demi kejayaan Islam itu sendiri. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pada masa kolonial muncul kebijakan tentang teori resepsi, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum Islam di Indonesia yaitu hukum adat, sedang hukum Islam baru bisa dijadikan rujukan setelah terlebih dahulu diresepsi hukum adat.10 Kondisi ini menjadi perhatian Hasbi dan menggugah kesadarannya sebagai kaum intelektual untuk menjaga dan menyelaraskan hukum adat tersebut senafas dengan nilai-nilai al-Qur’an dan sunnah”. Di sisi yang lain, atmosfir wacana hukum Islam sampai dengan awal kemerdekaan diselimuti keterbelakangan dalam berfikir, taklid dalam bermazhab, menututp pintu ijtihad serta dipersuram dengan 8

Yudian Wahyudi, Hasbi’s Theory, 7. Ibid., 9. 10 Ibid., 118. 9

28


Fiqih Nusantara

miskinnya kajian metodologi.11 Islam yang masuk di Indonesia pada saat itu dipahami sebagai proses arabisasi dengan menafikan nilai-nilai lokalitas. Hasbi menilai bahwa ada bagian-bagian tertentu dari fiqih kaum muslimin Indonesia yang lebih didasarkan pada tradisi timur tengah yang tidak sesuai dengan konteks dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Ia mengatakan fiqih yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagiannya ada yang Hijazi, Mishry dan Hindi, dan oleh karena itu kurang mendapat sambutan yang positif dari masyarakat Indonesia, karena tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia,12 sehingga ia juga dinilai memiliki kepekaan terhadap konteks di mana hukum Islam itu akan disampaikan dengan melihat lokalitas masyarakat setempat. Oleh karena itu, menurut Nur Huda--dengan mengutip Nouruzzaman-- bahwa Hasbi merupakan seorang mujtahid yang menganut sistem berpikir dealektik dan cenderung pada persatuan. Dia berusaha menghancurkan dinding sektarianisme dalam hukum Islam yang begitu kuat di Indonesia. Dia menganjurkan kepada para mujtahid agar melakukan komparasi terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama dari semua aliran baik sunni, syi’ah dan khawarij, yang masih eksis ataupun yang sudah sirna.13 Hasbi menghendaki munculnya konsep fiqih yang berkepribadian Indonesia. Dalam konteks ini ia menjadi orang pertama di Indonesia sejak tahun 1940 yang selalu menyerukan fiqih keindonesiaan. Menurutnya fiqih memiliki watak dinamis yang dapat menampung segala macam perubahan sesuai kebutuhan tempat dan waktu. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka sistem pendidikan yang mengkaji ilmu-ilmu keislaman secara obligatif harus mengarah pada interkoneksi antar entitas ilmu. Penguasaan pengetahuan keislaman dan ilmu-ilmu sosial yang multidimensi harus digalakkan dalam perguruan tinggi Islam di Indonesia guna melahirkan mujtahid-mujtahid Indonesia yang mampu mewujudkan 11

Kusdar, “Dinamika Fiqhi di Indonesia; Telaah Historis Lahirnya Fiqhi KeIndonesiaan”, Jurnal Mazahib (Vol. IV, No. 2, Desember 2007), 118. 12 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqih Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: LKiS 2001), 129. 13 Nor Huda, Islam Nusantara; Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 340.


29

Maimun

persatuan kalangan muslim Indonesia serta mampu melakukan ijtihad dalam melahirkan fiqih berkepribadian Indonesia.14 Menurut Hasbi, dalam upaya memenuhi orientasi ini diperlukan formulasi konsep ijtihad yang memungkinkan adanya ruang tendensi kontekstual keindonesiaan, meliputi: 1) ijtihad dengan mengklasifikasikan hukum produk ulama’ mazhab masa lalu kemudian dipilih produk hukum yang masih cocok untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia; 2) ijtihad dengan mengklasifikasikan hukum-hukum yang semata-mata didasarkan pada adat dan kebiasaan serta suasana masyarakat di mana hukum tersebut berkembang; 3) ijtihad dengan mencari hukum-hukum terhadap masalah kontemporer yang timbul sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 15 Fiqih sebagai produk ijtihad mesti bersifat elastis agar mampu memenuhi kebutuhan umat dalam setiap ruang dan waktu. Dengan kata lain, fiqih baru berfungsi dengan baik apabila sesuai dengan kondisi masyarakat sebagai objek tujuan dari hukum itu sendiri yang memiliki ruang khusus dalam kajian maqāsyid al-syarīàh dan ùrf16 dalam epistemologi hukum Islam. Salah satu hasil pemikiran TM. Hasbi al-Shiddiqi yang mencerminkan pemikiran fiqh Indonesia adalah dalam masalah zakat mesin produksi pabrik besar yang wajib dizakati. Dalam pemikirannya harus ada keterlibatan pemerintah dalam mengurus masalah ini, di mana wewenang untuk mengurus zakat ini ada pada pemerintah dan hal itu satu paket dengan proyek penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pungutan zakat ditangani khusus oleh lembaga semacam dewan zakat (bait al-māl) yang berdiri sendiri terlepas dari departemen keuangan atau instansi keuangan lainnya.17

