Fax : (061) , P.O Box 1247 Medan 20112

LAPORAN A KU N T A B IL IT A S KINERJA I N ST A N S I P E M E R IN TA H TAHUN ANGGARAN 2013 .:: Kata Pengantar .:: Daftar Isi .:: Ikhtisar Eksekutif .:: Pendahuluan .:: Perencanaan dan Penetapan Kinerja .:: Akuntabilitas Kinerja .:: Penutup Rencana Strategis (Renstra) ::. Indikator Kinerja Utama (IKU) ::. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013 ::. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 2013 ::. Pengukuran Kinerja (PK) 2013 ::.

PPEEN NG GAAD DIILLAAN NN NEEG GEERRII,, N NIIAAG GAA,, H HAAM M,, PPH HII,, PPEERRIIKKAAN NAAN ND DAAN N TTIIPPIIKKO ORR

MEDAN

Jl. Pengadilan No.8, Telp/Fax : (061) 4515847, P.O Box 1247 Medan 20112 [Type text]

.:: KATA PENGANTAR ::. Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 553/SEK/01/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Medan yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 disesuaikan dengan Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010. Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

telah

mengeluarkan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2035 yang merupakan penyempurnaan dari Pedoman Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan pada Tahun 2008. Dua Program baru yang ditambahkan dalam Reformasi Birokrasi antara lain adalah penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua program tersebut mulai di implementasikan oleh Mahkamah Agung dan tercakup dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Sebagai

bentuk

kesadaran

dan

mempertanggungjawabkan

amanah

yang

diberikan, Pengadilan Negeri Medan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan reformasi peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.

Medan,

Juli 2014

PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM, PHI, PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN Ketua

SURYA PERDAMAIAN, SH NIP. 19590706.198512.1001

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: KATA PENGANTAR ::.

i

.:: DAFTAR ISI ::. Kata Pengantar............................................................................................................................

i

Daftar Isi .....................................................................................................................................

ii

Ikhtisar Eksekutif.........................................................................................................................

iii

BAB I Pendahuluan ................................................................................................................. A. Latar Belakang ........................................................................................................ B. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................................... 1. Tugas ................................................................................................................ 2. Fungsi .......................................................................................................... C. Sistematika Penyajian .............................................................................................

1 1 2 2 3 4

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja ........................................................................... A. Rencana Strategis 2010-2014 ................................................................................. 1. Visi dan Misi ..................................................................................................... 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ........................................................................... 3. Program dan Kegiatan ...................................................................................... B. Indikator Kinerja Utama ......................................................................................... C. Rencana Kinerja Tahunan 2013 .............................................................................. D. Penetapan Kinerja Tahun 2013 ...........................................................................

5 5 5 5 6 9 10 12

BAB III Akuntabilitas Kinerja ................................................................................................ A. Pengukuran Kinerja ............................................................................................ B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ................................................................................. C. Akuntabilitas Keuangan ..........................................................................................

14 14 16 26

BAB IV Penutup ................................................................................................................... A. Keberhasilan ........................................................................................................... B. Hambatan/Masalah ............................................................................................... C. Pemecahan Masalah ..............................................................................................

33 33 33 33

Lampiran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Struktur Organisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Matrik Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013 Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 2013 Pengukuran Kinerja (PK) 2013 SK Tim Penyusun LAKIP

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: DAFTAR ISI ::.

ii

.:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2010 Mahkamah Agung, merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 2010-2014. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 553/SEK/01/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. Dalam LAKIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis 2010-2014 pada Pengadilan Negeri Medan. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Medan adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus di pengadilan tingkat pertama dan pemenuhan administrasi perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur kualitas pelayanan, SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan. Dalam

rangka

mewujudkan

reformasi

birokrasi pada

Mahkamah

Agung

serta

penyelarasan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP),

maka

Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::.

iii

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Pengadilan Negeri Medan berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Medan selaku institusi peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan komponen-komponen lainnya. Dengan berakhirnya Tahun 2013, maka LAKIP Mahkamah Agung Tahun 2013, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LAKIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Medan disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap “pencapaian kinerja“, (performance result) selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2013, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan. Dengan optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Medan diharapkan akan meningkatkan kepercayaan publik dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::.

iv

.:: BAB I - PENDAHULUAN ::. A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Medan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::.

