KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR
PUSAT SEJARAH TAI-NI
PERPUSIAKAAI'i
NOMOR
'.
715
TANGGAL: 8'2"-zalz
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR:
KEPI\ti lV
12010
tentang
KODE KLASIFIKASI ARSIP KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
,ff"5rKEPot-tSl4*\
fls'ulre"gJTlr*Jiq)
*n-cifi:ilii;iiiil%
dtt;ffi*ilb
ffiffi
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep /
tentang KODE KLASIFIKASIARSIP KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik lndonesia perlu adanya sistem pemberkasan kearsipan berdasarkan kode klasifikasi arsip
di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik lndonesia, untuk maksud tersebut
di
atas
dipandang perlu menetapkan keputusan.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a168);
2,
Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
3.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia Nomor 17 tahun 2007 tanggal '17 Agustus 2007 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik lndonesia,
4.
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia No. Pol. '. Kepl} lV12008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Modernisasi Sistem Kearsipan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik lndonesia.
Memperhatikan:
:
1.
lnstruksi Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia No. Pol. lnsl}lV12008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Pembangunan sistem lnformasi Manajemen Kearsipan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik lndonesia;
2.
Surat Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia No. Poi. tanggal 16 Juni 2004 perihal Jadwal Retensi Arsip.
'.
Bl1496lVll2004/Setum
MEMUTUSMN.....
KEPUTUSAN MPOLRI
NOMOR :KEP/ ?lb l//2010 TANGGAL: i9 MEI 20'10
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
1.
kode klasifikasi arsip Kepolisian Negara Republik lndonesia;
2.
memberlakukan sistem pemberkasan kearsipan berdasarkan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kepolisian Negara Republik lindonesia;
3,
kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud merupakan acuan bagi setiap pegawai
di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik lndonesia dalam melaksanakan pemberkasan kearsipan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik lndonesia;
4.
keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di pada tanggal
: Jakarta 19 :
Mei
2010
KEP,ALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepada Yth:
DistribusiA, B, C dan D Mabes Polri.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN "A'' KEPUTUSAN MPOLRI
NOMOR:KEP/IulV/2010
MARKAS BESAR
TANGGAL:
rq MEI
2010
KODE KLASIFIKASIARSIP KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Arsip adalah merupakan rekaman informasi dari aktivitas dan kegiatan suatu organisasi, Sebagai rekaman informasi arsip dapat digunakan untuk bahan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan organisasi. Menyadari akan berkembangnya volume arsip yang meninEkat dan bertumpuk serta tersebar di masingmasing satuan organisasi perlu diadakan tindakan pengamanan arsip dengan cara pemberkasan yang baik dan sistematis untuk memudahkan dalam penemuan kembali.
Dengan memanfaatkan arsip seoptimal mungkin, akan dapat dicapai tujuan organisasi, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan yang ketat. Mengingat pentingnya arsip dalam suatu organisasi maka arsip harus disimpan, dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku, sehingga arsip dapat diketemukan kembali dengan cepat dan tepat serta efisien. Hal yang penting di dalam mengelola arsip adalah sistem penataan arsip. Penataan arsip atau pemberkasan arsip (flling slsfem ) pada dasarnya merupakan suatu teknik atau cara pengaturan dan penyimpanan arsip secara logis dan sistematis. Salah satu sistem yang dapat diterapkan didalam penataan yaitu sistem pemberkasan berdasarkan subjek
Sistem pemberkasan berdasarkan subjek atau secara lengkap disebut sistem penyimpanan arsip berdasarkan permasalahan (topik) atau pokok masalah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
Sistem pemberkasan berdasarkan subjek dapat dipergunakan untuk menata arsip suatu organisasi yang jenis arsipnya lebih mudah disajikan dengan menyebut nama subjek . Di samping itu, sistem pemberkasan berdasarkan subjek dapat diterapkan untuk menata arsip-arsip korespondensi.
Agar penerapan sistem pemberkasan berdasarkan subjek dapat dilaksanakan secara konsisten, logis dan sistematis maka perlu dibuatkan suatu bagan/pola klasifikasi yang berupa daftar pengelompokan subjek yang dibuat secara berjenjang dan disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi.
Untuk memudahkan dalam penataan, penemuan kembali serta menjaga kerahasiaan arsip subjek subjek (pokok rnasalah), subsubjek (sub rnasalah), sub-sub subjek (sub-sub masalah) dapat diberi atau ditentukan kode klasifikasinya dengan menggunakan gabungan antara huruf dan angka (alphanumerik).
ts, Maksud ..
.
LAMPIRAN
'A"
KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ i.r1lV/2010 TANGGAL: Iq MEI 2O1O
B.
MAKSUD DAN TUJUAN
1.
Maksud ditetapkannya Kode Klasifikasi Arsip adalah sebagai petunjuk untuk melaksanakan penataan dan penyimpanan arsip berdasarkan sistem pemberkasan.
2.
Tujuan ditetapkannya Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kepolisian Negara Republik lndonesia ini adalah:
a.
b. c,
untuk melaksanakan penyusunan dan penyimpanan arsip berdasarkan
sistem
pemberkasan; menunjang terlaksananya penataan arsip yang berdaya guna; dan
agar para pelaksana pelayanan dan pembinaan administrasi umum Polri semakin mudah dalam penerapan pengelolaan kearsipan khususnya dalam rangka penataan (fitting sysfem) dan penemuan kembali arsip di semua unit kerja di lingkungan polri.
I
PENGERTIAN 1.
Pengelolaan kearsipan adalah kegiatan yang berkesinambungan dalam pengelolaan arsip secara manual dan/atau elektronik, dimulai dari proses penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, penyusutan, akuisisi, preservasi dan pelestarian, publikasi, pelayanan, pengkajian dan pengembangan, pembinaan, bimbingan dan supervisi serta akreditasi dan sertifikasi kearsipan.
Sistem pemberkasan adalah sistem penyimpanan arsip yang berdasarkan kode klasifikasi atau kelompok subjek (masalah) secara logis, sistematis serta konsisten. Setiap subjek atau sub subjek dipergunakan kata tangkap secara singkat, jelas dan mewakili informasi yang terkandung dalam arsip. Penyusunan arsip adalah cara untuk menyusun arsip ke dalam berkas dan mengatur berkas ke dalam susunan yang sistematis dan logis dengan memperhatikan tujuan kegunaan dan sifat dari
berkas yang menunjang pelaksanaan kegiatan untuk dapat menata arsip dengan baik, dengan menggunakan kode klasifikasi, indeks dan tunjuk silang. +.
Berkas adalah suatu himpunan arsip yang ditata secara dossier, rubrik atau seri: Dossier adalah berkas arsip yang ditata atas dasar kesamaan kegiatan; Rubrik adalah berkas arsip yang ditata atas dasar kesamaan masalah; Seri adalah berkas arsip yang disusun atas dasar kesamaan jenis.
a. b. c.
lndeks ialah tanda pengenal arsip, yang merupakan alat bantu dalam penemuan kembali arsip. h.
Poia Klasifikasi ialah suatu pola atau bagan yang berupa daftar pengelompokan subjek yang dibuat secara berjenjang. Pola Klasifikasi dibuat berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi dan dibuat secara logis dan sistematis.
Kode Kalsifikasi ialah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk huruf, angka atau gabungan hur"uf dan angka, yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak arsip/dokumen di tempat penyimpanan 8. Folder,...,
3
LAMPIRAN
W
TANGGAL:
B.
'A"
KEPUTUSAN KAPOLRI
IA MEI
2O1O
Folder iaiah tempat arsip yang terbuat dari bahan kertas/karton manila. Folder biasanya dilengkapi tab pada bagian atas atau samping untuk menempatkan kata tangkap atau identitas arsip.
9.
Guide adalah alat yang terbuat dari jenis karton atau triplek berfungsi sebagai sekat pembatas dan sarana petunjuk dari bagian satu dengan bagian yang lain. Fungsi guide dibedakan sebagai guide utama/primer, guide pembantu, sekunder dan seterusnya.
10,
Tanda keluar (out indicator) yaitu alat yang digunakan untuk member tanda adanya arsip yang ke luar atau dipinjam dari filing cabinet. Out indicator dapat berupa folder pengganti (ouf guide) atau lembar pengganti (ouf sheet).
11,
Tunjuk silang ialah alat yang berfungsi menghubungkan arsip yang memiliki keterkaitan informasi. tunjuk silang dapat dituangkan/ditulis dalam folder maupun dalam bentuk lembaran yang diletakkan dalam folder.
12.
Primer adalah pokok masalah dan merupakan fungsi utama.
'13.
Sekunder adalah sub masalah dari pokok masalah.
14. Tersier adalah sub-sub masalah dari sub
D.
RUANG LINGKUP
Penyusunan buku kode klasifikasi masalah ini meliputi pendahuluan, pemberkasan arsip, pola klasifikasi dan kode, peralatan serta penutup.
BAB il .....
LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 /V/2010 TANGGAL: l.a MEI 20'10
BAB
II
PEMBERKASAN ARSIP
Tujuan utama pemberkasan arsip adalah untuk memudahkan penemuan kembali berkas secara cepat dan tepat apabila sewaktu-waktu diperlukan. Dengan demikian prosedur pemberkasan adalah rangkaian tata cara dalam kegiatan pemberkasan untuk penemuan kembali berkas secara mudah, cepat dan tepat. Pemberkasan arsip dilakukan tanpa menunggu volume arsip banyak dan menumpuk untuk segera disimpan, sehingga tidak akan menyulitkan dalam penataannya. Meneliti arsip juga untuk menetapkan apakah arsip sudah layak untuk disimpan, juga meneliti apakah lampiran-lampirannya lengkap sebagaimana dimaksud, serta menetapkan apakah perlu disimpan bersama menjadi satu dengan suratnya, ataukah disimpan sendiri karena bentuk fisiknya tidak memungkinkan untuk disimpan menjadi satu (seperti peta, foto dan lainnya).
A.
LANGKAH.LANGKAH PEMBERKASAN Langkah-langkah pemberkasan meliputi pemeriksaan berkas, pengelompokan berkas dalam folder dan penentuan indeks, pengkodean, tunjuk silang, penyortiran dan penyimpanan berkas serta memasukkan arsip dalam folder.
1.
Pemeriksaan Berkas
pemeriksaan berkas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu berkas surat sudah siap untuk disimpan, Dua hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan berkas surat yaitu pemeriksaan tanda pelepas dan pemeriksaan kelengkapan berkas. tanda perintah file atau simpan biasanya diberikan oleh pimpinan unit kerja terhadap berkas surat yang telah selesai
a.
diproses dan perlu untuk disimpan. Pada lembar disposisi pada celah yang kosong biasanya ditulis "file" atau "simpan" yang berarti bahwa surat tersebut sudah siap untuk
b.
disimpan; kelengkapan berkas surat
setelah dilakukan pemeriksaan berkas surat dan dapat dipastikan bahwa berkas surat tersebut siap untuk disimpan, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas surat.
Yang dimaksud dengan kelengkapan berkas surat adalah lampiran-lampiran yang menjadi kelengkapan sesuai yang tercantum pada surat tersebut. Dalam memeriksa kelengkapan berkas surat perlu pula memilah dan memisahkan jika memungkinkan terdapat duplikasi lampiran yang berlebihan lansung dihancurkan;
2. Pengelompokan
.
