TAHUN ANGGARAN 2016
Kata Pengantar ::. Daftar Isi ::. Ikhtisar Eksekutif ::. Pendahuluan ::. Perencanaan dan Penetapan Kinerja ::. Akuntabilitas Kinerja ::. Penutup ::.
Jl. Pengadilan No.8, Telp/Fax : (061) 4515847, P.O Box 1247 Medan 20112
[Type text]
.:: KATA PENGANTAR ::. Puji syukur kehadirat Allah S.W.T
atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya,
sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Medan Tahun 2016 yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kerja pada Pengadilan Negeri Medan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Medan Tahun 2016 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Peradilan, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Medan Tahun 2016 disusun
dalam
rangka
memenuhi
surat
Sekretaris
Mahkamah
Agung
RI
Nomor:
323/SEK/OT.01.2/11/2016, tanggal 17 Nopember 2016 Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Medan. LKjIP Pengadilan Negeri Medan tahun 2016 merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Medan selama tahun 2016, sebagai mempertanggungjawabkan
amanah
yang
bentuk
kesadaran
dan
diberikan dalam rangka mewujudkan reformasi
birokrasi peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Medan yang Agung”.
Medan,
Januari 2017
PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM, PHI, PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN Ketua
Dr. HERDI AGUSTEN, SH., M.Hum NIP. 19610810 198512 1001 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: KATA PENGANTAR ::.
i
.:: DAFTAR ISI ::. Kata Pengantar.................................................................................................................
i
Daftar Isi ..........................................................................................................................
ii
Ikhtisar Eksekutif..............................................................................................................
iii
BAB I Pendahuluan ...................................................................................................... A. Latar Belakang ............................................................................................. B. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................................. 1. Tugas ..................................................................................................... 2. Fungsi ................................................................................................ C. Sistematika Penyajian ..................................................................................
1 1 2 2 3 4
BAB II Perencanaan Kinerja .......................................................................................... A. Rencana Strategis 2016-2019 ...................................................................... 1. Visi dan Misi .......................................................................................... 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................................ 3. Program dan Kegiatan ........................................................................... B. Indikator Kinerja Utama .............................................................................. C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ................................................................... D. Rencana Kinerja Tahun 2017 ....................................................................
5 5 5 5 6 9 10 12
BAB III Akuntabilitas Kinerja ...................................................................................... A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................................... B. Realisasi Anggaran ........................................................................................
14 14 16
BAB IV Penutup ......................................................................................................... A. Kesimpulan .................................................................................................. B. Hambatan/Masalah .................................................................................... C. Pemecahan Masalah ...................................................................................
33 33 33 33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: DAFTAR ISI ::.
ii
.:: RINGKASAN EKSEKUTIF ::.
Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Medan adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus di pengadilan tingkat pertama dan pemenuhan administrasi perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur kualitas pelayanan, SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan. Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaranstrategis pada Pengadilan Negeri Medan tahun 2016 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
NO 1
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara.
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
TARGET 90 %
REALISASI 31.30%
CAPAIAN 34.78%
2%
1.81%
90.50%
100 %
99.63%
99.63%
80 %
73.70%
92.13%
100 %
95.70%
95.70%
100 %
54.82%
54.82%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: RINGKASAN EKSEKUTIF ::.
iii
NO 2
3
4
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA lebih dari 5 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase penurunan putusan Hakim. upaya hukum: - Banding
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
REALISASI
CAPAIAN
80 %
95.98%
119.97%
- Kasasi
95 %
39.37%
41.44%
- Peninjauan Kembali.
