Fax:

SIARAN PERS DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pusat HUMAS Departemen Perdagangan Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110 Phone/Fax: 021-385-8213 www.depdag.go.id

KTT ASEAN Ke-13: Penandatanganan ASEAN Charter Tandai Era Baru Kerjasama ASEAN Jakarta, 26 November 2007. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-13 yang berlangsung di Singapura berhasil menyepakati ASEAN Charter yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2007 oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN. Hal ini menandai era baru perjalanan ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Vision 2020. Dalam KTT ASEAN yang digelar dari tanggal 18 hingga 22 November 2007 ini, para kepala negara/pemerintahan maupun para menteri membahas berbagai topik, dan pembahasan isu-isu ekonomi cukup mendominasi agenda KTT ke-13. Beberapa topik bersifat intra-ASEAN terkait dengan kerjasama ekonomi di antara sesama anggota, sedangkan sebagian lainnya merupakan isu-isu kerjasama ASEAN dengan mitra eksternalnya. ASEAN Charter Untuk pertama kali dalam 40 tahun kerjasama regional bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini, anggota ASEAN sepakat untuk mengkodifikasi kegiatan diplomasi ASEAN, serta menyetujui prinsip-prinsip dasar dan maksud dari kerjasama ASEAN. Di dalam ASEAN Charter, negara anggota mempertegas komitmennya pada pembangunan masyarakat dan untuk memposisikan ASEAN agar dapat menjawab tantangan Abad-21 dengan struktur baru. Secara keseluruhan ASEAN Charter memberikan “legal personality” bagi ASEAN, mendorong akuntabilitas kelembagaan dan kepatuhan (compliance) yang lebih kuat, dan menegaskan persepsi ASEAN sebagai pemain regional yang serius dalam konteks Asia-Pasifik di masa mendatang. Oleh sebab itu, ASEAN Charter merupakan kesepakatan bersejarah untuk membangun kerangka hukum dan kelembagaan ASEAN sebagai organisasi utama antarpemerintah di kawasan ini. ASEAN Economic Community Blueprint Cetak-Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan salah satu dokumen penting yang disahkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN pada tanggal 20 November 2007. Cetak-Biru ini akan menjadi pedoman anggota ASEAN untuk mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) sebagai satu dari tiga pilar ASEAN Vision 2020 (yang kemudian dipercepat menjadi 2015). 1 Keinginan untuk mempercepat pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 ini antara lain didorong oleh tekad negara-negara ASEAN untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik ASEAN di tengah persaingan dari RRT dan India sebagai pemain ekonomi dunia; meningkatkan posisi tawar dalam konteks perundingan ASEAN Plus 1 (RRT, Korea, Jepang, Australia-Selandia Baru, India, Uni Eropa); dan sebagai respon atas kecenderungan terhadap regionalisme.

1

Dua pilar lainnya dari ASEAN Vision adalah ASEAN Political and Security Community dan ASEAN Socio-Cultural Community.