1

kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Medan dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi,

Kolusi

Penyelenggaraan

dan

Negara

Nepotisme,

meliputi

Asas

pasal

3

dinyatakan

Kepastian

bahwa

Hukum,

Asas

Asas-asas

umum

Keterbukaan,

Asas

Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kemudian prinsip akuntabilitas

ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang bersih, adil dan sejahtera

melalui

program

meningkatkan

pengawasan

untuk

menjamin

akuntabilitas,

transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Medan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing. B. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok Pengadilan

Negeri/Hubungan

Industrial/Tindak

Pidana

Korupsi

Medan merupakan

lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Medan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan

Tinggi Medan yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::.

2

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. 2. Fungsi Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Medan antara lain: 

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.



Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi

peradilan,

maupun

administrasi

umum/perlengkapan, keuangan,

kepegawaian, dan pembangunan. 

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.



Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.



Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan),

dan

administrasi

umum

(kepegawaian,

keuangan,

dan

umum/perlengakapan). 

Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007

tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::.

3

C. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan : menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja : dijelaskan mengenai rencana strategis 2010-2014 dan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja : disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja), analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaransasaran organisasi dengan pengungkapan serta penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja) dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV

Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Medan serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran

1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Medan 3. Matrik Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 4. Rencana kinerja Tahunan (RKT) 2013 5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 2013 6. Pengukuran Kinerja (PK) 2013 7. SK Tim Penyusun LAKIP

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::.

4

.:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 1. VISI DAN MISI 1.1 VISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Medan. Visi Pengadilan Negeri Medan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG” 1.2 MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri/ Niaga/ PHI/ HAM/ Perikanan dan Tipikor Medan, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. 2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain. 3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat. 4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. 5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati. 6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Medan. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/ Niaga/ PHI/ HAM/ Perikanan dan Tipikor Medan adalah sebagai berikut : 1.

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2.

Dalam mengurus proses berperkara para pencari keadilan tidak diberatkan tetapi dengan biaya ringan, cepat dan terjangkau.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::.

5

3.

Publik percaya bahwa Pengadilan Pengadilan Negeri/ Niaga/ PHI/ HAM/ Perikanan dan Tipikor Medan dapat memenuhi dan mewujudkan butir 1 dan 2 di atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara) 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

3. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam

sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri/ Niaga/ PHI/

HAM/ Perikanan dan Tipikor Medan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Khusus Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Medan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Pidana Khusus, Perdata, Perdata Khusus, PHI dan Tipikor. 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Pidana Khusus, Perdata, Perdata Khusus, PHI dan Tipikor. 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu. 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.


6

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial. 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung bertujuan

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.


7

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014. Tujuan

NO 1

: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Medan dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya penyelesaian perkara.

INDIKATOR KINERJA a. b.

3

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

putusan

100 %

100 %

100 %

X

X

95 %

95 %

95 %

X

X

100 %

100 %

100 %

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

X X X

X X X

80 % 95 % 95 %

80 % 95 % 95 %

80 % 95 % 95 %

a.

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

X

X

100 %

100 %

100 %

a.

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %

b. c.

d. e. 4

5

6

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan.

2014 95 %

X

d.

Peningkatan aksesbilitas Hakim.

TARGET KINERJA 2011 2012 2013 X 90 % 90 %

X

c.

2

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

2010 X

a. b. c.

b.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


8

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA Pengadilan Negeri Medan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang dapat dilihat sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 2.

Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 4.

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB Panitera/ Sekretaris

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris

Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis


Panitera/ Sekretaris


Panitera/ Sekretaris


Bulanan Laporan

Panitera/ Sekretaris Juru Sita

dan


Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk

Panitera/ Sekretaris Juru Sita

dan


Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris


Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk

Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris



9

NO

KINERJA UTAMA

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

PENANGGUNG JAWAB Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris


Kepanitera/ Kesekretariatan


Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketua Pengadilan & Pan/Sek


Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan




10

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013 Pada

Tahun 2013, Pengadilan Negeri Medan telah memiliki rencana kinerja tahun

2013 yang tergambar dalam tabel berikut : RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013 NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. b. c. d.

2

Peningkatan putusan Hakim.

3

Peningkatan pengelolaan perkara.

INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

aksesbilitas Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

95 % 100 %

80 % 95 % 95 %

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100 %


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100 %

5



100 %

6

Meningkatnya pengawasan.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

4

efektifitas penyelesaian

TARGET 90 % 100 %

kualitas

100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 %

100 %


11

D. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Medan, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Medan, sebagai berikut: PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2013 UNIT ORGANISASI

: PENGADILAN NEGERI MEDAN

TAHUN ANGGARAN

: 2013

NO 1


2

Peningkatan putusan Hakim.

3

Peningkatan pengelolaan perkara.

4

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

aksesbilitas Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali. efektifitas penyelesaian


TARGET 90 % 100 % 95 % 100 %

80 % 95 % 95 %

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100 %

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak

100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 %


12

NO

SASARAN STRATEGIS

5



100 %

6



100 %

kualitas

INDIKATOR KINERJA diputus.

TARGET

100 %


13

.:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Medan tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2013 ini. Dari 6 sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 16 indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Medan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. A. PENGUKURAN KINERJA NO 1

2

3


INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan.

TARGET 90 %

REALISASI 2,3%

CAPAIAN 2,6%

100 %

100%

100%

95 %

77,8%

81,9%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Peningkatan aksesbilitas Persentase penurunan putusan Hakim. upaya hukum: - Banding

100 %

83%

83%

80 %

144,9%

55,2%

- Kasasi

95 %

89,9%

105,6%

- Peninjauan Kembali.

95 %

69,1%

137,5%

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat

100%

59,7%

59,7%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.

14

NO

4

SASARAN STRATEGIS

Peningkatan aksesbilitas masyarakat peradilan

terhadap (acces

to

justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

5


6


kualitas

INDIKATOR KINERJA waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2%

2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


15

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut: Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 6 (enam) indikator kinerja yaitu: 1. MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA A. Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang diselesaikan ditargetkan 90% dari jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 264 perkara perdata dan yang berhasil selesai melalui proses mediasi sebanyak 6 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 7,19%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan

Target

Realisasi

90%

2,3%

% 2,6%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah 2,3% /90 x 100% = 2,6%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 2,6% dari target yang ditetapkan 90% tidak sesuai dengan yang diinginkan dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, diantaranya faktor para pihak yang bersengketa bersikukuh pada keinginan dirinya yang tidak mau menerima keinginan dari pihak lawan sehingga peran mediasi dalam pelaksanakan upaya damai tidak tercapai. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ditargetkan 20% dari jumlah perkara yang diterima 723 perkara perdata dan yang berhasil menjadi akta perdamaian melalui proses mediasi sebanyak 6 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 0,83%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :


16

No. 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase mediasi yang menjadi akta

20%

0,83%

4,15%

perdamaian

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah 0,83/ 20 x 100% = 4,15%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 4,15% dari target yang ditetapkan 20% tidak sesuai dengan yang diinginkan dikarenakan ada beberapa factor yang menjadi penyebab, diantaranya faktor para pihak yang bersengketa bersikukuh pada keinginan dirinya yang tidak mau menerima keinginan dari pihak lawan sehingga peran mediasi dalam pelaksanakan upaya damai tidak tercapai.

B. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah sisa perkara tahun 2012 sebanyak 3041 perkara dapat diselesaikan di tahun 2013 sebanyak 3041 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase sisa perkara yang

100%

100%

100%

diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2010 dari sisa perkara sebesar 577 perkara dapat terselesaikan 577 perkara di tahun 2011 dengan capaian 100%. C. Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 95% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2013 sebanyak 10,534 perkara, dapat diselesaikan di tahun 2013 sebanyak 8747 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 81,9%.


17

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan

Target

Realisasi

%

95%

77,8%

81,9%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah 95/ 77,8 x 100% = 81,9%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 81,9% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. D. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2013 sebanyak 10,534 perkara, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah sebesar 8747 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 83% Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan

Target

Realisasi

%

100%

83%

83%

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah 83 / 100 x 100% = 83%, sehingga pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 83% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan ditargetkan 10% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2013 sebanyak 10,534 perkara, perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu

lebih 5 bulan adalah sebesar 1,787 perkara.

Sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 17%.


18

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No.

Indikator Kinerja

1.