LAMPIRAN
'A'
KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR :KEP/ ?taiVl2010 TANGGAL: 19 MEI 2010
l.
pengelompokan berkas arsip dalam folder pengelompokan arsip menurut bentuk dosir adalah arsip yang saling berkaitan dalam satu kegiatan pekerjaan, disatukan dalam satu himpunan, Penyusunan arsipnya diurutkan atas dasar kronologis yaitu tanggal arsip menurut proses kegiatan. Contoh bentuk dosir
a.
:
1
1. Penutup
10, Evaluasi 9. Pembukaan B. Daftar Hadir 7. Undangan Peserta 6. Perlengkapan ATK 5. Makalah 4. Pengajar 3, Dana Diklat Kearsipan 2. Juklak Diklat Kearsipan 1. Panitia Diklat Kearsipan
b.
pengelompokan arsip menurut bentuk rubrik adalah penyusunannya diurutkan atas dasar indeks dokumen berupa kata susunan arsip, diatur menurut abjad indeks, dan apabila indeks dokumen berupa angka (nomor) susunan arsip diatur menurut angka;
pengelompokan arsip menurut bentuk berdasarkan keasamaan jenis.
seri adalah arsip yang jenisnya sama,
disusun
;
3. Penentuan..,..
LAMPIRAN
''A'
NOMOR : KEP/ TANGGAL: IA
KEPUTUSAN KAPOLRI /V/2010
lrl
MEI
2O1O
penentuan indeks sebagaimana ielah diuraikan bahwa indeks adalah sarana untuk penemuan kembali arsip apabila diperlukan dengan cara melalui penunjukan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan arsip tersebut dengan yang lainnya.
menentukan indeks khususnya indeks subjek , harus dibuat dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut : singkat, jelas dan mudah diingat; berupa kata benda atau kata yang memberi pengertian kebendaan, penentuan berorientasi pada kebutuhan pemakai, dan harus dapat dikelompokkan dalam pola klasifikasi sehingga diketahui tempat penyimpanannya;
a. b, c. d.
penentuan indeks dalam sistem penyimpanan arsip berdasarkan permasalahan tidak semudah penentuan indeks dalam sistem penyimpanan arsip yang lain, sebelum menentukan indeks petugas kearsipan harus memahami secara cermat isi informasi yang terkandung dalam berkas surat yang akan disimpan. Ketidakcermatan dalam memahami isi informasi berkas surat dapat
berpengaruh terhadap ketidaktepatan memahami hubungan berkas dengan suatu subjek, sehingga dapat mengakibatkan kekeliruan dalam memilih subjek yang cocok pada daftar subjek/klasifikasi. Apabila isi informasi yang terkandung dalam berkas surat terdiri dari satu subjek, maka penentuan indeksnya berdasarkan pada subjek yang paling banyak disimpan, dan subjek yang lain harus dibuat tunjuk silang berkepentingan dalam menentukan tempat; 4.
pengkodean
pengkodean terhadap subjek utama dan sub subjek dengan diberi garis bawah atau dilakukan pemberian tanda pada kata yang diseleksi dari yang tertera pada berkas sura, jika judul subjek
tidak disebutkan maka pemberian tanda ditulis pada sebelah atas berkas surat, apabila menggunakan kode alpha numerik sesuai yang ditentukan dalam pola klasifikasi, kode tersebut ditulis bagian atas atau sudut kanan berkas surat;
apabila ditemukan lebih dari satu subjek maka hanya subjek yang paling penting yang diberi
kode, sedangkan subjek yang lain diberi tanda tertentu untuk dibuat tunjuk silang. dalam menentukan sub subjek suatu berkas yang akan disimpan, petugas/arsiparis sebaiknya tidak berdasarkan ingatan, tetapi juga perlu mengecek daftar subjek/klasifikasi secara rutin untuk menjamin penentuan judul subjek atau pengkodean secara benar;
5. Tunjuk...
7
LAMPIRAN
'A'
KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR :KEP/ 3,(/V/2010 TANGGAL: 19 \/|EI 2A1O
5.
tunjuk silang tunjuk silang adalah alat untuk melengkapi indeks dalam menampung persamaan dan peristilahan lain yang mempunyai arti yang sama, serta mempertemukan beberapa informasi yang mempunyai hubungan atau saling keterkaitan. dengan demikian tunjuk silang diperlukan apabila
ditemukan informasi yang terkandung dalam suatu berkas surat lebih dari satu subjek atau sub subjek atau memiliki lebih dari satu peristilahan dan mempunyai arti yang sama;
Contoh 1
:
Tunjuk silang untuk mempertemukan subjek yang berbeda tetapi saling berhubungan lndeks
:
Parpol
Lihat
Kode : |PP.1.1.5 Lidik Parpol
Tanggal Nomor
Kode : 1PP,1.2.5. Pam Parool
Tanggal Nomor
.
:
lndeks
:
Parpol
Contoh 2
:
tunjuk silang untuk menampung peristilahan yang mempunyai arti sama. lndeks : Dokumen palsu Lihat : lndeks : Dokumen palsu
6.
Kode : RES.1.9,
Tanggal Nomor
Kode : RES.2.4.
Tanggal Nomor
penyortiran
penyortiran berkas surat dalam filling sistem subjek dilakukan berdasarkan subjek utama, sub subjek serta rinciannya atau melalui kode-kode yang ditetapkan dalam pola klasifikasi. kegiatan ini dilakukan pada saat berkas surat dimasukkan dalam folder untuk memudahkan labelisasi dan penataan berkas ditempat penyimpanannya; 7.
penyimpanan berkas
penyimpanan berkas surat perlu memperhatikan peralatan-peralatan yang dipergunakan sebagai tempat penyimpanan, pada umumnya peralatan-peralatan untuk penyimpanan surat berkas terdiri dari filling cabinet, guide/sekat folder;
yang.....
LAMPIRAN ''A" KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR :KEP/ 3/3/V/2010 TANGGAL: 19 MEI 2010
yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan berkas adalah sebagai berikut:
a. b, c. d.
bentuk berkas harus self indexing yang berarti susunan berkas tertata sedemikian rupa sehingga berkas akan dapat menunjukkan apa dan diaman berkas-berkas itu tersimpan. arsip dapat diberkaskan baik berdasarkan sistem angka, urutan abjad, sistem masalah, sesuai dengan tujuan, kegunaan dan bentuk arsip;
arsip yang disimpan berdasarkan masalah didasarkan pada klasifikasi arsip. arsip yang diatur berdasarkan klasifikasi antara lain, surat-menyurat, hasil penelitian, penyelidikan kasus dan sebagainya, sedangkan arsip yang diatur berdasarkan abjad, misalnya arsip kepegawaian;
arsip yang tidak layak disimpan, karena sifatnya hanya sekedar untuk diketahui, atau tidak memerlukan tindak lanjut seperti undangan yang telah selesai dan peristiwanya tidak
penting dan bukan bagian dari berkas, dapat disingkirkan untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. arsip-arsip hasil kegiatan memerlukan tindak lanjut
e.
disusun untuk menjadi satu dengan folder sebelum dimusnahkan, memeriksa apakah arsip yang bersangkutan merupakan kelebihan atau copy dari asli yang sudah tersimpan, jika merupakan kelebihan, arsip tersebut langsung dipisahkan (untuk dimusnahkan);
memasukan arsip dalam folder
a.
arsip yang telah ditentukan kode dan indeksnya dipersiapkan folder, pada teks folder dituliskan klasifikasinya dan indeksnya (bagi arsip-arsip yang berdasarkan masalah). bagi arsip-arsip yang berdasarkan abjad pada folder dituliskan indek nama (title), demikian juga yang berdasarkan atas angka ditulis indeks angka;
b.
arsip merupakan rangkain berkas yang terdahulu disatukan dengan kode
c.
bersangkutan (tidak pedu dibuat folder baru); menentukan folder pada susunan sekat
1)
2) 3) 4) 5)
yang
:
bagi arsip yang belum dibuat sekat sebagai tanda pemisah antara masalah satu dengan yang lainnya, maka perlu dibuatkan sekatnya;
bagi arsip yang sudah memiliki sekat tidak perlu dibuatkan sekatnya dan langsung menempatkan folder tersebut di bagian sekat selanjutnya; tatacara penyusunan folder dengan title nama masalah, orang, wilayah dan lain-lain diatur menurut abjad; menetapkan jangka simpan pada folder sesuai dengan jadwal retensi arsip dengan catatan pada bagian luar daun folder berupa: akhir jangka simpan, penetapan masalah atau dipindahkan beserta tanggalnya;
folder yang berisi berkas dan telah diberi tanda pengenal (indeks) ditata atau dimasukkan di belakang guide/sekat dalam filling cabinet sesuai dengan klasifikasi subjek dan rinciannya.
B,
PELAYANAN BERKAS Pelayanan ber"kas adalah kegiatan penemuan kembali berkas dan proses administrasi peminjaman dan pengembalian berkas arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah..,.
LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ {/a /V/2010
TANGGAL:
lq
MA
2010
-angkah-langkah yang perlu dilakukan dalam layanan berkas meliputi: penemuan kembali berkas penemuan kembali berkas biasanya dilakukan atas dasar permintaan dari pihak pengguna yaitu; pejabat atau unit kerja, permintaan berkas akan menyebutkan unsur-unsur keterangan berkas
surat yang diinginkan, antara lain : indeks berkas, subjek , tanggal dan nomor surat, kode dan lainnya atau hanya sebagian dari unsur keterangan tersebut. di lokasi penyimpanan (seperti, filing cabinet) akan terlihat judul subjek dan kode sebagaimana ditetapkan dalam pola klasifikasi arsip pada tab guide dan tab folder sebagai tanda pengenal himpunan berkas sehingga dapat diketahui dan ditemukan keterangan sesuai yang diinginkan tersebut; pengendalian berkas
setelah diketemukan berkas yang diinginkan kemudian dilakukan pengambilan berkas ditempat penyimpanan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan pengendalian. pengambilan dan pengendalian berkas dapat dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana antara lain: ouf folder, out guide, out sheet, dan formulir pinjam berkas, tickler file. out folderfiolder ke luar : digunakan sebagai pengganti berkas yang terdapat dalam folder yang diambil untuk peminjaman berkas; out guide/sekat ke luar : digunakan sebagai pengganti berkas yang disimpan dalam beberapa folder yang diambil untuk peminjaman berkas; out sheetllembaran ke luar . digunakan untuk mencatat berkas-berkas yang diambil dalam beberapa folder yang diambil atau dipinjam baik dalam satu folder ataupun beberapa folder; formulir pinjam berkas : digunakan untuk pengendalian berkas yang dipinjam; tickter flle: digunakan untuk menempatkan formulir pinjam berkas agar dapat diketahui berkas-berkas yang dipinjam dan tanggal pengembaliannya;
a.
b. c.
d. e.
pengontrolan berkas pengontrolan dilakukan untuk mengetahui dan mengamankan keberadaan berkas yang dipinjam, untuk mengetahui keberadaan berkas yang dipinjam perlu dilakukan pengecekan terhadap sarana-sarana pengendalian.
formulir pinjam berkas yang disimpan pada tickler file dapat menunjukkan berkas apa saja yang dipinjam dan kapan berkas tersebut harus dikembalikan, apabila terdapat berkas yang batas tanggal pengembaliannya sudah selesai dan belum dikembalikan perlu dilakukan pengecekan
kepada pejabaVunit kerja peminjam untuk dikonfirmasikan lebih lanjut dan
segera
mengembalikannya. untuk berkas yang selesai dipinjam dan dikembalikan dilakukan pengecekan sesuli dengan catatan peminjaman. pengembalian berkas sesuai dengan lokasi atau tempat penyimpanan semula diikuti penarikan sarana-sarana pengambilan dan pengendalian berkas.