Implementasi Cetak-Biru akan terbagi ke dalam empat tahap yang dijabarkan dalam strategic schedule, yakni 2008-2009; 2010-2011; 2012-2013; dan 2014-2015. Blueprint itu sendiri memuat empat kerangka perwujudan AEC, yakni (1) Single Market and Production Base, (2) Competitive Economic Region, (3) Equitable Economic Development, dan (4) Full Integration into Global Economy. Protocol to Implement the 6th Package of Commitments under the AFAS ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) merupakan kerangka utama kerjasama ASEAN di bidang jasa-jasa. AFAS telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 88 Tahun 1995, yang utamanya merupakan kesepakatan bersama negara ASEAN lainnya untuk melakukan pembukaan akses pasar bidang jasa-jasa secara bertahap. Di bawah payung kesepakatan AFAS, pembahasan pembukaan akses pasar dilakukan oleh Working Coordination Committee on Services (CCS) dan Working Committee on Financial Services. ASEAN telah menyelesaikan enam paket komitmen melalui empat putaran perundingan sejak 1 Januari 1996. Dalam paket keenam komitmen pelaksanaan AFAS ini negara-negara anggota ASEAN memberikan komitmennya di empat Priority Integration Sectors, yakni air travel, healthcare, e-ASEAN (telecommunications and IT services) dan tourism. Annexes dari Protocol ini memuat komitmen horisontal, jadwal specific commitments dan daftar pengecualian Most Favoured Nation (MFN) dari setiap negara anggota, dan mulai berlaku efektif 90 hari setelah penandatanganan. ASEAN Framework Agreement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications Maksud dari Framework Agreement ini adalah memberikan basis bagi otoritas yang berkompeten untuk merundingkan Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan negara ASEAN lainnya untuk memfasilitasi pertukaran Surveying Professionals (Ahli Pemetaan) dengan memperhatikan persyaratan serta nomenklatur yang mungkin berbeda di antara sesama negara anggota. Selain itu, dengan Framework Agreement ini diharapkan dapat ditingkatkan pertukaran informasi dan penerapan best practices dalam hal standar dan kualifikasi kegiatang survei. Artikel IV dari Framework Agreement ini menegaskan hak dari masing-masing negara anggota untuk menetapkan dan menerapkan undang-undang, peraturan, kebijakan nasional, standar dan persyaratannya masing-masing sesuai keperluan objektif. Namun untuk menjamin kelancaran pertukaran Surveying Professionals dan perlakuan yang adil di seluruh negara ASEAN, maka diatur dalam Artikel III dasar-dasar dan proses untuk memberikan pengakuan (Basis of Recognition). Dalam Artikel III ini diatur hal-hal mengenai kualifikasi pendidikan, uji keahlian, syarat pengalaman, proses pemberian pengakuan, transparansi informasi dan dokumentasi, penegakan disiplin dan etika. Dasar pengakuan ini sejalan dengan semangat dari standar dan pedoman yang ditetapkan oleh International Federation of Surveyors. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services MRA ini disahkan oleh para Menteri Ekonomi ASEAN guna (1) memfasilitasi pertukaran tenaga profesional Architects, (2) mendorong pertukaran informasi untuk menerapkan best practices dalam standar pendidikan arsitektur, praktek profesional dan kualifikasi, (3) menyesuaikan dengan semangat kerjasama ASEAN berdasarkan distribusi sumber2

sumber dan manfaat yang adil melalui penelitian kolaboratif, dan (4) mendorong, memfasilitasi dan mewujudkan mutual recognition bagi tenaga architects dan komitmen terhadap alih teknologi di antara anggota ASEAN. Dalam MRA ini antara lain diatur pengakuan, kualifikasi dan kelayakan untuk menyandang gelar ASEAN Architect. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi dan prosedur tertentu harus ditempuh bagi seorang tenaga profesional arsitek di negara ASEAN untuk mengajukan permohonan kepada ASEAN Architect Council agar didaftarkan pada ASEAN Architect Register sebagai seorang ASEAN Architect. Selanjutnya, untuk dapat melakukan praktek di negara ASEAN lainnya, seorang ASEAN Architect harus mengajukan permohonan kepada Professional Regulatory Authority di negara tersebut agar terdaftar sebagai Registered Foreign Architect dan diijinkan bekerja dengan tetap tunduk pada peraturan negara setempat.

Selain membahas isu-isu internal ASEAN seperti tersebut di atas, KTT ke-13 di Singapura juga membahas perkembangan kerjasama ASEAN dengan mitra dialog. ASEAN – Korea Disaksikan Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan Korea, para Menteri Ekonomi ASEAN dan Korea menandatangani persetujuan perdagangan jasa (Agreement on Trade in Services under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of ASEAN and the Republic of Korea) sebagai bagian dari pembentukan ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA) yang mencakup perdagangan barang, jasa, investasi dan penyelesaian sengketa. Trade in Services (TIS) AKFTA bertujuan untuk membuka akses pasar sektor jasa di antara negara anggota ASEAN dan Korea melalui pemberian komitmen yang lebih tinggi dari posisi di WTO, atau biasa disebut GATS Plus. ASEAN dan Korea sepakat untuk menggunakan komitmen di lingkungan internal ASEAN (AFAS 4 Plus Minus) sebagai basis liberalisasi sektor jasa AKFTA. Komitmen Indonesia yang setara dengan AFAS-4 Plus adalah sub-sektor education dan energy. Sedangkan yang bersifat AFAS-4 Minus adalah sub-sektor professional business, transportation services, dan financial services. Beberapa sektor jasa yang ditawarkan Indonesia dalam AKFTA antara lain adalah business services, communications, construction and related engineering, education, financial services, hospital services, tourism, transport and energy services. Sementara itu Korea memberikan penawaran akses pasar di sektor business services, computer-related services, research and development, telecommunication services, construction, distribution services, educational services, environmental services, financial services, tourism and travel, serta transport services. Korea merupakan mitra perdagangan kelima terbesar bagi ASEAN pada tahun 2005, dengan nilai total ekspor ASEAN ke Korea sebesar US$ 24,7 milyar dan impor dari Korea sebesar US$ 23,6 milyar. Korea juga merupakan salah satu sumber utama Foreign Direct Investment (FDI) bagi ASEAN dengan nilai investasi tahun 2002-2006 sebesar US$ 3,3 milyar. 2 2

Data perdagangan dan investasi dalam Media Briefing ini masing-masing bersumber dari ASEAN Trade Database (per 29 Desember 2006) dan ASEAN Foreign Direct Investments Database (per 13 Agustus 2007).