Persentase perkara yang diselesaikan

Target 10%

Realisasi 17%

% 170%

dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan adalah 17 / 10 x 100% = 170%, sehingga pengukuran capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 170% dari target yang ditetapkan sebesar 10%. 2. PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali di targetkan sebesar 80 %, dari perkara yang masuk di tahun 2013 sebanyak 10,534 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK sebesar 9736 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 92,42%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase tidak mengajukan upaya

80 %

92,42 %

% 86,56 %

hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali adalah 80 / 92,42 x 100% = 86,56%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 86,56% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. 3. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu


19

A. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ditargetkan 100% dari jumlah perkara banding, kasasi dan PK yang diterima 1072 perkara dan yang disampaikan secara lengkap sebanyak 640 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 59,7%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang

Target

Realisasi

%

100%

59,7%

59,7%

disampaikan secara lengkap

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 59,7 / 100 x 100% = 59,7%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 59,7% dari target yang ditetapkan 100%.

B. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 10.534 perkara dan yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis sebanyak 10.534 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

No. 1.

Indikator Kinerja Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%


20

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. C. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 10.534 perkara dan yang penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sebanyak 10.534 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

waktu, tempat dan para pihak

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. D. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 3.340 perkara dan yang pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 3.340 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :


21

No. 1.

Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. E. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 10.534 perkara dan ratio Majelis Hakim terhadap penyelesaian perkara sebanyak 10.534 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Target

Realisasi

100%

100%

% 100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. 4. PENINGKATAN AKSEPBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCESS TO JUSTICE) PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu A. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebanyak 4 perkara dan persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 4 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%.


22

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. B. Persentase Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat. Persentase Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 524 perkara dan persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat sebanyak 524 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. C. Persentase Amar Putusan Perkara (yang menarik perhatian masyarakat) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Kerja Sejak Diputus. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus di targetkan


23

sebesar 100 %, dari perkara yang masuk di tahun 2013 sebanyak 10.534 perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebesar 51 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 0,48%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

100%

0,48%

0,48%

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah 0,48 / 100 x 100% = 0,48%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 0,48% dari target yang ditetapkan 100%.

5. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100%, dari jumlah perkara sebanyak 417 perkara yang permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebesar 8 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 2%. Pencapaian target indikator Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :


24

No. 1.

Indikator Kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

Target 100%

Realisasi 2%

% 2%

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah 2/100 x 100% = 2%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 2% dari target yang ditetapkan 100%. 6. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100 %, dari jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2013 sebanyak 3 pengaduan, yang ditindaklanjuti sebanyak 3 pengaduan, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

No. 1.

Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 100/100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.


25

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100 %, dari jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2013 sebanyak 2 pengaduan, yang ditindaklanjuti sebanyak 2 pengaduan, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 100/100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum yang hanya meliputi Belanja Barang Pada awal tahun 2013, jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 21,283,163,000,- (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Belas Tiga Ribu Rupiah), namun adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga anggaran DIPA tahun 2013 menjadi Rp. 32,823,243,000,- (Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua puluh tiga juta Dua Rastus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). Sementara jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1,027,060,000,- (Satu Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) tanpa adanya Revisi.


26

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Medan tahun Anggaran 2013 rincian pagu awal, pagu revisi dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut: 1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI I.

Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas

Tehnis

Lainnya

Mahkamah Agung No

KEGIATAN

PAGU AWAL

PAGU REVISI

REALISASI

%

1

BELANJA PEGAWAI

Rp 17,311,059,000 Rp 28,793,559,000 Rp 27,185,716,782

94.42%

2

BELANJA BARANG

Rp

2,026,912,000 Rp

2,026,912,000 Rp

1,678,406,593

82.81%

3

BELANJA MODAL

Rp

1,945,192,000 Rp

2,002,772,000 Rp

1,659,216,093

82.85%

JUMLAH

Rp 21,283,163,000 Rp 32,823,243,000 Rp 30,523,339,468

98,02

Rp30,000,000,000 Rp25,000,000,000 Rp20,000,000,000 PAGU AWAL

Rp15,000,000,000

PAGU REVISI REALISASI

Rp10,000,000,000 Rp5,000,000,000 Rp-

1.