14

Ibid., 341. Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, Islam Historis, Dinamika Studi Islam di Indonesia (Yogyakarta: Galang Press, 2002), 99. 16 Kekuatan ùrf dalam penetapan hukum syara’ tidak dapat dipungkiri. Banyak ulama’ terdahulu yang merujuk pada ùrf ini. Bahkan dalam kitab-kitab fiqih banyak sekali produk-produk hukum yang dirumuskan berdasarkan kaidah ‫ اﻟﻌﺎدة ﻣﺤﻜﻤﺔ‬yang menegaskan kebiasaan suatu masyarakat bisa menjadi hukum. Lihat Ahmad al-Nadawi, al-Qawa’idu al-Fiqhiyah, (Bairut: Daru al-Qalam, tt.), 293. 17 Hasbi as-Shiddiqi, Beberapa Permasalahan Zakat (Jakarta: Tinta Mas, 1976), 22. 15

30


Fiqih Nusantara

Hasbi al-Shiddiqi menyatakan bahwa objek zakat sebagaimana pandangan jumhur ulama’ adalah harta bukan orang, sehingga dari harta anak kecil yang belum mukallaf dan telah sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya oleh walinya. Hasbi menambahkan bahwa zakat adalah ibadah sosial yang bertujuan untuk menjembatani jurang antara yang kaya dan yang miskin. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa zakat dapat dipungut dari nonmuslim (kafir kitabi) untuk diserahkan kembali demi kepentingan mereka sendiri. Ia mendasarkan pendapatnya pada keputusan Umar bin Khattab untuk memberikan zakat pada kaum zimmi (nonmuslim yang bertempat tinggal di wilayah negara Islam) yang sudah tua dan miskin. Umar juga pernah memungut zakat dari orang Nasrani Bani Tuglab. Pendapat ini dilandasi oleh prinsip pembinaan kesejahteraan bersama dalam suatu negara, tanpa memandang agama dan golongannya.18 Pandangan ini sangat relevan dengan konteks pembangunan negara yang membutuhkan banyak modal saat ini, di samping membina kesejahteraan antar umat manusia dalam satu negara. Metode Ijtihad Hasbi al-Shiddiqi Dalam pandangan Hasbi, ijtihad merupakan usaha maksimal dalam mengerahkan segala kemampuan berfikir (rasio) untuk menemukan kesimpulan hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci, atau juga bisa diartikan sebagai upaya melakukan penelitian berkenaan dengan persoalan-persoalan spesifik dalam framework dan dengan cara yang bersifat ilmiah untuk mendapatkan argumentasi dan pemikiran hukum yang baru.19 Ijtihad yang dinilainya paling efektif adalah ijtihad kolektif (jamaì), yaitu ijtihad yang dilakukan tidak hanya oleh pribadi-pribadi saja melainkan dilakukan oleh banyak orang. Menurut Hasbi hal ini dilatarbelakangi karena kompleksitas permasalahan yang terjadi sebagai dampak kemajuan peradaban sehingga pendekatan yang dilakukan untuk mengatasinya tidak bisa dipilah-pilah pada bidang tertentu saja. Oleh karena itu, ijtihad tidak dapat terlaksana dengan efektif kalau dilakukan oleh individu saja. 18 19