95 %
82.84%
87.20%
100 %
60.71%
60.71%
100 %
56.43%
56.43%
100 %
48.04%
48.04%
100 %
100%
100.00%
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
83.84%
83.84%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
10.69%
10.69%
a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesbilitas a. Persentase perkara masyarakat terhadap prodeo yang peradilan (acces to diselesaikan. justice) b. Persentase perkara Peningkatan yang dapat penyelesaian perkara. diselesaikan dengan cara zetting plaat. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja
TARGET
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: RINGKASAN EKSEKUTIF ::.
iv
NO
SASARAN STRATEGIS
5
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6
Meningkatnya pengawasan.
kualitas
INDIKATOR KINERJA sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
100%
5.41%
5.41%
100%
31.82%
31.82%
100%
100%
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: RINGKASAN EKSEKUTIF ::.
v
.:: BAB I - PENDAHULUAN ::. A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Medan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut
dijabarkan
dengan
menyiapkan,
menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::.
1
Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Medan dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan
Negara
meliputi
Asas
Kepastian
Hukum,
Asas
Keterbukaan,
Asas
Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.
Kemudian prinsip akuntabilitas
ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang bersih, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Medan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 323/SEK/KU.01.2/11/2016, tanggal 17 Nopember 2016 dan sesuai Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok Pengadilan
Negeri/Niaga/HAM/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Medan
merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Medan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::.
2
2. Fungsi Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Medan antara lain:
Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial,
administrasi
peradilan,
maupun
administrasi
umum/perlengkapan,
keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama
dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan serta pembangunan.
Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan),
dan
administrasi
umum
(kepegawaian,
keuangan,
dan
umum/perlengakapan).
Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung
RI
Nomor
:
144/KMA/SK/VIII/2007
tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.
C. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::.
3
BAB I
Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II
Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016.
BAB III
Akuntabilitas Kinerja Pada
bab
ini
disajikan
capaian
kinerja
Pengadilan
Negeri
Medan
(perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan realisasi anggaran.
BAB IV
Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Medan serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::.
4
.:: BAB II - PERENCANAAN KINERJA ::.
A. RENCANA STRATEGIS 2016-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Medan Tahun 2016 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan
efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Medan diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Medan. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Medan adalah:
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Medan Yang Agung”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Medan menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. 2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain. 3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat. 4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. 5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati. 6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB II - PERENCANAAN KINERJA ::.
5
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Penetapan
kinerja
pada
dasarnya
adalah
pernyataan
komitmen
yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Medan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Medan dalam mewujudkan visi, misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Medan , sebagai berikut:
NO
1.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Meningkatnya penyelesaian
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
5%
perkara
b. Persentase mediasi yang menjadi akta
2%
perdamaian c. Persentase
sisa
perkara
yang
100 %
diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan
80 %
e. Persentase perkara yang diselesaikan
100 %
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan
100 %
dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 2.
3.
Peningkatan aksepbilitas putusan
Persentase penurunan upaya hukum:
Hakim
- Banding
80 %
- Kasasi
95 %
- Peninjauan Kembali
95 %
Peningkatan efektifitas
a. Persentase
berkas
perkara
yang
pengelolaan penyelesaian
diajukan Banding yang disampaikan
perkara
secara lengkap b. Persentase
berkas
perkara
yang
100 %
100 %
diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB II - PERENCANAAN KINERJA ::.
6
c. Persentase
berkas
perkara
yang
100 %
diajukan PK yang disampaikan secara lengkap d. Persentase berkas yang diregister dan
100 %
telah didistribusikan ke Majelis e. Persentase
penyampaian
100 %
pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak f. Persentase penyitaan tepat waktu
100 %
dan tempat g. Persentase
berkas
perkara
yang
100 %
diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap 4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang
100 %
diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat
100 %
diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara
100 %
(yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 5.
Meningkatnya kepatuhan
Persentase permohonan eksekusi atas
terhadap putusan pengadilan.
putusan perkara perdata yang
100 %
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 6.
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat
100 %
yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
100 %
eksternal yang ditindaklanjuti.
Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 32.822.140.000,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB II - PERENCANAAN KINERJA ::.
7
.:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Medan tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : NO 1
2
3
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN Meningkatnya penyelesaian perkara.