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang makan, dan lembur. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 17,311,059,000,- (Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 28,793,559,000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan


27

Puluh Tiga Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) untuk menutupi pagu minus belanja pegawai dikarenakan akibat kenaikan belanja tunjangan fungsional hakim. b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp 27,185,716,782,(Dua Puluh Tujuh miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 94,42 % (Sembiln Puluh Empat Koma Empat Puluh Dua Persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi

tercatat

total

sisa

pagu

belanja

pegawai

sebesar

Rp.1.607.842.218,- (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Delapan ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Belas rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 5,58 % (Lima Koma Lima Puluh Delapan Persen) dari total pagu yang tersedia. 2.

Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan

perjalanan.

Perhitungan

dan

penilaian

belanja

barang dilakukan

berdasarkan standar biaya yang ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference

(TOR) dan

Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang

meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 2,026,912,000,- (Dua Miliar Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah). b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2012 anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp 1,678,406,593,- (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh


28

Tiga Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 82,81% (Delapan Puluh Dua Koma Delapan Puluh Satu Persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 348,505,407,(Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 17.19% (Tujuh Belas Koma Sembilan Belas Persen) dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu tersebut disebabkan karena tidak terserapnya anggaran perjalanan dinas hakim adhoc tipikor, perjalanan biasa tipikor, langganan listrik dll.

II.

Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas

Tehnis

Lainnya

Mahkamah Agung No 1

KEGIATAN Belanja Modal JUMLAH JUMLAH

3.

PAGU AWAL

PAGU REVISI

REALISASI

%

Rp. 1,945,192,000 Rp. 2,002,772,000 Rp. 1,659,216,093 82,83% Rp. 1,945,192,000 Rp. 2,002,772,000 Rp. 1,659,216,093 82,83% Rp. 1,945,192,000 Rp. 2,002,772,000 Rp. 1,659,216,093 82,83%

Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana antara lain pengadaan Audio Visual Tipikor, pengadaan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Kantor serta pengadaan Meubelair. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 1,945,192,000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 2,002,772,000,- (Dua Miliar Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh puluh Tujuh Dua Ribu Rupiah) untuk menutupi kekurangan Belanja Modal. b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian


29

Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 anggaran belanja Modal yang terserap atau terealisasi sebesar Rp 1,659,216,093,- (satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sua Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 82,85% (Delapan Puluh Dua Koma Delapan Puluh Lima Persen).

c.

Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 343,555,907,(Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Sembilan Ratus Tujuh Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 17,15% (Tujuh Belas Koma Lima Belas Persen) dari total pagu yang tersedia.

2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum No

KEGIATAN

1

Belanja Barang

Rp. 250,000,000

Rp. 250,000,000

Rp. 250,000,000

100%

2

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Rp. 432,060,000

Rp. 432,060,000

Rp. 431,890,000

99,96%

3

Belanja Perjalanan Lainnya

Rp. 345,000,000

Rp. 345,000,000

Rp. 345,000,000

100%

Rp.1,027,060,000

Rp.1,027,060,000

Rp.1,026,890,000

67,43%

JUMLAH

PAGU AWAL

PAGU REVISI

REALISASI


%

30

Rp450,000,000 Rp400,000,000 Rp350,000,000 Rp300,000,000 Rp250,000,000

PAGU AWAL

Rp200,000,000

PAGU REVISI

Rp150,000,000

REALISASI

Rp100,000,000 Rp50,000,000 Rp-

Belanja Barang

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Belanja Perjalanan Lainnya

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional

persidangan peradilan, peningkatan manajemen peradilan umum dan

penyediaan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. 1. Belanja Barang a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 250,000,000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 250,000,000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 100 % (Seratus Persen). 2. Belanja Barang Non Operasional Lainnya a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 432,060,000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Rupiah). b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 431,890,000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu


31

Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 99,96 % (sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Enam Persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 0,04 % (Nol Koma Nol Empat Persen) dari total pagu yang tersedia. 3. Belanja Perjalanan Dinas Lainnya a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan

sebesar

Rp. 345,000,000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta

Rupiah). b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 345,000,000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 100 % (Seratus Persen).


