,/l(0J^\ ,i._
.^
_a
ffiJ Pf,RATTIRANDAf,RAH KOTA BAI,I-BATi NOMOR 02 TASTIN 2OO4 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATI-BAU DENGAN RAI{MAT TTIHAN YANG MAHA ESA WALIKO'T'A BAt]-BATI, Menimbang:
a. bahwa untuk mengarahkan Pembangunandalam Wilayah Kola Bau-Bau denganmemanfaatkanruang Wilayah secaraberdayaguna, serasi,seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahleraanmasyarakat dan Pertahanan Keamanan perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau ,
b. bahwa untuk melaksanakanketentuansebagaiamandimaksud hurufa' perlu diatur dan ditetapkandengan PcraturanDaerah Mengingat :
I . Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana ( I-embaran Negara Republik Indoncsia Tahun l98l Nomor 76' Tambahan LembaranNegaraNomor 3209 ) ; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agrarla ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1960 Nomor 38' Tambahan I-embaranNegaraNomor 3037 ) ; 3 . Undang-undangNomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuanPokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982Nomor 12,TambahanLembaranNegaraNomor 3215 ) ; Untlang-undangNomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahandan Pemukiman ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 23, Tambahan l,embaranNegaraNomor 3469 ) ; 5 . Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 50' Tambahan LembaranNegaraNomor 3831 ) ; o. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenlang Pemerintahan Daerah ( LemabaranNegara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 60, Tambahan LembaranNegaraNomor 3898 ) , 7. Undang-undangNomor l3 Tahun 2001 tentang PembentukanKota Bau-Bau ( I-embaranNegeta Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 93' Tambahan LembaranNegaraNomor 4 120 ) ;
,1
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang PelaksanaanKitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lemabaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara N o m o r 3 2 5 8) :
9 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegtatan Inslansi Vcrtikal di Daerah ( LemabaranNegara Republik lndonesia Tahun 1983Nomor 10,Tambahanl-embaranNegaraNomor 3373 ) '
/
Mengenat 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 tentang Analisa DamPakLingkungan ; ll.PeraturanPemerintahNomor6gTahunlgggtentangPelaksanaanHakdan dalam Kewajiban serta Benluk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat
/
PenetaanRuang; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahdan KewenganPropinsi sebagaiDaerah Otonom ' Pengelolaan 13. Kepulusan PresidenNomor 32 Tahun 1990 tentang Pengaturan LingkunganFIiduP.
DenganPersetujuan DAWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAT]-BATJ MEMT]TTISKAN Menetapkan: PERATTIRANDAERAH KOTA BAU-BAII TENTANG RENCANA TATA RTIANGWILAYAH KOTA BAT]-BATI
t
BAB I KETENTTIANIIMUM Pasal I Daerahini yangdimaksuddengan: DalamPeraturan a. DaerahadalahKota Bau-Bau; Kola Bau-Bau; DaerahadalahPemerintah b. Pemerintah c . WalikotaadalahWalikotaBau-Bau; .t {t_
Ruang dibidangPenataan PcjabatyangditunjukadalahPegawaryangdiberitugas.tertentu yangberlaku; Perudang-undangan seiuaidenganPeraturan
ruang.udara sebagai e. Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang daratan' ruang lautan' kegiatan serta melakukan dan tempa'l manusia dan malhluk lainnya yang hidup memeliharakelangsunganhidupnya ; tTataRuangadalahWujudstrukturaldanpo|apemanfaatanruang'baikdirencanakan maupunlidak , Ruang dan g. Penataan Ruang adalah Proses PerencanaanTata Ruang, Pemanfaatan PengendalianPemanfaatanRuang ; h. RencanaTala Ruang adalahHasil PerencanaanTata Ruarg ; i.WilayahadalahRuangyangmerupakankesatuangeogralisbesertasegenapun^surlerkait dan alau padunyayang batas.lin sls1"*nya ditentukan berdasarkanaspek administratif aspekfungsional; terkatt j. KawasanadalahRuang yang merupakankesatuangeografis besertasegenapunsur ' mempunyar serta padanyayang batas ,iiternyu ditentukan berdasarkanaspek lungsional ciri tertentu , k.Wilayahp€IencanaanadalahWilayahyangdiarahkanpemanl-aatanruanglyasesual daerah denganmasing-masingjenis ,.n"unu kottyut'g beradadalam wilayah administrasi keadaanruang l. Sistem perwilayahan adalah Satu kesatuanruang sccara utuh walaupun berbagai satu sama lainnya berbeda, letapi memrmgkrnkan untuk dilaksanakannya kota pelayanan ; kegiatanyang daiat saling mengisi dalam rangkameningkatkan
l
m . istem transportasiadalah Suatu rangkaian kegiatan transportasi yang terpadu, meliputi kegiatanpengembangansaranadan prasaranaangkutanp€numpangmaupun barang; Pemukiman adalah Bagian dari lingkungan hidup diluar karvasanlindung, baik berupa kawasanperkotaan maupun pedesaanyang berfungsi sebagailingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan; Fasilitas sosial adalah Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehalan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahandan pelayananumum, peribadatan,rekreasidan kebudayaan,olah raga dan Iapanganterbuka sertapemakamanumum ;
p Utilitas umum adalah Bangunan-bangunanyang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan dan terdiri dari jaringan air bersih, listrik, telepon, terminal angkutan / bis, shelter,kebersihan/ pembuangansampah,dan pemadamkebakaran;
q. Prasarana lingkungan adalah Kelengkapan lingkungan yang meliputi jalan, saluran pembuanganair limbah, dan saluranpembuanganair hujan ; f.