Abdul Aziz Dahlan (et al.), Ensiklopedi, 532. Yudian Wahyudi, Hasbi’s Theory, 45


31

Maimun

Hasbi menawarkan gagasan ijtihad di mana anggota-anggotanya tidak hanya di kalangan ulama, melainkan juga dari berbagai kalangan ilmuwan muslim lainnya seperti ekonom, dokter, budayawan, politisi dan keahlian lainnya yang memiliki visi dan wawasan yang mendalam terhadap permasalahan umat Islam. Mereka berusaha memberikan kontribusi pemikirannya sesuai dengan keahlian dan disiplin keilmuan masing-masing sehingga rumusan dan produk ijtihad yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan jauh lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.20Melalui ijtihad kolektif ini umat Islam Indonesia dapat merumuskan sendiri pemikiran fiqihnya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, Hasbi as-Shiddiqi menawarkan konsep metodologis bagi pembinaan fiqih Indonesia yang meliputi; Pertama, pemahaman fiqih dan syari’ah. Dalam hal ini Hasbi asShiddiqi membedakan antara pengertian syari’at dan fiqih. Menurutnya syari’ah merupakan kumpulan perintah dan larangan yang bersifat abadi dan universal, sedangkan fiqih merupakan kumpulan hukum-hukum yang bersifat amali yang bisa berubah dan berbeda menurut dimensi ruang dan waktu.21 Dengan merujuk pandangan Hasbi, Sarjan mengomentari pendapat tersebut bahwa fiqih tidak dapat muncul begitu saja dengan sendirinya tanpa ada dasar pijakannya yakni al-Quran dan al-Hadist. Pada syari’at yang bertalian dengan akidah dan ibadah, tertutup kemungkinannya bagi akal manusia untuk melakukan pembaharuan pemikiran. Sedangkan pada syari’at yang memuat masalah hukum, dan peraturanperaturan Allah, tidak tertutup peluang untuk melakukan penalaran terhadapya. Peluang ini terbuka seiring perkembangan peradaban manusia, terutama berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat umum.22 Kedua, analisis kesejarahan (dirāsah tārikhīyah), yaitu dengan cara memperhatikan dan menganalisa relasi antara ide tasyri` dengan peristiwa yang terjadi untuk mengetahui pendekatan dan metodologi para 20

Dahlan, et al. Ensiklopedi, 531. Wahyudi, Hasbi’s Theory, 77. 22 Sarjan, Pembaharuan Pemikiran Fiqih Hasbi as-Shiddiqi (Makasar: Yameka, 2007), 17. 21

32


Fiqih Nusantara

fuqaha terdahulu dalam memberikan istinbat hukum yang mencakup perkembangan masyarakat Islam dalam kerangka historis dan perkembangan hukum dengan cara melihat pengaruh masing-masing. Hasbi menilai bahwa dengan melihat perkembangan fiqih dari waktu ke waktu tadi akan dapat diketahui interrelasi faktualitas hidup yang terjadi bersama aqidah dalam menghasilkan produk hukum-hukum fiqih yang diwariskan oleh para fuqaha.23 Ketiga, pendekatan sosio kultural (dirāsah wāqi`īyah), yaitu studi kasus mengenai masyarakat Indonesia dan masyarakat lain dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum, ilmu hukum kemasyarakatan dan studi hukum itu sendiri secara umum untuk mendapatkan pemahaman tentang motif sosial yang melatarbelakangi lahirnya produk hukum tertentu.24 Menurut Noruzzaman Shiddiqy, ada dua dalil pokok yang dikemukakan Hasbi berdasarkan sosio kultural masyarakat yaitu sebuah kaidah fiqhiyah yang menegaskan bahwa hukum asal dari segala sesuatu/perbuatan (muàmalat) ialah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, serta pada hadist rasul yang maknanya berbunyi “engkau lebih tahu urusan duniamu”. Di bagian lain Hasbi juga mendasarkan argumentasinya pada kedinamisan dan fleksibelitas hukum Islam serta filsafat hukum Islam yang menghargai ‘iradah dan ùrf sebagai salah satu sumber hukum Islam.25 Keempat, studi perbandingan (dirāsah muqāranah), yaitu pengkajian hukum syara’ dengan mengemukakan pendapat-pendapat imam mazhab secara seimbang baik yang ijma’i ataupun yang ikhtilafi disertai dalil dan kaidah ushuliyyah masing-masing dan diperbandingkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan dipilih yang lebih rajih sebagai sebuah hukum.26 Hasbi menilai bahwa kajian komparatif yang bersifat terpadu terhadap pendapat imam-imam mazhab dan dalil-dalil yang melandasinya 23

Hasbi al-Shiddiqi, Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 158. 24 Ibid., 159 25 Nourouzzaman Shiddiqy, Jeram-Jeram Peradaban Muslim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 248. 26 Hasbi al-Shiddiqi, Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 34.


