SIARAN PERS DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pusat HUMAS Departemen Perdagangan Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110 Phone/Fax: 021-385-8213 www.depdag.go.id
Briefing Awal Tahun Menteri Perdagangan RI: Kinerja Sektor Perdagangan Tahun 2007 dan Rencana Kerja Tahun 2008 Jakarta, 4 Januari 2008 - Tahun 2007 telah kita lewati bersama dengan berbagai catatan yang dapat dipetik sebagai pelajaran untuk melakukan berbagai pembenahan, peningkatan dan penyempurnaan di tahun 2008. Tahun 2007 mencatat sejumlah kemajuan yang signifikan dalam sektor perdagangan sejalan dengan langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan beberapa program prioritas, yaitu peningkatan daya saing dan ekspor, kestabilan harga pokok dan prasarana distribusi yang memadai. Tentunya masih banyak hal yang belum selesai secara tuntas tetapi akan dilanjutkan di 2008.
PENGEMBANGAN DAYA SAING DAN PENINGKATAN EKSPOR Pertumbuhan ekspor Indonesia dalam periode Januari-November 2007 mencapai USD 103,1 miliar atau pertumbuhan sebesar 13 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006. Sedangkan untuk periode yang sama ekspor nonmigas mencapai USD 83,5 miliar, yaitu pertumbuhan sebesar 16,2 persen. Pertumbuhan ekspor non-migas untuk tahun 2007 diperkirakan dapat berkisar antara 16,0 persen sampai dengan 16,5 persen, atau antara target optimis Departemen Perdagangan 14,5 persen dan target sangat optimis 20 persen, dan diatas RKP 2007 yaitu 9,9%. Sektor ekspor non-migas yang terbesar dengan kontribusi kurang lebih 10 persen adalah minyak nabati (kelapa sawit) yang mengalami pertumbuhan 58 persen. Ekspor non-migas lain yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah tembaga dengan kontribusi 3,4% dan pertumbuhan 43% dan kertas/karton dengan kontribusi 3,6% dan pertumbuhan 18%. Sektor lain yang mengalami pertumbuhan namun dibawah rata-rata adalah bahan bakar mineral (9%), terutama batu bara, serta beberapa produk manufaktur seperti mesin-mesin/pesawat mekanik (8%), mesin/peralatan listrik (3,4%) dan karet dan barang dari karet (9,8%). Sedangkan ada beberapa sektor yang mengalami penurunan yaitu pakaian jadi bukan rajutan, kayu dan barang kayu. Sebagian dari pertumbuhan ekspor didorong oleh kenaikan harga komoditas seperti kelapa sawit yang harga dunianya naik hampir 100 persen, sedangkan komoditas lain yang juga mengalami kenaikan harga adalah karet dan batu bara. Namun juga terjadi peningkatan volume, misalnya untuk kertas/karton karena telah terjadi peningkatan kapasitas. Sedangkan beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan rendah atau penurunan adalah disebabkan peningkatan persaingan dengan negara lain maupun kapasitas yang terbatas atau belum terealisasi investasi yang diharapkan.
Tiga pasar terbesar tujuan ekspor Indonesia dalam periode Januari-November 2007, adalah Jepang (14,6%), Uni Eropa (14,4%) dan Amerika Serikat (12,3%) dimana pertumbuhan ekspor ke Jepang dan Eropa masih mengalami pertumbuhan yang baik yaitu 12,6% (trend 17,4%) dan 9,3% (trend 10,9%) sedangkan pertumbuhan ekspor ke AS mengalami penurunan menjadi 5,2% (trend 11,7%). Sedangkan pasar RRT (pangsa 7,2%) dan negara ASEAN Singapura (pangsa 9,9%) dan Malaysia (pangsa 5,1%), dan Australia (pangsa 2.1%) mengalami pertumbuhan yang tinggi yaitu 21,3% (trend 24,2%), 15,4% (15,2%) dan 22% (18,7%).