8A8...,,
LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLRI
10
NOMOR : KEP/ 3t7 tVtZOtO
ffi BAB III
POLA KLASIFIKASI DAN KODE
UMUM
1.
Pengertian Pola Klasifikasi adalah pengelompokan dokumen (arsip) menurut permasalahan dari seluruh
proses kegiatan yang dilakukan oleh instansi (unit kerja/unit pengolah) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fumigasinya. Pengelompokan dimaksud dilakukan secara sistimatis dan logis serta berjenjang dengan diberi tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode.
2.
Pengelompokan Fungsi Secara garis besar tugas pokok dan fungsi-fungsi organisasi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:
a.
fungsi-fungsi yang bersifat "fasilitatif' yaitu merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang. Fungsi tersebut dilakukan oleh Satuan organisasi-satuan organisasi dan unit-unit organisasi sebagai unsur pembantu pimpinan pada semua tingkat eselon satuan organisasi. Sebagai contoh: ketatausahaan, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan logistik. Fungsi logistik dlllaksanakan oleh Sdelog.
b.
fungsi-fungsi yang bersifat "substantive" yaitu merupakan kegiatan pelaksanaan tugas pokok organisasi Polri. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Baintelkam, Bareskim, Babinkam dan Sdeops.
3,
Pengelompokan Masalah Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari suatu unit organisasi terdapat sejumlah proses kegiatan. Dalam proses ini akan dijumpai berbagai macam masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam bidang pokok masalah (Masalah Utama) atau disebut "Primer, Masing-masing bidang baik fasilitatif maupun Substantif mempunyai sejumlah golongan masalah setingkat yang lebih kecil disebut sub pokok masalah (sekunder) dan masing-masing Sekunder dapat dibagi lagi kedalam golongan masalah-masalah sejenis yang lebih kecil lagi dan disebut Sub-sub masalah (tersier). Sebagai contoh tersebut di atas adalah sebagai berikut: FUNGSI
Pokok Masalah Utama (Primer) Sub Pokok Masalah (Sekunder) Sub-Sub Masalah (Tersier)
FASILITATIF Material dan Loqistik Pertanahan Penvertifikatan tanah
Atau ...
.
11
LAMPIRAN
"A'
KEPUTUSAN MPOLRI
NOMOR : KEP/ 3D /V/2010 TANGGAL: /a MEI 2010
Atau secara horizontal adalah:
Primer Material dan Loqistik
Sekunder
Tersier
Pertanahan
Pensertifikatan tanah
Pengelompokan dalam kelompok Fasilitatif dan Substantif adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran ll
Kode Klasifikasi. Setelah diadakan pengelompokan permasalahan dalam Pola Klasifikasi maka untuk mengenali kelompok masalah dari tingkat yang Primer sampai dengan perinciannya, perlu diberi kode berupa simbol atau tanda.
Sistim kode yang dipakai disini berupa simbol (tanda) yang terdiri dari unsur dan angka (alfa numerik) dan terdiri dari paling banyak 5 (lima) digit. Digit pertama berupa huruf besar sebagai singkatan dari Primer, sedangkan digit berikutnya berupa angka decimal dari 0 (nol) sampai dengan tertinggi. Untuk sekunder digit kedua dan 00 dan untuk tersier digit ketiga dan keempat. Sebagai contoh: Pokok Masalah Utama ( Primer) Sub Pokok Masalah (Sekunder) Sub-Sub Masalah fiersier)
Material dan Loqistik Pertanahan Penvertifikatan Tanah
Kode: LOG 1.1. 1.1.1
lndeks Dalam buku pedoman ini, jenjang pengelompokan permasalahan yang diberi kode hanya sampai dengan tersier (sub masalah) tetapi ada sebagian sampai pada tingkat sub-sub tersier, yang
timbul sewaktu-waktu, menurut kebutuhan dan kondisi masing-masing dikelompokkan ke dalam indeks (sebagai tanda pengenal arsip). Contoh lain seperti pada Material dan Logistik dalam sekunder: Log ialah: (Log) Pinjam pakaitanah adat (Log) Pinjam pakai tanah daerah (Log) Pinjam pakai tanah pusat lndeks ini secara nyata terdapat dalam uraian subjek kearsipan, pada kode kearsipan.
B. Petunjuk....
12
LAMPIRAN ''A" KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR :KEP/ TANGGAL: /9
3t' lV12010 MEI 2010
PEIUNJUK PENGGUNAAN
'
Peranan Kode Klasifikasi
Sebagai konsekuensi dari implementasi Kode Klasifikasi, penyimpanan dokumen disesuaikan dengan permasalahan. Dalam pemberkasan surat-surat masuk dan ke luar tidak dipisahkan dan apabila saling berkaitan permasalahannya perlu disatukan, maka dengan demikian urutan permasalahan menjadi lengkap dan surat-surat yang berkaitan dapat dijadikan satu tempat dalam berkas.
2
Pemberian Kode dan lndeks
Pe1u diingat bahwa pola klasifikasi ini disusun berdasarkan fungsi dan proses kegiatan. Pola tersebut meliputi unsur penunjang dan unsur pokok dari organisasi dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik lndonesia. Memberi kode dan indeks, berarti menentukan tempat dalam berkas. Seperti pada contoh surat, kode yang diberikan adalah LOG. 1,'l subjeknya ialah penyertifikatan tanah dan indeksnya (penyertifikatan tanah) rumah dinas Kompleks Polri Ragunan, ini berarti arsip tersebut dimasukkan dalam map LOG. 1.1.
3
Kecermatan dan keterampilan bekerja.
Untuk memberikan Kode Klasifikasi dan lndeks pada suatu surat kita harus benar-benar mengetahui isi surat, yaitu makna dari surat itu, maksud yang terkandung dalam surat itu tidak hanya cukup dibaca perihalnya saja yang kadang-kadang tidak jelas. Setelah ditemukan primer, sekunder, tersier dan indeksnya kita cari kodenya dalam Daftar Subjek Kearsipan sesuai dengan kelompoknya, fasilitatif atau substantif.
Pencarian kode angka dalam primer yang bersangkutan sesuai dengan sekunder yang logis mencakup subjek yang dimaksud.
Paling sedikit kita mengenal primernya untuk dapat mengurut masalahnya yang paling sesuai guna menampung isi surat dimaksud. Untuk penyesuaian indeksnya digunakan uraian subjek kearsipan. Penentuan Kode Klasifikasi hendaknya tepat, tetap dan sesuai dengan permasalahan yang utama (Primer), seperti contoh mengenai perkusor yang berarti narkoba, janganlah dicari dalam bidang lntelijen (lPP) :
a.
b.
tetapi Reserse (RES); bagi arsip kepemilikan tanah apapun diberi kode LOG 1.6. dan bukan diberi kode LOG 2.4 (kepemilikan bangunan) karena dianggap ada hubungannya.
Keberhasilan pemberian Kode Klasifikasi dan lndeks bergantung dari kecermatan dan keterampilan kerja dalam menafsirkan masalah-masalah dalam klasifikasi tersebut sehingga terhindar dari kesimpangsiuran pemberkasan dokumen. Karena kesalahan pada pemberian kode, berarti salah pula pada penempatan arsip dan mempersulit penemuan kembali arsip.
4. Uraian..
13
LAMPIRAN
'A''
KEPUTUSAN MPOLRI
NOMOR : KEP/ Jrl /V/2010 TANGGAL: 19 I'/rEI 2010
4.
uraian subjek kearsipan. Kelompok bidang tasilitatif dan subtantif masing-masing diatur sesuai urutan ablad menurut kode hurufnya, dengan maksud agar mudah dipakai. Di dalam bidang tersebut pengaturan primer, sekunder dan tersier menurut sistematika proses kegiatan.
Contoh
:
Bidang fasilitatif (menurut sistematika proses kegiatan):
Primer : Humas Hum : Keprotokolan Hum.1. Tersier : Kunjungan dinas dalam dan luar negeri Hum.1 .4. Sekunder
Contoh: Bidang substantif (menurut sistematika proses kegiatan):
Primer : Reserse Sekunder : Umum Tersier : Separatis Kuarter : Organisasi Masyarakat
5.
Res Res.1. Res.1 .1
.
Res.1 .1 .3.
penulisan penomoran arsip Penggunaannya dalam penomoran arsip berdasarkan pedoman KKA adalah sebagai berikut: pada naskah yang sudah diberi nomor, penulisan penomoran kode klasifikasi arsip diletakkan di sisisamping kanan bawah pada halaman pertama; contoh:
a.
PENOMORAN PADA VERBAL SURAT
PENOMORAN ARSIP
Nomor: Bl123lll2010
Nomor: HUM.1.4l
Nomor: Spri
Nomor: RES,1.1/1 23 llt201|
b.
n/1 23/l/201 0
1 231 I I
201 0
pada naskah yang akan diberi nomor dengan kode klasifikasi arsip penulisan nomor naskah dinas sebagai berikut: 1) kode klasifikasi arsip nomor urut dalam 1 tahun bulan tahun berjalan 4) tahun kode satker (bila diperlukan)
2) 3) 5)
contoh: PENOMORAN ARSIP Nomo r: HUlta.1.4l
Nomor: RES,1.1/1
1 231 I I
23
201 0
lll2010
Penggunaan.....
LAMPIRAN ''A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 3/3/V/20'10
14
TANGGAL:
/4 MEI
2O1O
Penggunaannya dalam penomoran verbal
KEPOLISIAN
-i
Trunojoyo No.
-R
12110
Jakarta,
Januari 2010
),-,T;il*,' SilJi"t'ttzo'o -ampiran : Satu berkas. \ ,) rerihal : Persetujuan draft Naskah Sem-entara Kepada
Jadwal Retensi Arsip Polri,
Yth.
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di
Jakarta
, p Deputi Bidanq Pembinaan
'
Kearsipan
Rujukan : Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
a.
b
Surat Keputusan Kepala Sekretariat Umum Polri No. Pol. : Skepl9lVllz}l9 tanggal 22 Juni 2009 tentang Rencana kerja Setum Polri T.A. 2010.
-
Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, sesuai dengan arahan dan pembahasan bersama dengan Tim Arsip Nasional Republik lndonesia (ANRI) dengan ini disampaikan kembali draft Naskah Sementara
Jadwal Retensi Arsip Polri. Mohon saran dan koreksinya untuk naskah tersebut sebelum diberlakukan di lingkungan Polri. Atas bantuan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.
:
Demikian untuk menjadi maklum.
A.n
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA WAKA rtd
-embusan rapolri.
