FAX ; 21022

PENGADILAN AGAMA TAKALAR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010 - 2014

PENGADILAN AGAMA TAKALAR ALAMAT KANTOR JL. APENGERAN DIPONEGORO NO. 5 TAKALAR TELP/FAX ; 21022

REVIEW RENSTRA PENGADILAN AGAMA TAKALAR 2010-2014

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Kondisi Umum

1

1.2.

Potensi dan Permasalahan

3

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1.Visi

6

2.2.Misi

7

2.3.Tujuan dan Sasaran Strategis

14

2.4.Program dan Kegiatan

18

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Takalar BAB IV PENUTUP

27 29

LAMPIRAN Matrik Rencana Strategis Pengadilan .............................................

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Takalar 2010-2014.

Pengadilan Agama Takalar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan ( vrovost) Mahkamah Agung yang berada

di Kabupaten

Takalar..

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar.

Takalar, 2 Januari 2015 Pengadilan Agama Takalar Ketua,

Drs Muh. Arsyad NIP. 196110101989031002

RENSTRA 2010-2014 Pengadilan Agama Takalar

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Kondisi Umum Empat belas tahun reformasi telah berjalan seiring dengan perubahanperubahan

positif

diberbagai

segmen

kehidupan

nasional,

termasuk

kelembagaan pemerintah baik secara substansi maupun struktur. Perubahan dalam konteks dimaksud adalah pada tataran sistem dan pelayanan, tidak terkecuali lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang secara holistik kumulatif dituntut pula untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan yang merdeka dan independen. Perubahan substantif bagi lembaga peradilan terjadi secara berulang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, hal ini merupakan manifestasi dari amanat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan dimaksud menjadi momentum starting point bagi dunia peradilan Indonesia dengan menekankan pada kemerdekaan dan kemandirian badan peradilan serta optimalisasi penegakan hukum dan keadilan, baik secara internal maupun eksternal. Bahkan untuk mengejewentahkan ketentuan tersebut diatas, lembaga peradilan Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas kerja teknis fungsional, berupa peningkatkan pelayanan yang prima yang professional dan berkeadilan untuk semua orang. Momentum perubahan diatas berimbas pula pada badan peradilan agama, yang selanjutnya secara legal substance diterbitkannya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Secara substansi terjadi penambahan kewenangan badan peradilan agama di bidang ekonomi syari’ah. Perubahan tersebut menuntut badan peradilan agama di Indonesia untuk memacu diri dalam konteks memberikan pelayanan teknis yang berkualitas kepada masyarakat untuk lebih optimal, professional, tidak terkecuali Pengadilan Agama Takalar yang secara locus delicty berada dibawah Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

1


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomo 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Takalar sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodakah dan ekonomi syariah. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Peradilan Agama Takalar dituntut adanya suatu proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut diatas. Hal ini bertujuan dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan bersih, makmur dan berkeadilan. Di antara upaya mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, ditempuh berbagai kebijakan yang secara umum meliputi pelayanan masyarakat, biaya perkara, pengawasan kerja, kesejahteraan pegawai, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan evaluasi kerja.

1.2.

Potensi Dan Permasalahan Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Agama Takalar mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah Kabupaten Takalar 2. Pengadilan Agama Takalar

merupakan unsur Muspida dan memiliki

hubungan baik dengan pemerintah daerah di Kabupaten Takalar. 3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai di Pengadilan Agama Takalar. 4. Adanya peraturan yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama

2


Kelemahan (Weaknes) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Takalar dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan  Putusan Pengadilan Agama Takalar belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat  Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Pengadilan Agama Takalar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan  Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Takalar.  Masih lemahnya keterampilan IT di Pengadilan Agama Takalar.  Tidak proporsionalnya antara jumlah Hakim dan Panitera pengganti dengan volume perkara yang ada di Pengadilan Agama Takalar. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja  Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Takalar dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Takalar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan

3


 Adanya website Pengadilan Agama Takalar yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Adanya

tunjangan

kinerja/

remunerasi

sebagai

motivasi

dalam

peningkatan kinerja  Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Makassar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal Pengadilan Agama Takalar. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Takalar. 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Takalar berupa internet, website Pengadilan Agama Takalar.

Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Takalar yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Personil di Pengadilan Agama Takalar belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Takalar.



Personil di Pengadilan Agama Takalar belum seluruhnya menguasai IT.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan 4


4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Agama Takalar membutuhkan waktu lebih lama

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

5


BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1.

Visi Pengadilan Agama Takalar Setiap organinsasi tentunya mempunyai visi-misi sebagai pedoman yang didalamnya berisikan gambaran universal dan berkesinambungan tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan yang ingin dicapai. Demikian halnya dengan Pengadilan Agama Takalar sebagai salah satu lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah juga mempunyai visi (tentunya dominan pada cita hukum (rechts idea) yang ingin diwujudkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Takalar yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar bermaksud secara maksimal dan profesional untuk tetap dan terus eksis, konsisten, antisipatif, inovatif sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai perwujudan/implementasi dari visi yang telah ditetapkan sebelumnya, demikian halnya dengan misi Pengadilan Agama Takalar itu sendiri. Visi dan Misi Pengadilan Agama Takalar telah disusun melalui proses yang partisipatif dan komprehensif dengan mempertimbangkan data statistik Pengadilan Agama Takalar dan kondisi eksternal/realitas wilayah hukum yang ada. Pernyataan Visi Dan Penjelasan Maknanya Visi Pengadilan Agama Takalar adalah sebagai berikut: “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TAKALAR YANG BERSIH,

BERWIBAWA,

DAN

PROFESIONAL

DALAM

PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MENUJU SUPREMASI HUKUM” Visi tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Takalar dalam wilayah hukumnya dalam melaksanakan aktivitas. Pernyataan visi Pengadilan Agama Takalar tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut:

6


Bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Takalar ke depan tetap dan dapat dipercaya oleh segenap masyarakat sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dan menjadi kharisma sandaran keadilan masyarakat. Profesional,

yang

dimaksudkan

dalam

konteks

ini

adalah

profesionalisme dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam menguasai dan menjabarkan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme manajemen lembaga peradilan, sehingga hukum dan keadilan diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud, maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.