Gambar 1. Total Nilai Ekspor Indonesia (USD Miliar) dan Persentase Ekspor Non-migas Persen 82.0
103.1 120.0 100.0 83.5 80.0
100.8
81.0
85.7
80.0
78.8
79.0 78.0
71.6 61.1 79.0
57.2
77.0
77.6
78.1
USD Miliar
60.0 40.0
77.5
20.0
76.0 75.0
0.0 2002
2003
2004
2005
2006
Jan-Nov 2007
Tahun
Sumber : BPS, diolah Kontribusi Non-migas (%) oleh Total Depdag Ekspor
Gambar 2. Perkembangan Ekspor Non-migas Bulanan Periode 2006 - 2007 USD Miliar 9.0
8.5
2007
8.0 7.5 7.0
2006
6.5 6.0 5.5 5.0 Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Bulan
Sumber : BPS, diolah oleh Depdag
Dalam menunjang peningkatan ekspor, Departemen Perdagangan menetapkan prioritas pada 10 produk utama (udang, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, karet dan produk karet, tekstil dan produk tekstil, sepatu, elektronik, komponen otomotif dan furnitur), 10 produk potensial (kerajinan tangan, ikan dan produk ikan, kulit dan
2
produk kulit, makanan olahan, perhiasan, minyak atsiri, bumbu rempah-rempah, peralatan kantor bukan kertas, alat-alat kesehatan, tumbuhan obat) dan 3 produk jasa (desain, informasi teknologi dan konstruksi) yang mencerminkan potensi produk Indonesia. Berbagai program yang dilaksanakan di 2007 dan akan terus ditingkatkan di 2008: •
Market intelligence/pengamatan langsung terhadap pasar produk, segmentasi pasar, strategi pesaing, dan kondisi negara target untuk tujuan penetrasi pasar produk Indonesia.
•
Indonesian Design Power (IDP) untuk memperbaiki kualitas, mutu, kemasan dan branding dari produk Indonesia. Beberapa pilot project yang melibatkan pelaku UKM dalam hal desain produk sehingga mampu menghasilkan prototype produk andalan Indonesia, dilakukan beberapa lokakarya seperti packaging pangan di Pekalongan, branding produk pangan di Jakarta, alas kaki dan produk kulit di Sidoarjo, desain furnitur di Surabaya, serta handycraft & home accessories di Yogyakarta.
•
Promosi dagang, dilakukan dengan berpartisipasi dalam 20 pameran dagang luar negeri telah berhasil mencatat transaksi sebesar USD 256,486,380.19, sementara Misi Trade Tourism and Investment (TTI) telah melaksanakan 4 kegiatan di Amerika Serikat, Hongaria, Mesir, RRT, Belanda.
•
Pameran dagang internasional di Indonesia yang digelar Departemen Perdagangan antara lain Trade Expo Indonesia (TEI) dengan nilai transaksi antara pembeli dan penjual mencapai USD 208,26 juta; dan The 2nd Spa, Herbs & Natural Cosmetics.
•
Penyelenggaraan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di 9 kota dagang utama dunia yakni Osaka, Los Angeles, Dubai, Budapest, Johannesburg, Sao Paulo, Hamburg, Milan dan Sydney. Pada tahun 2008 direncanakan akan dibuka 11 ITPC di kota-kota dagang lainnya (Shanghai, New York, Pusan, Mumbai, Marseille, Rotterdam, Santiago, Montreal, Mexico city, Jeddah dan Lagos).
KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG IKLIM USAHA DAN INVESTASI Pengesahan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) yang menjadi tolok ukur sekaligus menandai reformasi kebijakan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia secara progresif dan memiliki prospek yang menguntungkan bagi pelaku usaha ataupun penanam modal. Dengan fokus mendukung iklim investasi dan usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing dan layanan publik serta menata lalu lintas perdagangan luar negeri, tahun 2007 telah diterbitkan 35 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang terdiri dari 21 Permendag di bidang ekspor, 11 di bidang impor, 1 di bidang mutu dan 1 di bidang fasilitasi perdagangan.