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
CAPAIAN
90 %
31.30%
34.78%
2%
1.81%
90.50%
100 %
99.63%
99.63%
80 %
73.70%
92.13%
100 %
95.70%
95.70%
100 %
54.82%
54.82%
80 %
95.98%
119.97%
- Kasasi
95 %
39.37%
41.44%
- Peninjauan Kembali.
95 %
82.84%
87.20%
100 %
60.71%
60.71%
100 %
56.43%
56.43%
100 %
48.04%
48.04%
a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase penurunan putusan Hakim. upaya hukum: - Banding
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap
TARGET
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
8
NO
4
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.
5
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6
Meningkatnya pengawasan.
kualitas
INDIKATOR KINERJA d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
TARGET 100 %
REALISASI
CAPAIAN
100%
100.00%
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
83.84%
83.84%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
10.69%
10.69%
100%
5.41%
5.41%
100%
31.82%
31.82%
100%
100%
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
9
A.1. MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA a. Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang diselesaikan ditargetkan 90% dari jumlah perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 706 perkara perdata dan yang melalui proses mediasi sebanyak 221 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 1,6 %. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
Indikator Kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan
Target
Realisasi
90 %
31,30 %
% 34,78 %
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah 31,30% /90 % x 100 % = 34,78 %, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 34,78 % dari target yang ditetapkan 90% tidak sesuai dengan yang diinginkan dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, diantaranya faktor para pihak yang bersengketa bersikukuh pada keinginan dirinya yang tidak mau menerima keinginan dari pihak lawan sehingga peran mediasi dalam pelaksanakan upaya damai tidak tercapai. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ditargetkan 2% dari jumlah perkara perdata yang dimediasi tahun 2016 sebanyak 221 perkara perdata dan yang menjadi akta perdamaian sebanyak 4 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 90,50 %. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
Indikator Kinerja Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
Target
Realisasi
2%
1,81 %
% 90,50 %
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah 1,81% / 2% x 100 % = 90,50 %, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 90,50 % dari target yang ditetapkan 2% tidak sesuai dengan yang diinginkan dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, diantaranya faktor para pihak yang dimediasi bersikukuh pada keinginan dirinya yang tidak mau menerima keinginan dari pihak lawan sehingga peran mediasi dalam pelaksanakan upaya damai tidak tercapai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
10
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah sisa perkara tahun 2015, sebanyak 1633 sisa perkara dapat diselesaikan di tahun 2016 dari 1639 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 99.63%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
99,63%
% 99,63%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah 99,63/ 100 x 100% = 99,63%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 99,63% dari target yang ditetapkan. d. Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 80% dari jumlah perkara yang masuk, di tahun 2016 sebanyak 5.236 perkara yang masuk dan dapat diselesaikan sebanyak 3859 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 92,13 %. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan
Target
Realisasi
80%
73,70%
% 92,13 %
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan adalah 73,70/ 80 x 100% = 92,13 %, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 92,13 % dari target yang ditetapkan sebesar 80%. e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan ditargetkan 100% dari jumlah perkara masuk yang harus diselesaikan dalam 5 bulan di tahun 2016, sebanyak 3.534 perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah sebesar 3.382 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 95,70% Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
11
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan
Target
Realisasi
100%
95,70%
% 95,70%
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah 95,70 / 100 x 100% = 95,70%, sehingga pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 95,70% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2016, sebanyak 1.854 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 54,82% Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan
Target
Realisasi
100%
54,82%
% 54,82%
dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah 54,82 / 100 x 100% = 54,82%, sehingga pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 54,82% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
A.2. PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Sasaran yang tersebut di atas mempunyai indikator kinerja yaitu Perbandingan Persentase tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali tahun 2016 dengan jumlah putusan tahun 2016. Persentase penurunan upaya hukum Banding di targetkan sebesar 80 %, Kasasi di targetkan sebesar 95%, dan Peninjauan Kembali di targetkan sebesar 95 %, dari perkara yang putus di tahun 2016 sebanyak 5.492 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding sebesar 649 berkas, kasasi sebesar 583 berkas dan PK sebesar 102 berkas sehingga prosentase capaian tahun 2016 untuk upaya hukum banding
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
12
adalah 119,97%, upaya hukum Kasasi adalah 41,44% dan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah 87,20%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
1.