:
DTs. JUSUF MANGGABARANI
KOMISARIS JENDERAL POLISI
'15
LAMPIRAN
'A''
KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR ffizoro
:KEP/ ?t7
1V2010
senggunaannya dalam nomor agenda
V77?F
Arsip Nasional Republik lndonesia
1r,r-or : PK.03.03/4212009
-3
:
..:ada
Yth,
Jakarta, 19 Januari 2009
Draft Jadwal Retensi Arsip Kepolisian Negara Republik lndonesia
(WAKA) =
-; :
-
a. arta
Sehubungan dengan surat dari wakil kepala (WAKA) kepolisian Negara Republik lndonesia tanggal Desember 2009 No. Pol. '. B?3074lKll/2009 hal Draft Jadwal Retensi Arsip Polri, bersama ini Arsip '*:sional Republik lndonesia (ANRI) sangat menghargai atas upaya penyusunan Jadwal RetensiArsip.
.'
Setelah dilakukan penelaahan terhadap draft Jadwal Retensi Arsip tersebut, dapat kami sampaikan -a:-hal sebagai berikut :
1,
2.
JRA sebaiknya ditetapkan oleh Kapolri dalam bentuk Peraturan bukan Keputusan.
Substansi materi yang tertuang dalam JRA masih belum mencerminkan kelengkapan dan ketentuan JRA Polri sesuai kaidah kearsipan dan peraturan perundang yang berlaku, yaitu Belum terdapat uraian JRA Keuangan dan Kepegawaian; :
o . n
Belum seluruh fungsi dan tugas Polri tercermin dalam JRA tersebut; Masih terdapat series/jenis arsip yang belum mencerminkan jenis-jenis dokumen/arsip dari transaksi kegiatan;
3.
Untuk itu sebelum draft JRA ini kami ajukan Kepala ANRI untuk mendapat persetujuan, kami sangat berterimakasih apabila Saudara berkenan menugaskan pejabat Polri yang berkompeten untuk melakukan perbaikan dan pembahasan ulang draft Jadwal Retensi Arsip tersebut.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami haturkan terima kasih.
Plh. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ttd
Tembusan: Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan I
M. Taufik
a r p J I
00
16
LAMPIRAN ''A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 3t a /V/20'10
TANGGAL: 19
TIA
2O1O
BAB IV PERALATAN
Pemberkasan berdasarkan subjek pada dasarnya memiliki beberapa peralatan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu:
A,
PERANGKAT KERAS (HARDWARE)
1.
Filing Cabinet
Sarana ini adalah yang paling umum digunakan untuk penyimpanan arsip, walaupun ada beberapa instansi yang menggunakan lemari arsip lateral atau bahkan sarana penyimpanan yang berputar (rotary filing). Filing Cabinet ada yang mempunyai dua, tiga atau empat laci, yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing instansi.
o srT
& &
2. Sekat
,.
17
LAMPIRAN
'A'
KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR :KEP/ 3t3 lVl2010 TANGGAL: 19 MEI 2O1O
2.
Sekat atau Guide Sekat atau Guide, adalah alat yang terbuat dari karton atau semacam plastik yang digunakan sebagai pembatas atau penyekat arsip. Sekat ini mempunyai tab atau label yang letaknya disesuaikan dengan kebutuhan baik di atas maupun di samping. kegunaan sekat:
a.
b. c.
sebagai petunjuk antara urusan yang satu dengan urusan yan lain sesuai dengan tingkatannya; untuk menunjukan hubungan antara sub urusan satu dengan sub urusan lainnya atau dengan sub-sub urusan di dalam satu masalah; untuk membedakan dan menunjukkan tingkaltingkat masalah, misalnya sekat pertama untuk memberikan petunjuk pada masalah utama (primer), sekat kedua untuk sekunder dan sekat ketiga untuk tersier;
d.
untuk memudahkan dalam pencarian, penemuan kembali dan penelusuran berkas
e.
atau arsip di dalam tempat penyimpanan arsip; untuk membedakan antara kumpulan berkas yang satu dengan yang lainnya.
SEKAT
II
guide...,.
18
LAMPIRAN
"A'
TANGGAL:
KEPUTUSAN KAPOLRI
// MEI 2O1O
Guide dalam penerapannya dapat pula digunakan untuk penunjukan arsip yang dipinjam atau keluar yang dinamakan out guide. Guide ini untuk memudahkan dalam membantu menelusuri arsip yang dibutuhkan, dimana secara otomatis dapat diketahui arsip atau berkas yang dipinjam oleh unit-kerja atau pengguna yang lain. Sedang pada berkas arsip yang dipinjam dilampiri dengan lembar peminjaman sebagai bukti bahwa arsip tersebut dipinjam sekaligus kapan harus dit<ehbatit
3,
Folder Folder adalah tempat untuk menyimpan fisik arsip terutama arsip tekstual. Folder juga mempunyai bagian yang menonjol yang dinamakan tab pada bagian atas atau bagian kanan bawah sesuai
dengan"kebutuhan dari pengguna, Kegunaan tab ini adalah sebagai tempat untuk menuliskan kode klasifikasi serta indeks berkasnya untuk memudahkan dalam penemuan kembali arsip yang dibutuhkan, dan pada umumnya beberapa instansi menggunakan map atau map gantung.
BCM
24 CM
Kotak Kartu Kendali
Kotak kartu kendali adalah alat untuk menyimpan kartu kendali dalam kotak dengan menggunakan folder kecil ukuran kartu kendali yang diatur secara vertikal memanjang. Sebagai batas antara primer dan sekunder terdapat sekaUguide. Boks Arsip
Boks arsip adalah alat untuk menyimpan arsip inaktif dalam folder (map) yang diatur vertikal memanjang dan sebagai batas antara Primer dan Sekunder , Tersier terdapat guide.
6.
Rak..,
LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ l/7 /V/2010
19
tRtrtGGRt:
6
7.
la Uet 2010
Rak Arsip Rak arsip adalah alat untuk menempatkan boks arsip inaktif
LemariArsip
* J; !
I
I :.,
$ $
N
B, PERANGKAT.,...
20
LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR :KEP/ 3r,r /V/2010 TANGGAL: /? MEI 2010
pERAFTGKAT
1.
Lr,J
NAK (SOFWARE)
Kode
Kode merupakan tanda pengenal arsip untuk memudahkan dalam kegiatan penemuan kembali arsip yang dibutuhkan. Adapun kode yang umumnya digunakan dalam kearsipan adalah sebagai berikut: Kode angka murni Contoh: MATERIAL DAN LOGISTIK PERTANAHANAN 00.1.1.1. PERSERTIFIKATAN TANAH
a.
OO.
OO.1
b.
Kode abjad Kode abjad adalah kode dengan menggunakan abjad A-Z yang dalam penerapannya dapat berupa abjad sinEle atau dobel,. Contoh : A - Untuk masalah Material dan Logistik B - Untuk masalah lntelijen C - Untuk maslah Reserse D - Untuk masalah Pengamanan E - untuk masalah Layanan F - untuk masalah Operasi
Kode gabungan yaitu antara abjad dengan angka, kode ini banyak digunakan oleh beberapa instansi. Contoh:
LOG
untuk masalah material dan logistic yang terdiridari:
LOG LOG.I 1.
MATERIAL DAN LOGISTIK PERTANAHANAN lOG.1.1.1. PERSERTIFIKATAN TANAH untuk masalah intelijen yang terdiri dari:
lpP IPP
INTELIJEN
IPP,1
POLITIK PENYELID|KAN LEMBAGA TERTINGGI NEGARA
IPP.1
1, 1
IPP,1 1 L.
lndeks
lndeks adalah judul atau tanda pengenal untuk penemuan kembali arsip, indeks pada dasarnya dapat berupa lndeks angka adalah judulyang berupa angka baik angka urut, tanggal, tahun :
1) 2)
lndeks nama wilayah, adalah judul berkas yang berupa nama kota atau daerah tertentu misal Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda DIY dan lainnya.
Kode.,,
21
LAMPIRAN 'A" KEPUTUSAN NUMUK :KtsI'I TANGGAL: 19 MEI 2010
REN.4.1, LAP. BERMLA
d.
Klasifikasi
Klasifikasi adalah pengelompokan arsip atau secara khusus diartikan pengelompokan arsip berdasarkan permasalahan. Pengertian secara khusus ini, maka klasifikasi hanya digunakan untuk penataan berkas alau filing yang berdasarkan subjek .
BA8.....
LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN MPOLRI
22
NOMOR .KEP/?\? /V/2010 TANGGAL: i9 MEI 2010
BAB V PENUTUP
Agar penerapan sistem pemberkasan kearsipan di lingkungan Kepolisian Negara Republik lndonesia dapat dilakukan secara konsisten, logis dan sistimatis maka perlu menggunakan pola klasifikasi kearsipan yang berupa daftar pengelompokan subjek dibuat secara berjenjang dan disusun berdasarkan tugas dan fungsi crganisasi.
)engan pola klasifikasi kearsipan dapat membedkan kemudahan kepada para pelaksana di bidang persuratan can kearsipan dalam mengelompokan naskah dinas ke dalam kelompok permasalahan yang-terkandung calam naskah dinas, sehingga pengelolaan naskah dinas akan lebih mudah, baik dalam menyimpan maupun renemukan kembali.
Ditetapkan di pada tanggal
: Jakarta (q :
Mei
2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. H, BAMBANG HENDARSO DANURI M,M. JENDERAL POLISI
LAMPIRAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
,.B,'
KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ JI J /V/2010 TANGGAL: \g ME 2O1O
MARKAS BESAR
KODE KLASIFIKASI ARSIP KEPOLISIAN NEGARA REPUBTIK INDONESIA
POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANIAN
TER PLAN {RPJP)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK
PROGRAM KERJA TAHUNAN USULAN UNIT KERJA BESERTA DATA PENDUKUNG PROGRAM KERJA TAHUNAN UNIT PROGRAM KERJA TAHUNAN PENETAPAN/KONTRAK KI NERJA PIMPINAN UNIT KERJA/KEPALA SATUAN ORGANISASI KETUA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH/]NSTANS]
RF
N.4.1.1
REN_4.1.2
REN.4.1.4 REN.4.1.5
LAPORAN SEMESTERAN LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA LAPORAN
TAHUNAN LEMBAGA/INSTANSI
LAPORAN INSIDENTAI-
LAPORAN INTELIJEN
EVALUASI PROGRAM UNIT KERJA EVALUASI PROGRAM LEM
-: (SANA
EMBENTUKAN
.1.1.5.
LIKUIDASI
PFMBINAAN ORGANISASI
URAIAN JABATAN DAN TATAKERJA HUBUNGAN DAN TATA KERJA URAIAN TUGAS PEKERJAAN KLASIFIKASI PEKERJAAN SISTEM DAN PROSEDUR
STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRU KTURAL STANDAR KOMPETENSI JAEATAN FUNGSIONAL PEMBAKUAN KERJA PEMBAKUAN SARANA KERJA EVALUASI KELEMBAGAAN
MATERIAL.....
LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI
tl t /v/2arc , 19 rttt' 2ua
NoMoR :KEPI i
TANGGAL
:-ERIAL DAN -
:
STIK
DOKUMEN PERTANAHAN PENSERTIFIKATAN TANAH PENYELESAIAN KASUS TANAH
BUKU RtG]sTtR -ANAH / MINTANAh DOKUMEN KEPEMILIKAN TANAH PINJAM PAKAI TAI']AH TANAH PUSAT TANAH DAFRAH TANAH MASYARAKAT TANAH ADAT PENGAMANAN TANAH UMEN BANGUNAN ERENCANAAN BANGUNAN
BUKU INVENTARIS BANGUNAN DOKUMT- N KI PFMILIKAN BANCUNAN
DATA BANGUIJAN LAINNYA DOKUMEN PERALATAN DOKUMEN KTNDARAAN DARAT DOKUMEN KENDARAAN IABATAN DOKUMEN KENDARAAN DOKUMEN KENDARAAN TAKTI DOKTJMFN KAPAL DAN ALAT APUNG
N KAPAL PATROLI
DOKUMEN PESAWAT TERBANG DOKUMEN DOKUMEN DOKUMEN DOKUMEN
FIXED
ROTARI PESAWAT TAK BE PARASUT
RANA BANTUAN UDARA
N SENJATA GENGGAM MEN SENJATA PINGGANG N SEN.JATA BAHU N SENJATA PELUNCUR
ATA PELONTAR N SEN.]ATA PELUMPUH
ATA ISYARAT N LAIN-LAIN YANG SEJENIS
MEN AMUNiSI DCKUMEN DOKUMEN DOKUMEN DOKUMEN DOKUMEN DOKUMEN DOKUMEN DOKUMEN
ME PELURU PE
ANAK PELURU SUMBU SUMBU GRANAT,GRANAT RANJAU RANJAU PYROTEKNIK
LAIN.LAIN YANG SEJENIS
LoG.3.7
LAMPIRAN '8,. KEPUTUSAN KAPOLRI
NoMoR :KEol
rffi
2l\
lvl2cra
N LAIN-LAIN YANG SEIENIS
-
DOKUMEN CRANE. FORKLIF DOKUMEN TRUK RECOVERY PERALATAN PERBENGKE
KERUSAKAN DAN PERBAIKA
T DETEKSI BAWAH AIR MEN PERALATAN TELEPON DOKUMEN SOUND SYSTEM DOKUMEN GENERATING SET DOKUMEN ALAT UKUR DOKUMEN ALAT KOMLEK LAINNYA DOKUMEN ALAT PENUNJANG N ALAT FASILITAS KONSRUKSI
MEN ALAT KESFHATAN MEN BEKAL MAKANAN DOKUMEN MAKANAN UNTUK MANUSIA DOKUMEN MAKANAN UNTUK SA
N ALAT PFRTFNGKAPAN DISTRIBUSI
DAN LAPANGAN {KAPORLAP DOKUMFN PERLENGKAPAN UNTUK ORANG DOKUMEN PFRLENGKAPAN UNTUK SATWA DOKUMEN BAHAN BAKU DAN BAHAN PEMBANTU DOKUMEN BEKAL KANTOR DOKUMEN ATK DAN GAMBAR DOKUMEN BARANG CETAKAN DOKUMEN ALAT LISTRIK, PFMBERSIH INVENTARIS KANTOR
N MESIN.MESIN
RI FNGKAPAN
MAKAN DAN MINUM
N PERLENGKAPAN PERGUDANGAN N ALAT PFMADAM YANG TIDAK BERMOTOR
AI t]MUM LAINNYA MFN ALAT PERLENGKAPAN DOKUMEN ALAT PERLENGKAPA EN ]ASA KONSULTAN
UMEN IASA LAINNYA
DOKUMEN PENGADA
lacLl
n
3'
$r
LAMP RAN
ffi
NOMOR : KEP/
Fll
K:FTiTUSAN KAPOIRI
1)J
TANGGAL 14 vzt
l
/V/2OiO
2a-',
BEKAL KONSTRUK
i:
FN KENDARAAN DARAT DOKUMEN KENDARAAN 1ABATAN DOKUMEN KENDARAAN KHUSUS DOKUMEN KENDARAAN TAKTIS MEN KAPAL DAN ALAT APUNG N KAPAL PATROLI MEN AIAT APUNG
N PFSAWAT TAK
UMEN SENAPAN MESIN UMEN SENJATA PELUNCUR UMEN SENJATA PELONTAR UMEN SENJATA PELUMPUH
TA
ISYARAT
N.tAIN PERSENJATAA EN AMUNISI
DOKUMEN DOKUMEN MEN MEN
MESIU PELURU PENABUR
ANAK PELURU SUMBU-SUMBU
N-LAIN YANG SEJENIS
T PENINDAK HURUHARA
MFN ALAT LABORATORIIJM FORFNSIK MEN ALAT
MEN MESIN STASIONER DOKUMEN MESIN PEMBANGKIT DOKUMEN MESIN BENGKET DOKUMEN tAIN.LAIN DOKUMEN ALAT BERAT MEN TRUK RECOVERY
MFN DOKUMEN NEM DOKUMEN
TFLFX DAN
F
SOUND GENETiATI
ALAT UKUR
roG.4.11.8.....
LAMPIRAN 'B'' KEPUTUSAN KAPOLRl
NoMoR :KEP/
TANGcAL 14
DOKUMEN ALAT KOMLEK LAINNYA DOKUMEN ALAT PE DOKUMEN ALAT FASKON {FASILITAS KONS MEN PERALATAN DAN BEKAL KONSTRUKSI KFSFHATA
DOKUMEN ALAT KESFHATAN DOKUMEN BEKAL MAKANAN DOKUMEN MAKANAN UNT DOKUMEN MAKANAN UNTUK SATWA DOKUMEN BEKAL PERMINYAKAN DOKUMEN BMP ( BAHAN BAKAR. MINY MEN ALAT PERLENGKAPAN DISTRIBUSI APAN PERORANGAN DAN LAPANGAN EN PERLENGKAPAN UNTUK ORANG
N PERLENGKAPAN UNTUK SATWA UMEN BAHAN BAKU DAN BAHAN PEMBAN
DOKUMEN INVENTARIS KAN DOKUMEN MEUBELAIR I KANTOR DAN RTJMDIN PERLENGKAPAN TIDUR
AN MAKAN DAN MINUM
DOKUMEN PERLFN DOKUMEN ALAT PF
i
,
DOKUMEN BEKAL UMUM LAINNYA DOKUMEN PERLFNGKAPAN PRODIJK DOKUMEN ALAT PERLENGKAPAN
I I
DOKUMEN JASA KONSUTTAN
DOKUMEN PERALATAN DAN BFKAL KONSTRUKSI DOKUMEN KENDARAAN DOKUMEN DOKUMEN DOKUMEN
DARAT KENDARAAN JABATAN
KENDARAAN KHUSUS KENDARAAN TAKTIS
N PESAWATTAK BERMOTOR
-
9lt /v/2010 r'tu 2o1o
LAMPlRAN,'B,, KEPUTUSAN KAPOLRI
ffi
TAI\GGA-: IgVE
:O1O
DOKUMEN SENJATA DOKUMEN SENJATA PE SENJATA ISYARAT -LAIN PERSENJATAAN
1OG.5.6.5.
lOG.5.6.7. DOKUMEN LAIN.LAIN Y
DOKUMEN ALAT PENGENDALIAN DOKOMEN ALAT INTET DOKUMEN ALAT RESERSE DOKUMEN ALAT IDENTIFIKASI
DOKUMEN MESIN BENGKEL
ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA
1OG.5.11.1,
RADAR DAN ALAT DETEKSI BAWAH AIR
toc.5.1r".2 1OG.5.11.3 1OG.5.11.4 1OG.5.11.5.
PERALATAN TELE
toc.5.11.5.
N GENERATING SET
TELEX DAN FACSIMILE
SOUND SYSTEM
DOKUMEN ALAT KOMLEK LAINNYA DOKUMEN ALAT PENUNJANG DOKUMEN ALAT
toc.5.12.1.
N N
KAL PERMINYAKAN
1OG.5.15.1. 1OG.5.15.2.
N ALAT PERLENGKAPAN DISTRIBUSI
1OG.s.16...
LAMPIRAN''8.' KEPUTUSAN KAPOLRI
ffi
TANGGAL:
I' MEI
'
2O1O
DOKUMEN BEKAT KANTOR
MEN INVENTARIS KANT DOKUMEN MESIN.
DOKUMEN PERLE DOKUMEN PERLENGKAPAN M
MEN PERLENGKAPAN
PE
MEN ALAT PEMADAM YANG TIDAK N BEKAL UMUM LAINNYA ALAT PERLENGKAPAN PRODUKSI DAN PEMELIHARAAN
KENDARAAN DARAT
T TAK BERMOTOR
ANA BANTUAN DARAT
MEN SEN]ATA ISYARAT M EN LAIN.LAIN PERSENJATAAN
Ei{ PELURU PENABUR EN SUMBU.SUMBU N GRANAT-GRANAT
1OG.6.6.6...
LAMPIRAN ''B'' KEPUTUSAN KAPOLRI
NoMoq
ffi
,ir;i
9Etvtzoto
-
DOKUMEN MESIN STASI
DOKUMEN LAIN,LAIN DOKUMEN ALAT BERAT DOKUMEN CRANEDOKUMEN TRUK
F
DOKUMEN PERALATAN PFR DOKUMEN SUKU CADANG UNTUK KERUSAKAN DAN PERBAIKAN N ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKT
UMEN RADAR DAN ALAT DETEKSI BAWAH AIR
DOKUMEN GENERA DOKUMEN ALAT UKUR N ALAT KOMLEK LAINNYA N ALAT PENUNJANG T FASKON {FASILITAS KONSTRUKSI
EN BEKAL KESFHATAN
DOKUMEN ALAT KFSFHATAN DOKUMEN INVENTARIS KANTOR DOKUMEN MESIN-MESIN DOKUMEN MEUBELAIR ( KANTOR DAN RUMDIN DOKUMEN PERLENGKAPAN TIDUR DOKUMEN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM UMEN PERLENGKAPAN MEN PERLENGKAPAN MUSIK MEN PERLENGKAPAN PERGUDANGAN T PEMADAM YANG TIDAK BERMOTOR
DOKUMEN KARYA DOKUMEN DINAS DOKUMEN INSTALASI DOKUMEN PRASARANA DOKUMEN PERALATAN & BEKAL KONSTRUKSI DOKUMEN KENDARAAI{ DARAT DOKt.JMEN RAT,JJAB
DOKUMEN RANSUS DOKUMEN RANTIS
LOG.7.3..