3
Selain itu, diterbitkan juga 3 SKB terkait dengan Larangan Sementara Impor Udang serta Informasi Muatan dan Ruang Kapal. Pada tahun 2007 juga telah dibentuk Unit Pelayanan Departemen Perdagangan (UPP) dengan prinsip single entry dan single exit untuk memberikan pelayanan yang efisien, transparan, akuntabel dan dapat menekan waktu serta biaya pengurusan perizinan. Departemen Perdagangan juga melakukan penertiban Surat Keterangan Asal (SKA) melalui otomasi penerbitan SKA di 28 instansi penerbit di daerah. Selain itu, pelayanan penerbitan Angka Pengenal Impor (API) telah dapat dilakukan secara on-line di 33 provinsi. Terkait dengan penerapan National Single Window (NSW), sejak 17 Desember 2007 Departemen Perdagangan telah mengoperasikan INATRADE yang membuka akses bagi masyarakat atau pelaku usaha untuk dapat mengajukan permohonan perijinan ekspor-impor secara on-line ke Departemen Perdagangan, yang pada tahap pertama melayani lima belas (15) jenis perijinan impor. Selanjutnya guna menyelaraskan kebijakan perdagangan dalam negeri, memberi kepastian hukum dan melindungi kepentingan nasional di sektor perdagangan maupun investasi, telah diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), antara lain: (1) Permendag No.19/M-DAG/PER/4/2007 untuk menertibkan perdagangan timah antar pulau sekaligus untuk menghindari kerusakan lingkungan; (2) Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 untuk mendukung pelayanan penerbitan SIUP yang mudah, seragam dan tertib kepada dunia usaha; (3) Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007 untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendaftaran perusahaan; serta Peraturan Pemerintah R.I. No.42 Tahun 2007 untuk meningkatkan tertib usaha dan kesempatan usaha nasional di bidang waralaba. Dalam upaya menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN UKM Departemen Perdagangan melaksanakan program pemberdayaan UKM dengan beberapa pendekatan. Pertama, membangun dan memberikan fasilitas sarana perdagangan yang diharapkan menjadi salah satu solusi bagi pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Selama tahun 2007, telah diberikan sebanyak 3.015 unit tenda jualan, 261 unit gerobak jualan, 2.000 unit coolbox bagi pedagang kecil serta pembangunan cold storage di Tapanuli Tengah, dan pembangunan 49 unit pasar penunjang yang bersinergi dengan pasar induk dan pasar desa/tradisional. Pasar penunjang ini didukung dengan jaringan informasi bagi pemasaran produk pertanian.
4
Kedua, meningkatkan promosi dan akses pasar, dilakukan antara lain dengan membuka gerai Agrimart di Kampus IPB Bogor, partisipasi pada berbagai pameran seperti Agrinex Conference Expo yang diselenggarakan BPP HIPMI dan IPB Bogor di Jakarta Convention Center, Inacraft, Pekan Raya Jakarta (PRJ), pameran Harganas ke XIV 2007 di Ambon, beberapa pameran di daerah, Pasar Murah (Lebaran Fair), Pasar Subuh di WTC Serpong, penyediaan kios di UKM Center Waduk Melati dan di Sentra Grosir Cikarang, serta Pameran Pangan Nusa dengan nilai transaksi total sebesar Rp. 1,6 miliar lebih dan beberapa trial order. Ketiga, pengembangan keterampilan pelaku UKM melalui berbagai diklat: Pelatihan Kewirausahaan, Manajemen dan Permodalan bagi Usaha Mikro termasuk Pedagang Mie Ayam dan Bakso di Jabodetabek, Malang dan 28 provinsi lainnya; Temu Usaha dan Gelar Produk IKM, serta mempertemukan 50 UKM pangan se Jabodetabek dengan peritel modern untuk membuka akses pasar bagi produk UKM yang layak. Sebanyak 48 UKM dari 12 daerah, telah pula diikutsertakan pada pameran dagang internasional. Selain itu untuk mendorong kinerja ekspor yang lebih baik dan berdaya saing, telah dianugerahkan Penghargaan Primaniyarta bagi tiga kelompok (UKM Ekspor, Pembangun Merek Global dan Eksportir Berkinerja) yang diberikan kepada 29 eksportir. Pembinaan kepada para eksportir kerajinan juga dilaksanakan dengan program Seal of Excellence (SOE) yang diselenggarakan oleh ASEAN Handicraft Promotion and Development Association (AHPADA) bekerjasama dengan UNESCO di Bangkok. Sebanyak 23 produk handicraft Indonesia berhasil meraih SOE dari total 71 produk yang dikirim negara-negara peserta SOE. PENGUATAN PERDAGANGAN DOMESTIK: Kelancaran Distribusi