i
Pemeriksaanadalah Serangkaiankegiatan untuk mencari, mengumpulkandan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasankepatuhan premenuhan kewajiban berdasarkanPeraturanPerundang-undangan yang berlaku. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnyadisingkat PPNS adalah PejabatPegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemcrintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak Pidana dibidang Rencana Tata Ruang Wilayah. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Serangkaian tindakanyang dilakukan oleh Penyidik PegawaiNegeri Sipil yang selanjutnyadisebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tcrang Tindak Pidana dibidang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II RTJANG LTNGKTIP Pasal 2 l ) RencanaTata RuangWilayah mempunyaiwilayah perencanaan yang terkait denganbatas
Wilayahadministrasi.
2) RcncanaTata Ruang Wilayah merupakanrumusantentangkebijaksanaan pengembangan kota secaramenyeluruhyangrincianbesertauraiannyasebagaimana tercantumdalamBuku DokumenRencanaTataRuangWilayah(RTRW) Kota Bau-Bau. Pasal 3 RencanaTata Ruang Wilayah sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 secarasislimatik disusun sebagaiberikut : a. Bab I Pendahuluan b. Bab II Tujuan KebijaksanaanPengembanganKola c. BAB III KonsepDasarPengembvangan Kota 'Iata d. BAB IV RencanaUmum RuangWilayah e. BAB f.
V RencanaPengembanganKawasanPrioritas
BAB VI IndikasiPrtogramdan Penlahapan Pembangunan
g. BAB VII KebijaksanaanPenunjangPenataanRuang
BAB III DAN SI'RATEGI ASAS.TTJ.IIJAN
Bagian Pertama Asasdan Tujuan Pasal4 : RcncanaTataRuangWilayahsebagaimana dimaksuddalampasal2 disusunberasaskan ruangbagi semuakepentingansecaraterpadu,berdayagunadan berhasilguna, a. Pemanl'aatan serasi,selaras,seimbangdanberkelanjutan. persamaan, hukum. keadilan,danperlindungan b. Keterbukaan, Pasal 5 Tujuan pemantaatanRuang Wilayah sebagaimanadimaksud dalam pasal4 hurul-a yaitu : e
a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sertakebijaksanaanPembangunanNasional dan Daerah; b. Terselenggaranyapengaturanpemanfaatanruang kawasanlindung dan kawasanbudidaya di kawasanperkotaan,kawasanpedesaandan kawasantertentu ; c. Terwujudnya keterpaduandalam penggunaansumber daya alam dan sumber daya buatan denganmemperhatikansumberdaya manusia; d. Terwujudnyakehidupanmasyarakatyang sejahtera; e. Untuk meningkatkan fungsi dan Peranan Daerah dalarn konstelasi regional serta mampu berfungsisebagaisub pusatdalam sistempengembanganregional ( tingkal propinsi ) ; L
-
Menciptakan kelestarianlingkungan pemukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakanhubunganserasiantar manusiadenganlingkungan,yang lercermin dari pola intensitaspengguanaanruang ;
g
Meningkatkandaya guna dan hasil guna pelayanandenganmengembangkanfasilitas, sarana maupunprasaranayang merupakanupayapemanfaatanruang secaraoptimal , h. Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang yang merangsang partisipasi investordalam pengembanganpotensiyang ada ;
i.
Mengarahkanpembangunankota yang lebih tegas dalam rangka pengendalian.penga\rasan. perencanaanpengembanganfisik kota baik kualitas maupun kuantitasnya,
j.
Membantu menetapkanprioritas pengembangankota dan memudahkanpenlusunan Rencana Tata Ruang Wilayah disetiap Kecamatan untuk dijadikan p€doman bagi tertib pengaturan ruang.
Bagian Kedaa StrategiPelaksanaan Pasal6 (I)
Untuk mewujudkantujuan pemanlaatanruang wilayah sebagaimana dimaksuddalam pasal5 ditetapkanstrategipelaksanaan pemanfaatan ruangwilayahdalambentukRencana DetailTataRuangWilayahKotaBau-Bau.
5
...'
dimaksudpada ayat (l) pemantbatanruang wilayah sebagaimana (2) Strategipelaksanaan meliputi: fungsikota; a. Penetapan sistemperwilayahan b. Pengembangan ; perkotaan' dansistempermukrman c. Sistemkegiatanpembangunan Transportasi dan UtilitasPelayanan d. SistimPrasarana udara,dan penatagunaan air, penalagunaan e. Sistem prasaranatanah, penalaguanaan alamlar'nnYa. sumberdaya BAB IV ARAH KEBIJAKSANAAN DAN FT]NGSIKOTA Bagian Perlama Arah Kebijaksanaan Pasal 7
O
tl)
* Kola Bau-Bau diarahkan menjadi KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG NYAMAN SEJAHTERADAN BERBUD,4YA MENAJA KOTA YANG BERTARAF' sebagai INTERNASIOANAL " yang akan diwujudkan melalui pengimplementasian berikut: Lokal dan Regionalyang Kota Bau-BausebagaiKota Perdagangan a. Mempersiapkan Internasional. merupakanlangkahawalmenujuKotaPerdagangan pinti gerbangperekonomiandan pariwisatadi Kota Bau-Bausebagai b. Merealisasikan SulawesiTenggaradan KawasanTimur Olndonesiayang didukungoleh saranadan prasaranayangmoderendanmemadai.