''B
TAMPIRAN
NOMOR TANGGA-
--
MFN ALAT APUNG DOKUMEN FIXED WING N PFSAWAT TAK BFR
DOKUMEN SEN.IATA GENGGAM N SEN.]ATA PI
DOKUMEN SENJATA BAH DOKUMEN DOKUMEN DOKUMEN DOKUMEN
ir
SEN]ATA PELUNCUR SENJATA PELUMPUH
SENJATA ISYARAT LAIN-LAIN PERSENJATAAN
DOKUMEN MESIU DOKUMEN PELURU PENABUR DOKUMEN ANAK PELURU DOKUMEN GRANAT-GRANAT DOKUMEN RANJAU,RA
MFN ALAT KHUSUS KEPOLISIAN DOKUMEN ALAT PENINDAK HURUHARA DOKUMEN ALAT PENGENDALIAN
N ALAT LALU LINTAS
MESIN PEMBANGKIT MESIN BENGKEL
MEN ALAT BERAT DOKUMEN CRANE. FORKLIF DOKUMEN TRUK RECOVERY MEN PERALATAN PERBENGKELAN DOKUMEN ALAT PEMELIHARAAN DOKUMEN SUKU CADANG UNTUK KERUSAKAN DAN PERBAIKAN DOKUMEN ALAT K DOKUMEN RADAR DAN ALAT DETEKSI BAWAH AIR
N GFNFRATING SET EN ALAT UKLJR
MEN ALAT KOMLEK DOKUMEN ALAT PENUNJANG MFN ALAT FASKON {FASILITAS KONS DOKUMEN PERATATAN DAN BEKAL MEN BEKAL KESEHATAN DOKUMEN OBAT DAN BAHA DOKUMEN ALAT KESEHATAN
(EPUTUSAN KAPOTRI
:KEP/jll /v/2010 . ia \nL 2o1o
10
LAMPIRAN "8,' KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR KEP/ \17 /v/2A70
ffi 1OG.7.14.1.
N MAKANAN UNTUK MANUSIA
LOG.7.I4.2.
N MAKANAN UNTUK SATWA
DOKUMEN EEKAL PERMINYAK toc.7.15.1. DOKUMEN BMP I BAHAN MEN ALAT PERLE
-
MEN ATK DAN GAMBAR N BARANG CETAKAN
1OG.7.16.3.
T LISTRIK, PEMBERSIH DLt
DOKUMEN BEKAL KANT
lOG.7.17.1. LOG.1.77.2. 1OG.7.17.3.
T LISTRIK, PEMBERSIH DLL
N INVENTARIS KANTOR DOKUMEN MEUBELAIR ( KANTOR DAN RUMDIN 1OG.7.18.3. 1OG.7.18.4.
DOKUMEN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM
1OG.7.18.5_
1OG.7.18.6.
EN PERLENGKAPAN M
lOG.7.18.7 toG.7.18.8.
EN PERLENGKAPAN EN ALAT PEMADAM Y
N ALAT PERLENGKAPAN OLAHRAGA
UMEN JASA KONSUTTAN 1OG.7.21. INVENTARISASI
BANTUAN LAINNYA
PROGRAM LEGISLASI ATERI PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DARI INSTANSI PROGRAM LEGISLASI LEMBAGA/I NSTANSI
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, TERMASUK NASKAH AKADEMIK, RANCANGAN AWAL SAMPAI DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HUKUM SAMPAI DIUNDANGKAN. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, TERMASUK NASKAH AKADEMIK, RANCANGAN AWAL SAMP DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HUKUM SAMPAI DENGAN DIUNDANGKAN. RANCANGAN PERATURAN/KEPUTUSAN/INSTRUKSI PRESIDEN, TERMASUK NASKAH AKADEMIK RANCANGAN AWAL SAMPAI DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HUKUM SAMPAI DIUNDANGKAN. RANCANGAN PERATURAN DAERAH, TERMASUK NASKAH AKADEMIK, RANCANGAN AWAL SAMPAI DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HUKUM SAMPAI DENGAN DIUNDANGKAN. PERATURAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH/ INSTANSI PERATURAN KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA
HUK,3.1.
3.2.
PERATIJRAN MENTERI/PEJABATSETINGKATMENTERI
UK.3.3. UK.3.4.
PERATURAN KETUA KOMISI/TI
UK.3.5.
PERATURAN/KEPUTUSAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TERMASUK RANCANGAN AWAL SAMPAI
DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HUKUM.
11
LAMPIRAN
'8"
KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR (FP, (i \
-aHCcq-
KEPUTUSAN
, t,q ;;
/v
lzOta
/
KETETAPAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH/lNSTANSI EPUTUSAN/KETETAPAN KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA EPUTUSAN/KETETAPAN MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERI PUTUSAN/KETETAPAN KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN KEPUTUSAN/KETETAPAN KETUA KOMISI/TIM/DEWAN NASIONAL KEPUTUSAN/KETETAPAN
GUBERN UR/BU PATI/WALI KOTA
SAMPAI DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HUKUM INSTRUKSI/SURAT EDARAN INSTRUKSI/SURAT EDARAN KETUA LEMEAGA TINGGI NEGARA INSTRUKSI/5URAT EDARAN MENTE EJABAT SETINGKAT MENTERI INSTRUKSI KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN INSTRUKSI/SURAT EDARAN KETUA
K
INSTRUKSI/SURAT EDARAN GUBERNUR/BUPA INSTRUKSI/SURAT EDARAN PEJABAT SETINGKAT ESELON I DAN II TERMASUK RANCANGAN AWAL SURAT PERINTAH RAT PERINTAH KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA RAT PERINTAH MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERI SURAT PERINTAH KEPALA LEMBAGA PEMERiNTAH NON KEMENTERIAN SURAT PERTNTAH KETUA KOMISI/TIM/DEWAN NASIONAL SURAT PERINTAH PEJABAT SETINGKAT ESELON I DAN II SURAT PERINTAH PERSONEL/STAF LAINNYA
STANDAR/ PTDOMAN/PROSEDUR KERjA STANDAR / PEDOMAN / PROSEDUR KFRJA / PETUNJUK PETAKSANAAN /PETUNJUK TEKNIS YANG BERSiFAT NASIONAL/REGIONAI/INSTANSIONAL PETUNJUK TEKNIS YANG BERS FAT NASIONAL/REGIONAL/INSTANSIONAL NOTA KESEPAHAMAN IA KESEPAHAMAN
/
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
BERSIFAT NASIONAL/REGIONAL/INSTANSIONAL
/
KONTRAK
/
/
PETUNJUK TEKNIS YANG
PERJANJIAN KER]ASAMA
DALAM NEGFRI LUAR NEGERI
DOKUMENTASI HUKUM UNDANG UNDANG, PFRAIURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN PRESIDEN DAN PERATURAN-PERATURAN YANG DIJADIKAN REFERENSI SOSIALISASI/ PENYUTUHAN/ PEMBINAAN HUKUM HU
K.10.1.
EGIATAN SOSIALISASI ATAU PENYULUHAN HUKUM APORAN HASIL PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM
HU K,10.2
BANTUAN/ KONSULTAS| HUKUM/ ADVOKASI RKAS TENTANG PEMBERIAN BANTUAN/KONSULTASI HUKUM (PIDANA, PERDATA, TATA USAHA
EGARA DAN AGAMA KASUS/ SENGKETA HUKUM
:
HUK.L2.2. H UK.12.3.
TATA LJSAHA NEGARA
1
i
i t'
K.12.5. K.12.6. HU K.12.7. HU K.12.8. HUK.12.9 HUK.12.10. HU
HU
, t.
I l1
HUK.12.11. HUK.12.12. HUK.12.13. H U K.12.14 HU
['
i
K.12.15
I
NTERNASIONAT
SOSIAL (ANTAR GOLONGAN
ADMINISTRASI
PERADITAN
HU K.12.16
HUK.12.17
TAHANAN
HUK.1.2.18
REHABILI-IASI
E
HU
K.12.19
tr
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAI
HUK.12.21 uK"72.22 u K.12.23.
HAK CIPlA
iiAK
PATEh]
HAK DISAII] INDUSTRI HUK.12.24..
LAMPIRAN
T2
,'B''
KEPUTUSAN KAPOLRI
NoMoR :KEP/ 911 lVl2A7o
@ uK.12.25. TLS (DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU)
PENYELENGGARAAN ACARA KEDINASAN (UPACARA, PELANTIKAN, PERESMIAN, DAN JAMUAN BUKU TAMU
NDA KFGIATAN PIMPINAN LEMBAGA/INSTANSI KUNJUNGAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI KUNIUNGAN DINAS PIMPINAN LEMBAGA/ INSTANSI KUNIUNGAN DINAS PEJABAT LAIN/PEGAWAI DAFTAR NAMA/ALAMAT KANTOR/PEJABAT DOKUM ENTASI/LIPUTAN KEGIATAN DINAS PIMPINAN ACARA KEDINASAN
PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENYA]IAN INFORMASI KELEMBAGAAN BROSU R/LEAFtET/POSTE
MBERITAAN
HUM.3.34. MAJATAHKELEMBAGAAN PENERANGAN KE LUAR PENERANGAN TERBATAS
PENERANGAN PASUKAN
UBUNGAN INTERNASIONAL PERIANI IAN BATAS WI LAYAH PERJANIIAN KEAMANAN
HUM.4.4.1.
POLITIK IAL BUDAYA
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPOLISIAN ANTAR NEGARA
PEMBERANTASAN KEJAHATAN ANTAR NEGAR HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH/INSTANSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH
HUBUNGAN DENGAN PERGURUAN TINGGI/SEKOI.AH PENDIDIKAN SISTEM GANDA {PSG)/PRAKTEK KERJA LAPANGAN FORUM KEHUMASAN ( HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA
HUM.6.1.1. HUM.6.1.2. HUM.6.1.3.
:
SIARAN PERS/KONFRENSI PERS/PRESS RELASE
KUNJUNGAN WARTAWAN /PELIPUTAN
NGAR PENDAPAT/HEARING DPR
YIAPAN MATERI
PENERBITAN MAJALAH, BULETIN, KORAN & JURNAL
13
PUBTI KASI
MEDIA ELEKTRONIK PAMF RAN/SAYtM BARA/LOMBA/, FESTIVAL PEMBUATAN SPANDUK, DAN IKLAN PTNGHARCAAN/TANDA KI NANG KFNANGAN
UCAPAN TERIMA KASIH, UCAPAN
SE
BELASUNGKAWA, PERMOHONAN MAAF
'ENGAWASAN RFNCANA STRATEGIS PENGAWASAN RENCANA KERJA TAHUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
WAS,1.4
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN RAKOR PENGAWASAN TINGKAT NASIONAL
PELAKSANAAN PENGA LAPORAN HASITAUDIT (LHA), LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN {LHP) LAPORAN HASIL PEMER KSAAN OPERASIONAT {LHPO), LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE), TAPORAN AUDITOR INDEPENDEN {LAI), YANG LAPORAN HASIT AUDIT (LHA), LAPORAN HASIT PEMERIKSAAN (LHP), LAPORAN HASIT PEMERIKSAAN OPERASIONAT (LHPO), LAPORAN HASIL EVALUASI (tHE), LAPORAN AKUNTAN (LA), LAPORAN AUDITOR LAPORAN HASIL AUDIT INVETIGASI {tHA) YANG MENGANDUNG UNSUR TINDAK PiDANA KORUPS (TPK)
DAN MEMERLUKAN TINDAK LANJUT. LAPORAN PERKEMBANGAN PENANGANAN SURAT PENGADUAN MASYARAKAT LAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA LAPORAN PERKEMBANGAN BARANG MILIK NEGARA LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN TAPORAN KEUANGAN DAN REVIEV DEPARTEM EN/LPND GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
.TATAUSAHAAN .T U
MAHTANGGAAN
TETEKOMUNIKASI
ruK.1.t. TU K.1.2.
IUK.1.3, TUK.1.4 INTERN ET
PERJATANAN DINAS
TUK.2.1. TUK.2,2.
TU
K.3.1.
DALAM NEGERI UAR NEGERI
ASILITAS KANTOR TU
K,3.1.1.