2.2.

Misi Pengadilan Agama Takalar Uraian dan Penjelasan Misi Berdasarkan visi Pengadilan Agama Takalar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Takalar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Takalar tersebut adalah :

1. 2. 3. 4. 5.

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan; Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif; Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat; Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

Penjelasan Makna Misi : Misi pertama “Mewujudkan Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan”. Misi pertama ini mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan langkah antisipatif terhadap eforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Sikap sinisme dan apatisme masyarakat terhadap 7


lembaga peradilan yang selalu menganggap bahwa berproses ke pengadilan cukup berbelit-belit, memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut. Misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Misi kedua, “Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan”. Dalam konteks ini , yang dimaksud dengan sumber daya aparatur peradilan meliputi pejabat hakim, kepaniteraan, kejurusitaan serta kesekretariatan. Ujung tombak hukum dan keadilan pada lembaga peradilan berada pada tangan hakim. Oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya hakim adalah urgen. Meskipun demikian, aparat peradilan lainnya, seperti kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan tetap mendapat perhatian peningkatan sumber daya, hal sangat perlu untuk dipahami bersama karena aparat peradilan tersebut merupakan satu kesatuan sistem dan juga faktor pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan. Tingkat profesionalisme aparat salah satunya sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan hukum aparat. Peningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakukan melalui : 1. Pendidikan formal dan non-formal; 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional dan struktural 3. Pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Misi ketiga, “Meningkatkan Pengawasan Yang Terencana dan Efektif”. Makna dari kalimat diatas, bahwa penerapan pengawasan yang terencana merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan suatu pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan.

Pengawasan merupakan tindakan untuk : 8


1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengendalikan

agar

administrasi

peradilan

dikelola

secara

tertib

sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; 3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi; kualitas putusan, sederhana dalam proses pelayanan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang ringan. Misi keempat, “Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat”. Sebagaimana di ketahui, bahwa ada tiga pilar yang menentukan efektifitas dan kesuksesan pencapaian tujuan hukum, yakni (1) Substance; (2) Structure; (3) Legal Culture. Budaya hukum sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum yang baik adalah kesadaran yang diikuti dengan ketaatan terhadap hukum. Ada tiga tingkatan kualitas ketaatan hukum, pertama, ketaatan hukum yang bersifat compliance, yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi; kedua, ketaatan hukum yang bersifat identification, yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan orang lain menjadi rusak; ketiga, ketaatan hukum yang bersifat internalization, yaitu jika seorang taat terhadap hukum karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya. Model ketaatan yang ketiga terhadap hukum tersebut diatas adalah yang sangat diharapkan terwujud dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar untuk mencapai visinya. Misi kelima, “Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan Prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain. 9


Faktor penentu/kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang menjadi prioritas dalam usaha mencapai visi dan misi. Faktor kunci keberhasilan diperoleh dari analisis kondisi lingkungan dan evaluasi atas permasalahan strategis serta kondisi yang ada. Dari hasil analisis kondisi lingkungan, kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Takalar adalah sebagai berikut : 1. Adanya peningkatan pendidikan dan keterampilan aparatur peradilan Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan peradilan khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar adalah keterbatasan secara kuantitas dan kualitas para aparatur di dalam menjalankan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Keterbatasan tersebut terkhusus kepada kemampuan kualitas, sehingga hal ini mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tidak efektif dan efisien. Dalam rangka mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Takalar, maka peningkatan pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang penting. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan penjenjangan formal dan atau mengikutsertakan aparatur pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, seminar hukum dan lain-lainnya. Penyelenggaraan peradilan yang bersih dan professional akan dapat diberikan oleh aparatur yang handal, berpendidikan dan terampil. Hasil dari kesemuanya akan bermuara pada kewibawaan lembaga peradilan. 2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana hukum yang memadai Selain masalah pendidikan dan keterampilan, peningkatan sarana dan prasarana merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan peradilan. Pengadilan Agama Takalar yang kini telah menempati gedung kantor baru, dari segi prasarana gedung masih perlu untuk

mendapat

perhatian & peningkatan. Juga sarana operasional alat pengolah data dalam mendukung kelancaran pengelolaan administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi kesekretariatan adalah juga masih memerlukan perhatian serius. 3. Terwujudnya pengawasan yang terencana dan efektif 10


Pengawasan merupakan salah satu elemen dan fungsi pokok managemen untuk menjaga dan mengendalikan tugas-tugas dalam suatu organisasi yang harus dilaksanakan sehingga berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, demikian halnya dengan keberadaan organisasi Pengadilan Agama Takalar sebagai salah satu lembaga

pelaksana

kekuasaan

kehakiman.

Pengawasan

merupakan

instrumen utama dalam mencari solusi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam lembaga peradilan. Pengawasan diyakini bersama dapat meminimalisir peluang pelanggaran ketentuan sehingga lembaga pengadilan dapat menjadi lembaga yang berwibawa dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang bermuara pada terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Takalar. 4. Terwujudnya kesadaran dan ketaatan hukum Kesadaran dan ketaatan hukum yang dimaksud adalah meliputi kesadaran dan ketaatan aparatur peradilan dan masyarakat pencari keadilan terhadap keberlakuan suatu hukum. Kesadaran hukum yang dimiliki aparatur peradilan belum menjamin bahwa aparat tersebut akan mentaati suatu ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam konteks ini adalah adanya pemahaman yang baik dan benar secara akal sehat dan substansi para aparatur peradilan dan masyarakat terhadap suatu aturan/ketentuan hukum yang berlaku untuk itu. Sedangkan

ketaatan

hukum

adalah

adanya

kepatuhan

terhahap

aturan/ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dengan berangkat dari kesadaran hukum secara akal sehat dan substantif dimaksud. 5. Meningkatnya sarana dan prasarana hukum Dari tahun ke tahun, Pengadilan Agama Takalr terus berbenah diri dalam hal tersedianya sarana dan prasarana hukum gna terciptanya suasana pelayanan kerja yang nyaman dan sehat, baik terhadap aparatur Pengadilan Agama Takalar maupun pihak-pihak berpekara/masyarakat umum. Dan saat ini Pengadilan Agama Takalar telah memeliki gedung kantor baru dengan berbagai fasilitas pendukung gedung kantor.