dan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Pencapaian penting lain selama tahun 2007 yang patut dicatat adalah kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok yang berjalan aman dan lancar dimana stok cukup tersedia di berbagai kota. Lonjakan harga terjadi karena pengaruh musim, hari raya besar dan faktor eksternal, sedangkan sampai saat ini stok tersedia dengan cukup. Prioritas dari kebijakan kelancaran distribusi dan stabilitas harga untuk komoditas pokok yaitu beras, minyak goreng dan gula. Meski diakui adanya kenaikan harga pada saat lebaran, natal dan menjelang tahun baru 2008, dan karen kenaikan harga CPO dunia, namun perkembangan harga secara umum terkendali berdasarkan pemantauan di seluruh ibu kota provinsi. Untuk minyak goreng setelah bulan Agustus harga stabil dengan kebijakan PE dan pembayaran PPN oleh Pemerintah, walaupun harga dunia tetap meningkat. Bantuan subsidi minyak goreng sebesar Rp.25 miliar juga disalurkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk penyelenggaraan pasar murah di kabupaten/kota pada 25 provinsi dengan sasaran kelompok raskin dan penjual gorengan. Sedangkan untuk harga beras, harga stabil setelah dilakukan upaya di awal tahun dan baru mengalami peningkatan di ujung tahun menjelang paceklik.
5
Ketersediaan stok beras hingga akhir Desember 2007 tercatat cukup aman untuk memenuhi kebutuhan sekitar 2 bulan ke depan yakni sebanyak 3.221.750 ton. Untuk stabilisasi harga beras, Departemen Perdagangan bekerjasama dengan Perum Bulog menyalurkan 17.050 ton ke 13 provinsi dan melakukan operasi pasar khusus di 15 provinsi untuk menyalurkan 62.585 ton yang berasal dari cadangan beras pemerintah. Sedangkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin, telah disalurkan raskin sebanyak 1.723.118 ton atau 99,26% dari pagu sebesar 1.740.000 ton kepada 15,8 juta rumah tangga miskin dengan harga Rp.1.000 per kg. Pengembangan dan Penataan Sarana Pencapaian penting yang dapat dicatat dalam tahun 2007 adalah diterbitkannya Peraturan Presiden (PERPRES) No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. PERPRES ini bertujuan untuk menciptakan tertib persaingan dan menyeimbangkan kepentingan produsen, pemasok, toko modern, dan konsumen dalam penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Melalui PERPRES ini, diharapkan perkembangan sarana perdagangan eceran modern skala besar tidak menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik sebagai akibat kekhawatiran para pedagang eceran skala kecil akan tergesernya sarana perdagangan eceran mereka yang selama ini ada, karena besarnya jumlah orang yang terlibat dalam perdagangan eceran skala kecil. Inti dari pengaturaan PERPRES tersebut adalah zonasi dan tata ruang untuk mengatur lokasi pasar dan pusat perbelanjaan/toko modern; tata tertib persaingan untuk pemasok ke toko Modern, terutama UKM; kemitraan dan pemberdayaan usaha kecil, pasar tradisional dan pedagang pasar tradisional. Peraturan ini juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 mengenai Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam PERPRES No. 111 Tahun 2007 tersebut, perdagangan eceran seperti supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m2, department store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m2, minimarket (dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m2) hanya dapat dilaksanakan dengan modal 100% berasal dari dalam negeri dan tertutup untuk asing. Penguatan perdagangan domestik juga ditentukan oleh kualitas maupun faktor keamanan produk/jasa bagi kepentingan konsumen. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan yakni: pengawasan barang beredar di pasar untuk menjamin pengamanan pasar dalam negeri dari produk dan jasa yang tidak sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, membudayakan perlindungan konsumen kepada komunitas konsumen dan membangun motivator-motivator konsumen di berbagai lapisan masyarakat, kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga terkait baik di tingkat pusat, daerah hingga lingkungan negara ASEAN; menyelesaikan draft Permendag mengenai pencantuman label pada barang beredar serta petunjuk penggunaan dan kartu jaminan garansi dalam bahasa Indonesia.