3

ASEAN – RRT Pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, ASEAN dan RRT telah mengesahkan 2 (dua) buah MOU yang pada intinya ditujukan untuk lebih meningkatkan hubungan ekonomiperdagangan antara kedua pihak. MOU yang terkait dengan pembentukan ASEANRRT Centre di Nanning, ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri dan akan difungsikan sebagai pusat promosi ASEAN di RRT. Sementara itu Sekjen ASEAN menandatangani MOU yang terkait dengan peningkatan kerjasama SPS antara ASEAN dan RRT. Diharapkan dengan adanya MOU di bidang SPS ini akan dapat didorong kegiatan SPS melalui pertukaran informasi dan program kerjasama baik dalam konteks kesesuaian standard, kualitas dan keamanan produk maupun karantina. RRT merupakan mitra dagang keempat terbesar bagi ASEAN pada tahun 2005, dengan nilai total ekspor ASEAN ke RRT sebesar US$ 52,2 milyar dan impor dari RRT sebesar US$ 61,1 milyar. RRT juga merupakan salah satu sumber Foreign Direct Investment (FDI) bagi ASEAN dengan nilai investasi sebesar US$ 2,3 milyar pada periode 2002-2006. ASEAN – Jepang KTT kali ini mencatat perkembangan yang sangat signifikan bagi proses pembentukan FTA melalui ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP). Para kepala negara/pemerintahan dari kedua belah pihak mencatat laporan dari para menteri ekonomi mengenai status negosiasi yang telah mencapai tahap final dengan disepakatinya seluruh elemen perjanjian baik menyangkut batang tubuh maupun lampiran-lampirannya. Diharapkan pada pertemuan ASEAN Economic Ministers Retreat pada bulan Mei 2008 di Bali, persetujuan FTA dalam rangka AJCEP dapat disahkan oleh kedua pihak. Jepang merupakan mitra dagang kedua terbesar bagi ASEAN pada tahun 2005, dengan nilai total ekspor ASEAN ke Jepang sebesar US$ 72,7 milyar dan impor dari Jepang sebesar US$ 81,1 milyar. Jepang juga merupakan sumber penting Foreign Direct Investment (FDI) bagi ASEAN dengan nilai investasi sebesar US$ 30,8 milyar pada periode 2002-2006. ASEAN - India Pertemuan antara para Pemimpin ASEAN dan India juga mencatat laporan yang disampaikan oleh para menteri ekonomi kedua pihak mengenai perkembangan negosiasi pembentukan ASEAN-India FTA (AIFTA). Meskipun proses perundingan telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan beberapa kali mengalami penundaan, para menteri sepakat untuk melanjutkan negosiasi untuk beberapa hal yang belum disepakati. Para menteri juga sepakat untuk menggunakan pendekatan “bilateral” dalam menyelesaikan beberapa masalah modalitas persetujuan perdagangan barang AIFTA. India adalah mitra dagang ketujuh terbesar bagi ASEAN pada tahun 2005, dengan nilai total ekspor ASEAN ke India sebesar US$ 15 milyar dan impor dari India sebesar US$ 7,9 milyar. India juga merupakan sumber Foreign Direct Investment (FDI) bagi ASEAN yang cukup signifikan dengan nilai investasi sebesar US$ 295 juta selama periode 2002-2006. 4