(2). Pengembangan Kota Bau-Bausampaitahun2012diarahkankepada: a. BWK. I meliputi seluruh Kawasanpusat kegiatanPerkotaandenganfungsi utama meliputi perkanloran swasta,pusatperdagangangrosir skala regional/kola dan jasaberpusatdi KelurahanWale pelayanan I grosirdan kawasanyangberfungsimendukungperdagangan b BWK Il adalahmerupakan perdagangan eceranberpusatdi KelurahanWameo, c. BWK III adalahmempakankawasanyang berf'rmgsisebagaipusatpendidikanTinggi Kota yangberpusatdi KelurahanKatobengke danpusatPemerintahan pusatp€rmukimankota, d. BWK. IV adalah merupakankawasanyangberfungsiseabagai pergudangan yang Kelurahan Waruruma trerpusatdi tndustripengolahan dan e. BWK V adalah merupakankawasanyang berfungsi sebagaikawasanpertanlan tanaman pangan , perikanan, perdaganganhasil pertanian dan pengembangan permukiman kota ysng KelurahanLiabuku. f. BWK Vl adalahmerupakankawasanyang mempunyafungsi utamasebagaikawasan perlanianhortikultura,poerkebunandan kehutananyang dipusatkandi Kelurahan Gondabaru(Kaisabu)
o
Bagian Kedua FungsiKota Pasal8 DaerahKota beriungsisebagar: l. KawasanIndustridanperdagangan 2. Kawasanpermukiman 3. KawasanPusatPemerintahan 4. KawasanpusatKomersial 5. Kawasan Pendidikan 6. KawasanBudayadanpusatRekreasi 7. Kawasanpertanian 8. Kawasancadangan pengembangan . \
BAB V KEBIJAKSANAAN T]MUM PENGEMBANGANKOTA
Bagian Pertama Kebijaksanaanllmum pemanfaatanKota Pasal 9 Kebijaksanaan Pemanf'aatan Kota diarahkanuntuk: l. Mendorongperwujudanpenataan dan pengendalian fisik kota,terutamauntukperkembangan pusat perhubungan haru yang memilki Jarrngan bangkitanpergerakan denganintensitas tinggi seperti Pasar, Pusat Pertokoan, perguruan Tinggi , Sekolah-sekolah,Terminal dan sebagainya. 2. Mewujudkankeseimbangan pertumbuhanantarapusatkota dengankecamatan-kecamaran yangmengelilinginya melaluipenguangan kecenderungan terkonsentrasinya aruslalu-lintas kesatutitik tujuandi pusat-pusat keramaiandan sentra-sentra ekonomike berbagaipenjuru Kota. 3. Menyerasikanperencanaan dan peraksanaan pembangungan gunameningkatkanpelayanan kota,terutamapadakawasan-kawasan yang berbatasinlangsungdengankabupaienButon sehinggatercapai suatu keterpaduandan sinkronisasieembangunandiKawasan Kota Bau-Bau4. Menciptakaniklim yang dapalmenggalrahkan kegiatanekonomi dengan penentuanlokasi yang tcpat untuk mendorongprakarsausaha swasaamaupun Pemerintahsemaksimal munskin. 5. Pengembangan ruang terbuka hijau kota sebagaielemenyang dapat memberikannilai tambahbagi kepentingan masyarakat secaraumummelaluipenetapan iriteria pengembangan ruangterbukabagipengembangan setiapsektorkegiatanperkotaan yangmeliputi :a. Posisisungai,pantaidan sumbermataair rainnyaview spottidak boleh tertutupatau terhalangbangunan melainkanharusselaluterbuka, b Daerahtangkapan air harusdiperluasdcnganmembukalahandilokasi-lokasioerkolaan yangpadatpenduduknya untukdijadikanlapangan_lapangan terbukahijau; c. Meningkatkankualitas ringkunganpada kawasan-karvasan yang memerrukan pengamanan sepertlbantaransungai,daerahtepi pantaidanjalur hijau:
yang dapal mengakomodir dan mampu 6. Menyerasikan pengembangankegialan pelayanan melayani masyarakatKota Bau-Bau dan sekitamya' orientasi pada perbaikan dan 7. Meningkatkan pengelolaan sumtrer daya alam dengan peningtatan kualitas lingkungan hidup'
dallm rymbangunandenganmelibatkansecaraaklrf '*"tului 8. Meningkatkanperansertamasyarakat kelompok masyarakat (Community Based setiap kegiatan p".Oungunln develoPment).
