Endorsed by:
Supported by:
Pemerintah Kota Bekasi
Kadinda Kota Bekasi
Kantor Perjuangan: Komplek Pemerintah Kota Bekasi, Jln. Ir. H. Juanda 100 – Kota Bekasi Telepon/ Fax : 021 8801339 E-mail :
[email protected]
Peran Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam berkontribusi terhadap Pembangunan Kota Bekasi melalui Kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) Tema CSR Internasional : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) menuju Kemitraan dalam Pembangunan Berkelanjutan
Landasan Hukum Implementasi CSR di Indonesia
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS BAB V TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN Pasal 74 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sumber Tulisan : Lingkar Studi CSR Indonesia (2011) dan ISO 26000:2010
Pemahaman tentang perlunya CSR •
•
•
Sejak lama para pimpinan dan pekerja perusahaan percaya bahwa satu-satunya tanggung jawab utama adalah membuat keuntungan bagi pemodalnya. Timbul asumsi bahwa memasukkan konsep tanggung jawab lain bagi perusahaan merupakan kesalahan. Dengan meningkatnya tanggung jawab, maka perusahaan akan dibebani biaya produksi yang lebih tinggi dan hal ini akan berakibat pada menurunnya upah dan atau naiknya harga jual produk. Kedua hal ini, menurut pemilik modal, bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan juga masyarakat luas. Namun demikian, sejak 1960-an telah nampak banyak masalah sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh operasi perusahaan, sebagaimana yang diungkapkan Profesor Alyson Warhurst dari Warwick Business School. Pertanyaan penting yang diajukan adalah siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Jawaban terbanyak diajukan perusahaan adalah pemerintah. Mengapa demikian? Karena, dari sudut pandang perusahaan, sepanjang perusahaan telah menjalankan kerangka legal terutama perijinan dan pembayaran pajak, maka perusahaan telah memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, apapun yang menjadi konsekuensi dari perilaku perusahaan yang legal haruslah menjadi tanggung jawab pemerintah. Analisis yang lebih objektif atas berbagai masalah sosial dan lingkungan itu ternyata menghasilkan jawaban yang berbeda sama sekali. Regulasi formal yang dibuat oleh pemerintah ternyata tidak pernah cukup untuk menangani masalah yang timbul. Karenanya, perusahaan haruslah mengadopsi kenyataan bahwa ada dua bentuk perijinan yang harus dipatuhi oleh perusahaan agar dapat beroperasi dengan aman, yaitu ijin legal dari pemerintah dan ijin sosial dari masyarakat. Untuk memperoleh ijin sosial itu lah perusahaan harus melakukan kegiatan sosialnya.
Sumber Tulisan : Lingkar Studi CSR Indonesia (2011) dan ISO 26000:2010
Pemahaman tentang perlunya CSR •
Menurut Alyson Warhurst : tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan akibat operasinya melalui tindakan proaktif pencegahan pencemaran dan penilaian dampak sosial, sehingga dampak negatif dapat diantisipasi dan dihindari, sementara dampak positif dapat dioptimumkan.
•
Spirit yang sama juga ditunjukkan oleh ISO 26000:2010 : yang menurut pendiri CSR Asia, Richard Welford, akan menjadi standar terkait CSR yang paling penting setidaknya dalam satu dekade ke depan, yang mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai “Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.”
Sumber Tulisan : Lingkar Studi CSR Indonesia (2011) dan ISO 26000:2010
13 Kesalahan Umum Soal CSR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
CD (community development) adalah CSR Amal (charity) sama dengan CSR CSR hanya mencakup aspek sosial Organisasi CSR cuma tempelan CSR hanya untuk perusahaan besar Memisahkan CSR dari bisnis inti perusahaan CSR untuk diri sendiri, bukan sepanjang supply chain Setelah produk sampai konsumen, tak ada lagi CSR CSR cuma tambahan biaya belaka CSR dibiayai secara after-profit CSR adalah pemolesan citra perusahaan Menganggap bahwa CSR sepenuhnya voluntari atau sukarela Mempraktikkan CSR dalam ranah eksternal
Sumber Tulisan : Lingkar Studi CSR Indonesia (2011) dan ISO 26000:2010
Peran Pemerintah Kota Bekasi dalam Sosialisasi CSR •
Secara sendiri-sendiri, mungkin banyak perusahaan telah melakukan aktivitas sosialnya, baik yang masih bersifat filantropis maupun yang sudah mengadopsi konsep tanggung jawab sosial perusahaan secara penuh. Karenanya, Pemerintah Kota Bekasi memiliki kepentingan untuk mempromosikan konsep yang lebih terpadu tersebut di kalangan perusahaan. Jika konsep dapat diterima dan dijalankan, maka sumbangan sektor swasta dalam pembangunan di Kota Bekasi akan menjadi semakin besar.
•
Pemerintah Kota Bekasi juga memiliki kepentingan untuk mengetahui seberapa besar aktivitas CSR perusahaan, apa saja ragam kegiatan yang dilaksanakan, serta di wilayah mana saja kegiatan itu dilaksanakan. Jika informasi CSR yang telah dilakukan oleh masing-masing perusahaan dapat dihimpun, maka Pemerintah Kota Bekasi akan mampu menjalankan fungsi koordinasi program tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah Kota Bekasi secara efektif. Dengan demikian, program-program tersebut akan mampu menjadi bagian yang penting dalam seluruh skema pembangunan di Kota Bekasi.