33

Maimun

serta sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan pendapatnya merupakan bagian yang sangat penting dalam berijtihad untuk mencari pendapat yang paling sesuai dengan konteks ruang, waktu, karakter dan kemaslahatan bangsa Indonesia. Terhadap masalah-masalah yang sudah diteapkan hukumya oleh ulama masa lalu, baik ulama sunni, dan semua madzhab yang ada bahkan syiah, khawarij, dan lainnya, Hasbi juga menggunakan metode komparasi (muqarin) ini, yakni membandingkan atara satu pendapat degan pedapat yang lain dan memilih yang lebih mendekati kebenaran dan didukung oeh dalil-dalil yang terkuat. Penutup Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ide “ fiqh Indonesia “ yang dilontarkan Hasbi, di satu sisi, merupakan sebuah upaya mencoba menghasilkan hukum Islam yang sesuai dengan adat dan perubahan yang berkembang di Indonesia, dan di sisi yang lain, sebagai upaya membaskan budaya Indonesia dari budaya Arab dan menjadikan adat Indonesia sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Pemikiran Hasbi banyak dipengaruhi oleh tokoh pembaharu, alKalali, pembentuk jurnal reformis al-Imam serta pendiri organisasi Islam Menjadi Satu di satu sisi, dan tokoh pendiri al-Irsyad, Ahmad Soorkati di sisi yang lain. Pemikiran Hasbi bersifat dialektik dan cenderung pada persatuan. Dalam merealisasikan pandangannya, Hasbi menawarkan formulasi konsep ijtihad yang berorientasi lokal keindonesiaan dengan tawaran konsep metodologi; (1) Pemahaman tentang fiqih dan syari’ah, bahwa keduanya mesti dibedakan. Syari’ah bersifat abadi dan universal, sedangkan fiqih bersifat amali yang bisa berubah dan berbeda menurut dimensi ruang dan waktu; (2) Analisis kesejarahan, yaitu analisa relasi ide tasyri’ dengan peristiwa yang terjadi untuk mengetahui pendekatan para fuqaha terdahulu dalam memberikan istinbat hukum; (3) Pendekatan sosio kultural, yaitu studi kasus mengenai masyarakat Indonesia dan masyarakat lain dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum; (4) Studi perbandingan, yaitu studi yang membandingkan pendapat-pendapat imam mazhab terdahulu secara seimbang, kemudian dipilih yang lebih rajih sebagai sebuah hukum.***

34


Fiqih Nusantara

Daftar Pustaka al-Nadawi, Ahmad, al-Qawa’idu al-Fiqhiyah, Bairut: Daru al-Qalam, tt. Bustaman, Kamaruzzaman, Islam Historis, Dinamika Studi Islam di Indonesia, Yogyakarta: Galang Press, 2002. Dahlan, Abdul Aziz, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003. Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977. Harahap, Syahrin, Islam Dinamis; Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran alQuran Dalam Kehidupan Modern di Indonesia, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1997. Huda, Nor, Islam Nusantara; Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007. Kusdar, Dinamika Fiqhi Di Indonesia; Telaah Historis Lahirnya Fiqhi Ke-Indonesiaan, Jurnal Mazahib, vol. IV, No. 2, Desember 2007. Marzuki Wahid, dan Rumadi, Fiqih Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: LKiS 2001. Nawawi, Maimun, Reaktualisasi Fiqh Indoesia: Telaah Atas Kontribusi Pemikiran Hukum Hasbi ash-Shiddieqy, Jurnal Ihkam, Pamekasan, Jurusan Syariah STAIN,2007. Sarjan, Pembaharuan Pemikiran Fiqih Hasbi as-Shiddiqi, Makasar: Yameka, 2007. Shiddiqy, Nourouzzaman, Jeram-Jeram Peradaban Muslim, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Shiddiqy, Nouruzzaman, Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. Shiddiqi, TM. Hasbi, Beberapa Permasalahan Zakat, Jakarta: Tinta Mas, 1976. Shiddiqy, TM. Hasbi, Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat Dan Tuntas, Jakarta: Bulan Bintang, 1975. Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016

35

Maimun

Shiddiqy, TM. Hasbi, Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab, Jakarta: Bulan Bintang, 1975. Wahyudi, Yudian, Hasbi’s Theory of Ijtihad in The Context of Indonesian Fiqh, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

36


FIQIH NUSANTARA (Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Pandangan T.M. Hasbi al-shiddiqi)

Recommend Documents