Bagian Kedua Kebijaksanaan fJmum PembangunanKota Pasal 10 yang PembangunanKota diarahkan untuk pembangunanPerekonomian
meliputi :
meniunjungttnggl KualiitasSumberdayamanusiaberimandan bcrtakuaserla L Peningkaran budayaIokal dan pengendalianpemanf-aatan 2. PengembanganTata l{uang melalui perencanaan,pemantauan -un-g yung *"ngacu pada daya dukung wilayah' perbaikan dan prasarana kota.melalui perencanaan' penattuln dan 3. Pengembangansarana dan frasaranadalam mendukungkegiatanmasyarakat' sara"na kualitas dan kuantltas 4. Perbatkan kondisi ekonomi dengan mendorong peningkatan . upaya pengentasan pcrekonomian masayarakat yang berpihak dan peduli tcrhadap kemrskinan. kotayangbcrtumpupadapa(isipasiwarga' dan keindahan kualitaskebersihan 5. Meningkalkan 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penalaansumber daya alam lestan.
yang optimal dan
local 7. Mendorong kehidupan social budaya yang harmonis denganmenjunjung tinggi budaya dan adal istiadatsebagaisalahsalupotensipariwisata' g. perbaikanpelayananpublik denganmenciptakansistim pelayananyang efektif, efisicn, tepat dan lerjangkauseluruh lapisanmasyarakat. g. PemberdayaanPemuda dan perempuan melalui pcmbinaan kelembagaandan pembenan peluangscrta kesempatanyang samadalam berpartisipasidan trerkreast' I0. Mendorong prof-esionalismedan perlindungantenaga kerja sehinggaterserappada lapangan ke11a. I 1. Penegakansupermasihokum dan hak asasi manusia (HAM) serta mengikis praktek Kolusi, Korupsi dan irlepotisme (KKN) dengan meningkatkan pengawasanbaik oleh Pemerintah Maupun Masyrakal. 12.Menjalin KerjasamadenganPemerintahdan atau Kota lainnya.
8 Bagian Ketiga
L
KebijaksanaanPengembangan Kependudukan Pasal ll PcngembanganKependudukandiarahkanpada : a. Mmbatasi pola pertumbuhandan persebaranpenduduk di kawasanyang padat dan memacu pertumbuhandan persebaranpendudukdi kawasankepadatanrendah' b. Kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan permukiman hendaknya harus dilakukan investasisaranadan prasaranayang mendukungpermukiman. c
Meningkatkankualitas sumbverdaya manusiayang terambil dan berdayasaing-
d. peningkatandan perluasankcsempatankerja yang diimbangi denganpeningkatanproduktilitas tenagakerja.
Bagian KeemPat
v
KebijaksanaanPengembanganTata Ruang Kota Pasal 12 ( I ) PengembanganTata Ruang Kota Bau-Bau terdiri dari : a. Optimalisasi kawasanpelabuhan melalui perencanaankawasanpelabuhansecaraintegral yang dilengkapi denganlbsiliks yang memadai b. Relitaljsasi kawasanpusat kegiatan melalui penataankawasanagar dapat meningkatkan lungsi pelayanannya. c. Pemekaran fisik kota dengan mendorong pusal-pusat pertumbuhan baru sebagaoi penyanggakawasanPusatkegiatan d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaranaperkotaan baik sarana sosial budayamaupun lasilitas lingkungan. (2) Keberadaanyatetap dipertahankandan drarahkanuntuk meningkatkankualitas dan kuantrtas bangunannya melalui pembangunan secara vertikal dan untuk area-area yang bersil-at terisolasi(enclove)diperlukan penanganansecarakhususdan terpadu. (3) PengembanganTala Ruang Kota untuk kawasan non trudidaya mcliputi kawasan oagar budayayang terdiri dari : a. KawasanbentengKeraton b. KawasanBcntengsorawolio c. Tanah wakaf dan bangunanyang memiliki nilai sejarah d. Badanairlsungaidan sempadanpesisirpantai (4) Khusus untuk bangunan yang lelah ada pada daerah yang tidak dapat dialih tungsikan pengunaanyasebagaimanadimaksud pada ayat (2) akan diterbitkan, dan akan diatur dan ditetapkandcnganPeraturanDaerahtersendiri.
(5) UntukDaerahyangbelumterbangunnamundapatdialih fungsikanseperti: teknis c. Pertanian d. Pertaniannonteknis e. Pertanianlahan basahdankering f
Ketruncampuran
dapat dikonversikanuntuk pembangunansepanjangmemenuhi kriteria teknis yang dilentukan. Kota Bau-BauditetapkansebagaiPusatsymboldistribusidan (6) DalamsistemPengembangan akumulasikegiatanbagiWilayah sekitarnya.
Bagian Kelima banganPermukiman Pengem Kebijaksanaan Pasal| 3 (l) L (2)
(3)
14)
(5)
Pengembangankawasan permukiman baru unluk jangka panjang sebagianbesar dialokasikankeseluruhwilayah yang sesuaidenganluas wilayah yang potensialyang konseppenyediaanI . 3 : 6 tersediadengan Dalam pengembangankawasanpermukimanbaru skala besar perlu dipacu dengan memtrerikan kemudahan kepada pihak swasta untuk mcngembangkankawasan permukimanterutamapada lokasi-lokasiyang mempunyainilai strategisdengantetap lingkungan. memperhatikan Lingkungan permukiman yang sudah ada diarahkan melalui upaya perbaikan dan tataruangterutarnapadaBagianWilayahKota dan keserasian peremajaan sertapengaturan (BWK) I danII yangmerupakanlingkunganpermukimanterpadatdaantidakteratur' Relokasipermukimandi Daerahbantaransungaiataupesisirpantaidiarahkanke Wilayah Daerahpermukimanyang tersebarterutamadi BWK yang potensialbagi pengembangan lll, IV danBWK V. Penerapansistem pembangunanpemmahan secara vertikal mengingal intensltas penggunaan lahandi PusatKola sudahcukuptinggi.