ONSUMSI DAN AKOMODASI ENGURUSAN KENDARAAN DINAS FNGELOLAAN PARKIR
AKAIAN DINAS, SATPAM, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PEGAWAI LAINNYA DINAS DAN PAPAN NAMA ORGANISASI EPRODUKSI DAN PERCETAKAN TULEN RAPAT RAPAT STAF RAPAT PIMPINAN
PEMELIHARAAN GEDUNG DAN TAMAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PENGURUSANAN KEHILANGAN DAN MASALAH KENDARAAN PERTAMANAN/tAN DSCAPI NG PiNGH I.]AUAN
NOMOR : KEPi ?/, /V/2010 : TE ME 2O1O
TANGGAL
PENGELOLAAN JARINGAN LISTRIK, AIR, TETPON DAN KOMPUTER
:
PERBAI KAN/PEM EtI HARAAN
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
PENGAMANAN, PEN]AGAAN, DAN PENGAWALAN TERHADAP PEJABAT, KANTOR DAN RUMAH DINAS DAFTAR NAMA SATUAN PENGAMANAN DAFTAR ]AGA/ DAFTAR PTKET TU K.7.1_3.
:
-
CATATAN GANGGUAN/ PELANGGARAN/KEJADIAN SURAT IJIN KELUAR MASUK ORANG ATAU BARANG
LAPORAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN
TUK.'/.2.1. TUK.-/.2.2. TU K.7.2.3. TUK.7.2.4.
KEHITAN6AN
TRASI PERSURATAN
ADMINISTRASI PERSURATAN PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP JADWAL RETENSI ARSIP {J LAYANAN ARSIP {PEMINJAMAN DAN PENGGUNAAN ARSIP
PENYUSUTAN ARSIP
PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF PEMUSNAHAN ARSIP YANG TIDAK BERNILAi GUNA srP.2.3
PENYERAHAN ARSIP STATIS
PEMBINAAN KEARSIPAN APRESIASI/SOSIALISASI/PENYU
LUHAN KEARSIPAN
BIMBINGAN TEKNIS SUPERVISI DAN MONITORIN6
ENGELOLAAN ARSIP SANDI
OMUNIKASI KEDINASAN BIASA OMUNIKASI KEDiNASAN DALAM BENTUK KODE SANDI IRANSTITERASI SANDI
ENYIMPANAN DEPOSIT BAHAN PUSTAKA PENERIMAAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA DEPOSIT PTK.1.2. TRASI PENGOLAHAN DEPOSIT BAHAN PUSTAKAN PTK.1.1.
PENGADAAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA UKU INDUK KOLEKSI AR BUKU TERSELEKSI TAR BUKU DALAM PEMESANAN TAR BUKU DALAM PEMESANAN
TAR PENERIMAAN BAHAN PUSTAKA HASIL PEMBELIAN, HADIAH DEPOSIT, HIBAH TAR PENGIRIMAN BAHAN PUSTAKA SURPLUS EMBAR KERJA PENGOLAHAN BP (BURAM, PENGKATALOGKAN T LIST/JAJARAN KARTU UTAMA (MASTER AR TAMBAHAN BUKU (ASSESION LIST
PTK.2.8
AR/ JAJARAN KFNDALI {SUBYIK DAN PTNGARANG
PTK.2.10. PTK.2.11
.
LAYANAN JASA PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
DATA DAN STATISTIK ANGGOTA, PENGUNJUNG DAN PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA PERTANYAAN RUJUKAN DAN JAWABAN PRESERVASI BAHAN PUSTAKA SURVEI KONDISI BAHAN PUSTAKA REPROGRAFI BAHAN PUSTAKA
15
_AV' iA\,
\l\':i
_a
<:pJ-jsA\
KAPOLRI
<.;t \li lvl2cla
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PENYU LU HAN
PELACAKAN SEJARAH PENULISAN SEJARAH PTK.6.3. PTK.6.4
UMENTASI SEJARAH ENYAJIAN SEJARAH
)ENELITIAN
)ENGKAJIAN DAN ]ENGEMBANGAN
PENGKAJIAN DAN STRATEGI SOSIATISASI DAN DESIMINASI HASIL PENELITIAN HASIL PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN BIMBINGAN TEKNIS 1tT.4.1. PEN ELITIAN PENGKA.JIAN DAN PENGEMBANGAN LtT.4.2. MINAR, LOKAKARYA, TEMUKARYA, WORKSHOP TA DAN INFORMASI
RNAL HASIL PFNFLITIAN/PENGKAJIAN EVALUASI
:\DIDIKAN
DAN
PERANGKAT LUNAK
PEDOMAN,PEDOMAN KEDIKLATAN KURIKULUM - KURIKULUM DIKLAT MODUL MODUL DIKLAT ANDUAN FASILITATOR
.ATIHAN
PENYETENGGARAAN DIKTAT
DrK.2.3.
ENDIDIKAN PEMBENTUKAN NDIDIKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN PENDIDIKAN PRAJABATAN PFNDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENDIKAN DAN PELATIHAN LAINNYA
NOTULEN AKREDITASI LEMBAGA DIKIAT SURAT PERMOHONAN AKREDITASI TAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN BFRITA ACARA RAPAT VERIFIKASI RITA ACARA RAPAT TIM PENILAI RAT KEPUTUSAN PENETAPAN AKREDITASI SERTIFIKAT AKREDITASI LAPORAN AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT SERTIFIKASI SDM KEDIKLATAN SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN BERITA ACARA RAPAT VERIFIKASI BERITA ACARA RAPAT TIM PENILAI SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN SERTIFIKASI SERTIFIKAT SERTIFIKASI LAPORAN SERTIFIKASI INDIVIDUAL
D1K.6....
l6
LAMPIRAN
''B'
KEPUTUSAN KAPOTRI
NOMOR KEP/ ? i2 N/2010 TANGGAL . 14 r'TI 2O1O
TEM INFORMASI DIKLAT DATA IEMBAGA DIKLAT DATA PRASARANA DIKLAT DATA SARANA DiKLAT DATA PENYELENGGARA DIKLAT DATA WIDYAISWARA DATA PROGRAM DIKLAT REGIST
RTI FI
-
KAT/STTPL
SURAT PE
ONAN KODE REGISTRASI
BUKU REGISTRASI SURAT PENYAMPA]AN KODE NEGISTNNS
NYELENGGARAAN DIKLA T PEMANGGILAN PESERTA
AT KEpurusAN rtna pEruVrrrrucGARAAN T KEPUTUSAN rrv prlicntnR oirrA PANDUAN DIKLAT LAPORAN PANITIAN PENYELEN
DKLAT
SAJ\4BUTAN PEMBUKAAN PENYELFNGGARAAN
D|K.8.2.7.
Dt
K.8.2.1 1.
D1K.8.2.12. Dr
K.8.2.1 3.
DrK.8.2.14
DKTAT
DAFTAR PESERTA DIKLAT
BAHAN AJAR DIKLAT TAR HADIR PESERTA DIKLAT DAFTAR HADIR WIDYAISWARA FORMULIR EVALUASI WIDYAISWARA HASIL FORMULASI EVALUASI PESERTA D]KLAT FIKAT/STTPL
SERTI
SAMBUTAN PEN UTUPAN DIKLAT
LAPORAN DAN EVAIUASI
ALUMNI PASCA DIKLAT
RENCANA SIRATEGtS/MASTER pLAN pEI\4BANGUNAN Stsre
v
rr,rronri,nnst {stM
DOKUMENTASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI SISTEM APLIKASI TrK.2.3.
INFRASTRUKTUR
PEREKAMAN DAN PEMUKTAHIRAN DATA FORI'/ULIR ISIAN DAFTAR PETUGAS PEREKAMAN
LApoRAN HASTL pEREKAMAN DAN pEMUTAKutnaru MIGRASI SISTEM APTIKASI DAN DATA TrK.4.1
oArn
:
PERENCANAAN M]GRASI
TtK.4.2 TtK.4.3
TIK44
BERIIA ACARA KEGIATAN MIGRASI DAFTAR SiSTEM APLIKASI DAN DATA YANG DIMIGRASI TAPORAN HASIL MIGRASI
UMEN HOST]NG FORMULIR PFRMINTAAN HOSTING LAPORAN HAS1L UJI KELAYAKAN LAPORAN PELAKSANAAN HOSTING TAYANAN BACK.UP DATA DIGITAL
KOMUNIKASI DAN ELETRON]K KOMLEK DAN DATA KOMUNIKASi NON ELEKTRONiKA KOMU i\ I KAS ',]ON KOM UNIKASI
TtK.7.5
FREKUFNSI JARiNGAI"J INSTALASI KOMLEK
TtK.7.7
MCN ITOR/PEI'{YEDAPAN PENGAfu4A'IAN
LAMPIRAN "8" KEPUTUSAN KAPOTRI
t7
ffi TANGGAL: I.q \/E'
KOMUNIKASI SATELIT PERANG ETEKTRONIK KONVEKSI DAN P€RATURAN KOMLEK
TrK.8.1 SISTEM PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMBINAAN
PENGUMPULAN
PENYELI DIKAN
LEMBAGA TERTINCGI NFGARA (MPR) LEMBAGA TINGGI NFGARA {PRESIDIN, DPR, MA, BPK} DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN tPP.1.1.4
APARATUR NEGARA PARTAI POLITIK ORGANISASI MASYARAKAT
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KELOMPOK EKSTRIM DAN RADIKAL P.1,1.10 P.1.1.11 tP P.1.1.12 rP P.1.1.13. P P.1.1.14.
KELOMPOK SEPARATIS
tPP.7.2.1.
LEMBAGA TLRTINGGI NLGARA (MPR) LI-MBAGATINGGI NFGARA (PRtSIDTN, DPR, MA, B DEPARTEMEN/tEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
lP
MEDIA MASSA (EtEKTRONIK, MEDIA CETAK) HAK ASASI MANUSIA {HAM}
r
tPP.t.2.2 tPP.1.2.3
ARTAI POLITIK MASYARAKAT
MBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEMILIHN UMUM KETOMPOK EKSTRIM DAN RADIKAL PP.1.2.11"
tPP.1.2.72 rP P.1.2.13
KETOMPOK SEPARATIS MLDIA MASSA (ELTKTRONIK, MEDIA CFTAK)
HAK ASASI MANUSIA {HAM)
LEMBAGA TERTINGGI NEGARA (MPR) LEMBAGA TINGGI NEGARA (PRESIDEN, DPR, MA, DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN APARATUR NEGARA PARTAI POLITIK ORGANISASI MASYARAKAT EM BAGA SWADAYA MASYARAKAT
OMISI PEMILIHAN UMUM ELOMPOK EKSTRIM DAN RADIKAL rP tP
P.1.3.10. P.1.3.11.
rPP.1.3.12_
KELOMPOK SEPARATIS MIDIA MASSA (ELEKTRONIK, MEDIA CETAK) HAK ASASI MANUSIA
1PP.1.3.13. tP
P.1.3.14
IPP.2.1.6. 1PP.7.7.7.
ENYELUNDIJPAN
MANUSIA
2O1O
LAMPIRAN''8,. KEPUTUSAN KAPOLRI
@ P.2.1.8 tPP.2.L.9 tP
tPP
USAHA KECIT DAN MENENGAH
21.10
tPP.2.1.t
PE
RTAN IAN
KE H
1
UTANAN
1PP.2.L.L2.