11


Berbagai uraian tersebut diatas sangatlah penting untuk dipahami dan dipedomani oleh aparat peradilan dan masyarakat sebagai referensi bersama, sehingga secara langsung memahami pula bahwa ketaatan hukum

kesadaran hukum dan

masyarakat menjadi faktor penentu penegakan hukum,

terkhusus kepada keberhasilan capaian

visi dan misi Pengadilan Agama

Takalar. Rencana Strategis (Renstra). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan. Salah satu dari unsur dari akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategis (renstra). Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Pengadilan Agama Takalar sebagai salah satu lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah Pengadilan Tinggi Amama Makassar, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Perbahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dan untuk mencapai kemandirian peradilan tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 12


dijabarkan melalui Kepres 21 Tahun 2004, maka organisasi dan administrasi dan finansial Pengadilan Agama beralih ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Pasal 2 ayat (2) Kepres Nomor 21 Tahun 2004 terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama Takalar dalam wilayah hukumnya menandakan urgensinya penyusunan s u a t u r e n c a n a s t r a t e g i s s e b a g a i k e r a n g k a a c u a n u n t u k mewujudkan cita hukum. Rencana Strategis Pengadilan Agama Takalar ini merupakan rumusan strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penyusunan tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat di Kabupaten Takalar, kondisi internal organisasi Pengadilan Agama Takalar serta me mpe rhati kan k o nd is i pe rke mba n ga n hu ku m da n mas yaraka t seca ra nasional. Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Takalar ini tidak lepas juga dari Blue Print Mahkamah Agung dan hasil Rakernas Mahkamah Agung. Oleh karena itu. diharapkan agar Rencana

Strategis

terdapat

keselarasan

dan

keserasian

dengan

program-program Pengadilan Tinggi Agama Makassar di bidang hukum. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis adalah: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 4. Un d a n g -U n d a n g No m o r 28 Ta h u n 1999 tentang Pe n ye l e n g g a ra a n Pemerintahan yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

13


2.3.

Tujuan Dan Sasaran Strategis Tujuan Tujuan umum yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Takalar, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai lembaga Peradilan lainnya secara keseluruhan. Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mewujudkan pelayanan hukum kepada masyarakat Meningkatkan akselarasi pelayanan hukum kepada masyarakat Meningkatnya tingkat pendidikan aparatur peradilan Meningkatnya moralitas dan integritas aparatur Peradilan Agama Meningkatnya kualitas aparatur pendukung Mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan terencana. Meningkatnya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat Meningkatkan kualitas administrasi kepegawaian, keuangan dan umum. Meningkatkan sarana dan prasanara hukum

Sasaran  Sasaran Strategis Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Takalar merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus dan penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Tujuan 1 : Mewujudkan pelayanan hukum kepada masyarakat Sasaran Strategis 1.1.

Tersedianya pelayanan hukum masyarakat

14


1.2.

Terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang bersih dan transparan

Tujuan 2 : Meningkatnya akselarasi pelayanan hukum kepada masyarakat Sasaran Strategis 2.1.

Terwujudnya penyelesaian perkara yang cepat

2.1.

Terselenggaranya peradilan yang sederhana dan biaya ringan

Tujuan 3 : Meningkatnya tingkat pendidikan aparatur peradilan Sasaran Strategis 3.1.

Tersedianya tingkat pendidikan aparatur yang memadai

3.2.

Terwujudnya kinerja peradilan yang memadai

Tujuan 4 : Meningkatnya moralitas dan integritas aparatur peradilan Sasaran Strategis 4.1.

Tersedianya aparatur yang bersih dan berwibawa

4.2. Terwujudnya kinerja peradilan yang memadai

Tujuan 5 :

Meningkatkan kualitas aparatur pendukung

Sasaran Strategis 5.1.

Tersedianya aparatur pendukung peradilan yang bersih, handal dan berwibawah

Tujuan 6 : Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif dan terencana 15


Sasaran Strategis 6.1.

Terwujudnya peradilan yang bebas KKN dan berwibawah

6.2. Terwujudnya sistem pengawasan yang akurat

Tujuan 7 : Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat Sasaran Strategis 7.1.

Terwujudnya proses peradilan yang baik dan berwibawa

7.2. Terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan

Tujuan 8 : Meningkatnya kualitas administrasi dan managemen kepegawaian, Keuangan, dan Umum Sasaran Strategis Kepegawaian 8.1.

Tersedianya jumlah dan kualitas dan kesejahteraan pegawai

8.2. Terwujudnya administrasi dan managemen kepegawaian Sasaran Strategis Keuangan 8.1.

Tersedianya plafon anggaran DIPA dan realisasi DIPA

8.2.. Terwujudnya administrasi dan managemen keuangan Sasaran Strategis Umum 8.1

Terwujudnya tertib administrasi dan managemen umum

Tujuan 9. : Meningkatnya sarana dan prasarana hukum 16


Sasaran Strategis 11.1. Terpeliharanya sarana dan prasarana yang lebih baik dan memadai 11.2. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO 1 1.

SASARAN/KINERJA UTAMA 2 Meningkatnya penyelesaian perkara peradilan

2.

Putusan majelis hakim telah dapat disiapkan untuk para pihak maksimalimal 14 hari setelah dibacakan putusan

3.

Meningkatnya Penyelesaian perkara melalui Mediasi /Perdamaian

4.

Meningkatnya tertib administrasi perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Prosentase tunggakan perkara yang diselesaikan Prosentase perkara yang diselesaikan Menurunnya Prosentase perkara yang lebih 6 bulan Diserahkannya berkas perkara maksimal 7 hari pada petugas Meja III Jumlah berkas yang telah minutasi maksimalimal 7 hari setelah dibacakan putusan Prosentase perkara yang terinput dalam Aplikasi SIADPA Prosentase penyelesaian perkara melalui jalur mediasi Prosentase penyelesaian perkara melalui jalur penasehatan persidangan (majelis hakim) Prosentase perkara diterima tercatat dalam buku register, jurnal dan induk keuangan Seluruh perkara yang diselesaikan tercatat dalam buku register Akta dan Buku kendali putusan Seluruh perkara bantuan dari PA lain tercatat dalam buku kendali permintaan bantuan Akte cerai disampaikam maksimalimal 7 hari setelah

17


5.