Bagian Keenam
9
Kebijaksanaan PengembanganTransportasi Pasal14 kotameliputi: sistimTransportasi Pengembangan Jaringan.Talan. a. Rencanapengembangan terminal. b. RencanaPengembangan
Bagian Ketujuh KebijaksanaanPengembanganlitilitas Kota Pasal 15 L
Penyediaanl'asilitas sosial dan utilitas umum akan disebarkan pada Pusal-pusalpelayanan kota dan lingkunganperumahanpcmukiman sesuaidengankebutuhandanfungsinya
2. Menetapkanstandarluas lahan untuk pengembanganfasilitas sosial dan utilitas umum bagi Wilayah-wilayah yang memiliki kecenderunganperkembangan. 3. Memprioritaskan penyediaanlahan unluk pengembanganfasilitas sosial dan ulilitas umum pcrkembangan. bagi Wilayah-wilayahyangmemiliki kccenderungan ,.-l;+-.
'l --
L"--1;r-.
tulo.,ohqh
l0 Bagian Kedelapan RuangTerbukaHijau Kebijaksanaan Pasal 16 dan kelestanan ruangterbukahijau kota yang dapatmenjagakeseimbangan t . Pengembangan dampakpembangunan ; lingkungansertamengurangi proporsiyangbaik pengembangan fungsiruangterbukahijau ditujukanuntukmendapatkan antaiadimensiruangterbukadenganbangunanbaik secaravertikalmaupunhorizonlal; ruangterbukahijau yangdapatmemberikankesanestetikayang indahdan -). Pengembangan identitasKota Bau-Bau. menguatkan ruangterbukahijau sesuaidenganfungsi dan hirarkinya untuk memenuhi 4 Pengembangkan kegiatanperkotaan kebutuhanpenrludukakanruangterbukasekaligusdapatmenunjang ')
hijau mako sebagaifungsi konservasiuntuk menjaga 5 MenetapkanKawasan-kawasan lingkungan dankelestarian keseimbangan ruangterbukahr-iau o. Peningkatanperansertamasyarakatdan swastadalampengembangan sebagaibentuk pengendalian dan pengawasan, pelaksanaan, dimulii dari tahapperencanaan, TataRuang peransertaaklifmasyarakatdalamPerencanaan fungsi ruangterbukahijau yang telah berkurangatau berubahke bentuk 7. Mengembalikan fungsinya dengan yangsemula sesuai BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN DAN PI'NATAAN RT]ANG KOTA Pasal 17 Rcncanapengembangandan penataanruang kota Bau-Bau untuk kurun waktu l0 (sepuluh)tahun meliputi : a. Arahan Kebijakan PengembanganPenduduk, b. RencanaStruktur Tata Ruang ; Ruang ; c. RencanaPemant'aatan : d. rencanaSislemTransportasi e. RencanaPengembanganFasilitas; f RencanaKawasanKhusus ; g. Arahan Kepadatandan Ketinggian Bangunan; Lingkungan; h. RencanaPengendalian i. RencanaPemanfaatabArr Baku.
BAB VII RENCANAPENGOLAANPEMBANGT]NANKOTA
Bagian Pertamo Tahap PelaksanaanRencana Pasal 18 TahapanPelaksanaanRencanaPembangunanKota Bau-Bau dituangkandalam indikasi program periode2002-2007dan 2007-2012.
ll
Pasal 19 dimaksuddalampasal18 meliputi: RencanaIndikasiprogramsebagaimana
danJasa a. Perdagangan L Penataankawasanpusat kegratan. 2. Spesiiikasi kawasanperdagangan' 3. PengembanganPusatkomersial 4. PembangunanPasarkecamatan. 5. PembangunanPasarhewan. 6. Peningkalansaranasanitasilingkungan dan KPK' 7. PenataanPKL Jalan Yos Sudarso
b. Transportast I . Peningkatansaranadan prasaranapelabuhanMurhum' jalan altemativeSulaa,Lipu' Badia' 2. Pembukaan JalanarteriruasKadolomoko-Lakologou' 3. Peningkatan 4- PengembanganBandaraBetoambari' 5. Pembangunansub Terminal. jalan UsahaTani. 6. Pembukaan 7. PembangunanTerminal Baranbgdi KawasanPelabuhan' 8. Peningkatanjalur jalan antar desa. 9. Pembukaanrute antar sub terminal. rutePenn{is 10.Pembukaan
danPemukiman c. Perumahan I . Penataankawasanperumahansekitar sungaiBau-bau' 2. Pembangunanpusatpemukiman kota' rU
3. Pembukaanjalan lingkungan dan jalan local' 4. OPtimalisasiIMB 5. Pengarahankepadatandan kelinggian bangunan' 6. Identifikasi kawasankumuh. 7. PenyediaanpengelolaanTinja dan TPA tl. PenYediaanvacuum truck. 9. Penyediaanlruck angkut sampah.