KE
LAUTAN
)PP.2.r.13.
PERTAMBANGAN
1PP.2.1.74 1P
P.2.1.15
lp
P.2.'l
.1
PAR WISATA
6.
1PP.2.1.17
TELIKOMUNIKASI
lPP.2.1.18.
ILLEGAL LOGGING
t?P.2.1.19.
ILLEGAL FISHING ILLEGAL MINING
tPP
.2.7.27. ILLEGAL IPAL
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) HASIL PENYELIDIKAN
PENGAMANAN tPP.2.2.1 1PP.2.2.2
lP?.2.2.3 tPP.2.2.4 tPP.2.2.5 tPP .2.2.6.
INVESTASI
MANUSIA
1PP.2.2.7
PENYELUNDUPAN
tPP.2.2.8 tPP.2.2.9 tPP.2.2.10
USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
tPP.2.2.)"1
KE H
tPP.2.2.12 tPP.2.2.17.
PFRTAMBANGAN
PERTANIAN
UTANAN
tPP.2.2.1-4. tPP
.2.2.15.
PARIWISATA
tPP.2.2.16
tPP.7.2.r7
TELEKOMUN
P.2.2.18 tPP.2.2.79 |PP.2.2.20. tPP.2.2.27. tPP.2.2.27. tP?.2.2.23. tPP.2.2.24.
ILTEGAL LOGGING
tP
I
KASI
ILLEGAL FISHING ILLEGAL MIN]NG
ItLEGAt IPAL HAK ATAS KFKAYAAN INTILEKTUAL {HAKI HASIL PFNGAMANAN
INVESTASI PERPAJAKAN IN
DUSTRI
PENYELUNDUPAN
MANUSIA
KECIL DAN MENENGAH (UKM rP
P.2.3.10.
P
P.2.3.1 1.
rP
P.2.3.12. P.2.3.13.
r
tP
PERTAMBANGAN
tPP.2.3.1"4.
EN ERGI
rPP 2 3.15.
PARI\[/lsATA
P.2.3.16. tPP.2.3.11 tPP.2.3.18. rPP.2.3.19. tP
TELEKOMUNIKASI ILLEGAT LOGGING
iLLEGAI MINING tPP.2.3.2r. tPP .2.3.72. tPP
.2.?.23
ILLEGAL OPL ILLEGAL IPAL .
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
|PP.2.3,21, IHAS t
PENGGALANGAN
"B' KEPUTUSAN KAPOLR] NOMOR : KEP/ 917 /V/2010
19
TAMPIRAN
TA\GGAI
NYELI DI KAN
ALiRAN KEPERCAYAAN lP rP
P.3.1.4. P.3.1.5
KEPEN DU DL] KAN
TRANSM IG RASI KEGIATAN MASYARAKAT
UNJUK RASA BENCANA ALAM
P.3.1.10. tP P.3.1.11. tPP.3.1.12. I PP.3.1.13. rPP.3.1.14. tP P.3.1.15 rP P.3.1.16 tP
LINGKUNGAN HIDUP HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN ILMU PENGETAHUAN
PENYAKIT MASYARAKAT
TENAGA KERIA/BURUH
rPP.3.1.17 tP
P.3.1.19.
SIL PENYELIDIKAN
PENGAMANAN ALIRAN KEPERCAYAAN tPP.3.2.3 tPP.3.2.4
KE PEN
P.3.2.5 tPP .3.2.6 tPP .3.2.7 t P P.3.2.8 tPP.3.2.9. tP P.3.2.10.
DUDUKAN
rP
tPP
KEGIATAN MASYARAKAT UNJUK RASA
LINGKUNGAN HIDUP HUKUM DAN P€RUNDANG-UNDANGAN
.3.2.11.
.3.2.12 P.3,2.13
ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI
tPP
?.3.2.I4. P.3.2.15.
PENYAKIT MASYARAKAT
TENAGA KERJA/BURUH tPP.3.7.I1 rPP.3.2.18. tPP.3.2.19.
.
PARIWISATA HASIL PENGAMANAN
PEN6GALANGAN I P P.3.3.1. tP P.3.3.2. ALIRAN KEPERCAYAAN I P P.3.3.3. KEPENDU DU KAN I P P.3.3.4 r P P.3.3.5. TRANSMIGRASI KEGIATAN MASYARAKAT UNJUK RASA BENCANA AtAN4
P,3.3.10. P.3.3.11. P.3.3.72. P.3.3.13. P.3.3.14. P.3.3.15.
L.
ili rll
LINGKUNGAN HIDUP HUKUM DAN PERUNDANG,UNDANGAN
ILMU PENGETAHUAN IEKNOLOGI
PENYAKIT MASYARAKAT
TENAGA KERJA/BURUH rI
tPP
{b
lP
.3.3.77
.
PARIWISATA
P.3.3.19.
1i;
rii
ffi ]F
I i:
1i!
PERENCANAAN PENGEMBANGA''J
TEKHNOLOGI
PEMBINAAN KEPADA PENGGUNA PELAKSANAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI PENGAWASAN TERHADAP PEMELIHARAAN TEKHNOLOGI
. I4 VtI
2O1O
LAMPIRAN ''B'' KEPUTUSAN KAPOTRI
20
NOMOR :KEP/ 9I1 ivl2010 TANGGAL: I4 MF 2O]O
RUMUSAN INFO RAHASIA PELAKSANAAN KEGIATAN SANDI
PENGAWASAN KEGIATAN SANDI
ANALISA DAN EVALUASI
SOSIAT DAN BUDAYA
RES.1
_
1.1.
RFS.1.1.2.
TOKOH MASYARAKAT (TOMAS ORGANISASI MASYARAKAT
PERTANAHAN PENYELU N DU PAN
PENGANIAYAAN
RES.1.10. RES.1.1 1.
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN
RES.1.1 2.
RES.1.13. RES.1.14. R
ES.1,15.
R
ES.1.16.
R
ES.1.17.
RES.1.18.
PEMBAKARAN DAN KEBAKARAN PENCEMARAN NAMA BAIK TRAFFICKING IN PERSON (PENYELUNDUPAN MANUSIA) PTOPLE SMUGLING (PERDAGANGAN MANU PENCEMARAN DAN FITNAH
RES.1.19. KERUSUHAN MASAL RFS.1.2 1.
KE]AHATAN PENERBANGAN KE.]AHATAN DI LAUT BFBAS
RES.1.23.
INDUSTRI PERDAGANGAN PERBAN KAN
UANG DAN DOKUMEN PALSU CYEER CRIME
MONEY LAUNDRING
DANA DANA DANA DANA
USAHA NEGARA PEMERINTAH KREDIT DAN USAHA PROYEK
DAN
PEMBANGUNAN
NARKOTIKA _ BAHAN BERBAHAYA
TP TERTENTU INDUSTRI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SUMBER DAYA DAN TISTRIK LINGKUNGAN HIDUP ILLEGAL FISHING ILLEGAT MINING ILLEGAL LOGING
RES 6...
LAMP]RAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI
21
NOMOR : KEP/ 3 I? /V/2010 TANGGAL
ANAtISIS ANALISA DAN EVAIUSi PELAKSANAAN PENYIDIKAN PENGEMBANGAN LITERATUR YANG TERKAIT DENGAN TUGAS BARESKRIM ANALISA KEJAHATAN ANTARNEGARA (PKAN/TNCC) LAPORAN MASYARAKAT DAN PENGADUAN MASYARAKAT
IS (AUTOMATIC FINGER PRINT IDENTIFICATION
RES.8.1.
KRIMINAL
RES.8.2,
INSTALASI FORENSIK
DOKUMEN & UANG PALSU FORENSIK BALISTIK DAN METALURGI FORENSIK KIMIA BIOLOGI FORENSIK
RES 10.1. R
PENGAMANAN
ES.10.2.
BANTUAN PENYIDIKAN
OBYEK VITNAS PERUSAHAAN (BUMN) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERCETAKAN UANG NE
KANTOR KEDUTAAN BESAR
ES DAN CAWAPRES MENTERI DAN SETINGKAT MENTERI
KEPALA DAERAH OBYEK KHUSUS
PARIWISATA K WISATA SATAWAN ASING DAN LOKAL TEMPAT PENGINAPAN TFMPAT LAINNYA
PAM.5_1.2.
PAM.5.2.3.
SYSTEM) SIDIK JARI
', IO VtI
2C1A
LAMPIRAN "8" KEPUTUSAN KAPOLRI
22
NoMoR : KEP/ 4), /V/2010
TANGGAL:
LATIHAN PENDUKUNG OPERASI
-
RLAWANAN ANTI TE
RASI MANTAP BRATA
KEWILAYAHAN KENDALI PUSAT T RENCONG OPERASI BUNAKEN SAMRAT OPERASI KETUPAT
KEWILAYAHAN {OPERASI MASING.MASING WILAYAH KONTI NJENSI
KEBAKARAN
LUAR NEGERI
LINTAS SEKTORAL
OPS.3.2.2. LINTASREGIONAL
ISIAN MASYARAKAT
REMA]A, WANITA DAN ANAK KEAMANAN SWAKARSA TUNA SUSILA EAMANAN DAN KETERTIBAN
REGISTRASI &IDENTIFIKASI
LEBIH DARI RODA 4
LEBIH DARI RODA 4
SURAT IIIN KERAMAIAN T TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN {STTP
I
KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN
I? ME
2O1T
23
TAMPIRAN
'B'
KEPUTISAN KAPOLRI /V/2O1O
NOMOR : KEP/ TANGGAL: iq
i\1 MF]
2O1O
SURAT KETERANGAN SURAT TANDA METAPOR SURAT KETERANGAN LAPOR DIRI SURAT IJIN SENJATA API SURAT IJIN SEN.JATA KARET SURAT I.JIN SENJATA GAS SURAT IJIN MEMBAWA HANDAK SURAT IJIN MENYIMPAN HANDAK SURAT IJIN MENGGUNAKAN HANDAK SURAT IJIN MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA SURAT IJIN LAINNYA
INFOLANTAS (JALUR LALU LINTAS INFO RANMOR (PENDATAAN KFNDARAAN BERMOTO INFOLAKA (KECELAKAAN DARAT)
KESEHAT,AN
PEMBINAAN KESEHATAN. PENCEGAHAN PENYAKIT PEMERIKSAAN EMERIKSAAN RUTIN
MERIKSAAN BERKALA PENGOBATAN PERAWATAN REHABI LITASI KESEHATAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MENUTAR/WABAH KESEHATAN LINGKUNGAN POLIKLINIK APOTEK
OBAT-OBATAN LABORATORIUM KELUARGA BERENCANA KESEHATAN IBU ANAK KESEHATAN KHUSUS GtTt
SANATORIUM POS KESEHATAN EVAKUASI MEDIS OR DARAH KEEHATAN HEWAN
KONSU LTASI
:EMBINAAN
PFMBINAAN MENTAT
AGAMA KATOLIK AGAMA KRISTEN PROTESTAN AGAMA HINDU
PEMEINAAN TRADISI ALIRAN KEPERCAYAAN PEMBINAAN JASMANI
KESAMAPTAAN JASMANI
Ditetapkan di: Jakarta pada taneeal
:
ifj
Mei
2o1o
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLlK ]NDONES]A
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
.
por
