SIARAN PERS Biro Hukum, Humas & Kerjasama Gd. KPPU, Lt. 1, Jl. Juanda 36, Jakpus, 10120 Telp. 021-3507015/Fax. 021-3507008 www.kppu.go.id
Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat
Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 12/KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Sektor Pelabuhan tentang Kewajiban Penggunaan Gantry Luffing Crane untuk Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok, yang dilakukan oleh Terlapor I PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang beralamat kantor di Jalan Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta, Indonesia dan Terlapor II PT Multi Terminal Indonesia, yang beralamat kantor di Jalan Pulau Payung Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta, Indonesia. Bahwa Dugaan Pelanggaran dalam perkara ini adalah Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Terlapor I dan terlapor II. Tentang Kewajiban Penggunaan Gantry Luffing Crane (GLC) untuk Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok.
Pasar Bersangkutan dalam perkara ini adalah : 1.
Pasar bersangkutan Terlapor I dalam konteks tying agreement adalah penyediaan dan/atau jasa pelayanan dermaga untuk kapal yang bermuatan break bulk cargo (tying product) dan penyediaan dan/atau pelayanan alat bongkar muat crane darat Gantry Luffing Crane (GLC) untuk bongkar muat kapal
breakbulk cargo (tied product) di dermaga 101, dermaga 101 utara dan dermaga 102 Pelabuhan Tanjung Priok; 2.
Pasar bersangkutan Terlapor II dalam konteks tying agreement adalah penyediaan dan/atau jasa pelayanan dermaga untuk kapal yang bermuatan break bulk cargo (tying product) dan penyediaan dan/atau pelayanan alat bongkar muat crane darat Gantry Luffing Crane (GLC) untuk bongkar muat kapal breakbulk cargo (tied product) di dermaga 114 dan dermaga 115 Pelabuhan Tanjung Priok;
Sedangkan Prilaku Tying Agreement Terlapor I : a. Sebagai pelaksanaan dari surat Terlapor I Nomor TM.15/7/PI.II-12 tanggal 9 Mei 2012 perihal pengoperasian GLC, Pelaksana Tugas General manager Cabang Pelabuhan
Tanjung
Priok
mengeluarkan
Surat
Pemberitahuan
Nomor:
FP.003/103/10/CPTK-12 tertanggal 21 September 2012. b. Isi dari surat tersebut adalah: “...úntuk meningkatkan produktivitas bongkar muat di lingkungan pelabuhan Tanjung Priok dengan ini kami sampaikan bahwa kapal-kapal yang sandar di dermaga dan sudah tersedia alat darat yang disediakan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan mitra, dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat wajib menggunakan alat tersebut...;” surat tersebut menjadi efektif sejak bulan September 2012 dan Terlapor I telah efektif mewajibkan penggunaan crane darat Gantry Luffing Crane (GLC) dalam melakukan kegiatan bongkar muat bagi pengguna jasa pelayanan dan/atau penyediaan jasa dermaga 101, 101 utara dan 102 untuk menggantikan penggunaan alat bongkar muat sebelumnya yaitu crane darat lainnya (shore crane, mobile crane, HMC) dan crane kapal (ship crane); Dampak Tying Agreement yaitu : Secara sistematis prilaku ini menjadikan kapal bermuatan break bulk yang berlabuh di dermaga 101, 101 utara dan 102 mau tidak mau hanya menggunakan GLC dan tidak
lagi menggunakan penggunaan alat bongkar muat sebelumnya yaitu crane darat lainnya (shore crane, mobile crane, HMC) dan crane kapal (ship crane) . Prilaku Pasal 17 yaitu : Terkait dengan Pelanggaran Pasal 17, Majelis Komisi berpendapat bahwa untuk dapat dinyatakan terjadi pelanggaran Pasal 17 perlu dipenuhi beberapa unsur penting yaitu: (1) Penguasaan pasar, (2) Pelaku usaha tersebut menerapkan sebuah perilaku usaha (conduct) berupa penghambatan, (3) Kebijakan perilaku atau conduct dimaksud menimbulkan dampak negatif berupa dampak monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penguasaan Pasar dimaksud adalah Pasal 17 adalah : Rumusan Pasal 17 huruf a dan huruf c adalah rumusan tentang penguasaan atas produksi barang dan/atau jasa dua rumusan norma yang saling menggantikan dimana Pasal 17 ayat (2) huruf a: “barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya”, terkait dengan kondisi monopoli dalam pasar monopolistic competition, dalam arti tidak ada pesaing, sedangkan Pasal 17 ayat (2) huruf c: ”satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha mengusai lebih dari 50 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu” mengatur kondisi adanya persaingan (oligopolistic competition); Pemenuhan unsur Pasal 17 : 1. Dalam persidangan Majelis Komisi memperoleh fakta bahwa benar dengan adanya tindakan/perilaku Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada angka 9 diatas menyebabkan pelayanan jasa bongkar muat di masingmasing dermaga itu hanya dilayani oleh GLC sehingga secara teknis GLC menjadi alat bongkar muat yang 100 (seratus) persen digunakan. Namun pada kenyatannya dalam fakta persidangan terungkap bahwa GLC bukanlah alat bongkar muat yang tidak memiliki substitusi. 2. Substitusi dimaksud adalah jasa crane kapal dan crane darat lain yang karena adanya pengumuman dari Terlapor I di dermaga 101, 101utara, dan 102, dan perjanjian kerja sama Terlapor II di dermaga 114 dan 115 yang dikuatkan dengan surat pemberitahuan Terlapor II tentang kewajiban