d. Industridan Pergudangan I . Pembukaankawasaninduslri mantime' 2. Pembukaankawasanindustn pengolahanhasil pertanian' 3. Pengembangansaranap[enunjanginduslri' '1. Pengembangan pergudanganpelabuhan'
12
Pemerintahan I . Penyiapanlahan pusatperkantoran. 2. Pemindahankarvasankantor pemerinlahan. 3. Pengembanganiasilitas penunjangperkantoran. 4. pengaturanasel perkantoranlama.
Pendidikan tinggi. lokasipendidikan L Penyiapan fasilitaspenunjangpendidikan 2. Pengembangan sekolah. 3. Penambahan sekolah. 4. Rehabilitasi
Pertanian RencanaTataRuangPesisir. L Penyusunan JalanUsahaTani. 2. Pengembangan 1-
danPeternakan. Perkebunan 3. Pengembangan saluranirigasi. 4- Rehabilitasi
h . Pariwisata L PengembanganWanawisaladan Agrowlsata. CedungKescnian. 2. Pembangunan 3. RevitalisasiKawasanSejarah. 4. Promosiwisata.
TamandanRuangterbuka Peribadatan, R'IH. L Penyusunan Makam. 2. Penataan b
Taman. 3. Pengembangan Hutan. 4. Pengembangan
j
Kcsehatan L PenambahanApotok. 2. PenambahanDokter praktek. lasilitaspenunjang. .i. Pengemhangan
Air Bersih k. .laringan SumberAir Baru. L Identifikasi sumberair bersibbaru. 2. Studikelayakanpemanfaatan jaringanpelayanan. 3. Peningkatan ,1.peningkatan kapasitas produksi.
t3
l. SaranaDrainase systemdrainaseterpadu. I . Perencanaan 2. Drainasedaerahrawangenangan. saluran. 3. Rehabilitasi DaerahAliranSungai(DAS). 4. Pengelolaan 5. ReboisasiI lutan. Listrik m. Jaringan kapasitanProduksi. Peningkatan n. .laringanTelepon pelayanan. Perluasan
o. FasilitasPersamPahan I . PerencanaTPA baru. 2. Peningkatansaranadan prasaranapengangkut. 3. Pengembanganbengkel pendukung. 4. Pengembangangarasi. 5. Studi ManajemenSampah. p. Air Limbah tin1a. I . Pengolahan vacuumlruck. 2. Pengolahan 3. SosialisasiIPAL. q- PemadamKebakaran L PembangunanGarast. 2. Penambahansarana.
Bagian Kedua Pembangunan Pengelolaan Pasal20 pengelolaanPembangunan Kota Bau-BaumelibatkanseluruhInstansiPemerintah,swastadan masyarakat. BAB VIII PENGENDALIANPEMANFAATANRUANG Pasal 2l ( l)
PengendalianPemanfaatanRuangdiselenggarakandengancara: a. Pemantauanpemanfaatanruang sesuaidenganfungsinya. b. Penerbilanpemanfaalanruang
(2)
pcngendalianPemanl-aatan dimaksudpadaayat (l) dilakukanmelalui Ruangsebagaimana kegiatanpengawasandan penertibanpemanfaatanruang.
l4 Pasal 22
( 1 ) Pelaksanaan Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pelaporan,pemantauandan evaluast.
(2) Hasrl PengawasanPemanfaatanRuang berupa temuan penyimpanganakan dilakukan penertiban; (3) Walikota rvajib menyiapkan langkah-langkahtindak lanjut untuk pemeriksaandan ruang terhadappemanfaatan penyidikanalaspenyimpangan Pasal 23 (l)
PcnertibanPemanfaatanruang dilakukan melalui penertibanlangsungdan penertibantidak langsung.
( 2 \ Penertiban langsungsebagaimanadimaksud pada ayat (l) dilaksanakanmelalui pemberran sanksiadministralit, sanksipidana dan sanksiperdataberupa : a. Pemberiansuratteguranmaksimal3 kali. b. Pencabutandan atau penghentianprosespembangunan.
5
c. Pembongkarandan pengenaandendadan atau kurungan. melalui : dimaksudpadaayal (l) dilaksanakan ( 3 ) Penertiban lidak langsungsebagaimana a. PengenaanKebijaksanaanPajak/ Retribusi ; b. PembatasanPengadaanPrasaranadan Sarana; c. PenolakanPemberianPerizinanPembangunanBAB IX HAK, KtrWAJIBAN, DAN P[R{N
SER'IA MASYARAKAT
Pasal 24 Dalam kegiaianpenataanRuang Wilayah masyarakalberhak : J
a. Berperan serta dalam proses Perencanan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan PengendalianPemanfaatanRuang b. Mengetahui secaraterbuka RencanaTata Ruang Wilayah , RencanaDetail Tata Ruang dan RencanaTeknis Tata RuangKota Bau-Bau. c. Menikmali maniaat ruang dan,/ atau pertambahannilai ruang sebagaiakibat dari penataan ruang, d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akrbat pelaksanaankegiatanpembangunanyang sesuaidenganRencanaTata Ruang. Pasal 25 (1) Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimanadimaksud dalam pasal 17, diumumkan dan / atau disebarluaskanpada masyarakat oleh Pemerinlah Kota Bau-Bau melalui tempat-tempatumum yang mudah untuk diketahui oleh masyarakat; (2) Pengumuman atau penyebarluasansebagaimanadimaksud pada ayat (l) diketahui masyarakaldari penempelan/ pemasanganpeta RencanaTata Ruangyang bersangkutanpada Tempat-tsmpatUmum dan Kanlor-kanlor yang secara fungsional menangani RencanaTata Ruangtersebut.