6.

Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari akses pengadilan

7.

Terwujudnya ransparansi dan informasi perkara bagi masyarakat

8.

Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan

9.

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Tercapainya tugas pokok aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

10.

2.4.

BHT Prosentase / Jumlah perkara yang diajukan masyarakat kurang mampu yang dapat diakomodir anggaran Jumlah pelaksanaan Sidang Keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat Jumlah daerah yang jauh dari akses peradilan Jumlah perkara yang dilaksanakan di daerah sulit mengakses pengadilan Prosentase database arsip perkara tahun 2003-2014 Terselesaikannya laporan perkara setiap tgl 1 bulan berikutnya Jumlah putusan yang telah dianonimisasi Prosentase perkara yang terinput dalam Website Prosentase perkara yang terinput pada Direktori Putusan Kepaniteraan MA Tersedianya informasi perkara via SMS Gateway Terinputnya data anggaran dan Realisasi keuangan Prosentase permintaan infrormasi tercatat pada buku register informasi Prosentase menurunnya tingkat pengaduan masyarakat Prosentase penyelenggaraan rapat kerja bulanan/per triwulan Prosentase tamuan yang ditindak lanjuti Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Tekhnis dalam Pelaksanaan Tugas Tekhnis Peradilan Prosentase Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung penyelenggaraan Peradilan

PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam rangka tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, maka disusunlah program dan kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan/policy yang ditetapkan oleh Pimpinan. Strategis pencapaian sasaran tersebut dijelaskan untuk masingmasing sasaran sebagai berikut: 1)


Sasaran ini dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok lembaga pengadilan, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang di terima dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

18


Program Peningkatan kualitas mutu pelayanan prima

Kegiatan 1. Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam buku register pada Pengadilan Agama Takalar 2. Menerima pendaftaran perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan mencatat dalam buku register pada Pengadilan Agama Takalar 3. Menerima perkara perkara lainnya yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Takalar

2)

Terwujudnya

penyelenggaraan

peradilan

yang

bersih

dan

transparan Sasaran ini dicapai melalui suatu kebijakan untuk transparansi di dalam peradilan. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah berikut : Program Peningkatan sarana akuntabilitas pelayanan hukum

Kegiatan 1. Membuat laporan penyelenggaraan perkara Pengadilan Agama Takalar 2. Membuat kotak saran/pengaduan pelayanan hukum

3) Terwujudnya penyelesaian perkara yang cepat Sasaran ini dicapai melalui kebijakan untuk menciptakan pranata hukum yang mendorong percepatan penyelesaian perkara. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Program Peningkatan sarana pendorong percepatan pelayanan hukum

Kegiatan 1. Menciptakan Pengadilan Agama Takalar sebagai Percontohan penerapan lembaga mediasi 2. Mengoptimalkan lembaga mediasi pada pencari keadilan

19


4)

Terselenggaranya peradilan yang sederhana dan biaya ringan Sasaran ini dicapai melalui kebijakan melakukan ketetapan pada Pengadilan Agama Takalar adanya surat ketetapan panjar biaya perkara. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Program

Kegiatan

Pembaharuan pembuatan radius dan panjar biaya perkara

1. Membuat/merevisi ketetapan radius dan panjar biaya perkara

5)

Meningkatnya kinerja aparatur peradilan Sasaran ini dicapai melalui kebijakan melakukan peningkatan kinerja dalam melaksanakan tupoksi melalui peningkatan kualitas koordinasi. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan koordinasi

Kegiatan 1. Mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala 2. Mengadakan Koordinasi pengadaan barang dan jasa 3. Mengadakan koordinasi penyusunan perencanaan anggaran 4. Melakukan koordinasi pelaksanaan SEMA MA-RI No. 2/2006. 5. Melakukan pembinaan/ pengarahan kepada pejabat fungsional/struktural Pengadilan Agama Takalar.

20


6)

Terwujudnya kinerja aparatur peradilan yang memadai Sasaran ini dicapai melalui kebijakan mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti pendidikan penjenjangan. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Program

Peningkatan profesionalisme SDM pegawai

Kegiatan 1. Mengirimkan pegawai negeri sipil mengikuti diklat fungsional 2. Mengusulkan surat izin belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan formal strata 1, 2, 3.

7)

Terwujudnya peradilan yang bebas KKN dan berwibawa Sasaran ini dicapai melalui kebijakan penyelenggaraan pengawasan yang sinergis dalam bentuk eksaminasi produk pengadilan. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Program Eksaminasi perkara

Kegiatan 1. Mengadakan eksaminasi perkara oleh para hakim Pengadilan Agama Takalar 2. Mengadakan diskusi hukum oleh hakim dan pegawai Pengadilan Agama Takalar

8)

Terwujudnya sistem pengawasan yang akurat Sasaran ini dicapai melalui kebijakan

melakukan pengawasan

secara terencana dan keefektivitas pengawasan dapat diwujudnya dengan adanya pedomannya. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

21


Program

Kegiatan

Pelaksanaan pengawasan

1. Membentuk hakim pengawas bidang 2. Membuat/mengadakan pedoman pengawasan/juklat 3. Mengadakan pengawasan 4. menindaklanjuti hasil temuan hakim pengawas bidang

9)

Terwujudnya proses peradilan yang baik dan berwibawa Sasaran ini dicapai melalui kebijakan

untuk meningkatkan

kesadaran hukum dan ketaatan hukum aparat dan masyarakat. Ketaatan dan kesadaran hukum akan terwujud dengan peningkatan pengetahuan hukum aparat dan masyarakat sebagai stakeholder. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah berikut : Program

Kegiatan

Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum aparat

1. Mengadakan pembinaan dan penjelasan hukum materil perkawinan 2. Mengadakan pembinaan dan penjelasan hukum Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 3. Mengadakan pembinaan dan penjelasan hukum ekonomi syari’ah 4. Mengadakan dialog/diskusi hukum ekonomi syariah dan hal-hal lainnya.