Persentase tidak mengajukan upaya
80 %
95,98 %
119,97 %
95 %
39,37 %
41,44 %
95 %
82,84 %
87,20 %
hukum Banding 2.
Persentase tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
3.
Persentase tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah 95,98/80 x 100% = 119,97%, Kasasi adalah 39,37/95 x 100% = 41,44%, dan Peninjauan Kembali adalah 82,84/95 x 100% = 87,20%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 antara lain : -
Banding sebesar 119,97 % dari target yang ditetapkan sebesar 80%.
-
Kasasi sebesar 41,44% dari target yang ditetapkan sebesar 95%.
-
Peninjauan Kembali sebesar 87,20 % dari target yang ditetapkan sebesar 95%.
A.3. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu A. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap ditargetkan 100% dari jumlah perkara banding yang diterima 649 berkas dan yang disampaikan secara lengkap sebanyak 394 berkas, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 60,71%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
13
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan
Target
Realisasi
Capaian
100%
60,71%
60,71%
secara lengkap
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap adalah 60,71/ 100 x 100% = 60,71%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 60,71% dari target yang ditetapkan 100%.
B. Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap ditargetkan 100% dari jumlah perkara kasasi yang diterima 583 berkas dan yang disampaikan secara lengkap sebanyak 329 berkas, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 56,43%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan
Target
Realisasi
Capaian
100%
56,43 %
56,43 %
secara lengkap
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap adalah 56,43/ 100 x 100% = 56,43%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 56,43% dari target yang ditetapkan 100%.
C. Persentase berkas yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) yang disampaikan secara lengkap ditargetkan 100% dari jumlah perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diterima 102 berkas dan yang disampaikan secara lengkap sebanyak 49 berkas, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 48,04 %.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
14
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) yang
Target
Realisasi
Capaian
100%
48,04 %
48,04 %
disampaikan secara lengkap
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap adalah 48,04/ 100 x 100% = 48,04 %, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 48,04 % dari target yang ditetapkan 100%.
D. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang masuk tahun 2016 sebesar 5.236 perkara dan yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis sebanyak 5.236 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
Indikator Kinerja Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis
Target
Realisasi
Capaian
100%
100%
100%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.
E. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang putus sebesar 5.492 perkara dan yang penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sebanyak 5.492 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 100%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
15
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
Indikator Kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat
Target
Realisasi
Capaian
100%
100%
100%
waktu, tempat dan para pihak
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. F. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan 100% dari jumlah permohonan penyitaan sebanyak 10 permohonan dan pelaksanaan permohonan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 10 permohonan penyitaan, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
Target
Realisasi
%
100%
100%
100%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. G. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 6.875 perkara dan Jumlah Majelis Hakim sejumlah 82 Majelis terhadap penyelesaian perkara sebanyak 6.875 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 83,84%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
16
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Target
Realisasi
100%
83,84%
% 83,84%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah 83,84 / 100 x 100% = 83,84%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 83,84% dari target yang ditetapkan 100%.
A.4. PENINGKATAN AKSEPBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCESS TO JUSTICE) PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu A. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan. Tidak ada perkara prodeo yang masuk pada tahun 2016. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan
Target
Realisasi
%
100%
0%
0%
Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 0%, dikarenakan tidak ada perkara prodeo yang masuk di tahun 2016.
B. Persentase Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat. Persentase Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 7 24 perkara dan persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat sebanyak 724 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
17
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat
Target
Realisasi
%
100%
100%
100%
Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.
