SIARAN PERS Badan Perlindungan Konsumen Nasional Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-34833819, 021-3458867 www.bpkn.go.id
Harus Ciptakan Sistem dan Efektifkan Pengawasan Layanan Jasa Pesan Premium (SMS Premium)
Jakarta, Kamis (13/10/2011) - Kasus pencurian pulsa telepon seluler, merupakan kasus yang sangat hangat beberapa hari terakhir ini, beberapa demo yang dilakukan oleh mahasiswa dimotori oleh Lingkar Studi Mahasiswa (Lisuma) telah menarik perhatian banyak pihak, baik Pemerintah (Menkominfo), DPR, Kepolisian, Operator, Content Provider, Regulator (BRTI), LSM/LPKSM, Pengacara, bahkan Kadin dan asosiasi pelaku usaha seperti IMOCA (Indonesia Mobile and Online Content Provider Association) dan ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia). Para konsumen merasa dirugikan oleh masuknya SMS yang tidak dikehendaki dan berakibat pada berkurangnya pulsa. SMS ini menawarkan berbagai bentuk produk layanan premium misalnya menawarkan berbagai hadiah, ring back tone (RBT), wall paper, game, ramalan bintang dan sebagainya, dan pada saat konsumen mengikuti perintah pada SMS tersebut maka berkuranglah pulsa konsumen. Upaya melakukan pembatalan melalui mekanisme “unreg” ternyata tidak bisa dilakukan (dipersulit) sehingga konsumen terpotong pulsanya terus menurus, hingga membuat konsumen frustasi dan membuang simcard dan akhirnya harus membeli simcard baru. Untuk menyatakan tidak setuju konsumen harus merespon dengan “unreg”, jadi konsumen dipaksa untuk menerima dan harus menjawab, kalau tidak menjawab konsumen otomatis dianggap menyetujui isi SMS tersebut. Pengambilan pulsa tanpa ijin pemiliknya sudah jelas sebuah perbuatan melanggar hukum, perbuatan pidana, oleh karena itu sudah tepat jika korban melapor ke polisi, dan tugas polisi-lah selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kejadian pencurian tersebut. Ketidakjelasan informasi tentang tawaran pesan premium dan mekanisme “negative option” adalah pelanggaran terhadap UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindugnan Konsumen dan Permenkominfo 1/Per/M.Kominfo/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa SMS ke Banyak Tujuan (Broadcast). Penyampaian data pelanggan kepada pihak lain tanpa ijin adalah pelanggaran Pasal 26 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat ini di Indonesia terdapat sejumlah 12 operator seluler, dengan konsumen sejumlah lebih kurang 180 juta pelanggan dari 230 juta penduduk. Sebagai
perbandingan Cina misalnya dengan penduduk 1,3 milyar, operator selulernya hanya 3 perusahaan; sedangkan India dengan penduduk 1,1 milyar operator selulernya hanya 7 perusahaan. Hal ini dapat saja memicu persaingan tidak sehat pada industri seluler. Pengaduan ke call center BRTI yang saat ini tercatat 7.000 pengaduan belum ada pemberian sanksi kepada operator atas pelanggaran yang terjadi. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah maupun BRTI. Masalah lainnya yang menjadi penyebab adalah masih lemahnya pengaturan terkait dengan perlindungan konsumen seluler serta masih rendahnya pengetahuan konsumen terkait dengan caracara mengindar dari jebakan pesan premium maupun SMS broadcast, agar tidak menderita kerugian finansial. Terhadap permasalahan ini, BPKN menyatakan sikap : 1. Seluruh layanan jasa pesan premium (SMS premium) yang dikelola operator seluler dan content provider maupun SMS Broadcast segera dihentikan, sampai pemerintah (BRTI dan Kemenkominfo) mampu menciptakan sistem dan mengefektifkan pengawasan yang melindungi konsumen. 2. Pihak kepolisian harus melakukan penyidikan terhadap kasus pencurian pulsa, dan memprosesnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku guna memberikan kepastian hukum, dan proaktif melakukan penyelidikan terhadap modus-modus penipuan melalui telepon seluler. 3. Operator Seluler dan Content Provider dilarang mengirimkan pesan premium maupun SMS broadcast kepada konsumen yang tidak berlangganan (do not call registery). 4. BRTI dan Kemmenkominfo harus menertibkan iklan-iklan operator seluler yang melakukan klaim-klaim sepihak dan memberikan informasi menyesatkan dan cenderung mengelabui konsumen. 5. Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo perlu meningkatkan upaya-upaya edukasi konsumen (“consumer education”) agar konsumen tahu cara menghindar dari tipu muslihat para “content provider” yang licik, maupun oleh para oknum yang mengirim SMS ke banyak tujuan (SMS broadcast).
6. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) diharapkan dapat melakukan pengawasan pada usaha-usaha seluler yang tidak sehat dan E679987A .30E06Eap806J7E8A pengawan
8. Pemerintah dalam jangka panjang perlu mengkaji sebuah sistem atau mekanisme yang terstandar mengenai pengukuran pemakaian pulsa sebagai suatu yang transparan sehingga jika dikehendaki dapat diketahui oleh konsumen. Pengukuran ini mengikuti mekanisme peneraan peralatan UTTP (ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) seperti diatur dalam UU No.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
--- selesai ---
Informasi lebih lanjut hubungi : Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Telp/Fax: 021-34833819, 0213458867, 0811144521 Email:
[email protected],
[email protected] Gunarto Juru Bicara BPKN Mobile : 08122877120 Email :
[email protected] PIN BBM : 21E3C978
Lampiran Catatan : Ketentuan Peraturan Perundangan yang Terkait
1. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. a) Pasal 15 ayat (1), yaitu; Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. b) Pasal 15 ayat (2), yaitu; Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya. 2.Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. a) Pasal 9, yaitu; Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. b) Pasal 15 ayat (1), yaitu; Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. c) Pasal 15 ayat (2), yaitu; Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. d) Pasal 26 ayat (1), yaitu; Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. e) Pasal 26 ayat (2), yaitu; Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini
3. Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen a) Pasal 4 huruf c, yaitu; Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
b) Pasal 4 huruf e, yaitu; Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. c) Pasal 7 huruf b, yaitu; Kewajiban pelaku usaha dalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. d) Pasal 8 ayat (1) huruf f, yaitu; Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. 4. Permenkominfo 1/Per/M.Kominfo/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa SMS ke Banyak Tujuan (Broadcast). a) pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggara pesan premium melalui mekanisme berlangganggan wajib member informasi keaktifan penggunaan dalam layanan berlangganan dengan tariff tertentu serta informasi mengenai cara berhenti berlangganan (deregistrasi/deaktivasi). b) Pasal 12 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam hal pengguna meminta untuk berhenti berlangganan (deaktivasi) jasa pesan premium, penyelenggara jasa pesan premium wajib menghentikan layannya segera setelah permintaan berhenti berlangganan (deregistrasi/deaktivasi) diterima.