10) Terpenuhinya kebutuhan hukum dan kepastian hukum yang diharapkan Sasaran ini dicapai melalui kebijakan hukum

masyarakat

melalui

peningkatan

peningkatan kesadaran pengetahuan

hukum

masyarakat. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 22


Program

Kegiatan

Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat

1. Mengadakan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam bentuk diskusi panel (di Kantor Lurah) 2. Mengadakan bantuan hukum berupa sidang keliling

11) Tersedianya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai Sasaran ini dicapai melalui kebijakan

penambahan jumlah

pegawai, peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut

sebagai

berikut : Program Peningkatan jumlah, mutu, dan kesejahteraan pegawai

Kegiatan 1. Mengirim CPNS untuk mengikuti LPJ/Prajabnas 2. Mengusulkan SK PNS bagi calon PNS yang telah memenuhi syarat 3. Membuat Surat Kenaikan Gaji Berkala KGB) 4. Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai 5. Mengadakan pakaian kerja seragam pegawai

12) Terwujudnya administrasi dan managemen kepegawaian Sasaran ini dicapai melalui kebijakan

peningkatan ketertiban

administrasi kepegawaian. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut : Program Mutasi, pengisian jabatan yang kosong, serta kelengkapan administrasi kepegawaian

Kegiatan 1. Membuat SK pengangkatan/ pemindahan dari dan dalam jabatan yang dikuasakan MA

23


Program

Kegiatan 2. Membuat SK pengangakatan bendahara, atasan langsung bendahara, pejabat pemeriksa dan penandatangan SPM, dan pejabat pembuat komitmen (rutin, penerima dan pengguna) 3. Menerbitkan surat izin cuti bagi pegawai 4. Mengusulkan Karis/Karsu pegawai 5. Mengusulkan pembuatan kartu taspen dan askes 6. Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang mencapai batas usia dan yang meninggal dunia 7. Mengusulkan Satya Karya Lencana 8. Menyiapkan informasi dan rekapitulasi data kepegawaian (up to date) 9. Mengelola dan mengirim laporan tahunan kepegawaian 10. Membuat DP3 pegawai

13)

Meningkatnya plafon anggaran DIPA dan realisasi anggaran DIPA Sasaran ini dicapai melalui kebijakan

melakukan upaya

peningkatan anggaran dalam pembahasan rancangan anggaran tahunan. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

Program Peningkatan Anggaran

Kegiatan 1. Membuat/menyusun dan mengirim RKA-KL 24


Program

Kegiatan 2. Membuat POK DIPA 3. Merealisasikan DIPA PA Takalar

14)

Meningkatnya tertib administrasi dan managemen keuangan Sasaran ini dicapai melalui kebijakan

melakukan upaya

peningkatan kinerja administrasi keuangan. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan Tertib administrasi keuangan

Kegiatan 1. Melaksanakan rekonsiliasi data setiap bulan dengan KPPN dan ketingkat UAPPAW beserta laporannya 2. Membuat dan mengirim laporan realisasi keuangan (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) ke Biro Keuangan MARI, Badan Pengawas MARI dan ke PTA Makassar 3. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2012

15) Meningkatnya tertib administrasi dan managemen umum dan rumah tangga kantor Sasaran ini dicapai melalui kebijakan melakukan upaya peningkatan kinerja administrasi umum dan rumah tangga kantor. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan tertib administrasi umum

Kegiatan 1. Menerima, menerbitkan, men-catat dan mendistribusikan surat 2. Mengarsipkan surat dengan sistem arsip dinamis 3. Menyelenggarakan administrasi IKN 25


Program

Kegiatan 4. Mengadakan dan menatausahakan keperluan rumah tangga kantor 5. Menerbitkan surat izin pemakaian kendaraan dinas 6. memelihara dan menjaga keamanan kantor

16) Terpeliharanya sarana dan prasarana yang lebih baik dan memadai Sasaran ini dicapai melalui kebijakan melakukan pemanfaatan sarana prasarana hukum semaksimal mungkin. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana

Kegiatan 1. Memelihara gedung kantor Pengadilan Agama Takalar 2. Memelihara kendaraan roda empat 3. Memelihara kendaraan roda dua 4. memelihara alat pengolah data kantor (komputer, mesin ketik) 5. Memelihara alat rumah tangga kantor (kursi, meja dan lain-lain)

17)

Terpenuhinya sarana dan prasarana hukum yang memadai Sasaran ini dicapai melalui kebijakan

melakukan pengadaan

barang/modal inventaris kantor. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan

Kegiatan 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan website 3. Pengadaan meubelair 26


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA TAKALAR Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Takalar menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.

Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses

peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : 

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi



Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.



Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya



Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 27




Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.



Memiliki mekanisme penanganan pengaduan



Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

28


BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Takalar tahun 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Agama Takalar harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Takalar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Takalar dapat terwujud dengan baik.

29

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TAKALAR TAHUN 2010-2014 NO 1

VISI DAN MISI 2 Misi 1 Mewujudkan Peradilan

TUJUAN 3

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

2010 6

2011 7

2012 8

2013 9

2014

4

5

10

Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam buku register

a. Input (biaya & gugatan/permohonan b. Output (tercatat dalam register) c. Outcomes(terbitnya nomor perkara) d. Benefit (terpenuhinya pelayan. hk) e. Impacts (terpenuhinya kebutuhan hk)

85 % 85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

Menerima pendaftaran perkara banding, kasasi, PK, dan eksekusi dan mencatat dalam buku register

a. Input ( biaya dan permohonan perkr) b. Output (tercatat dalam register) c. Outcome (terkirimnya permohonan) d. Benefit (terpenuhinya pelayanan hk) e.Impact (terpenuhinya kebutuhan hk)

85 % 85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

Menerima perkara lainnya (P3HP) yang merupakan kewenangan PA

a. input (biaya & Penerimaan Banding dari Pengadilan Agama) b. Output (tercatat dalam register) c. Outcome (putusan banding) d. Benefit (terpenuhinya pelayanan hk) e.Impact (terpenuhinya kebutuhan hk)

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

a. Input (data perkara) b. Output (tersusun laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan dan tahunan) c. Outcome (terakuntabilitas penyelenggaraan peradilan d. Benefit (bahan evaluasi dan pembi naan).