Sumber Tulisan : Lingkar Studi CSR Indonesia (2011) dan ISO 26000:2010
Peran Pemerintah Kota Bekasi dalam Sosialisasi CSR •
Secara umum, Pemerintah Kota Bekasi memiliki visi dalam pengelolaan CSR sebagai berikut: “Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai kontribusi signifikan atas pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi”
•
Misi dalam pengelolaan CSR sebagai berikut sebagai berikut: 1. Mempromosikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai bentuk penghindaran dan minimisasi dampak negatif serta maksimisasi dampak positif operasi perusahaan. 2. Membangun Kemitraan Tiga Sektor (pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat sipil) sebagai kelembagaan dalam pelaksanaan program-program tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang beroperasi di Kota Bekasi. 3. Menciptakan sinergi program dan sumberdaya pembangunan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat sipil.
•
Dengan rumusan visi dan misi tersebut dalam pengelolaan CSR, maka potensi korupsi dan berbagai bentuk moral hazard lainnya, dalam memanfaatkan CSR dapat dikurangi dan dihindari.
Pelembagaan “Bekasi Social Responsibility” (BSR)
Pelembagaan “Bekasi Social Responsibility” (BSR) • • •
•
•
Bekasi Social Responsibility (BSR) dibentuk dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Manajemen Institusi Bekasi Social Responsibility. Kelembagan BSR sebagai wujud lembaga non pemerintah yang berdiri sendiri yang merupakan wadah komunikasi dan interaksi antara Pemerintah, Korporasi, dan Masyarakat di Kota Bekasi. BSR bertugas : 1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Corporate Social Responsibilty (CSR) di Kota Bekasi; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan CSR di Kota Bekasi; 3. Melaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan CSR di Kota Bekasi. Ruang lingkup melalui BSR diarahkan melalui 4 (empat) program utama, yakni : 1. Pembangunan prasarana/sarana dan lingkungan perkotaan; 2. Pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan; 3. Pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan; 4. Tanggap darurat dan bencana. BSR berfungsi sebagai koordinator dalam menyelaraskan program/kegiatan tanggung jawab sosial korporasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Domestik (PMDN) yang beroperasi di Kota Bekasi.
Pelembagaan “Bekasi Social Responsibility” (BSR)
Pengurus “Bekasi Social Responsibility” (BSR) •
Pengurus BSR periode pertama telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 050/Kep.151- Bappeda/V/2009 tentang Penetapan Pengurus Bekasi Social Responsibility (BSR) Periode Tahun 2009-2012. – – – – –
•
Ketua : H. Abdul Manan (Tokoh Masyarakat) Wakil Ketua : Purnomo Narmiadi, SH. MM. (Ketua APINDO) Pelaksana Harian : Arifin Dimyati, SH. (PT. Bakrie Pipe) Wakil Pelaksana Harian : Ir. Yusuf Blegur (Masyarakat) Sekretaris : Ir. Haris Budiyono, MT. (UNISMA)
Sekretariat : – – – – –
Dra. Armita, M.M. (Dinas Sosial Kota Bekasi) Elly Supono (PT. Sucaco) Rusmana (PT. Bridgestone Tire Indonesia) Samsudin Karim (PT. Dayani Garment) dan sejumlah pelaku usaha lainnya di Kota Bekasi
Pelembagaan “Bekasi Social Responsibility” (BSR)
Menjadi mitra Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas hidup dan martabat warga Kota Bekasi
Melayani, memfasilitasi, dan mengapresiasi para pelaku usaha/ korporasi untuk melaksanakan/implementasi Corporate Social Responsibility (CSR ) secara efektif dan integratif yang memberikan konstribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.
Pelembagaan “Bekasi Social Responsibility” (BSR)
Fungsi Utama BSR 1.
Melakukan Edukasi dan Sosialisasi CSR. (Educating)
2.
Melayani dan memfasilitasi korporasi untuk mengaktualisasikan CSR. (Facilitating)
3.
Mendata, mencatat , mendokumentasikan, dan publikasi seluruh kegiatan CSR/Comdev yang dilakukan korporasi. (Recording and Publicating)
4.
Melakukan mediasi/konsultansi/counselling yang diperlukan korporasi dalam implementasi CSR. (Consulting)
5.
Memberikan apresiasi/penghargaan terhadap korporasi yang telah menjalankan CSR secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Appreciating)
Pelembagaan “Bekasi Social Responsibility” (BSR)
Bekasi Cerdas
7 (Tujuh) Program BSR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Bekasi Cerdas Bekasi Sehat Bekasi Ihsan Bekasi Hijau Bekasi Mitra Bekasi Peduli Bekasi Tanggap
Bekasi Tanggap
Bekasi Hijau
Bekasi Sehat
Bekasi Ihsan Bekasi Peduli
Bekasi Mitra
Pelembagaan “Bekasi Social Responsibility” (BSR)
3 (Tiga) Model Kinerja BSR Korporasi
Masyarakat
BSR BSR Mencatat dan Mempublikasikan
Korporasi
BSR
Masyarakat
BSR Memfasilitasi Penggunaan Dana CSR
Korporasi
BSR
BSR Menawarkan Kegiatan CSR
Masyarakat