C. Persentase Amar Putusan Perkara (yang menarik perhatian masyarakat) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Kerja Sejak Diputus. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus di targetkan sebesar 100 %, dari perkara yang masuk di tahun 2016 sebanyak 5 .2 3 6 perkara dan diputus sebanyak 3.859 perkara. Dari jumlah putusan tersebut, sebanyak 587 Putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 10,69 %. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
100%
10,69%
Capaian
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam
10,69%
waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah 10,69 / 100 x 100% = 10,69%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 18,73% dari target yang ditetapkan 100%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
18
A.5. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100%, dari sisa tahun 2014 dan jumlah permohonan eksekusi tahun 2016 sebanyak 451 permohonan eksekusi, tercatat sebanyak 28 permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 5,41%. Pencapaian target indikator Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
Indikator Kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang
Target
Realisasi
%
100%
5,41%
5,41%
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah 5,41/100 x 100% = 5,41%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 5,41% dari target yang ditetapkan 100%. A.6. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100 %, dari jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2016 sebanyak 22 pengaduan, yang ditindaklanjuti sebanyak 9 pengaduan, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti
Target
Realisasi
100%
31,82%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
% 31,82%
19
Ukuran capaian indikator kinerja pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 31,82/100 x 100% =31,82%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 31,82% dari target yang ditetapkan 100%. 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100 %, dari jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2016 sebanyak 34 temuan hasil pemeriksaan, yang ditindaklanjuti sebanyak 34 temuan hasil pemeriksaan, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
Indikator Kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
Target
Realisasi
%
100%
100%
100%
Ukuran capaian indikator kinerja pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 100/100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum yang hanya meliputi Belanja Barang
Jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 32,152,203,000,- (Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah). Sementara jumlah anggaran DIPA (03) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 719,937,000,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanpa adanya Revisi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
20
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Medan tahun Anggaran 2016 rincian pagu awal, pagu revisi dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut: 1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI I.
Program
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas
Tehnis
Lainnya
Mahkamah Agung No
KEGIATAN
1 BELANJA BARANG 2
NON OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI
3 BELANJA BARANG OPERASIONAL
PAGU AWAL Rp. Rp. Rp. Rp
JUMLAH
PAGU REVISI
132,940,000.00 Rp.
REALISASI 125,813,012.00
94,64%
30,066,691,000.00 Rp. 30,066,691,000.00 Rp. 27,074,936,454.00
90,05%
1,952,572,000.00 Rp. 32,152,203,000.00 Rp
132,940,000.00 Rp.
%
1,952,572,000.00 Rp. 1,891,698,648.00 32,152,203,000.00
Rp 29,092,448,114.00
96,88% 90,05%
Rp35.000.000.000,00 Rp30.000.000.000,00 Rp25.000.000.000,00 Rp20.000.000.000,00
PAGU AWAL
Rp15.000.000.000,00
PAGU REVISI REALISASI
Rp10.000.000.000,00 Rp5.000.000.000,00 RpBELANJA BARANG NON OPERASIONAL
1.
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG OPERASIONAL
Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional yaitu pengeluaran untuk pembelian barang non oerasional dan biaya perjalanan yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Perhitungan
dan
penilaian
belanja
barang dilakukan
berdasarkan standar biaya yang ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
21
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja non operasional dalam DIPA Tahun anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp 132.940.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) . b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja non operasional tahun anggaran 2016 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp 125,813,012,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Belas Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 94,64 % (Sembilan Puluh Empat Koma Enam Puluh Empat Persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi
tercatat
total
sisa
pagu
belanja
pegawai
sebesar
Rp.7,126,988,- (Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 5,36 % (Lima Koma Tiga Puluh Persen) dari total pagu yang tersedia. 2.
Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang makan, dan lembur. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp 30,066,691,000,- (Tiga Puluh Miliar Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) . b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2016 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp.27,074,936,454,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 90,05 % (Sembilan Puluh Koma Lima Persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi
tercatat
total
sisa
pagu
belanja
pegawai
sebesar
Rp.2,991,754,546,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
22
Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 9,95 % (Sembilan Koma Sembilan Puluh Lima Persen) dari total pagu yang tersedia. 3.