6
Terobosan lainnya di bidang perlindungan konsumen, Departemen Perdagangan telah mengembangkan 34 unit Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia. Dalam bidang perdagangan berjangka komoditi, pada tahun 2007 dicatat ada kemajuan yang menggembirakan: (1) Kajian Akademis Amandemen UU No. 32/1997; (2) Pengembangan Sistem Informasi Harga Komoditi dan (3) Kerjasama dengan lembaga Internasional dan instansi terkait juga dilakukan dengan CFTC – USAID dalam penelaahan Perdagangan Berjangka di Indonesia, dengan BapepamLK, Bank Indonesia, PPATK, Ditjen PDN Depdag, dan Mabes Polri dalam sosialisasi Perdagangan Berjangka Komoditi dan penangangan kasus untuk investasi ilegal (grey area). Juga telah dilakukan kajian tentang pemetaan komoditi untuk kakao di Makasar, kopi di Lampung, lada di Bangka Belitung dan karet di Medan serta pemetaan gudang di seluruh Indonesia. Di bidang pasar lelang, sampai tahun 2007 telah diselenggarakan pasar lelang di 17 provinsi yang tersebar di 19 daerah dengan nilai transaksi yang terjadi dari Januari s/d November 2007 tercatat Rp 1.520.357.051.521. MEMPERKUAT AKSES PASAR MELALUI KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL Kerjasama Multilateral Sekalipun banyak hambatan yang ditemui khususnya semakin kuatnya sikap proteksionisme di sebagian negara maju, pada tahun 2007 dicatat beberapa kemajuan yang menonjol. Kemajuan tersebut antara lain dikeluarkannya Draft Revised Text Ketua Kolompok Perundingan di beberapa Perjanjian yaitu Draft Perjanjian Agriculture, Non-Agriculture Market Access (NAMA), dan Rules (Anti Dumping, Subsidies dan Fisheries) pada Doha Development Agenda (DDA)-WTO. Indonesia yang diwakili oleh Menteri Perdagangan RI sebagai pimpinan Delegasi RI ke rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok G-20 dan Pertemuan Koordinasi Kelompok G-33 di Jenewa, Swiss, pada Bulan Juni dan November 2007 memberikan kontribusi positif khususnya terhadap proses perundingan melalui nonpaper mengenai Special Products (SPs) dan Special Safeguard. Pencapaian penting pada tahun 2007 dalam kerjasama perdagangan internasional adalah penyelenggaraan Informal Trade Ministers Dialog On Climate Change Issues (ITMD-CC) pada tanggal 8-9 Desember 2007 di Bali bersamaan dengan Pertemuan ke-13 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali. Pertemuan Menteri Perdagangan tersebut berhasil menyepakati untuk lebih memahami tujuan penanganan isu lingkungan dengan perdagangan global dan perlunya pembahasan lebih lanjut menyangkut pengelolaan carbon footprints, serta pengurangan atau penghapusan hambatan-hambatan perdagangan barang dan jasa di bidang lingkungan (environmental goods and services). Kerjasama Regional Tahun 2007 juga mencatat kemajuan dalam kerjasama regional ASEAN yang semakin kuat ke arah integrasi kawasan. Hal ini terjadi baik dalam forum kerjasama ASEAN maupun APEC.