32

.:: BAB IV – PENUTUP ::.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Medan Tahun 2013 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Tahun Anggaran 2013 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Medan Tahun 2013 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. A. KEBERHASILAN Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : 1. Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; 2. Meningkatnya kualitas kerja pegawai; 3. Bertambahnya sarana dan prasarana untuk menunjang oprasional peradilan. B. HAMBATAN/MASALAH Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain: 1. Adanya faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara di lapangan (terutama pada saat pelaksanaan eksekusi); 2. Kurangnya jumlah pegawai sehingga terjadi penumpukan pekerjaan; 3. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peradilan yang memadai. C. PEMECAHAN MASALAH Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara : 1. Pada saat pelaksanaan eksekusi dilakukan koordinasi dengan pihak keamanan; 2. Mengusulkan/meminta penambahan jumlah pegawai; 3. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana melalui RKA-KL tahun 2014 dan 2015.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB IV – PENUTUP ::.

33

1. Struktur Organisasi KETUA

HAKIM ADHOC

SURYA PARDAMAIAN, SH HAKIM-HAKIM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

HAKIM-HAKIM

H. MUHAMMAD ISYA, SH. H. RAMLI DARASAH, SH.M.Hum. HIRAS SIHOMBING, SH. SAUR SITINDAON, SH. M.Hum GERCHAT PASARIBU, SH. JONNY SITOHANG,SH.MH DAHLAN SINAGA, SH. MH. HJ. MARLIANIS, SH.MH H. AKSIR, SH. MH. S. B HUTAGALUNG,SH.MH LEBANUS SINURAT, SH.MH H.MUHAMMAD NUR, SH.MH NELSON JAPASAR MARBUN, SH.M.Hum BASLIN SINAGA, SH. MH

WAKIL KETUA DR. H. ZULFAHMI, SH.,M.Hum

PANITERA/SEKRETARIS H.BASTARIAL,SH.MH

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

ILHAM PURBA,SH

H.AHMAD SULAIMAN,SH

PANMUD PIDANA

PANMUD HUKUM

PANMUD PERDATA

PANMUD PHI

EDDY SANGAPTA SINUHAJI, SH

HJ.EVA ZAHERMI,SH.MH

ABU CHURAIRAH,SH

MAHTINA HANUM, SH.M.Hum

PANMUD PIDANA KHUSUS WAHYU PROBO,SH

PANITERA PENGGANTI 1. 4. 7. 10. 13. 16. 19. 22. 25.

NANCY SN SIMANJUNTAK, SH.MH HJ. SARIDUMA LUBIS, SH.MH. YUSMAN HAREFA, SH.MH ROSMERI SITINJAK, SH HJ. TJUT LISNA, SH YUNITA BANGUN, SH. ZULKARNAIN, SH. MUHAMMAD YUSUF, SH. EDDY SUHAIRY, SH.

2. 5. 8. 11. 14. 17. 20. 23. 26.

28. 31. 34. 37. 40.

HJ. N A H L A H, SH. NETTI RIAMA, SH. TANZUFRI, SH. HENDRA BUDI, SH. DORMAULI PARHUSIP, SH.

43.

VERANITA PURBA, SH

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

MAHYUTI, SH.MH ASBAN PANJAITAN, SH.MH KARLEN PARHUSIP, SH. WISMONOTO, SH. FIRMAN, SH DWI DAYANTO, SH. MH INDRA CAHYA, SH. MH SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH. AGUS SETIAWAN, SH. MH SERLIWATY, SH.MH AGUSTINUS S WAHYU TRIWIRANTO,SH. ROBERT HENDRIK POSUMAH, SH. MH H. M. SABIR, SH

PANMUD PERDATA KHUSUS HJ.SYAFRIDA HAFNI,SH JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27.

H. MHD. SYAHFAN , SH. PARLIN HALOMOAN HRP, SH.MH. MASNI SIGALINGGING, SH. SIMON SEMBIRING, SH. ENNY RESWITA, SH. ERIDAWATI , SH. I D R I S , SH. BAMBANG FAJAR MARWANTO, SH. SEDERHANA, SH.

29. 32. 35. 38. 41.

RISTA SINABARIBA, SH FAJIDAH RAHMAWATI, SH. HJ. B E T T Y, SH. RUMINTA GURNING, SH. J U N A I N ARIF, SH. DAUD PURBA, SH. ROSMARDIANA, SH. SRI AFNI, SH. MUHAMMAD YUSUF HRP, SH. GRACE SITOMPUL, SH LEONARDUS SINAGA, SH. NIKSON HUTASOIT, SH MONANG SIMANJUNTAK, SH. MARLON KABAN, SH.MH.