l5
V
Pasal 26 pertambahan nilai ruang sebagai akibal (l) ' ' Dalam rangka memanfaatkan ruang dan I alau penalaan riang sebagimanadimaksud dalam Pasal 24 pelaksanaannyadilakukan sesuai denganketentuanPeraturanPerundang-undanganyang berlaku' (2)Untukmemanlbatkanruangbeserlasumberdayaa|amyangterkandungdidalamnya, dan sebagaimanadimaksud padi ayat (l) yang dapal berupa Manfaat Ekonomi,. Sosial lingk-ungandilaksanakan alas dasar pemilikan, penguasaan,atau pemberian hak lertenlu dan bendasaikanketentuan Peraturan Perundang-undanganataupun atas Hukum Adat kebiasaanyang berlaku atasruang pada masyarakatsetempat' Pasal 27 (1) tlak memperolehpenggantianyang layak alas kerugianterhadapperubahanslalus ruang Ruang semula yang dimiiiki-oleh masyarakatsebagaiakibat pelaksanaanRencanaTata wilayah akan diselenggarakandengancara musyawarahantarapihak yang berkepentingan (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatanmengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) maka penyelesaiannyadilakukan sesuai dengan Peraluran yangberlaku. Perundang-undangan Pasal 28 Dalam kegiatanRencanaTata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau masyarakalrvajib : a. Berperansertadalam memeliharakualilas ruang. b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses Perencanaan Tata Ruang, PemanlbatanRuangdan PengendalianPemanfaalanRuangc. Mentaati RencanaTata Ruang yang telah ditctapkan. Pasal 29 (l)
pelaksanaankewajiban masyarakatdalam penalaan ruang sebagaimanadimaksud dalam pasal 28 dilaksanaian dengan mematuhi dan rnenerapkankrlteria, kaidah, traku mutu dan Aturan-aturanPsnataanRuang yang ditetapkandenganPeraturanPerundang-undangan.
( 2 ) Kaidah dan Aturan PemanlbatanRuang disesuaikan dengan budaya serta adapt istiadat
local denganmemperhatikanfaktor-fbktor
Dalam PemanlaatanRuang, peransertamasyarakatdapal berbentuk : a. Pemanl'aatanruang daratan, lautan dan ruang udara berdasarkan Peraturan Perundangundangan,agama,adat istradal dan kebiasaanyang berlaku' pola b. Bantuan Pemikiran atau Pertimbangan berkenan dengan wujud struklural dan pemantaatanruang di kawasanPedesaandan Perkotaan kegiatanpembangunandidasarkanpada Rencana'fata Ruang Wilayah Kota c. Penyelenggaraan Bau-Bau. d. Konsilidasi pemanfbatantanah, air, utlara dan sumber daya alanr lainnya dilakukan unluk ruang yang berkualitas. lercapainyapemanl-aatan e. Perubahanatau konversi pemanl'aatanruang harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. l. Pemberianmasukanuntuk penetapanlokasipemanlaatanruangdan / atau kegiatanmenjaga lungsi lingkunganhidup' memelihara,dan meningkatkankelestarian
l6 Pasal 3l ( l) Tata cara peran serta masyarakatdalam pemanfaatanruang sebagaimanadimaksud dalam yang berlaku. pasal 30 dilakukan sesuaidenganPeraluranPerundang-undangan (2) Peran serta masyarakat sebagaimanadimal<sudpada ayat ( I ) di Koordinir oleh Walikota lermasuk pengaturannyapadatingkat KecamatansampaidenganDesa,/ Keiurahan. (3) Peransertamasyarakatdilakukansecaratertib sesuaidenganRencanaTata RuangWilayah Kota Bau-BauPasal 32 Dalam pengendalian,pemanl'aatanRuang,peransertamasyarakatdapatberbenluk : a. Pengawasanterhadap pemanl-aatanRuang wilayah , termasuk pemberian inlbrmasi atau laporan pelaksanaanpeman{-aalanruang. b. Bantuanpemikiran atau pertimbanganuntuk penertibankegiatan pemanfaalanruang dan peningkatankualitas pemanfaatanruang. Pasal 33 Peran serta masyarakatdalam PengendalianPemanfaatandan PengawasanRuang Wilayah dan kawasanperkoyaandisampaikan secaralisan atau tertulis mulai dari Tingkat Desa / Kelurahan ke KecamalankepadaWalikota atau Pejabatyang dttunjuk. BAB X KS,TENTtiAN PIDAn*A Pasal 34 (l) Pelanggaranlerhadap ketentuanPasal 28 PeraluranDaerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan / atau denda sebesar-besarnyaRp. 5.000 000,( Lima Jula Rupiah) (2) Tindak Pidanasebagaimana dimaksudpadaayal (l) adalahPelanggaran. BAB XI KETENTTJAN PENYTDIKAN Pasal 35 (l ) Pe.labatPengawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan PernerintahDaerah diberi wewenang khusussebagaipenyidik untuk melakukanpenyelidikantindak pidanalerhadappelanggaran PeraturanDaerah ini ,sebagatmanadiatur dalam Undang-undangHukum Acara Pidanayang berlaku: (2) WewenangPenyidik sebagaimanadimaksud pada ayat ( I ) adalah : a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti kelerangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Rencana Tata Ruang Wilayah agar keterangan alau laporantersebulmenjadilebih lengkapdanjelas ; b. Meneliti mencari dan mengumpulkanketeranganmengenai orang pribadi alau badan lcntang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubuingandengan tindak pidana dimaksudr c. Meminta keterangandan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungandengan dengantindak pidanadibidangRencanaTala RuangWilayah;
t7 d. Memeriksa buku-buku, calatan- calatan dan dokumen-dokumenlain berkenaandensan tindak pidanadibidang RencanaTata Ruang Wilayah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkanbarangbukti serta melakukanpenyrtaan terhadapbarangbukti lersebul; f.