7
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-13 yang berlangsung di Singapura dari tanggal 18 sampai dengan 22 November 2007 menandai era baru perjalanan sejarah ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Vision 2020. Hal-hal penting yang dapat dicatat dari KTT ASEAN ke-13 tersebut adalah terwujudnya (1) ASEAN Charter yang menandai untuk pertama kali dalam 40 tahun usia kerjasama regional bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini sepakat untuk mengkodifikasi kegiatan diplomasi ASEAN, serta menyetujui prinsip-prinsip dasar dan maksud dari kerjasama ASEAN. (2) ASEAN Economic Community Blueprint yang akan menjadi pedoman anggota ASEAN untuk mewujudkan ASEAN Economic Community sebagai satu dari tiga pilar ASEAN Vision 2020 (yang kemudian dipercepat menjadi 2015). Forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada tahun 2007 juga mencatat sejumlah pencapaian yang cukup penting dalam mendorong proses integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Dalam pertemuan di Sydney, Australia tanggal 8 dan 9 September 2007, para Pemimpin Ekonomi APEC menyambut baik laporan/kajian mengenai langkah-langkah untuk lebih mendorong integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pacific. Kerjasama Bilateral Indonesia – Jepang telah menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi (IndonesiaJapan Economic Partnership Agreement /IJ-EPA) pada 20 Agustus 2007 yang meliputi perdagangan barang dan jasa, investasi, pergerakan tenaga kerja, HKI, sumber daya energi dan mineral, pengadaan barang pemerintah, prosedur kepabeanan, pengembangan dunia usaha dan penyelesaian sengketa. Sekarang kedua negara sedang dalam proses ratifikasi dan diharapkan implementasi dapat dilaksanakan pertengahan tahun 2008. Untuk kerjasama dengan Australia, pada 2007 telah dilakukan dialog kebijakan untuk membahas tindak lanjut Trade and Investment Framework (TIF) dan studi bersama untuk menjajaki Free Trade Agreement antara kedua negara. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS INSTITUSI DAN SDM Departemen Perdagangan terus berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia serta menjalankan reformasi internal untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Dengan dukungan dan kerjasama antar lembaga, para pegawai Departemen Perdagangan yang memenuhi kriteria mengikuti program pendidikan beasiswa pada tahun 2007 berjumlah 191 orang terbagi dalam berbagai jurusan dan melakukan pendididkan di dalam maupun di luar negeri. Departemen Perdagangan mempunyai kerjasama pendidikan program S2 di bidang perdagangan internasional dan hukum perdagangan internasional dengan Universitas Indonesia.
8
Beasiswa Program S2 dan pelatihan-pelatihan singkat tersebut berasal dari bantuan luar negeri, hasil kerjasama Departemen Perdagangan dengan beberapa lembaga internasional yang berkecimpung dalam bidang capacity building antara lain: JICA, USAID, AUSAID, Uni Eropa, KOICA, JETRO, ADB, Netherland. RENCANA KERJA TAHUN 2008 Dengan berbagai pertimbangan antara lain meningkatnya persaingan antar negara di dunia khususnya di kawasan ASEAN dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia, naiknya harga minyak dunia dengan tajam dan volatilitas harga komoditi yang lain, prospek perdagangan Indonesia tahun 2008 diproyeksikan akan sedikit lebih rendah dari 2007. Sesuai dengan proyeksi RKP yang telah disusun sesuai dengan target pertumbuhan 6,8 persen, ekspor non-migas diproyeksikan untuk tumbuh sebesar 14,5 persen. Jenis komoditi yang diperkirakan akan menjadi sumber pertumbuhan pada tahun 2008 masih sama dengan tahun 2007, yaitu barang tambang seperti tembaga, batubara, nikel, CPO, karet dan barang-barang dari karet, kakao, kertas, dan elektronika. Sedangkan negara tujuan ekspor yang diperkirakan akan