85 % 85 %

90 % 90 %

93 % 93 %

96% 96%

99 % 99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

Membuat kotak saran / pengaduan pelayanan hukum

a. input (saran dan pengaduan) b. output (jawaban) c.Outcome (penyelesaian masalah) d. Benefit (terpenuhinya pelayan. hk) e.Impact (terpenuhinya kebutuh. Hk)

85 % 85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

Menciptakan Pengadilan Agama Takalar sebagai penerap lembaga mediasi

a. Input (Perkara)

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

yang sederhana, cepat dan biaya ringan 1. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat


Terwujudnya penyeleng-Membuat laporan penyegaraan peradilan yang lenggaraan perkara bersih dan transparan

2. Meningkatkan akse

Terwujudnya penyele-

1

2

larasi pelayanan hukum kepada masyarakat

3

saian perkara yang cepat

4Menciptakan Pengadilan

5

Agama Takalar sebagai penerap lembaga mediasi mediasi

b. Output (Hasil mediasi oleh mediator) c. Outcome (Penyelesaian perkara dengan cepat) d. Benefit (optimalnya penyelesaian perkara)

85 % 85 %

90 % 90 %

93 % 93 %

96% 96%

10 99 % 99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

a. Input (Pencari Keadilan) b. Output (terpakaianya jasa mediator oleh pencari keadilan c. Outcome (Penyelesaian perkara dengan cepat) d. Benefit (optimalnya penyelesaian perkara)

85 % 85 %

90 % 90 %

93 % 93 %

96% 96%

99 % 99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

a. Input (Pencari keadilan) b. Output (tersedianya ketetapan radius dan panjar biaya perkara) c. Outcome (transpransi perkara) d. Benefit (terakuntabilitasnya penye lesaian perkara)

85 % 85 %

90 % 90 %

93 % 93 %

96% 96%

99 % 99 %

85 % 85 %

90 % 90 %

93 % 93 %

96% 96%

99 % 99 %

a. Input (Pegawai). b. Output (Hasil Rapat) c. Outcome (Peningkatan koordinasi) d. Benefit (Peningkatan Kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Mengadakan koordinasi pengadaan barang dan jasa

a. Input (Belanja Barang). b. Output (Hasil koordinasi) c. Outcome (Peningkatan koordinasi) d. Benefit (Peningkatan Kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Mengadakan Koordinasi penyusunan perencanaan anggaran

a. Input (Bagian Keuangan). b. Output (Hasil koordinasi) c. Outcome (Peningkatan koordinasi) d. Benefit (Peningkatan Kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

a. Input (Hakim dan Pegawai). b. Output (Hasil koordinasi) c. Outcome (Peningkatan koordinasi) d. Benefit (Peningkatan Kinerja) a. Input (Pejabat). b. Output (Hasil koordinasi) c. Outcome (Peningkatan koordinasi) d. Benefit (Peningkatan Kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

Menginstruksikan kepada pencari keadilan untuk memakai jasa mediasi

Terselenggaranya peradilan yang sederhana dan biaya ringan

Membuat/merevisi ketetap an radius dan panjar biaya perkara

6

7

8

9

Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan 1

Meningkatkan kiner ja aparatur peradilan

Terwujudnya kinerja Mengadakan koordinasi aparatur peradilan yang dan evaluasi setiap bulan memadai

Melakukan pembinaan kepada : a. Hakim dan Pegawi

b. Pejabat fungsional dan struktural

1

2

3

2

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan

Mendorong peningkatan pendidikan aparatur peradilan

3

4

a. Input (hakim) b. Output (Terdidiknya calon hakim) c. Outcome (Peningkatan SDM) d. Benefit (kualitas putusan)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

10 99 % 99 % 99 % 99 %

Mengirimkan Pegawai negeri sipil untuk mengikuti diklat kepemimpinan ( Diklatpin Tk. I,II,III,IV )

a. Input (karyawan karyawati) b. Output (peserta terdidik) c. Outcome (peningkatan SDM) d. Benefit (peningkatan kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Mengirimkan Pegawai negeri sipil mengikuti diklat fungsional ( Hakim, PP dan Jurusita )

a. Input (karyawan/karyawati) b. Output (peserta terdidik) c. Outcome (Peningkatan SDM) d. Benefit (peningkatan kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Terpenuhinya kebutuhanMenerbitkan surat ijin beSDM yang memadai lajar bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan stara 1, 2, 3

a. Input (permohonan surat izin) b. Output (Surat izin) c. Outcome (Peningkatan SDM) d. Benefit (peningkatan kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Terwujudnya peradilan Mengadakan eksaminasi yang bebas KKN dan perkara oleh hakim berwibawa

a. Input (Hakim) b. Output (Terwujudnya kegiatan eksaminasi)

85 % 85 %

90 % 90 %

93 % 93 %

96% 96%

99 % 99 %

c. Outcome (Pengembangan wawasan hakim/tukar pikiran) d. Benefit (penyelesaian perkara maksimal yang bersih/wibawa)

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

a. Input (Hakim dan Pegawai) b. Output (Terwujudnya kegiatan diskusi hukum) c. Outcome (Pengembangan wawasan hakim/tukar pikiran) d. Benefit (penyelesaian perkara maksimal yang bersih/wibawa)

85 % 85 %

90 % 90 %

93 % 93 %

96% 96%

99 % 99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

a. Input ( Hakim) b. Output ( Terbentuknya Hawas) c. Outcome (Pelaksanaan tugas teraudit dan terkontrol) d. Benefit (Menghambat/mengurangi prilaku menyimpang)

85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 %

96% 96% 96%

99 % 99 % 99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

a. Input (bahan/rujukan pelaksanaan

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

Terwujudnya kinerja Mengikutkan pendidikan aparatur peradilan yang hakim senior memadai

5

6

7

8

9

Misi :3 Meningkatkan pengawasan yang teren cana dan efektif 1

Meningkatkan evaluasi kinerja pelayanan hukum kepa da masyarakat

Mengadakan diskusi hukum antara hakim dan pegawai

Terwujudnya sistem pengawasan yang akurat

Membentuk Hakim Pengawas Bidang

Membuat/mengadakan pe-

1

2

3

4

5

doman pengawasan/juklak

tugas) b. Output(adanya pedoman pelaksanaan pengawasan) c. Outcome (maksimalisasi koordinanasi) d. Benefit (menghidar adanya overlapping pengawasan)