Meminta bantuantenagaahli dalam rangkapelaksanaantugaspenyidikan ;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorangmeninggalkan ruang alau ternpal pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumenyang dibawasebagaimana dimaksudpadahurul-e; h. Memotrct seseorangyang berkaitandenganlindak pidana Tata Ruang; r. Mememanggil orang untuk didenga.rkelerangannyadan diperiksa sebagairersangka atausaksi; .;. Menghentikanpenyidikan; k. Melakukan Tindakan lain yang dianggap perlu unluk kelancaranpenyidikan yang menurul hukum dapal dipertanggungjawabkan,
(3) Penyidiksebagaimana dimaksudpadaayat( I) memberitahukan dimulainyapenyidikan
I
BAB XII KETENTTJANPERALIHAN Pasal36 Rencana TataRuangwilayahKotaBau-Bausebagaimana dimaksud dalam pasal2,digambarkan dalamPetawilayah KoIa Bau-BaudenganberskalaI : 100.000, yangmerupakan bagranyang lidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini. Pasal 37 ( i) RencanaTata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau berlirngsi sebagaiMatra Ruang dari Pola Dasar PembangunanDaerah untuk penyusunanRencanapembangunanLima Tahun paclaperiodc herikutnya. (2) RencanaTata Ruang wilayah sebagaimana dirnaksudpada ayat (l) pedomanbagi .
digunakansebagai
a. Perumusankebijaksanaan pokok pemanlaatan ruangwilayah. b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitandan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kota sertakeserasianantar sektor. c. Penelapanlokasi Inveslasiyang dilaksanakanPemerintahdan atau masyarakal. d. Penyusunan RencanaDetail Tata Ruang. e. PelaksanaanPembangunandalarn memanfaatkanruang bagi kegialan pembangunan Pasal 38 RencanaDetail rata Ruangmenjadidasaruntuk PenertibanperizinanLokasi pembanqunan. Pasal 39 Kelentuanmengenaipenataanruang laulan dan ruang udara akan diatur lebih lanjul sesuai denganPeraluranPerundang-undirngan yangberlaku.
18 Pasal40 JangkaWaktu RencanaTata RuangWilayahKota Bau-Bauadalahl0 (sepuluh)tahunsejak PeraturanDaerah ini diundangkandan dapat dilakukan peninjauan kembali dan atau disempumakan dalamjangkawaktuminimal 5 ( Lima) Tahunsekali BAB XIII KETENTTJANLAIN-LAIN Pasal.ll Ilal-hal yang belum diatur dalam Peraturanl)aerah ini sepanjangmengenai pelaksanaannya akandiaturdanditetapkanlebihlanjut denganKepulusanWalikota. BAB XIV KE'I'EN'I'TJAN PENT]TTIP Pasal 42 Dengan berlakunya PeraturanDaerah ini, maka semua Kelentuan yang mengatur tenlang RencanaTata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau yang bertcntangandengan PeraturanDaerah ini dinyatakantidak bcrlaku. Pasal 4J PeraturanDaerahini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan. Agar setiaporang dapat mengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturanDaerahtentang RencanaTataRuangWilayah Kola Bau-Bauini denganpenempalannya dalamLembaranl)aerah Kota Bau-Bau.
Disahkan di Bau-Bau PadaTanggal,
WA KOTA
€z
nI 2004
U-BAU,
Drs.MZ. M I R T I LT A M I M , M S i Diundangkandi Bau-Bau PadaTanggal,07 J uni 2004
S E K R E T , t 9 f tD ; AERAH.
H. SAHIRTiDDINIJDU, PEMBINAUTAMA MUDA,IV ic N I P 0 1 00 8 56 4 5 LEMB,4RANDAERAH KOTA B,.IT]-8,4U T,4HUN2OO4 NOMOR I I