Belanja Barang Operasional Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 1,952,572,000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah). b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2016 anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 1,891,698,648,- (Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 96,88% (Sembilan Puluh Enam Koma Delapan Puluh Delapan Persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.60,873,352,(Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 3,12% (Tiga Koma Dua Belas Persen) dari total pagu yang tersedia.
2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum No
KEGIATAN
PAGU AWAL
1
Pos Pelayanan Hukum
Rp
2
Berkas perkara yang diselesaikan dengan Zitting Plat dan Prodeo
Rp 142,604,000
15,766,000
PAGU REVISI Rp
15,766,000
Rp 142,604,000
REALISASI Rp
%
15,766,000
Rp 137,353,454
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
23
100% 96.32%
3
Terlaksananya Penyelesaian Administrasi perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan Tepat Waktu JUMLAH
Rp 561,567,000
Rp 561,567,000
Rp 719,937,000
Rp 561,306,546
Rp 719,937,000 Rp 714,426,000
99.95%
99,23%
Rp600.000.000 Rp500.000.000 Rp400.000.000 Rp300.000.000 Rp200.000.000 Rp100.000.000
PAGU AWAL
Rp-
PAGU REVISI Pos Pelayanan Berkas perkara Terlaksananya Hukum yang Penyelesaian diselesaikan Administrasi dengan Zitting perkara di Plat dan Tingkat Prodeo Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan Tepat Waktu
REALISASI
Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional
pos pelayanan hukum, Berkas perkara yang diselesaikan dengan
Zitting Plat dan Prodeo dan Terlaksananya Penyelesaian Administrasi perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan Tepat Waktu. 1. Pos Pelayanan Hukum a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu Pos Pelayanan Hukum dalam DIPA Tahun anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan
sebesar
Rp. 15,766,000,- (Lima Belas Juta Tujuh
Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu tersebut, anggaran yang terserap atau terealisasi sebesar pagu yang dianggarkan, Rp. 15,766,000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 100 % (Seratus Persen).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
24
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat bahwa tidak ada sisa anggaran karena terserap secara keseluruhan. 2. Berkas perkara yang diselesaikan dengan Zitting Plat dan Prodeo a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu kelompok Berkas perkara yang diselesaikan dengan Zitting Plat dan Prodeo dalam DIPA Tahun anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan sebesar
Rp. 142,604,000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat
Ribu Rupiah). b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu
tersebut, anggaran
yang terserap atau terealisasi sebesar
Rp. 137,353,454,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 96,32 % (Sembilan Puluh Enam Koma Tiga Puluh Dua Persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 5,250,546,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 3,68 % (Tiga Koma Enam Puluh Delapan Persen) dari total pagu yang tersedia. 3. Terlaksananya Penyelesaian Administrasi perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan Tepat Waktu a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu kelo m po k Terlaksananya Penyelesaian Administrasi perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan Tepat Waktu dalam DIPA Tahun anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan
sebesar
Rp.
561,567,000,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah). b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu tersebut, anggaran yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 561,306,546,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus empat Puluh Enam Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 99,95 % (Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Lima Persen).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
25
d. Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu sebesar Rp. 260,454,- (Dua ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 0,05 % (Nol Koma Nol Lima Persen) dari total pagu yang tersedia.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
26
.:: BAB IV – PENUTUP ::.
Laporan Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Medan Tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Tahun Anggaran 2016 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Medan Tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.
A. KEBERHASILAN Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : 1. Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; 2. Meningkatnya kualitas kerja pegawai; 3. Bertambahnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional peradilan. B. HAMBATAN/MASALAH Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain: 1. Adanya faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara di lapangan (terutama pada saat pelaksanaan eksekusi); 2. Kurangnya jumlah pegawai sehingga terjadi penumpukan pekerjaan; 3. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peradilan yang memadai.
C. PEMECAHAN MASALAH Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara : 1. Pada saat pelaksanaan eksekusi dilakukan koordinasi dengan pihak keamanan; 2. Mengusulkan/meminta penambahan jumlah pegawai; 3. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana melalui RKA-KL tahun 2016 dan 2017.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 | .:: BAB IV – PENUTUP ::.
27