Mengadakan Pengawasan

Menindaklanjuti hasil temuan Hawas

6

7

8

9

10

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

a. Input (Dana/bahan/hawas) b. Output (terlaksana pengawasan) c. Outcome (Pelaksanaan tugas teraudit dan terkontrol) d. Benefit (Menghambat/mengurangi prilaku menyimpang)

85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 %

96% 96% 96%

99 % 99 % 99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

a. Input (Laporan/bahan hasil temuan) b. Output (tertib administrasi dan tertib proses yudisial) c. Outcome (pelaksanaan tugas mak simal) d. Benefit (pelayanan hukum prima)

85 % 85 %

90 % 90 %

93 % 93 %

96% 96%

99 % 99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

a. Input (praktisi/hakim/bahan

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

b. Output (peningkatan penget hk pesrt) c. Outcome (peningkatan pengetahuan hukum) d. Benefit (peningkatan pelayanan hukum)

85 % 85 %

90 % 90 %

93 % 93 %

96% 96%

99 % 99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %


85 %

90 %

93 %

96%

99 %


85 % 85 %

90 % 90 %

93 % 93 %

96% 96%

99 % 99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %


85 %

90 %

93 %

96%

99 %


85 % 85 %

90 % 90 %

93 % 93 %

96% 96%

99 % 99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %


85 %

90 %

93 %

96%

99 %

Misi 4 : Meningkatkan Kesa daran dan ketaatan hukum masyarakat 1

Meningkatnya tingkat kesadaran dan ketaat an hukum

Terwujudnya proses Mengadakan pembinaan peradilan yang baik dan dan penjelasan hukum berwibawa materil hukum perkawinan

Mengadakan pembinaan dan penjelasan hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Mengadakan pembinaan dan penjelasan hukum Ekonomi syari'ah dan hal-hal lainnya

Mengadakan pembinaan

1

2

3

4

dan penjelasan hukum Ekonomi syari'ah dan pengangkatan anak

Terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan

5

6

7

8

9

10


85 % 85 %

90 % 90 %

93 % 93 %

96% 96%

99 % 99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

a. Input (anggota masyarakat/mahasis wa b. Output (peningkatan penget hk pesrt) c. Outcome (peningkatan pengetahuan hukum) d. Benefit (peningkatan kenyamanan dalam masyarakat

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

85 % 85 %

90 % 90 %

93 % 93 %

96% 96%

99 % 99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

a. Input (pencari keadilan)

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

b. Output (efesiensi sidang) c. Outcome (peningkatan pelayanan hukum) d. Benefit (peningkatan kenyamanan dalam masyarakat

85 % 85 %

90 % 90 %

93 % 93 %

96% 96%

99 % 99 %

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

a. Input (Peserta tes lulus) b. Output (Surat Pengusulan CPNS) c. Outcome (SK CPNS) d. Benefit (Peningkatan kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Mengirim CPNS untuk mengikuti LPJ/Prajabnas

a. Input (CPNS) b. Output (Surat Ijazah) c. Outcome (Pengusulan PNS) d. Benefit (SK PNS)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Mengusulkan SK PNS bagi CPNS yang telah memenuhi syarat

a. Input (CPNS) b. Output (Surat Ijazah) c. Outcome (Pengusulan PNS) d. Benefit (SK PNS)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala

a. Input (Pegawai Yg Memenuhi Syarat b. Output (SK KGB) c. Outcome (Kenaikan gaji) d. Benefit (Peningkatan Kesejahteraan)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Mengadakan penyuluhan hukum tentang Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dalam bentuk diskusi (di Kampus UIN Mks)

Mengadakan bantuan hukum berupa sidang keliling

Misi 5 Meningkatkan kualitas administrasi dan managemen peradilan.

1

Meningkatkan jumlah kualitas, kesejah teraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian

Tersedianya jumlah dan Mengusulkan peserta test kualitas dan kesejahte- yang lulus untuk diangkat raan pegawai sebagai CPNS ke Mahkamah Agung RI

1

2

3

4

5

Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil

a. Input (Pegawai Yg Memenuhi Syarat b. Output (SK pangkat) c. Outcome (Kenaikan gaji) d. Benefit (Peningkatan Kesejahteraan)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

10 99 % 99 % 99 % 99 %

Mengikutkan pegawai mengikuti ujian dinas

a. Input (Pegawai memenuhi syarat) b. Output (Lulusan) c. Outcome (kenaikan pangkat) d. Benefit (peningkatan kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Mengadakan pakaian kerja seragam bagi pegawai

a. Input (bahan /paket) b. Output (bahan / paket) c. Outcome (performance pegawai) d. Benefit (peningkatan kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

a. Input (formasi jabatan) b. Output (Data PNS memenuhi syarat) c. Outcome (PNS yg diusulkan) d. Benefit (SK jabatan)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Membuat surat keputusan PPK, Panitia Pengadaan Barang, Panitia Penerima Barang, Kasir

a. Input (usulan) b. Output (SK) c. Outcome (pejabat) d. Benefit tertib administrasi keuangan)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Menerbitkan surat izin cuti bagi pegawai

a. Input (permohonan cuti) b. Output (Surat izin cuti) c. Outcome (Pelaksanaan cuti) d. Benefit (peningkatan produktivitas)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Mengusulkan KARIS/ Karsu Pegawai

a. Input (Pegawai yang menikah) b. Output (Usul karsu/karis) c. Outcome (kelengkapan berkas) d. Benefit (Tertib administrasi)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Mengusulkan KARPEG

a. Input (CPNS yg jadi PNS) b. Output (Nota usul) c. Outcome (Kelengkapn berkas) d. Benefit (tertib administrasi)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Mengusulkan Satya Lancana Karya Satya Pegawai

a. Input (Pegawai memenuhi syarat) b. Output (usul) c. Outcome (penghargaan satya) d. Benefit (peningkatan kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Mengelola dan mengirim laporan tahunan kepega waian

a. Input (data kepegawaian) b. Output (laporan) c. Outcome (bahan evaluasi)] d. Benefit (pengambilan kebijakan)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Membuat DP3

a. Input (Pegawai)