menjadi sumber pertumbuhan ekspor non-migas meliputi RRT, India, Australia, Brasilia dan negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina disamping negara lain yang telah menjadi negara utama tujuan ekspor non-migas. Dalam rangka mencapai target ekspor non-migas, tentu harus memanfaatkan faktorfaktor yang mendukung dan mengatasi faktor-faktor penghambat. Faktor pendukung: pertumbuhan RRT dan India, serta pasar ASEAN lain yang mengimbangi penurunan pertumbuhan di AS dan perekonomian dunia; peralihan pembelian dari RRT ke Indonesia dan negara lain; harga komoditas yang masih diperkirakan baik; realisasi investasi dari 2007 dan menjaga iklim investasi supaya realisasi investasi tepat dan terus berlangsung di 2008. Faktor penghambat: melambatnya perkeonomian dunia; prospek harga komoditi; kapasitas produksi dan perlunya investasi baru; kendala prasarana fisik (i.e. pelabuhan, jalan, listrik, gas); persoalan akses pasar (i.e. standard dll.) Sejalan dengan optimisme dan harapan tersebut, pada tahun 2008, Departemen Perdagangan tetap memfokuskan program kerjanya pada peningkatan iklim usaha dan investasi, pengembangan ekspor non-migas yang dititikberatkan pada program 10 + 10 + 3 dan IDP, pemberdayaan dan penguatan UKM serta peningkatan kapasitas dan institusi serta konsultasi publik. Dalam upaya lebih meningkatkan iklim usaha dan investasi, pada tahun 2008 direncanakan untuk (1) menyusun dan membahas penyempurnaan terhadap naskah akademis RUU Perdagangan, melanjutkan sosialisasi UU Penanaman Modal, membahas RUU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan DPR, membahas revisi UU Perlindungan Konsumen dan menyiapkan peraturan pelaksanaan PERPRES No. 112 tahun 2007 (2) mengintegrasikan sistem National Single Window dan Asean Single Window, serta (3) mendukung pelaksanaan tugas Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
9
Untuk meningkatkan kinerja ekspor, akan diteruskan kegiatan promosi dagang, perluasan akses pasar, dan penguatan UKM ekspor, serta program IDP secara berkelanjutan melalui : pameran PPDN, Pangan Nusa, Trade Expo Indonesia; partisipasi pada event pameran nasional dan internasional; rapid mapping berbasis sumber daya alam dan HKI di 14 provinsi; fasilitasi kemasan dan desain produk 10+10+3; fasilitasi pendaftaran HKI untuk produk ekspor. Di samping itu, akan ditingkatkan kapasitas laboratorium penguji mutu barang ekspor-impor serta dukungan pelaksanaan tugas Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi. Dalam rangka kelancaran distribusi akan tetap dilakukan peningkatan sarana distribusi melalui pembangunan/renovasi 101 pasar di daerah-daerah tertinggal/ terpencil, perbatasan maupun yang terkena bencana yang tersebar di 28 provinsi; melakukan pengamanan pengadaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat melalui pemantauan harga, kebutuhan dan stok. Penguatan UKM akan dilakukan dengan memfasilitasi UKM potensial yang belum mendapat fasilitas pemasaran, pemberian bantuan promosi bagi usaha mikro, pemberian bantuan di daerah yang terkena bencana berupa etalase, tenda, coolbox, gerobak di Bengkulu dan Yogyakarta, pemberian pelatihan mengenai manajemen kewirausahaan dan permodalan, serta pemberian bantuan mesin pengemasan produk pangan, bantuan usaha ekonomi produktif di daerah paska gempa di Bengkulu dan Yogyakarta. Dalam meningkatkan kapasitas institusi dan SDM, akan dilaksanakan berbagai program S2 dan S3 serta program pelatihan/magang singkat dari APBN dan bantuan berbagai lembaga donor; pengembangan fasilitas IT; meningkatkan berbagai penelitian dan pengembangan dalam mendukung proses pengambilan keputusan.
- Selesai Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi: Kepala Pusat Humas Departemen Perdagangan Republik Indonesia Telepon/Fax: 385 8213 www.depdag.go.id
10