30. 33. 36. 39. 42.

H E L P A N D I, SH.MH. NAHWAN Z. NASUTION, SH. J O N I, SH SAIDUL AMNI, SH. PARLINDUNGAN SIHOMBING,SH.

44. 46.

H. A M R I N NELSON ROBERT SARAGIH, SH.

45. 47.

RISWAN F. HARAHAP, SH. M.YUSNI AFRIANTO, SH.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20. 21.

KASUBAG KEPEGAWAIAN SYARIFUDDIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

CHRISTINA. NM TOBING,SH.M.Hum DAULAT SIHOMBING, SH.MH IBNU AFFAN, SH.M.Hum MANGARAJA MANURUNG, SH BENRI SITINJAK, S.Si.SH,MH. NURMANSYAH, SH. Drs. M. HUTAJULU, SH,MH.MM M. JONI KEMRI, S.Pi J U N U N, SH. MSi Dr.Ir. YOES SOEMARYONO, M.Sc Ir. TAJUDDIN, M.MA Ir. KHAIRIL ANWAR HENDI SANTOSA, SH ANDA ARIANSYAH, SH RODSLOWNY L. TOBING, SH.MT TIRTA WINATA, SH MERRY PURBA, SH DENNY ISKANDAR, SH KEMAS AHMAD JAUHARI, SH. MH. H. AHMAD DRAJAD, SH.

KASUBAG KEUANGAN

KASUBAG UMUM

MARELITUA SIMANJUNTAK,SH

NURHAIRANI,SH

STAF

MASANA KARO-KARO, SH. 1. SRI ULINA BR GINTING, SH 18. MUHAMAD NAWAWI HASIL SEMBIRING, SH. 2. RITA NANI TARIGAN, Sm.Hk 19. SANLY NOVITA SIRAIT, SE SAMSUL BAHRI, SH 3. RAHMAD HASIBUAN, SH 20. IRMAYANI Br TARIGAN, SH. H.ABDUL RAHMAN, SH. 4. JONNER TAMBA, SH. 21. MULKAN YAHYA, S.Kom HJ. MARTALINA, SH 5. A S T U T I. S 22. LIDIA BR PURBA AMINSYAH 6. MASVINA RAMBE, SH. 23. JUNETH SIMANJUNTAK SUSANTO 7. WINA SULIYANTI, SE. 24. NOMI KARTIKA BR.TARIGAN, ELISA BERNANDUS SIHOTANG A.Md SAYID YUSRI HAMDANI 8. MIS NANI BM GULTOM, SH 25. TAMAN LENTA BR PINEM, SH 9. PARLINDUNGAN DAULAE, SH. 26. AMMY K SIMANJUNTAK M.SYAHRIR FADHIL HRP, SH. 10. ANUGRAHA GULTOM, SH. 27. NANA AGUSTIN. S M. SYARIEF NASUTION, SH 11. FAKRIYANTI, SH 28. JENNI AYU LESTARI DARWIN, SH. 12. MULYADI SYAHPUTRA 29. ALDIANTONI ANJAYA ALWI JULI SRINITA GINTING, SH 13. H. S E L A M A T 30. HEZRON FEBRANDO SARAGIH ROSENNI BR. SARAGIH, SH 14. ARIEF HADI KARO – KARO, SE 31. PAI N O DINNER SINAGA, SH 15. INDRA WAHYUDI, ST 32. ALDY EFENDI SIMATUPANG DAUD PUTRA BANGUN 16. FITHRI ARWINI, SE. 33. MUHAMAD NAWAWI BELINUN SEMBIRING SITI MIRZANI HAPSARI, SH SYAHRUL HARAHAP Lampiran Laporan17. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 IMIRZAN AKHYAR Hal. 1 dari 12 Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 DENNI TAMBA

Hal. 1 dari 13

2. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MEDAN NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B)

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan

PENANGGUNG JAWAB Panitera/Sekretaris

Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris


Hakim Majelis


Panitera/Sekretaris


Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Hal. 2 dari 12

NO

KINERJA UTAMA penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4.