penggunaan GLC menjadi tidak boleh dan tidak dapat menjalankan kegiatan bongkar muat di masing-masing dermaga itu; 3. Hal ini berarti bahwa GLC bukanlah satu-satunya alat bongkar muat yang tidak memiliki subtitusi di masing-masing dermaga perkara aquo sehingga unsur pasal 17 ayat (2) huruf a tidak terpenuhi; Selain itu Majelis Komisi merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan untuk merevisi penetapan tarif jasa bongkar muat oleh Terlapor I di dermaga 101, 101 utara dan 102, dan penetapan tarif jasa bongkar muat oleh Terlapor II di dermaga 114 dan 115 Pelabuhan Tanjung Priok sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Pelabuhan, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: a. Fakta persidangan menunjukkan bahwa tarif jasa alat bongkar muat GLC di dermaga 101, 101 utara dan 102 berdasarkan pada satuan perhitungan per-shift sementara tarif jasa alat bongkar muat GLC di dermaga 114 dan 115 berdasarkan pada satuan perhitungan per ton; b. Dasar perhitungan ini tidak sesuai dengan Pasal 7 huruf d angka 20 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Pelabuhan yang menentukan bahwa “pelayanan jasa alat, dihitung berdasarkan satuan per unit/kegiatan per jam/hari/bulan/tahun”;
Majelis Komisi menyimpulkan bahwa terbukti terjadi penerapan Pasal 15 ayat (2). Selanjutnya Majelis Komisi Perkara 12/KPPU-I/2014 menjatuhkan Putusan kepada para Terlapor sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pasar bersangkutan di dermaga 101, 101 utara dan 102 Pelabuhan Tanjung Priok;
2. Menyatakan bahwa Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pasar bersangkutan di dermaga 114 dan 115 Pelabuhan Tanjung Priok; 3. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 4. Membatalkan Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor TM.15/3/15/PI.II-11 tanggal 8 November 2011 perihal pemanfaatan alat bongkar muat baru, Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor TM.15/2/7/PI.II-12 tanggal 9 Mei 2012 perihal Pengoperasian Gantry Luffing Crane, Surat Nomor FP.003/103/10/CPTK-12 tanggal 21 September 2012 perihal Surat Pemberitahuan, dan surat-surat atau kesepakatan lainnya yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan alat bongkar muat crane darat Gantry Luffing Crane di dermaga 101, 101 utara dan 102; 5. Membatalkan
Surat
Edaran
HM.498/8/17/MTI-2011
tanggal
PT 30
Multi
Terminal
November
2011
Indonesia perihal
Nomor
penggunaan
peralatan bongkar muat, Kesepakatan Bersama antara PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) dengan Mitra Kerja PT Multi Terminal Indonesia tentang Pemakaian Crane Darat (GLC) Untuk Kegiatan Bongkar Muat berdasarkan Berita Acara Nomor UM.268/4/2C/MTI-2012 tanggal 21 Mei 2012, Surat Pemberitahuan Nomor TH.12/1/12/MTI-2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal penggunaan alat bongkar muat/Gantry Luffing Crane (GLC) dan surat-surat atau kesepakatan lainnya yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan alat bongkar muat crane darat Gantry Luffing Crane di dermaga 114 dan 115; 6. Memerintahkan Terlapor I untuk mengumumkan pembatalan surat-surat dan kesepakatan sebagaimana tersebut pada diktum 4 dan diktum 5 di atas pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selama 1 (satu) hari kerja dengan ketentuan pengumuman tersebut dimuat pada halaman khusus berita ekonomi dengan ukuran sepatutnya; 7. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 5.332.500.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang
persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 8. Memerintahkan
Terlapor
I
untuk
menyerahkan
bukti
pengumuman
sebagaimana dimaksud pada diktum 6 di atas kepada KPPU; 9. Memerintahkan Terlapor II untuk menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU. Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E sebagai Ketua Majelis Komisi, Saidah Sakwan, M.A. dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi
dan
dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015, dengan dibantu oleh Dewi Meryati,S.Kom.,M.H., dan Luqman Nurdhiansyah, S.H. masing-masing sebagai Panitera.
Jakarta, 20 Maret 2015 Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-I/2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
