Fax : (061) , P.O Box 1247 Medan 20112

Jl. Pengadilan No.8, Telp/Fax : (061) 4515847, P.O Box 1247 Medan 20112

KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN SURAT KEPUTUSAN Nomor : W2-U1/1.424/OT/XII/2016 TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MEDAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN

Menimbang

Mengingat

:

:

1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

1.

Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undangundang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

2.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

3.

Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;

4.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

5.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

7.

Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

8.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

Memperhatikan

:

9.

Peraturan Presiden Nomor : Sekretariat Mahkamah Agung.

13 Tahun 2005

tentang

10.

Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.

14

tentang

11.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Tahun

2005

Hasil Rapat Tanggal 16 Desember 2015 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Medan Tahun 2015 – 2019. MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MEDAN ; :

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Medan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri 2015 - 2019.

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Medan ;

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Medan : Januari 2017

PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM, PHI, PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN Ketua

Dr. HERDI AGUSTEN, SH., M.Hum NIP. 19610810 198512 1001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Medan ; 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Medan .

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MEDAN NO

KINERJA UTAMA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi diselesaikan

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN yang

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

d. Persentase perkara diselesaikan

yang

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

f.

2.

Peningkatan akseptabilitas

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

Perbandingan antara Jumlah perkara gugatan yg telah diselesaikan secara mediasi dengan Jumlah perkara gugatan yang dikalikan 100% Cat: Mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Perbandingan antara Jumlah perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian dengan Jumlah perkara yang di mediasi yang dikalikan 100% Perbandingan antara Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan yang dikalikan 100% Perbandingan antara Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) dikalikan 100% Perbandingan antara Jumlah perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maksimal 5 bulan dengan Jumlah perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara) yang dikalikan 100% Perbandingan antara Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan Jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan yang dikalikan 100% Perbandingan antara Jumlah putusan yg tidak mengajukan upaya hukum dengan

PENANGGUNG JAWAB Hakim Mediator

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Mediator/ Majelis Hakim

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris






Majelis Hakim Panitera/Sekretaris


Majelis Hakim


INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MEDAN

1

NO

KINERJA UTAMA putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

- Banding Jumlah putusan (sisa tahun lalu + Perkara - Kasasi yang masuk) yang dikalikan dengan 100% - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara Perbandingan antara Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding yang yang diajukan Banding yang lengkap dengan disampaikan secara lengkap Jumlah berkas yang diajukan Banding dikalikan 100% Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B b. Persentase berkas perkara Perbandingan antara Jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi yang yang diajukan Kasasi yang lengkap dengan disampaikan secara lengkap Jumlah berkas yang diajukan Kasasi yang dikalikan 100%. Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B c. Persentase berkas perkara Perbandingan antara Jumlah berkas perkara yang diajukan PK yang yg diajukan PK yg lengkap dengan Jumlah disampaikan secara lengkap berkas yang diajukan PK yang dikalikan 100%

d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B Perbandingan antara Jumlah berkas perkara yg telah didistribusikan ke Majelis denganJumlah berkas perkara yang diterima yang dikalikan 100% Perbandingan antara Jumlah relas putusan yg disampaikan kepara pihak tepat waktu dengan Jumlah putusan yang dikalikan 100% Perbandingan antara Jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris dan Panmud Perdata/Pidana


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita



2

NO

4.

5.

6.

KINERJA UTAMA

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA


PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Jumlah permohonan penyitaan yang dikalikan 100% Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara



a. Persentase perkara prodeo Perbandingan antara Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan yang diselesaikan dengan Jumlah perkara prodeo yang dikalikan 100%



b. Persentase perkara yang Perbandingan antara Jumlah perkara yg dapat diselesaikan dengan diselesaikan dilokasi zitting plaatz dengan cara zitting plaatz Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara zitting plat yang dikalikan 100% c. Persentase amar putusan Perbandingan antara Jumlah amar putusan yang diutamakan yang yang diutamakan yang di website dengan dapat diakses secara on line Jumlah putusan yang diutamakan yang dalam waktu maksimal 1 dikalikan 100% hari kerja sejak diputus Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik) Persentase permohonan eksekusi Perbandingan antara Jumlah permohonan atas putusan perkara perdata eksekusi perkara pdt yg dilaksanakan dengan yang berkekuatan hukum tetap Jumlah permohonan eksekusi perkara yang dilaksanakan perdata yang dikalikan 100% a. Persentase pengaduan Perbandingan antara Jumlah pengaduan masyarakat yang yang ditindaklanjuti dengan Jumlah ditindaklanjuti pengaduan yang diterima yang dikalikan 100% Catatan:



Kepanitera/ Kesekretariatan


Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris





3

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA


PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA



Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis b. Persentase temuan hasil Perbandingan antara Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang eksternal yg ditindaklanjuti dengan Jumlah ditindaklanjuti. temuan /eksternal yang dikalikan 100%

4

Fax : (061) , P.O Box 1247 Medan 20112

Recommend Documents