ASEAN – Plus Three Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan mitranya dari RRT, Jepang dan Korea menerbitkan Second Joint Statement on East Asia Cooperation untuk meningkatkan kerjasama di wilayah Asia Timur. Deklarasi ini menegaskan komitmen para pihak untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk dukungan kelembagaan serta keterkaitannya dengan kerangka kerjasama yang lebih luas. Sebagai upaya mewujudkan kerjasama ASEAN Plus Three, maka disahkan pula ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan 2007-2017 yang terdiri dari empat pilar kerjasama (Political and Security Cooperation; Economic and Financial Cooperation; Energy and Sustainable Development Cooperation dan Socio-Cultural Cooperation). Fokus yang diberikan pada pilar kerjasama ekonomi dan keuangan adalah perdagangan dan investasi, kerjasama keuangan, kesesuaian standar, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), transportasi, pariwisata, pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan, sumber daya mineral, UKM, komunikasi dan informasi, serta kerjasama pembangunan. ASEAN – Uni Eropa Dalam rangkaian pertemuan KTT ke-13 di Singapura ini, para Menteri Ekonomi ASEAN berkesempatan untuk melakukan konsultasi dengan Komisioner Perdagangan UE untuk membahas perkembangan perundingan ASEAN - EU FTA yang telah berlangsung dua kali sejak diluncurkan pada AEM Retreat 2007 di Brunei Darussalam. Meskipun perundingan ASEAN-EU FTA masih dalam tahapan awal untuk menyepakati modalitas perundingan yang komprehensif, kedua pihak mencatat beberapa perkembangan baik menyangkut kesepakatan yang dicapai maupun perbedaan yang masih harus dijembatani. Laporan dari Joint Committee for ASEAN-EU FTA Negotiations kepada para menteri dan EU Trade Commissioner menyebutkan bahwa sementara ini kedua pihak sepakat dalam hal kerangka waktu perundingan selama dua tahun dan program kerja selama masa perundingan. Beberapa hal yang belum dapat disepakati antara lain terkait menyangkut Basic Element dan Guiding Principles untuk proses negosiasi. Basic Element merupakan cakupan sektor atau area dari kesepakatan FTA tersebut, sedangkan Guiding Principles merupakan pedoman perundingan yang akan memberi arah selama proses negosiasi berlangsung. EU merupakan mitra dagang ketiga terbesar bagi ASEAN pada tahun 2005, dengan nilai total ekspor ASEAN ke EU sebesar US$ 80,9 milyar dan impor dari EU sebesar US$ 59,6 milyar. EU merupakan salah satu sumber utama Foreign Direct Investment (FDI) bagi ASEAN dengan nilai investasi US$ 44,9 milyar pada periode 2002-2006 . ASEAN – US Pada KTT ASEAN ke-13 ini para Menteri Ekonomi ASEAN berkesempatan melakukan pertemuan informal dengan the United States Trade Representative (USTR). Pertemuan tingkat Menteri ini merupakan yang pertama sejak ditandatanganinya ASEAN-US Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) pada pertemuan AEM ke-38 tahun 2006 lalu di Malaysia. Secara umum kedua pihak sepakat untuk meningkatkan cakupan area kerjasama yang berada di bawah prakarsa TIFA tersebut.

5

Selama setahun ini kerjasama TIFA terutama terfokus pada bidang-bidang ASEAN Single Window, Pharmaceutical dan SPS, namun telah disepakati kemungkinan kerjasama lainnya di bidang survei bidang investasi, services database dan multi-chip agreement. Para Menteri dan USTR juga sepakat pada gagasan penyelenggaraan ASEAN-US Private Sector Round Table pada pertemuan AEM ke-40 di Singapura bulan Agustus 2008. Diharapkan para wakil dunia usaha baik dari ASEAN dan AS dapat hadir dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan hubungan kedua wilayah. AS merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN pada tahun 2005, dengan nilai total ekspor ASEAN ke AS sebesar US$ 92,9 milyar dan impor dari AS sebesar US$ 60,9 milyar. AS juga merupakan salah satu sumber utama Foreign Direct Investment (FDI) bagi ASEAN dengan nilai investasi sebesar US$ 13,7 milyar pada kurun waktu 20022006. TANTANGAN DAN HARAPAN KTT ASEAN ke-13 akan dicatat dalam sejarah perjalanan ASEAN sebagai Era Baru kerjasama 10 bangsa di Asia Tenggara ini. Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya berpeluang besar untuk meningkatkan daya saing kawasan ini dan menjadikannya sebagai pasar tunggal dan basis produksi regional yang memiliki daya saing ekonomi tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata dan terintegrasi ke dalam perekonomian dunia. Tantangan yang dihadapi tentunya tidak mudah. Namun kesepakatan-kesepakatan itu, khususnya yang terkait dengan ASEAN Economic Community Blueprint, merupakan platform reformasi kolektif yang sedang dijalankan oleh Indonesia melalui program reformasi guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Oleh sebab itu, Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik untuk mempercepat pelaksanaan reformasi di dalam negeri. Koordinasi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan—pemerintah pusat dan daerah, kalangan legislatif, kalangan usaha, dunia pendidikan dan masyarakat pada umumnya—sangat diperlukan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara ASEAN lainnya dan justru menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci di kawasan ini. Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah yang melibatkan semua pihak untuk melanjutkan program reformasi ekonomi nasional sambil memenuhi komitmen ASEAN secara tepat waktu. ---selesai--Informasi lebih lanjut, hubungi: Pusat HUMAS Departemen Perdagangan Gedung I Lantai 2 Jln. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 INDONESIA

6