Peningkatan a. Persentase perkara aksesibilitas prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

PENANGGUNG JAWAB

PENJELASAN dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

SUMBER DATA

Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris



NO

5.

6.

KINERJA UTAMA

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

PENANGGUNG JAWAB Kepanitera/Kesekre tariatan


Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)



Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan & Laporan Bulanan Pan/Sek dan Laporan Tahunan


3. MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014. Tujuan

: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Medan dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. b. c. d.

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim.

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

2010

TARGET KINERJA 2011 2012 2013

2014

X X X X

X X X X

90 % 100 % 95 % 100 %

90 % 100 % 95 % 100 %

95 % 100 % 95 % 100 %

X X X

X X X

80 % 95 % 95 %

80 % 95 % 95 %

80 % 95 % 95 %

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2010 X

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

TARGET KINERJA 2011 2012 2013 X 100 % 100 %

2014 100 %

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

X X

X X

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

X

X

100 %

100 %

100 %



X

X

100 %

100 %

100 %

Meningkatnya kualitas pengawasan.


X X

X X

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %


4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI MEDAN T.A 2013 NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.


6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan

TARGET 90 % 100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

95 %

80 % 95 % 95 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100%


5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 2013

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 No. W2-U1/ /KP.04.01/I/2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : H. BASTARIAL,SH.,MH Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Selanjutnya disebut Pihak Pertama, Nama : ERWIN MANGATAS MALAU,SH.,MH Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Medan Selaku atasan Iangsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Medan, 31 Januari 2013 Ketua Pengadilan Negeri Medan

ERWIN MANGATAS MALAU,SH.,MH NIP. 19571101 198403 1002

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan

H.BASTARIAL,SH.,MH NIP. 19560821 198603 1003


6. Pengukuran Kinerja (PK) 2013 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 NO 1

2

3

4


Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim.


Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan.

TARGET 90 %

REALISASI 2,3%

CAPAIAN 2,6%

100 %

100%

100%

95 %

77,8%

81,9%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding

100 %

83%

83%

80 %

144,9%

55,2%

- Kasasi

95 %

89,9%

105,6%

- Peninjauan Kembali.

95 %

69,1%

137,5%

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. c. Persentase (amar) putusan perkara

100%

59,7%

59,7%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


NO

SASARAN STRATEGIS

5


6

Meningkatnya kualitas pengawasan.

INDIKATOR KINERJA (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

2%

2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


7. SK Tim Penyusun LAKIP

KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN SURAT KEPUTUSAN Nomor : W2.U1/ /KP.04.10/SK/ I/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN TAHUN ANGGARAN 2014 Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri Medan Tahun Anggaran 2013, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pada Pengadilan Negeri Medan Tahun 2013.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004. MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama

: : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Medan Tahun 2013, dengan susunan sebagai berikut : No 1. 2. 3.

Nama dan NIP Surya Perdamaian,SH NIP. 19590706 198512 1001 Dr.H.Zulfahmi,SH.M.Hum NIP. 19610517 198803 1008 Sugeng Wahyudi, SH., MM NIP. 19590301 198503 1006

Jabatan Pengarah Penanggungjawab Ketua


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Ilham Purba,SH NIP. 19600206 198310 1002 H.Ahmad Sulaiman,SH NIP. 19640613 198503 1006 Abu Churairah, SH.,MH NIP. 19640510 198503 1011 Eddy Sangapta, SH NIP. 19670625 199103 1005 Hj. Eva Zahermi,SH.,MH NIP. 19680216 198903 2004 Mahtinah Hanum Harahap. SH.,M.Hum NIP. 19600102 198503 2009 Wahyu Probo Julianto, SH.MH NIP. 19750715 200112 1001 HJ. Syafrida Hafni, SH NIP. 19640824 198603 2003 Mulkan Yahya, A.Md NIP. 19820303 200904 1010

Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Operator

Kedua

: Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Medan Tahun 2013.

Ketiga

: Segala keperluan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini berupa : Bahan, Transport Lokal Tim, Konsumsi dan sebagainya dibebankan kepada Pengadilan Negeri Medan.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di Pada Tanggal Ketua,

: Medan : Juni 2014

Surya Perdamaian, SH NIP. 19590706 198512 1001


Fax : (061) , P.O Box 1247 Medan 20112

Recommend Documents