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

Terwujudnya adminis- Membuat surat keputusan trasi dan managemen pengangkatan/pemindahan kepegawaian dari dan dalam jabatan yang dikuasakan oleh MA

6

7

8

9

1

2

2

Meningkatkan anggaran dan tertib administrasi keuangan

3

b. Output (DP3) c. Outcome (bahan evaluasi) d. Benefit (pengambilan kebijakan)

85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 %

96% 96% 96%

10 99 % 99 % 99 %

a. Input (Data realisasi anggaran) b. Output (RKA KL) c. Outcome (Terkirimnya RKA Kl) d. Benefit (Sinkronisasi anggaran dan realisasinya)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Membuat POK DIPA

a. Input (DIPA) b. Output (POK DIPA) c. Outcome (Pelaksanaan DIPA)' d. Benefit (Kontrol angggaran baik)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Merealisasikan DIPA

a. Input (DIPA PA Makassar) b. Output (Penggunaan DIPA) c. Outcome (hasil realisasi) d. Benefit (peningkatan sarana dan SDM

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Membuat dan mengirimkan laporan realisasi DIPA

a. Input (Data realisasi anggaran) b. Output (Rekapitulasi Realiasasi) c. Outcome (laporan ) d. Benefit (Bahan evaluasi)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Meningkatnya tertib Menerima, mencatat dan Administrasi umum dan mendistribusikan surat rumah tangga

a. Input (surat yg masuk dan keluar) b. Output (distribusi surat) c. Outcome (pengelolaan surat) d. Benefit (tertib administrasi)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Mengarsipkan surat dgan sistem arsip dinamis

a. Input (Surat yg masuk dan keluar) b. Output (Pengarsipkan surat) c. Outcome (tertatanya arsip surat) d. Benefit (cepat dan tepat surat)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Menyelenggarakan administrasi IKN

a. Input (data IKN) b. Output (BI, DIR, KIB, DIL) c. Outcome (terjaga IKN) d. Benefit (Terjaganya IKN)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Mengadakan dan menatausahakan keperluan ru mah tangga kantor

a. Input (tersedianya dana) b. Output (Pengadaan ATK) c. Outcome (Pemakaian ATK) d. Benefit (Kelancaran pelaksanaan tugas)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Menerbitkan Surat Izin pemakaian kendaraan dinas

a. Input (Usul pemakaian) b. Output (SK SIP Kend. Dinas) c. Outcome (Pemakaian kend. Dinas) d. Benefit (kelancaran tugas) a. Input (Dana dan personil

85 % 85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

Meningkatnya plafon Membuat/menyusun dan anggaran DIPA dan rea mengirim RKA-KL lisasi anggaran DIPA

Meningkatnya tertib administrasi dan mana gemen keuangan

3

Meningkatkan tertib administrasi umum dan tangga kantor

4

Memelihara dan menjaga

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

keamanan kantor

b. Output (Personil keamanan) c. Outcome (keamanan kantor) d. Benefit (kelancaran tugas)

6 85 % 85 % 85 %

7 90 % 90 % 90 %

8 93 % 93 % 93 %

9 96% 96% 96%

10 99 % 99 % 99 %

Memelihara gedung kantor PA Sungguminasa

a. Input (dana dan gedung) b. Output (terpeliharnya gedung kantor) c. Outcome (Kenyamanan bekerja) d. Benefit (peningkatan kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Memelihara kendaraan motor roda empat

a. Input (dana dan kendaraan) b. Output ( Terpeliharanya kendaraan) c. Outcome (Kenyamanan bekerja) d. Benefit (Peningkatan kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Memelihara kendaraan motor roda dua

a. Input (dana dan kendaraan) b. Output ( Terpeliharanya kendaraan) c. Outcome (Kenyamanan bekerja) d. Benefit (Peningkatan kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Memelihara alat penggandaan kantor (komputer, mesin ketik dan fotokopi)

a. Input (dana dan bahan) b. Output (Terpeliharannya Alat kantor) c. Outcome (Kenyamanan bekerja) d. Benefit (Peningkatan kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Memelihara alat rumah tangga kantor (kursi, meja dan lain-lain)

a. Input (dana dan bahan) b. Output (Terpeliharannya Alat kantor) c. Outcome (Kenyamanan bekerja) d. Benefit (Peningkatan kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Pengadaan gedung kantor

a. Input (dana dan sarananya) b. Output (gedung kantor baru) c. Outcome (Kenyamaan berkerja) d. Benefit (Peningkatan kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Pengadaan tanah / lokasi kantor

a. Input (dana dan sarananya) b. Output (lokasi gedung kantor baru) c. Outcome (Kenyamaan berkerja) d. Benefit (Peningkatan kinerja)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Pengadaan kendaraan motor roda dua

a. Input (dana dan sarananya) b. Output (Kendaraan Roda 2) c. Outcome (Peningkatan kinerja) d. Benefit (peningkatan pelayanan)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

Pengadaan alat penggan-

a. Input (dana dan sarananya)

85 %

90 %

93 %

96%

99 %

Misi 6 : Meningkatkan sarana dan prasarana hukum 1

Meningkatkan sarana dan prasarana hukum

Terpeliharanya sarana dan prasarana yang lebih baik dan memadai

Terpenuhinya sarana dan prasarana hukum yang memadai

1

2

3

4

5

daan kantor (komputer, mesin ketik dan fotokopi)

b. Output (tersedia alat-alat perkantoran) c. Outcome (Peningkatan kinerja) d. Benefit (peningkatan pelayanan)

6 85 % 85 % 85 %

7 90 % 90 % 90 %

8 93 % 93 % 93 %

9 96% 96% 96%

10 99 % 99 % 99 %

Pengadaan alat rumah tangga kantor (meubelair)

a. Input (dana dan sarananya) b. Output (tersedia alat-alat perkantoran) c. Outcome (Peningkatan kinerja) d. Benefit (peningkatan pelayanan)

85 % 85 % 85 % 85 %

90 % 90 % 90 % 90 %

93 % 93 % 93 % 93 %

96% 96% 96% 96%

99 % 99 % 99 % 99 %

FAX ; 21022

Recommend Documents